Beranda blog Halaman 4321

Pemkot Tangerang Akan Selenggarakan Job Fair Virtual

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan akan menggelar job fair virtual atau bursa kerja edisi Mei 2021.

Untuk pelaksanaan ini, tersedia 1.138 lowongan kerja beragam formasi dan bidang kerja. Hal itu diungkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang, Rakhmansyah, Jumat (28/5/2021).

“Untuk job fair virtual bulan Mei ini ada 1.138 lowongan kerja dibuka, dengan 72 jabatan dari 19 perusahaan. Adapun kualifikasi pendidikannya di antaranya, 63 lowongan untuk lulusan S1, 38 lowongan untuk D3, 1.011 lowongan untuk SMA-SMK, dan 26 lowongan untuk tingkat SMP,” kata Rakhmansyah.

Ditambahkan, penyelenggaraan job fair virtual berupaya rutin diselenggarakan Pemkot Tangerang sebagai upaya mengakomodir para lulusan pendidikan yang masih belum bekerja. Penyelenggaraan job fair diharapkan akan menekan angka pengangguran.

“Masyarakat bisa mempelajari perusahaan dan jabatan yang dibuka lebih dulu, melalui siaran live streaming youtube channel Kota Tangerang pada paparan para perusahaan. Saling bertanya dan berkomunikasi langsung oleh perusahaan juga bisa dilakukan para pelamar melalui live chat yang tersedia,” ujar Rakhmansyah.

Rakhmansyah menyatakan melalui job fair virtual yang dibuka setiap bulan, diharapkan bisa menjadi penyambung tangan untuk masyarakat Kota Tangerang.

“Jangan kalah dengan pandemi, kita harus semangat dan tetap berjuang untuk melewati masa sulit ini. Salah satunya melalui ikhtiar job fair seperti ini. Tidak ada yang tahu, jika rejekinya bisa melalui job fair yang digelar Pemerintah Kota Tangerang ini,” kata Rakhmansyah.

Mendagri: Stunting dan Kematian Ibu Hamil Jadi Prioritas PKK

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Mendagri mengatakan meski PKK telah memiliki sepuluh Program Utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing.

Namun, hal itu tak berlaku bagi persoalan stunting. Program penanganan stunting perlu menjadi prioritas, sebab akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kekerdilan itu akan menimbulkan masalah, kita tidak memiliki daya saing, anak-anak kita tidak memiliki daya saing karena fisik mereka tidak memadai, kalah dengan besar tinggi fisiknya. Saya tidak mengatakan yang besar, tinggi lebih baik, tapi umumnya begitu, (karenanya) stunting menjadi program nasional yang perlu menjadi program utama dari PKK,” katanya di sela Pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemdagri dan diikuti secara virtual, Selasa (25/5/2021).

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah.

Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Jangan sampai stunting, kematian ibu atau kematian bayi meningkat.

“Kita tahu untuk tingkat nasional yang paling utama adalah program stunting, menekan angka stunting, kekerdilan karena kurangnya gizi pada saat masa kandungan dan dua tahun awal pada saat setelah melahirkan,” beber Mendagri.

Amanat ini dinilai tepat karena PKK dapat menyasar akar persoalan secara akurat.

“Saya mendukung langkah Mendagri, yang penting tenaga-tenaga penggerak PKK diberdayakan SDM-nya sehingga pelayanannya lebih berkualitas dan dapat mengatasi persoalan ini di Tanah Air,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni, Jumat (28/5/2021).

Ia sepakat dengan pendapat Mendagri Tito Karnavian bahwa PKK di kabupaten dan provinsi serta segenap kadernya harus fokus untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu hamil. Semua itu harus dijabarkan dalam program prioritas PKK.

PKK juga harus mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif. Agar masalah tersebut dapat teratasi.

Terlebih, lanjut Lisda, PKK sudah memiliki program penanganan stunting yang terdapat di kelompok kerja IV dan III. Pendanaannya sudah tersedia dari dana desa.

“Tinggal lagi bagaimana penguatan secara regulasi dari daerah masing-masing untuk memperkuat anggaran dan kegiatan dalam penanganan masalah ini. Dan hal itu harus cepat di lakukan, mengingat masa pandemi covid ini kasus stunting bisa jadi akan meningkat ke depan dikarena faktor perekonomian RT masyarakat kita,” tutupnya.

Sementara itu Sosilog Meuthia Ganie Rochman mengatakan bahwa pendekatan Mendagri Tito Karnavian sangat baik. PKK adalah institusi yang sudah tertanam lama sekali di Indonesia.

“PKK harus digunakan untuk menangani masalah-masalah pokok kesejahteraan keluarga, stunting adalah persoalan serius sekali. Tingkat stunting Indonesia sangat tinggi dan ini akan memengaruhi mutu sumber daya manusia Indonesia,” tegasnya.

Telkom Tetapkan Bambang Brodjonegoro Sebagai Komisaris Utama Yang Baru

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Perusahaan plat merah Telkom telah menetapkan sosok mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro sebagai Komisaris Utama Telkom yang baru.

Penetapan tersebut terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat 28 Mei 2021 menyetujui perubahan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi perseroan.

Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah mengatakan, agenda RUPS salah satunya menyetujui keputusan perusahaan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi.

“Atas peran dan kontribusi anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat 28 Mei 2021.

Dia berharap, nilai-nilai positif yang telah dibangun dapat terus terpelihara dan dikembangkan untuk kemajuan Perseroan. Selain itu, pihaknya atas nama direksi Perseroan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi mitra Telkom.

Apresiasi yang tinggi kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, pelanggan setia, mitra bisnis, media, masyarakat luas dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan yang diberikan kepada Telkom sepanjang tahun 2020,” kata Ririek.

Telkom, lanjut dia, berkomitmen terus menjadi penggerak digitalisasi Indonesia serta menjadikan Indonesia lebih baik melalui optimalisasi digital.

“Semoga ke depan, Telkom dapat terus tumbuh secara berkelanjutan bagi terciptanya nilai perusahaan yang lebih tinggi lagi,” demikian tutup Ririek.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi hasil RUPST Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris 
Komisaris Utama/Komisaris Independen: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
Komisaris Independen: Wawan Iriawan
Komisaris Independen: Bono Daru Adji
Komisaris Independen: Abdi Negara Nurdin
Komisaris: Marcelino Pandin
Komisaris: Ismail
Komisaris: Rizal Mallarangeng
Komisaris: Isa Rachmatarwata
Komisaris: Arya Mahendra Sinulingga

Dewan Direksi
Direktur Utama: Ririek Adriansyah
Direktur Strategic Portfolio: Budi Setyawan Wijaya
Direktur Enterprise & Business Service: Edi Witjara
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Heri Supriadi
Direktur Network & IT Solution: Herlan Wijanarko
Direktur Wholesale & International Service: Bogi Witjaksono
Direktur Digital Business: Muhamad Fajrin Rasyid
Direktur Human Capital Management: Afriwandi
Direktur Consumer Service: FM Venusiana R.

Mendes PDTT Tinjau Balai Pelatihan Masyarakat Denpasar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengunjungi Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jalan Kayu Aya, Seminyak, Denpasar, Jumat (28/5/2021).

Gus Menteri, sapaan akrabnya, menyambangi Balai Denpasar bersama Nyai Lilik Umi Nasriyah dan PLT Kepala BPSDM Jajang Abdullah.

Gus Menteri disambut Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Samuel Sine

Tiba disana, Gus Menteri langsung mencoba mesin pendaftaran digital yang juga berfungsi sebagai alat deteksi suhu tubuh.

Setelah itu Gus Menteri bersama Umi Lilik kemudian masuk ke ruangan Kepala Balai untuk mendengarkan paparan kinerja dan perkembangan Balai Denpasar sembari menikmati secangkir kopi.

Setelah itu, Gus Menteri kemudian meninjau fasilitas Balai yang berada di kawasan strategis di Kota Denpasar ini.

Setelah itu, Gus Menteri kemudian meninjau fasilitas Balai yang berada di kawasan strategis di Kota Denpasar ini.

Pertama, Gus Menteri melihat fasilitas kamar yang terletak di sisi Utara Balai sembari mendengarkan paparan dari Jajang dan Samuel.

Setelah itu, Mendes PDTT  melihat bibit tanaman yang dikembangkan Balai. Kemudian, Gus Menteri diperlihatkan fasilitas gedung dan ruangan tempat pelatihan.

Gus Menteri mengapresiasi perkembangan yang dilakukan oleh Balai selama ini dan meminta untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam bentuk-bentuk pelatihan.

Gus Menteri pada Sabtu (29/5/2021) dijadwalkan untuk kunjungi Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Bali.

Indonesia BPR Brand Award 2021: Apresiasi Kinerja dan Branding Bank Perkreditan Rakyat di Seluruh Indonesia.

Penulis
Rahmat HM
-
Indonesia BPR Brand Award 2021, Jumat 28 Mei 2021.

SuaraPemerintah.ID – Media SuaraPemerintah.ID bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia telah menggelar Indonesia BPR Brand Award 2021, pada Jumat, 28 Mei 2021. Penghargaan tersebut merupakan sebuah apresiasi terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dinilai telah berhasil dalam membangun brand dan memiliki kinerja yang unggul di tingkat propinsi dan tingkat nasional.

Indonesia BPR Brand Award 2021 mengangkat tema Membangun Branding Bank Perkreditan Rakyat, Menghadapi Tantangan Pandemi dan Digitalisasi. Acara penganugerahan Indonesia BPR Brand Award 2021 diselenggarakan secara virtual dengan konsep e-awarding ceremony. Di acara tersebut juga digelar webinar dengan tema yang sama, dibawakan oleh Paul Sutaryono, Drs, MM (Pengamat Perbankan dan Staf Ahli Pusat BUMN).

Pemimpin Umum SuaraPemerintah.ID Arief Munajad, S.E,M.M., mengatakan bahwa perkembangan BPR perlu diapresiasi karena telah memberikan kontribusi yang besar dalam menyokong perekonomian, khsusnya masyarakat di daerah.

“Meski dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pandemi, digitalisasi, dan kompetisi, namun banyak BPR yang terus survive dan telah menjadi salah satu penyokong pembangunan ekonomi, khususnya di daerah,” kata Arief dalam sambutannya.

Arief menambahkan bahwa sebagian besar BPR sudah mulai adaptif dengan berbagai inovasi berbasis digital, baik dari produk, layanan, maupun program untuk meningkatkan branding. SuaraPemerintah.ID memiliki spirit untuk mendukung perkembangan BPR, khususnya dalam melakukan branding di ranah digital. Maka, bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia, sebagai perusahaan consulting yang fokus terhadap penelitian akan perkembangan brand  dan bisnis, SuaraPemerintah.ID menggelar Indonesia BPR Brand Award 2021.

“Kami ucapkan selamat kepada seluruh BPR yang telah meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Semoga BPR kita semakin maju, semakin juara, dan yang terpenting semakin besar memberikan kontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ucap Arief.

TRAS N CO Indonesia bekerja sama dengan media SuaraPemerintah.ID telah melakukan digital brand monitoring dan pengumpulan data kinerja keuangan terhadap 1506 BPR, di seluruh Indonesia. Penilaian berdasarkan pada 3 (tiga) parameter, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Image Aspect, dan berdasarkan Revenue & Nett Profit Aspect.

Parameter tersebut menjadi tolak ukur penilaian dalam penyelenggaraan penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021. Para peraih penghargaan merupakan brand-brand BPR yang dinilai telah berhasil dalam membangun brand dan memiliki kinerja keuangan yang unggul di tingkat propinsi dan tingkat nasional.

CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo, mengungkapkan bahwa BPR harus mampu adaptasi dengan perubahan zaman di era digital saat ini.

“Saat ini BPR dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengharuskan BPR untuk bisa terus survive dan mengelola bisnis secara baik, terutama dari sisi pengelolaan aset, pendapatan, branding, dan profit perusahaan,” ungkap Tri.

Dalam Indonesia BPR Brand Award 2021, TRAS N CO Indonesia dan SuaraPemerintah.ID mengumumkan pemenang TOP 250 BPR unggul di tingkat nasional dan 165 BPR yang unggul di tingkat propinsi.

Berikut jajaran BPR yang telah berhasil meraih penghargaan Indonesia BPR Brand Award 2021 antara lain: PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda), PUD. BPR BANK KARANGANYAR, PT. Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi, PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Perseroda), PT Bank Perkreditan Rakyat Nusumma Jatim, PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinar Mas Pelita, PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 8, PT. Bank Perkreditan Rakyat Maroba Ite, dan ratusan BPR lainnya.

Disperpusip Kota Magelang Buka Layanan Luar Ruangan Pemustaka

Penulis
Andik Irwanto
-
Disperpusip Kota Magelang Buka Layanan Luar Ruangan Pemustaka

SuaraPemerintah.id – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Magelang, Jawa Tengah membuka layanan luar ruangan kepada pemustaka yang hendak menikmati berbagai bacaan yang dibutuhkan dengan suasana yang berbeda ketimbang di dalam gedung. Layanan perpustakaan luar ruangan yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Layanan perpustakaan juga menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Disperpusip Kota Magelang Isa Ashari usai meluncurkan Program Perpustakaan Outdoor dan Aplikasi Bisnis di Magelang, Jumat, 28 Mei 2021.

“Sejak sebelum pandemi COVID-19, di dalam gedung itu sudah tidak cukup, jadi kita buka ‘outdoor’ (luar ruangan). Di luar ruangan pengunjung bisa santai-santai,” kata Kepala Disperpusip Kota Magelang Isa Ashari usai meluncurkan Program Perpustakaan Outdoor dan Aplikasi Bisnis di Magelang, Jumat.

Disperpusip Kota Magelang menyediakan gazebo di samping gedung perpustakaan setempat. Area perpustakaan luar ruangan langsung terhubung dengan ruang penyimpanan buku.

Pemustaka bisa menikmati bacaan sambil membawa makanan. Pihaknya juga menyediakan “kantin kejujuran” di tempat itu. Area tersebut juga boleh dipakai masyarakat, khususnya pelaku bisnis serta usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk diskusi.

“Kalau makan di dalam ruangan kan tidak boleh. Kita juga buka layanan kantin kejujuran, nanti bisa makan di situ mungkin sambil baca buku. Pelaku UMKM juga boleh berdiskusi di sini,” katanya dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang.

Isa juga menjelaskan manfaat layanan perpustakaan luar ruangan yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Layanan perpustakaan juga menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

“Di samping itu juga kemarin ada tulisan yang isinya ‘dapat ilmunya, dapat imunnya’. Jadi sambil membaca, sambil berjemur di ruang terbuka,” katanya.

Selain gazebo, terdapat panggung permanen ukuran sedang yang bisa digunakan untuk diskusi buku atau pertunjukan seni.

Perpustakaan Kota Magelang sempat tutup saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan itu mengikuti surat edaran Wali Kota Magelang tentang PPKM dan pencegahan COVID-19.

Saat ini layanan perpustakaan mulai dibuka kembali meskipun masih terbatas. Jumlah pengunjung dibatasi 50 orang untuk setiap sesi layanan.

“Jadi ada dua sesi buka, pagi dan sore. Sore kita batasi buka sampai pukul 15.30 WIB. Masih suasana COVID-19,” katanya.

Wali Kota Magelag Muchamad Nur Aziz menambahkan terobosan itu untuk memberikan pelayanan lebih baik bagi masyarakat, terutama di tengah pandemi.

“Perpustakaan di luar ini agar pengunjung tidak bosan di ruangan, jadi membaca lebih nyaman,” katanya.

Fasilitas itu bagian dari program “Balai Belajar” sebagai realisasi program 100 hari kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur. (red/pen)

Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi, BI Paparkan Strategi Kebijakan Makroprudensial

Penulis
Andik Irwanto
-
Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi, BI Paparkan Strategi Kebijakan Makroprudensial

SuaraPemerintah.id – Bank Indonesia (BI) memaparkan sejumlah strategi kebijakan makroprudensial untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini setelah terkontraksi cukup dalam pada tahun lalu akibat pandemi COVID-19. Strateginya bagaimana mendorong kredit pertama dari sektor-sektor yang mempunyai forward linkage dan backward linkage yang tinggi yaitu properti dan otomotif.

Hal ini dipaparkan oleh Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Juda Agung dalam webinar bertajuk “Peran Kebijakan Makroprudensial dalam Pemulihan Ekonomi” di Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021.

“Khusus dari makroprudensial apa strateginya? Strateginya adalah karena memang kredit itu masih kontraktif, ya fokus kita bagaimana mendorong kredit pertama dari sektor-sektor yang mempunyai forward linkage dan backward linkage yang tinggi yaitu properti dan otomotif,” katanya.

Ia mengatakan kebijakan mendorong sektor properti dan otomotif baik dari sisi fiskal yaitu perpajakan oleh pemerintah, sisi makroprudensial dari BI, dan sisi mikroprudensial oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai efektif dan respons perbankan terhadap kebijakan itu juga cukup positif.

BI sudah menaikkan Loan to Value (LTV) atau melonggarkan kebijakan uang muka untuk perumahan menjadi nol persen. Bank pun kini bisa menentukan besaran uang muka kepada nasabah, tergantung risk appetite dan manajemen risiko.

“Survei kami menunjukkan ada yang berani 100 persen tapi untuk pengembang-pengembang yang kredibel, ada juga yang masih 90-95 persen. Tapi kita sudah buka sampai 100 persen,” ujar Juda.

Dampaknya, kata dia, memang minat untuk investasi oleh Rumah Tangga (RT) di sektor properti mulai meningkat, terutama untuk ruko rumah tapak dan dan apartemen, kecuali untuk kantor yang sekarang tidak terlalu diperlukan seiring kebijakan Work From Home (WFH).

“Yang juga positif, KPR juga terus tumbuh. Sementara kredit yang lain itu secara industri minus 2,28 persen, tadi KPR sudah meningkat jadi 4,84 persen year on year. Kita patut syukuri ada tanda-tanda pemulihan di sektor properti,” kata Juda.

Sementara untuk kendaraan bermotor, BI juga sudah menolkan uang muka dan pemerintah juga menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hasilnya cukup positif di mana sekarang terlihat geliat penjualan kendaraan bermotor, bahkan sejumlah pabrikan belum bisa memenuhi permintaan tersebut.

Bank sentral juga mengaktifkan kembali Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) untuk menjaga makroprudensial supaya pertumbuhan kredit tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Dalam konteks saat ini, lanjut Juda, adalah pertumbuhan kredit terlalu rendah sehingga perlu didorong.

“RIM masih di bawah 80 persen. Ini kita dorong kembali normal menjadi 84-94 persen. Sebuah level yang bisa dikatakan optimal, tidak terlalu rendah tidak terlalu tinggi. Tapi kita lakukan secara bertahap, pertama 75 persen, September 80 persen, Januari 84 persen,” ujar Juda.

Strategi berikutnya, kata dia,  adalah dengan meningkatkan efektivitas transmisi suku bunga melalui transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Kemudian, dari sisi inklusi keuangan, yaitu pembiayaan ke sektor UMKM.

Juda mengatakan dari survei yang dilakukan BI, arus kas pelaku UMKM masih bagus tapi untuk pembiayaan modal kerja memang masih relatif terbatas.

“Intinya di 2020 kita fokus pada penyelamatan ekonomi, jadi fokusnya liquidity, liquidity, liquidity. Sistem pembayaran pun lebih banyak untuk mendorong digitalisasi. Untuk 2021, fokusnya bagaimana pemulihan ekonomi, mendorong kredit, menurunkan suku bunga, dan pembiayaan untuk sektor yang terimbas yaitu sektor UMKM,” kata Juda. (red/pen)

Tingkatkan Pembiayaan Dunia Usaha, BI Perkuat Transparansi Suku Bunga Kredit Perbankan

Penulis
Andik Irwanto
-
Tingkatkan Pembiayaan Dunia Usaha, BI Perkuat Transparansi Suku Bunga Kredit Perbankan

SuaraPemerintah.id – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat transparansi suku bunga kredit perbankan untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha. Kebijakan makroprudensial makin menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

Hal ini dipaparkan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti saat peluncuran buku “Kebijakan Makroprudensial di Indonesia” secara virtual di Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021.

Pihaknya menjelaskan penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan telah diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru namun secara terbatas dan belum sepadan. Penurunan SBDK sebesar 174 basis poin (bps) selama periode Maret 2020 hingga Maret 2021 hanya diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru sebesar 59 bps.

“Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit dalam bentuk penurunan suku bunga kredit yang sepadan diharapkan akan mampu meningkatkan permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Sejak Februari 2021, BI telah mempublikasikan Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan Kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan. Langkah tersebut, menurut  Destry, ditujukan untuk mendukung percepatan transmisi kebijakan moneter serta memperluas diseminasi informasi kepada konsumen baik korporasi maupun individu untuk meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi di pasar kredit perbankan.

Destry menyampaikan bahwa kebijakan makroprudensial makin menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19, bersama dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan regulasi mikroprudensial.

“Kebijakan makroprudensial memiliki kelebihan pada kemampuannya untuk mengelola ketidakseimbangan keuangan secara keseluruhan maupun di sektor-sektor tertentu yang dipandang dapat mendorong akselerasi ekonomi, seperti sektor properti, otomotif, dan UMKM, maupun sektor prioritas lainnya yang berorientasi ekspor,” kata Destry.

Beberapa kebijakan makroprudensial untuk mempercepat pemulihan ekonomi telah diimplementasikan oleh BI, antara lain kebijakan Loan to Value serta penurunan uang muka bagi kredit perumahan serta kepemilikan kendaraan, penyesuaian kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan mengubah target RIM (84 persen-94 persen), serta menambah komponen wesel ekspor untuk terus mendorong kredit perbankan. BI juga akan segera meluncurkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam rangka mendorong kredit perbankan kepada sektor pembiayaan inklusif dan UMKM.

Destry menambahkan penerbitan buku “Kebijakan Makroprudensial di Indonesia” bertujuan untuk menjadi referensi, khususnya bagi para akademisi, guna semakin meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan makroprudensial, juga sekaligus bagi para pelaku dan pembuat keputusan di industri keuangan nasional, pemerintah dan otoritas, serta seluruh masyarakat Indonesia yang tertarik untuk memahami kebijakan makroprudensial secara mendalam, mulai dari konsep, kerangka, dan implementasi.

Menurut Destry, pemahaman seluruh pihak terhadap kebijakan makroprudensial diharapkan dapat makin meningkatkan sinergi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Buku tersebut bisa didapatkan di toko-toko buku dalam waktu terdekat.

“Ke depan, BI akan terus berupaya merumuskan dan mensinergikan kebijakan makroprudensial secara inovatif dan terukur guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan,” ujar Destry. (red/pen)

Kunjungi Korsel, Luhut Perkuat Kerja Sama Industri Farmasi dan Energi Hijau

Penulis
Andik Irwanto
-
Kunjungi Korsel, Luhut Perkuat Kerja Sama Industri Farmasi dan Energi Hijau

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara di berbagai bidang, utamanya peningkatan investasi industri farmasi dan juga energi hijau (green energy). Luhut juga fokus untuk memastikan poin mengenai transfer teknologi dalam setiap investasi yang akan masuk ke Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Menko Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021.Luhut melakukan kunjungan kerja pada 24-25 Mei 2021 didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

“Selama dua hari kami bertemu dengan beberapa perusahaan Korea Selatan seperti Hyundai, LG Energy Solution, SK, dan lain-lain yang juga berkomitmen terhadap eco-friendly dan penurunan emisi karbon. Saya senang sekali bahwa perusahaan Korsel juga akan berinvestasi untuk bidang yang ramah lingkungan untuk membantu mencapai target penurunan emisi karbon,” katanya.

Pada kunjungan kerja hari pertama Menko Luhut beserta delegasi melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah pimpinan perusahaan Korsel di antaranya CEO LG Energy Solution Jong Hyun Kim, Chairman of Korea Federation of Banks Kim Gwang-soo, Vice Chairman/CEO SK E&S Co Ltd Jeong Joon Yu, serta perusahaan farmasi Sungwun Pharmacopia.

Dalam pertemuan dengan CEO LG Energy Solution Jong Hyun Kim, Menko Luhut membahas investasi di bidang baterai kendaraan listrik. Konsorsium LG sendiri telah menandatangani perjanjian awal yang dilakukan secara virtual pada 29 April 2021.

Selanjutnya Menko Luhut bertemu dengan Chairman of Korea Federation of Banks Kim Gwang-soo membahas investasi ke Sovereign Wealth Fund (SWF), yang merupakan komitmen pemerintah dalam menarik investasi guna membantu pembangunan infrastruktur.

Dilanjutkan pertemuan dengan Sungwun Pharmacopia untuk mengajak perusahaan farmasi itu meningkatkan investasi pengembangan bahan baku obat atau Active Pharmaceutical Ingredient (API) di Indonesia melalui kerja sama dengan Kimia Farma.

Selain itu delegasi RI itu juga mengunjungi Hyundai Motorstudio yang dilanjutkan pertemuan dengan President & CEO of Hyundai Youngjoon Yoon. Hyundai sendiri merupakan salah satu perusahaan yang memiliki peran penting dalam transisi energi dengan penggunaan energi hidrogen.

Pada hari ke-2 (25/5) Menko Luhut melakukan pertemuan dengan Vice Chairman & CEO of Celltrion Healthcare Hyoung Ki Kim untuk membahas pengembangan vaksin antara Genexine dan PT Kalbe Farma.

Selanjutnya delegasu RI bertemu dengan manajemen Samsung Electronics untuk membahas potensi investasi Samsung di Indonesia. Agenda hari tersebut ditutup dengan pertemuan bersama pihak The National Pension Service of Korea Kim Yong Jin.

Kunjungan kerja Luhut ke Korea Selatan kali ini membawa misi meningkatkan komitmen Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon. Oleh karena itu delegasi RI itu juga bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan Han Jeoung-ae untuk membahas kerja sama meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Menko Luhut juga fokus untuk memastikan poin mengenai transfer teknologi dalam setiap investasi yang akan masuk ke Indonesia, serta kriteria lainnya yaitu membawa teknologi yang ramah lingkungan, menggunakan tenaga kerja lokal Indonesia, menciptakan nilai tambah, dan kerja sama business to business (B2B). (red/pen)

Yasin Limpo Pastikan Stok Pupuk Pusri Aman untuk Musim Tahap Dua

Penulis
Andik Irwanto
-
Yasin Limpo Pastikan Stok Pupuk Pusri Aman untuk Musim Tahap Dua

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan stok pupuk, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), anak usaha PT Pupuk Indonesia, dapat memenuhi kebutuhan petani untuk menyambut musim tahap kedua (Juli-Desember 2021). Perlu ada penyempurnaan dari sisi pengemasan pupuk karena belum dilampirkan kode bar (barcode). Sejauh ini, Pusri hanya mencantumkan kode industri.

Hal ini dikatakan oleh Mentan Syahrul dalam kunjungan kerjanya meninjau ketersediaan stok pupuk di Gudang Pusri Palembang, Jumat, 28 Mei 2021.

“Saya melihat langsung kesiapan stok pupuk Pusri dalam pemenuhan target pupuk subsidi nasional, dan sudah siap untuk mendukung musim tanam II,” katanya.

Ia berharap tidak lagi ada keterlambatan penyaluran pupuk subsidi ke petani. Apalagi penerima bantuan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini sudah terdaftar dan tervalidasi dari tingkat kabupaten hingga Kementerian Pertanian.

Pemerintah pun berharap ketersediaan pupuk ini dapat terpantau mulai dari lini 1 (tingkat provinsi), lini 2 (tingkat kabupaten) dan lini 3 (tingkat kecamatan) dan seterusnya hingga tepat waktu di petani.

Dari pematauannya itu, Syahrul menilai perlu ada penyempurnaan dari sisi pengemasan pupuk karena belum dilampirkan kode bar (barcode). Sejauh ini, Pusri hanya mencantumkan kode industri.

Menurutnya, jika dilengkapi barcode maka distribusi pupuk dapat terpantau karena kode penyaluran pupuk ke Sumatera, Jawa, dan Kalimatan, dibuat berbeda-beda.

Ia tak menyangkal, bukan hanya persoalan distribusinya, ketersediaan pupuk ini juga masih menjadi persoalan.

Hingga kini permintaan terhadap pupuk subsidi mencapai 24 juta ton per tahun sementara kemampuan keuangan negara hanya mampu mendukung sebanyak 9 juta ton per tahun.

Sehingga, menurut Mentan adalah tidak benar anggapan bahwa terjadi kelangkaan pupuk, melainkan sebenarnya yakni kekurangan kuota pupuk subsidi.

Namun, pemerintah berupaya menambah kuota pupuk subsidi ini demi peningkatan produktivitas pangan.

“Sebenarnya tidak semua (bantuan pemerintah) ada di pupuk subsidi, pemerintah juga ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian yang bunganya disubsidi. Ini juga bisa dipakai petani untuk kepentingan pupuk,” kata dia.

Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan pada 2021, Pusri berkewajiban menyalurkan 230.000 ton pupuk urea dan NPK bersubsidi ke 17 kabupaten/kota di Sumsel.

Terkait kebutuhan petani, Pusri juga menyediakan pupuk nonsubsidi yang mana kapasitas produksi perusahaan dipastikan akan memenuhi kebutuhan Sumsel yang saat ini ditetapkan daerah penyangga pangan nasional dalam Program Food Estate.

“Kami pun sudah menyakinkan Pemprov Sumsel bahwa siap mendukung target masuk tiga besar lumbung pangan nasional,” kata Tri. (red/pen)

1...4,3204,3214,322...4,887Halaman 4,321 dari 4,887