Beranda blog Halaman 290

KPK Dorong Perbaikan Sistem Tata Kelola Parpol, Cegah Korupsi Sejak Hulu

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan tata kelola partai politik (parpol) sebagai langkah strategis untuk menciptakan iklim Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas. KPK memandang bahwa potensi korupsi dalam ranah politik tidak semata muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik, melainkan dapat mulai terbentuk sejak tahapan awal proses politik—termasuk dalam sistem kaderisasi yang di sejumlah konteks masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Melalui kajian yang dilakukan Direktorat Monitoring pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK tahun 2025, teridentifikasi tiga isu utama dalam tata kelola Pemilu dan politik. Pertama, potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu; kedua, pentingnya penguatan tata kelola partai politik yang berintegritas; dan ketiga, perlunya pembatasan transaksi uang kartal sebagai upaya menekan praktik politik uang.

“Ketiga aspek ini tentunya saling berkaitan dan berpotensi membuka celah praktik koruptif yang pada akhirnya memengaruhi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (27/4).

Pelaksanaan kajian pada kerangka pencegahan korupsi ini sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana dalam Pasal 6 huruf c disebutkan bahwa KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian, dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa dalam melakukan monitor tersebut, KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dalam penyusunan kajian, KPK turut menggandeng empat kelompok narasumber, yaitu perwakilan partai politik parlemen dan non parlemen; penyelenggara Pemilu dan Pilkada; pakar atau pengamat elektoral; serta akademisi. Dari hasil identifikasi, KPK merinci sedikitnya 10 poin yang menunjukkan urgensi perbaikan sistem tata kelola partai politik.

“Salah satu temuan utamanya dari sisi tata kelola internal partai. Dimana, KPK menyoroti belum adanya peta jalan pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan partai politik. Lemahnya integrasi antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai juga dinilai menjadi salah satu pemicu praktik mahar politik,” jelas Budi.

KPK mengidentifikasi belum adanya standar pelaporan keuangan partai politik, sehingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana masih lemah. Selain itu, ketiadaan lembaga pengawas khusus dalam kaderisasi, pendidikan politik, dan pengelolaan keuangan partai turut memperbesar risiko penyimpangan.

“Belum lagi, temuan terhadap besarnya biaya pemenangan yang harus dikeluarkan peserta Pemilu maupun Pilkada. Tingginya biaya politik tersebut mendorong praktik transaksional dalam proses kandidasi calon anggota legislatif maupun kepala daerah, termasuk munculnya mahar politik dan potensi penyalahgunaan sumber daya setelah kandidat terpilih,” tambahnya.

KPK juga menyoroti tingginya biaya politik dalam Pemilu dan Pilkada yang mendorong praktik transaksional dalam proses kandidasi, termasuk mahar politik dan potensi penyalahgunaan sumber daya setelah kandidat terpilih.

Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2025, KPK mencatat dari 1.951 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi, 371 atau sekitar 19,02% di antaranya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), dan menjadikannya sebagai salah satu dari tiga kelompok profesi dengan jumlah kasus tertinggi. Selain itu, terdapat 176 pelaku yang merupakan wali kota atau bupati, serta 31 lainnya yang melibatkan gubernur.

Bahkan, dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap 11 kepala daerah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan sistem politik dan kaderisasi, agar jabatan publik benar-benar diisi oleh individu yang berintegritas.

Oleh karena itu, urgensi mitigasi potensi korupsi politik ini menjadi bagian dari upaya perbaikan sistemik pada sektor strategis. “Secara resmi, KPK juga telah melaporkan hasil kajian beserta poin rekomendasi kepada Presiden dan Ketua DPR sebagai bentuk laporan untuk mendorong agar reformasi sistem politik dapat segera diwujudkan,” jelas Budi.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, KPK memberikan tiga rekomendasi utama yang dinilai penting untuk segera diimplementasikan.

Pertama, melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pada aspek rekrutmen penyelenggara Pemilu, metode kampanye, metode pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penguatan pasal-pasal sanksi.

Kedua, melakukan perubahan regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan menambahkan ruang lingkup standarisasi pendidikan politik, kaderisasi, serta pelaporan keuangan partai politik.

Ketiga, KPK mendorong pemerintah bersama DPR untuk segera melakukan pembahasan substantif atas Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal sebagai instrumen penting dalam mencegah praktik politik uang.

Khusus pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal, KPK menilai hal ini mendesak karena masih maraknya praktik vote buying atau money politics yang dilakukan melalui transaksi uang fisik. Pola ini menjadi salah satu pintu masuk korupsi politik yang berulang dan sulit diawasi. Karena itu, pembatasan transaksi uang kartal dipandang sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi.

Pencegahan Komprehensif Lewat Pendidikan

Bagi KPK, pemberantasan korupsi tidak cukup melalui penindakan dan perbaikan sistem, tetapi juga harus diperkuat dengan pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dan Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang menanamkan nilai antikorupsi bagi pejabat publik, termasuk penyelenggara Pemilu dan Pilkada seperti KPU dan Bawaslu.

Upaya ini penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepentingan publik. KPK juga melibatkan masyarakat melalui kampanye seperti ‘Hajar Serangan Fajar’ untuk menolak praktik vote buying dan politik uang, serta pendekatan edukatif seperti ACFFEST guna meningkatkan kesadaran publik.

Dalam pandangan KPK, masyarakat berperan sebagai benteng utama demokrasi. Sebagai pemilih, mereka tidak hanya menentukan arah kepemimpinan, tetapi juga berperan menolak politik transaksional yang berpotensi melahirkan korupsi berulang. Dengan demikian, kebijakan publik diharapkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu.

“Dengan demikian, ketika proses kaderisasi dibangun dengan integritas, maka pemimpin yang lahir pun akan memiliki orientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan transaksional,” pungkas Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program MBG Dorong Ekonomi Daerah, Anggaran Rp268 Triliun Mengalir ke Lokal

Penulis
Syifa
-

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mulai menunjukkan dampak signifikan sebagai penggerak ekonomi daerah. Dengan total anggaran mencapai Rp268 triliun, program ini menjadi salah satu intervensi fiskal terbesar yang langsung menyentuh masyarakat hingga ke tingkat lokal.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa desain program MBG memang diarahkan untuk menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui skema distribusi anggaran yang langsung masuk ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Dana itu kita alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar 248–249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah,” ujar Dadan dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri para rektor dari 24 PTN-BH di Makassar, Selasa (28/4).

Menurut Dadan, skema ini menjadikan SPPG sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di daerah. Setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pangan dari masyarakat sekitar.

Dadan menjelaskan, sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang 95 persen di antaranya merupakan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. “Artinya program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal, karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah,” katanya.

Dampak ekonomi tersebut terlihat nyata di sejumlah wilayah, salah satunya Jawa Barat. Dengan jumlah SPPG mencapai sekitar 6.200 unit, perputaran dana dari program ini diperkirakan mencapai Rp6 triliun setiap bulan. “Di Jawa Barat sudah ada 6.200 SPPG. Artinya sekitar Rp6 triliun per bulan uang beredar di daerah hanya dari program ini,” ungkap Dadan.

Dadan menambahkan, aliran dana dalam skala besar tersebut mulai memberikan efek berantai terhadap perekonomian lokal. Permintaan terhadap komoditas pertanian meningkat, harga produk menjadi lebih stabil, serta aktivitas produksi di tingkat petani dan pelaku usaha kecil ikut terdorong.

Selain itu, program ini juga berkontribusi pada indikator sosial ekonomi. BGN mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah daerah, serta penyempitan ketimpangan ekonomi. “Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat,” tutup Dadan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Dibawa ke RS Bhayangkara, Proses Identifikasi Berjalan

Penulis
Syifa
-
Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri menyampaikan bahwa proses identifikasi terhadap korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api di Bekasi masih terus berjalan. Hingga saat ini, rumah sakit telah menerima 10 kantong jenazah sejak pukul 03.00 WIB.
Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri Brigjen Pol. dr. Prima Heru Yulihartono menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban atas musibah tersebut
“Kami menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban yang tertimpa musibah kecelakaan kereta api di Bekasi,” ujarnya pada Selasa (28/4) di RS Polri.
Ia menjelaskan, 10 jenazah yang diterima di RS Bhayangkara seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 keluarga telah melapor ke Posko Antemortem untuk menyampaikan laporan kehilangan anggota keluarga.
“Saat ini proses identifikasi masih terus berjalan. Kami bekerja sama dengan tim dari Pusident Polri, Polda Metro Jaya, Polres, dan Mabes Polri untuk mempercepat proses identifikasi terhadap para korban,” jelasnya.
Brigjen Pol Prima menerangkan, proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data antemortem dari keluarga korban dengan data postmortem dari jenazah. Setelah seluruh data terkumpul, tim akan melakukan rekonsiliasi untuk memastikan kecocokan data dan menetapkan identitas korban secara resmi.
Ia juga mengimbau keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan belum melapor agar segera datang ke Posko Antemortem di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri. Keluarga diminta membawa dokumen atau data pendukung, seperti foto korban yang memperlihatkan kondisi gigi, dokumen identitas, ijazah, atau dokumen lain yang memuat data sidik jari.
“Terkait kendala, ada beberapa jenazah yang saat pemeriksaan awal belum langsung keluar identitasnya. Hal ini masih kami dalami melalui pemeriksaan lanjutan,” katanya.
Menurutnya, secara umum kondisi jenazah masih memungkinkan untuk dilakukan identifikasi. Namun, terdapat beberapa jenazah yang mengalami kerusakan pada bagian tubuh tertentu sehingga memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.

“Apabila proses pencocokan data antemortem dan postmortem telah selesai, kami akan segera merilis hasilnya secara resmi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Ungkap 1,36 Juta Warga Indonesia Berhasil Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa capaian penurunan kemiskinan ekstrem menunjukkan progres signifikan, di mana sebagian masyarakat telah berhasil “naik kelas” melalui berbagai intervensi terpadu pemerintah.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang dihadiri para menteri, wakil menteri, serta pimpinan lembaga terkait di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta, Senin (27/4).

“Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Artinya, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Ini capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Menko PM.

Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa yang artinya sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrem telah naik kelas.

Menko PM menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.

Dari sisi perlindungan sosial, bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6 persen dari total sasaran, dengan 56,7 persen di antaranya menerima lebih dari satu program intervensi. Sementara pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II menyentuh angka 69.

Dari perspektif peningkatan ketahanan pangan, data Kementerian Pertanian menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) di tahun 2025 mencapai angka 125,35 — tertinggi sampai saat ini. Capaian tersebut didukung kestabilan harga gabah dan jagung, serta penegakan hukum untuk pastikan harga pasar sesuai HET yang ditetapkan Pemerintah.

Sementara itu, program pemberdayaan masyarakat juga terus diperluas, dengan lebih dari dua juta orang terlibat dalam program padat karya.

Di sektor ekonomi, akses pembiayaan bagi pelaku usaha terus diperkuat. Kemudian, sekitar dua juta debitur baru UMKM telah memperoleh akses permodalan, mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, sebanyak 111 ribu pekerja migran telah difasilitasi penempatannya, serta 28 ribu keluarga mendapatkan pendampingan melalui program reformasi agraria.

Tak hanya itu, kemajuan juga terlihat pada aspek infrastruktur dan layanan dasar. Sebanyak 99,4 persen kecamatan kini telah memiliki puskesmas, 82,3 persen desa memiliki layanan pendidikan dasar, dan 89 persen kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah.

Pemerintah juga telah membangun dan merenovasi 10.171 unit rumah melalui program BSPS di 219 kabupaten/kota. Penguatan ekonomi berbasis komunitas turut didorong melalui pelatihan bagi 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

“Selain itu, program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat.

Di bidang pendidikan, sebanyak 61,9 juta penduduk telah terjangkau berbagai program pendidikan, termasuk operasional 166 Sekolah Rakyat yang menampung 14.963 siswa dari keluarga miskin,” jelas Menko Muhaimin.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengalokasikan tidak kurang dari Rp503,2 triliun melalui APBN, yang diperkuat dengan Rp129 triliun dari APBD untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Menko PM menegaskan bahwa capaian ini menjadi pijakan penting untuk mencapai target yang lebih ambisius ke depan.

“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal lima persen pada 2029. Ini membutuhkan kerja bersama, konsistensi, dan fokus pada hasil nyata,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jemaah Haji Diingatkan Waspada Penipuan Akses Raudhah, Kemenhaj Tegaskan Gratis

Penulis
Syifa
-

Kementerian Haji dan Umrah melalui Kepala Bidang Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi, Ichsan Marsha, mengingatkan jemaah haji agar mewaspadai modus penipuan terkait akses masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi. Ia menegaskan bahwa akses ke Raudhah tidak dipungut biaya alias gratis dan hanya dapat dilakukan melalui jalur resmi.

Selain itu, Ichsan juga mengimbau jemaah agar berhati-hati terhadap penipuan dengan modus kartu Nusuk bermasalah. Oknum tidak bertanggung jawab kerap mengirimkan tautan melalui WhatsApp dan meminta jemaah untuk mengkliknya.

“Disampaikan kepada jemaah haji agar berhati-hati dengan penipuan modus bahwa kartu Nusuk bermasalah, dengan cara meminta klik link yang mereka kirim ke WhatsApp jemaah. Jangan percaya dan jangan klik link yang mereka kirim,” tegasnya.

Ichsan menjelaskan, akses resmi ke Raudhah hanya menggunakan sistem barcode, baik melalui skema tasrih (izin kolektif) maupun aplikasi Nusuk bagi jemaah mandiri. Di luar mekanisme tersebut, patut diduga sebagai penipuan.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah, Khalilurrahman, menegaskan bahwa fasilitasi masuk ke Raudhah merupakan bagian dari layanan resmi bagi jemaah haji Indonesia. Karena itu, setiap jemaah memiliki hak yang sama untuk mengakses area yang dikenal sebagai taman surga tersebut.

“Masuk ke Raudhah itu gratis. Jika ada pihak yang menawarkan jasa lalu meminta bayaran, segera laporkan ke petugas di sektor, khususnya sektor Nabawi,” ujarnya, Selasa (28/4).

Ia menambahkan, saat ini marak oknum tidak bertanggung jawab yang berpura-pura menjadi petugas dan memanfaatkan situasi dengan meminta bayaran. PPIH memastikan tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran, termasuk praktik pungutan liar oleh pihak manapun.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Daker Madinah, Efrilen Hafizh, memastikan skema tasrih telah disiapkan untuk mengakomodasi seluruh jemaah secara tertib dan terjadwal.

“Per 28 April 2026 pukul 10.00 WAS, jumlah tasrih yang telah disetujui mencapai 25.564 jemaah, dengan rincian 12.747 jemaah laki-laki dan 12.817 jemaah perempuan,” jelasnya.

Untuk mengakses Raudhah, Pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan ketat. Jemaah wajib menggunakan barcode melalui skema tasrih bagi rombongan, atau melalui aplikasi Nusuk bagi jemaah mandiri.

Terkait kebijakan usia, Hafizh menyampaikan bahwa sebelumnya akses sempat dibatasi hingga usia 41 tahun. Namun, setelah nota kesepahaman (MoU) dan proses negosiasi, batas usia maksimal kini dinaikkan menjadi 60 tahun. Jemaah di atas usia tersebut tetap akan difasilitasi melalui mekanisme khusus.

Dalam pelaksanaannya, barcode tasrih kolektif dipegang oleh Sektor Khusus (Seksus) Nabawi. Petugas bimbingan ibadah di masing-masing sektor akan mengoordinasikan jemaah sesuai kuota yang telah ditetapkan.

“Misalnya satu tasrih untuk 150 orang, maka harus dipastikan seluruh jemaah sudah berkumpul. Barcode tidak dibagikan bebas agar kuota terisi optimal dan tidak terbuang saat pemeriksaan di pintu masuk Raudhah,” ujarnya.

Dengan sistem yang terorganisir ini, Kemenhaj melalui PPIH berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar seluruh jemaah haji Indonesia dapat beribadah di Raudhah dengan aman, nyaman, dan tanpa terbebani pungutan liar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Beri Diskon 50% Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja BPU, Berlaku 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai langkah konkret menjaga daya beli sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pekerja tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan iuran agar semakin banyak pekerja BPU dapat terlindungi, tanpa mengurangi manfaat yang diterima,” ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan, keringanan iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor, dengan ketentuan tertentu sesuai regulasi. Untuk sektor transportasi, seperti pengemudi layanan berbasis aplikasi, pengemudi non-aplikasi, dan kurir, kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara itu, bagi peserta BPU di luar sektor transportasi, keringanan iuran berlaku pada April hingga Desember 2026.

Menaker menegaskan, meskipun iuran diturunkan, manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan program. Manfaat tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan dan beasiswa bagi peserta dan keluarganya.

“Kami ingin memastikan pekerja tidak hanya mendapatkan iuran yang lebih ringan, tetapi juga tetap memperoleh perlindungan yang optimal,” katanya.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pekerja, khususnya di sektor BPU.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iurannya dibayarkan melalui APBN atau APBD.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja di sektor platform digital melalui penetapan standar Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir. Besarannya ditetapkan minimal 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir, menggantikan skema sebelumnya yang bergantung pada kebijakan masing-masing platform.

“Kebijakann ini tentunya memberikan kepastian yang lebih jelas dan terukur bagi pekerja di sektor platform digital terkait hak pendapatan tambahan mereka,” kata Yassierli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tanpa Slip Gaji, Kini Bisa Punya Rumah! Ini Program KPR Sejahtera BCA

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan akad massal KPR Sejahtera BCA bersama Vista Land Group yang diselenggarakan oleh Bank Central Asia di Perumahan Puri Harmoni Indah, Serang, Selasa (28/4).

Pada kegiatan tersebut, dilakukan akad kredit bagi total 51 unit rumah yang tersebar di tiga lokasi, yakni Perumahan Puri Harmoni Indah Serang, Perumahan Grand Harmoni Indah Cileungsi Bogor, serta Puri Harmoni Cikasungka Tangerang. Program ini menjadi salah satu upaya nyata dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk yang memiliki penghasilan non tetap.

Menteri PKP mengapresiasi langkah BCA yang dinilai telah berkontribusi langsung dalam mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi inisiatif BCA yang turut membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema pembiayaan yang terjangkau. Ini menjadi contoh nyata keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program perumahan nasional,” ujar Menteri Ara.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menekankan pentingnya lokasi hunian yang terjangkau dan dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan pusat aktivitas ekonomi.

Direktur Utama BCA Hendra Lembong menyampaikan bahwa program KPR Sejahtera merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program perumahan nasional.

“Kami mendukung program pembangunan tiga juta rumah dengan menyediakan subsidi di bidang perumahan menggunakan dana BCA. Skema yang digunakan serupa dengan KPR Subisidi FLPP yang dijalankan BP Tapera, yakni bunga 5 persen dan uang muka 1 persen,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan pengembang Vista Land Group yang dinilai mampu menghadirkan hunian dengan kualitas baik dan layak huni bagi masyarakat.

Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi menyampaikan bahwa pihaknya telah membangun sekitar 5.000 unit rumah dan terus berkomitmen mendukung program perumahan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sejumlah penerima manfaat juga menyampaikan pengalaman mereka dalam mengakses program ini. Syahria, seorang pedagang warung, mengaku bersyukur dapat memiliki rumah sendiri melalui program KPR Sejahtera.

Sebelumnya, ia tinggal bersama orang tuanya bersama kedua anaknya yang masih berusia 13 dan 8 tahun. Kini, ia dapat menempati rumah yang lebih layak dan nyaman untuk keluarganya.

“Saya sangat bersyukur bisa punya rumah sendiri. Prosesnya mudah, walaupun saya tidak punya penghasilan tetap. Rumahnya juga nyaman dan bagus,” ujar Syahria.

Hal serupa disampaikan Rifky, seorang pelaku usaha odong-odong. Ia mengetahui program ini dari keluarganya dan awalnya tidak menyangka bisa mengajukan KPR tanpa slip gaji.

“Awalnya saya ragu, tapi setelah tanya ke marketing ternyata bisa walaupun tidak punya slip gaji. Prosesnya juga mudah. Saya senang sekali akhirnya bisa punya rumah sendiri, apalagi cicilannya masih terjangkau,” ungkapnya.

Rifky menambahkan bahwa dengan cicilan sekitar Rp1,3 juta per bulan selama 15 tahun, ia kini memiliki kepastian tempat tinggal bagi keluarganya.

“Terima kasih kepada Presiden dan BCA yang sudah membantu kami masyarakat kecil untuk punya rumah impian,” tambahnya.

Menteri Ara menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden, bahwa negara harus hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

“Inilah yang menjadi arahan Presiden, bahwa kepemilikan rumah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap. Masyarakat dengan penghasilan non fixed income, seperti pelaku UMKM dan pekerja sektor informal, juga harus difasilitasi agar dapat memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang inklusif,” tegasnya.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat yang mengapresiasi sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah optimistis akses pembiayaan perumahan akan semakin inklusif, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang termasuk sektor informal, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki hunian layak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

AHY Pastikan Penanganan Kecelakaan Kereta Berjalan Cepat, 15 Tewas dan 88 Luka-Luka

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung lokasi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (28/4). Pemerintah terus memastikan penanganan korban, evakuasi, serta langkah-langkah pemulihan infrastruktur berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Menurut Menko AHY, berdasarkan laporan resmi hingga pukul 13.00 WIB, tercatat 15 orang meninggal dunia dan 88 orang mengalami luka-luka, termasuk tiga orang dalam kondisi kritis yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Menko AHY menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban, seraya mendoakan para korban luka segera pulih.

“Kita mendoakan para korban, semoga husnul khatimah dan diterima segala kebaikannya selama hidup di dunia. Kita juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Yang paling utama tentu melakukan evakuasi terhadap korban, dan itu sudah dilakukan. Bisa dikatakan seluruh korban berhasil dievakuasi, dikeluarkan dari gerbong yang tertabrak tadi malam. Alhamdulillah, tiga korban yang sempat terjepit di gerbong, bisa dikeluarkan dengan selamat setelah proses evakuasi selama kurang lebih delapan jam,” tutur Menko AHY.

Menko AHY menegaskan prioritas utama pemerintah saat ini adalah penyelamatan serta penanganan medis seluruh korban. Tahap berikutnya yang sedang dilakukan adalah pemulihan di lokasi, termasuk proses evakuasi gerbong yang rusak akibat tabrakan.

“Tadi saya lihat di bawah memang masih diupayakan agar sore ini benar-benar bisa diangkat atau diangkut dari rel kereta, yaitu gerbong khusus wanita KRL yang saat ini masih dalam proses evakuasi atau recovery,” ujarnya.

Setelah proses evakuasi selesai, pemerintah akan berfokus pada normalisasi jalur dan sistem kelistrikan agar layanan kereta dapat kembali beroperasi secara aman. Di sisi lain, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab kecelakaan secara komprehensif.

Dari temuan awal, diketahui lintasan sebidang antara rel kereta dan jalur darat masih menjadi titik rawan yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi publik.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang juga telah meninjau langsung lokasi kejadian, Menko AHY menegaskan seluruh jajaran pemerintah akan melakukan evaluasi dan koreksi menyeluruh terhadap sistem transportasi dan keselamatan publik, baik pada tingkat strategis maupun teknis.

“Arahan Presiden sangat jelas, lakukan pembenahan dan penataan secara menyeluruh, dari kebijakan hingga lapangan. Keselamatan rakyat adalah prioritas tertinggi,” tegasnya.

Menko AHY juga memastikan proses investigasi oleh KNKT akan dikawal secara transparan dan akuntabel.

“Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Kita akan pastikan setiap langkah dilakukan secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada pencegahan agar peristiwa seperti ini tidak terulang,” ujarnya.

Pemerintah akan terus memperkuat peningkatan keselamatan transportasi, mempercepat pembangunan infrastruktur rel yang modern dan aman, serta meminimalkan risiko lintasan sebidang di seluruh wilayah Indonesia. Menko AHY menutup pernyataannya dengan menegaskan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan mengawal seluruh proses tindak lanjut hingga situasi sepenuhnya pulih.

Menko AHY meninjau lokasi insiden bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono; Direktur Sarana Prasarana, Heru Kuswanto; Direktur Portofolio Management, I Gede Darmayusa; Kepala Daerah Operasi 1, Wahyu Cahyono; serta Kepala Stasiun Bekasi Timur, Wiseno.

Selain itu Menko AHY didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Odo R.M Manahutu, Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol. Arif Rachman, Merry Riana serta jajaran Tenaga Ahli Menteri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah secara nasional saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 April 2026.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa inisiatif pengelolaan sampah seperti TPST BLE mulai diadopsi oleh berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut telah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa sedikitnya 13 kabupaten di wilayah tersebut turut mengembangkan model serupa.

“Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong, dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, perbaiki, kembangkan, dan bikin lebih efektif,” ujar Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyambut komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menargetkan pencapaian zero waste to money pada tahun 2028. Presiden Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah, sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2 sampai 3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain meninjau sistem pengolahan sampah, Presiden Prabowo juga menyoroti inovasi pemanfaatan hasil olahan TPST BLE, termasuk produksi genteng yang dinilai efektif dan terjangkau. Kepala Negara membuka peluang agar produk tersebut dapat dimanfaatkan dalam program bantuan perbaikan rumah.

“Gentengnya lumayan efektif. Gentengnya cukup murah dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang, 1 rumah 20 juta (rupiah). Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4 sampai 5 juta (rupiah) untuk gentengnya,” ujar Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penggunaan material yang lebih sehat dan estetis. Kepala Negara mendorong pengurangan penggunaan seng yang dapat berkarat dalam pembangunan perumahan.

“Berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni dan pandangannya juga tidak bagus. Kita akan kembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang benar-benar indah. Jadi pariwisata itu bagus dan kita nyaman tinggalnya,” pungkas Kepala Negara.

Hal ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dengan menjadikan pengelolaan sampah sebagai pilar penting pembangunan, bukan hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SIM Keliling Jakarta Beroperasi Hari Ini, Cek Titik Layanannya di Sini

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di sejumlah titik di Jakarta pada Rabu (29/4) untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi X @tmcpoldametro.

Layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan tersebar di beberapa wilayah Ibu Kota. Untuk Jakarta Timur, unit SIM Keliling hadir di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ujung Menteng. Di Jakarta Selatan, layanan tersedia di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren Tiga Timur, Pancoran.

Di wilayah Jakarta Barat, masyarakat dapat mengakses layanan pada dua lokasi, yakni Lobi Selatan Mall Ciputra, Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren Utara, serta Lobi Utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk No.127, Mangga Besar. Sementara itu, untuk Jakarta Pusat, gerai SIM Keliling berada di area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru.

Pemohon diwajibkan membawa sejumlah dokumen persyaratan, seperti fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama yang masih aktif, bukti pemeriksaan kesehatan, serta bukti tes psikologi yang dapat diperoleh melalui aplikasi Simpel Pol.

Ditlantas menegaskan bahwa gerai SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Apabila masa berlaku SIM telah habis, pemilik harus melakukan proses penerbitan SIM baru di Satpas yang telah ditentukan, salah satunya Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Terkait biaya, sesuai PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri, biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebesar Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Selain itu, pemohon juga perlu menyiapkan biaya tambahan untuk tes kesehatan dan tes psikologi melalui aplikasi resmi.

Dengan dibukanya layanan SIM Keliling ini, masyarakat diharapkan dapat memperpanjang SIM secara lebih mudah tanpa harus mengantre di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...289290291...4,868Halaman 290 dari 4,868