Beranda blog Halaman 4322

Cegah Kasus Perkawinan Anak, Pemprov Jateng Luncurkan Care Center Jo Kawin Bocah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meluncurkan “Care Center Jo Kawin Bocah” pada hari Jumat, 28 Mei 2021.

Peluncuran layanan yang berada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini sebagai tekad pemprov untuk menekan kasus perkawinan usia anak.

Kepala DP3AP2KB Jateng, Retno Sudewi mengatakan, dengan keberadaan Care Center Jo Kawin Bocah, diharapkan berdampak pada pengurangan kasus perkawinan anak di Jateng.

“Kalau ini gerakan (Jo Kawin Bocah) banyak, ya pelan-pelan tapi pasti ya, target (turun) itu harus ada,” kata Dewi, sapaan akrabnya, usai acara peresmian Care Center Jo Kawin Bocah, di kantornya Jalan Pamularsih, Kota Semarang, Jumat (28/5/2021).

Ditambahkan, pihaknya telah menginisiasi ‘Jo Kawin Bocah’ yang diluncurkan pada 20 November 2020 lalu, sebagai upaya bersama menekan angka perkawinan usia anak di Jawa Tengah.

Pihaknya berharap dukungan unsur Pentahelix, yaitu pemerintah, komunitas termasuk lembaga masyarakat dan kelompok anak, media massa, akademisi, dan dunia usaha, untuk menyukseskan upaya tersebut melalui perannya masing-masing.

Dewi mengatakan, gerakan tersebut hendaknya dilakukan secara masif, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga publikasi.

Agar care center tersosialisasikan pada seluruh lapisan masyarakat, pihaknya telah membuat jingle, meramaikan hastag #nikahsehati, yaitu  nikah sehat, terencana dan mandiri. Selain itu menyediakan buku saku ‘Jo Kawin Bocah’ yang bisa diunduh di laman resmi, atau media sosial DP3AP2KB Jawa Tengah.

“Buku saku juga akan dibuat untuk anak-anak, biar lebih mudah bentuknya seperti komik, atau karikatur,” sambungnya.

Tidak berhenti di situ, pihaknya bekerja sama dengan Unicef membuat pelatihan ketrampilan hidup.

Mereka juga kerja sama dengan forum anak, disabilitas dan lainnya, supaya anak tahu potensi masing-masing. Termasuk, membuat aplikasi Apem Ketan, yaitu aplikasi pemetaan perempuan dan anak rentan.

Dewi menuturkan, perubahan regulasi mengenai batas minimum usia yang diperbolehkan menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya dapat mencegah terjadinya perkawinan anak.

Namun kenyataannya, kondisi perkawinan anak di Jawa Tengah pada 2020, terdapat 12.972 orang anak yang melakukan perkawinan, meliputi 1.671 orang anak laki-laki, dan 11.301 orang anak perempuan. Jumlah itu meningkat dibandingkan jumlah perkawinan anak pada tahun 2019 yang tercatat 2.049 orang anak.

Ganjar Dukung Ombudsman Lakukan OTT Pelayanan Publik di Jateng

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pelayanan publik. Menurutnya hal itu bisa menjadi pemicu setiap daerah dan pejabat publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Satu yang penting adalah kabupaten/ kota harus meningkatkan pelayanan publik. Komitmennya musti dilaksanakan. ASN dan kepala daerah seperti saya ini kan yang bayar rakyat, kalau kami melaksanakan (pelayanan) buruk ya ORI harus bertindak. Kita dukung penuh ORI,” kata Ganjar usai menerima Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (28/5/2021).

Ganjar menjelaskan dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut banyak diskusi yang dilakukan. Termasuk koreksi-koreksi terkait pelayanan publik dari ORI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Menurut Ganjar pelayanan publik wajib hukumnya bagi pejabat publik, ASN, maupun kepala daerah. Untuk itu semua harus taat dengan aturan dan memiliki inovasi-inovasi.

“Maka tadi saya usulkan ada OTT pelayanan publik. Jadi semua yang ngeyel dan ndablek itu ditangkap sama ORI. Penangkapannya itu tentu tidak seperti OTT KPK, artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak,” katanya.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu juga berpesan kepada kepala daerah dan seluruh ASN di Jawa Tengah, agar tidak takut dengan hal itu. Keberadaan ORI dengan tugas dan tanggung jawabnya itu, untuk memberikan jaminan dan perbaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

“Teman-teman tidak usah takut, kalau kita diskusikan itu bisa untuk memperbaiki. Umpama, layanan jangan manual terus maka saya bilang gunakan medsos untuk melayani publik, bukan untuk hoaks,  sehingga pelayanan bisa lebih cepat. Ini cara yang bisa dipakai untuk melakukan itu,” katanya.

Wakil Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, mengatakan apa yang disampaikan Ganjar terkait OTT pelayanan publik tersebut merupakan salah satu ide yang bagus. Inovasi itu ke depan akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan di ORI.

“Ada beberapa ide dari Gubernur, istilah beliau itu OTT pelayanan publik. Kami akan bahas dengan pimpinan, karena memang sebagai pimpinan baru kami sedang mengembangkan inovasi-inovasi. Laporan masyarakat semakin hari semakin banyak dan dituntut untuk cepat penyelesainnya,” katanya.

Adapun terkait upaya penyelesaian laporan masyarakat, ORI sudah banyak melakukan inovasi. Salah satunya adalah menerima dan verifikasi laporan secara on the spot. Melalui cara tersebut sudah banyak laporan yang berhasil di selesaikan.

“Kami sudah ada PVL On The Spot, jadi penerimaan dan verifikasi langsung di tempat. Di Jateng sudah ada hasilnya, terutama terkait dukcapil. Jadi masyarakat yang mengalami kesulitan mengurus KK dan KTP dengan cara ini bisa langsung diselesaikan,” ungkapnya.

Pacu Ekspor Produk Industri, Kemenperin Optimalkan Peluang FTA

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus aktif mendorong pengembangan akses dan kerja sama internasional di sektor industri. Langkah ini guna memacu perekonomian nasional melalui sinergi dengan negara-negara mitra strategis, khususnya dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement.

”Sejak tahun 2002, Indonesia telah menandatangani 18 perjanjian perdagangan bebas, yaitu delapan perjanjian dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-India FTA (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-Japan CEP (AJCEP), ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP),” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin,Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Jumat (28/5).

Berikutnya, delapan perjanjian dalam kerangka bilateral, yakni Indonesia-Japan EPA (IJEPA), Indonesia-Pakistan PTA (IPPTA), Indonesia-Palestine Trade Facilitation for Certain Products, Indonesia-Chile CEPA (ICCEPA), Indonesia-Australia CEPA (IACEPA), Indonesia-EFTA CEPA (IECEPA), Indonesia-Mozambique PTA (IMPTA), dan Indonesia-Korea CEPA (IKCEPA). ”Kemudian, dua perjanjian pada fora lain, yaitu Trade Preferential System of The Organization of the Islamic Conference dan Prefential Tariff Arrangement-Group of Eight Developing Countries,” tutur Eko.

Saat ini, perjanjian dalam kerangka IPPTA, AEC, ACFTA, AKFTA, AIFTA, dan AANZFTA sedang dilakukan proses review atau upgrading. Selain itu, masih terdapat tujuh perundingan yang berlangsung, yaitu Indonesia-European Union CEPA (IEUCEPA), Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Iran PTA, Indonesia-Mauritius PTA, dan Indonesia-Morocco PTA.

”Indonesia juga sedang menjajaki perundingan perdagangan bebas dengan beberapa negara lain, sekitar 20 negara mitra, yang meliputi Southern African Customs Union (SACU), yaitu Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland),” sebut Eko.

Selanjutnya, Economic Community of West (ECOWAS) yang beranggotakan 15 negara Afrika Barat, Indonesia-East African Community (EAC) dengan anggota lima negara Afrika Timur yaitu Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, dan Uganda.


Ada pula Djibouti, Aljazair, Gulf Cooperation Council (GCC) meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman. Berikutnya, Sri Lanka, MERCOSUR (terdiri atas Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay dan Venezuela), Peru, Ekuador, Kolombia, Amerika Serikat, Kanada (Indonesia-Canada dan ASEAN-Canada).

”Kemudian, European Union (ASEAN-EU), Fiji, Papua Nugini, Eurasian Economic Union (EAEU – Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan), Ukraina, India (Indonesia-India PTA), dan Afghanistan,” imbuh Eko.

Selain FTA, Indonesia juga berpartisipasi aktif dan memanfaatkan fora-fora multilateral seperti WTO (World Trade Organization), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Developing-8 (D8), G20 dan organisasi multilateral lainnya untuk membangun jaringan sumber daya sekaligus memperjuangkan kepentingan industri nasional.

Menurut Eko, peran serta Indonesia dalam FTA sedikit banyak memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia, khususnya ekspor. Sebagai tulang punggung ekspor Indonesia, kontribusi ekspor sektor industri mencapai USD131,13 miliar atau 80,30 persen terhadap total ekspor nasional yang menembus USD163,30 miliar sepanjang tahun 2020, dan mencatat surplus sebesar USD14,17 miliar untuk kinerja perdagangan sektor industri.

”Hal ini merupakan surplus terbesar sektor industri Indonesia dalam hampir 10 tahun terakhir, dan berkah tersendiri di tengah masa pandemi yang menghantam sektor industri kita pada awal tahun 2020 hingga saat ini,” ungkap Eko.

Oleh karena itu, FTA yang telah dan akan disepakati Indonesia dengan negara mitra harus memberikan manfaat yang maksimal untuk Indonesia terutama untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia ke pasar negara mitra.

”Seyogyanya peluang akses pasar tersebut kita tangani bersama dan dimanfaatkan secara maksimal karena akses liberalisasi perdagangan yang telah diperoleh Indonesia sangat besar, dan rata-rata mitra FTA Indonesia telah meliberalisasi mayoritas bea masuknya untuk produk Indonesia,” papar Eko.

Ia menambahkan, lebih dari 90% dari jumlah pos tarif negara mitra sudah nol. Sehingga akses pasar yang luar biasa ini harus dimanfaatkan secara maksimal guna mendorong kinerja ekspor Indonesia khususnya untuk produk industri.

Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah, Pegadaian Gandeng Ipemi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) menggandeng Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) untuk memperluas pasar ekonomi syariah melalui penyediaan produk dan layanan dengan pemberdayaan anggotanya sebagai agen Pegadaian Syariah.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan Perseroan, Damar Latri Setiawan, mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik kerja sama kedua instansi tersebut. Pasalnya, dengan jaringan luas yang dimiliki Ipemi di 34 provinsi, ditambah dengan outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Kerja sama ini akan memberikan keuntungan yang merata bagi Pegadaian maupun Ipemi. Di satu sisi, kerja sama ini akan membantu perseroan memperluas target pasar dan jangkauan nasabah, sementara bagi Ipemi seluruh anggotanya yang mayoritas pelaku UMKM akan mendapatkan penghasilan tambahan,” ucap Damar, susai penandatangan kerja sama, di Kantor Pusat Pegadaian, Jumat (28/5/2021).

Damar menjelaskan, kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak mencakup penyediaan layanan produk, monitoring dan evaluasi terhadap anggota Ipemi yang kemudian akan bergabung menjadi agen Pegadaian Syariah.

“Tak hanya itu, manfaat lainnya yang diperoleh melalui kerja sama yang terjalin juga berfokus pada penyediaan fasilitas promo atas layanan dan produk Pegadaian,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ipemi, Ingrid Kansil, mengatakan, kerja sama yang terjalin memiliki nilai strategis yang akan memberikan efek positif bagi seluruh anggota Ipemi. Pasalnya, sekitar 70% anggota Ipemi adalah pelaku UMKM yang terdampak pandemi.

“Tak hanya memperoleh kemudahan untuk menggunakan ragam produk perseroan, tapi para anggota yang bergabung dalam keagenan juga berkesempatan memperoleh penghasilan tambahan. Melalui keagenan Syariah, produk-produk Pegadaian bisa dipasarkan secara langsung oleh para anggota Ipemi, sehingga fee yang nantinya diperoleh dapat menambah penghasilan bagi anggota kami,” kata Inggrid.

Menurut Inggrid, Ipemi turut mendukung konsep ekonomi syariah sebagai program nasional.

“Oleh karena itu, diharapkan kerja sama ini dapat berjalan lancar dan dapat segera dilakukan pembinaan untuk seluruh anggota IPEMI yang tersebar di 34 Provinsi dan 340 kabupaten/kota,” pungkas Inggrid.

Tercatat, hingga saat ini ada lebih dari 900 perusahaan yang telah bersinergi dengan Pegadaian, di antaranya BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, maupun instansi lainnya.

BUMN Industri Pertahanan akan Menggelar Workshop Self Asessment GCG

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Team GCG BUMN Industri Pertahanan mengunjungi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat. Kunjungan yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Mei 2021 ini dalam rangka persiapan pelaksanaan Workshop Self Assessment GCG di lingkungan BUMN Industri Pertahanan.

Assessment GCG tahun Buku 2020 BUMN Industri Pertahanan oleh BPKP rampung pada Mei 2021. Sementara itu, tahun buku 2021 pelaksanaan assessment GCG menggunakan metode Self Assessment oleh team internal masing-masing BUMN Industri Pertahanan.

“Oleh karena itu, Team GCG Industri Pertahanan memerlukan bekal yang cukup untuk melaksanakan Self Assessment, salah satunya dengan mengadakan workshop bersama BPKP, ” terang Krisna Cahyadianus, Sekretaris Perusahaan PT Pindad (Persero) dalam sambutannya mewakili Team GCG Industri Pertahanan.

Assessment GCG oleh BPKP tahun buku 2020 sangat berguna dalam mengukur tata kelola perusahaan yang telah dijalankan perusahaan.
Menurut Krisna, dalam Self Assessment nanti team akan fokus untuk menyelesaikan Area Of Improvement (AOI).

“Peningkatan pelaksanaan GCG sangat baik untuk perusahaan, dan tentunya akan berimbas juga pada peningkatan skor yang telah ditargetkan. Harapannya pada 2024 skor GCG untuk Holding Industri Pertahanan ada diangka 90,05,” ungkap Krisna.

Saat ini, Klaster BUMN Industri Pertahanan tengah memasuki persiapan akhir menjadi Holding dengan brand DEFEND ID (Defence Industry Indonesia).  PT Len Industri (Persero) ditunjuk sebagai leader yang beranggotakan PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Pal Indonesia (Persero) dengan visi menjadi industri pertahanan nasional yang maju, kuat, mandiri, berdaya saing dan terkemuka di pasar Global.

Langkah-langkah perbaikan internal gencar dilakukan untuk kesiapan terbentuknya hoding. Mulai dari internalisasi core values AKHLAK, penerapan GCG hingga digitalisasi proses bisnis untuk operational excellence diantaranya Human Capital Management System, Otomatisasi Proses Produksi (Smart Factory), Penerapan Artificial Intelligence, Integrasi SAP dan Manajemen Supplier dan e-Proc.

Mulai Dibangun Tahun ini, Kawasan Budidaya Lobster Terintegrasi di NTB

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Maret Lalu Provinsi NTB telah  ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono sebagai pusat budidaya lobster nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah ‘jemput bola’ ke Jakarta untuk membahas hal-hal strategis maupun teknis dalam rangka mewujudkan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional.

“Pak Menteri menegaskan kembali komitmen menjadikan NTB sebagai pusat budidaya Lobster nasional. Konkritnya mulai tahun ini akan kawasan budidaya terintegrasi  yaitu  LOBSTER ESTATE di Telong elong Lotim serta membangun SHRIMP ESTATE di  SAMOTA” jelas Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, Kamis (27/5) di Jakarta.

Bang Zul meyakini rencana pengembangan NTB sebagai pusat budidaya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi pemda dan pembudidaya lobster selama ini juga bisa tersolusikan.

” Dengan membangun lobster estate, para nelayan dan pembudidaya akan didampingi oleh pemerintah. Ada intervensi teknologi pembudidayaan.
Lebih jauh nantinya akan ada sistem pemantauan harga, sehingga harga lobster lebih transparan dan stabil.
Melalui program ini proses produksi dan pemasaran akan terintegrasi, sehingga tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat” ungkap Doktor Ekonomi Industri tersebut.

Sementara itu, Menteri KKP menjelaskan alasan kuat mengapa NTB dijadikan pusat budidaya lobster di Indonesia.” Kenapa kita kembangkan di sana? Yang pertama NTB secara infrastruktur dan sumber daya manusia sudah memenuhi syarat, tinggal kita perkuat,” ujar Menteri Trenggono

Menteri Trenggono menegaskan, pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budidaya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih.

” Di samping itu, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial” tambah Menteri Trenggono.

Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budidaya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara Rp41,28 miliar.

Sedangkan jumlah pembudidaya sekitar 147 kelompok dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.

Selain soal budidaya lobster, dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang rencana pengembangan budidaya udang dan rumput laut. Ada beberapa kawasan di NTB yang dinilai sangat cocok untuk mengembangkan budidaya dua komoditas tersebut.

BEBS Membukukan Kenaikan Signifikan Laba Triwulan Pertama Sebesar 522,7%

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – PT Berkah Beton Sadaya (BBS) konsisisten membukukan pertumbuhan laba bersih yang signifikan. Perusahaan industri pendukung infrastruktur yang telah masuk bursa saham dengan kode BEBS ini mencatatkan kenaikan hingga 522,7% pada laba triwulan pertama 2021.

Laporan Maret 2021, BBS mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 97.012.049.303. Mengalami kenaikan sebesar 346,58 persen atau Rp 69.021.241.472 dari penjualan dan pendapatan usaha tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 27.990.807.831.

Berdiri sejak Januari 2019, BBS telah mencatakan laporan penjualan dan pendapatan sebesar Rp110.70 miliar di tahun 2020. Pendapatan usaha di tahun 2020 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp95,93 miliar atau sebesar 649.78 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 14.76 miliar.

Kenaikan penjualan BBS di tahun 2020 disebabkan perseroan yang telah berhasil meningkatkan penjualan material sebesar Rp86,61 miliar dan peningkatan penjualan redymix sebesar Rp9,32 miliar atau 68,70 persen.

Bergerak di bidang industri, konstruksi, perdagangan besar dan penggalian, BBS melakukan berbagai progam dan strategi dalam melakukan pemasaran efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan perseroan pada periode selanjutnya.

Untuk laba bruto, BBS juga mencatatkan kenaikan sebesar 1.1148,56 persen dari Rp 2,76 miliar di tahun 2019 menjadi 34,47 miliar di tahun 2020. BBS juga mencatatkan  kenaikan laba bruto per Maret 2021 sebesar Rp 29.989.397.590. Naik sebesar 439,65 persen dari laba bruto per Maret tahun 2020 sebesar Rp 6.821.174.516.

BBS juga mencatatkan laporan keuangan laba usaha yang mengalami peningkatan. Laba usaha BBS meningkat sebesar 8.600,61 persen dari Rp308,66 juta di tahun 2019 menjadi Rp26,85 miliar di tahun 2020. Kenaikan laba usaha yang lebih tinggi dari peningkatan pendapatan dan laba kotor disebabkan oleh adanya efisiensi rasio beban perusahaan.

Laba bersih tahun berjalan BBS juga melaporkan adanya kenaikan yang konsisten tiap tahun. Tercatat di tahun 2020 laba bersih tahun berjalan BBS mengalami  kenaikan sebesar 9.297.52 persen menjadi Rp 20,79 miliar dari tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp221,23 juta. Peningkatan laba bersih tahun berjalan BBS disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan usaha.

Laporan laba bersih tahun berjalan BBS per Maret 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 20.953.536.063. Sementara laba bersih tahun berjalan per Maret 2020 sebesar Rp 4.008.172.583. Artinya ada kenaikan sebesar 522,77 persen atau sebesar Rp 16.945.363.480.

Peningkatan keuntungan BBS dalam setahun tersebut membuat perusahaan ini juga makin berjaya di pasar saham. Saham BBS dengan kode BEBS termasuk saham bullish dengan tren kenaikan yang signifikan. Saham BEBS sempat masuk TOP 10 Gainers di emiten pendukung infrastruktur.  Saham BBS di bursa dengan kode BEBS-nya diprediksi memiliki prospek yang cukup menjanjikan.

Berkantor Pusat di Subang, Jawa Barat, BBS memproduksi beton readymix dan precast, beton ringan, asphalt dan hotmix. BBS mengedepankan misi untuk menghasilkan produksi dengan kualitas terbaik dan terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan mutu. BBS juga telah berkomitmen untuk terus berkontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan skala nasional maupun global.

BPKP Komitmen Integrasikan Data Pengawasan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) integrasikan data pengawasan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah di setiap program ataupun kegiatan strategis agar lebih tepat sasaran. Sebab, data menjadi hal krusial dalam setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menuturkan, dalam proses pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap program ataupun kegiatan pemerintah dibutuhkan data yang mumpuni di segala lini.

Pasalnya, tantangan pengawasan yang dilakukan baik di pusat ataupun di daerah selama ini adalah perihal data.

“BPKP berkomitmen dapat mengintegrasikan data pengawasan yang sifatnya strategis agar dapat menjadi basis kuat dalam pengambilan kebijakan,” katanya dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal yang digelar di Kantor Pusat BPKP, Kamis (27/5/2021).

Ateh menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan instansi ditemukan penerima manfaat tumpang tindih dengan program lain dan banyak yang salah sasaran seperti pada program bansos dan bantuan kepada UMKM.

Untungnya, kata Ateh, BPKP mempunyai laboratorium forensik yang bisa diandalkan dalam melakukan pengawasan.

“BPKP memiliki laboratorium forensik yang dapat digunakan untuk cleansing data sehingga data yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi,” jelasnya.

Mantan Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menyebut, ketersedian data yang akurat dan valid akan memudahkan pimpinan negara maupun pimpinan daerah dapat menghasilkan keputusan yang strategis.

Oleh karena itu intansi siap berkolaborasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyatukan data agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornaswasin Tahun 2021 menyoroti data yang acap kali menjadi pangkal permasalahan dalam mengimplementasikan program ataupun kegiatan pemerintah.

Pasalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat selama ini data yang dibangun antar kementerian/lembaga ataupun antar pemerintah pusat dan daerah belum sinkron, sehingga menyulitkan maksimalisasi jangkauan manfaat program.

“Saya perintahkan kepada BPKP dan APIP untuk membantu dan mengawal upaya peningkatan kualitas basis data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi dan sinkronisasi basis data antar program. Dalam upaya tersebut, manfaatkan laboratorium data forensik dan layanan data analytics yang dimiliki BPKP untuk perbaikan keandalan data,” katanya.

Cegah Stunting Dinkes Palembang Jemput Bola ke Rumah Warga

Penulis
Andik Irwanto
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang mengoptimalkan pencegahan kasus kekerdilan (stunting) dengan pelayanan “jemput bola” ke rumah-rumah warga karena sebagian posyandu masih ditutup akibat pandemi COVID-19. Dinkes Palembang juga menambah lokasi khusus intervensi dari 10 kelurahan pada 2020 menjadi 30 kelurahan pada 2021.

Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Kota Palembang Fauziah di Palembang, Jumat, 28 Mei 2021. Pihaknya mengatakan kader-kader posyandu mengunjungi kediaman warga untuk menimbang berat badan bayi dan ibu hamil, serta menjalankan program gizi rumah.

“Jika berat bayi dan ibu hamil dalam dua kali penimbangan tidak sesuai maka segera diintervensi,” ujarnya.

Dia menjelaskan proses “jemput bola” sudah berjalan sejak COVID-19 merebak pada April 2020 karena posyandu di wilayah sebaran tinggi COVID-19 saat itu ditutup untuk pelayanan.

Namun, saat ini sebagian posyandu yang masih memungkinkan menampung banyak warga atau bisa menjaga jarak telah dibuka kembali, sedangkan sebagian pelayanan lainnya dipindahkan ke puskesmas terdekat.

Fauziah mengungkapkan “jemput bola” itu harus dilaksanakan karena pihaknya menargetkan prevalansi kasus kekerdilan di Palembang tidak lebih dari 13 persen, karena pada 2020 sebenarnya Palembang sudah mampu menekan prevalansi hingga 7,5 persen atau jauh di bawah nasional.

Namun, prevelansi berpotensi meningkat jika program intervensi tidak berjalan dengan baik, sehingga Dinkes Palembang juga menambah lokasi khusus intervensi dari 10 kelurahan pada 2020 menjadi 30 kelurahan pada 2021.

Sebanyak 30 kelurahan tersebut, di Kelurahan 9 Ilir, 11 Ulu, 8 Ilir, Sukamaju, Silaberanti, Bukit Sangkal, Tuan Kentang, Duku, Demang Lebar Daun, 12 Ulu, Sako Baru, Sentosa, Bukit Baru, 1 Ulu, Sungai Buah.

Selain itu, Talang Kelapa, 14 Ulu, 9/10 Ulu, 8 Ulu, 13 Ulu, 7 Ulu, Kuto Batu, Tangga Takat, Lorok Pakjo, Sako, Bukit Lama, Siring Agung, Ogan Baru, 15 Ulu dan satu kelurahan di Kecamatan Plaju.

“Ada dua prioritas intervensi yang kami jalankan, pertama yang sifatnya spesifik dan kedua yang sifatnya sensitif,” kata dia.

Intervensi spesifik dilaksanakan dari sisi kesehatan mulai dari pemantauan kondisi ibu hamil dan remaja puteri, sedangkan intervensi sensitif dilaksanakan dengan menggandeng berbagai pihak terkait pengawasan perilaku hingga keterpenuhan akses sanitasi.

“Kekerdilan tidak muncul tiba-tiba, tapi muncul dalam jangka waktu panjang dan bisa diketahui dari sejak bayi,” kata Fauziah. (red/pen)

Hasil Kerja Keras, Tekiro Raih Brand Choice Award 2021

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Berkat hasil kerja keras, Tekiro Tools yang merupakan merek perkakas otomotif, rumah tangga dan industri diganjar Brand Choice Award 2021 dari Tras N Co Indonesia dan Infobrand.id. Brand Choice Award merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia, dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia.

Penghargaan ini diberikan kepada brand-brand terbaik berdasarkan 3 metodologi pendekatan survei, yaitu : Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, Digital Consumer Reviews & Rating Aspect. Survey dilakukan pada bulan Februari-April 2021 terhadap 150 kategori produk dengan lebih dari 1.000 brand tersurvei.

Digital Brand Awareness Aspect

Brand Awareness diukur berdasarkan banyaknya ulasan brand di halaman internet dan banyaknya brand dicari oleh pengguna internet dengan mengacu kepada data mesin pencari.

Digital Consumer Choice Aspect

Brand Choice diukur berdasarkan banyaknya transaksi penjualan di online.

Digital Consumer Reviews & Rating Aspect

Pengukuran berdasarkan banyaknya ulasan dan penilaian yang diberikan konsumen terhadap produk yang dibeli dan digunakan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para mitra penjual dan konsumen yang selama ini telah percaya untuk menjual dan membeli produk Tekiro. Penghargaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk bisa selalu memberikan kualitas terbaik untuk produk-produk yang kami luncurkan ke masyarakat ”, ujar Novitasari Brand Manager Tekiro

Brand Choice Award 2021 menjadi pelengkap dari penghargaan-penghargaan yang Tekiro terima sebelumnya seperti Top Brand Award, Digital Popular Brand Award, Top Digital Public Relation Award dan Best Brand Award.

Strategi pemasaran dan branding yang tepat menjadi kunci bagi Tekiro yang semenjak awal pandemic Covid-19 lalu penjualannya selalu meningkat , tambah Novitasari.

1...4,3214,3224,323...4,887Halaman 4,322 dari 4,887