Beranda blog Halaman 4323

Muhadjir Effendy Tinjau Layanan GeNose C19 di Stasiun Gambir

Penulis
Andik Irwanto
-
Muhadjir Effendy Tinjau Layanan GeNose C19 di Stasiun Gambir

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau layanan pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun Gambir, sekaligus menjajal Kereta Luxury 2 menuju Purwokerto dalam rangka kunjungan kerja. Sejak secara resmi dibuka pada 5 Februari 2021 sampai dengan 27 Mei 2021, KAI telah melayani 1 juta peserta pemeriksaan GeNose C19 di stasiun.

Hal ini dikatakan oleh Muhadjir Effendy dalam pernyataan pers, Jumat, 28 Mei 2021. Ia menyempatkan untuk mencoba langsung pemeriksaan dengan GeNose C19, melihat proses kerja, ketertiban antrean, dan suasana pemeriksaan di stasiun tersebut.

“Dalam rangka kunjungan kerja ke Purwokerto dan Cilacap, saya meninjau pelaksanaan GeNose C19 di Stasiun Gambir. Secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik dan karya anak bangsa ini bisa digunakan dengan baik untuk skrining cepat Covid-19,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengucapkan terima kasih kepada Menko PMK Muhadjir Effendy yang telah mempercayakan layanan kereta api sebagai sarana transportasi untuk kunjungan kerjanya ke daerah.

Didiek juga berterima kasih atas berbagai dukungan yang diberikan oleh Menko PMK terkait layanan pemeriksaan GeNose C19 di moda transportasi kereta api.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menko PMK yang telah mempercayakan kepada KAI untuk melayani perjalanan dinas beliau. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin,” kata Didiek.

Didiek mengatakan, KAI mencatat layanan pemeriksaan GeNose C19 menjadi salah satu metode skrining cepat favorit pelanggan Kereta Api Jarak Jauh.

Sejak secara resmi dibuka pada 5 Februari 2021 sampai dengan 27 Mei 2021, KAI telah melayani 1 juta peserta pemeriksaan GeNose C19 di stasiun.

Saat ini KAI telah menyediakan 63 Stasiun di Jawa dan Sumatera yang melayani pemeriksaan GeNose C19 seharga Rp30.000.

Dalam perjalanan dinas tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy menggunakan Kereta Luxury 2 yang dirangkaikan dengan KA Gajayana, berangkat dari Stasiun Gambir pukul 18.10 WIB menuju Stasiun Purwokerto dengan jadwal kedatangan pukul 23.07 WIB.

Kereta Luxury 2 merupakan kereta jenis sleeper berkapasitas 26 kursi dengan fasilitas serupa pesawat kelas bisnis.

Di antaranya kursi yang dapat direbahkan hingga 140 derajat secara elektrik, kursi yang bisa diputar 180 derajat, sandaran kaki elektrik, televisi, pengisian daya USB, alas makan yang bisa dilipat, selimut, handuk wajah, tombol bantuan awak kabin kereta, lampu baca, dan fasilitas untuk kenyamanan pelanggan lainnya. (red/pen)

Kemenparekraf Gandeng Ultra Indonesia Gelar Program FoodStartup Indonesia (FSI) 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenparekraf Gandeng Ultra Indonesia Gelar Program FoodStartup Indonesia (FSI) 2021

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Ultra Indonesia kembali menggelar program FoodStartup Indonesia (FSI). Program yang memberikan pengembangan kapasitas serta akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif bidang kuliner, khususnya pelaku startup UMKM kuliner tanah air.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, dalam keterangan resmi yang diterima Jumat, 28 Mei 2021, mengatakan setiap tahun jumlah pendaftar open submission FoodStartup Indonesia terus bertambah. Hal itu menunjukkan antusiasme yang tinggi dari pelaku ekonomi kreatif bidang kuliner dalam mengembangkan potensi dan kapasitas dengan memaksimalkan kesempatan yang ada.

“Antusiasme jumlah pendaftar FSI menunjukkan hal yang sangat menggembirakan. Tahun lalu jumlah pendaftar yang masuk mencapai 6.499 pendaftar. Angka ini merupakan gambaran bahwa pemerintah terus melakukan upaya pengembangan ekosistem subsektor kuliner Indonesia meski di tengah masa pandemi sekalipun,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Sejak pertama kali dilaksanakan 2016 hingga tahun lalu, jangkauan peserta FSI juga semakin luas dan kompetitif. Tahun lalu demografi peserta berasal dari 26 provinsi. Bergulirnya kembali FoodStartup Indonesia ditandai dengan resmi dibukanya tahapan open submission bagi peserta mulai 24 Mei hingga 6 Juni 2021 melalui situs www.foodstartupindonesia.com.

“Jumlah peserta tahun ini diperkirakan akan bertambah dibanding tahun lalu,” kata Sandiaga.

Pada tahapan open submission calon peserta akan memulai seleksi administratif yang dilakukan melalui laman www.foodstartupindonesia.com. Selain kelengkapan dokumen, beberapa persyaratan yang diminta yaitu aspek investabilitas, sustainability, dan inovasi dari usaha yang dijalankan peserta.

Seluruh peserta juga diharapkan dapat menunjukkan strategi penguasaan penggunaan dana dan proyeksi keuntungan dari pengembangan usaha yang dijalankan. Seluruh peserta selanjutnya wajib mengisi fact sheet selengkap mungkin di tahap awal ini.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo, mengatakan, meski selalu menjadi primadona, tantangan dan potensi FoodStartup Indonesia masih sangat besar.

“Untuk itu persyaratan dan penilaian FSI juga semakin ditingkatkan. Hal ini ditujukan agar subsektor ekraf kuliner bisa menjadi inspirasi bagi pelaku ekraf lain agar terus bertahan dari ancaman krisis pandemi,” kata Fadjar Hutomo.

Direktur Akses Pembiayaan, Kemenparekraf/Baparekraf, Hanifah Makarim, menjelaskan, penyelenggaraan FSI tahun ini juga menawarkan inovasi kepada peserta, seperti yang dilakukan pada setiap tahunnya. Pada tahun ini panitia mengelompokkan peserta ke dalam dua kelompok yaitu Early Stage dan High Growth.

Pada kelompok Early Stage, pendaftar harus membuktikan memiliki omset minimal Rp300 juta selama 12 bulan dengan pengajuan bantuan permodalan tidak melebihi Rp500 juta. Sementara untuk kategori High Growth, pendaftar harus membuktikan memiliki omset minimal Rp500 juta selama 12 bulan dengan pengajuan bantuan permodalan maksimal Rp10 miliar.

Selain itu, penyelenggaraan FSI tahun ini juga mewajibkan persyaratan khusus yaitu kepemilikan status badan hukum berupa CV atau PT bagi kategori Early Stage maupun High Growth.

“Selain pemerataan kesempatan yang lebih adil pada masing-masing kelompok, kepesertaan tahun ini juga akan jauh lebih akuntabel baik dari segi administratif maupun strategi pengembangan usaha yang diajukan. Sehingga nantinya penerima manfaat program ini betul- betul tepat sasaran”, terang Hanifah Makarim.

Dari jumlah total pendaftar dalam open submission, akan dijaring menjadi 1.000 peserta yang berkesempatan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Peserta yang lolos diwajibkan menyiapkan pitch deck yang menarik dan informatif untuk dikurasi tim ahli.

Selama proses kurasi dan seleksi, FSI selalu melibatkan para ahli subsektor kuliner seperti chef, praktisi kuliner, business development perusahaan, dan investor terkait pengembangan bisnis model usaha peserta.

Nantinya, peserta yang masuk seleksi 100 besar berhak untuk mengikuti Demoday dan berkesempatan mengikuti direct mentoring, business coaching, akses permodalan, sekaligus pemasaran. Sedangkan pada aspek jenis pendanaan, FSI menawarkan beberapa bentuk antara lain bank, equity, fintech, profit sharing dan lembaga pinjaman lainnya.

“Penyelenggaraan FSI tahun ini masih akan mengikuti standar protokol kesehatan yang ketat sejak Kick Off program hingga Demoday nanti,” kata Hanifah Makarim. (red/pen)

Bappenas-Kemendikbudristek-Kemenkeu Susun Prioritas Pendidikan Indonesia di 2022

Penulis
Jalaludin Rummi
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Keuangan membahas prioritas pendidikan Indonesia dalam Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan Rencana Kerja dan Prioritas Kemendikbudristek Tahun 2022 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Gedung Bappenas, Kamis (27/5). Sejumlah isu penting dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, baik yang dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, hingga pembiayaan pendidikan dalam bentuk dana abadi pendidikan.

“Bappenas ingin memastikan pemenuhan mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen, serta memastikan pemanfaatan anggaran pendidikan secara tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar pembangunan di bidang pendidikan, yaitu peningkatan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan. Ada kementerian yang meningkat senilai Rp 1,7 Triliun kalau dijumlahkan semua, sementara Kemendikbud turun Rp 8,5 Triliun, Kemenristek juga turun. Jadi ini saya kira perlu kita dudukkan terkait dengan ini, coba telusuri supaya kita bisa dapat mendudukkan kembali postur 20 persen tersebut,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat yang dihadiri secara luring oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim serta Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek M. Samsuri, juga Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dan Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka.

Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik menunjukkan pembangunan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang relatif baik, ditandai oleh peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang, yakni SD/MI/sederajat 106,32 persen, SMP/MTs/sederajat 92,06 persen, SMA/SMK/MA/sederajat 84,53 persen, dan PT 30,85 persen. Namun, layanan pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia, ditandai adanya kesenjangan partisipasi pendidikan baik antarwilayah maupun antarstatus sosial-ekonomi keluarga. Kesenjangan antarwilayah paling tajam terjadi di Papua dan di daerah-daerah padat penduduk seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai contoh, APK SMA/sederajat di Jawa Barat sebesar 78,26 persen (di bawah rata-rata nasional sebesar 84,53 persen), di Kabupaten Ciamis sudah mencapai 116,79 persen, sementara di Kabupaten Sumedang masih sangat jauh tertinggal, yakni 54,58 persen.

Dalam konteks status sosial-ekonomi keluarga, APK pada jenjang menengah anak-anak usia sekolah (16-18 tahun) dari keluarga tidak mampu atau 20 persen termiskin meningkat sangat tajam, dari 34,82 persen pada 2010, menjadi 71,35 persen pada 2020. Sedangkan, APK pada jenjang yang sama anak-anak usia sekolah dari keluarga mampu atau 20 persen terkaya meningkat dari 82,81 persen menjadi 92,96 persen pada periode yang sama. Selama satu dekade, terjadi penurunan kesenjangan partisipasi di antara keluarga termiskin dan keluarga terkaya, dari semula 47,99 poin menjadi 21,61 poin. Ini merupakan pencapaian signifikan dalam pembangunan pendidikan yang menunjukkan bahwa layanan pendidikan makin inklusif. Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan inklusivitas dan kualitas pendidikan Indonesia, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi syarat mutlak. “Bahwa seyogianya semua anggaran-anggaran yang dikategorikan untuk pendidikan 20 persen itu, ada semacam clearing house-nya di Kementerian Pendidikan sehingga apakah itu dapat dikatakan terkategori atau terklasifikasi sebagai anggaran pendidikan. Mas Menteri sedang menyiapkan Peraturan Presiden terkait dana pendidikan ini, saya kira itu bagus, menjadi basis untuk pengalokasian biar kita tidak misleading. Dengan demikian, istilah 20 persen benar-benar program yang diinginkan, sebagaimana yang didemonstrasikan Mas Menteri di Sidang Kabinet, bisa berjalan,” tegas Menteri Suharso.

Struktur penduduk Indonesia masih didominasi kelompok masyarakat berpendidikan rendah. Dari total penduduk sebanyak 270 juta, terdapat sebanyak 199,4 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan pada setiap jenjang, yaitu sebesar 61,41 persen baru menamatkan SMP atau lebih rendah dan bahkan tidak tamat SD, sebesar 29,1 persen menamatkan jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/sederajat), dan hanya 9,49 persen saja yang menamatkan jenjang pendidikan tinggi. Melalui berbagai kebijakan dan program, antara lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP-Kuliah, pemerintah terus berupaya meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, hingga menjangkau penduduk yang tinggal daerah 3T (terdepan, tertinggal, termiskin) dengan menyediakan sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan secara memadai.

Sementara itu, kualitas pendidikan belum membaik, tercermin pada Program for International Student Assessment atau PISA yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa-siswa Indonesia masih jauh di bawah standar, yaitu matematika (379), membaca (371), dan sains (396). Maka, upaya peningkatan kualitas pendidikan perlu terus dilakukan mulai dari peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam proses belajar-mengajar, dan penyediaan sumber-sumber pembelajaran yang bervariasi. Selain itu, perlu pengembangan metode assesment sebagai pengganti dari Ujian Nasional yang telah ditiadakan sejak 2020 sehingga peta kualitas pendidikan dapat tergambar secara komprehensif.

Pada jenjang pendidikan tinggi, daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas inovasi, pengembangan riset, dan publikasi ilmiah. Kebijakan terobosan seperti Merdeka Belajar – Kampus Merdeka perlu diperkuat, menyasar berbagai aspek pembangunan pendidikan mulai dari penerimaan siswa baru, proses dan assesment pembelajaran, penjaminan mutu, pengelolaan bantuan pendanaan, peningkatan kompetensi pendidik, pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, hingga kebijakan terkait pendidikan vokasi dan keterampilan. Kementerian PPN/Bappenas menegaskan kebijakan tersebut harus diterjemahkan melalui aktivitas-aktivitas nyata dan terukur yang mengarah pada perbaikan kualitas pendidikan untuk meningkatkan capaian nilai PISA secara signifikan sekaligus meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global dalam inovasi dan kreasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tingkatkan Produktivitas Pertanian, PLN Ajak Petani Bali Alih Teknologi dari Diesel ke Mesin Listrik

Penulis
Andik Irwanto
-
Tingkatkan Produktivitas Pertanian, PLN Ajak Petani Bali Alih Teknologi dari Diesel ke Mesin Listrik

SuaraPemerintah.id – Perusahaan Listrik Negara (PLN) UID Bali mengajak petani beralih dari mesin berteknologi diesel menjadi teknologi mesin berbasis listrik untuk lebih meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang selama pandemi Covid-19 mampu bertahan dan menyokong ekonomi Bali. Potensi Bali untuk membangkitkan perekonomian melalui sektor pertanian sangat besar.

Hal ini diungkapkan oleh GM PLN UID Bali, I Wayan Udayana, di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Kamis, 27 Mei 2021.

“Guna mendorong peningkatan produktivitas pelaku usaha di sektor pertanian inilah, kami mengembangkan program electrifying agriculture yang memudahkan masyarakat dalam mengakses listrik,” katanya.

Saat ini masyarakat Bali, khususnya sektor pariwisata, masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun sektor lain, semisal pertanian, mampu bertahan dan menyokong ekonomi Bali.

“Manfaat teknologi mesin berbasis listrik itu selain peningkatan produktivitas, juga efisiensi biaya produksi serta lebih ramah lingkungan. Tinggal mengalihkan mesin penggilingan, mesin pompa air irigasi, dan sebagainya ke mesin berbasis listrik,” katanya.

Udayana mengatakan potensi Bali untuk membangkitkan perekonomian melalui sektor pertanian sangat besar. “Hingga April, sebanyak 159 pelanggan telah menikmati program pertanian berdaya listrik,” katanya.

“Program itu antara lain untuk kebutuhan pengairan atau irigasi, penggilingan padi, dan penggunaan inovasi lainnya seperti lampu UV untuk menstimuli pertumbuhan tanaman,” katanya.

Ia juga menjelaskan, di masing-masing daerah memiliki potensi pengembangan program pertanian berdaya listrik ini.

“Misalnya saja di Kabupaten Jembrana dan Buleleng masih banyak petani yang menggunakan pompa air diesel untuk pengairan. Sedangkan di selatan Bali, masih banyak penggilingan padi yang menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar yang tidak ramah lingkungan,” kata dia.

Secara terpisah, salah satu petani holtikultura bersama kelompoknya di Songan Kintamani, Kadek Ruma, mengatakan, “Kami saat ini mengikuti teknologi terbaru yakni memanfaatkan mesil dengan listrik untuk pengairan, kami menyadari solar dan oli yang digunakan untuk mesin diesel yang kami gunakan sebelumnya dapat mencemari danau.”

I Kadek Sinar Suryaditya, pengusaha beras dari Tabanan, mengaku selama ini memerlukan biaya BBM jenis solar untuk mesin penggilingan padinya sebesar Rp15 juta setiap bulan dan setelah beralih ke mesin berbasis listrik, dia menghemat sekitar Rp2,5 juta.

“Selain itu hasilnya lebih baik, karena RPM atau perputaran mesinnya lebih stabil jika dibandingkan dengan yang diesel,” kata dia.

Pemilik usaha budidaya buah naga, Gede Wahyu, turut memanfaatkan program pertanian berdaya listrik dengan memasang sekitar 500 lampu pada lahan 1 Hektare miliknya.

“Pemasangan lampu ini untuk merangsang pertumbuhan bunga pada tanaman buah naga, sehingga pada Mei-September yang biasanya tidak musim buah naga, berkat lampu ini tetap bisa menghasilkan buah naga,” katanya.

PLN UID Bali telah melaksanakan penandatanganan kerja sama yakni dengan Bank BRI dan Bank Mandiri untuk mendukung para pelaku usaha memperoleh pembiayaan dalam program electrifying agriculture.

Tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pemberdayaan SDM pertanian melalui dukungan listrik dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi. Tentunya program ini merupakan bagian dari semangat transformasi PLN untuk meningkatkan pelayanan listrik yang lebih mudah, terjangkau, dan andal untuk masyarakat Bali. (red/pen)

PLN Bersinergi dengan Pemprov Sumsel Wujudkan 100% Desa Berlistrik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Melalui sinergi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), PLN optimistis wujudkan seluruh desa di provinsi tersebut segera terlistriki.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, Wiluyo Kusdwiharto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru di Palembang (24/5).

“Kami memohon dukungan dari Bapak Gubernur dalam mengupayakan 100 persen Desa di Sumatera Selatan dapat segera terlistriki,” kata Wiluyo.

Dirinya juga menyampaikan, sebanyak 15.000 jiwa pada 7 (tujuh) desa yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Banyuasin dan Muara Enim mulai menikmati aliran listrik dari PLN. Diketahui, terdapat beberapa sentra tambak udang yang berada di wilayah tersebut dan diharapkan listrik dapat ikut mendorong usaha dan perekonomian setempat.

“Pada akhir Juni 2021, PLN juga megupayakan Desa Danau Gerak, Desa Plakat dan Desa Tanjung Tiga yang terletak di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim juga akan menikmati listrik dan kami juga mengundang kesediaan Bapak Gubernur dapat hadir dalam peresmiannya,” tambah Wiluyo.

Pada kesempatan yang sama, Wiluyo juga menyampaikan, pihaknya tengah membangun kabel laut bertegangan 150 kilo volt (kV) yang akan memasok listrik dari Sumatera Selatan ke Pulang Bangka. Menurutnya, hal ini dilakukan guna memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Bangka yang sebesar 170 Mega Watt (MW). Dirinya pun mengharapkan dukungan dari Gubernur Sumsel akan pembangunan tersebut terkait perizinan dan pembebasan lahan.

“Kebutulan di Sumsel ini listriknya berlebih maka kita akan kirim ke Provinsi Bangka mengingat disana memiliki potensi perikanan yang luar biasa dan membutuhkan pasokan listrik. Saat ini PLN sedang kontruksi kabel laut, kami mohom izin dan dukungannya dari Bapak Gubernur semoga dapat berjalan lancar,” jelas Wiluyo.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengucapkan terima kasih dan mendukung atas usaha yang dilakukan oleh pihak PLN untuk mengaliri listrik bagi masyarakat, mengingat Sumsel memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga dapat terkelola dengan listrik yang tersedia.

Dirinya juga mengatakan bahwa sebelumnya masyarakat menggunakan genset atau mesin diesel guna memenuhi kebutuhan listrik, bahkan petambak udang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sendiri sehingga menelan biaya cukup mahal.

“Jaringan listrik disana sangat dibutuhkan karena para petambak udang disana terbebani biaya listrik, bukan pakan. Kenapa mereka cuma berani panen 70 hari dan tidak berani 110 hari, hal itu karena biaya yang cukup mahal, dengan adanya listrik tentu panennya akan memiliki bobot yang baik,” ucapnya.

“Saya dan jajaran siap bersinergi dengan pihak PLN sehingga dapat mewujudkan Desa di Sumsel ini teraliri listrik 100 persen,” tutupnya.

Perkuat Integritas dan Layanan Publik, KKP Ikuti Survei Penilaian Integritas oleh KPK

Penulis
Andik Irwanto
-
Perkuat Integritas dan Layanan Publik, KKP Ikuti Survei Penilaian Integritas oleh KPK

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat budaya integritas untuk mencegah korupsi dan meningkatkan layanan publik. KKP menyambut baik kegiatan survei ini karena membantu pihak inspektorat dalam melakukan pengawasan di internal kementerian.

Hal ini dikatakan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) KKP Muhammad Yusuf dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Pihaknya  menyebutkan bahwa ini kali kelima KKP mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di institusi pemerintah.

“KKP aktif mengikuti survei mulai kegiatan ini pertama kali digelar tahun 2015. Bahkan KKP selalu menjadi piloting survei ini,” ujar Irjen KKP Muhammad Yusuf.

Peserta SPI terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mulai tahun lalu, SPI digelar secara elektronik seiring terjadinya pandemi.

Metodologi survei melibatkan pegawai internal instansi pemerintah, pengguna layanan, serta narasumber ahli. Yusuf menjelaskan, KKP menyambut baik kegiatan survei ini karena membantu pihak inspektorat dalam melakukan pengawasan di internal kementerian.

Kegiatan itu, ujar dia, juga mendorong kementerian memberikan layanan prima ke stakeholder kelautan dan perikanan.

Bahkan untuk tahun ini, lanjutnya, KKP meningkatkan sampling survei dari yang tadinya hanya dua atau tiga eselon menjadi seluruhnya, yang dinilai menunjukkan komitmen KKP dalam memerangi praktik korupsi di tubuh kementerian.

Lebih jauh Yusuf memaparkan, sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini telah dilaksanakan pembangunan zona integritas pada 117 unit kerja lingkup KKP. Sistem integritas yang dibangun mulai dari manajemen risiko, pengaduan dan whistle blower system, serta keterbukaan informasi publik.

Kemudian ada program pengendalian gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, pelaporan harta kekayaan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting partner.

Di samping itu, penggunaan teknologi informasi juga digencarkan oleh KKP untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan prosesnya menjadi lebih transparan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong penuh peningkatan pengawasan di internal kementerian, salah satunya dengan melibatkan tim Inspektorat Jenderal dalam setiap pelaksanaan program kerja yang ada di KKP.

Sementara itu, hasil Survei Penilaian Integritas akan disampaikan pada akhir tahun 2021, setelah penyelenggara melakukan pengambilan data primer, mengolah data, melakukan analisis, dan membuat laporan untuk masing-masing peserta. (red/pen)

Indonesia Punya Potensi Besar di Sektor Sport Tourism

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida menyatakan bahwa Sport Tourism menjadi isu besar olahraga saat ini, baik dari perspektif kepariwisataan maupun dari perspektif olahraga sebagai komoditas industri olahraga.

Lebih lanjut, Shuida menyatakan bahwa, olahraga bahari dan olahraga petualangan menjadi salah satu olahraga yang paling diminati oleh wisatawan lokal dan wisatawan manca negara. Karenanya, dia meminta semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam mengembangkan potensi pariwisata nasional.

“Sangat penting untuk dapat membangun kolaborasi antar semua pemangku kepentingan terkait, lintas kementerian, Pemerintah Daerah, swasta, dan bahkan komunitas masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata dan sports tourism kita,” ujarnya pada Sosialisasi Panja RUU Perubahan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada Kamis (27/5).

Dihadapan ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), Hayono Isman, Nyoman Shuida juga menyampaikan bahwa KORMI memiliki posisi yang strategis untuk menjadi katalisator keterlibatan semua pihak tersebut secara sinergis, untuk dapat mengoptimalkan olahraga rekreasi bagi kesejahteraan sekaligus bagi kesehatan masyarakat secara luas.

“Untuk itu perlu perlibatan sedini mungkin KORMI, tidak hanya dalam pelaksanaan namun juga bersama-sama dengan Pemerintah ikut memberikan sumbang saran dalam pengambilan keputusan, sebagaimana KORMI telah terlibat selama ini dalam penyusunan RUU Perubahan UU No. 3 tahun 2005 tentang SKN,” imbuh Deputi Nyoman Shuida.

Nyoman Shuida mengatakan, kedepan KORMI dituntut untuk tidak hanya konsisten namun juga dapat memberikan peran lebih dengan trobosan-trobosan yang kreatif memberikan kontribusi terhadap pembangunan keolahragaan nasional secara luas.

Kegiatan yang merupakan inisiasi KORMI ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. Indroyono Soesilo, yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, juga banyak terlibat dalam mendukung pengembangan olahraga bahari dan olahraga petualangan.

Dalam sambutannya, Indroyono Soesilo menyampaikan betapa besar peluang dan potensi Indonesia dalam olahraga bahari dan olahraga petualangan, yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan olahraga dan kesejahateraan masyarakat secara luas.

Terkait dengan hal tersebut, Hayono Isman selaku ketua KORMI dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa sangat penting mensinkronkan seluruh organisasi olahraga masyarakat, dan bersama-sama untuk memberikan sumbang saran dalam penyusunan RUU Perubahan UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN.

Muhammad Khadafi sebagai Anggota DPRI Komisi X, yang juga sebagai Panja revisi RUU tersebut, sangat menyambut baik perlibatan KORMI serta rencana bergabungnya olahraga bahari dan olahraga petualangan ke KORMI agar dapat lebih sinergis untuk mampu memanfaatkan peluang memajukan olahraga bahari dan olahraga petualangan.

KKP Amankan Pelaku Sport Fishing Ilegal Asal Malaysia di Perairan Sebatik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono semakin menunjukkan ketegasannya dalam menindak praktik ilegal di laut Indonesia. Yang terbaru, aparat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengamankan sejumlah Warga Negara Malaysia yang melakukan aktivitas sport fishing secara ilegal di perairan laut Sebatik pada Rabu (26/5/2021).

“Ini praktik sport fishing ilegal yang dilakukan di perairan kita. Para pelaku menggunakan alat tangkap pancing joran,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar.

Antam menjelaskan bahwa para pelaku yang berjumlah 9 orang menggunakan speed boat dengan nomor TW 6545/6R yang diduga berasal dari Tawau (Malaysia). Setelah terdeteksi oleh patroli Rigid Inflatable Boat (RIB) Stasiun PSDKP Tarakan, para pelaku mencoba untuk kabur dengan memacu kecepatan tinggi, namun berhasil dilumpuhkan pada posisi koordinat 03˚57,231′ LU – 118˚10,569′ BT.

“Ada delapan WNA Malaysia dan satu orang berpaspor Indonesia,” jelas Antam.

Lebih lanjut Antam menjelaskan bahwa seluruh pelaku telah diserahkan (ad hoc) ke Satwas SDKP Nunukan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Saat ini kami sedang lakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap para pelaku,” ujar Antam.

Penangkapan kapal ilegal dari Tawau Malaysia ini menambah panjang daftar kapal ikan yang ditangkap oleh Ditjen PSDKP KKP. Sebelumnya, KKP telah menangkap 92 kapal yang terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 22 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia dan 16 kapal berbendera Vietnam). KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing) seperti bom ikan, setrum maupun racun.

Kemdikbudristek: Program D2 Fast Track Kurangi Pengangguran SMK

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyatakan program Diploma 2 (D2) Fast Track/Jalur Cepat bisa mengurangi angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Lewat program itu, lulusan SMK akan diperkuat secara keterampilan teknis maupun nonteknis yang tepat sasaran dengan kebutuhan mitra industri.

“Kalau D2 Fast Track berhasil maka semakin banyak anak-anak SMK yang bisa BMW yaitu bekerja, melanjutkan studi, dan wirausaha. Insyaallah bisa mengurangi angka pengangguran lulusan SMK,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek, Wikan Sakarinto, dalam acara bincang pendidikan secara virtual, Kamis (27/5/2021).

Wikan menjelaskan SMK D2 Fast Track merupakan program link and match antara pendidikan vokasi dan industri dengan masa belajar total 4,5 tahun, yaitu 3 tahun di SMK ditambah 1,5 tahun (3 semester) di perguruan tinggi dan industri.

Kurikulum untuk program D2 Fast Track disusun bersama antara SMK, perguruan tinggi vokasi, dan mitra industri.

Wikan mengatakan, lulusan D2 ditargetkan menjadi operator atau teknisi sehingga masa belajar tidak terlalu lama. Industri juga akan diuntungkan karena bisa mendapatkan tenaga kerja secara cepat dengan keterampilan sesuai kebutuhan.

“Misalnya, welding atau pengelasan, kalau menunggu lulusan D3 terlalu lama karena butuh 3 tahun. Sekarang cukup 1 semester training di kampus, tapi selama 3 tahun di SMK sudah dilatih mengelas juga, jadi sudah ahli,” kata Wikan.

Siswa SMK D2 Fast Track mendapatkan keunggulan karena diajar oleh 3 guru sekaligus yaitu guru dari SMK, perguruan tinggi, dan industri. Dari sisi industri, penyusunan kurikulum bisa disesuaikan dengan harapan industri sehingga nantinya siswa SMK bisa langsung direkrut sebagai karyawan.

Menurut Wikan, program SMK-D2 Fast Track yang merupakan bagian dari program Kampus Merdeka Vokasi bertujuan memperkuat link and match antara pendidikan vokasi dan industri.

“Filosofi Kampus Merdeka di pendidikan tinggi adalah link and super match. Intinya kepuasan dan kebutuhan nyata dunia kerja seperti apa, kita supply,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengumumkan insentif berupa dana kompetitif dan dana padanan (matching fund) untuk kampus vokasi.

Bagi kampus yang bersedia membuka program SMK D2 Fast Track bersama dengan SMK dan industri bisa mengusulkan dana kompetitif.

Nadiem menargetkan dana kompetitif untuk 50 program studi (prodi) SMK D2 Fast Track dan 80 prodi program D3 menjadi Sarjana Terapan (D4), sedangkan dana padanan bisa dimanfaatkan oleh 59 kampus vokasi.

Antisipasi Banjir dan Puting Beliung, Kemsos Bentuk Dua KSB di Tulangbawang Barat

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial (Kemsos) membentuk kampung siaga bencana (KSB) sebagai kesiapan dan mitigasi untuk menghadapi bencana. Masyarakat di dua desa di Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung, diberikan pembekalan dan materi kebencanaan serta simulasi jika terjadi bencana.

Desa Panaragan dan Desa Udik dipilih jadi KSB, karena sering terjadi bencana angin puting beliung dan banjir akibat meluapnya Sungai Way Kanan dan Way Kiri.

Pembentukan dua KSB diresmikan Bupati Tulangbawang Barat, Umar Ahmad didampingi Kasubdit Kesiapsiagaan Mitigasi, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Iyan Kusmadiana, yang menyerahkan bantuan logistik senilai Rp 106 juta untuk mengisi dua lumbung KSB di masing-masing desa Rp 53 juta rupiah.

“Kemampuan teknis seperti ini tak sekadar diketahui oleh para relawan yang sudah tergabung, tetapi masyarakat harus lebih banyak lagi,” harap Umar Ahmad, pada keterangannya Kamis (26/5/2021).

Ke depan, bukan hanya di dua titik kawasan tersebut tapi semua wilayah harus menjadi kawasan siaga bencana.

Antusiasme mengikuti pelatihan berbasis masyarakat ditunjukkan warga Tubaba, mulai dari pemetaan wilayah, penyiapan skema evakuasi, pertolongan pertama, hingga pendirian posko pengungsian.

Untuk mitigasi bencana seperti ini baru pertama kali warga rasakan, sehingga mereka berharap ketika bencana banjir terjadi bisa menyiapkan sebaik mungkin.

“Kami minta dibimbing apalagi perlu tiga penunjang seperti dapur umum, tenda tenda, dan pelampung karena banyak yang tidak bisa berenang jangan sampai mau menolong tetapi relawannya tenggelam,” ujar Antoni, relawan KSB.

Dibentuknya dua KSB menambah jumlah di seluruh Indonesia menjadi 782 agar menjadi bekal bagi masyarakat, sekaligus meminimalisasi bencana banjir dan angin puting beliung yang datang tiba-tiba.

1...4,3224,3234,324...4,887Halaman 4,323 dari 4,887