Beranda blog Halaman 1409

Polri Berikan Sanksi Berat untuk Pelaku Penembakan Polisi di Sumbar

Penulis
Syifa
-

Polri memastikan langkah tegas terhadap pelaku penembakan di Sumbar, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam sidang kode etik profesi Polri yang berlangsung Selasa (26/11/2024), terduga pelaku, seorang perwira polisi aktif berinisial AKP DI, dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa sidang kode etik ini adalah bukti komitmen Polri untuk menindak tegas anggotanya yang melanggar hukum tanpa pandang bulu.

“Sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan Polri. Siapapun yang terbukti bersalah, baik secara pidana maupun pelanggaran kode etik, akan diberikan sanksi tegas. Kita tidak ada toleransi terhadap perbuatan yang mencoreng institusi Polri,” ujar Irjen Pol Sandi dalam keterangannya di Mabes Polri.

Baca juga: Oknum Polisi Penembak Siswa SMKN 4 Semarang Ditahan, Proses Hukum Berlanjut

Sidang yang berlangsung sejak pagi ini dihadiri oleh lima saksi secara langsung dan delapan saksi lainnya secara virtual. Proses sidang berjalan tertib dan transparan, disaksikan langsung oleh Kompolnas dan tim pengawas internal Polri.

“Keputusan sidang ini menunjukkan bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa PTDH telah dijatuhkan. Yang bersangkutan tidak mengajukan banding dan menerima putusan tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Sekertaris Kompolnas Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo menyampaikan dukungannya terhadap langkah tegas Polri dalam kasus ini. Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Kami mendukung penuh langkah Polri dalam menangani kasus ini. Keputusan tegas ini merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Selain itu, kami juga akan terus mengawasi proses penyidikan pidana yang saat ini sedang berjalan untuk memastikan semua sesuai prosedur,” ujar Arief Wicaksono.

Terkait motif penembakan, Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan bahwa proses pendalaman masih dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum.

“Motifnya masih dalam proses penyidikan. Saat ini kami fokus pada sidang kode etik, sedangkan proses pidana terus berjalan,” tegasnya.

Kompolnas juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan senjata api di kalangan personel Polri.

“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan pengawasan penggunaan senjata api. Langkah ini harus menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan,” ujar Arief.

Dengan berakhirnya sidang kode etik ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat.

“Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat dan media. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus memperbaiki diri demi memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara,” tutup Irjen Pol Sandi Nugroho.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Masyarakat Bisa Nikmati Potongan Harga Tiket Pesawat 10% Selama Nataru

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Diungkapkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri, kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia.

“Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru. Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” ujar Elba, di Jakarta, Rabu (27/11).

Elba menjelaskan untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran Maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur di beberapa bandara agar penurunan tarif secara keseluruhan dapat terlaksana dengan target penurunan harga tiket sebesar minimal 10%.

Baca juga: Pemerintah Siap Umumkan Penurunan Harga Tiket Pesawat untuk Nataru

Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025, tanggal 19 Desember 2024 s.d 03 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. “Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan,” kata Elba.

Elba berharap, keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru nanti. Ia pun meyakini bahwa keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024.

Lebih lanjut, Elba mengatakan PT Pertamina Persero Group akan memberikan dukungan penurunan harga avtur pada periode Nataru 2024/2025 di 19 (sembilan belas) lokasi bandara (khususnya bandara Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, Labuan Bajo, Manado, Yogyakarta Kulon Progo, Pontianak, Ambon, Makassar, Balikpapan, Kupang, Sorong, Timika, Jayapura, Maumere, Nabire, Biak). PT Pertamina Persero Group akan memberikan support di Nataru dengan penurunan harga jual avtur pada rentang 7,5% sd 10%.

“Harga avtur setelah penurunan harga akan mendekati harga jual avtur di Bandara Soekarno-Hatta (CGK). Jika terdapat kenaikan harga jual avtur di Desember 2024, tidak akan berdampak pada maskapai yang melayani publik,” sebutnya.

Kemudian terkait penurunan tarif jasa kebandaraudaraan, PT Angkasa Pura Indonesia dan seluruh UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara) yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, akan memberikan dukungan penurunan tarif PJP2U menjadi sebesar 50% dan tarif PJP4U menjadi sebesar 50%.

Namun PT Angkasa Pura Indonesia masih membutuhkan konfirmasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat mengikutsertakan CGK dan DPS. Maskapai penerbangan sepakat untuk memberikan diskon fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%). Sedangkan AirNav akan memberikan layanan advance dan extend selama periode Nataru untuk mendukung operating hours yang lebih panjang sesuai kebutuhan maskapai.

Berdasarkan analisa dan perhitungan yang dilakukan, dalam hal terdapat pengenaan discount fuel surcharge jet sebesar 8% (menjadi 2%) dan discount propeller 5% (menjadi 20%), discount PJP2U 50% dan PJP4U 50%, serta turut mempertimbangkan rute dan volume penerbangan maka secara rata-rata tertimbang (weighted average) akan terdapat penurunan tarif tiket pesawat sekitar 10%.

“Perlu dicatat, analisa dan perhitungan penurunan harga tiket belum menyertakan insentif PPN, mengingat hal ini merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan,” pungkas Elba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPBD Minta Warga Pesisir Jakarta Waspada Banjir Rob

Penulis
Syifa
-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta warga yang bermukim di wilayah pesisir agar waspada terhadap banjir Rob pada 28 November sampai 6 Desember 2024.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang Peringatan Dini Banjir Pesisir (Rob), fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

“Puncak Pasang Maksimum pada pukul 07.00 sampai 13.00 WIB,” ujar Isnawa, Kamis (28/11).

Ia menyampaikan, warga wilayah pesisir utara Jakarta seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru dan Muara Angke diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir rob.

Isnawa menambahkan, masyarakat dapat memantau informasi terkini mengenai gelombang air laut pada laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut.

“Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plt Gubernur Bengkulu Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan bagi Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar Lomba Masak Serba Ikan serta pembagian bantuan untuk masyarakat di halaman Kantor DKP Provinsi Bengkulu pada Selasa (26/11).

Acara ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, dan dihadiri oleh Kepala Dinas DKP Provinsi dan Kabupaten, serta unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu.

Dalam amanatnya, Plt Gubernur Rosjonsyah menyampaikan bahwa peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) tahun ini diadakan sebagai bentuk penghargaan terhadap potensi perikanan Indonesia yang sangat besar, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan.

Baca juga: Bengkulu Luncurkan Program Investasi Industri Ramah Lingkungan

“Peringatan Harkannas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan, mempromosikan keberagaman produk perikanan, dan mengingatkan akan pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan,” ujar Plt Gubernur Rosjonsyah.

Ia juga menambahkan bahwa penetapan Hari Ikan Nasional bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

“Namun, kita tetap berprinsip pada kelestarian alam dan lingkungan,” lanjutnya.

Dengan tema “Ikan sebagai Sumber Protein untuk Generasi Emas, Kemandirian Pangan, dan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis”, peringatan ini diharapkan menjadi momentum untuk merayakan kekayaan budaya, alam, dan sejarah yang melingkupi tanah air kita.

“Mari kita bersama-sama memberdayakan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta untuk meningkatkan nilai tambah lokal,” demikian kata Plt Gubernur Rosjonsyah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Bupati Sumedang Pastikan Pemungutan Suara Pilkada Berjalan Lancar

Penulis
Syifa
-

Pj.Bupati Sumedang Yudia Ramli bersama Forkopimda monitoring ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Sumedang, Rabu (27/11/2024). Monitoring yang melibatkan seluruh elemen pengamanan dan penyelenggara Pilkada memastikan koordinasi di lapangan berjalan efektif dan semua permasalahan di lapangan dapat ditangani. Di masing-masing TPS yang dikjnjungi Pj. Bupati Yudia bersama jajaran Forkopimda memastikan teknis dan operasional pemubgutan suara berjalan lancar.

Pj Bupati Yudia Ramli berkesemoatan berbincang dengan para petugas KPPS dan warga setempat, diantaranha menanyakan situasi dan potensi kendala yang mungkin muncul. Lokasi pertama monitoring ialah TPS 1 di Kantor Desa Jambu Kecamatan Conggeang. Tidak jauh dari lokasi pertama, rombongan kemudian melanjutkan kunjungannya ke TPS 2 Desa Jambu, yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor desa.

Baca juga: Pemkab Sumedang Jaga Stabilitas Harga Hadapi Agenda Pilkada dan Nataru

Setelah menyelesaikan kunjungan di Desa Jambu, rombongan kembali melanjutkan monitoring ke TPS 2 Desa Naluk Kecamatan Tanjungkerta., yang berada sebelum area pengkolan Jati. Pj. Bupati Yudia mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tinggi untuk hadir ke TPS.

“Hasil pantauan rata rata sudah mencapai 81 sampai 86 persen. Mudah-mudahan partisipasi warga di Kabupaten Sumedang bisa terus meningkat,”ujarnya.

Dikatakan Yudia, secara umum hasil pemantauan menunjukkan kondisi di lapangan berjalan dengan aman, tertib, dan masyarakat sangat antusias. Ia juga mengharapkan, dengan semangat kebersamaan, Pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumedang berlangsung sukses, aman, dan damai, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Semoga hasil dari Pilkada ini, lima tahun ke depan kita betul betul memiliki kepala daerah yang bisa membawa Sumedang semakin melesat,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan PBB Bersinergi Tangani Tantangan Krisis Air Global

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti melakukan pertemuan dengan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menteri Dody menyampaikan kesiapan Kementerian PU dalam mendukung penanganan isu-isu air melalui pembangunan infrastruktur air untuk meningkatkan ketahanan air, pangan, dan energi, baik pada tingkat nasional maupun global.

“Tersedianya infrastruktur air dan sanitasi yang layak dan merata sangat penting salah satunya untuk mendorong penurunan stunting. Karena penanganan stunting tidak hanya sebatas pemenuhan pangan saja, ketersediaan air dan infrastruktur juga sangat penting,” kata Menteri Dody.

Baca juga: Indonesia Tegaskan Komitmen pada Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

“Kami juga tengah berupaya mencapai target akses 100% air minum layak dan akses 100% sanitasi layak di tahun 2030, salah satunya melalui implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik,” ujar Menteri Dody.

Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi mengapresiasi peran Kementerian PU dalam memajukan kepemimpinan Indonesia dalam isu air global, terutama setelah keberhasilan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada bulan Mei 2024 lalu di Bali.

“Kami siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kementerian PU untuk meningkatkan akses air bersih, air minum, dan sanitasi. Semoga sinergi Kementerian PU dan PBB dapat terus terjaga untuk dapat bersama-sama mengatasi isu-isu air melalui aksi yang konkret yang tertuang Compendium Projects yang bersifat sukarela,” kata Retno Marsudi.

“Kami juga terus mengawal pengusulan Indonesia dalam 10th World Water Forum untuk penetapan Hari Danau Dunia (World Lake Day) yang akan dibahas melalui mekanisme Sidang Umum PBB,” tutup Retno Marsudi.

Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sukoharjo Tinjau Progres Akhir Pembangunan Gedung Budi Sasono

Penulis
Syifa
-

Pembangunan gedung pertemuan Budi Sasono Sukoharjo memasuki tahap akhir dengan progress mencapai 96 persen. Bupati Sukoharjo Etik Suryani melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek strategis tersebut pada Senin (25/11/2024).

Didampingi jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Bupati meninjau seluruh area gedung, mulai dari ruang utama, ruang transit, hingga fasilitas pendukung. Peninjauan juga mencakup area parkir kendaraan dan rencana pembangunan taman terbuka hijau di sekitar gedung.

“Gedung Budi Sasono dirancang dengan kapasitas sekitar 5.000 orang. Nantinya, fasilitas ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti pertemuan, gathering, atau resepsi pernikahan,” jelas Bupati Etik.

Baca juga: Plt Bupati Sukoharjo Tekankan Empat Aspek Penting Jelang Pilkada 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo menjelaskan, saat ini pengerjaan memasuki tahap finishing. “Fokus pekerjaan ada pada pemasangan pintu utama bagian depan, area drop off, dan penyelesaian area parkir,” ujarnya.

Pembangunan gedung yang dimulai sejak 16 Februari 2024 ini ditargetkan rampung pada 11 Desember 2024, sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK). “Kami optimis pengerjaan akan selesai tepat waktu sesuai target 300 hari kalender,” tambah Bowo.

Bupati Etik menekankan bahwa gedung ini diproyeksikan mulai beroperasi pada awal tahun 2025. “Untuk mekanisme pemanfaatan gedung, akan kami atur dalam regulasi teknis terkait sistem penyewaan dan penggunaannya,” tegasnya.

Setelah meninjau gedung Budi Sasono, Bupati melanjutkan peninjauan ke proyek pembangunan gedung laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Sukoharjo untuk memastikan progress pembangunannya.

Pembangunan gedung Budi Sasono merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan fasilitas pelayanan publik. Keberadaan gedung pertemuan berkapasitas besar ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Sukoharjo akan venue kegiatan yang representatif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin: Proposal Investasi Apple Belum Penuhi 4 Aspek Berkeadilan

Penulis
Syifa
-

Berdasarkan rapat pimpinan hari ini dan setelah mempelajari proposal yang diusulkan oleh Apple, melalui asesmen teknokratis, Kementerian Perindustrian menganggap bahwa proposal yang disampaikan oleh Apple belum memenuhi empat aspek berkeadilan.

Pertama, berdasarkan perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia. Saat ini Apple belum melakukan investasi dalam bentuk fasilitas produksi/ pabrik di Indonesia. Kedua, perbandingan investasi merek-merek HKT lain di Indonesia. Ketiga, penciptaan nilai tambah serta penerimaan negara. Terakhir, penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Berdasarkan rapat pimpinan hari ini, telah diputuskan nilai kewajaran untuk Apple melakukan penambahan investasi berdasarkan aspek berkeadilan tersebut.

Baca juga: Pemerintah Minta Apple Lunasi Utang Sebelum Pasarkan iPhone 16

Di sisi lain, Kemenperin tetap mengharuskan agar Apple melunasi sisa komitmen investasi hingga tahun 2023. Sisa pelunasan komitmen ini tidak menjadi bagian dari pembahasan proposal baru. Pembahasan proposal baru berlaku untuk kewajiban Apple tahun 2024-2026 untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Apple memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan proposal setiap 3 (tiga) tahun konsekuensi dari keputusan investasi Apple yang memilih skema inovasi untuk memperoleh sertifikat TKDN.

Kemenperin melalui Dirjen ILMATE segera memanggil pihak Apple untuk datang ke Indonesia untuk membahas mengenai pelunasan komitmen investasi tahun 2023 dan proposal baru 2024-2026

Kemenperin menganggap bahwa Apple lebih baik untuk segera mendirikan fasilitas produksi/pabrik di Indonesia agar tidak perlu mengajukan proposal skema investasi setiap 3 (tiga) tahun. Kemenperin sudah memulai proses pembahasan revisi terhadap Permenperin No.29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, dengan pertimbangan bahwa landscape industri HKT sudah sangat berbeda dan untuk menegakkan asas investasi yang berkeadilan (fairness).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Subsidi Energi Diberikan Berdasarkan Data Terpadu

Penulis
Syifa
-

Melanjutkan rapat koordinasi perdana antar Kementerian/Lembaga terkait subsidi tepat sasaran, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi, telah melaporkan hasil rapat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, menurut Bahlil, keputusan terkait subsidi sektor energi akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.

“Jadi kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden, dan saya sebagai ketua tim daripada untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi, isunya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi,” ujar Bahlil kepada para awak media di Jakarta, Rabu (27/11).

Keputusan terkait subsidi energi ini nantinya akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo, ujar Bahlil, ingin memastikan bahwa penerima subsidi adalah masyarakat yang tepat.

“Nanti Bapak Presiden insya Allah dengan kami akan mengumumkan. Kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran. Kalau ditanya kapan, akan diumumkan. Nanti lihat hari dan tanggal yang baik,” ujarnya.

Bahlil menambahkan, dari opsi skema subsidi yang dilaporkan kepada Presiden, salah satunya adalah opsi blending, di mana subsidi diberikan kepada barang dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Skema ini, imbuhnya, untuk menggairahkan daya beli masyarakat dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Bahlil memastikan subsidi akan diberikan kepada masyarakat yang tepat. Saat ini data penerima subsidi telah dikaji, sehingga data yang digunakan akan seragam.

“Selama ini-kan, kita tahu, seperti beberapa hari lalu saya sampaikan, bahwa subsidi ini ditengarai sebagian tidak tepat sasaran. Yang berhak mendapat subsidi inilah saudara-saudara kita yang memang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah. Dan sekarang, setelah kita exercise oleh BPS, data kita sekarang sudah satu data. Yang pertama kita pastikan adalah satu data,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Nana Kunjungi Korban Banjir Pekalongan, Begini Kondisinya

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menjenguk ratusan orang korban banjir di Kota Pekalongan, Selasa (26/11/2024). Warga Kelurahan Pasirkraton Kramat, Kota Pekalongan tersebut, harus mengungsi di aula eks kantor Kelurahan Kramatsari, seusai rumahnya terendam banjir, akibat jebolnya tanggul Sungai Meduri Bremi, Desa Jeruksari, Kabupaten Pekalongan, Sabtu (23/11/2024) lalu.

Ketika dikunjungi Nana, kesehatan para pengungsi dalam kondisi baik, karena setiap hari dilakukan pemantauan oleh tenaga kesehatan.

“Kami akan terus pantau perkembangan kesehatan masyarakat yang mengungsi,” ujar Nana, di sela kunjungan.

Baca juga: Nana Sudjana Minta Patuhi Aturan Masa Tenang Pilkada 2024

Di dekat lokasi pengungsian, selain didirikan dapur umum, juga disediakan posko kesehatan, sehingga bisa terus memantau kesehatan warga.

Nana menjelaskan, ketinggian air yang merendam 1.307 rumah warga di Kelurahan Pasirkraton Kramat awalnya sekitar satu meter. Namun, hingga Selasa (26/11/2024), genangan air sudah mulai surut.

Saat ini, tanggul yang jebol sudah berhasil ditambal, sambil menunggu penanganan permanen. Pihaknya sudah mengecek langsung kondisi tanggul yang ditambal, dan penanganan permanen tetap akan dilakukan.

“Langkah yang kami lakukan sekarang adalah menyedot air yang ada di sekitar lokasi terdampak, kita kembalikan ke sungai,” beber Nana.

Pada kesempatan itu, Pj gubernur juga menyerahkan bantuan senilai total Rp276.728.600 kepada warga korban banjir. Rinciannya, dari Dinas Sosial Provinsi Jateng berupa sembako dan bahan pokok senilai Rp80.754.300, bantuan dari APBD Pemprov Jateng berupa sembako dan bahan pokok senilai Rp11.564.000.

Kemudian dari Dewan Pengurus Korpri Jateng berupa sembako senilai Rp22.700.000, Dinas Ketahanan Pangan berupa beras senilai Rp 92.520.000, dan bantuan dari Kementerian Sosial berupa bahan makanan pokok dan peralatan rumah tangga senilai Rp69.190.300.

Bantuan juga diberikan kepada masyarakat terdampak banjir di empat desa di Kabupaten Pekalongan, yakni Desa Jeruksari, Mulyorejo, Tegaldowo, dan Karangjompo. Di daerah tersebut, jumlah warga yang terdampak sebanyak 3.813 jiwa. Namun, banjir di kawasan tersebut lekas surut, sehingga jumlah pengungsinya tidak banyak.

Adapun terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024 yang terendam banjir, langsung dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan nyaman.

Di Kelurahan Pasirkraton Kramat, Kota Pekalongan, terdapat tujuh TPS yang terdampak banjir, meliputi TPS 006 dan TPS 012 (akses terendam banjir), TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, dan TPS 011 (tempat dan akses terendam banjir).

Sementara di Kabupaten Pekalongan, terdapat empat TPS yang terdampak banjir, meliputi TPS 009 Desa Jeruksari (semula di halaman rumah warga, bergeser di Gedung TPQ dalam wilayah RW yang sama), TPS 003 dan 004 Desa Tegaldowo Timur (semula di halaman rumah warga, bergeser di SDN Tegaldowo) serta TPS 006 Desa Karangjompo Timur-Dampyak (semula di lapangan Badminton bergeser di Gedung TPQ.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4081,4091,410...4,959Halaman 1,409 dari 4,959