Beranda blog Halaman 4313

Pemerintah Dukung Konferensi COP26 Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan President Designate of the United Kingdom untuk COP26 (Climate Change Conference of the Parties), Alok Sharma, Selasa (1/6).  Dalam pertemuan tersebut juga hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins dan Duta Besar COP26 untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Selatan, Ken O’Flaherty.

Pertemuan membahas sejumlah hal terkait COP26 Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT), termasuk persiapan, kesiapan dan keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi COP26 yang akan digelar di Glasgow, Inggris pada 1-12 November mendatang.

COP26 akan fokus pada upaya percepatan penghapusan penggunaan batu bara, pengurangan deforestasi, percepatan peralihan ke kendaraan listrik dan mendorong investasi dalam energi terbarukan. Pertemuan ini juga memfinalisasikan Paris Rulebook (aturan rinci untuk implementasi Paris Agreement) dan mempercepat aksi untuk mengatasi krisis iklim melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil. Dalam pertemuan ini, Indonesia akan menjadi co-chair bersama Inggris.

“Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesuksesan Konferensi COP26 mendatang. Upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi fokus, di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan, di antaranya dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Melalui NDC, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), serta mengimplementasikan beberapa praktik keberlanjutan, seperti Timber Legality Assurance System (SVLK) dan Sustainable Natural Rubber Platform (SNARPI).

Menko Airlangga juga mengapresiasi kerja sama Indonesia dan Inggris dalam program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOSI) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan memperbagus penerimaan produk minyak sawit Indonesia di dunia internasional.

Pada 15 April 2021, juga telah dilaksanakan COP26 FACT Dialogue Ministerial Roundtable yang dipimpin oleh Lord Zach Goldsmith (Co-chair Inggris). Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Inggris mendorong finalisasi Joint Statement on the Principles for Collaboration yang berisikan prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi pada tingkat tinggi, serta komitmen untuk bekerja sama mengembangkan peta rencana aksi kolektif terkait perlindungan hutan, promosi perdagangan, dan pembangunan melalui 4 tema Working Group (WG), yaitu: (1) WG Trade and Markets Development, (2) WG Smallholder Support, (3) WG Traceability and Transparency, dan (4) WG Research, Innovation and Technology.

Saat ini tercatat ada 21 negara yang sudah meng-endorse draft Joint Statement tersebut, yakni antara lain: Belgia, Brazil, Kolombia, Denmark, Perancis, Gabon, Ghana, Jepang, Korea, Liberia, Malaysia, Belanda, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Spanyol, Britania Raya, dan Uruguay.

Mulai 1 Juni, Waktu Tempuh KA Argo Bromo Anggrek Lebih Cepat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) meningkatkan pelayanan dengan mempercepat waktu tempuh KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasarturi PP menjadi hanya 8 jam 30 menit per 1 Juni 2021. Sebelumnya, waktu tempuh KA ini adalah 8 jam 44 menit, dan pada 2019 waktu tempuhnya adalah 9 jam. Dengan durasi perjalanan yang lebih cepat, waktu pelanggan menjadi lebih efisien dan tetap nyaman dengan penerapan protokol kesehatan di kereta api.

“Percepatan waktu tempuh KA Argo Bromo Anggrek yang merupakan salah satu kereta api unggulan ini sebagai wujud komitmen KAI dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan setia KAI,” ujar Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.

Dengan adanya perubahan waktu tempuh tersebut, terdapat pula perubahan jadwal khusus untuk KA Argo Bromo Anggrek per 1 Juni 2021. Berikut perubahan jadwalnya:

Jadwal KA Argo Bromo Anggrek sebelum 1 Juni 2021:
1.    Argo Bromo Anggrek (1) Surabaya Pasarturi – Gambir: 09.00 – 17.44
2.    Argo Bromo Anggrek (2) Gambir – Surabaya Pasarturi: 08.00-16.42
3.    Argo Bromo Anggrek (3) Surabaya Pasarturi – Gambir: 20.35 – 05.19
4.    Argo Bromo Anggrek (4) Gambir – Surabaya Pasarturi: 20.30-05.12

Jadwal KA Argo Bromo Anggrek mulai 1 Juni 2021:
1.    Argo Bromo Anggrek (1) Surabaya Pasarturi – Gambir: 09.15 – 17.45
2.    Argo Bromo Anggrek (2) Gambir – Surabaya Pasarturi: 08.00-16.29
3.    Argo Bromo Anggrek (3) Surabaya Pasarturi – Gambir: 20.50 – 05.20
4.    Argo Bromo Anggrek (4) Gambir – Surabaya Pasarturi: 20.30-04.59

“Kami berpesan kepada pelanggan KA Argo Bromo Anggrek khususnya yang berangkat dari stasiun antara agar memastikan kembali jadwal keberangkatannya supaya tidak tertinggal,” kata Didiek.

Didiek menjelaskan tiket KA Argo Bromo Anggrek sudah dapat dipesan melalui aplikasi KAI Access, web KAI, serta chanel penjualan tiket resmi lainnya. Sebagai langkah protokol kesehatan, pelanggan disyaratkan melampirkan surat keterangan bebas Covid-19 berupa surat keterangan negatif Rapid Test Antigen atau RT-PCR yang diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam atau GeNose C19 yang diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam.

Untuk membantu melengkapi syarat surat bebas Covid-19 tersebut, KAI menyediakan layanan Rapid Test Antigen seharga Rp 85.000 di 48 stasiun dan pemeriksaan GeNose C19 seharga Rp 30.000 di 63 stasiun.

Guna mencegah penyebaran Covid-19, setiap pelanggan KA Jarak Jauh termasuk KA Argo Bromo Anggrek juga harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius, serta memakai masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut.

Didiek berharap peningkatan layanan KA Argo Bromo Anggrek ini akan memberikan nilai tambah bagi para pelanggan di samping keunggulan-keunggulan yang ditawarkan lainnya. Di antaranya penerapan protokol kesehatan yang ketat serta para petugas yang telah divaksin Covid-19. Selain itu, pelanggan tetap bisa produktif selama perjalanan dan menikmati pemandangan indah di sepanjang jalur serta kuliner di atas kereta.

Sejak 1 Juni 2021 juga, KAI melalui anak usahanya yaitu KAI Services memberikan pelayanan makan dan mempertunjukkan live cooking, dimana masakan yang disajikan dimasak secara langsung selama perjalanan. Proses live cooking dilakukan oleh koki-koki pilihan KAI Services secara higienis, profesional, dan tetap memperhatikan keselamatan.

Untuk saat ini, live cooking dilayani pada KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Pasarturi PP dan tidak menutup kemungkinan akan dilayani pada kereta api lainnya. Adapun menu yang dimasak secara langung pada perjalanan KA tersebut adalah Nasi Goreng Parahyangan Legend, Nasi Rames Ayam Serundeng, Selat Solo, dan Bakmi Godog Jawa. Harapannya, layanan ini dapat mengobati kerinduan penikmat perjalanan kereta api serta memberikan pengalaman berkesan mengenai kuliner selama perjanalan kereta api.

“Dengan perjalanan yang cepat dan aman, serta penerapan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan, harapannya dapat menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang makin nyaman, sehat, dan selamat sampai tujuan,” tutup Didiek.

Menkeu Ungkap Potensi Industri Keuangan Syariah di BICAM Conference 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan satu dekade yang lalu, industri keuangan syariah merupakan industri yang relatif kecil dengan adopsi dan kecanggihan terbatas. Namun kini, dengan kepemimpinan Indonesia dan pemangku kepentingan keuangan Islam global lainnya di seluruh dunia, keuangan Islam telah memantapkan dirinya sebagai pasar utama dalam ekosistem keuangan global serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial global.

“Saat ini, keuangan Islam telah menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat dari industri keuangan global dan terus berkembang. Aset keuangan Islam telah meningkat secara signifikan dan jumlahnya meningkat tiga kali lipat selama pasca krisis keuangan global, dimana sekarang mewakili sekitar 2 triliun dolar AS dalam aset perbankan dan sekitar 400 miliar dolar AS dalam aset pasar modal. Tren positif ini diprediksi akan terus tumbuh sekitar 3 triliun dolar AS pada tahun 2024,” jelas Menkeu dalam keynote speechnya secara daring pada Brunei Darussalam Islamic Capital Market Conference (BICAM) 2021 dengan topik Stimulating the Development of Islamic Capital Market Sector: A Story from Indonesia, Rabu (02/06).

Industri keuangan Islam, tidak hanya menarik negara-negara Muslim tetapi juga telah mendapatkan perhatian dari negara-negara non Muslim. Keuangan Islam telah berkembang dan menjadi penting secara sistemik di beberapa negara. Praktik keuangan Islam telah menarik banyak sektor. Ini didorong oleh fitur kompetitifnya yang menggunakan konsep re-sharing, serta menyebarkan keuangan ke ekonomi riil dan memfasilitasi redistribusi kekayaan dan peluang.

“Dalam perjalanan perkembangan keuangan Islam ini, Indonesia sangat bangga menjadi salah satu pemimpin utama dalam menerapkan inisiatif utama untuk mengembangkan sektor ini lebih jauh. Secara global maupun internasional, Republik Indonesia telah memantapkan dirinya sebagai salah satu penerbit sukuk global terbesar dan penerbit sukuk hijau yang pertama,” tutup Menkeu.

Sebagai informasi, Brunei Darussalam Islamic Capital Market Conference 2021 (BICAM) diselenggarakan oleh Brunei Institute of Leadership & Islamic Finance (BILIF), sebelumnya dikenal sebagai Center For Islamic Banking, Finance And Management (CIBFM). Konferensi hybrid selama 2 hari ini merupakan kerjasama dengan International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) yang akan membahas berbagai topik terkait Pasar Modal Islam khususnya dalam konteks Brunei seperti isu dan tantangannya, dampak pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mempromosikan ketahanan, keberlanjutan, dan inklusivitas ekosistem Pasar Modal Syariah. Diadakan di International Convention Center (ICC), BICAM 2021 menghadirkan pemain kunci lokal dan internasional untuk berbagi ide dan keahlian mereka.

Dukung Pemulihan Ekonomi, Pemkab Banyuwangi Siapkan Aplikasi Bela UMKM

Penulis
Andik Irwanto
-
Dukung Pemulihan Ekonomi, Pemkab Banyuwangi Siapkan Aplikais Bela UMKM

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, menyiapkan aplikasi Bela UMKM sebagai upaya terus mendorong pemulihan ekonomi para pelaku UMKM termasuk di dalamnya warung dan rumah makan. Adanya aplikasi ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dari dinas hingga kelurahan terpantau kebutuhan konsumsinya, sehingga pengaturan belanjanya akan semakin merata.

Hal ini dikatakan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas di Banyuwangi, Selasa, 1 Juni 2021.

“Kemarin kami sosialisasikan. Kami ingin kue belanja konsumsi ke rumah makan atau warung termasuk UMKM-UMKM, dari OPD bisa dinikmati merata oleh banyak pelaku usaha. Dengan pemerataan, semakin banyak UMKM bisa pulih bareng-bareng,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut dia, Pemkab Banyuwangi juga telah menerbitkan surat edaran mengajak seluruh OPD, swasta, BUMN, dan BUMD, hingga fasilitas kesehatan untuk menggunakan produk UMKM lokal dalam setiap kegiatan mereka.

Kata Ipuk, dengan sistem Bela UMKM in, OPD berbelanja kebutuhan sesuai anggarannya di daftar UMKM yang ada, terutama untuk makanan dan minuman. Sistem ini juga bertujuan mendata UMKM yang produknya kerap dipakai oleh OPD.

“Misalnya Dinas A belanja di satu warung, data tercatat di sistem. Untuk pemerataan, setelah belanja lima kali, ganti belanja ke warung lainnya. Jadi OPD tidak belanja di warung atau rumah makan itu-itu saja, harus gantian agar yang lain merasakan,” tuturnya.

Bupati Ipuk juga meminta OPD yang melakukan aktivitas di lokasi tertentu, harus memanfaatkan UMKM sekitar lokasi. Dan itu semua terekam di sistem tersebut.

“Misal dinas A berkegiatan di Kecamatan Muncar, diwajibkan membeli kebutuhannya di warung di Muncar. Jadi jangan beli dari kecamatan kota lalu dibawa ke Muncar,” katanya.

Menurut Ipuk, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara pemerataan ekonomi, agar APBD bisa dinikmati oleh pelaku sektor mikro yang ada di pelosok kecamatan.

“Insya Allah ini ikhtiar pemerataan ekonomi, sesuai spirit ekonomi kerakyatan, sesuai semangat Pancasila,” ucapnya.

Sementara menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mengatakan sebagai langkah awal pihaknya saat ini tengah menuntaskan data pelaku UMKM yang ada di setiap kecamatan. Dengan aplikasi Bela UMKM, membantu OPD untuk mencari daftar UMKM sesuai kebutuhan mereka.

Katanya, aplikasi ini bisa diakses oleh OPD dan seluruh kantor kecamatan yang ada di Banyuwangi, dan mereka memiliki akses untuk memasukkan data UMKM di wilayah masing-masing.

“Misalnya UMKM yang ada di Kecamatan Blimbingsari, camat memasukkan datanya, agar bisa diakses OPD lain. Kami masih simulasi dan terus dimatangkan,” ujarnya. (red/pen)

Bank DKI Raih Indonesia Sharia Finance Awards 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Atas penerapan kinerja keuangan yang positif, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI berhasil meraih penghargaan Indonesia Sharia Finance Awards 2021 pada kategori Sharia Business Unit of Regional Bank pada Senin, 31 Mei 2021. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (31/5).

Sebagaimana diketahui, Indonesia Sharia Finance Awards 2021 adalah penghargaan tertinggi dari Warta Ekonomi kepada perusahaan-perusahaan di industri keuangan, baik Perbankan, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Perusahaan Pembiayaan (multifinance) di bidang bisnis syariah. Penghargaan ini ditujukan pada perusahaan yang telah berupaya sebaik mungkin untuk memberikan program pembangunan, pelayanan, inovasi, serta manfaat lainnya untuk memajukan perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, kinerja UUS Bank DKI tetap dapat tumbuh secara positif. Adapun sampai dengan Maret 2021, UUS Bank DKI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,96 triliun atau meningkat sebesar 1,10% dibanding periode Maret 2020 sebesar Rp5,90 triliun. Selain Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) UUS Bank DKI juga tercatat meningkat sebesar 118,21% sebesar Rp3,91 triliun per Maret 2021 dibandingkan Maret 2020 sebesar Rp1,79 triliun. Berbagai pencapaian kinerja keuangan tersebut telah mendorong peningkatan aset yang tumbuh sebesar 4,94% dari Rp6,04 triliun per Maret 2020 menjadi Rp6,33 triliun per Maret 2021. Adapun laba UUS Bank DKI per Maret 2021 tercatat sebesar Rp54,70 miliar.

Dalam mengembangkan bisnis, UUS Bank DKI juga membangun sinergi dengan BUMD DKI Jakarta dan lembaga lainnya yang terkait dengan Pemprov DKI Jakarta seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta dan Bazis DKI Jakarta dalam hal optimalisasi layanan perbankan syariah. UUS Bank DKI juga menyediakan beragam solusi keuangan syariah seperti tabungan haji dan Umroh (Taharoh). UUS Bank DKI juga dipercaya dalam melakukan kolaborasi yang meliputi integrasi uang elektronik (JakOne Pay) untuk layanan pembayaran zakat, infak dan sadaqah secara digital. Selain itu, UUS Bank DKI juga menyediakan produk dan layanan seperti Tabungan iB, Deposito iB, dan Giro iB.

Penghargaan Indonesia Sharia Finance Awards Tahun 2021 ini menambah deretan penghargaan yang diterima UUS Bank DKI. Sebelumnya, UUS Bank DKI telah menerima Anugerah Syariah Republika 2020 kategori Bank Syariah Regional Terbaik, dan yang terbaru UUS Bank DKI mendapatkan Iconomics Syariah Award tahun 2021 kategori The Best Sharia Unit Bank. “Bank DKI terus berinovasi dalam layanan perbankan syariah untuk tetap tumbuh dan menjadi pilhan warga DKI Jakarta” Tutup Herry.

Pemprov Jawa Barat Sukses Tekan Angka Perkawinan Anak

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat (DP3AKB Jabar) berhasil menekan angka pernikahan anak di Jawa Barat melalui program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar).

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PKK) DP3AKB Jabar Iin Indasari dalam Podcast Juara (31/5/2021) menjelaskan pada tahun 2020 Gubernur Jawa Barat menginstruksikan DP3AKB Jabar untuk menekan angka perkawinan anak menjadi dibawah 15.000.

Program Stopan Jabar berhasil menekan angka perkawinan menjadi 9.821 kasus, jumlah tersebut melampaui target yang diberikan Gubernur Jawa Barat yakni 15.000 kasus.

“Saat pandemi, kami khawatir akan ada kenaikan kejadian perkawinan anak. Tapi itu tidak terjadi. Data dari Kemenag, perkawinan anak di Jabar pada 2020 sebanyak 9.821 perkawinan, secara umum di Jawa Barat berhasil ditekan dari 21.499 menjadi 9.821, meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang meningkat,” ucap Iin Indasari.

Iin Indasari memaparkan penyebab kasus perkawinan anak di Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan  perkawinan anak secara umum di tingkat nasional. Pertama adalah permasalahan ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, kepercayaan, globalisasi atau akses informasi yang begitu mudah diakses anak.

Selain itu, dalam Podcast Juara Iin menegaskan jika perkawinan anak ini adalah sumber dari masalah keluarga lainnya yang mengarah pada risiko kematian ibu dan anak.

“Perkawinan anak ini adalah akar atau sumber dari masalah keluarga lainnya, karena menyebabkan kematian pada ibu dan anak, anak secara fisik belum siap hamil dan melahirkan risiko terjadinya distosia atau kesulitan dalam melahirkan, resiko pendarahan yang mengarah pada risiko kematian ibu dan anak,” katanya.

Lebih lanjut, Iin menyampaikan perkawinan anak berisiko menimbulkan efek domino yang sangat merugikan anak.

“Perkawinan anak rentan menyebabkan kekerasan rumah tangga, karena secara fisik, ekonomi dan mental masih belum siap dalam mengarungi perkawinan. Kekerasan bukan hanya milik perempuan dan anak tetapi juga pada laki-laki. Kekerasan ini dapat mendorong perceraian, kehilangan sumber penghasilan rentan dan terhadap perdagangan orang atau human trafficking. Ini efek dominonya luar biasa,” ujar Iin Indasari.

Peduli Pendidikan di Ujung Negeri, Balai Besar Tana Bentarum Galakan Rimbawan Mengajar

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum) turut andil dalam menunjang pendidikan di wilayah sekitar kawasan Taman Nasional Betung Kerihun, salah satunya di Dusun Nanga Hovat Desa Datah Diaan dalam bentuk kegiatan rimbawan mengajar.

“Rimbawan mengajar merupakan kegiatan kami dalam menunjang pendidikan masyarakat dengan mengajar kepada anak-anak berupa materi Baca, Tulis dan Hitung (Calistung)” ungkap Daud Hoerudin, selaku Kepala Resort Nanga Hovat

Selain pemberian materi Calistung anak-anak juga diajak dalam kegiatan menanam pohon, hal ini dilakukan sebagai sarana pembelajaran bagi anak-anak untuk dapat turut serta dalam menjaga kelestarian hutan.

Dalam kegiatan Rimbawan Mengajar disampaikan juga materi terkait pentingnya dalam menjaga hutan dan dipesankan untuk tidak merusak hutan, dengan harapan agar anak-anak dapat lebih memahami pentingnya hutan bagi kehidupan.

Selain kegiatan rimbawan mengajar, Balai Besar TaNa Bentarum yang bekerja sama dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang (YPOS), mendirikan “Rumah Baca Mekaa” yang dilengkapi dengan buku-buku pelajaran tingkat SD dan SMP, majalah, komik serta buku cerita anak-anak.

“Rumah Baca Mekaa’ ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi anak-anak di Dusun Nanga Hovat serta mendukung kegiatan rimbawan mengajar” ungkap Victor, Manager YPOS.

“Rimbawan Mengajar merupakan salah satu bakti kita dalam menunjang pendidikan kepada masyarakat yang berada di ujung batas negeri” pungkas Arief Mahmud, M.Si selaku Kepala Balai Besar TaNa Bentarum

Kegiatan rimbawan mengajar ini disambut baik oleh Pak Nguli selaku Kepala Dusun Nanga Hovat. “Semenjak pandemi Covid-19 muncul, kegiatan belajar mengajar di SDN Nanga Hovat berkurang, guru-guru mengurangi intensitas kegiatan mengajar di sekolah, hal ini sangat berdampak kepada anak-anak yang kesulitan memahami pelajaran. Dengan adanya kegiatan Rimbawan Mengajar yang disertai dengan sarana Rumah Baca Mekaa’ dapat membantu anak-anak dalam peningkatan kualitas pendidikan sehingga mereka dapat membekali diri dengan pengetahuan yang luas sejak dini agar masa depan mereka lebih baik nantinya” ujarnya.

Makna Hari Pancasila Bagi Insan Industri dan Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pada 1 Juni 1945, Pancasila lahir sekaligus menjadi pilar yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Pancasila harus dimaknai secara luas oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk para insan industri. Dengan demikian, dalam melakukan kegiatan industrinya, para pelaku industri turut memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme.

“Buat saya, Pancasila itu Indonesia banget. Memaknai Hari Pancasila, pelaku Industri harus berorientasi memajukan Indonesia dengan cara membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan nilai tambah dari hasil alam Indonesia untuk memperkuat struktur industri kita,” kata Menperin Agus, Selasa (1/6).

Ia juga menuturkan, sebagai sebuah bentuk pengabdian dan upaya menjunjung teguh nilai-nilai Pancasila, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menginisiasi Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) dan strategi Indonesia memasuki era industri digital atau industri 4.0. Making Indonesia 4.0telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu.

Menurut Menperin,inisiatif Making Indonesia 4.0 memiliki potensi besar untuk melipatgandakan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar ekspor. Melalui peta jalan tersebut, Indonesia diproyeksikan masuk dalam 10 besar ekonomi dunia. “Tadi pagi Bapak Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Revolusi Industri 4.0 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pendalaman nilai-nilai Pancasila,” ucap Menperin.

Pemerintah memfokuskan tujuh sektor industri sebagai prioritas yang dikembangkan dengan Industri 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, industri elektonik, sektor alat Kesehatan, dan sektor farmasi.

Dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam dunia industri, Menperin Agus juga terus mendorong pencapaian program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022. Langkah yang dijalankan antara lain substitusi impor barang-barang baku dan input yang dengan barang yang diproduksi di dalam negeri.

Ada tujuh program yang dijalankan guna mengakselerasi program subtitusi impor ini dan mendorong percepatan pertumbuhan industri pada tahun 2021, antara lain program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), kebijakan harga gas, program hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, program pengembangan digital capability center, program pengembangan vokasi industri, program pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), dan program Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Selain itu, Kemenperin juga terus mengupayakan optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada setiap produk industri nasional, agar mendukung produktivitas bagi sektor pembuat komponennya. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Kemenperin untuk menaikkan nilai TKDN menjadi 50% pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. “Saya berharap nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme akan terus membangkitkan dunia industri di tanah air,” pungkasnya.

Mendagri Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, berkomitmen mendorong pengadaan barang dan jasa secara lebih transparan.

“SE bersama ini menjadi sangat penting karena ini bisa menjadi landasan hukum sekaligus menjadi pegangan bagi daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (31/5/2021).

SE yang dimaksud adalah Surat Edaran bernomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandatangani 11 Mei 2021.

Tito menyebut ada enam area yang disepakati untuk menjadi arahan atau pegangan, terutama bagi Pemerintah Daerah (Pemda), dalam surat edaran tersebut, antara lain organisasi, transparansi, dan digitalisasi.

Pengadaan barang dan jasa yang transparan, menurut Tito,  dapat mendorong daya saing produk dalam negeri dan menguatkan data produksi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Sehingga dengan demikian usaha menengah, kecil, mikro, ultra mikro menjadi terdongkrak, salah satunya dari belanja pemerintah, dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” ujar Tito.

Tito berharap transparansi dan prinsip tepat sasaran tidak justru membuat realisasi APBD menjadi terhambat.

Tito juga mengatakan realisasi APBD sebaiknya dipercepat sehingga uang lebih banyak beredar di tengah masyarakat dan mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga serta mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Oleh karena itu Tito meminta agar kepala daerah dapat meningkatkan belanja modal pada triwulan kedua tahun 2021. Mendagri Tito juga mengingatkan agar belanja modal dilakukan melalui program padat karya.

“Saya minta teman-teman kepala daerah, tolonglah lihat betul proporsi belanja modal,” ujar Tito.

Dalam pemulihan ekonomi ini, Tito juga berpesan agar mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah supaya terjadi percepatan belanja daerah.

“Cari peluang misalnya masalah pangan yang masih bisa menjanjikan di tengah situasi pandemik COVID-19, kemudian sektor pertanian, perikanan dan sektor pertambangan yang masih bisa survive dan bisa memberikan kompensasi bagi sektor-sektor lain yang tertekan,” kata Tito.

Tito juga meminta para bupati memberikan kemudahan pemberian izin usaha bagi para pengusaha atau investor, baik dari dalam maupun luar negeri, agar dapat memulihkan ekonomi di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Irigasi Perpompaan Kementan Tingkatkan IP Petani Sukabumi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) mengimplementasikan program irigasi perpompaan menengah untuk wilayah barat dan terbukti meningkatkan IP petani Sukabumi.

Kali ini program irigasi perpompaan itu menyentuh Kelompok Tani Calincing di Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Bantuan irigasi perpompaan tersebut diharapkan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) pada lahan sawah petani.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerangkan, jenis irigasi yang saat ini dikembangkan Kementan adalah irigasi perpompaan.

“Tujuan dari kegiatan irigasi perpompaan adalah memanfaatkan potensi sumber air permukaan sebagai suplesi air irigasi bagi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta budidaya ternak,” terang Mentan SYL.

Direktur Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menuturkan, irigasi perpompaan diharapkan mampu meningkatkan intensitas pertanaman dan atau luas areal tanam, meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani, memanfaatkan potensi sumber air permukaan sebagai air irigasi, baik di daerah irigasi maupun non daerah irigasi.

“Kunci utama dari jenis irigasi perpompaan adalah terdapatnya sumber air. Walaupun posisi air di bawah permukaan lahan pertanian tidak masalah. Itu karena menggunakan pompa untuk pemanfaatannya,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Ali, lahan pertanian yang tidak terjangkau dengan irigasi yang bersumber dari waduk dan bendung yang mengairi secara gravitasi, masih bisa mendapatkan air irigasi.

“Sumber air dapat berasal dari sungai, danau, mata air dan sumber air lainnya. Irigasi perpompaan ini diharapkan dapat meningkatkan pertanaman minimal 0.5 pada lahan sawah,” ujar Ali.

Direktur Irigasi Ditjen PSP Kementan, Rahmanto menambahkan, irigasi perpompaan diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sering mengalami kekeringan atau kekurangan air, terutama pada musim kemarau.

Untuk bantuan irigasi perpompaan Kelompok Tani Calincing di Desa Cibitung dimensi bangunan berdiameter 6.4 inchi dengan power pompa air 8.5 HP. Untuk bak penampung lebar 6 meter, panjang 8 meter, kedalaman 1.5 meter dengan tinggi bangunan 2 meter.

Untuk rumah pompa tinggi 2 meter, lebar 1.5 meter, panjang 2 meter dengan perpipaan panjang 120 meter dan diameter 2 inchi, 1 inchi.

1...4,3124,3134,314...4,887Halaman 4,313 dari 4,887