Suarapemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada BPJS Kesehatan untuk transparan dalam menjalankan tugas mereka melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan setelah Mahkamah Agung

(MA) memutuskan membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.Ia mengatakan pembatalan tersebut bakal berdampak terhadap keuangan BPJS Kesehatan dan kelangsungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kami minta BPJS transparan, biaya operasi berapa dan berapa gajinya, defisit berapa. Itu semua kami rangkum supaya masyarakat tahu ini masalah bersama, bukan satu institusi. Ini dilakukan pemerintah, kami terus coba bangun ekosistem JKN yang sehat dan berkeadilan, sustain (berkelanjutan),” katanya di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (10/3).

MA memutuskan untuk membatalkan Peraturan (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen bagi peserta bukan penerima upah. Pembatalan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas gugatan uji materi terhadap Perpres No.75 yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

Dalam pertimbangan putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sri Mulyani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah merumuskan aturan tersebut dengan cermat.

Aturan dibuat dengan mempertimbangkan keberlanjutan Program JKN. Ia mengatakan dalam menaikkan iuran pemerintah telah mengkaji cara bagaimana jasa kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkelanjutan.

Kelanjutan pelayanan tersebut hanya bisa dicapai bila kondisi keuangan BPJS Kesehatan sehat. Selain itu, ia juga menjelaskan kenaikan iuran juga dilakukan untuk mewujudkan aspek keadilan bagi masyarakat.

Sri Mulyani menganggap aturan yang dibatalkan MA tersebut telah mendukung pembiayaan bagi masyarakat miskin yang ingin menggunakan jasa kesehatan. “Ada masyarakat miskin 96,8 juta dianggap tidak mampu, (sehingga) dibayar negara. Dan mereka yang mampu, diminta juga untuk ikut bergotong royong dengan dibagi jadi 3 kelas. Dari swasta, mereka juga gotong royong. Dari TNI, Polri, ASN juga,” katanya.

Atas dasar itulah, ia khawatir ke depan selain mengganggu keberlangsungan Program JKN keputusan tersebut juga berpotensi mengubah rencana yang sudah dibuat pemerintah.  “Keputusan tersebut buat ini semua berubah. Apakah pemerintah melakukan? Ya kami pelajari. Kami berharap masyarakat tahu ini konsekuensi nya besar terhadap JKN. Karena kalau bicara ekosistem, enggak mungkin satu sistem cabut, sisanya pikirin sendiri. Kami lihat penuh,” ungkapnya.

Agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi, ia memastikan pemerintah akan mengambil langkah untuk mengamankan dan menjaga keberlangsungan JKN. Ia belum menyebut langkah yang dimaksudnya tersebut. Ia hanya  berharap, seluruh pihak dapat bergotong royong dalam memanfaatkan biaya BPJS kesehatan dan juga meningkatkan sisi transparansi.

Suarapemerintah.id – Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dini Purwono memastikan pemerintah akan mengupayakan agar pelayanan BPJS Kesehatan tetap baik.

“Menghormati keputusan MA. Akan mempelajari terlebih dahulu keputusan tersebut sebelum mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya,” kata Dini kepada wartawan, Selasa (10/3/2020).

“Pemerintah akan berupaya agar pelayanan terhadap masyarakat pengguna BPJS tetap dapat diselenggarakan dengan baik,” imbuhnya.

Din meminta publik tidak khawatir. Dia menekankan pelayanan BPJS Kesehatan yang baik tetap menjadi fokus utama pemerintah.

“Intinya, apapun langkah/respons pemerintah nantinya, masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan kepada masyarakat pengguna BPJS akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah,” tutur Dini.

Diberitakan sebelumnya, Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan oleh MA. MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan itu, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020. Keputusan MA itu sebagai tindak lanjut gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

KPCDI keberatan dengan kenaikan iuran itu lalu kemudian menggugat ke MA dan minta kenaikan itu dibatalkan. MA mengabulkan permohonan mereka.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/3).

Suarapemerintah.id – Indonesia akan menerima 14 drone berjenis ScanEagle dan upgrade atau pemuktahiran tiga unit Helikopter Bell 412 akan digunakan untuk memperkuat patroli maritim.

Hal tersebut disampaikan secara resmi melalui Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. Lebih lanjut ia mengatakan pemberian kategori hibah tersebut sudah disampaikan kepada DPR Komisi I dan hanya menunggu persetujuannya saja.

“Pemerintah AS sejak tahun 2014 sampai 2015 menawarkan program hibah (FMF) kepada TNI. Atas dasar itu, maka pada tahun 2017 TNI AL mengambil program FMF Hibah tersebut berupa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan upgrade helikopter Bell 412,” kata Trenggono seperti dikutip dari rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (27/2).

Mengikuti ketentuan, pihaknya langsung membentuk tim pengkaji untuk melakukan penilaian barang sebelum memutuskan mengambil hibah dari Amerika itu.

“Apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis. Dari kajian tersebut Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud,” kata Trenggono.

Drone ScanEagle sendiri, kata Trenggono, memiliki nilai US$28,3 juta. Peralatan ini memang dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) maritim guna memperkuat pertahanan negara.

“ScanEagle akan digunakan untuk melaksanakan patroli maritim, integrasi ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian),” ucapnya.

ScanEagle adalah bagian dari ScanEagle Unmanned Aircraft Systems yang dikembangkan dan dibangun oleh Insitu Inc., anak perusahaan The Boeing Company. UAV didasarkan pada pesawat miniatur robot SeaScan Insitu yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial.

Dikutip dari laman Boeing, drone ScanEagle dapat beroperasi di atas 15.000 kaki (4.572 meter) dan berkeliaran di medan perang untuk misi yang diperpanjang hingga 20 jam. Drone dengan bobot maksimum tempat pilot diizinkan untuk lepas landas atau maximum takeoff weight (MTOW) 22 kilogram ini, digerakkan mesin piston model pusher berdaya 15 hp.

Kecepatan terbang jelajah ScanEagle sendiri berada di kisaran 111 km/jam dan kecepatan maksimum 148 km/jam. Batas ketinggian terbang mencapai 5.950 meter. ScanEagle sanggup berada di udara dengan lama terbang (endurance) lebih dari 24 jam.

Soal upgrade peralatan Helikopter Bell 412 dengan nilai US$6,3 juta, Trenggono meyebut TNI AL membutuhkannya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

“Nantinya, Drone ScanEagle ini akan digunakan oleh TNI AL untuk kepentingan khusus. Kita hanya keluar dana sekitar Rp10 miliar untuk mengintegrasikan dan memastikan keamanan data dari peralatan ini dengan Alutsista lainnya. Nanti PT LEN yang akan bertugas untuk integrasikan,” katanya.

Menurut Trenggono, untuk kawasan Asia Tenggara dan wilayah Pasifik, drone asal Amerika ini baru digunakan oleh Angkatan Laut Singapura dan Angkatan Laut Australia. Bahkan drone milik Australia sudah pernah uji perang saat di Irak beberapa tahun lalu.

Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya sudah menyetujui program FMF tersebut. Menurutnya, pemberian persetujuan tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa setiap penerimaan hibah termasuk alutsista harus mendapatkan persetujuan Dewan.

“Hari ini kita memberikan persetujuan kepada pemerintah dalam hal ini Kemhan, dalam pemberian hibah dari Amerika Serikat, dalam bentuk Scan Eagle UAV 14 unit,” kata dia, di Gedung DPR, kemarin.

Meski begitu, ia mengingatkan Kemhan untuk mengedepankan kehati-hatian dan kerahasiaan data, serta tidak membebani APBN dalam setiap penerimaan hibah dari negara asing.

“Kehati-hatian itu apa? Tentu barang dan kelayakannya diperiksa dulu. Kemudian juga misalnya alat deteksi dan lain-lain harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak ada alat sadap yang tertinggal dari produk hibah tersebut,” ucap Meutya, dikutip dari situs dpr.go.id.

“Sekali lagi ini hal yang biasa, bahwa negara yang punya kerja sama pertahanan jadi tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan, tapi kehati-hatian perlu,” politikus Partai Golkar itu menambahkan.

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan status tanggap darurat bencana atas banjir yang melanda sejak dua hari lalu. Hal itu tak lepas dari meluasnya ganangan air dan jumlah korban yang mengungsi.

“Kesepakatan antar instansi, status tanggap darurat bencana akan diterapkan selama 14 hari,” kata Sekda Karawang, Acep Jamhuri usai menerima kunjungan Kepala BNPB Nasional Letjen Doni Monardo di Kantor BPBD Karawang, Rabu (26/2/2020).

Saat ini, kata Acep, Berdasarkan pendataan BPBD Karawang selama dua hari, banjir berdampak pada 47.670 ribu jiwa dan menyebabkan total 9.770 jiwa mengungsi. Jumlah itu lebih banyak dari sebelumnya, 32.961 jiwa terdampak dan menyebabkan 9.514 orang atau 3111 keluarga mengungsi.

Kepala BNPB Letjen Doni Monardo mengingatkan penanggulangan banjir tak akan selesai hanya dengan status tanggap darurat. Menurut Doni, penanggulangan seharusnya fokus pada normalisasi sungai dan membersihkan sampah.

“Banjir ini kan karena hujan deras yang lama dan merata di sebagian besar wilayah pantura termasuk Karawang. Sehingga sebagian besar air menggenangi daratan dengan jumlah yang besar. persoalannya adalah, aluran-aliran itu terhambat, tadi diakui pa sekda, sampah menjadi faktor utama,” kata Doni.

Faktor lainnya kata Doni adalah sedimentasi dan pendangkalan di Sungai Cibeet dan Citarum. “Juga pemukiman yang berada di sepanjang sungai, yang harusnya sungai ini lebar, sekarang terjadi penyempitan. Sudah dangkal menyempit. Ditambah dengan penyumbatan sampah,” kata Doni.

Alhasil, kata Doni, cara penanggulangan banjir adalah membangkitkan kembali budaya kerja bakti setiap akhir pekan. “Perlu ada kesadaran kolektif agar semua masyarakat kita, sampai dengan tingkat keluarga perorangan itu tahu. Misalnya tradisi kerja bakti setiap minggu,” kata Doni.

Suarapemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk direktur baru PT Freeport Indonesia asal Papua, yakni Claus Wamafma. Penetapan direksi baru itu dilaksanakan di gedung Kementerian BUMN pada 7 Februari 2020 yang lalu.

“Dia putra Papua yang sudah berkarir selama 20 tahun, dari bawah, dan diusulkan pemerintah mewakili Mind ID di Freeport Indonesia,” ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

Dikutip dari laman linkedin, Claus Wamafma menamatkan pendidikan hingga jenjang menengah di Jayapura. Setelah itu, dia meraih gelar Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung pada 1998. Di kampus tersebut, Claus Wamafma juga meraih gelar magister pada 2009.

Di Freeport Indonesia, Claus Wamafma pernah menjabat General Superintendent- Warehouse selama tiga tahun mulai dari April 2008. Dia bertanggung jawab untuk mengembangkan pergudangan dan distribusi untuk mendukung operasional tambang.

Karier Claus Wamafma menanjak pada 2011 setelah dia menjabat Manager Warehouse Management. Dia mengemban amanah tersebut selama delapan tahun. Dia mengemban tugas mengelola gudang operasional dengan lebih dari 120.000 item dengan nilai persediaan lebih dari US$350 juta.

Claus Wamafma mengemban tugas sebagai Vice President of Community Development sejak 2014 hingga akhirnya diangkat menjadi direktur Freeport Indonesia.

Penunjukkan Claus Wamafma sebagai direktur Freeport, menurut Arya sebelumnya, membuktikan bahwa sumber daya manusia (SDM) Papua juga mampu mengisi jabatan strategis. “Pemerintah memang mendorong Freeport Indonesia untuk merekrut orang Papua. Namun penunjukan direksi dilakukan secara profesional, sesuai tugas yang diembannya,” tuturnya.

Menurut Arya, jumlah pegawai Freeport Indonesia mencapai 7.096 orang. Sebanyak 2.890 orang atau 40,72 persen di antaranya merupakan orang Papua. Adapun sisanya berasal dari luar Papua, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Suarapemerintah.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki sebuah robot pemadam kebakaran dengan nilai pengadaan Rp37,4 miliar. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyatakan robot yang dibeli tahun 2019 tersebut memiliki kemampuan khusus.

“Robot itu bisa dikontrol dari jarak jauh. Di dalamnya tidak ada pengemudinya, hanya ada kontrol robotik di dalamnya,” kata Satriadi 

Satriadi menjelaskan dengan teknologi itu, dapat memprioritaskan keselamatan para petugas pemadam kebakaran. Adapun pengadaan ini juga dilakukan untuk menunjang keselamatan Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

“Kita kan dalam menghadapi LRT dan MRT harus memiliki peralatan yang memadai untuk menanggulangi kebakaran atau penyelamatan. Dan kita juga bisa lakukan untuk membersihkan gorong-gorong juga,” katanya.

Tak hanya untuk MRT dan LRT, robot pemadam kebakaran ini juga bisa digunakan untuk kebakaran yang sifatnya berada di lokasi khusus dan beresiko tinggi. Untuk tahun 2019, DKI sudah mengadakan satu unit robot.

“Tahun ini kita ada satu unit dan buatan Kroasia. Kalau dilihat barangnya mahal dan memang karena fungsinya demikian,” ujar dia.

Untuk tahun 2020, rencananya DKI juga kembali mengadakan mobil serupa dengan spesifikasi berbeda. Anggaran yang disiapkan ialah sebanyak Rp44,7 miliar untuk tiga unit.

“Kalau yang tahun ini kita adain memang lebih murah. Terlihat seperti mobil, tapi di dalamnya ada robot. Sekarang yang 1 unit kita simpan di Pusdiklat kita di Ciracas,” ujar Satriadi.

Ia mengatakan pengadaan tersebut dilakukan setelah belajar dari pengalaman Singapura yang juga sudah lebih dahulu memiliki robot dan digunakan untuk keadaan terdesak. Satriadi mengatakan sejauh ini robot pemadam kebakaran tersebut belum pernah digunakan.

“Mudah-mudahan jangan digunakan ya. Kalaupun digunakan hal yang khusus untuk membahayakan saja,” katanya.

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat usulan pembuatan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Jokowi menyetujui usulan tersebut.

Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral memang berlokasi berseberangan dan hanya dipisahkan jalan raya. Masing-masing tempat ibadah ini menyediakan lahan parkir untuk keperluan hari raya.

“Tadi ada usulan dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Tadi sudah saya setujui sekalian, sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi,” kata Jokowi di proyek renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2020).

Terowongan yang dimaksud adalah terowongan bawah tanah. Jokowi menamainya dengan terowongan silaturahmi.

“Tidak kelihatan berseberangan, tapi silaturahmi. Terowongan bawah tanah. Sehingga tidak nyeberang, sekarang pakai terowongan bawah, terowongan silaturahmi,” ucap Jokowi.

Adapun saat ini Masjid Istiqlal tengah direnovasi besar-besaran pertama kali sejak 41 tahun lalu. Jokowi meyakini proyek rampung sebelum bulan Ramadhan tahun ini.

“Renovasi total Masjid Istiqlal sudah dimulai tahun lalu. Kita harapkan nanti sebelum Ramadhan sudah bisa selesai sehingga bisa dipakai. Ini adalah renovasi besar sejak 41 tahun yang lalu,” ujar Jokowi.

Suarapemerintah.id – Setelah berhasil menarik perhatian di antara acara ulang tahun sebuah partai politik pada bulan lalu, Frogs akan ‘melompat’ ke Hannover, Jerman. Sepanjang 20-24 April mendatang, Drone berpenumpang sebagai sebuah prototipe taksi terbang itu akan mewakili Indonesia bersama sejumlah produk startup teknologi 4.0 lainnya dalam Hannover Messe 2020.

Jefry Pratama, Venture and Investment Partners di UMG Medialab Indonesia, menerangkan Frogs didesain oleh sebuah startup di Yogyakarta lebih untuk memenuhi kebutuhan transportasi di wilayah kepulauan di Indonesia. Membidik pangsa pasar jasa taksi udara, drone disebutnya bisa dimanfaatkan pula untuk angkutan barang atau kargo, kebutuhan militer, serta kepentingan darurat maupun pertolongan pertama di daerah bencana yang sulit diakses.

“Untuk komersialisasinya tentu kami berharap secepatnya wahana ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat 31 Januari 2020. Saat itu dia menambahkan, “Kami masih tergantung dengan regulasi yang siap, khusus untuk mengatur operasi teknologi ini karena untuk saat ini peraturan tentang pesawat listrik berpenumpang setahu kami belum ada di Indonesia.”

Saat ini, purwarupa atau prototipe Frogs disebutkannya telah siap untuk keseluruhan mainframe, motor, baling-baling, dan baterai sebagai sumber tenaganya. Jefri mengklaim seluruh komponen tersebut telah menjalani uji, termasuk uji terbang rendah tanpa kabin. Bagian yang terakhir itu dibuat dari serat karbon mirip kokpit helikopter mini dengan dua headlamp.

Drone berpenumpang, Frogs, yang dikembangkan startup dari Yogyakarta di JIEXPO Kemayoran, 10-12 Januari 2020. Ditujukan sebagai taksi terbang, drone ini didesain mampu mengangkut dua penumpang dengan kapasitas maksimal 200 kilogram. FOTO/DOK UMG Idealab Indonesia

“Hanya tinggal merevisi interior dalam hal ini posisi kursi dan pegangan untuk penumpang sebelum dibawa ke Hannover,” kata Jefri menambahkan.

Mengembangkan dari desain drone quadcopter yang sudah banyak di pasaran dunia, Frogs dihasilkan dari riset dua tahun di sebuah bengkel startup di Yogyakarta. Total anggaran yang telah dikucurkan hingga capaiannya kini senilai kira-kira Rp 1 miliar.

Suarapemerintah.id – Rumah sakit khusus pasien Virus Corona yang dibangun Pemerintah China akhirnya selesai dan bakal mulai dibuka hari ini, Senin (3/2/2020).

Rumah sakit yang bernama Houshenshan itu dibangun di pinggiran Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Rumah Sakit Houshenshan merupakan rumah sakit pertama yang dibangun dari awal khusus untuk menampung pasien Virus Corona.

Pembangunan rumah sakit dimulai pada 24 Januari 2020 dan selesai hanya dalam waktu delapan hari. Terdapat 700 personel manajerial dan 4.000 tenaga konstruksi yang terlibat dalam pembangunan rumah sakit ini. 

Menempati lahan seluas 25.000 meter persegi, rumah sakit ini memiliki 1.000 tempat tidur.

Dikutip dari South Morning China Post, pada Minggu (2/2/2020) pagi, militer China telah mengirimkan 1.400 tim medis militer sehubungan dengan pembukaan rumah sakit Houshenshan. 

Pengiriman ribuan staf medis ini merupakan pengiriman terbesar setelah gempa Yushu tahun 2010. Keputusan mengirimkan ribuan tenaga medis itu telah disetujui langsung oleh Presiden Xi Jinping.

Delapan pesawat IL-76 yang membawa 1.400 petugas medis beserta peralatan dan logistis itu tiba di Bandara Wuhan pada Minggu.

Total, pesawat-pesawat itu membawa 58 ton logistik beserta dokter dan perawan untuk menambah 450 perseonl medis militer yang sudah ada berada terlebih dulu di Wuhan.

Para tenaga medis ini sebagian telah berpengalaman dalam menangai wabah SARS di tahun 2003 serta Ebola di Afrika Barat pada 2014.

Suarapemerintah.id – Ditlantas Polda Metro Jaya mulai melakukan penilangan kepada pengendara sepeda motor yang tertangkap melakukan pelanggaran lewat sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) mulai hari ini.

Kamera ETLE diketahui telah mulai menangkap pelanggaran para pengendara sepeda motor sejak 1 Februari lalu. Namun, pada 1-2 Februari, kepolisian belum menerapkan sanksi tilang.

“Iya sudah mulai ditilang pelanggaran hari ini,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar.

Ada 12 kamera ETLE yang siap untuk digunakan. 12 kamera itu terpasang di Jalan Sudirman-Thamrin serta jalur Transjakarta koridor 6.

Ada sejumlah pelanggaran yang bakal terekam lewat kamera ETLE. Yakni, penggunaan helm, pelanggaran rambu, pelanggaran marka jalan, hingga penggunaan ponsel saat berkendara.

Mekanisme penindakan tilang elektronik pada motor sama dengan mobil. Kamera bakal mendeteksi pelanggar kemudian mengambil momen pelanggaran berikut pelat nomor sebagai barang bukti.

Setelah itu polisi bakal mengirimkan surat tilang dan barang bukti kepada pelanggar sesuai dengan alamat yang tertera pada sistem berdasarkan nomor polisi dan STNK. Jika dalam kurun waktu 14 hari pelanggar tak membayar denda, maka STNK bakal diblokir.

Denda tilang yang diterapkan bervariasi kepada pelanggar bervariasi. Tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk pelanggaran penggunaan helm, dikenakan denda tilang Rp250.000. Kemudian pelanggaran marka jalan dikenakan denda Rp500.000 serta ancaman penjara dua bulan. Lalu, pelanggaran penggunaan handphone diancam kurungan tiga bulan dengan denda Rp 750.000.

Lebih lanjut, mekanisme tilang elektronik masih hanya berlaku buat sepeda motor dengan pelat nomor B yang mencakup Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Depok saja. Motor dengan pelat nomor berbeda dikatakan bakal ditindak secara manual.