Beranda blog Halaman 4276

Keren! 4 Penyandang Disabilitas Rintis Kedai Kitacinta Coffee

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pada akhir pekan ini, ada suasana meriah di banding biasanya di Balai “Ciungwanara” Bogor.

Sentra Kreasi ATENSI (SKA) keempat milik Kementerian Sosial bakal diresmikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Persiapan dilakukan oleh para pegawai balai dan wirausahawan yang akan menggelar lapak dagangan.

Dibonceng sepeda motor temannya, Syarif Hidayatullah (23) sudah datang sejak pukul 6 pagi. Tak lupa, membawa berbagai peralatan stand kopi, seperti mesin grinder, chiller dan bahan-bahan untuk meracik olahan kopi di atas motor roda tiga yang sudah terparkir tak jauh dari lokasi peresmian SKA.

Usai menyusun perlengkapan dagangannya, Syarif memasang standing banner Kitacinta Coffee. Inilah usaha kedai kopi yang ia rintis bersama tiga penyandang disabilitas fisik lainnya dalam setahun terakhir.

Kegemarannya mencicipi kopi, membuat Syarif, Heru, Nabil dan Muhayat bermimpi membangun usaha kedai kopi. Akhirnya, ide empat sekawan sesama alumni Balai Besar Vokasional “Inten Suweno” Cibinong itu diwujudkan  pada Januari 2020.

“Jadi, dua kawan kami, yaitu Heru dan Nabil suka nongkrong minum kopi. Dari situ terpikir dan mengonsep usaha kedai kopi ini,” ujar pemuda asal Sumatera Selatan ini.

Kendati tak mengikuti pelatihan khusus terkait peracikan kopi, Syarif dan teman-temannya berhasil meramu resep-resep olahan kopi Kitacinta Coffee dengan apik penuh citra rasa.

“Banyak orang nggak percaya, kalau kami sama sekali nggak pernah ikut kursus jadi barista. Semua dipelajari  autodidak di YouTube, malam hari sebelum jualan dengan mobil VW,” kenang Syarif, dengan bangga.

Di bilangan SMA 62 Jakarta, perjalanan usaha empat sekawan penyandang disabilitas tersebut dimulai. Perlahan tapi pasti Kitacinta Coffee mulai dikenal oleh masyarakat.

“Usai sering muncul, kami pun kerap diundang ke event-event sekolah sebagai pengisi stand minuman,” tandas  Syarif.

Hingga saat ini, Kitacinta Coffee telah mengeluarkan sembilan varian olahan kopi dan dua varian minuman non-kopi. Ditambah cookies sebagai teman menikmati kopi dari hasil kerjasama dengan UMKM sejenis.

“Nah, yang ini best seller, Irish Creme Latte dan Es Kopi Susu Gula Aren jadi andalan kami,” ujar eks Penerima Manfaat Balai Besar Disabilitas “Inten Suweno” selama sembilan bulan ini.

Selain varian rasa, minuman olahan Kitacinta Coffee hadir dalam berbagai ukuran, yakni cup, botol 250ml, dan  botol 1 liter.

“Untuk harga di kisaran mulai Rp18.000 hingga Rp 89.000 yang bisa dipesan di outlet maupun e-commerce,”  ungkap Syarif.

Masa Adaptasi Baru Jadi Tantangan bagi Kitacinta Coffee

Diakui tak berselang lama usai opening-nya, Kitacinta Coffee sempat vakum akibat pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 dan PSBB yang terus menerus diberlakukan berdampak pada usaha Kitacinta Coffee,” kata Syarif.

Kondisi tersebut berimbas pada omzet usaha yang jadi tak menentu, hingga Syarif dan kawan-kawan memutuskan untuk meminjam dana  modal usaha ke salah satu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) milik salah satu bank swasta.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan tempat usaha di Jakarta Timur dengan bantuan KSP yang peduli melalui pemberdayaan penyandang disabilitas,” tururnya.

Ke depan, Syarif dan teman-temannya ingin Kitacinta Coffee semakin dikenal masyarakat. “Kami berharap Kemensos tahu mengenai Kitacinta Coffee, di mana kami menjadi kedai kopi yang dikelola penyandang  disabilitas. Semoga nantinya mendapatkan bantuan,” pungkas Syarif.

Pemerintah Perpanjang Diskon 100% PPnBM DTP Hingga Agustus 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan menjalankan berbagai kebijakan strategis. Salah satu upayanya melalui pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor.

“Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP dapat diperpanjang. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu (13/6).

Perpanjangan pemberian insentif PPnBM DTP diusulkan oleh Menperin dan disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Jumat lalu.

Kementerian Perindustrian mencatat, hingga saat ini potensi sektor otomotif didukung sebanyak 21 perusahaan, dengan total kapasitas mencapai 2,35 juta unit per tahun dan serapan tenaga kerja langsungnya sebanyak 38 ribu orang. Selain itu, lebih dari 1,5 juta orang turut bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

“Artinya, industri otomotif menjadi salah satu penggerak perekonomian yang pertumbuhannya harus segera dipercepat karena industri ini melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya mulai dari hulu hingga ke hilir,” paparnya.

Sejak 1 Maret 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPnBM DTP terhadap pembelian mobil baru. Program ini dimulai untuk mobil penumpang 1.500cc dengan kandungan lokal tertentu. Skemanya, per tiga bulan diberlakukan perubahan potongan pajak, yakni Maret-Mei diskon 100 persen, Juli-Agustus 50 persen, dan Oktober-Desember 25 persen.

Seiring perkembangan implementasi kebijakan tersebut, kinerja industri otomotif dan penjualan mobil di tanah air menunjukkan tren yang positif. “Pemerintah memang akan melakukan evaluasi per tiga bulan untuk melihat dampak dari diskon PPnBM DTP untuk pembelian mobil baru,” ungkap Agus.

Pada Maret saat awal diberlakukan diskon PPnBM ini, sudah ada kenaikan penjualan mobil baru hingga 28,85 persen. Bahkan, pada April 2021, lonjakan penjualan mencapai 227% dibanding periode yang sama tahun 2020 lalu (year on year/yoy).

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan ritel, secara akumulatif, Januari–April 2021 naik 5,9 persen yoy menjadi 257.953 unit. Secara bulanan volume penjualan ritel telah mendekati level normal atau sekitar 80.000 per bulan.

Melihat respons dan efek positif tersebut, pemerintah akan melakukan perpanjangan fasilitas PPnBM DTP  100% untuk penjualan mobil 4×2 di bawah 1500cc hingga bulan Agustus 2021. Selanjutnya, periode untuk diskon PPNBM DTP 50% diperpanjang menjadi bulan Desember 2021.

Usulan perpanjangan diskon PPNBM DTP ini sebelumnya telah disampaikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). “Pemerintah bisa menilai dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir ini, yaitu Maret, April, dan Mei. Kalau kami melihatnya, tepat sasaran, dan semua pihak happy dengan adanya stimulus ini,” ungkap Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto.

Ia menilai program diskon 100% PPnBM DTP ini berjalan sukses, dengan semua pihak merasa diuntungkan, baik dari segi pelaku usaha otomotif, konsumen dan pemerintah. Tak hanya para pelaku industri otomotif yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan penjualan mobil yang signifikan, menurutnya, pemerintah pun berhasil meraih pendapatan PPn dan PPh dari meningkatnya penjualan mobil. Di sisi lain, konsumen mendapatkan kendaraan baru dengan harga yang lebih terjangkau.

Tingkatkan Kawasan Konservasi, KKP Jajaki Kemitraan Anambas

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menjajaki pembentukan kemitraan dengan Bawah Anambas Foundation (BAF) guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) di Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penjajakan kemitraan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang salah satunya mengamanatkan bahwa dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, Kementerian/Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat melalui kegiatan kemitraan.

Kepala LKKPN Pekanbaru, Fajar Kurniawan menjelaskan kerja sama dengan mitra sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan KKPN TWP Anambas.

“Perlu kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak agar pengelolaan KKPN TWP Anambas semakin baik,” ungkap Fajar saat forum diskusi dengan BAF di Anambas akhir Mei lalu.

Lebih lanjut Fajar berharap kerja sama ini dapat dituangkan dalam dokumen perjanjian kemitraan yang akan disepakati kedua belah pihak. Karenanya, LKKPN Pekanbaru bersama BAF memulai penyusunan rancangan perjanjian kemitraan dengan membahas rencana kerja tahunan (RKT) yang akan menjadi dasar pelaksanaan kemitraan.

“Setidaknya ada tiga ruang lingkup program kemitraan yaitu perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan, pemantauan habitat dan populasi ikan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat,” ujar Fajar.

Berdasarkan Permen KP Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau, luas kawasan konservasi yang menjadi wewenang LKKPN Pekanbaru adalah sekitar 1,2 juta hektare.

eskipun menjadi wewenang LKKPN Pekanbaru, luasnya kawasan membuat kerja sama dengan berbagai instansi dan stakeholder, juga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pengelolaan efektif dapat diwujudkan khususnya dengan para mitra konservasi yang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam penjajakan kemitraan ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb. Haeru Rahayu meminta agar kerja sama yang dilakukan berlandaskan pada kebutuhan yang sejalan dan mendukung kebijakan strategis, program prioritas serta indikator kinerja utama dalam pengelolaan ruang laut.

“Melalui kemitraan ini, saya berharap baik LKKPN Pekanbaru maupun BAF dapat saling berbagi peran dan menguatkan untuk pengelolaan KKPN di TWP Kepulauan Anambas semakin baik di masa datang” pungkas Tebe.

Sementara itu, Ketua Bawah Anambas Foundation (BAF), Jerry mengungkapkan bahwa BAF turut serta dalam kegiatan konservasi laut sejak tahun 2018, dengan program unggulan di antaranya adalah restorasi terumbu karang, monitoring penyu, marine debris clean up serta monitoring hiu dan pari.

“Kegiatan BAF selama ini sinergi dengan program LKKPN Pekanbaru sehingga dengan adanya kemitraan ini akan bermanfaat dalam pengelolaan KKPN di TWP Kepulauan Anambas ke depannya,” tandas Jerry.

Pelibatan stakeholder kelautan dan perikanan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab KKP, sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Upaya yang sinergi dan didasarkan pada bentuk-bentuk kolaborasi yang konkret diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi KKP dalam rangka mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan perairan nasional.

Cegah Pungli, Pelindo II Lakukan Pengawasan secara Berkelanjutan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation (IPC) akan mengambil langkah tegas untuk mencegah kasus pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Hal tersebut dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo terkait pemberantasan pungli.

“IPC telah mengambil langkah tegas berupa pemberian sosialisasi dan pengawasan di lapangan secara kontinu mengenai larangan praktik pungli di seluruh lingkungan kerja Pelabuhan IPC,” ujar Sekretaris Perusahaan IPC Pelindo II, Ali Mulyono, dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).

Menurut Ali, langkah tersebut tidak hanya dilakukan di Tanjung Priok saja. Ia mengungkapkan,  IPC Pelindo akan mendukung penuh pihak berwajib dalam menindak tegas oknum yang tidak bertanggung jawab.

“IPC mendukung penuh pemerintah dan pihak berwajib untuk menindak tegas para oknum yang tidak bertanggung jawab dalam rangka pemberantasan pungli di seluruh Pelabuhan yang dikelola IPC, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya .

Ali mengungkapkan, pihaknya menjamin seluruh kegiatan operasional di dalam pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada.

“IPC menjamin seluruh kegiatan operasional kepelabuhanan berjalan dengan lancar sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) Terminal yang telah ditetapkan,” ungkap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendapat laporan mengenai pungli yang kerap terjadi di kawasan pelabuhan Tanjung Priok dari para sopir truk kontainer, saat Kepala Negara tengah mengadakan kunjungan ke kawasan bisnis tersebut, Kamis (10/6/2021).

Mulanya Jokowi bertanya kepada para sopir truk tentang persoalan-persoalan yang ada di kawasan terminal. Sebab, ia mendapat informasi di media sosial soal maraknya aksi pungli. Para pengemudi lantas mengeluhkan soal aksi pemalakan, penodongan hingga pembegalan yang mereka hadapi. Usai mendengar keluhan itu, Jokowi pun langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Jokowi meminta Kapolri menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pak Kapolri, selamat pagi. Ini saya di Tanjung Priok, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli, di (Terminal) Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa, pertama itu,” kata Jokowi.

“Yang kedua juga kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini tolong bisa diselesaikan, itu saja,” tuturnya.

Pemprov DKI Buka Jalur Afirmasi Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kabar gembira untuk siswa/siswi di wilayah Jakarta. Pemprov DKI Jakarta resmi membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi pada Senin (14/6/2021) besok.

Dikutip dari akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta @disdikdki jalur afirmasi dibuka untuk membuka peluang besar bagi siswa/siswi dari keluarga tidak mampu.

Calon orang tua siswa/siswi yang hendak mendaftarkan buah hatinya untuk mengikuti jalur afirmasi bisa mengakses laman berikut ini https://ppdb.jakarta.go.id/. Jalur afirmasi dibagi ke dalam dua prioritas.

Prioritas pertama bisa mendaftar pada jalur afirmasi tahap 1. Untuk jenjang SD, jalur afirmasi diperuntukkan bagi anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 dan penyandang disabilitas dengan ketentuan 2 peserta per rombongan belajar.

Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK diperuntukkan bagi anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19, anak penerima KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus sekaligus PIP (Program Indonesia Pintar) kelas 6 SD/9 SMP, dan penyandang disabilitas dengan dua peserta didik per rombongan belajar.

Suasana PPDB di SMP Negeri Jakarta, Ratusan Orangtua Antre “Bagi CPDB anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19, dan anak penerima KJP Plus sekaligus PIP tidak dilakukan proses seleksi atau otomatis lolos jalur afirmasi,” tulis keterangan akun instagram disdikdki yang dikutip Minggu (13/6/2021).

Selanjutnya, prioritas kedua bisa mendaftar pada jalur afirmasi tahap 2. Untuk jenjang SD, prioritas kedua ini diperuntukkan bagi CPDB yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), anak pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan anak pengemudi mitra Trans Jakarta. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK diberikan kepada CPDB pemegang KJP Plus, CPDB yang terdaftar dalam DTKS, anak pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan anak pengemudi mitra Trans Jakarta.

Kuota bagi penerima jalur afirmasi untuk SD, SMP, dan SMA sebanyak 25 persen dan kuota jenjang SMK sebanyak 43 persen.

Bagi calon orang tua wali yang berminat simak berikut jadwal pendaftaran jalur afirmasi : Jadwal pendaftaran dan pemilihan sekolah jalur afirmasi Prioritas pertama jenjang SMP, SMA, dan SMK akan dimulai pada 14—15 Juni 2020, pukul 08.00—16.00 WIB dan pada 16 Juni 2021 pada pukul 08.00—12.00 WIB.

Verifikasi dan proses seleksi akan diumumkan di hari yang sama dan pengumuman akan diberikan pada 16 Juni 2021 pada pukul 17.00 WIB.

CPDB bisa kemudian melanjutkan lapor diri pada 17 Juni 2021 mulai pukul 08.00—24.00 WIB, dan pada 18 Juni 2021 mulai 00.01—14.00 WIB. Selanjutnya, untuk Prioritas Kedua, CPDB bisa mulai melakukan pendaftaran dan memilih sekolah pada 21—22 Juni 2021 pukul 08.00—24.00 WIB, dan pada 23 Juni pukul 00.01—14.00 WIB.

Verifikasi dokumen dan proses seleksi akan dilakukan pada hari yang sama. Pengumuman kemudian akan diberikan pada 23 Juni 2021 pukul 17.00.

CPDB bisa melanjutkan dengan lapor diri ke sekolah yang menerima pada 24 Juni 2021 pukul 08.00—24.00 WIB, dan pada 25 Juni 2021 pukul 00.01—14.00 WIB.

Raih Opini WTP, Kota Magelang Dapat Bonus DID Rp63,69 Miliar

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019, Kota Magelang dipastikan akan mendapatkan bonus berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp63,69 miliar.

Dibanding tahun sebelumnya, DID tahun 2021 ini naik 62,5 persen. DID diperoleh juga berkat penetapan APBD yang selalu tepat waktu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Wawan Setiadi memaparkan, sejak tahun 2017, Kota Magelang mendapat WTP pertama kali atas laporan keuangan tahun 2016 dan mendapat DID tahun 2017 sebesar Rp7,5 miliar.

Tahun selanjutnya, WTP merupakan kriteria umum dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID) sehingga Kota Magelang memperoleh alokasi DID tahun 2018 sebesar Rp18,25 miliar. Kemudian, pada tahun anggaran 2019 mendapat DID sebesar Rp 42,3 miliar dan tahun 2020 mendapatkan Rp42,5 miliar.

“Kenaikan ini dipengaruhi beberapa kriteria penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17/PMK.07/2021. Kriteria yang tinggi membuat dana yang dialokasikan pun bertambah,” kata Wawan, Jumat (11/6/2021).

Ia mencontohkan, kriteria peta mutu pendidikan mendapatkan nilai 95 (peringkat A), sehingga mendapat alokasi sebesar Rp10,17 miliar. Kemudian, kriteria persalinan di fasilitas kesehatan mendapatkan nilai 100 ( peringkat A) mendapat alokasi Rp10,46 miliar.

Belanja modal kesehatan mendapat nilai kinerja 85 (peringkat B), dengan alokasi dana sebesar Rp7,15 miliar. Kemudian, sumber air minum layak dengan nilai kinerja 85 (peringkat B), sehingga mendapat alokasi dana Rp9,12 miliar. Kriteria penurunan angka pengangguran mendapat nilai 80 (peringkat B) dan alokasi anggaran Rp10,95 miliar.

Kategori pelayanan umum pemerintahan, ada dua kriteria yaitu inovasi pelayanan publik mendapatkan nilai 69 dan alokasi dana Rp7,71 miliar. Kemudian, kriteria inovasi pemerintah daerah mendapatkan poin 497 dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,13 miliar.

“Total Kota Magelang mendapatkan dana insentif daerah sebesar Rp63,69 miliar. Jumlah ini akan ditransfer dua tahap. Tahap pertama bulan ini, tahap kedua, kemungkinan besok saat anggaran perubahan,” ujarnya didampingi Kabid Anggaran BPKAD Kota Magelang, Agus Budiyono.

Wawan menyebutkan, dari lima daerah di Jawa Tengah yang mendapatkan DID tahun 2020, Kota Magelang masuk dalam peringkat kedua terbanyak setelah Kota Surakarta yang menerima sebesar Rp78,15.

Kota Magelang masih berada di atas Kota Salatiga dengan DID sebesar Rp47,15 miliar, Kabupaten Boyolali sebesar Rp36,02 miliar, dan Kabupaten Magelang senilai Rp27,94 miliar.

“Sesuai aturan PMK maka DID digunakan untuk bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidik, bidang kesehatan, termasuk penanganan Covid-19, penguatan perekonomian daerah, dan perlindungan sosial,” pungkasnya.

MenkopUKM: Produk UMKM Unggulan Harus Khas dan Unik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menekankan produk UMKM unggulan harus dibangun dengan dan memiliki value yakni harus khas dan unik.

Selain itu, Menteri Teten juga mulai mendorong pelaku UMKM masuk ke produk-produk inovasi berbasis teknologi.

Karena, ke depan, ia melihat di dunia ini hanya akan terbentuk satu market saja yakni pasar digital yang merupakan bagian dari ekonomi global.

“Artinya, kita harus mampu membangun produk unggulan kita, sesuai dengan kekhasan dan keunikan tersendiri yang kita miliki,” ucap Teten, pada acara Interview Video Podcast bersama Putri Tanjung, di The Hallway, Pasar Kosambi, Bandung, Jumat (11/6/2021) sebagaimana dalam siaran persnya.

Di samping itu, lanjut Menkop dan UKM, tren produk dan lifestyle kehidupan masyarakat dunia juga berubah dan berkembang secara cepat dan dinamis. “Pelaku UMKM kita harus bisa mengikuti perubahan tren dan lifestyle masyarakat dunia,” tandas Teten.

Lebih dari itu, Teten berharap UMKM harus mampu bergerak dinamis dan cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. “UMKM harus sudah mulai melakukan research and development agar bisa mengikuti tren produk dunia, tak hanya pasar nasional,” imbuh Menkop dan UKM.

Selain itu, digital marketing juga harus dijalankan secara efektif. “Nah, kelompok anak muda generasi milenial ke depan yang bisa mendorong kemajuan UMKM kita berkiprah di pasar global,” tukas Teten.

Hanya saja, Teten mengakui bahwa 99% pelaku usaha nasional yang didominasi usaha mikro tersebut, masih berkapasitas produksi rendah.

Jadi, hanya sebagian kecil saja yang mampu berjualan di platform e-commerce. Itu pun mayoritas masih sebagai reseller saja.

Meskipun demikian, Teten masih melihat banyak juga pelaku usaha mikro yang efektif memanfaatkan ceruk pasarnya di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya.

“Saya yakin mereka bakal berkembang bagus di pasar media sosial, bukan e-commerce,” ulas Teten.

Oleh karena itu, Teten berharap generasi milenial berjiwa inovasi mampu menyiapkan platform digital bagi UMKM, khususnya bagi usaha mikro.

“Harus jujur saya katakan, aneka kreativitas seperti itu sangat luar biasa bagi akses pasar usaha mikro di pentas digital marketing,” pungkas Teten.

Picu Pembangunan Sektor KP, KKP Gelar Pelatihan di Sulut dan Sulbar

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Namun, sering kali keterbatasan ilmu dan teknologi, kerap membatasi pelaku utama perikanan dalam memaksimalkan produksinya. Guna mengatasi keterbatasan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Pelatihan Pembesaran Ikan Nila dengan Sistem Bioflok di Kota Bitung dan Pelatihan Pembuatan Perahu berbahan Fiberglass di Kabupaten Minahasa Tenggara pada 8-9 Juni 2021.

Difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Bitung,  dalam kegiatan ini menghadirkan pelatih yang berkolaborasi bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Pelatihan diadakan menggunakan metode blended online, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Sjarief Widjaja menyebut, pelatihan ini merupakan implementasi untuk menindaklanjuti program prioritas KKP tahun 2021 – 2024 sebagaimana digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam meningkatkan produksi perikanan dan konsumsi ikan. Salah satunya melalui kampung-kampung budidaya, seperti dengan dikembangkannya kampung nila bioflok.

Sjarief mengatakan, sistem bioflok yang hemat air dan menekan jumlah buangan limbah budidaya, merupakan jawaban dari kendala yang kerap dialami pembudidaya nila.

“Dalam budidaya ikan secara intensif, semakin tinggi padat tebar maka semakin banyak pula kebutuhan pakan, serta kebutuhan air dan juga limbah yang dibuang.  Untuk itu, diperlukan teknologi budidaya yang sesuai agar dapat menekan kebutuhan air dan pakan serta meminimalkan buangan limbah. Penerapan teknologi bioflok dalam budidaya ikan adalah jawabannya,” ucapnya.

Pelatihan yang digelar di Provinsi Sulawesi Utara ini diikuti 60 peserta, dengan rincian  30 orang pembudidaya ikan berasal dari Kota Bitung dan 30 lainnya, para nelayan  berasal dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam pelatihan ini, Anggota Komite II DPD RI, Stefanus B.A.N Liow mengharapkan dalam pelatihan budidaya mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam mengembangkan produktivitas budidaya ikan nila di Provinsi Sulawesi Utara.

“Pengetahuan dan keterampilan tidak kalah penting dalam mengembangkan produktivitas budidaya ikan nila. Tidak hanya meningkatkan produksinya saja, namun dapat mendongkrak perekonomian di sektor perikanan dan rumah tangga,” jelas Stefanus.

Tak hanya itu, dia menjelaskan para nelayan dapat lebih memperhatikan perawatan hingga mesin. Sehingga dapat menjamin keselamatan dalam penangkapan ikan di laut. Stefanus berharap pelatihan ini dapat diterapkan dengan baik kepada para peserta pelatihan.

Kepala Puslatluh KP, Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, dengan adanya kapal berbahan dasar fiber glass menjadi alternatif yang dapat digunakan para nelayan dalam menangkap ikan. Sehingga nelayan perlu dibekali dengan kompetensi mengenai perawatan dan perbaikan. Dia mengharapkan para nelayan dapat melakukan perbaikan kapal secara mandiri.

“Bantuan kapal penangkap ikan diberikan oleh Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa kapal fiberglass dengan ukuran 3 GT. Semakin banyaknya kapal nelayan berbahan dasar fiberglass maka nelayan juga harus memiliki kompetensi tentang bagaimana merawat dan memperbaiki kapalnya,” jelas Lilly.

Dalam hal ini, dengan adanya pelatihan perawatan dan perbaikan kapal berbahan dasar fiberglass mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, yang sejalan dengan program prioritas KKP dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap.

Hadirnya pelatihan di Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi pelaku utama kelautan dan perikanan, khususnya pembudidaya dan nelayan di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu, pelatihan juga diharapkan akan memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga terus memacu peningkatan produksi baik hasil tangkapan, maupun hasil budidaya dengan peningkatan produk yang berujung pada kesejahteraan pelaku utama beserta keluarganya.

Tak hanya penuhi kompetensi masyarakat Sulawesi Utara, KKP melalui BRSDM juga turut menggelar Pelatihan Pembesaran Udang Vaname dengan Aplikasi Probiotik di Kabupaten Mamuju, dan Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan Berbasis Surimi dengan Bread Crumbs di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada 2-3 Juni 2021.

KKP terus menggalakkan penyelenggaraan pelatihan guna menyiapkan SDM yang berdaya saing tinggi dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional. Dari dua pelatihan yang diadakan, diikuti 60 orang peserta.

Peserta pelatihan merupakan pembudidaya dan pengolah perikanan dari masing-masing kabupaten. Pelatihan  menggunakan metode blended online, dengan mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan.

Ditemui secara terpisah, Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja menjelaskan pelatihan berperan dalam membantu masyarakat dalam menyukseskan kegiatan usaha perikanannya dari berbagai kendala yang kerap dihadapi. Mengingat permintaan ekspor udang semakin meningkat.

“Permintaan ekspor udang di Indonesia yang semakin meningkat, budidaya udang vaname secara intensif memenuhi permintaan tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini pembudidaya dan pengolah ikan dapat mengembangkan produktivitas dan nilai tambah serta daya saing produk perikanan secara optimal,” tutur Sjarief.

Kegiatan pelatihan tersebut, difasilitasi oleh pelatih dari BP3 Bitung dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.

Kepala Puslatluh KP, Lilly Aprilya Pregiwati menyebut, subsektor perikanan budidaya seringkali terkendala pada kesehatan perairan, sementara subsektor pengolahan seringkali menghadapi kendala kurangnya variasi yang diminati pasar.

Dia menyampaikan, pemberian probiotik merupakan salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan menurunnya kualitas air maupun meningkatnya bakteri patogen di saluran pencernaan dan media pemeliharaan udang. Hal ini, karena probiotik bersifat memperbaiki kualitas air melalui proses biodegradasi, menjaga keseimbangan mikroba dan mengendalikan jumlah bakteri patogen yang membahayakan bagi udang yang dipelihara.

“Memberikan bakteri probiotik dalam jumlah yang tinggi dalam media budidaya belum tentu memberikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, pelatihan hadir agar pembudidaya dapat mengetahui takaran pemberian probiotik yang sesuai agar pertumbuhan udang mencapai optimum,” jelasnya.

Pengolahan menjadi salah satu cara untuk mempertahankan hasil produk perikanan. Dia pun mengatakan, diversifikasi olahan ikan dapat berfungsi untuk mempertahankan mutu hasil produk perikanan, yang rentan menurun kualitasnya jika disimpan dalam keadaan daging utuh.

“Selain bertujuan untuk memenuhi selera konsumen yang beragam dan mengatasi kejenuhan pasar, diversifikasi olahan produk perikanan pun berfungsi dalam menjaga kualitas ikan yang sulit disimpan dalam waktu lama. Hal ini tentunya akan menguntungkan pelaku utama dalam menambah pendapatannya,” kata Lilly.

Turut hadir dalam pelatihan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, Muhammad Akbar menyebut, sektor perikanan menjadi salah satu andalan Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dikarenakan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki cukup besar baik perikanan tangkap maupun budidaya.

“Dengan didukung luas wilayah perairan Kabupaten Polewali Mandar masyarakat pesisir Polewali Mandar telah menciptakan kebudayaan bahari yang sangat khas. Potensi perikanan Kabupaten Polewali Mandar baik laut maupun tambak sangat besar. Komoditas unggulan perikanan tangkap berupa tuna, cakalang, tongkol dan juga kakap/kerapu,” tegasnya.

Harapannya, pelatihan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, KKP akan terus memberikan pemenuhan kompetensi yang mampu memberikan daya dukung tinggi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya dan pengolah perikanan terutama dalam mengakomodir potensi kelautan dan perikanan dari masing-masing daerah.

Sebagai informasi, KKP melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Banyuwangi menyelenggarakan pula Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan Kulit Kerang. Pelatihan ini menarik minat sebanyak 308 peserta dari 32 Provinsi di Indonesia dengan latar belakang profesi dan jenjang pendidikan yang beragam.

Pelatihan ini merupakan bagian dari kegiatan untuk membentuk pelaku-pelaku utama, pelaku usaha agar memiliki inovasi serta kreativitas guna memunculkan UMKM baru. Selain itu juga bertujuan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tak hanya itu, sebelumnya BP3 Banyuwangi juga telah menggelar Pelatihan Full Online Pembuatan Alat Tangkap Rawai Dasar pada Rabu (2/6/2021). Pelatihan tersebut, diikuti oleh sebanyak 168 peserta yang berasal dari 29 Provinsi di Indonesia. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan peserta dalam membuat alat tangkap rawai dasar yang ditujukan untuk menangkap jenis ikan rawai kakap, kerapu dan jenis ikan demersal lainnya.

Hadirnya ragam pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bekal ilmu untuk masyarakat yang berminat serta utamanya para pengrajin dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha di bidang perikanan, sehingga berujung kepada meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang tentunya mendukung program prioritas KKP dalam meningkatkan PNBP dari subsektor perikanan tangkap.

Hadirkan Kampung Lele Mutiara di Karawang

KKP melalui BRSDM meluncurkan Kampung Lele Mutiara dan Penetapan Desa Sumurgede, di Kabupaten Karawang pada Rabu, 2 Juni 2021. Kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi BRSDM dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di penjuru daerah melalui peningkatan kapasitas SDM.

Dalam peresmian ini turut hadir Kepala Puslatluh KP, Lilly Aprilia Pregiwati mewakili Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja. Dia mengatakan melalui subsektor perikanan budidaya bisa menjadi harapan pengembangan yang lebih maju dan mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Oleh karena itu, dia mendukung pilihan Pemerintah Daerah Karawang dalam membuat kampung lele dengan mengoptimalkan peran penyuluh.

“Dengan tetap didasarkan dan terbatas pada kewenangan yang dimiliki, tentunya melalui peran penyuluh dalam membina kompetensi sesuai kebutuhan pelaku utama akan teroptimalkan dengan diresmikannya Kampung Lele Mutiara ini,” ucapnya.

Ke depan, KKP akan terus mendukung pemenuhan kompetensi dan fasilitas masyarakat melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan dalam rangka mendukung program prioritas KKP tahun 2021-2024, yaitu peningkatan PNBP dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya terutama komoditas ekspor, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut.

Hasil Pertandingan Piala Euro 2021 Inggris Kalahkan Kroasia 1-0

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Pada pertandingan pembuka Group D Piala Euro 2021 Inggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 1-0. Atas kemenangan tersebut Inggris berhasil berada di posisi puncak Klasemen sementara Group D Piala Euro 2021.

Inggris mengalahkan Kroasia dalam pertandingan yang digelar di Stadion Wembley, Minggu, 13 Juni 2021.

Atas kemenangan 1-0 Inggris pada pertandingan tersebut Gol diciptakan oleh Rahem Sterling pada menit 57 setelah memanfaatkan umpan Kalvin Philips.

Bermain di kandang sendiri, Inggris langsung tampil menekan sejak pertandingan dimulai.

Inggris bermain sangat dominan pada pertandingan tersebut dengan total penguasaan bola 53% sedangkan Kroasia hanya menguasai bola 47%.

Inggris lebih unggul dalam hal jumlah tembakan ke arah gawang yang lebih sering mengancam gawang Kroasia 2 kali, sedangkan Kroasia hanya mengancam gawang Inggris dengan sekali tembakan ke arah gawang.

Harry Kane dan kawan-kawan lebih sering melakukan percobaan tembakan dengan catatan 5 kali percobaan tembakan.

Sementara itu Kroasia hanya melakukan percobaan tembakan 3 kali ke gawang Inggris.

Rahem Sterling mencatatkan rekor penting seiring golnya ke gawang Kroasia. Rahem Sterling total 19 kali dalam proses gol Inggris dari 17 kali penampilannya.

Percepat Transformasi Digital, Kominfo Gelar Siberkreasi Local Fair

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Bertempat di Anvaya Beach Resort Bali, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan GNLD Siberkreasi menggelar Siberkreasi Local Fair (SNL) yang merupakan kegiatan seminar dan pertunjukan secara hybrid dengan menghadirkan lebih dari 20 narasumber lokal dan nasional.

Peserta onsite dibatasi hanya 50 peserta dengan target peserta online selama dua hari mencapai hingga 50 ribu peserta. Pembicara yang hadir di antaranya Nadia Mulia, Yosi Mokalu, Jessica Iskandar, Marcella Zalianti, Young on Top, Paberik Soeara Rakjat.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka dengan Kelas Makin Cakap Digital yang terdiri atas Kelas Podcast, Kelas Public Speaking, Kelas Pembuatan Film, dan Kelas Digital Marketing untuk UMKM.

Pada hari kedua, Sabtu, 12 Juni 2021 akan dilanjutkan dengan Virtual Talks yang membahas 4 (empat) pilar Literasi Digital, yaitu Digital Skills, Digital Ethics, Digital Culture, dan Digital Safety. Selain kelas dan virtual talkshow, acara ini akan diselingi juga dengan berbagai hiburan seperti stand up comedy dan music performance dengan mendatangkan artis atau band lokal.

Rizki Ameliah, Kordinator Literasi Digital Kominfo menjelaskan, kegiatan ini memiliki tujuan di antaranya berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para digital milenial untuk memiliki kemampuan menciptakan konten positif yang berkualitas di Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, berbagi pengetahuan mengenai kecakapan digital agar dapat memilih dan memilah konten informasi yang diterima, menumbuhkan minat, para milenial untuk berdaya saing di media sosial.

“Mengajarkan untuk bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial di era digital, serta pemanfaatannya dalam berbagai bidang seperti bisnis, pola asuh, dan kreasi konten, mengajak para millenial untuk tetap produktif dari rumah di masa pandemi Covid-19,” ujar Rizki Ameliah.

Kegiatan SLF ini merupakan bagian dari program untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 20 Mei 2021 lalu, dalam kegiatan peluncuran Program Literasi Digital Nasional : Indonesia Makin Cakap Digital.

Upaya mendorong percepatan transformasi digital nasional di antaranya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pemerataan infrastruktur telekomunikasi hingga ke seluruh pelosok Nusantara agar konektivitas dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali sehingga masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat mengakses media sosial, e-commerce, maupun siaran televisi digital.

“Setelah infrastruktur maka dibutuhkan pengembangan sumber daya manusia (SDM)/talenta digital yang dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif guna mencakup tiga tingkat kecakapan, baik level dasar, menengah, maupun lanjutan,” tuturnya.

Di level kecakapan yang paling mendasar, dicanangkanlah program #MakinCakapDigital yang ditargetkan meliterasi 12,5 juta orang pada 2021 ini. Harapannya, dengan masyarakat yang #MakinCakapDigital, para warganet dapat semakin bijak beraktivitas di dunia maya.

“Tidak menyebarkan kebencian dan dapat menyaring informasi-informasi yang tidak tepat, juga memanfaatkan teknologi digital secara lebih produktif,” kata Rizky.

1...4,2754,2764,277...4,889Halaman 4,276 dari 4,889