Beranda blog Halaman 4324

PT PPI dan N Brothers Tandatangani Nota Kesepahaman Ekspor-Impor

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PPI dan N Brothers Pty Ltd (N Brothers) menandatangani nota kesepahaman secara virtual mengenai ekspor dan impor produk dan komoditi, pada Selasa (25/5/2021).

Penandatanganan nota kesepahaman ini dan pembukaan Kantor Perwakilan PPI di Australia, merupakan momentum yang baik sebagai aksi korporasi dalam rangkaian HUT PPI yang ke-18 pada Juni 2021.

PPI dan N Brothers berharap dapat menciptakan sinergi sesuai kompetensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan, saling menguntungkan dan untuk kepentingan umum.

Hadir pada kesempatan tersebut Duta Besar RI untuk Australia merangkap Vanuatu, Y Kristiarto S Legowo; Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Didi Sumedi; Managing Director N Brothers, Yeslam Alwaini dan Sales and Marketing Director N Brothers, Mohamad Rohmat, Atase Perdagangan RI di Australia, Agung Wicaksono; dan Ketua Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di Australia, Ayu Siti Maryam.

Dari pihak PPI, hadir Direktur Utama, Nina Sulistyowati; Direktur Komersial dan Pengembangan, Andry Tanudjaja; dan Direktur Operasi, Eko Budianto.

Eksistensi PPI ini juga tidak terlepas dari dukungan dan peran serta Kementerian Perdagangan RI, dalam hal ini Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional dan para-Duta Besar khususnya Dubes RI untuk Australia merangkap Vanuatu serta para–Indonesian Trade Office Promotion Center (ITPC) di seluruh dunia dalam memberikan kesempatan kepada PPI sebagai BUMN perdagangan di Indonesia.

Kristiarto mengucapkan selamat kepada PPI yang merupakan salah satu BUMN, dan N Brothers, salah satu perusahaan yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di Australia.

Kedutaan Besar RI di Canberra dan bersama-sama seluruh perwakilan RI di Australia senantiasa menjalin kerja sama yang erat dengan Kementerian Perdagangan RI untuk mendukung setiap upaya Indonesia meningkatkan ekspor ke Australia melalui berbagai fasilitas yang dilakukan.

“Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari fasilitas yang dilakukan oleh suatu perwakilan RI dalam memfasilitasi para pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Australia,” ujar Kristiarto dalam keterangan Kamis (27/5/2021).

“Saya yakin PPI sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri dan internasional dapat memanfaatkan pasar yang begitu besar di Australia melalui kolaborasi dengan N Brothers yang berada di Australia. Kolaborasi ini tentunya kita harap dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Australia, dan peluangnya memang besar. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan kemaslahatan bagi bangsa yang kita cintai ini,” ujar Kristiarto.

Dorong Pemerataan Ekonomi, Kemendes PDTT Fokus Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia mengadakan Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021 pada Kamis (27/5) di Jakarta.

Kegiatan Forkasi tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi ketransmigrasian terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi Tahun 2021 dan usulan program Tahun 2022.

Adapun tema yang diusung dalam Forum Komunikasi Regional II tersebut yaitu “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mendukung SDGs Desa”.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam arahannya pada Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II mengatakan bahwa hingga tahun 2024 akan fokus pada program yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Salah satunya terkait pembenahan atau revitalisasi kawasan transmigrasi.

Dikatakan oleh Gus Menteri, revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di 152 kawasan transmigrasi akan dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, ekonomi, pengembangan sosial budaya transmigrasi di kawasan transmigrasi.

“Penekanan kita hingga 2024 terkait dengan tramsmigrasi adalah revitalisasi. Tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan bahwa jika dikemudian waktu masih ada penempatan, hal itu dalam rangka memenuhi kuota-kuota yang sudah ada karena hampir ada sekitar 3 ribu kuota yang di kelola dan terus berjalan hingga tahun 2024.

“Tetapi prinsipnya, bahwa itu bukan penambahan kawasan transmigrasi baru. Ini betul-betul saya tekankan karena menjadi arah RPJMN kita Supaya pertumbuhan dan pemerataan dicapai terlebih dahulu,” katanya.

Gus Menteri berharap transmigrasi betul-betul menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang tentunya juga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bisa diwujudkan

Kementan: Distribusi Pupuk Subsidi Berbasis eRDKK

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan jika distribusi pupuk subsidi ke berbagai daerah didasarkan pada elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) yang telah disusun oleh petani sendiri dari tingkat bawah.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menuturkan, eRDKK ada salah satu kunci distribusi pupuk subsidi berlangsung tepat sasaran.

“eRDKK ini disusun oleh kelompok tani sesuai dengan kebutuhan mereka yang diverifikasi berlapis hingga tingkat provinsi. Kelompok tani memiliki peran penting agar eRDKK ini agar validitasnya terjaga,” katanya.

Mentan SYL menjelaskan, pihaknya selalu memberi perhatian serius dalam hal kuota dan distribusi pupuk subsidi. Ia tahu betul betapa pentingnya pupuk bagi keberlanjutan produktivitas sektor pertanian.

“Maka, setiap tahun alur distribusi pupuk subsidi selalu kami perbaiki mekanismenya. Hal utama adalah data yang valid agar distribusi berjalan lancar,” tuturnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menerangkan hal sama. Menurutnya, basis distribusi pupuk subsidi adalah kebutuhan petani yang diinput dalam sistem eRDKK dan telah diverifikasi ketat.

“eRDKK ini merupakan basis untuk distribusi pupuk subsidi. Kami memberi perhatian lebih pada pupuk subsidi karena kami sadar betul karena pupuk ini bagian dari manajemen budidaya pertanian kita. Keberadaannya amat dibutuhkan oleh petani,” ujarnya.

Dikatakannya, pupuk subsidi juga menjadi indikator penting bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian. “Melalui eRDKK ini menerima pupuk subsidi itu berdasarkan NIK. Jadi presisi data penerima pupuk subsidi ini bisa dipercaya. Ini juga bagian dari akuntabilitas,” paparnya.

Direktur Pupuk dan Pestisida, Muhammad Hatta berharap pada penyusunan eRDKK untuk kuota tahun depan agar dapat diperhatikan dengan baik oleh petani dan kelompok tani sebagai pengusul.

Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya selalu ada saja keluhan data pengajuan pupuk subsidi tak terinput dalam e-RDKK. Hatta tak ingin untuk alokasi pupuk subsidi tahun depan hal itu terjadi lagi.

“Kita samakan persepsi setiap tahapan mulai dari perencanaan, penyaluran, distribusi, monitoring, verifikasi, validasi dan lainnya,” ucapnya.

Hatta menjelaskan kriteria penerima pupuk subsidi, yang mana petani harus tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem eRDKK, menunjukkan KTP, mengisi form penebusan dan memiliki luas lahan dua hektare per musim tanam.

“Tata kelola pupuk subsidi dibagi ke dalam ke beberapa bagian, yakni perencanaan, pengadaan dan penyaluran, supervise, monitoring dan pengawasan dan pembayaran,” ujarnya

KKP Gelar Diklat bagi 30 Calon Penyidik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 30 calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan akan mengikuti diklat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penambahan jumlah penyidik ini ditujukan untuk memperkuat pemberantasan illegal fishing oleh KKP di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono .

“Ini sejalan dengan komitmen Bapak Menteri Trenggono untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk terwujudnya kelestarian sumber daya sebagai salah satu pilar penting ekonomi biru,” kata Antam Novambar, Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Antam menjelaskan bahwa sebanyak 30 calon PPNS Perikanan akan mengikuti ‘Diklat Pembentukan PPNS Perikanan Reguler Tahun 2021’ yang bertempat di Diklat Reserse Mega Mendung Bogor, Jawa Barat.

Diklat pembentukan ini sendiri merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

“Selain dari UPT PSDKP, juga ada peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan daerah,” katanya.  Lebih lanjut, Antam menjelaskan bahwa diklat yang diselenggarakan pada 25 Mei 2021 hingga 23 Juli 2021 dilaksanakan dengan menerapkan 400 jam pelajaran secara tatap muka.

Tentunya, dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Sementara itu, Plt Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji menyampaikan bahwa Ditjen PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan penanganan tindak pidana perikanan baik melalui penambahan jumlah PPNS maupun peningkatan kualitas PPNS.

Nugroho juga berharap agar para calon PPNS ini dapat mengikuti dinamika hukum khususnya di masa pandemi ini.

“Penyidik saat ini dituntut memiliki kemampuan yang lebih dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, karena selain tatap muka, mereka juga dituntut dapat melakukan pemeriksaan secara virtual. Ini tentu tantangan tersendiri,” ucap Nugroho.

Selain itu, dirinya juga menuturkan bahwa dinamika hukum yang berkembang cepat juga memerlukan kemampuan adaptasi cepat dari penyidik.  Sampai saat ini, KKP telah memiliki 525 PPNS Perikanan yang tersebar di berbagai lokasi penugasan, di antaranya 91 orang bertugas di pusat, 182 berada di UPT PSDKP, dan 252 berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Peran para PPNS ini pun cukup sentral dalam berbagai penanganan kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.

Sepanjang 2021, KKP telah menangani 91 kasus tindak pidana perikanan dengan rincian, 33 kasus dalam tahap penyidikan, 16 kasus telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut, delapan kasus telah diserahkan berkas dan tersangka kepada Jaksa Penuntut (tahap II), 27 kasus dalam proses persidangan dan tujuh kasus telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap.

Temanggung dan Klaten Lengkapi Opini WTP di Jateng

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan prestasi ini cukup membanggakan karena merupakan kali kesembilan mendapatkan WTP.

Dengan capaian angka 92,41 persen menjadikan Kabupaten Temanggung menempati posisi tertinggi se-Jateng. Angka tersebut di atas rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah, yakni 80 persen dan di atas rata-rata nasional 75,60 persen.

Piagam Opini WTP diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Temanggung HM Al Khadziq bersama Ketua DPRD Yunianto yang juga turut hadir Sekda Hary Agung Prabowo, di Kantor Pewakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa (25/5/2021).

“Kita bersyukur Kabupaten Temanggung hari ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK berturut-turut untuk kesembilan kalinya. Ini prestasi Pemkab, DPRD, juga semua aparat Pemkab Temanggung, bahkan semua Pemerintah Desa. Ini adalah kerja kolektif seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung, serta dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,” kata Bupati Khadziq.

Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mendapatkan Opini WTP Tahun Anggaran 2020, yang merupakan penghargaan kali ketiga berurutan sejak 2018. Penghargaan diserahkan kepada Bupati Klaten Sri Mulyani.

Ditemui usai acara, Bupati Sri Mulyani menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Pencapaian tersebut diraih berkat semangat seluruh ASN dan jajaran legislatif di Kabupaten Klaten.

“Alhamdulillah tahun 2020 Pemkab Klaten bisa mempertahankan opini WTP. Pencapaian tersebut diraih berkat semangat seluruh ASN dan jajaran legislatif di Kabupaten Klaten. Saya berharap semoga capaian WTP tersebut dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali menuturkan, opini tersebut bukan merupakan hadiah dari BPK, akan tetapi hasil kerja keras pemerintah daerah dan koordinasi, serta komunikasi yang baik dengan DPRD di kabupaten/ kota masing-masing.
Dikatakan, ada delapan gelombang yang diberi opini WTP. Dan hari itu adalah pemberian yang terakhir, di mana ada lima kabupaten/kota yang mendapatkan opini WTP, yakni Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Kabupaten Klaten, sehingga total menjadi 35 kabupaten/ kota se-Jateng.

Ayub menyebut, setiap tahun kepala daerah harus membuat laporan pertangungjawaban keuangan daerah yang kemudian dilaporkan kepada DPRD yang dalam bentuk APBD. Namun, sebelumnya laporan tersebut harus disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan keuangan, dan sesuai undang-undang harus diberikan opini.

Opini itu berdasarkan empat hal, yaitu harus sesuai standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.

Presiden Jokowi: Tidak Akan Toleransi Penyelewangan Anggaran

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena lembaga itu amat penting demi menjamin tercapainya tujuan pemerintah dalam berbagai program terutama yang berkaitan dengan belanja anggaran.

Jokowi meminta, setiap satu rupiah uang negara harus dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efesien. Pengelolaan anggaran yang taat prosedur, katanya, memang penting, tetapi lebih penting dari itu ialah tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

“Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif dan efisien, yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya; ini yang banyak kita lupa: yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya,” kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021.

Jokowi menekankan komitmennya untuk tidak akan menoleransi penyelewengan anggaran. Apalagi saat ini di masa pandemi COVID-19 banyak anggaran terkuras untuk sektor penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

“Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewangan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semua sedang bekerja keras,” kata Kepala Negara.

Jokowi mengingatkan lagi tentang tahun 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Ia memberi gambaran pada kuartal pertama 2021, ekonomi sudah mulai tumbuh meski minus 0,74 persen. Pemerintah sudah menggelontorkan uang sebanyak Rp700 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi, dan karenanya, anggaran sebesar itu harus tepat sasaran.

“Target kita di kuartal II melompat jadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang,” ujarnya.

Kemensos Dorong Pelayanan PPKS Agar Semua Dapat Mengakses Tanpa Terkecuali

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial RI mendorong pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk penyandang disabilitas sensorik.

“Saya percaya di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini saat meninjau Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Mahatmiya di Bali, Kamis (27/5/2021) pagi.

Mensos mengatakan, Balai yang merupakan multilayanan bisa berfungsi efektif dan semua bisa mengakses layanan sosial tanpa kecuali, sehingga pemerlu layanan tidak harus keluar daerah.

“Coba seandainya ada keluarga di sekitar sini pemerlu layanan, tapi bukan tusi-nya balai, apakah harus ke daerah lain. Pastinya orang tuanya nggak bakal mau, apalagi keluarganya termasuk kurang mampu,” tandas Mensos.

Mendukung kemandirian, agar Balai membuat keterampilan dengan terobosan baru yang  membuat seseorang mampu menghidupi dirinya, tanpa membebani keluarga telebih orang lain.

Suatu proyek berhasil jika balai mampu membuat seseorang mandiri, mengajarkan anak-anak mampu menggunakan alat bantu untuk mandiri, khusus bagi tunanetra.

“Ke depan, tentu saya ingin membuka wawasan baru, bagaimana mereka diajarkan dan diorientasi langsung di lapangan sesuai kehidupan normal,” ungkap Mensos.

Setiap manusia diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Tuhan, sehingga perlu upaya memaksimalkan kelebihan yang diturunkan tersebut dengan kemauan kuat.

“Mari semua kita memaksimalkan kelebihan yang diturunkan kepada kita. Tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin asal mau,” tandas Mensos.

Kunjungan Mensos ke Balai Mahatmiya di Bali menandaskan bahwa negara hadir, sekaligus memastikan pelayanan berjalan dengan baik bagi para pemerlu layanan.

Kempupera Dukung Pembangunan Papua Youth Creative Hub

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) mendukung pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda asli Papua atau Youth Creative Hub.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW Kempupera, Manggas Rudy Siahaan, mengatakan, Youth Creative Hub sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk itu Kempupera secara penuh mendukung program tersebut.

“Pembangunan Papua Youth Creative Hub dan Asrama Mahasiswa Nusantara diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta mendongkrak daya saing dan demi terwujudnya Keadilan Sosial di Pulau Papua,” kata Manggas Rudy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Selain itu perlu adanya dukungan infrastruktur pendukung lain untuk mengoptimalkan Papua Youth Creative Hub dan Asrama Mahasiswa Nusantara, seperti air bersih, listrik, dan jaringan internet.

“Mewujudkan hal itu perlu adanya kolaborasi, kerja sama dan komitmen dari dan antar kementerian/lembaga (K/L) di Pemerintah Pusat,” ujar Manggas Rudy.

Dia mengatakan, pemerintah daerah turut berperan untuk mengoptimalkan program pembangunan dan pengembangan Infrastruktur untuk golongan kaum muda tersebut, terutama terkait kelembagaannya.

Jarak sekolah yang berada jauh di wilayah perkotaan dan tidak dilengkapi dengan asrama mengakibatkan biaya untuk menempuh pendidikan tinggi.

Asrama mahasasiwa nusantara dapat diterapkan pada tingkat pendidikan menengah sehingga bisa menekan biaya pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

“Ke depan, Papua sangat bergantung pada generasi mudanya. Namun kondisi saat ini terkait dengan kualitas SDM masih rendah dan kualitas pendidikan belum merata. Tantangan lainnya adalah masih kurangnya akses pada peningkatan kreativitas,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW Kempupera.

Tantangan tersebut menurut dia perlu dilakukan secara bersama seluruh stakeholder. Hal ini penting dilakukan mengingat Papua merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia.

Ungkap Strategi Jitu, Dirut Bank Banten Dorong Akselerasi Transformasi Digital

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten/BEKS) terus menunjukkan eksistensinya. Sebelumnya, perseroan telah mencanangkan budaya perusahaan baru yaitu TRUST pada Rabu (19/5). Kini, bank kebanggaan masyarakat Banten tersebut tengah mengakselerasi penerapan perbankan digital.

Upaya digitalisasi Bank Banten tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin pada Webinar Kebangkitan Nasional dan Peran Alumni UIN yang dihelat bersamaan dengan pelantikan Pengurus Ikatan Alumni UIN (IKALUIN) Syarif Hidayatullah periode 2020-2024, Sabtu (22/5). Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas secara berurutan turut menyampaikan keynote speech dan sambutan.

Selanjutnya, Agus kembali menegaskan pentingnya akselerasi transformasi digital Bank Banten pada kesempatan Talkshow Jawara TV Kominfo Provinsi Banten yang dipandu langsung Kepala Dinas Kominfo Banten Eneng Nurcahyati bersama Guru Besar Akuntansi Untirta Prof. Dr. Tubagus Ismail selaku narasumber. Pada kedua kesempatan terpisah tersebut, Agus memaparkan strategi jitu perseroan untuk mengawal strategic turnaround Bank Banten yang salah satunya melalui rekayasa ulang proses bisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

“Saat pandemi Covid-19, kebutuhan terhadap layanan digital semakin meningkat. Oleh karena itu, Perseroan membutuhkan keandalan sistem teknologi informasi untuk mendukung daya saing dan memenuhi kebutuhan nasabah. Pada tahun 2021, fokus Perseroan di bidang teknologi informasi adalah penguatan kapabilitas organisasi menuju perbankan digital dan sistem pembayaran yang terintegrasi,” tutur Agus.

“Adapun inisiatif yang tengah dilakukan antara lain adalah pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perbankan secara menyeluruh dan berkelanjutan; melengkapi kebijakan dan prosedur untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik, khususnya di bidang TI mengembangkan dan mendukung penguatan sistem pembayaran, baik dari segi keamanan dan kelancaran, serta proses pelaporan dan administrasi jasanya,” pungkas Agus.

Pentingnya digitalisasi perbankan membuat perseroan terus meningkatkan kemampuan dan kehandalan teknologi informasinya. Hal ini dilakukan untuk mendorong terwujudnya layanan digital Bank Banten guna memenuhi kebutuhan nasabah seraya mewujudkan ekosistem keuangan daerah berbasiskan layanan perbankan digital. Akselerasi digitalisasi perbankan ini tentunya akan mendorong performa Perseroan sekaligus menempatkan Bank Banten sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan perekonomian daerah.

Giatkan Inovasi Industri, Kemenperin Kembali Gelar Penghargaan RINTEK

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian akan kembali menyelenggarakan Penganugerahan Penghargaan Rintisan Teknologi Industri (RINTEK) pada tahun ini. Penghargaan RINTEK 2021 merupakan agenda kegiatan dua tahunan yang dilaksanakan sejak tahun 2012, yang sebelumnya pernah dilaksanakan secara konsisten tiap tahun sejak tahun 2006.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi mengatakan, penghargaan RINTEK hadir sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada industri yang secara luar biasa telah menghasilkan perekayasaan, invensi, dan/atau inovasi teknologi dalam rangka mengembangkan proses bisnis yang digeluti, di mana inovasi tersebut sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kemandirian industri dalam negeri.

“Penghargaan RINTEK 2021 ini diharapkan dapat lebih memotivasi para pelaku industri nasional untuk mengembangkan daya saing melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi industri yang bernilai tinggi,” kata Doddy di Jakarta, Kamis (26/5). Hal ini sejalan dengan inisiatif Making Indonesia 4.0, yang sangat mendukung proses peningkatan kemampuan teknologi industri nasional secara berkelanjutan dalam rangka mendorong kemandirian industri nasional.

Hingga saat ini, penghargaan RINTEK sudah diberikan kepada 51 perusahaan atas 72 inovasi teknologi industri yang dihasilkan. Proses pemberian penghargaan dilakukan melalui proses seleksi ketat dengan melibatkan para tenaga ahli yang berasal dari asosiasi, pelaku industri, akademisi dan pemerintah dengan kompetensi di bidang teknologi industri. Penghargaan RINTEK ini telah berhasil menelurkan para perusahaan industri penghasil inovasi terbaik pada setiap periodenya.

“Banyak sekali manfaat yang  diterima oleh perusahaan penerima penghargaan RINTEK 2021, antara lain adalah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah atas prestasi pelaku industri dalam bidang teknologi,” sebutnya. Kemudian, meningkatkan popularitas dan citra kredibilitas positif bagi perusahaan atas teknologi yang telah dihasilkan, serta memberikan efek berantai terhadap peningkatan antusiasme konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan penerima penghargaan.

Untuk dapat mengikuti proses seleksi penghargaan RINTEK 2021 ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan industri, di antaranya adalah terdaftar sebagai perusahaan industri pengolahan, penyedia jasa industri dan technology provider dengan status kepemilikan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Berikutnya, rintisan teknologi yang dihasilkan merupakan hasil inovasi teknologi yang telah terbukti berhasil diterapkan pada proses bisnis perusahaan.  “Inovasi dihasilkan paling lama dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dan inovasi tersebut belum pernah menerima penghargaan resmi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta belum pernah diusulkan pada seleksi RINTEK periode sebelumnya,” imbuh Doddy.

Perusahaan industri atau tim pengusul yang berminat untuk mengikuti seleksi penerima penghargaan RINTEK 2021, dapat mendaftarkan diri secara online melalui tautan bit.ly/rintek2021 paling lambat tanggal 31 Mei 2021. Bagi yang berminat untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terkait tata cara pendaftaran peserta penghargaan RINTEK 2021, dapat mengunjungi website www.kemenperin.go.id maupun akun resmi media sosial Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

1...4,3234,3244,325...4,887Halaman 4,324 dari 4,887