Beranda blog Halaman 1387

Menpora Upayakan Fasilitas Olahraga Tersedia di Setiap Sekolah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengupayakan pemenuhan fasilitas olahraga tersedia pada setiap sekolah di Indonesia. Sebagaimana disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Guru Olahraga Nasional (Igornas) 2024 di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Kamis (5/12) malam.

Kata Menpora, Presiden Prabowo menginginkan fasilitas olahraga tersedia pada setiap sekolah negeri. Keinginan tersebut juga ditegaskan kembali saat rapat tingkat menteri yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Rabu (4/12) di Graha Kemenpora.

Dijelaskan, dari 439 ribu sekolah di Indonesia, tercatat tidak sampai 12 persen yang memiliki fasilitas olahraga. Karenanya Presiden Prabowo melalui DBON mengharapkan angkanya bisa digenjot mencapai di atas 50 persen.

“Ini yang dalam rapat Desain Besar Olahraga Nasional kita kemarin sudah dibahas, bagaimana bisa mencapai minimal di atas 50 persen. Agar generasi muda, siswa dan siswi sehat,” kata Menpora.

Target tersebut, sambung Menpora Dito, merupakan fokus Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan sebelum pelantikan presiden, dilakukan persiapan, sinkronisasi, dan transisi dengan outputnya instruksi presiden (Inpres) untuk sekolah dengan tahap awal SD dan SMP.

“Inilah yang kita perjuangkan. Minimal sekolah harus memiliki lapangan, lapangannya apa nanti didiskusikan. Yang penting fasilitas olahraga,” tegas Menpora Dito.

Menurut Menpora, peningkatan infrastruktur olahraga ini merupakan satu dari tiga poin krusial yang dibahas dalam rapat tingkat menteri. Dua poin lainnya yaitu perihal kurikulum khusus olahraga yang diharapkan bisa segera diformulasikan dan perhatian akan kesejahteraan guru olahraga.

“Itu adalah tiga poin utama yang harus diperjuangkan. Walaupun semua ini dalam tahap perjuangan di mana koordinasi dan juga advokasi lintas sektornya sangat banyak, tetapi saya yakin dengan komitmen Pak Presiden dan saya juga berkomitmen kita harus menyukseskan,” urai Menpora Dito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beri Dukungan Pembangunan Tiga Juta Rumah, Menteri Nusron Alokasikan 79 Ribu Hektare Tanah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan, salah satunya penyediaan tanah bagi program Pmbangunan Tiga Juta Rumah. Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar akan dialokasikan untuk permukiman yang menjadi program nasional.

“Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL) habis, yang sudah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare, dan ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Nusron Wahid saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI), di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (05/12/2024).

Selain terkait penyediaan tanah, ia mengaku telah mengidentifikasi sedikitnya enam aspek di bidang pertanahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha terkait pembangunan rumah serta permukiman. Identifikasi tersebut ia lakukan juga dalam rangka mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

“Penyediaan tanah, sertipikasi tanah, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red), LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi, red), Hak Tanggungan, dan Roya, ini yang berhubungan dengan pengembang dan konsumennya langsung,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Sehubungan dengan aspek PKKPR, Menteri Nusron mengimbau agar para pelaku usaha dalam sektor properti mengecek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di masing-masing daerah. Hal ini agar tidak terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di setiap wilayah.

“Tolong dicek karena belum semua wilayah ada Rencana Tata Ruang (RTR)-nya. Saat ini kita baru ada 553 RDTR, padahal kita targetnya 2.000. Untuk itu, kami sudah janjian dengan Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah terpilih nanti menyusun RDTR karena itu akan memudahkan dunia usaha,” ungkap Nusron Wahid.

Aspek pengendalian dalam pemanfaatan tanah dan ruang juga sangat diperlukan. Diketahui bahwa alih fungsi lahan sawah mencapai 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Hal itu tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

“Karena itu dalam peraturan ini Bapak boleh mengambil sawah, tapi harus mengganti dengan sawah baru. Kami juga akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang LP2B nasional, ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya. Insyaallah Kuartal 1 di 2025 targetnya sudah jadi PP itu,” jelas Menteri Nusron.

Tak kalah penting, Menteri Nusron juga menyatakan terus mengupayakan transformasi layanan pertanahan, termasuk dalam layanan sertipikasi, Hak Tanggungan, dan Roya. Ia berkomitmen mencari solusi agar pelayanan Kementerian ATR/BPN tidak ada unsur pungutan liar. “Karena itu harus kita transformasi, tapi saya butuh waktu untuk merapikan layanan-layanan tersebut,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Serang Sambut Kunjungan Wisatawan Pantai Anyer-Cinangka

Penulis
Syifa
-

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengajak semua elemen untuk menyambut wisatawan dan tidak ragu atau takut mengisi liburan Natal dan Tahun Baru 2025 ke Wisata Pantai di Kecamatan Anyer dan Cinangka. Tatu memastikan akan menjaga dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan, dengan terus mengupdate informasi cuaca dari Balai Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG).

“Saya mewakili Pemda Kabupaten Serang selaku Bupati Serang mengajak ayo datang ke Anyer-Cinangka, Insya Allah kita akan menjaga tamu-tamu kita dengan mengupdate informasi yang terkini dari BMKG, yang bisa kita dapatkan merupakan gaet buat kita, sangat bermanfaat bagi kita semua,”ujar Tatu kepada wartawan.

Ajakan disampaikan Tatu usai Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2025 bersama Kepala Balai MKG Wilayah 2 Banten, Hartanto, Kepala Basarnas Banten, Al Amrad, Manager ULP Anyer PLN, Yuni Klara, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Serang, Yurlena Rachman di Pesona Krakatau Cottage Kecamatan Cinangka pada Rabu, 4 Desember 2024 sore.

Baca juga: Pemkab Serang Raih Predikat Tertinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman

Turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang juga Asda I Setda Kabupaten Serang, Haryadi, Kepala Disporapar Anas Dwisatya Prasadya, Camat Anyer Imron Ruhyadi, Camat Cinangka Tuti Setiawati, dan Sekretaris Diskominfosatik, Dimas Panduasa.

Tatu mengatakan, rakor yang dilakukan rutin setiap tahunnya menjelang libur nataru maupun Hari Raya Idhul Fitri di Anyer dan Cinangka untuk bersiap-siap berbagi tugas menyambut kedatangan wisatawan. Tugas pertama berkaitan dengan cuaca yang akan disampaikan Balai MKG, informasi terkini yang tidak hanya setiap bulan namun setiap hari bahkan setiap jam diinformasikan dengan baik.

“Tinggal kita dari pemerintah, Basarnas, BPBD yang harus memantau terus untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para tamu yang datang ke Anyer dan Cinangka supaya nyaman. Kalau misalnya hari ini pasangnya terlalu tinggi, para tamu diimbau jangan main di pantai dulu, coba lihat besok barangkali sudah agak turun seperti itu. Kami berbagi tugas,”terangnya.

Berkaitan dengan kunjungan wisatawan, Tatu menargetkan setinggi-tingginya selain kunjungan hotel. Sebab, para pelaku UMKM di wilayah Anyer-Cinangka juga menunggu para wisatawan. “Kami berharap maksimal optimal seperti biasanya tamu datang ke Pantai Anyer dan Cinangka,” harapnya.

Selain itu, Tatu juga melakukan kerja sama dengan PLN melalui ULP Anyer untuk menghindari adanya gangguan listrik karena pohon tumbang dan yang lainnya. “Kita sudah meminta kepada Camat untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang harus ditebang. Kita sampaikan ke pihak PHRI untuk membahas secara teknis karena selain hunian hotel, pengunjung juga ditunggu oleh pelaku UMKM,”jelasnya.

Kepala Balai BMKG Wilayah II Banten Hartanto mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi adanya bencana di sepanjang Desember yang berpotensi akan ada curah hujan yang tinggi. Yang pertama kita lakukan adalah mengantisipasi potensi-potensi di wilayah pesisir pantai dan sekitarnya. Kita mengimbau bahwa potensi curah hujan di sepanjang bulan Desember tetap ada,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Wali Kota Malang Apresiasi Program Aksesibilitas untuk Difabel

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024, Pemerintah Kota Malang menggelar acara penuh makna untuk mewujudkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya aksesibilitas serta kesetaraan bagi para difabel agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema ‘Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan’ di Malang Creative Center (MCC), Kamis (5/12/2024) ini, Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menekankan pentingnya program- program untuk meningkatkan kapasitas, prestasi, dan penguatan penyandang disabilitas.

Pj. Wali Kota Malang pun mengacungi jempol berbagai program yang telah berjalan di Kota Malang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup penyandang disabilitas.

“Saya mengapresiasi seluruh stakeholder, baik itu lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang ada di Kota Malang yang telah berjuang mendampingi memberikan keyakinan kepada rekan-rekan difabel agar punya semangat hidup dan mengejar prestasi supaya ada kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya bagi Kota Malang,” tutur Pj. Wali Kota Malang dalam sambutannya.

Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 ini menjadi momen penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan Kota Malang dapat terus menjadi kota yang ramah bagi semua warga, tanpa terkecuali.

Acara ini juga dimeriahkan berbagai penampilan spesial dari para difabel, salah satunya adalah penampilan gerak dan lagu yang menunjukkan bakat dan semangat luar biasa. Penampilan ini sontak mengundang decak kagum para hadirin dan membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Ingin Maksimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Telantar untuk Tanah Wakaf Produktif

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid berkomitmen membawa misi Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Hal itu akan dilakukan dengan konsep menciptakan rasa keadilan, pemerataan, dan tidak memutus mata rantai kesinambungan ekonomi. Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah telantar menjadi tanah wakaf produktif untuk kemaslahatan umat.

“Tanah telantar itu nanti Hak Pengelolaan (HPL)-nya akan kami serahkan ke Bank Tanah, jadi milik negara. Kemudian, Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB)-nya akan kami serahkan ke badan wakaf. Jadi kami ingin menggerakkan badan wakaf produktif,” ungkap Menteri Nusron di Kantor PWNU Jawa Barat, Bandung, Kamis (05/12/24).

Wakaf produktif ialah suatu konsep di mana tanah wakaf didaftarkan dengan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL), lalu di atas tanah tersebut, Badan Pengelola Wakaf melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan. Penghasilan dari tanah wakaf itu kemudian dapat difungsikan untuk kemaslahatan umat.

Wakaf produktif ini, dikatakan Menteri Nusron salah satunya juga untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari tanah-tanah wakaf demi kesejahteraan umat. “Kalau selama ini yang diwakafkan tanahnya, kali ini yang diwakafkan adalah hak atas tanahnya. Ini supaya tanahnya produktif, bagaimana menjadi produktif, ya harus digunakan untuk kepentingan umat,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kesempatan ini, ia mengimbau agar pengurus NU mulai menyiapkan konsep usaha sehingga ketika konsep wakaf produktif sudah berjalan, NU dapat turut berperan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “Tugas NU siapkan usahanya, jangan sampai kita tidak bisa karena tidak mempersiapkan diri,” kata Nusron Wahid.

Konsep tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 25 Kantor Pertanahan se-Jawa Barat dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di 25 wilayah tersebut. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN di momen ini, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wakil Bupati Blora Imbau Masyarakat Waspada Bencana Musim Hujan

Penulis
Syifa
-

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM., menjelaskan, dari hasil inventarisasi kejadian bencana di tingkat Kabupaten Blora sejak Oktober 2023 sampai dengan November 2024 telah terjadi beberapa kali kejadian bencana.

“Antara lain, bencana banjir 5 kali, angin kencang 26 kali, tanah longsor 12 kali, 15 rumah rusak berat, 30 rumah rusak sedang, 81 rumah rusak ringan. Kemudian, 3 jembatan rusak, 4 fasilitas umum terendam banjir, 1 sepeda motor rusak, 1 orang luka ringan, dengan kerugian sekitar 1 miliar 180 juta,” terang Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM., mewakili Bupati Dr. Arief Rohman, S.IP., M.Si, dalam Apel Siaga Bencana 2024/2025 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dirangkaikan dengan pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Alun-alun Blora, Jumat (6/12/2024) pagi.

Dikatakannya, saat ini telah memasuki memasuki musim penghujan, dan akan mencapai puncak musim hujan pada Desember 2024 dan Februari 2025, yang berpotensi meningkatnya bencana hidrometeoroligi, seperti banjir dan tanah longsor.

Baca juga: BPBD Blora Droping 12,15 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan

“Oleh sebab itu menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir, tanah longsor, termasuk mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim,” terangnya.

Menurut Wabup yang akrab disapa Mbak Etik, BPBD Kabupaten Blora selaku koordinator penanggulangan bencana diharapkan segera melakukan beberapa hal penting dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Antara lain, menyusun dan menginformasikan potensi rawan bencana kepada masyarakat. Memetakan kebutuhan peralatan dan logistik yang memadai untuk pelayanan masyarakat.

Kemudian, meningkatkan kapasitas personel dalam penanggulangan bencana, melalui gladi, simulasi dan bersinergi dengan aparat TNI, Polri serta relawan.

Pada kesempatan apel kesiapsiagaan itu, Wabup Blora Tri Yuli Setyowati juga meminta Kepala OPD/Camat/Instansi terkait agar menggalakkan kembali kegiatan resik-resik/kerja bakti massal di lingkungan masing-masing, termasuk normalisasi saluran air/drainase/pembersihan gorong-gorong.

“Kepala Dinsos PPPA, DP4 dan Kepala Pelaksana BPBD agar menyiapkan stok bahan logistik yang memadai, guna kesiapsiagaan pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Wabup Blora Tri Yuli Setyowati.

Kepada segenap unsur penanggulangan bencana agar meningkatkan respon waktu tanggap saat terjadi bencana.

“Upayakan bisa hadir pada kesempatan pertama sehingga penduduk akan merasa terlindungi,” tandasnya.

Berikutnya, selalu koordinasi dengan aparat terkait (BPBD,TNI, Polri, OPD terkait dan Ormas Kebencanaan) dalam penanganan darurat bencana.

Apel yang dipimpin Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM., dihadiri jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD. Peserta apel dari unsur BPBD, TNI-Polri, Satpol PP, PMI, Banser, Kokam, Tagana, Dinas Sosial PPPA, dan relawan lainnya.

Tidak hanya pasukan yang diapelkan, peralatan penanganan bencana dan kendaraan operasional penanganan kebencanaan juga disiapkan untuk memastikan kondisinya baik guna menunjang pekerjaan penanganan bencana.

Sebagai acara tambahan, Wabup Blora Tri Yuli Setyowati mengukuhkan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Blora.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Upaya Tanggap Darurat Kementerian PU Hadapi Banjir dan Longsor Sukabumi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan upaya tanggap darurat akibat bencana longsor dan banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir dan longsor terjadi pada Rabu (4/12) akibat curah hujan ekstrem yang menyebabkan sungai-sungai di Kabupaten Sukabumi meluap dan menggenangi daerah sekitar.

Banjir ini menyebabkan terendamnya beberapa area perkampungan, jalan, fasilitas ibadah dan pendidikan serta terputusnya jembatan gantung.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana alam di Sukabumi ini. “Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir dan longsor di Sukabumi,” ungkap Menteri Doddy.

Baca juga: Menteri PU Pastikan Jalan Nasional dalam Kondisi Mantap Jelang Nataru

Kementerian PU telah melakukan langkah-langkah tanggap darurat untuk mengurangi dampak bencana dan memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Di antaranya melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum di antaranya adalah mengirimkan 1 unit excavator type PC 200 untuk mendukung penanganan banjir serta menyediakan 500 lembar geobag untuk pengendalian banjir sementara.

Kemudian Kementerian PU juga melakukan koordinasi intensif dilakukan dengan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta pihak kecamatan dan desa di lokasi terdampak untuk memastikan penanganan yang terintegrasi. Identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran sungai Cibuni, Cikaso, dan Cimandiri.

Selanjutnya terkait penanganan jalan terputus akibat pergerakan tanah di Kecamatan Sagaranten, Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat telah menyediakan bantuan berupa 3 unit WC portabel, 2 unit HU, 1 unit biodigester toilet (biority) dan 1 unit tenda darurat bagi 13 KK yang mengungsi.

Kementerian PU mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan selalu mengikuti arahan dari pihak berwenang. Kementerian PU bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Aceh Besar Dukung Regulasi Perlindungan Pekerja Migran

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengapresiasi kerja sama berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk menyusun aturan perlindungan bagi pekerja migran asal Gampong. Langkah tersebut bertujuan mempermudah masyarakat Gampong dalam urusan keimigrasian serta melindungi hak-hak mereka di luar negeri.

“Kami sangat mendukung langkah-langkah tersebut yang bertujuan mempermudah masyarakat desa dalam urusan keimigrasian serta melindungi hak-hak mereka di luar negeri. Tentu saja regulasi itu nanti dapat memberikan perlindungan dan ketenangan bagi calon dan masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri,” ujar Iswanto, usai mengikuti zoom meeting dengan Mendagri RI dan beberapa kementerian terkait dari Dekranasda, Gani, Ingin Jaya, Selasa (3/12/2024).

Pekerja migran dinilai memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui remitansi, yang turut meningkatkan produktivitas ekonomi domestik.

Baca juga: Pj Gubernur Aceh Serahkan Satu Truk Bantuan untuk Pengungsi Banjir

“Kita akan menantikan peraturan khusus tersebut untuk desa-desa yang menjadi sumber utama tenaga migran. Peraturan itu harus adil, tidak diskriminatif, dan tidak mempersulit masyarakat,” tutur Iswanto.

Menteri Desa PDTT Yandri Susanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah mengenai Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, menyatakan bahwa pihaknya bersama beberapa kementerian lainnya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani masalah calo deportasi ilegal yang memanfaatkan celah dalam proses imigrasi.

Menurut Yandri, calo atau penipu yang berkeliaran di desa-desa dapat membahayakan sistem keamanan nasional dan merusak integritas perbatasan negara.

“Kami akan bentuk Satgas klKhusus untuk menangani masalah ini, terutama di desa-desa pengirim PMI, agar tidak ada calo atau pihak yang memanfaatkan situasi secara ilegal,” tutur Yandri yang juga mantan anggota DPR RI itu.

Pekerja migran lebih dari sekadar pahlawan devisa Pada kesempatan tersebut, Yandri juga menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki peran penting bagi negara. Selain menjadi pahlawan devisa, kata dia, PMI juga menjadi kekuatan sosial politik yang strategis, baik di dalam maupun luar negeri.

Menurut Yandri, kontribusi PMI terhadap devisa negara sangat besar. Oleh karena itu, ia berharap agar berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan pekerja migran, baik pada saat pemberangkatan maupun setelah mereka kembali ke Indonesia.

“Hari ini, Insya Allah kami berupaya untuk memperkecil segala hal yang bersifat negatif dan memperbesar yang positif, sehingga pekerja migran bisa dimuliakan dari awal pemberangkatan hingga kepulangan mereka ke Tanah Air,” ucapnya.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) oleh beberapa menteri terkait, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran (P2MI) Abdul Kadir Karding, Mendes PDT Yandri Susanto, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Dorong Perluasan Peraturan untuk Pembekuan Aset Bandar Narkoba

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut langkah untuk memutuskan peredaran narkoba yaitu dengan memutus akses transaksi jual beli narkoba. Sigit yakin dengan pembekuan rekening para bandar narkoba lebih lama akan memutus rantai peredaran narkoba.

“Yang harus kita potong adalah rantai transaksi mereka sehingga kita sepakat kita akan mengoptimalkan pembekuan dan penyitaan uang yang ada di dalam rekening,” kata Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Kapolri mendorong Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) diperluas. Jika pemilik rekening protes, maka harus dibuktikan untuk bisa dipulihkan.

Baca juga: Kapolri Pimpin Serah Terima Jabatan 6 Pejabat Tinggi Polri

“Juga memperluas SEMA atau Perma yang mengatur terkait dengan proses pembekuan dan penyitaan uang yang diindikasikan ter-detect oleh PPATK maupun sistem perbankan, itu akan kita minta untuk di-freezediblokir dalam kurun waktu tertentu,” ujarnya.

“Dan kalau mereka protes, kita minta agar mereka bisa melakukan pembuktian terbalik. Jika tidak, uangnya kita sita,” lanjut dia.

Salah satu program dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah pemberantasan narkoba. Program dan arahan Prabowo itu ditindaklanjuti Menko Polkam Budi Gunawan dengan membentuk desk pemberantasan narkoba. Desk itu dipimpin langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Resmi Menutup Hari Krida Pertanian ke-52 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi menutup kegiatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-52 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di arena ex-MTQ Kabupaten Muaro Bungo, Rabu (6/12/24).

Acara yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Desember 2024, ini berlangsung meriah dan sukses menghadirkan antusiasme masyarakat dari berbagai daerah.

HKP ke 52 tahun 2024 mengusung tema ‘Melalui HKP ke-52 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024, Mari Kita Wujudkan Inflasi Aman dan Terkendali melalui Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah yang Didukung oleh Pembangunan Sektor Perikanan yang Berkelanjutan’.

Hari Krida Pertanian tahun ini diikuti oleh 23 stand pameran pertanian dari 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Acara tersebut juga melibatkan 1.000 peserta, berbagai lomba turut memeriahkan kegiatan ini, di antaranya: Identifikasi anak itik jantan atau betina, Membedakan cita rasa kopi bubuk, Menangkap belut, Identifikasi jenis bibit tanaman, Petani berbasis teknologi, Penyuluh berbasis teknologi, GPP Kontra Tani Terbaik, Lomba kreativitas mengolah makanan lokal, Lomba tarik tambang, dan lainnya.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan HKP Ke 52 tahun 2024 merupakan ajang bertemu dan silaturahmi bagi para petani, nelayan dan peternak.

“Saya hadir di kabupaten muaro bungo ini untuk menutup HKP ke 52 tingkat provinsi jambi tahun 2024, seperti biasa ini ajang bagi para petani kita, nelayan dan juga peternak, yang selama ini terus bekerja terus mengembangkan dirinya menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa dan jambi yang kita cintai. Oleh karena itu inilah ajang mereka untuk bertemu, bersilaturahmi, dan berlomba.” Kata Al Haris

Al Haris juga menegaskan, bahwa ke depan pemerintah akan fokus menguatkan pangan di daerah, sehingga nantinya mulai mengurangi inpor sehingga ke depan Indonesia tidak tergantung lagi dengan negara luar negri.

“Ke depan pemerintah akan fokus menguatkan pangan di daerah sehingga nanti kita mulai mengurangi inpor, mulai dari inpor beras yang lain kita kurangi inpor semuanya, artinya adalah dalam negeri kita berdayakan terus petani kita berdayakan, sehingga ke depan Indonesia tidak tergantung lagi dengan luar negri.Kenapa karena kita punya lahan yang cukup, petani kita juga cukup berkualitas.” Jelas Al Haris

Kegiatan Hari Krida Pertanian ke-52 ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat sektor agrikultur sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3861,3871,388...4,956Halaman 1,387 dari 4,956