Beranda blog Halaman 4325

Kemen PPPA Dukung Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Tingkat ASEAN

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendukung terwujudnya pemberdayaan perempuan wirausaha di tingkat ASEAN untuk meningkatkan perekonomian antar bangsa. Melalui ASEAN Woman Entrepreneurship Network (AWEN), Menteri Bintang mendukung terlaksananya pemberdayaan ekonomi perempuan di semua pilar ASEAN Economic Community (AEC), serta mendorong sinergi langkah ke depan Negara Indonesia sebagai Ketua AWEN masa jabatan 2021-2023.

“Indonesia ingin menegaskan komitmen dalam meningkatkan peran AWEN dalam upaya regional untuk membawa perempuan ke garis depan sektor ekonomi. Kami siap memberikan masukan terkait prioritas utama, khususnya untuk melibatkan sektor swasta,” jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga dalam acara Serah Terima Jabatan Ketua AWEN yang diselenggarakan secara hybrid di kantor Kemen PPPA dan melalui virtual (24/05). Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny Rosalin.

Dalam upaya mendukung kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN yang keempat kalinya di tahun 2023, Menteri Bintang juga berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan wirausaha melalui berbagai kebijakan pengarusutamaan gender guna mempercepat kemajuan pembangunan.

“Sebagai strategi pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai program stimulus kepada berbagai target sasaran, termasuk usaha ultra mikro, mikro, dan kecil yang setengahnya dimiliki oleh perempuan. Selain itu, kami juga berupaya membangun literasi digital di kalangan pengusaha perempuan sebagai keterampilan penting agar bisnis mereka dapat bertahan selama dan pasca pandemi. Hal ini disebabkan, diantara lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia, hanya 12 juta yang menggunakan platform digital untuk mendukung bisnisnya. Kami bekerjasama dengan mitra dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai 30 juta digitalisasi bisnis UMKM pada tahun 2030,” jelas Menteri Bintang.

Lebih lanjut, menteri Bintang optimis bahwa AWEN akan mampu berperan menyediakan jaringan regional di antara organisasi perempuan bisnis ASEAN, menciptakan wadah yang kokoh untuk pertukaran ilmu pengetahuan, dan mendorong pengembangan kewirausahaan perempuan sehingga peran perempuan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

Senada dengan itu, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan AWEN ASEAN 2021-2023, Nita Yudi mengapresiasi dukungan Kemen PPPA yang telah menunjuk IWAPI sebagai focal point AWEN untuk Indonesia dan siap mendukung program kerja pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dari tingkat nasional hingga internasional.

“IWAPI akan mengembangkan misi untuk memberdayakan dan memperkuat UMKM, meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha, serta memberi anggota akses ke teknologi, dukungan pemasaran dan keuangan,” tutur Nita Yudi.

Adapun kerangka acuan AWEN dalam menangani tujuh bidang fokus antara lain; (1) melatih kembali UMKM, pengusaha perempuan dan tenaga kerja; (2) mempromosikan keberlanjutan dan swasembada bagi UMKM; (3) menangani isu lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim; (4) digitalisasi akses pasar dan penjangkauan; (5) mendorong inklusi keuangan, literasi dan kedisiplinan; (6) memperkuat konektivitas AWEN yang inklusif dengan meningkatkan sharing informasi perempuan ASEAN; dan (7) memperkuat pemberdayaan kepemimpinan perempuan ASEAN di kancah internasional.

Perkuat Pemberantasan Ilegal Fishing, KKP Didik 30 Calon Penyidik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Tiga puluh Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan akan memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Penambahan jumlah penyidik ini sejalan dengan komitmen untuk memperkuat pemberantasan illegal fishing.

“Ini sejalan dengan komitmen Bapak Menteri Trenggono untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk terwujudnya kelestarian sumber daya sebagai salah satu pilar penting ekonomi biru,” terang Antam Novambar, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Antam menjelaskan bahwa sebanyak 30 calon PPNS Perikanan akan mengikuti Diklat Pembentukan PPNS Perikanan Reguler Tahun 2021 bertempat di Diklat Reserse Mega Mendung Bogor, Jawa Barat. Diklat pembentukan ini sendiri merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

“Selain dari UPT PSDKP, juga ada peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan daerah”, ujarnya.

Lebih lanjut, Antam menjelaskan bahwa Diklat yang diselenggarakan dari tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juli 2021 dilaksanakan dengan menerapkan 400 jam pelajaran secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Sementara itu, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji menyampaikan bahwa Ditjen PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan penanganan tindak pidana perikanan baik melalui penambahan jumlah PPNS maupun peningkatan kualitas PPNS. Nugroho, demikian disapa juga berharap agar para calon PPNS ini dapat mengikuti dinamika hukum khususnya di masa pandemi ini.

“Penyidik saat ini dituntut memiliki kemampuan yang lebih dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, karena selain tatap muka, mereka juga dituntut dapat melakukan pemeriksaan secara virtual. Ini tentu tantangan tersendiri,” terang Nugroho.

Selain itu, Nugroho juga menuturkan bahwa dinamika hukum yang berkembang cepat juga memerlukan kemampuan adaptasi cepat dari penyidik.

Sampai dengan saat ini, KKP telah memiliki 525 PPNS Perikanan yang tersebar di berbagai lokasi penugasan, diantaranya 91 orang bertugas di Pusat, 182 berada di UPT PSDKP, dan 252 berada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Peran para PPNS ini pun cukup sentral dalam berbagai penanganan kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Sepanjang 2021, KKP telah menangani 91 kasus tindak pidana perikanan dengan rincian, 33 kasus dalam tahap penyidikan, 16 kasus telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut, 8 kasus telah diserahkan berkas dan tersangka kepada Jaksa Penuntut (Tahap II), 27 kasus dalam proses persidangan dan 7 kasus telah memperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Terima Kunjungan Dubes Jepang, Kepala BRIN Harapkan Peningkatan Peluang Kerja Sama

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kepala BRIN), Laksana Tri Handoko (LTH) menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Jepang, Y.M Kanasugi Kenji, Selasa (25/05). Pada kesempatan tersebut, keduanya saling mengungkapkan apresiasi atas kerja sama serta hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Jepang hingga saat ini, khususnya di bidang riset dan inovasi.

“Atas nama pemerintah Indonesia, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini, kami berharap ke depannya Indonesia dan Jepang dapat terus melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai mitra yang ada,” ungkap LTH.

Sementara itu, Dubes Kanasugi menilai bahwa Indonesia telah menjadi mitra penting bagi Jepang. Ia mengungkapkan terdapat banyak peneliiti Jepang yang berkunjung ke Indonesia, begitu juga sebaliknya untuk peneliti Indonesia.

“Sebelum pandemi, pada tahun 2019, Jepang mencatat ada sekitar 3600 peneliti Jepang mengunjungi Indonesia dan lebih dari 1000 peneliti Indonesia berkunjung ke Jepang. Indonesia sejauh ini juga telah menjadi salah satu mitra penting bagi Jepang, seperti dalam kerja sama program SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development), terdapat 21 proyek yang telah didanai,” jelas Kanasugi.

LTH juga menyampaikan bentuk kerja sama lain yang telah dijalankan oleh kedua negara yakni Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) yang selama ini di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain itu, Indonesia juga memiliki kerja sama visiting professor yang selama ini terus diupayakan dengan berbagai negara termasuk Jepang.

Pada kesempatan itu, LTH mengungkapkan saat ini tengah dilakukan upaya untuk dapat mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan lembaga riset pemerintah di bawah kelembagaan BRIN. Ia menilai, akan sangat baik jika kedepannya Indonesia dan Jepang dapat terus membuka peluang kerja sama yang lebih luas bersama BRIN di masa yang akan datang.

Di akhir pertemuan, LTH juga mengusulkan untuk mengaktifkan kembali pertemuan rutin Joint Committee Meeting (JCM) antara Indonesia – Jepang di bidang IPTEK serta pameran terkait program penelitian SATREPS. Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya kerja sama yang telah dilakukan dan juga dapat mempererat hubungan kedua negara.

Sebagai informasi, kerja sama antara Indonesia – Jepang didasari oleh Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Japan on Scientific and Technological Cooperation yang ditandatangani tahun 1981. Dalam kerangka kerja sama IPTEK, telah dilaksanakan dua kali JCM pada tahun 1982 dan 2016, serta beberapa kerja sama lainnya, antara lain:

  • Kerja sama BPPT dengan Daicel Corporation dalam Implementasi Sistem Analisis Senyawa Chiral.
  • Kerja sama LIPI dalam program penelitian bersama, pertukaran expert, dan research-based education yang melibatkan beberapa mitra Jepang diantaranya Tsukuba University, Kobe University, Tsukuba Botanical Garden, dan National Institute of Material Science.
  • Kerja sama BATAN dalam pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka serta teknologi nuklir untuk tujuan damai yang melibatkan beberapa institusi Jepang seperti Japan Atomic Energy Agency, Nippon Advance Information Service (NAIS), Hirosaki University.
  • Kerja sama LAPAN pada program bidang Aerospace yang melibatkan mitra antara lain Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Electronic Navigation Research Institute of National Institute of Maritime.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIN turut didampingi oleh Sekretaris Utama BRIN, Mego Pinandito serta Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik BRIN, Nada Darmiyanti Sriwijaningrum. Sementara itu dari Pihak Jepang, Y.M Kanasugi Kenji didampingi oleh Diplomat Bidang Hubungan Ekonomi Shimizu Kazukhiko serta Diplomat Bidang Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Miyazawa Takeshi.

Kementerian ESDM Musnahkan 6.540 Kotak Kontak Listrik Tak Sesuai SNI

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan memusnahkan 6.540 kotak kontak listrik, yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selain Cibinong, kegiatan pemusnahan kotak kontak listrik juga akan dilaksanakan di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (27/5), dan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (28/5).

Dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu, pemusnahan barang tak sesuai SNI ini dilakukan selain melindungi konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L), juga melindungi industri dalam negeri.

Keberadaan kotak maupun tusuk kontak listrik yang tidak memenuhi syarat mutu SNI dapat menimbulkan bahaya kebakaran yang dapat menyebabkan kerugian material dan bahkan korban jiwa.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengatakan penertiban produk kotak kontak listrik yang tidak sesuai SNI ini merupakan upaya pengawasan terhadap keselamatan ketenagalistrikan, khususnya dalam mencegah terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek listrik.

Dia mengapresiasi pemberian sanksi terhadap peralatan ketenagalistrikan yang tidak sesuai SNI untuk memberikan efek jera dan tidak terulang di kemudian hari.

“Standardisasi ketenagalistrikan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. Selain bermanfaat listrik, juga berbahaya, jadi semua peralatan listrik harus sesuai standar,” ujar Wanhar, dikutip Antara, Rabu (26/5).

Kegiatan pemusnahan kotak kontak hasil uji petik Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang tidak sesuai SNI merupakan hasil koordinasi antara Kementerian ESDM, BSN, Kementerian Perdagangan, dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono mengatakan pemusnahan kotak kontak listrik tidak sesuai SNI dilakukan sebagai upaya perlindungan konsumen. “Terhadap produk yang telah beredar di pasar yang tidak memenuhi SNI, wajib ditarik dari peredaran untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan,” katanya.

Telkom dan BAKTI Wujudkan Digitalisasi di 5 Destinasi Wisata Super Prioritas

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berkolaborasi dalam mengembangkan Jaringan Pariwisata (JP) Hub.

Kolaborasi tersebut sebagai wujud dukungan guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata.

Adapun penunjang utama JP Hub adalah Wonderin.id yang merupakan platform digital untuk travel dan tourism Indonesia yang dikembangkan Telkom.

Tujuan dari adanya kerja sama ini adalah untuk mewujudkan digitalisasi industri pariwisata di lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pelatihan dan pendampingan pelaku pariwisata dalam digitalisasi sektor akomodasi, tempat wisata, dan paket wisata.

Program ini dimulai dari lokasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan Destinasi Pariwisata Super Premium yang dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Nantinya 10 kabupaten menjadi target pelaksanaan digitalisasi (onboarding) adalah Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Ngada, Kab. Nageko, Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab Lembata, Kab. Flores Timur, dan Kab. Alor.

“BAKTI Kominfo selain melakukan pemerataan infrastruktur terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil, serta daerah yang masih belum memiliki akses telekomunikasi, juga melakukan pengembangan ekosistem digital. Salah satunya kerja sama dengan Telkom tidak hanya terbatas menyediakan koneksi telekomunikasi, namun juga memberikan nilai nambah dalam bentuk kemampuan digital untuk menunjang ekonomi masyarakat khususnya terkait pariwisata,” ujar Direktur BAKTI, Anang Latief.

“Telkom terus berinisiatif untuk mengambil peran terdepan dalam memastikan adopsi pemanfaatan teknologi berbasis digital guna mendorong pemulihan perekonomian, termasuk industri pariwisata. Melalui Wonderin.id kami akan senantiasa mendorong upaya kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan guna mencapai proses digitalisasi pariwisata yang lebih baik ke depannya,” kata SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom, Ahmad Reza.

“Pelatihan ini diharapkan menjadi kegiatan interaktif yang mampu memfasilitasi para pemilik usaha untuk mengembangkan potensi bisnisnya berbekal transformasi digital yang diterapkan secara holistis. Diharapkan, layanan ini akan mempermudah proses pengelolaan hingga penjualan sehingga berbagai pengelola bisnis wisata dapat terus bergerak maju mengikuti perkembangan terkini. Kami meyakini dengan adanya digitalisasi akan menjadikan Indonesia lebih baik lagi,” tambah Reza.

Wonderin.id merupakan platform digital pariwisata Indonesia besutan Telkom yang menjadi solusi teknologi yang mendorong pengembangan ekosistem pariwisata, dengan menghadirkan layanan unggulan yang mencakup XGDS (Global Distribution System) untuk membangun jembatan serta jaringan yang kuat dengan mitra pariwisata dalam memasarkan produk dan layanan, menyederhanakan akses distribusi serta informasi dan analisis bisnis perjalanan untuk meningkatkan pengalaman transaksi bagi para mitra.

Setelah bekerja sama dengan berbagai pihak baik BUMN dan pelaku pariwisata, Wonderin.id terus memperkuat perannya dalam mendampingi para pelaku UMKM untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan perekonomian pariwisata nasional serta kemajuan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia

BPN Percepat Reforma Agraria Lewat Proyek Percontohan TORA

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra menyatakan Reforma Agraria adalah salah satu upaya pemerataan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah.

Secara garis besar, hal itu sebagai komitmen Presiden RI, Joko Widodo, tersebut sudah dimandatkan dalam Nawacita.

“Langkah awal yang akan dilakukan melalui penyusunan proyek percontohan percepatan redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA),” ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Persiapan Percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, di Samarinda, Senin (24/5).

Surya Tjandra menjelaskan Kementerian ATR/BPN akan mulai melakukan pemetaan tematik, mencari tahu pemilik tanah dan penggunaannya. Kemudian menentukan siapa yang akan diberikan tanah dan penggunaan tanah tersebut.

Dia berharap dengan rapat koordinasi proses pemetaan dapat berjalan dengan baik dan akurat, sehingga seluruh Indonesia memiliki peta tematik dan potensi apa saja yang ada dapat terlihat.

“Kami butuh kolaborasi dan kerja sama yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan. Bagaimana eksekusi suatu pekerjaan yang sangat mulia ini,” katanya.

Surya menyebutkan peran pemerintah daerah dibutuhkan karena yang harus mengajukan proposalnya. Oleh karena itu dalam rakor yang dilaksanakan akan didalami secara detail di masing-masing daerah.

Komitmen kerja sama ini akan direalisasikan dengan penandatanganan MoU yang akan ditandatangani dua Dirjen (Dirjen Penataan Agraria dan Dirjen SPPR Kementerian ATR/BPN) serta Kantor Wilayah BPN dengan Pemerintah Daerah.

“Sehingga MoU tersebut dapat dijadikan sebagai langkah awal kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” tuturnya.

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Sekaligus Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor mendukungan penuh terhadap Pemerintah Pusat.

“Dalam setiap kegiatan Pemerintah Pusat, kami akan selalu menyesuaikan dan mendukung khususnya di Kalimantan Timur,” bebernya. Dia juga berharap Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yaitu setiap daerah diberikan porsi di sektor pertanahan secepatnya.

“Sehingga nilai dan manfaat dari kawasan hutan ini memang menjadi sebuah kenyataan yang dirasakan masyarakat di seluruh Provinsi di Kalimantan,” ujarnya.

Acara yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 25 Mei 2021 ini diikuti oleh Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau (melalui pertemuan daring); Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Muhammad Adi Darmawan; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Dwi Purnama; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Ery Suwondo dan kurang lebih 78 peserta yang terdiri dari Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah.

Pemprov Gorontalo Fokus Benahi Layanan Informasi Publik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Komisi Informasi mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo membenahi layanan informasi publik. Kualitas sumber daya manusia (SDM) terus ditingkatkan.

Pembenahan dimulai dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi dan bimbingan teknis bagi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Publik yang berlangsung di Oma Cafe Kabupaten Pohuwato, Selasa (25/5/2021).

Ketua KI Provinsi Gorontalo Idris Kunte mengatakan bimtek bagi PPID sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mengelola informasi publik. Hal itu sejalan dengan amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008.

“Kami apresiasi, support dan terima kasih kepada Pemprov Gorontalo khususnya Dinas Kominfo yang sudah menginisiasi kegiatan ini dalam rangka peningkatan layanan informasi kepada publik,” kata Idris yang hadir pada kegiatan tersebut.

Layanan bjb Digi Siap Puaskan Konsumen di Era Digital Pihaknya mengingatkan kepada pemerintah di daerah untuk senantiasa paham, peduli, dan menjalankan hak serta kewajiban terhadap layanan informasi dan dokumentasi publik.

Hal itu akan mendorong indeks keterbukaan informasi publik di Gorontalo semakin informatif setiap tahun.

“Kegiatan seperti ini sebagai keharusan untuk memastikan di setiap OPD punya SDM yang mumpuni, paham dengan regulasi, dan tersedianya data dan informasi. Ini menjadi tugas kami juga untuk mendampingi, mengawasi dan mendampingi badan layanan publik,” ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas SDM PPID, Dinas Kominfo sedang membenahi ketersediaan informasi dan dokumentasi semua Organisasi Perangkat Daerah secara digital.

Kegiatan hari pertama diisi dengan evaluasi kinerja PPID, sementara hari kedua pemberian materi dari anggota KID Irwan Karim tentang Mekanisme Pelayanan PPID serta dari wartawan senior Rosyid Azhar tentang teknik penulisan berita.

Sebelumnya, Kepala dinas Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo mengatakan, dari aspek pelayanan informasi digital masih kurang dan butuh dukungan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dari aspek pemberitaan kita sudah cukup baik. Bahkan Pemprov Gorontalo beberapa tahun terakhir dinilai sangat kontributif untuk berita dan foto versi Kementrian Kominfo. Dari aspek pelayanan informasi digital ini yang masih kurang dan butuh dukungan semua OPD untuk memperbaiki,” imbuh mantan Karo Humas dan Protokol itu, Senin (24/5/2021).

<img class=”i-amphtml-intrinsic-sizer” style=”box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background: transparent; max-width: 100%; display: block !important;” role=”presentation” src=”data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” />

Layanan informasi Pemprov Gorontalo, kata Masran, sebetulnya sudah cukup baik. Berbagai program kegiatan pimpinan dan OPD disalurkan melalui beragam media.

Meski begitu, ada indikator lain yang harus dipenuhi khususnya menyangkut layanan permintaan informasi publik secara digital.

“Informasi publik wajib diberikan secara digital dan diakses oleh publik. Keterbukaan informasi memberikan kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk mencari dan meminta data pemerintahan, pembangunan, keuangan dan hal lain selama data tersebut tidak termasuk kategori data yang dikecualikan,” ungkap Masran.

Bappenas Paparkan Hasil Evaluasi Hingga Konsep Pengembangan UMKM

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Untuk membahas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan besar bagi Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Rapat Multi Pihak Pembahasan Isu Strategis Pengembangan UMKM di Gedung Bappenas, Selasa (25/5) malam. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan hasil evaluasi pengembangan UMKM yang selama ini dilakukan oleh lebih dari 20 kementerian/lembaga serta memaparkan konsep besar akselerasi pengembangan UMKM. Pasalnya, meski 99 persen usaha di Indonesia didominasi UMKM yang menyerap 97 persen dari total jumlah pekerja, namun UMKM hanya berkontribusi pada 57 persen PDB nasional. “Program pengembangan UMKM tersebar di berbagai kementerian/lembaga, tapi belum optimal, baik di tahun 2020 maupun 2021. Kami ingin mendapatkan konfirmasi dari beberapa program yang tentunya akan kami alihkan langsung kegiatan kepada Kemenkop UKM, dilihat dari relevansinya dan bentuk kegiatan prioritasnya,” ujar Menteri Suharso kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto yang hadir secara luring dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga perwakilan 23 kementerian/lembaga lainnya yang mengikuti rapat secara daring.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya proses pendampingan usaha karena kemampuan teknis dan manajerial wirausaha yang mumpuni, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan dengan rata-rata satu tahun, hingga bantuan permodalan UMKM yang sebaiknya diberikan dalam kondisi bencana atau pascabencana dan melalui lembaga keuangan bank atau nonbank agar lebih efektif. “Mengenai evaluasi dari program UMKM dari Januari 2020 lalu, di mana K/L banyak memberikan hibah modal ke UMKM dan ternyata itu cenderung menimbulkan moral hazard karena tidak harus dikembalikan dan digunakan untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan usahanya. Ini menunjukkan bahwa proses pendampingan menjadi belum optimal karena dilakukan oleh K/L yang tidak memiliki tugas dan fungsi untuk pengembangan UMKM. Kita akan membahas dengan hati-hati dan pelan-pelan dan nanti akan diputuskan seperti apa kegiatan untuk UMKM ke depan,” ungkap Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi.

UMKM akan dikembangkan melalui beberapa langkah. Pertama, penguatan kelembagaan melalui penguatan peran Kemenkop UKM sebagai koordinator pengembangan UMKM, pemberian insentif bagi perusahaan yang bermitra dengan UMKM, penguatan lembaga pendampingan UMKM, penyediaan platform informasi bagi UMKM, dan pelibatan filantropi untuk inovasi pendanaan bagi UMKM. Kedua, akselerasi pengembangan UMKM melalui berbagai program utama, di antaranya replikasi program kemitraan strategis dengan pendekatan rantai nilai, pengembangan ruang bersama bahan baku atau produksi, perluasan pusat layanan usaha dan penyediaan expert pool, perluasan akses pasar, pengembangan inovasi pembiayaan, dan pengembangan UMKM berbasis kewilayahan. Ketiga, akselerasi pengembangan UMKM melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Untuk menyelaraskan pengembangan kewirausahaan, saat ini Rancangan Peraturan Presiden Pengembangan Kewirausahaan Nasional sedang dalam proses harmonisasi.

Di 2022 mendatang, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Kemenkop UKM, dan kementerian/lembaga pelaksana program akan mengevaluasi program pengembangan UMKM, sebagai dasar pengalokasian anggaran. Pengembangan basis data terpadu UMKM, perubahan status Kemenkop UKM dari Kementerian Kelompok III menjadi Kementerian Kelompok II, kemudahan UMKM dalam mengakses sumber daya produktif termasuk pembiayaan, mekanisme yang tepat dalam pemberian bantuan, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan termasuk pihak offtaker, pendampingan berkelanjutan bagi UMKM secara profesional, hingga komitmen berbagai pihak menjadi syarat mutlak keberhasilan pengembangan UMKM di Indonesia.

Peringatan Waisak, Bupati Banyuwangi Promosikan Batik Bermotif Ajaran Buddha

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Bertepatan dengan peringatan Hari Raya Trisuci Waisak, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mempromosikan batik bermotif filosofi ajaran Buddha yang dikembangkan sebuah vihara di kabupaten tersebut, yaitu Vihara Dhamma Kerti di Desa Sumberagung.

“Dari Vihara Dhamma Kerti, inspirasi itu datang. Di sebuah vihara, di Desa Sumberagung Banyuwangi, dimulai pengembangan batik bermotif filosofi ajaran Buddha. Ada corak roda Dhamma, daun Bodhi, Teratai, dan sebagainya,” tulis Bupati Ipuk di akun Instagram pribadinya, @ipukfdani.

Ipuk mengaku mengagumi karya warga yang diberdayakan menjadi perajin batik di vihara tersebut, yang juga didampingi dalam program Participatory Action Research (PAR) Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda Jakarta.

“Keteduhan, keindahan, dan semangat terpancar dari lembaran kain batik yang dihasilkan. Tentu makna tersiratnya juga soal welas asih, metta (cinta kasih), yang menjadi bagian terpenting dari ajaran Buddha,” ujar Ipuk.

“Silakan cek di @batik_kinnara_kinnari,” imbuh Ipuk mempromosikan akun batik dari vihara di Banyuwangi tersebut.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui karya batik tersebut diapresiasi Ipuk. “Vihara menjadi semakin hidup. Selain untuk tempat ibadah, juga ikut memberdayakan ekonomi,” jelas bupati yang baru dilantik pada 26 Februari 2021 tersebut.

Ipuk pun mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha, khususnya yang ada di Banyuwangi.

“Selamat merayakan Trisuci Waisak, sahabat-sahabat umat Buddha. Menandai perjalanan dari kelahiran Pangeran Siddharta, penerangan sempurna menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama,” ujarnya.

“Semoga berkah Waisak membawa damai dan bahagia bagi umat manusia, yang kini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19,” imbuh bupati perempuan tersebut.

Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat Buddha di Banyuwangi yang selama ini telah bergotong-royong bersama memajukan daerah

Mentan SYL: Pertanian Adalah Pilar Negara dan Tanggung Jawab Bersama

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyebutkan pertanian adalah sektor strategis dan salah satu pilar kekuatan negara. Tata kelola pertanian di suatu desa yang baik akan menghadirkan ketahanan pangan yang kuat. Begitu juga pada tingkat kecamatan, kabupaten hingga propinsi.

Hal itu dikemukakan Mentan saat menjadi narasumber bersama Menteri Perdagangan, M. Luthfi pada acara Indonesia Food Summit (IFS) 2021 di Jakarta, Selasa (25/5).

Menurut Mentan Syahrul, ketika 34 propinsi yang ada di Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat, maka akan berdampak pada kepentingan ekonomi nasional. Karena menurutnya, pertanian bukan hanya soal perut dan makan.

“Pertanian juga erat kaitannya dengan lapangan kerja yang ada di depan mata. Pertanian menunjang ekonomi Indonesia,” katanya.

Selama pandemi Covid-19, sektor pertanian merupakan satu di antara tujuh sektor yang terus tumbuh positif selama tahun 2020. Bahkan pada triwulan ke-1 tahun 2021, tumbuh mencapai 2,95 persen. Bukan hanya itu saja, sektor pertanian juga menyerap 30 persen dari tenaga kerja Indonesia.

Indonesia yang beriklim tropis dengan lebih dari 17 ribu pulau menurut Mentan Syahrul adalah kekuatan pertanian yang besar.

“Tapi dibalik kekuatan itu, kalau melihat tantangan dan masalah, pastilah ada, sampai kapanpun tidak akan berakhir,” ungkapnya.

Namun, pria yang biasa dipanggil Komandan mengaku, dalam beberapa waktu yang lalu, Ia bersama jajarannya di Kementerian Pertanian sudah mulai menata.

“Arahan Bapak Presiden, kami di kabinet harus hand to hand, bekerja sama, tidak boleh kerja sendiri,” kata Mentan.

Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya (Mentan-red) bersama Mendag sepakat, berjalan bersama.

“Saya mengamankan hulu-nya, melakukan budidaya dan produksi sementara hilir digarap oleh Mendag,” jelas Mentan.

Bukti nyata kerja bersama itu menurutnya adalah bagaimana pasokan dan harga bahan pangan pokok ketika bulan suci Ramadhan dan menjelang Ramadhan.

“Ramadhan biasanya sebagai peak moment konsumsi komoditas pertanian. Saya jaga produksi-nya, Pak Mendag jaga stabilitas harga, sesuai arahan Bapak Presiden untuk menjaga Ramadhan dan Idul Fitri agar menjadi momen yang terbaik. Dan, Alhamdulillah, gejolak seperti apa pun bisa kita atasi bersama,” pungkasnya.

Sebagai informasi, IFS 2021 diselenggarakan oleh Media Group News yang diikuti oleh para kepala daerah, akademisi, pegiat LSM, mahasiswa, dan petani sebagai wadah untuk mengurai berbagai permasalahan pangan di Indonesia.

1...4,3244,3254,326...4,887Halaman 4,325 dari 4,887