Beranda blog Halaman 216

Mudah dan Aman, Berikut Langkah Mendapatkan SIM Digital di Smartphone

Penulis
Reta
-

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kini menghadirkan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam format digital untuk mempermudah masyarakat. Proses mendapatkan SIM digital juga terbilang sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat.

Inovasi ini merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang terus dilakukan Polri guna menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, modern, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Hadirnya SIM digital menjadi solusi bagi pengendara yang sering khawatir ketika lupa membawa SIM fisik saat berkendara. Dengan memanfaatkan teknologi smartphone, informasi terkait legalitas berkendara kini dapat diakses langsung melalui perangkat seluler.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo mengatakan, masyarakat yang ingin menggunakan layanan ini harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi Digital Korlantas. Aplikasi tersedia di App Store untuk pengguna iPhone dan Play Store bagi pengguna Android.

Setelah aplikasi terpasang, pengguna cukup melakukan proses registrasi yang relatif singkat. Tahap awal mencakup verifikasi identitas untuk memastikan keamanan akun sebelum data SIM disinkronkan ke dalam sistem.

“Jika sudah install, selanjutnya pilih SIM. Lalu, masukkan nomor SIM. Kemudian, tinggal tunggu verifikasi,” ujar Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo yang dikutip pada laman resmi Korlantas Polri.

Verifikasi dilakukan secara otomatis melalui basis data terintegrasi milik Korlantas Polri. Jika data yang dimasukkan sesuai dengan identitas pemilik, maka SIM digital akan langsung aktif dan tersimpan di akun aplikasi pengguna.

Menurut Brigjen Pol Wibowo, aplikasi tersebut juga memungkinkan pengguna menyimpan lebih dari satu jenis SIM. Dengan demikian, pemilik beberapa kategori SIM dapat mengintegrasikan seluruh dokumen mereka ke dalam satu aplikasi.

Fitur ini memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu izin mengemudi, seperti SIM A untuk kendaraan roda empat dan SIM C untuk sepeda motor.

Selain memudahkan akses, penggunaan SIM digital diharapkan dapat mengurangi kendala yang sering dialami pengendara, seperti kehilangan atau lupa membawa SIM fisik. Kehadiran layanan ini sekaligus menunjukkan adaptasi Polri terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan dan efisiensi.

“Jika ada petugas kepolisian yang ingin memeriksa SIM, tinggal tunjukkan saja SIM digital di aplikasi Digital Korlantas,” pungkasnya.

Karena telah memiliki dasar hukum yang sah, masyarakat tidak perlu khawatir saat menunjukkan SIM digital ketika dilakukan pemeriksaan di jalan. Cukup membuka aplikasi Digital Korlantas, petugas dapat langsung memeriksa dan memvalidasi keaslian dokumen elektronik tersebut dengan mudah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OPOP Jatim Ajak Pesantren Perkuat Kemandirian Ekonomi di Tahun Baru Islam 1448 H

Penulis
Reta
-

Memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, umat Islam diajak menjadikan pergantian tahun sebagai momentum refleksi dan pembaruan semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tahun baru Hijriah bukan sekadar penanda waktu, tetapi juga kesempatan memperkuat komitmen meningkatkan kualitas diri, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Muharram sebagai salah satu bulan mulia dalam Islam mengandung banyak pelajaran tentang keteguhan, kesabaran, dan semangat untuk terus berkembang. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting menghadapi tantangan zaman, termasuk dalam membangun kemandirian ekonomi umat yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan, dakwah, sekaligus pemberdayaan masyarakat. Berbagai potensi yang dimiliki pesantren, mulai dari sumber daya manusia hingga unit usaha produktif, menjadi modal penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi mandiri yang berdampak nyata bagi lingkungan sekitarnya.

Melalui program One Pesantren One Product (OPOP), penguatan ekonomi pesantren terus didorong lewat kegiatan pemberdayaan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan akses pasar. Langkah ini menjadi ikhtiar bersama agar pesantren tidak hanya unggul dalam mencetak generasi berakhlak, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sekretaris Jenderal OPOP Jawa Timur, Gus Ghofirin, menyampaikan, “Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum untuk memperkuat semangat berkarya dan berkontribusi bagi umat. Pesantren memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, OPOP hadir untuk mendorong lahirnya pesantren-pesantren yang mandiri, produktif, dan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi lingkungan sekitarnya.”

Momentum Tahun Baru Islam ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen dalam mendukung kemajuan ekonomi dan pemberdayaan pesantren. Dengan semangat kebersamaan, inovasi, dan kerja nyata, pesantren diharapkan tumbuh sebagai pusat pendidikan sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi umat yang mampu menciptakan kesejahteraan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

2.000 Pekerja Rentan di Banyumas Terima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari CSR Perumdam Tirta Satria

Penulis
Reta
-

Sebanyak 2.000 orang pekerja rentan di Banyumas menerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Bantuan tersebut dialokasikan dari anggaran melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility alias CSR) Perumdam Tirta Satria.

Mereka terdiri dari 1.324 orang penderes, 626 orang juru pakir, dan 50 orang pekerja perempuan kepala keluarga (Peja).

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan, risiko kecelakaan kerja, sakit, maupun kehilangan tulang punggung keluarga dapat terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja. Oleh karena itu, kehadiran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan ketenangan bagi para pekerja dalam menjalankan aktivitasnya.

“Komitmen ini bukan hanya memenuhi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga menjadi wujud nyata gotong royong dan keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini bekerja di sektor informal dan rentan terhadap berbagai risiko pekerjaan,” ujarnya pada kegiatan Pemberian Santunan Manfaat dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan CSR “Jimpitan Pekerja Rentan” Perumda Air Minum Tirta Sartria, di Pendopo Si Panji Purwokerto, Jumat (12/6/2026).

Ditambahkan, Pemkab Banyumas juga telah meluncurkan program Salin Aslimas yang mengajak para ASN untuk bergotong royong membantu membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Direktur Utama Perumdam Tirta, Satria Yohanes Novaga, mengungkapkan, selain pemberian bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pihaknya juga menyerahkan santunan kepada 4 orang ahli waris dari peserta tertanggung yang meninggal dunia.

“Perumdam Tirta Satria tidak hanya berkomitmen memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas kepada masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan manfaat sosial yang nyata bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Pihaknya berharap agar sinergi dan kolaborasi dengan Pemkab Banyumas dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus berlanjut dan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banyumas.

Senada, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto, Vinca Meita Sari, mengapresiasi iniisiasi Perumda Air Minum Tirta Satria Banyumas yang telah mengubah CSR menjadi perlindungan yang nyata, bagi para pekerja yang ada di Kabupaten Banyumas.

“Penyerahan simbolis klaim hari ini adalah peserta yang dibayarkan CSR-nya oleh Perumda Tirta Satria di tahun lalu. Pada hari ini diberikan kepada 4 orang yang mengalami musibah meninggal dunia dengan santunan masing-masing Rp42 juta dan 1 orang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan santunan Rp70 juta,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ahmad Luthfi Tambah Anggaran Infrastruktur, Jalan Rusak di Wonogiri Jadi Prioritas

Penulis
Reta
-

Sejumlah ruas jalan provinsi yang menjadi jalur penghubung Kabupaten Wonogiri dengan Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bakal mendapatkan penanganan prioritas pada 2026.

Hal itu menyusul adanya kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terkait penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Melalui kebijakan tersebut, anggaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Wonogiri yang semula hanya sebesar Rp9,4 miliar meningkat menjadi Rp42 miliar.

Tambahan anggaran itu menjadi bagian dari alokasi Rp200 miliar yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan berbagai daerah di provinsi ini.

“Di Kabupaten Wonogiri ini kalau anggaran awal ditambah alokasi dari Perkada, maka menjadi Rp42 miliar. Anggaran ini untuk enam paket di sejumlah ruas jalan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, di sela mengecek ruas jalan Ngadirojo-Giriwoyo Wonogiri, Senin (15/6/2026).

Sejumlah ruas yang akan dilakukan perbaikan tersebut di antaranya ruas jalan Ngadirojo-Biting (Batas Jatim). Jalan itu diketahui memiliki panjang total 40 kilometer dan menembus ke jalan utama di Ponorogo Jawa Timur.

Selanjutnya, ruas Jalan Ngadirojo-Giriwoyo ada dua titik (betonisasi dan pengaspalan dua lapis). Jalan itu memiliki panjang 37 kilometer dan menghubungkan langsung dengan jalan nasional di Pacitan Jawa Timur. Ruas selanjutnya adalah Jalan Wonogiri-Manyaran-Blimbing (batas Daerah Istimewa Yogyakarta).

Henggar menjelaskan, pada tahun ini tingkat kemantapan jalan di Wonogiri menurun paling banyak. Penyebabnya, usia jalan, tingkat kepadatan lalu intas kendaraan, hingga curah hujan yang tinggi di awal 2026. Ditambah lagi kondisi tanah yang labil.

Sesuai rencana, pembangunan jalan akan mulai dilakukan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.

“Bapak Gubernur ingin jalan-jalan provinsi digenjot pembangunanya. Maka dengan kebijakan alokasi tambahan ini, diharapkan bisa meningkatkan kualitas jalan dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat,” ujar Henggar.

Kepala DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto, mengucapkan terima kasih atas adanya alokasi tambahan untuk pembangunan jalan provinsi di Wonogiri. Dia berharap jalan itu bisa segera dibangun, dan manfaatnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Terima kasih pada Pak Gubernur mengalokasikan pembangunan jalan di Wonogiri. Setelah jadi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga, dan jalan dirawat bersama-sama,” kata Prihadi.

Warga Ngadirojo, Surya mengatakan, terima kasih atas pembangunan jalan. Alasannya, jalan Ngadirojo-Giriwoyo banyak lubang dan bergelombang. Jalan itu sudah memakan banyak biaya, karena sering kali ban motor pengguna jalan jadi bocor karena terjerembab di lubang yang cukup dalam.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan realokasi anggaran 2026 sekitar Rp200 miliar, untuk perbaikan jalan di wilayahnya. Hal itu untuk mempercepat penanganan perbaikan jalan rusak di wilayahnya, supaya kembali mulus.

Realokasi anggaran tersebut, imbuhnya, dilakukan untuk menggenjot kembali kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah, yang sempat menurun karena musim hujan yang panjang sampai awal 2026. Luthfi menjelaskan, dana realokasi tersebut diprioritaskan untuk jalan-jalan provinsi yang saat ini kondisinya rusak berat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Tinjau Calon Penerima BSPS di Tambora, Pastikan Bantuan Bedah Rumah Tepat Sasaran

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi usulan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta mendukung peningkatan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, serta Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani selaku pengusul program BSPS di wilayah tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan pelaksanaan Program BSPS berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP bertemu dan berdialog langsung dengan salah satu Calon Penerima Bantuan (CPB) BSPS, Ibu Enas, yang sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan dan minuman ringan.

“Saya bersama Mendagri dan Ibu Kepala BPS meninjau langsung rumah calon penerima bantuan Ibu Enas dan menurut saya Ibu Rani mengusulkan penerima bantuan ini tepat sasaran. Bagus karena kondisinya memang layak untuk mendapatkan bantuan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Berdasarkan data Kementerian PKP, total alokasi Program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2026 mencapai 5.659 unit, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 158 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.359 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.

Khusus untuk Jakarta Barat, alokasi BSPS tahun 2026 mencapai 1.350 unit. Sementara itu, hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 unit rumah yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.

Untuk Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, dialokasikan sebanyak 29 unit bantuan BSPS. Usulan penerima bantuan berasal dari Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga meninjau rumah milik Ibu Siti Aisah yang bekerja sebagai kuli harian konveksi. Kondisi rumah yang ditempati dinilai mengalami kerusakan berat dan memenuhi persyaratan sebagai penerima Program BSPS.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut berdialog dengan Ibu Siti Aisah menegaskan bahwa bantuan yang diberikan telah menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Ibu Siti kalau tidur satu ruangan 10 orang, jelas ini sangat tepat sasaran dan sangat membutuhkan bantuan bedah rumah,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kementerian PKP menjelaskan bahwa kedua rumah calon penerima bantuan yang dikunjungi telah memenuhi kriteria penerima Program BSPS. Pelaksanaan pekerjaan peningkatan kualitas rumah direncanakan berlangsung mulai 8 Juli hingga 7 Agustus 2026.

Selain memastikan ketepatan sasaran bantuan, Menteri PKP juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek legalitas lahan penerima bantuan. Menurutnya, status lahan harus jelas dan legal agar rumah yang telah dibangun atau diperbaiki dapat ditempati penerima manfaat secara aman dan berkelanjutan.

Menteri PKP menegaskan bahwa penerima bantuan harus memiliki kepastian hukum atas lahan yang ditempati dan dapat menempatinya dalam jangka waktu yang memadai.

Untuk itu, Kementerian PKP akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah setempat guna mencari solusi terbaik terkait legalitas lahan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan kajian lebih lanjut terkait status legalitas lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program BSPS di wilayah Jakarta maupun Kepulauan Seribu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Yudha Rommel, Staf Khusus Menteri PKP Novelin Silalahi, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, serta perwakilan Real Estate Indonesia (REI).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen PKP Resmikan Penataan Kawasan Kumuh Dorokarama II di Dompu, Warga Nikmati Lingkungan Lebih Layak

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, meresmikan hasil penataan Kawasan Kumuh Dorokarama II Segmen 1 yang berlokasi di Desa Sorofeo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (15/6).

Peresmian ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat melalui program penataan kawasan kumuh yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.

Dalam sambutannya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan bahwa penataan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan produktif bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang layak huni, memiliki akses infrastruktur dasar yang memadai, serta mendukung tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Penataan kawasan seperti Dorokarama II ini menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Fahri Hamzah.

Penataan Kawasan Kumuh Dorokarama II Segmen 1 mencakup peningkatan berbagai fasilitas dan infrastruktur lingkungan, antara lain pembangunan jalan lingkungan, sistem drainase, penataan ruang terbuka, serta sarana pendukung lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Pemerintah berharap hasil penataan ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terus terwujud. Partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan menjadi kunci keberhasilan program penataan kawasan permukiman.

Pemerintah Kabupaten Dompu bersama seluruh pemangku kepentingan juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan dalam mewujudkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan layak huni bagi masyarakat Desa Sorofeo.

Dengan diresmikannya Kawasan Kumuh Dorokarama II Segmen 1, diharapkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat semakin meningkat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih baik di Kabupaten Dompu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Terima Rp1,02 Triliun Hasil Pemulihan Aset Negara dari Kejaksaan Agung

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima secara simbolis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.029.874.376.628 yang berasal dari hasil pemulihan aset negara oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kegiatan BPA Fair 2026 di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Senin (15/6).

Penerimaan negara tersebut merupakan hasil berbagai upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, meliputi hasil lelang aset pada BPA Fair 2026, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi, termasuk perkara Edi Tansil. Adapun PNBP yang diterima Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang sebesar Rp51,6 miliar. Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

Menkeu menegaskan bahwa pemulihan aset negara merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang utuh dan berkeadilan. Dalam sambutannya pada acara yang sama, Menkeu menyampaikan bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan melalui putusan hukum, tetapi juga melalui pengembalian hak negara, hak korban, dan hak masyarakat.

“Bagi negara, keadilan tidak berhenti pada keputusan. Keadilan harus hadir dalam pemulihan hak negara, hak korban, dan hak rakyat. Pemulihan aset adalah menegakkan hukum yang utuh,” ungkap Menkeu.

Menkeu juga menekankan pentingnya pengelolaan aset hasil pemulihan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan pemulihan aset akan memberikan dampak positif yang luas, mulai dari memperkuat keuangan negara hingga memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Uang dan aset negara harus dicatat, dikelola, serta dipertanggungjawabkan dengan benar. Ketika aset dipulihkan dan dikelola dengan baik, keuangan negara semakin kuat dan pelayanan rakyat membaik,” tandas Menkeu.

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas upaya penelusuran, pengamanan, dan pemulihan aset negara. Penghargaan turut diberikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sektor perbankan, BUMN, serta berbagai mitra yang selama ini berkontribusi dalam penyelamatan keuangan negara.

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Agung dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemulihan aset agar dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Kedepan, penegakan hukum harus semakin utuh. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat. Aset yang kembali adalah kemenangan negara dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat serta masa depan Indonesia,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Terima Aspirasi Mahasiswa, Janji Evaluasi Program Pemerintah

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional dengan membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.

“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” tutur Wapres saat menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/06/2026).

Para mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda tersebut berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Mengawali dialog, Wapres menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa.

“Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan,” ujar Wapres.

Wapres menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.

Sementara itu, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wapres menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa.

“Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya usai pertemuan.

Abdi juga mengapresiasi respons Wapres selama audiensi berlangsung.

“Respon dari pihak-pihak tentunya Bapak Wakil Presiden, sangat baik,” katanya.

Menurutnya, Wapres memberikan perhatian terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya.

“Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami,” imbuh Abdi.

Lebih lanjut, mahasiswa berharap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dapat terus dibuka sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

Hadir mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Subianto Terima Utusan Qatar, Komitmen Investasi USD4 Miliar Kembali Ditegaskan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, s, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Qatar, termasuk kerja sama investasi serta persiapan momentum 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar menyampaikan salam hangat dan apresiasi dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kepada Presiden Prabowo.

“Emir Qatar juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo dan kemajuan ekonomi Indonesia, khususnya dukungan terhadap program kesehatan, pendidikan, dan makan bergizi,” ujar Seskab Teddy.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas rencana kunjungan Emir Qatar ke Indonesia pada akhir tahun 2026. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar.

“Rencana kunjungan Emir Qatar ke Indonesia pada akhir tahun 2026, yang akan menjadi momentum penting peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar,” lanjut Seskab.

Dalam pertemuan tersebut, Qatar juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat investasi di Indonesia. Pemerintah Qatar menyampaikan komitmen investasi senilai USD4 miliar, serta membuka peluang perluasan investasi di berbagai sektor strategis lainnya.

Komitmen tersebut mencerminkan kepercayaan Qatar terhadap prospek ekonomi Indonesia sekaligus menjadi bagian dari upaya kedua negara dalam memperluas kemitraan yang saling menguntungkan. Kerja sama investasi ini diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan nasional, memperkuat sektor-sektor strategis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar tersebut menegaskan hubungan erat Indonesia dan Qatar yang terus berkembang, tidak hanya dalam bidang diplomatik, tetapi juga ekonomi, investasi, dan kerja sama pembangunan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Danantara Raup USD1,5 Miliar dari Obligasi Global Perdana, Investor Berebut hingga 4,6 Kali Lipat

Penulis
Reta
-

Pemerintah sampaikan capaian positif penerbitan global bond (obligasi global) perdana Danantara senilai USD1,5 miliar. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menyampaikan jumlah obligasi global yang diterbitkan oleh Danantara dinilai telah berhasil melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.

“Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, artinya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion USD yang di mana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun,” jelas Menteri Rosan dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026.

Selain itu, Rosan menuturkan bahwa penerbitan obligasi global perdana tersebut memperoleh respons positif dari kunjungan ke sejumlah negara di antaranya Hong Kong, Singapura, Boston, London, dan New York. Rosan juga menyebut bahwa pihaknya bertemu dengan 122 investor global dalam rangkaian kunjungan tersebut.

Di samping capaian penerbitan jumlah obligasi yang melampaui target, Rosan juga menuturkan bahwa Danantara berhasil memperoleh persentasi pengembalian hasil obligasi yang dinilai kompetitif. Menurutnya, obligasi dengan tenor lima tahun berhasil ditutup dengan nilai imbal hasil 5,35 persen, sementara tenor 10 tahun 5,95 persen.

“Nah ini adalah hasil yang sangat-sangat baik. Dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini riil ya,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa dari dua tenor surat utang yang diterbitkan oleh Danantara, masing-masing telah berhasil menghimpun dana sebesar USD750 juta. Rosan menyebut bahwa sebagian dari penerbitan obligasi tersebut bahkan telah terealisasi.

“Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara,” ungkapnnya.

Ke depannya, Menteri Rosan memproyeksikan Danantara dapat membuka ruang untuk menerbitkan obligasi dengan tenor hingga 30 tahun. Hal tersebut dinilai dari tingginya minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan Danantara hingga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa Indonesia growth-nya ini relatif stabil. Ya memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah geopolitik, geoekonomi itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyampaikan bahwa yang menjadi menarik dalam penerbitan obligasi global tersebut yakni dari negara yang memiliki minat paling tinggi. Menurut Rosan, peminat dan pembeli terbesar obligasi tersebut yakni Amerika Serikat, berbeda dengan catatan sejarah sebelumnya.

“Investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38 persen itu dari Amerika Serikat, 41 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 21 persen dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52 persen dari Amerika Serikat, 31 persen dari Eropa dan Timur Tengah, 17 persen dari Asia,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...215216217...4,867Halaman 216 dari 4,867