Beranda blog Halaman 1461

Masyarakat Indonesia Sambut Hangat Kedatangan Prabowo di Washington DC

Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat, Minggu (10/11/2024), disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang sudah menanti di depan hotel tempat Kepala Negara bermalam. Di tengah dinginnya cuaca, semangat warga Indonesia di Amerika Serikat tampak menghangatkan suasana.

Diana, seorang diaspora asal New York, bahkan telah berangkat sejak pukul 4 pagi. Diana mengaku telah menantikan momen bertemu Prabowo sejak 2014 yang lalu.

“Dari pagi kita udah start datang ke sini, naik bus sempat telat jadi harus double bus lagi ganti lagi tapi nggak apa-apa demi ketemu Presiden. Saya sampai menangis, terharu banget perjuangan kita alhamdulillah Pak Prabowo jadi presiden. We love you, Pak,” ujar Diana penuh haru.

Baca juga: Prabowo Bawa Oleh-oleh Investasi US$10,07 Miliar dari China

Vanesa Angela dan sepupunya, Jay, juga menyampaikan kebahagiaan mereka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Keduanya turut mendoakan agar Presiden Prabowo selalu sehat dan tetap semangat menjalankan tugasnya.

“Nervous, tapi senang. Orangnya baik, biasa lihat di foto dan TV, ternyata aslinya persis.Sepupuku Jay tadi bahkan dicium dan ditanya namanya siapa. Baik banget,” ungkap Angela.

Sementara itu, Fauzan, seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat, berharap kunjungan ini dapat membawa manfaat bagi hubungan bilateral kedua negara. Fauzan berharap pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Joe Biden dan sejumlah pejabat di Amerika Serikat dapat memperkuat hubungan di berbagai bidang, seperti ekonomi, keamanan, dan edukasi.

“Tadi sangat-sangat senang kita sebagai diaspora bisa ketemu Pak Presiden di negara tempat kita studi. Apalagi hubungan Indonesia dengan Amerika, kita juga belajar banyak di kampus dan harapannya kedua negara ini dengan kunjungan Pak Prabowo akan semakin lebih meningkat,” ucap Fauzan.

Senada, Memes Wisoko, anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP), merasa bangga dapat bertemu dan bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo. Memes berharap, Presiden Prabowo dapat meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat untuk kemajuan Indonesia.

“Pak Prabowo sangat berwibawa, smart, kemudian tentunya ramah. Harapannya supaya negara kita terdengar dan Presiden bisa menjalin hubungan dan kerja sama untuk memajukan negara Indonesia,” tutur Memes.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Kuningan Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Kendalikan Inflasi

Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan, pengendalian inflasi dan harga pangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah yang di selenggarakan di Desa Cikubangmulya Kecamatan Ciawigebang, Senin (11/11/2024).

Menurut Kepala Bidang Cadangan dan Distribusi Pangan Diskatan, kegiatan ini merupakan kali ke 30 yang diselenggarakan di berbagai pelosok di Kabupaten Kuningan sepanjang tahun 2024. Dengan menyediakan kebutuhan pokok yang murah namun berkualitas bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan ini berupa kolaborasi antara para kelompok tani, perum bulog, peternak dan distributor sebagai penyedia berbagai komoditas pangan mulai dari beras, minyak goreng, aneka bawang, aneka cabai, sayur mayur, daging ayam dan sapi, telur serta gula pasir.

Baca juga: Pj Bupati Kuningan Terbitkan SE Larangan ASN Terlibat Perjudian

Pj Sekda Kuningan, Dr. A. Taufik Rohman yang datang mewakili Pj Bupati Kuningan menyebutkan bahwa dengan adanya kegiatan Gerakan Pangan Murah saat ini diharapkan mampu menekan inflasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga terjangkau.

“Adapun gerakan pangan murah merupakan salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan dimana pemerintah menyediakan bahan pangan pokok strategis dengan harga terjangkau atau dibawah harga pasar” Ujar Taufik.

Taufik juga mendorong agar kegiatan semacam ini dilaksanakan secara rutin dan lebih sering terutama menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal dan tahun baru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pjs. Gubernur Kaltara Dorong ASN untuk Terus Tingkatkan Kualitas Kerja

Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., secara resmi membuka kegiatan ”Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024”, di Ruang Serba Guna lantai 1 Gedung Gadis, Senin (11/11).

Suriansyah mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran peserta PPPK se-Kaltara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menginisiasi kegiatan orientasi PPPK.

“Saya mengharapkan kepada kita semua yang sudah memilih profesi menjadi ASN, kurangilah waktu bersenang – senang anda karena anda adalah ASN, memiliki tanggung jawab moral bersama, karena gaji dan upah dibayar oleh masyarakat,” kata Suriansyah.

Baca juga: Pemprov Kaltara Dukung Hak Penyandang Disabilitas

Dalam APBD ada pendapatan berasal dari pajak dan retribusi yang dipungut dari pasar, perdagangan dan kegiatan lainya. Kontribusi pajak ini dipungut merupakan kewajiban, dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan membangun negara.

Menurut Suriansyah, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diupah dari masyarakat harus dapat bersungguh – sungguh mengabdi kepada negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Masih dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, ia berpesan kepada para ASN, PNS, PPPK dan Non ASN dalam menghargai jasa para pahlawan bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, seperti meningkatkan kompetensi dan kualitasnya kerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya mengharapkan seluruh ASN dari PNS, PPPK dan Non ASN luruskan niat baik untuk bisa bekerja dengan baik dan profesional ,” tuntasnya.

Turut hadir Kepala BPSDM Kaltara, H. Rohadi, SE., M.AP, dan seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltara. Kegiatan Orientasi PPPK diikuti 340 peserta se-Kaltara, terdiri dari formasi tahun 2022 dan 2023. Meliputi guru 255 orang, tenaga kesehatan 72 orang dan tenaga teknis 13 orang.

Peserta dibagi menjadi 4 angkatan dengan 2 metode kegiatan yaitu metode Pembelajaran Mandiri (Self Learning) melalui Masive Open Online Cource (MOOC) dan Pembelajaran Jarak Jauh (daring zoom). Telah dimulai dari tanggal 28 Oktober hingga 29 November 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penyerapan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sumedang Masih Rendah

Penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani di Kabupaten Sumedang pada musim tanam tahun 2024 ini masih rendah. Data di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang menunjukan kalau penyerapan pupuk bersubsidi hingga bulan September 2024 masih sekitar 42%.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian DPKP Kabupaten Sumedang Hendri Gumilar mengatakan banyak faktor yang menyebabkan penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani musim tanam tahun 2024 masih rendah.

“Penyebabnya bisa karena daya beli petani kurang ataupun karena adanya pergeseran musim tanam sehubungan dengan musim kemarau sehingga petani tak bisa tanam dan menyerap pupuk,” jelas Hendri Senin, 11 November 2024.

Baca juga: Pj Bupati Sumedang Berikan Penghargaan Desa dengan PBB di Atas 95%

Dijelaskan Hendri masih rendahnya penyerapan pupuk subsidi oleh petani ini sebenarnya bukan hanya di Sumedang tetapi terjadi secara nasional. “Seiring dengan datangnya musim hujan saat ini dan kembali banyak petani yang menanam padi, diperkirakan akan ada peningkatan penyerapan pupuk bersubsidi pada bulan Desember 2024,” katanya.

Namum demikian walaupun ada peningkatan, diprediksi total penyerapan pupuk hingga bulan Desember nanti maksimal sampai 70%. Adapun alokasi pupuk bersubaidi untuk Kabupaten Sumedang tahun 2024 ini adalah untuk Urea 25 ribu ton dan untuk NPK 19 Ribu ton.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Apresiasi Kebijakan Penghapusan Utang bagi Nelayan, Petani, dan UMKM

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Menurutnya, kebijakan tersebut enunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk berpihak kepada rakyat, dengan mengeluarkan

“Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap mereka semua itu secara konkret dengan menghapus utang-utang mereka. Agar nelayan kedepannya terbebas, petani terbebas, UMKM terbebas dari beban utang,” kata Saan kepada media di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, penghapusan utang modal usaha tersebut dapat membantu para petani, nelayan dan UMKM untuk fokus dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya.

Dengan meningkatnya kualitas produk dan pemasaran, para petani, nelayan dan pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah.

“Memang dalam situasi seperti hari ini, komitmen dan keberpihakan kepada mereka itu harus diwujudkan dalam langkah yang konkret,” kata Pimpinan DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini.

Saan pun berharap kebijakan tersebut dapat direalisasikan Prabowo melalui jajaran kementeriannya dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berharap dengan keluarnya PP nomor 47 tahun 2024 dapat membantu masyarakat di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen bidang pangan untuk meneruskan usahanya dan lebih berdaya guna.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik.

Artinya, tidak semua petani, nelayan dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman. Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Bawa Oleh-oleh Investasi US$10,07 Miliar dari China

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, berhasil membawa pulang investasi sebesar US$10,07 miliar (sekitar Rp157 triliun, dengan asumsi kurs Rp15.660) dari kunjungannya ke China pada akhir pekan lalu. Investasi ini tercatat dalam nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan China yang disaksikan langsung oleh Prabowo di Beijing.

“Hari ini sangat strategis karena perjanjian senilai US$10 miliar. Ini sangat besar. Kita terbuka untuk lebih banyak investasi baru dan kita akan bekerja keras untuk memberikan suasana kerja sama yang baik,” ucap Prabowo pada Indonesia-China Business Forum 2024, Beijing, Minggu (10/11), dikutip dari keterangan tertulis.

Kerja sama yang digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) ini melibatkan 20 perusahaan dari kedua negara, mencakup sektor-sektor penting seperti manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan.

Prabowo menegaskan, Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan semua negara besar di dunia. Ia juga menyatakan, “Hanya perdamaian yang dapat membawa kemakmuran. Mari kita bekerja untuk saling pengertian, perdamaian, dan kemakmuran untuk rakyat kita masing-masing, dan rakyat di seluruh Asia dan dunia. Terima kasih. Panjang umur untuk persahabatan kita,” ujar Prabowo.

Dalam lawatan itu, Prabowo juga bertemu Presiden China Xi Jinping. Pertemuan itu diikuti oleh kesepakatan kerja sama di tujuh bidang.

Adapun kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok yang ditandatangani adalah:

  • Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok;
  • Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan;
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru;
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral;
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau;
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Utang Indonesia Per September 2024 Naik Rp8.473,90 Triliun

Per 30 September 2024, utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp8.473,90 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 11,97 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat Rp8.461,93 triliun. Kenaikan ini menyebabkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau debt to GDP ratio meningkat menjadi 38,55%, dibandingkan dengan 38,49% pada Agustus 2024.

Pemerintah terus mengelola utang dengan cermat dan terukur guna menjaga kesinambungan fiskal. Dalam dokumen APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi Oktober 2024, disebutkan bahwa pengelolaan portofolio utang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas fiskal secara keseluruhan. “Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan,” dikutip dari dokumen APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi Oktober 2024, Senin (11/11/2024).

Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

Dari total utang yang tercatat, Rp7.483,09 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sisanya Rp990,81 triliun berasal dari pinjaman. Untuk SBN, sebagian besar merupakan utang domestik dengan nilai Rp6.103,90 triliun, sedangkan SBN valuta asing (valas) sebesar Rp1.379,19 triliun.

Untuk pinjaman, utang dalam negeri tercatat sebesar Rp39,93 triliun, sementara pinjaman luar negeri mendominasi dengan jumlah Rp950 triliun. Pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp257,76 triliun, multilateral Rp569,05 triliun, dan pinjaman dari bank komersial sebesar Rp124,07 triliun.

Hingga akhir September 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia tergolong aman, dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity atau ATM) mencapai 7,98 tahun. Selain itu, risiko suku bunga dan nilai tukar juga dinilai terkendali. Hal ini dikarenakan 80,2% dari total utang menggunakan suku bunga tetap (fixed rate), dan 72,50% utang dalam mata uang Rupiah.

“Hal ini selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap,” tulis Kemenkeu.

Dalam dokumen itu juga tertulis bahwa per akhir September 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,3%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,7% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,4 %, terdiri dari perbankan 19,5%, perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 18,7%, serta reksadana 3,2%. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 25,0% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gibran Luncurkan Program ‘Lapor Mas Wapres’ untuk Tampung Aspirasi Warga

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru saja meluncurkan program baru bertajuk Lapor Mas Wapres. Program ini memungkinkan warga untuk langsung menyampaikan keluhan, saran, atau gagasan ke Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

Melalui akun Instagram resmi @setwapres.ri, pada Minggu (10/11), diinformasikan bahwa warga bisa mengunjungi Istana Wakil Presiden setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00-14.00 WIB. Selain datang langsung, masyarakat juga dapat mengirimkan pengaduan melalui nomor WhatsApp 08111-704-2207.

“Wapres Gibran Rakabuming memberikan ruang bagi kamu yang mempunyai gagasan, saran, maupun pengaduan untuk kebaikan dan kemajuan bersama,” tulis akun Setwapres RI.

“Sampaikan aspirasi dan pengaduanmu melalui Lapor Mas Wapres!”

Program ini merupakan salah satu langkah konkret Gibran dan Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Gibran, yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), bersama Prabowo yang merupakan Ketua Umum Gerindra, berkomitmen untuk mendengar langsung suara masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

Salah satu program prioritas mereka adalah makan bergizi gratis, yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 dengan anggaran mencapai Rp71 triliun. Pemerintah mengklaim bahwa uji coba program makan bergizi gratis telah dilakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah dan siap diluncurkan pada awal tahun depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Tiongkok Sepakati Kesepakatan Baru dalam Sektor Ekonomi

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Xi Jinping, menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Prosesi penandatangan digelar di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing, RRT, pada Sabtu, 9 November 2024.

Adapun kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok yang ditandatangani adalah:

  • Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok;
  • Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan;
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru;
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral;
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau;
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan
  • Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

Sejumlah kesepakatan tersebut mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam rangka memperkuat hubungan Indonesia-Tiongkok di berbagai bidang. Kesepakatan tersebut juga mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Xi atas sambutan yang istimewa, mengingat pertemuan ini berlangsung di akhir pekan.

“Saya sangat berterima kasih atas sambutan Presiden Xi, terlebih pada Sabtu malam ini, di mana Presiden Xi tetap menerima saya dengan upacara kenegaraan,” ucap Presiden Prabowo.

Pertemuan kali ini menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk mempererat hubungan Indonesia-Tiongkok yang telah berjalan selama beberapa abad. Presiden Prabowo pun menggarisbawahi bahwa Tiongkok tidak hanya dipandang sebagai kekuatan besar, tetapi juga sebagai peradaban besar yang telah lama terjalin dengan Indonesia.

“Kita telah hidup berdampingan selama berabad-abad, dan budaya serta masyarakat kita telah saling berhubungan selama bertahun-tahun,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga mengenang momen pertemuan sebelumnya dengan Presiden Xi pada bulan April lalu, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan belum resmi dilantik sebagai Presiden Terpilih Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Xi menyambut Prabowo dengan kehormatan tinggi, yang dinilai sebagai simbol rasa hormat Tiongkok terhadap rakyat Indonesia.

“Saya sangat terkejut, karena saya hanya meminta pertemuan singkat sebagai Menteri Pertahanan, tetapi Presiden Xi menerima dan memberikan saya kehormatan besar,” kenang Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengapresiasi kehadiran utusan khusus dari Tiongkok pada pelantikannya, yang dinilai sebagai bentuk penghormatan bagi Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam situasi geopolitik dan geoekonomi saat ini, kemitraan yang erat antara Indonesia dan Tiongkok adalah sesuatu yang alami.

“Kedua negara kini telah menjadi mitra dekat di berbagai bidang,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam rangka kesejahteraan dan stabilitas di Asia. Presiden Prabowo meyakini bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok akan menciptakan suasana kondusif di kawasan Asia.

Sebagai bagian dari hubungan yang semakin kuat, Presiden Prabowo juga menyebut Tiongkok sebagai mitra ekonomi strategis utama Indonesia dan salah satu investor terbesar di Tanah Air. Presiden Prabowo mengatakan bahwa esok hari ia dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan sejumlah perusahaan tinggi Tiongkok, di mana akan dilakukan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari USD10 miliar.

“Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan dalam hubungan kita, mencerminkan kemitraan strategis yang komprehensif yang telah kita bangun selama lebih dari satu dekade,” tutur Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPU: Kampanye Prabowo dalam Pilkada 2024 Akan Diperiksa Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk memeriksa kampanye yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pilkada Serentak 2024.

Anggota KPU, August Mellaz, menyampaikan bahwa meskipun KPU tidak memiliki wewenang untuk menilai potensi pelanggaran kampanye, Bawaslu akan menelaah isu tersebut.

“Nah, soal apa yang sekarang berkembang, itu nanti tentu akan ditelaah oleh lembaga lain dalam hal ini Bawaslu,” kata Mellaz saat ditemui awak media di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur, Minggu (10/11) malam.

Baca juga: KPU Tegaskan Pemilu Serentak 27 November 2024 Akan Libur Nasional

“Karena kan ruang geraknya memang dalam konteks, ‘apakah ada semacam dugaan pelanggaran?’ Segala macam itu memang di Bawaslu. Kalau KPU ‘kan tidak dalam konteks ke sana,” ujarnya.

Menurut Mellaz, Presiden Prabowo Subianto berhak untuk berpolitik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden, dapat berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Selain itu, aturan terkait kampanye juga sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) untuk pileg, pilpres hingga pilkada. Mellaz juga menekankan bahwa KPU memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pasangan calon dan partai politik dalam menyampaikan visi dan misi mereka kepada publik.

“Waktunya sudah mulai tahapan-tahapan krusial. Tahapan-tahapan pilkada baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat,” jelas Mellaz.

“Dan juga sekarang ini sudah menjelang iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ,” sambung dia.

Terkait dengan Pilkada, saat ini Indonesia tengah bersiap menuju masa Pilkada serentak yang akan berlangsung di 27 November 2024.

KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News