Beranda blog Halaman 4312

Postur Keuangan BRI Tetap Tumbuh Positif Sejak Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia

Penulis
Andik Irwanto
-

SuaraPemerintah.id –  Postur keuangan BRI secara umum tetap tumbuh positif meski BRIsyariah dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), bahkan Perseroan masih mampu mencetak pertumbuhan Aset sepanjang kuartal I tahun 2021. Sejak merger tiga bank syariah milik Himbara, mulai kuartal 1 tahun 2021 portofolio BRIsyariah sudah tidak lagi dikonsolidasikan kepada BRI.

Hal ini diungkapkan oleh Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto, dalam keterangan pers, Selasa, 1 Juni 2021. Pihaknya mengungkapkan bahwa aset konsolidasian BRI yang bertumbuh positif tersebut menunjukkan perseroan dalam menjaga keberlanjutan kinerja di tengah pandemi Covid-19, meskipun seluruh portofolio BRIsyariah baik simpanan dan pinjaman telah dialihkan ke BSI.

“BRI masih dapat membukukan pertumbuhan positif, meskipun portofolio Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.49,37 triliun dan portofolio pembiayaan sebesar Rp.40,05 triliun (per Desember 2020) milik BRIsyariah telah dialihkan dari BRI ke BSI,” ungkap Aestika.

Pengalihan portofolio BRIsyariah tersebut berpengaruh terhadap berpindahnya aset BRIsyariah (BRIS) ke BSI yang per Desember 2020 mencapai sebesar Rp 57,9 triliun. Namun demikian, total aset konsolidasian BRI pada kuartal 1 tahun 2021 masih mampu tumbuh positif mencapai 3,83 persen year on year, sehingga aset BRI mencapai Rp 1.411,05 triliun.

Selain adanya pengalihan seluruh portofolio dikarenakan merger BSI, sebelumnya juga BRI juga mengalihkan seluruh portofolio dan operasional layanannya di Aceh kepada BRIsyariah (kini menjadi BSI).

Hal tersebut sejalan dengan komitmen penuh BRI untuk menjalankan ketentuan Peraturan Daerah qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlaku di wilayah tersebut. Pengalihan portofolio dan layanan tersebut telah dilakukan BRI secara bertahap selama periode Juli 2019 hingga Desember 2020.

Dari sisi operasional layanan, seluruh kantor dan e-channel BRI telah dialihkan kepada BSI. Secara rinci, total keseluruhan jaringan layanan BRI di Aceh yang dialihkan ke BSI sebanyak 11 kantor cabang, 15 kantor Cabang Pembantu dan 94 BRI Unit. Sementara untuk jumlah e-channel mencapai 444 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI yang telah digunakan oleh BSI.

“Walaupun BRIsyariah telah bergabung ke dalam BSI, masih terdapat potensi sinergi yang besar antara BRI dengan BSI, salah satunya dalam hal branchless banking.  Manfaat positif dengan adanya BSI yakni terbentuknya bank syariah milik Himbara dengan kinerja keuangan yang lebih kuat, jaringan yang lebih luas serta produk yang lebih beragam,” kata Aestika.

Terkait dengan adanya penyesuaian postur keuangan tersebut, BRI menegaskan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja perseroan secara umum dan BRI akan terus fokus menciptakan value untuk stakeholder.

“Ke depan, BRI fokus untuk menjaga konsistensi sustainability kinerja dan menciptakan economic value dan social value untuk seluruh pemangku kepentingan. BRI secara kontinu akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik guna meraih keberlanjutan kinerja,” tuturnya. (red/pen)

Menkeu: Reformasi Untuk Memperbaiki Produktivitas dan Daya Saing

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa meskipun saat ini fokus untuk memulihkan Indonesia dari pandemi Covid 19, pemerintah tetap ingin melakukan reformasi dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing.

“Reformasi ini biasanya sifatnya jangka menengah panjang. Mungkin belanja fiskalnya sekarang, namun dampaknya baru beberapa tahun yang akan datang. Misalnya, seperti pendidikan. Kalau kita melakukan belanja hari ini, hasilnya mungkin tidak immediate di tahun ini,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (02/06).

Reformasi fiskal untuk mendukung konsolidasi fiskal dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, penguatan spending better, serta pembiayaan inovatif dan sustainable.

Kebijakan pendapatan negara tahun 2022 akan dilakukan dengan melakukan inovasi dan perluasan basis perpajakan, penguatan sistem perpajakan dan tata kelola, optimalisasi aset, serta pemanfaatan IT.

“Dari sisi tax, kita akan lihat dari sisi revenue side yaitu tax ratio dan basis pajaknya akan terus ditingkatkan dan dilihat secara detail. Sistem pajak kita juga kita akan terus adjust dengan tren yang terjadi secara global. Tata kelola dan teknologi informasi kita perbaiki,” ujar Menkeu.

Sementara, kebijakan belanja negara tahun 2022 akan fokus pada program prioritas, efisien, berbasis hasil, antisipatif, dan penguatan quality control Transfer Dana ke Daerah (TKDD).

“Untuk belanja, kita akan terus bekerja sama dengan Kementerian Lembaga (K/L) dan belanja untuk TKDD yang merupakan reform yang kami mohon dukungan dari Komisi XI atau DPR keseluruhan. Karena ini memang sangat dipengaruhi oleh tentu masing-masing K/L dan juga transfer ke daerah dan dana desa,” kata Menkeu.

Konsolidasi fiskal akan dipersiapkan secara bertahap, hati-hati dan terukur. Kebijakan fiskal menjadi salah satu tulang punggung yang sangat penting di dalam penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi. Namun demikian, APBN tidak bisa terus-menerus diekspos. APBN harus digunakan secara seimbang untuk pemulihan, namun juga harus untuk penyehatan.

“Oleh karena itu, defisit akan secara bertahap kita turunkan dengan tetap melihat lingkungan ekonomi dan kecepatan pemulihan. Kami akan tetap terbuka dan akan melihat berdasarkan data supaya kita tetap make sure bahwa fiscal policy itu tepat dan sesuai dengan dampak yang kita harapkan. APBN tetap harus diselamatkan, apakah dari sisi pendapatan harus membaik, defisitnya harus dikendalikan, dan belanja semakin efektif,” ujar Menkeu.

Menkeu meyakini bahwa tahun 2022 merupakan kombinasi antara optimisme terhadap tren pemulihan, namun tetap waspada karena ketidakpastian, terutama ketidakpastian yang tidak dalam kontrol pemerintah.

“Desain kebijakan fiskal dan berbagai indikator yang kita gunakan tentu harus memasukkan variabel atau faktor-faktor di dalam, pertama, melakukan assesment mengenai kekuatan dari pemulihan ekonomi kita. Kedua, bagaimana fiscal policy secara selektif akan melihat atau menggunakan instrumen itu untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menggunakan instrumen fiskal di dalam rangka mendorong reformasi, terutama pada sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan institusi, melalui berbagai belanja-belanja, insentif, maupun financing yang kreatif,” kata Menkeu.

Instrumen APBN Terus Bekerja Pulihkan Ekonomi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Instrumen APBN telah bekerja sangat keras untuk memulihkan ekonomi. Termasuk kinerja K/L dalam melakukan percepatan belanja dan pelaksanaan program-program penanganan Covid-19. “Ini menunjukkan pemerintah memiliki komitmen dan langkah yang jelas untuk memulihkan perekonomian,” tutur Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma di Jakarta, Selasa (1/6).

Meski begitu, kata Panutan, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memastikan semua program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan menyelesaikan permasalahan implementasi yang muncul di lapangan. Dengan demikian program-program pemulihan ekonomi pemerintah bisa terakselerasi dengan cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung serta merasakan kehadiran negara untuk membantu kehidupan mereka.

Panutan merinci, kerja keras APBN melalui sisi belanja juga didukung oleh sisi penerimaan. Realisasi Belanja Barang K/L sampai dengan April 2021 tumbuh 87,1% (yoy) dimana pada tahun 2020 pada angka -19,0%. Ini dipengaruhi oleh dukungan penanganan Kesehatan/vaksinasi dan bantuan pelaku usaha mikro, serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi. Terlihat Kemenkes, Kemkop UKM, Kem PUPR, Kemenhan dan Kemenag mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan.

Begitu juga realisasi belanja modal yang tumbuh cukup signifikan atau naik 132,4% (yoy). Dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020 serta pengadaan peralatan, dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian. Belanja modal K/L sampai dengan April 2021 mencapai Rp48,1 triliun atau tumbuh 132,4% jika dibandingkan dengan April 2020 yang hanya sebesar Rp20,7 triliun atau tumbuh 30,5%.

Kementerian PUPR misalnya, menggunakan anggaran untuk pembayaran kontrak infrastruktur konektivitas (jalan) dan prasarana irigasi. Kemenkes untuk pengadaan obat dan vaksin. Kemensos untuk penyaluran Bansos antara lain untuk PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai). Kemen KUKM untuk pencairan bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro. Kemendikbud untuk penyaluran PIP, KIP Kuliah, dan Bantuan Kuota Internet Tahap I. Kemenkeu untuk pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel di BLU Kelapa Sawit.

Sementara itu, realisasi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) sampai dengan 21 Mei 2021 mencapai Rp183,98 triliun (atau 26,3% dari pagu). Hingga April 2021, belanja negara dan pembiayaan investasi tumbuh signifikan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat. Belanja negara hingga April 2021 sebesar Rp723,0 triliun (tumbuh 15,9%), sebagai stimulus ke perekonomian dan akselerasi penanganan Covid-19.
“Kebijakan kontrasiklus ini memang sedang digencarkan Pemerintah untuk dilakukan sebesar mungkin pada kuartal 1. Terlebih dengan antisipasi terjadinya lonjakan Covid-19, maka banyak dilakukan refocusing pada belanja negara,” imbuh Panutan.

Panutan menjelaskan, belanja diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan melindungi masyarakat serta membantu UMKM. Ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan serta menciptakan resilensi atau kemampuan beradaptasi terhadap kondisi pandemi.

Sementara untuk Belanja Non-KL juga tumbuh sebesar 17,7%. Didukung manfaat pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program pra-kerja. Transfer ke Daerah dan Dana Desa tumbuh 0,9%. Pembiayaan investasi juga tumbuh 552,0%. Termasuk pencairan investasi pada LMAN pembebasan tanah untuk Proyek Strategis nasional (PSN) mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi belanja Bansos KL sampai dengan April 2021 sesuai/sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Dimanfaatkan untuk pelaksanaan PKH, Program Sembako, dan Bansos Tunai dalam rangka PEN, serta pelaksanaan bantuan iuran PBI JKN, bantuan pendidikan melalui program KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar untuk anak sekolah. Realisasi Bansos sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp61,4 triliun tumbuh 0,1% (yoy). “Manfaat langsung kepada masyarakat adalah pemberian bantuan iuran jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin peserta PBI JKN Rp154 triliun,” ungkap Panutan.

Selain itu, ada juga pemberian sembako kepada 15,9 juta KPM senilai Rp11,9 triliun. Penyaluran Bansos Tunai pada 9,6 juta KPM dengan nilai Rp11,1 triliun. Pemberian Bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM senilai Rp13,7 triliun. Pemberian KIP Kuliah untuk 906,9 ribu mahasiswa senilai Rp4,2 triliun. Seta penyaluran PIP kepada 9,9 juta siswa senilai Rp5,2 triliun.

Realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat. Utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja. “Realisasi subsidi sampai dengan April 2021 lebih tinggi dari tahun 2020, terutama dipengaruhi oleh kenaikan subsidi listrik akibat adanya carry over penjualan tahun 2020 ke Januari 2021,” jelas Panutan.
Sementara untuk PPh Pasal 21 juga ikut membaik ditopang adanya peningkatan pembayaran atas STP dan pembayaran kepada PNS/TNI/Pejabat negara (Tunjangan Profesi Guru yang dibayar triwulanan). PPh 22 Impor masih terkontraksi dalam akibat pemanfaatan insentif pembebasan PPh 22 impor. PPh OP terdapat pergeseran JT PPh Tahunan di tahun 2020 ke bulan April. “PPh Badan tumbuh sangat baik ditopang oleh PPh Tahunan yang melonjak akibat menurunnya kredit pajak karena pemanfaatan insentif fiskal pembebasan PPh 22 impor dan Pengurangan Angsuran PPh 25 tahun sebelumnya,” ujar Panutan.

Adapun PPh 26 tumbuh karena peningkatan pembayaran atas ketetapan Pajak. PPn DN tumbuh positif seiring pemulihan ekonomi dan konsumsi dalam negeri. Meski begitu, PPN impor melambat namun masih tumbuh double digit seiring dengan aktivitas impor yang masih tumbuh.

Tingkatkan Daya Saing IKM Kosmetik, Kemenperin Dorong Restrukturisasi Mesin

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menaruh perhatian besar terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) kosmetik dan wellness product. Sektor ini menunjukkan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi situasi pandemi, terutama dengan beradaptasi pada perubahan pola perilaku konsumennya.

“Untuk terus bertahan, industri kosmetik dan produk wellness perlu terus beradaptasi dengan kebiasaan baru masyarakat, antara lain dengan menggarap pasar online,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada kunjungan ke IKM kosmetik PT.  Bali Alus di Denpasar, Bali (1/6).

Menperin menambahkan, pandemi telah menggeser pola belanja dari offline menjadi online. Hal ini terlihat dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menunjukkan peningkatan transaksi online produk body care seperti kosmetik dan spa sebesar 80% di tahun 2020.

Kebijakan pembatasan sosial menyebabkan konsumen menjadi lebih banyak waktu di rumah, sehingga lebih banyak waktu merawat kulit, badan, dan rambut. Dampaknya, belanja produk perawatan tubuh di rumah semakin meningkat, menggantikan kebutuhan salon dan spa. “Tentunya ini menjadi peluang bagi IKM Kosmetik dan produk spa untuk terus meningkatkan penjualannya,” lanjut Menperin.

Ia menyampaikan, Kemenperin mendukung IKM kosmetik untuk meningkatkan daya saingnya, antara lain melalui program fasilitasi restrukturisasi mesin dan peralatan. “Kami mendukung IKM untuk mengambil langkah ini karena selain dapat memproduksi produk-produk dengan kualitas bagus, kuantitasnya juga terkejar dan meningkat pesat,” jelas Menperin.

Sebagai tambahan, saat ini Kemenperin mendorong agar IKM yang perlu merestrukturisasi mesin dan peralatannya, dapat memprioritaskan penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam negeri. Menurut Menperin, banyak keuntungan bagi berbagai pihak dengan penggunaan mesin produksi dalam negeri. Pertama, agar semua nilai tambah industri tetap berada di Indonesia. Kedua, teknologi mesin IKM tidak terlalu sulit untuk dikembangkan di Indonesia dan harganya juga terjangkau.

“Ini sekaligus dapat mendorong kemandirian di subsektor permesinan untuk mendukung IKM kita,” jelas Menperin. Ia menambahkan, kebanggaan akan kemandirian bukan hanya dari produk, melainkan juga proses produksinya juga harus mandiri, termasuk peralatan-peralatannya.

Untuk itu, Menperin menyampaikan rencana mendata kebutuhan dan jenis-jenis mesin yang digunakan IKM untuk kemudian melakukan link and match dengan perusahaan dalam negeri yang memproduksi mesin dan peralatan. “Dengan demikian, kebutuhan mesin-mesin yang digunakan oleh IKM di seluruh Indonesia dapat diproduksi di dalam negeri,” tegasnya.

IKM PT. Bali Alus yang dikunjungi Menperin telah berdiri sejak tahun 2000. IKM tersebut merupakan salah satu unggulan di Bali yang menghasilkan produk-produk kosmetik dan spa untuk bodycare dan aromatherapy. Saat ini, Bali Alus memproduksi 400 varian produk dan terus menyesuaikan produksinya dengan kebutuhan pasar. Bali Alus juga telah mengekspor produknya ke Korea Selatan. “Dengan mampu mengekspor produk ke Korea Selatan, menunjukkan kualitas dan kualifikasi produk yang memang sudah tinggi,” ujar Menperin.

Ia menambahkan, diversifikasi tujuan ekspor penting bagi IKM. Untuk itu, Kemenperin juga bekerja sama dengan platform marketplace internasional seperti Alibaba, agar produk IKM Indonesia dapat masuk ke sana dan menjangkau pasar luar negeri.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan, pihaknya melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis, pengembangan teknologi melalui fasilitasi restrukturisasi mesin dan peralatan, dan fasilitasi transformasi menuju industri 4.0.

“Selain itu, fasilitasi legalisasi seperti Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan izin edar, serta fasilitasi pemasaran digital melalui program e-Smart IKM, serta pameran virtual IKM kosmetik dan produk spa,” tambah Gati.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, kinerja industri kimia, farmasi dan obat tradisional (termasuk sektor kosmetik) mengalami pertumbuhan yang gemilang sebesar 9,39 persen. Bahkan, di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19, kelompok manufaktur ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB sebesar 1,92% dengan nilai ekspornya yang mencapai USD1,4 miliar.

Selain mengunjungi PT. Bali Alus, Menteri Perindustrian juga melakukan kunjungan ke IKM pangan Delicacao Bali di Tabanan. “Saya berharap, melalui peninjauan seperti ini, kami bisa mendapatkan informasi melalui sudut pandang langsung pelaku IKM khususnya di Bali, sehingga bisa menjadi masukan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas program-program pembinaan yang kami lakukan agar lebih optimal dan lebih tepat sasaran,” tutup Menperin.

Deretan Brand Raih Top Innovation Choice Award 2021 dan Pertama di Indonesia

Penulis
Rahmat HM
-
Top Innovation Choice Award 2021 & Penghargaan Pertama Di Indonesia.

SuaraPemerintah.ID – Pandemi Covid-19 yang berlangsung satu tahun lebih membuat bisnis semakin menantang. Tapi bagi perusahaan yang jeli, akan memanfaatkan situasi yang ada untuk berinovasi mengubah tantangan menjadi peluang, dan mengambil kesempatan untuk merebut pasar dan memenangkan persaingan.

Inovasi dalam sebuah bisnis pada dasarnya adalah menciptakan produk yang memberikan solusi atas kondisi yang sedang terjadi. Seperti pada situasi pandemi, masyarakat membutuhkan produk atau layanan yang semula belum tersedia. Dengan menjawab kebutuhan, tentu sebuah produk akan dibeli, bahkan jika sebuah produk adalah sesuatu yang baru, akan berpeluang untuk menjadi pionir di kategorinya.

TRAS N CO Indonesia sebagai perusahaan yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand mengungkap, ada 300 lebih brand telah melakukan inovasi dalam 1 tahun terakhir. Adapun inovasi yang dilakukan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan solusi di tengah situasi pandemi covid-19.

Tri Raharjo, CEO TRAS N CO Indonesia mengungkapkan, inovasi adalah sebuah keniscayaan untuk keberlangsungan sebuah brand. Inovasi tidak mengenal besar atau kecilnya sebuah perusahaan, karena inovasi merupakan ruh sebuah bisnis. Sementara, inovasi dan menjadi yang pertama di kategori bisnis, secara nyata telah memberikan dampak yang positif bagi sebuah brand. Bahkan, dari sisi kacamata konsumen, inovasi tersebut menjadi tools konsumen untuk mengenali sebuah produk/jasa.

“Dari sisi perusahaan, kreatifitas untuk menciptakan sebuah inovasi telah menggerakan perusahaan lebih cepat lagi melahirkan inovasi-inovasi terbaru untuk bersaing dan merebut market,” ungkap Tri yang dikenal sebagai Pengamat dan Peneliti Brand di Indonesia ini.

Untuk mengapresiasi brand-brand di Indonesia yang berhasil melakukan inovasi, INFOBRAND.ID, bekerjasama dengan TRAS N CO Indonesia menyelenggarakan ajang “Top Innovation Choice Award 2021 & Penghargaan Pertama Di Indonesia”. Top Innovation Choice Award 2021, merupakan penghargaan bergengsi di bidang inovasi, yang diberikan kepada perusahaan atau brand atas keberhasilannya menciptakan inovasi terhadap produk, jasa atau layanannya, berdasarkan tiga aspek penilaian; Innovation Idea, Innovation Advantage dan Innovation Differentiation Aspect.

Sementara Penghargaan PERTAMA DI INDONESIA merupakan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan atas inovasi yang berhasil diciptakan, dan menjadi pionir di kategori produk atau jasanya. Penghargaan ini diberikan kepada brand brand yang telah berhasil menjadi yang pertama di Indonesia dengan 3 (tiga) pendekatan Metodologi Penilaian; The First Aspect, Evidence Aspect & Validation Aspect.

Lebih lanjut Tri mengungkapkan, dari 300 lebih brand yang masuk dalam riset Top Innovation Choice Index, setelah dilakukan proses penilaian, ada sekitar 100 brand yang lolos untuk mendapatkan penghargaan, antara lain; Wuling Motors untuk inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (Ekosistem Pintar Yang Menghubungkan Pengguna Dengan Kendaraan Melalui Koneksi Internet Pada Smartphone), PT Gagas Energi Indonesia untuk inovasi CNG Cylinder (Inovasi Skema Penyaluran Gas Untuk Sektor UMKM Menggunakan Tabung Berisikan CNG Dengan Berat 20 – 50 Kg), Confidence untuk inovasi Confidence Adult Pants Heavy Flow (Produk Popok Khusus Lansia Penderita Inkontinensia Urine), Signify Indonesia untuk inovasi Lampu Atau Luminer Cetak 3D (Inovasi Luminer Cetak 3D Dengan Bahan Baku Polikarbonat Yang 100% Bisa Didaur Ulang), Mandiri Utama Finance untuk inovasi MUF Premium (Inovasi Layanan Pembiayaan Eksklusif Untuk Kendaraan Premium).

Kemudian, My Republic untuk inovasi Chatbot Whatsapp, (Inovasi Teknologi Chatbot Berbasis Artificial Intelligence (AI) Yang Terintegrasi Dengan Channel Whatsapp Resmi), Madu Enak untuk inovasi Madu Enak Stick (Madu Dalam Kemasan Stick Dengan Kandungan Vitamin C Khusus Untuk Anak-Anak), TIKI untuk inovasi Seller Online Booking (Inovasi Layanan Seller Online Booking Untuk Para Pengusaha Online), Astra Infra Solution untuk inovasi Struk Digital (Inovasi Teknologi Struk Digital Di Jalan Tol), AQUA Japan untuk inovasi AQUA Japan Chest Freezer AQF-1200R (Freezer Dengan Kapasitas Besar Dan Tetap Beku Meski Listrik Mati Selama 48 Jam), Asuransi Jiwa Generali untuk inovasi Gen iClick (Inovasi Fitur Tebus Dan Antar Obat Dokter Leo Yang Terintegrasi Pada Aplikasi Gen iClick), PT Pegadaian (Persero) untuk inovasi Pegadaian Digital Service (Aplikasi Tabungan Emas dan Gadai Online), dan berbagai brand lainnya.

Sementara untuk penerima Penghargaan Pertama Di Indonesia, antara lain; Herbangin Plus Habbatussauda sebagai Herbal Masuk Angin Dalam Kemasan Sachet Pertama Di Indonesia Yang Memiliki Kandungan Habbatussauda Atau Jintan Hitam, Puregrow Organic sebagai Susu Pertumbuhan Organik Pertama Di Indonesia Untuk Anak Usia 1 – 3 Tahun, Serta® Alpine & Andes sebagai Matras Dengan Teknologi Cool Fiber Dan Viro Safe Pertama Di Indonesia, dan MatriXtra Guarantee sebagai Layanan Broadband Terproteksi Pertama Di Indonesia Dengan Jaminan Klaim Kompensasi Apabila Terjadi Gangguan Koneksi.

Terpisah, Wahyu T. Setyobudi, Peneliti Strategic Transformation and Innovation, PPM Manajemen menyebut, kondisi saat ini sebagai “pandemic disruption, atau kondisi tidak menentu dalam struktur kompetisi. Dalam kondisi ini, pemain besar tidak berarti lebih memahami langkah yang tepat dibanding pemarin kecil.

“Dengan demikian justru saat inilah pemain dapat menyalip di tikungan mengambil kesempatan dalam kesempitan,” ungkap Wahyu.

Untuk mengambil kesempatan itu, lanjut Wahyu, perusahaan atau brand harus melakukan inovasi, untuk beradaptasi melakukan berbagai penyesuaian produk, layanan maupun cara pemasarannya agar relevan dalam menyikapi lingkungan yang baru. Menurutnya inovasi bukan saja penting, tapi menjadi darah bagi kelangsungan hidup sebuah brand.

“Tidak berlebihan apabila saya katakan bahwa kompetisi di era pandemi ini hakekatnya adalah kompetisi inovasi,” ujar Wahyu.

Manfaatkan Konektivitas 5G untuk Perluasan Ideologi Pancasila

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo menyatakan, teknologi revolusi 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, berinteraksi, dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara seperti pemanfaatan konektivitas teknologi 5G di berbagai negara.

“Ketika konektivitas 5G yang melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat,” ujar Presiden dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung virtual dari Gedung Pancasila, Selasa (01/06/2021).

Menurut Kepala Negara, kemudahan akibat konektivitas teknologi tersebut juga perlu diwaspadai karena bisa digunakan untuk penyebaran ideologi transnasional.

“Kemudahan teknologi bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, ke seluruh usia, bahkan tidak mengenal lokasi dan waktu,” ungkapnya.

Presiden mengingatkan bahwa kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi. 

“Menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa, diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0,” tegas Presiden.

Merdeka Transformasi Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat Indonesia mengenang kembali pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang meletakkan dasar-dasar kehidupan bernegara. 

“Pada saat itu, yang ulang-ulang ditekankan oleh Bung Karno adalah merdeka, merdeka, dan merdeka dengan 5 principal guidelines kehidupan bernegara yang akan didirikan,” ujar Menteri Johnny yang mengikuti Peringatan Hari Lahir Pancasila dari Ruang Media Center Kementerian Kominfo.

Menyikapi sambutan Presiden mengenai konektivitas dan pemanfaatan teknologi 5G, Menteri Johnny menjelaskan, Kementerian Kominfo ditugaskan untuk memerdekakan Indonesia dan masyarakat di era transformasi digital. 

“Empat hari yang lalu menggelar pertamakalinya 5G di Indonesia, dan ini disinggung secara langsung oleh Bapak Presiden tadi bahwa kehidupan baru akan segera berubah dengan transformasi, dengan disrupsi, dengan perkembangan teknologi digital, khususnya generasi ke-5 telekomunikasi,

Menkominfo mengajak seluruh masyarakat agar secara bersama-sama bergandengan tangan, memperkuat barisan dengan bekerja serius, sungguh-sungguh dan cerdas, bekerja dengan semangat memerdekakan bangsa Indonesia serta mengisi dengan nilai-nilai Pancasila atau social justice. 

“Untuk itu, saya tentu berharap kita sekalian untuk bahu-membahu, bergotong-royong menyelesaikan tugas kita menggelar infrastruktur TIK di seluruh wilayah tanah air melalui penggelaran 4G, dan sekaligus memperkenalkan pada masyarakat kita teknologi baru 5G,” tandasnya.

Menteri Johnny berharap di era transformasi digital, era dimana kehidupan baru ruang digital. Kementerian Kominfo mengambil peran utama dengan memastikan ketersediaan layanan internet cepat bagi masyarakat untuk menuju Indonesia terkoneksi, semakin digital dan semakin maju.

Mengenakan pakaian adat Bajawa asal Flores, Nusa Tenggara Timur, Menteri Johnny menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila secara hybrid didampingi seluruh jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Kominfo.

Gencarkan Moderasi Beragama, Rajut Kebersamaan Dalam Kehidupan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama menggencarkan moderasi beragama untuk merajut kebersamaan dalam kehidupan beragama. Agama tak boleh dikesankan keras dan tidak ramah, karena moderasi beragama sesungguhnya bagaimana beragama di tengah-tengah perbedaan.

“Jangan merasa menang sendiri dan benar sendiri, Jika ada permasalahan dimusyawarahkan penyelesaiannya,” kata Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Prof Achmad Gunaryo.

Hal tersebut disampaikan di sela-sela Road Show Jagongan Moderasi Beragama Umat Budha bertajuk ‘Beragama dengan Ramah untuk Indonesia’, dan Pengukuhan Penyuluh Lintas Agama (Pelita), di Dusun Krecek, Desa Getas, Kecamatan Kaloran Temanggung, Selasa (1/6/2021). Menurutnya, hingga kini moderasi di Jawa Tengah telah digelar di Temanggung dan Klaten. Selanjutnya, acara serupa apak diselenggarakan di Tegal dan meluas ke seluruh Indonesia.

Dikatakan, 2022 dijadikan sebagai tahun kerukunan. Untuk mencapainya tidak sekadar dengan dialog antarumat beragama, tetapi dengan berbagai program, di antaranya penerbitan buku dan pementasan seni budaya. Di bidang pendidikan ada perbaikan kurikulum untuk toleransi dan moderasi.

“Kita mengajarkan perilaku pada semua pihak. Kita ini sedang merajut kembali kebhinekaan,” imbuhnya.

Bupati Temanggung M Al Khadziq mengapresiasi jagongan moderasi keberagamaan, yang digelar  untuk membahas keberagaman dan menyatukan berbagai pandangan yang berbeda.

“Kita bisa sama-sama membangun kesadaran. Minimal kesadaran peserta jagongan yang sekarang terbatas para tokoh agama, tetapi harapannya nanti bisa diteruskan kepada umat beragama diseluruh Kabupaten Temanggung,” katanya.

Khadziq berharap, forum moderasi bisa dilaksanakan secara rutin, bahkan dapat dilaksanakan di berbagai tingkat dan tempat di Kabupaten Temanggung.

“Pemerintah Kabupaten Temanggung siap memfasilitasi demi membangun kehidupan beragama, kehidupan multietnis yang lebih damai, bersatu dan bersaudara,” tuturnya.

Sementara itu, tokoh Agama dan pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) mengatakan, moderasi beragama sangat penting di zaman ini, untuk membentengi paham dan gerakan-gerakan transnasional yang berusaha merusak kerukunan yang telah terbina.

“Melihat pergerakan-pergerakan transnasional. Masuknya paham dari luar harus dibentengi bersama sebagai tanggung jawab anak bangsa semua agama,” katanya.

Gus Yusuf mengatakan, moderasi beragama harus ditanamkan sejak dini, mulai usia SD terutama SMP. Di usia itu harus mulai ditanamkan pemahaman agama yang benar. Mereka harus dikawal sejak awal agar tidak menjadi korban dari masuknya paham radikal.

Sebagai informasi, kegiatan moderasi beragama kali itu juga diisi dengan pementasan seni budaya yang melibatkan multiagama yang ada di Temanggung. Pementasan tersebut mengisahkan kebersamaan dan kerukunan yang terjalin di tengah berbedaan masyarakat.

Kemensos Gelar Diskusi Pemenuhan Hak Disabilitas

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menggelar Diskusi dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Kemensos berupaya mengimplementasikan UU dengan lahirnya beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres), di antaranya PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, ” ujar Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Eva Rahmi Kasim saat menjadi  narasumber dalam diskusi yang digelar DPP Gerindra di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta secara luring dan daring, Kamis (27/5/2021).

Lalu, kata Eva, masih ada PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas serta PP dan Perpres lainnya.

“Di tingkat daerah, berupa layanan langsung di masyarakat melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yaitu layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial, ” kata Eva.

Sedangkan, layanan rehabilitasi sosial melalui ATENSI dilakukan terintegrasi program lainnya,  seperti perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta program-program lintas sektor dari di pusat maupun daerah.

“Mendukung ketersediaan data penyandang disabilitas yang akuntabel dan berkelanjutan, Kemensos memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) aplikasi New DTKS,” tandas Eva.

Selain itu, pemerintah menginisiasi penggunaan teknologi pada alat bantu penyandang disabilitas, mendorong terwujudnya aksesibilitas di lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lainnya.

Juga, pemerintah mengembangkan lingkungan inklusi di bidang pendidikan dan pekerjaan dengan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD).

“Kemensos melalui balai-balai rehabilitasi sosial mengembangkan Sentra Kreasi ATENSI (SKA) sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan sehingga disabilitas bisa memasarkan hasil karya mereka, ” tandas Eva.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Hasyim Hadi Joyo Kusumo menilai diskusi ini untuk peringatan lima tahun disahkannya UU No 8 Tahun 216.

“Kami akan tetap mengawal UU tersebut, usia 5 tahun bagaimana implementasi, apa yang dilakukan dan apa yang harus diperbaiki,” tandas Hasyim.

Implementasi dari UU tersebut, masih perlu penguatan sinergitas antarberbagai pihak agar diperoleh capaian yang optimal dan masyarakat lebih sejahtera.

Turut hadir dalam acara diskusi ini Anggota Komisi VIII DPR RI, Ombudsman RI, Pokja Penyandang Disabilitas,  serta kementerian/lembaga terkait lainnya.

Ungguli ASEAN dan Korea, Manufaktur Indonesia Tembus Rekor Tertinggi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Tingkat ekspansi di sektor manufaktur Indonesia mencapai rekor baru pada Mei 2021. Ini tercermin dari catatan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang menembus level 55,3 pada bulan Mei, sesuai yang dirilis oleh IHS Markit. Capaian tersebut naik signifikan dibanding bulan April yang berada di posisi 54,6. Angka PMI di atas angka 50 mencerminkan sektor industri sedang ekspansif.

Posisi ekspansi tersebut ditandai dengan permintaan baru, output, dan pembelian yang naik pada tingkat yang belum pernah terjadi selama 10 tahun sejarah survei. Bahkan, aspek ketenagakerjaan kembali tumbuh setelah 14 bulan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas operasional yang semakin meningkat.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih banyak kepada para pelaku industri di tanah air yang masih agresif menjalankan usahanya di tengah dampak pandemi Covid-19 saat ini. Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim bisnis yang kondusif melalui berbagai kebijakan strategis,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (2/6).

Hebatnya, PMI manufaktur Indonesia pada bulan kelima tahun ini di atas PMI manufaktur ASEAN yang berada di level 51,8. Di tingkat regional ini, PMI manufaktur Indonesia mengungguli PMI manufaktur Vietnam (53,1), Malaysia (51,3), Singapura (51,7), Filipina (49,9), dan Thailand (47,8). Bahkan, PMI manufaktur Indonesia juga memimpin dibanding PMI manufaktur Korea Selatan (53,7), Jepang (53,0), China (52,0), dan India (50,8).

Menperin menyatakan, terjadinya peningkatan PMI manufaktur Indonesia menandakan bahwa sektor industri sudah mulai bangkit, yang akan mendorong laju roda ekonomi nasional dalam kondisi pulih. “Tidak hanya kembali memecahkan rekor, kami optimistis bahwa kenaikan PMI manufaktur Indonesia ini juga menunjukkan pertumbuhan industri pada triwulan II tahun 2021 akan kembali positif,” ujarnya.

Agus menegaskan, capaian kinerja gemilang dari sektor industri tersebut merupakan buah dari kebijakan yang sudah berada di jalur yang benar (on the right track). “Pemerintah terus menyelaraskan instrumen-instrumen kebijakan agar dapat mendukung para pelaku industri dalam berusaha secara optimal,” tandasnya.

Selain itu, kebijakan insentif yang telah digulirkan pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas kepada pelaku usaha, namun juga mampu membentuk demand dari masyarakat, sehingga penggunaan produk industri nasional dapat pasar kembali. Contohnya adalah pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), yang telah berhasil meningkatkan penjualan kendaraan bermotor roda empat (KBM-R4) hingga 150%.

“Pemerintah terus menjaga momentum baik ini agar PMI manufaktur Indonesia tetap di atas 50 yang menunjukkan bahwa industri manufaktur kita sedang ekspansif. Oleh karena itu, kami akan terus menyelaraskan dan memperkuat kebijakan terutama terkait dengan masalah lama waktu pengiriman bahan baku dan penolong industri sebagaimana yang diindikasi oleh IHS Markit,” papar Agus.

Menanggapi hasil survei PMI manufaktur Indonesia pada bulan Mei, Jingyi Pan selaku Direktur Asosiasi Ekonomi IHS Markit mengatakan, secara  keseluruhan, perusahaan tetap optimistis mengenai output pada masa mendatang, dengan harapan kondisi Covid-19 membaik. “Sangat penting bahwa situasi pandemi terus terkendali, khususnya dengan wabah yang meluas di wilayah Asia dan pasca-liburan Idulfitri, agar tidak menggagalkan pemulihan yang sedang berlangsung,” tuturnya.

Menurut IHS Markit, PMI Manufaktur Indonesia di  posisi  55,3  pada Mei 2021 adalah tertinggi selama tiga bulan berturut-turut. Hal ini juga menandakan kondisi bisnis telah menguat dalam tujuh bulan belakangan. Dua komponen terbesar indeks headline, yaitu output dan permintaan baru, merupakan kontributor utama dalam peningkatan rekor PMI manufaktur Indonesia pada bulan Mei.

Di samping itu, IHS Markit juga melaporkan, waktu pengiriman dari pemasok diperpanjang selama enam belas bulan berturut-turut karena kendala pasokan berlanjut di tengah-tengah kondisi cuaca yang buruk,  kurangnya bahan baku, dan masalah pengiriman seputar pandemi Covid-19. Dengan adanya kesulitan bahan pokok yang berlanjut, stok pembelian dan barang jadi terus menipis guna memenuhi kenaikan permintaan yang dialami produsen Indonesia.

Terkait hal tersebut, Menperin akan memastikan bahwa kendala logistik di lapangan dapat segera teratasi. “Arus bahan baku di dalam dan luar negeri yang masuk ke Indonesia akan jadi perhatian. Untuk itu, kami akan koordinasi dengan stakeholder agar arus bahan baku itu dapat berjalan dengan baik, terutama terkait penyediaan kontainer untuk pengiriman ke luar negeri,” tegasnya.

Dalam rangka penataan Ekosistem Logistik Nasional tersebut, sedikitnya ada tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian. Pertama, kolaborasi layanan pemerintah dengan platform logistik swasta. Kedua, regulasi yang efisien dan standar layanan yang prima. Ketiga, dibutuhkan strategi penataan yang tepat.

Di sisi lain, Kemenperin mendorong akselerasi pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong guna mendorong para pekerja di sektor industri bisa bekerja lebih produktif lagi. Upaya ini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Koperasi Diharapkan Jadi Solusi Pembiayaan Usaha Mikro Sektor Produktif

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan, koperasi harus mampu menjadi solusi pembiayaan bagi usaha mikro yang 99% mendominasi ekonomi di Indonesia.

“Saat ini, kami juga tengah mendorong koperasi simpan pinjam (KSP) juga aktif membiayai sektor produktif, tak hanya perdagangan,” ujarnya seperti dikutip dari situs Kemenkop UKM.

KSP diminta tak hanya membiayai sektor perdagangan tapi juga sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di sektor-sektor tersebut perbankan tak mau masuk karena dinilai terlalu berisiko.

“Koperasi, diharapkan memperkuat ekonomi rakyat di sektor pangan produktif, dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah,” tegasnya.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Credit Union (CU) Pancur Kasih di Pontianak menjadi salah satu contoh yang masuk dalam 100 koperasi besar dan meraih penghargaan sebagai KCU peduli sosial terbaik. Bahkan pembiayaan serta pendampingan usaha, mayoritas di sektor produktif.

Tak hanya membuka akses pembiayaan ke sektor produktif, KemenkopUKM juga mendorong digitalisasi koperasi sebab ekonomi digital Indonesia diramal akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Potensi pada tahun 2025 ditaksir mencapai Rp1.748 triiun (124 miliar dolar AS).

Teten juga berharap, koperasi besar siap membantu meningkatkan daya saing produk UMKM. Untuk itu, penting bagi koperasi untuk membangun factory sharing. UMKM yang tak banyak memiliki alat produksi modern bisa maklon, bergabung dengan koperasi besar.

Ia juga mendorong penguatan lembaga, dengan koperasi melakukan spin off. Katanya, koperasi harus masuk ke skala ekonomi yang lebih besar.

1...4,3114,3124,313...4,887Halaman 4,312 dari 4,887