Beranda blog Halaman 4326

Menperin Apresiasi Perusahaan Elektronik di Surabaya Pasok Speaker Mobil Mewah

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan apresiasi kepada CV Sinar Baja Electric (SBE) selaku produsen speaker dalam negeri yang telah mampu ekspor hampir ke seluruh dunia. Produk-produk SBE sudah dikapalkan ke berbagai negara Kawasan Asia, Eropa, Australia, dan Amerika. Merek global besar seperti Bentley, Harman Revel, Yamaha, Honda, dan Hyundai menggunakan speaker yang diproduksi di pabrik Surabaya tersebut.

“Kami mengapresiasi kinerja perusahaan yang tidak hanya sukses menembus pasar ekspor, tetapi juga dapat memperoleh kepercayaan brand besar di level internasional yang mencerminkan kualitas yang tinggi dari produk-produk perusahaan di Indonesia. Customer perusahaan ada juga yang bermain di segmen luxury, yang menunjukkan bahwa produk dalam negeri juga dapat bersaing di kategori high-end tersebut,” kata Menperin saat mengunjungi Pabrik SBE di Surabaya, Selasa (25/5).

Industri speaker dalam negeri mulai meningkatkan utilitas produksinya setelah terdampak pandemi Covid-19. Hal ini didukung oleh pemerintah yang terus mendorong pemulihan ekonomi nasional. SBE, salah satu produsen speaker dalam negeri, juga berangsur dapat mengembalikan utilitasnya dan berupaya untuk terus memperluas bisnis.

“Dalam kondisi yang menantang bagi industri saat ini, Kementerian Perindustrian akan terus mendukung para pelaku industri. Salah satunya dengan pelaksanaan program substitusi impor untuk mempercepat pemulihan utilitas produksi industri. Pemerintah terus memprioritaskan produk-produk yang sudah dapat diproduksi oleh industri dalam negeri agar dapat lebih diserap oleh pasar dalam negeri,” tutur Agus.

SBE memiliki kapasitas produksi 12 juta unit per tahun dengan produk yang mencakup Hi-End Audio, Professional Audio dan Car Audio. Perusahaan memproduksi speaker dengan merek sendiri maupun subkontrak (OEM). Di sisi lain, nilai impor produk speaker pada tahun 2020 masih cukup tinggi, sekitar USD74 Juta, Namun telah menurun dari impor tahun 2019 yang mencapai USD115 Juta.

Menperin sepakat bahwa pemerintah harus mendukung industri speaker dalam negeri agar dapat lebih diterima di pasar dalam negeri, mengingat sekitar 40% produknya sudah tembus di pasar ekspor. Ke depan, produk speaker dalam negeri ini akan didorong untuk menyuplai industri-industri pengguna misalnya industri otomotif, televisi, maupun ponsel.

Hal tersebut diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang besar untuk perekonomian nasional. Sebagai contoh, saat ini, suplai ke industri otomotif masih relatif kecil dan akan diupayakan untuk ditingkatkan. “Selain itu, kami juga akan mendorong agar produk speaker ini dapat masuk ke industri produk-produk high-tech seperti ponsel atau earphone,” papar Agus.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini menggunakan pendekatan local purchase bagi industri agar dapat memperoleh insentif sekaligus membentuk pasar bagi produk-produk komponen seperti speaker. “Ini merupakan upaya peningkatan penggunaan barang-barang dalam negeri agar bisa masuk ke supply chain yang lebih besar,” jelas Menperin.

Ketersediaan komponen speaker untuk produk mobil di dalam negeri tentunya akan meningkatkan daya saing produk mobil dalam negeri. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menyampaikan pentingnya pendalaman struktur industri untuk bersaing di pasar global.

“Industri produk hilir yang didukung dengan tersedianya industri hulu dan antara tentu akan menghasilkan produk dengan daya saing yang tinggi, karena tidak lagi bergantung dengan komponen impor. Efisiensi biaya dalam memperoleh bahan baku atau komponen tersebut akan menjadi nilai tambah bagi produk dalam negeri ketika harus bersaing di pasar ekspor,” ujar Taufiek.

SBE telah memproduksi Car Audio yang digunakan oleh produsen mobil merek Jepang maupun Eropa. Kualitas produk yang memenuhi standar internasional dan didukung dengan kegiatan riset dan pengembangan yang kuat menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menjaga kepercayaan pelanggannya.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menurunkan ongkos produksi, perusahaan melakukan pengembangan dengan konsep vertical integration atau memproduksi komponen utama secara mandiri. Sebagai contoh, beberapa komponen utama speaker yang sudah dapat diproduksi antara lain voice coil, steel chassis, cone, spider, dustcap, dan lain-lain.

“Pendalaman struktur industri akan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam menjalankan proses produksi. Industri dapat lebih leluasa dalam mendesain produk yang diinginkan pasar karena didukung dengan pembuatan komponen yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut.” papar Taufiek.

PPI Gandeng Gubernur Jateng Kembangkan Toko Grosir Desa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PPI beraudiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membahas pengembangan Toko Grosir Desa, Selasa (25/5/2021).

Audiensi dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan M Arif Sambodo, Kepala Dinas UMKM Ema Rahmawati serta Kepala Biro Otonomi Daerah, Pemerintahan, dan Kerja Sama Muhammad Marofi. Sementara dari PPI hadir Direktur Utama PT PPI Nina Sulistyowati, Direktur Komersil dan Pengembangan Andry Tanudjaja.

Rantai pasok yang panjang dari produsen baik BUMN maupun swasta menjadi kendala bagi desa dengan lokasi yang jauh, ketersediaan barang dan volume pengambilan barang yang tidak menentu, menyebabkan harga di desa menjadi lebih tinggi.

Toko Grosir Desa dalam pengelolaannya dapat membantu mengurangi rantai distribusi untuk menjaga ketersediaan barang, harga yang kompetitif dan kemudahan pengambilan barang untuk masyarakat desa.

Hasil sinergi dari Kementerian BUMN, Kementerian Desa, PT PPI, Pertamina, Himbara dan BUMDes maka dibentuklah BUMNShop yang menjadi awal dan bertransformasi menjadi toko grosir desa.

“Fungsi Toko Grosir Desa ini adalah untuk mengembangkan saluran distribusi untuk memperluas pasar dalam negeri dan juga saluran langsung ke masyarakat desa. Mengembangkan agen dalam bentuk toko grosir yang memiliki harga yang wajar untuk membantu menigkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga memiliki fungsi pengendalian harga pasar di masyarakat desa secara langsung,” kata Nina Sulistyowati.

Pada saat ini sebaran Toko Grosir Desa PPI terdapat di Sukabumi, Tasikmalaya, dan Ciamis. Ke depan PPI berencana mengembangkan Toko Grosir Desa yang akan bekerjas ama dengan SPJT (Sarana Pembangunan Jawa Tengah) serta untuk wilayah Jabodetabek dengan Mitra Bumdes Nusantara.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyambut baik dari konsep Toko Grosir Desa ini. “Harapan memang kolaborasi antara BUMN dengan daerah ini dapat membantu dalam mencari rute-rute baru untuk pangsa pasar dalam negeri dan tentu saja di luar negeri,” ungkapnya.

“Kapasitas PPI sangat berpotensi dalam memberikan solusi dalam membantu masyarkat dalam memasarkan produk-produk food dan non-food dari masyarakat Jawa Tengah,” Ganjar menambahkan.

Andry Tanudjaja Direktur Komersial dan Pengembangan PPI menyampaikan bahwa sebagai BUMN bidang perdagangan, PPI sudah dipercaya dalam melakukan ekspor komoditas dan memiliki kapabilitas dalam mendukung produk UMKM sebagai salah satu sumber suplai untuk ekspor.

“Ekspor ini merupakan inisiatif strategis PPI yang sangat didukung oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN. Tentu saja Toko Grosir Desa ini kami fungsikan sebagai alternatif saluran offtake yang dapat kami lakukan penetrasinya langsung ke tingkat desa-desa,” papar Andry.

Sinergi KemkopUKM-MBN Genjot Kontribusi UMKM di Tingkat Global

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Koperasi dan UKM (KemkopUKM) menargetkan kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke PDB maupun target ekspor meningkat. Terutama melalui pola kerja sama kemitraan lembaga dan e-commerce.

Salah satunya upayanya diwujudkan dalam penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KemkopUKM dengan PT Mitra Bumdes Nusantara (MBN), terkait terkait pengembangan pemasaran produk serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta MoU antara MBN dengan PT Mitra Enabler Indonesia (Ralali.com), PT Gerbang Nusantara dan Direktur PT Nusapangan Sukses Makmur.

Sekretaris Kemkop dan UKM, Arif Rahman Hakim, mengatakan, penting bagi terwujudnya kontribusi UMKM pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di 2021, kontribusi UMKM ke PDB mencapai 62 persen. Di 2022 nanti, ditargetkan kontribusi UMKM naik, meskipun mengambil angka yang tak terlalu optimistis di angka 63 persen.

“Sementara kontribusi UMKM untuk ke ekspor saat ini di angka 15,2 persen, di 2022 bisa naik menjadi 15,8 persen. Mudah-mudahan lewat pola kemitraan ini, kontribusi UMKM dan daya saing makin terdongkrak,” ucapnya dalam acara penandatanganan MoU dengan MBN di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Arif menjelaskan, beberapa ruang lingkup kerja sama dengan MBN, meliputi pembangunan factory sharing pelaku UMKM, agar masuk rantai pasok nasional bahkan global.

“Khususnya di sektor pangan, pertanian, perkebunan oleh usaha menengah maupun besar akses pasar lebih mudah dan terbuka lebar. Untuk itu, kontribusi UMKM ke pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan,” tegasnya.

Ia mengatakan, melalui program prioritas di 2021-2022, diharapkan sumbangan UMKM ke pertumbuhan ekonomi secara signifikan dapat ditingkatkan. Pertama, tahun ini, tengah digenjot pengembangan basis data tunggal.

“Kami punya prioritas pengembangan basis data. Saat ini sudah disetujui Bappenas. Berharap agar anggaran basis data juga diperkuat,” terang Arif.

Selanjutnya yang kedua, lewat kemitraan seperti yang dilakukan dengan MBN, menjadi strategi terutama di Deputi Bidang UKM dengan pengembangan rumah produksi bersama, dengan tata kelola koperasi dan rantai pasok koperasi. Ketiga, perluasan akses pasar serta pengembangan katalog UMKM.

Keempat, pola pendampingan. Di mana di seluruh deputi, akan ditanggung biaya pendampingan usaha mikro dari informal ke formal, dengan permudah urus izin usaha maupun sertifikasi. Selanjutnya program prioritas kelima, target pengembangan wirausaha produktif dari kisaran 3,6 persen menjadi 4 persen.

“Lewat MoU ini diharapkan mampu menghasilkan akselerasi UMKM naik kelas di tataran produk petani, nelayan dan UMKM,” imbuh Arif.

Di kesempatan yang sama, Dirut MBN, Wiyoto menuturkan, MBN dibentuk pada 2017 dari berbagai lintas Kementerian dan BUMN, di mana MBN didirikan sebagai agregator industri, serta offtaker dari produksi pangan dari koperasi dan UMKM.

“Dalam menjalankan peran agregator dan offtaker, kami menjalin kerja sama penjualan ritel, Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C), dengan mitra enabler platform digital Ralali.com dan Gerbang Transaksi nusantara,” ujarnya.

Wiyoto menjelaskan, di tahap awal, pola kerja sama ini akan dilakukan di Jabodetabek dengam melibatkan 1.000 koperasi dan UMKM.

Mereka akan diberikan aplikasi, sebagai saran melakukan penjualan dan mendapat laporan keuangan secara langsung. “Sehingga ini menjadi, persyaratan kemudahan dalam transaksi di perbankan. Ke depan ta hanya di Jabodetabek, rencananya akan dilakukan hal serupa di kota-kota besar lainnya,” jelas Wiyoto.

Sri Mulyani sebut Program Vaksinasi Indonesia Peringkat 11 Global

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani sebut Program Vaksinasi Indonesia Peringkat 11 Global

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan program vaksinasi yang dilakukan di Indonesia masuk peringkat ke-11 global dengan 24,84 juta dosis yang telah disuntikkan kepada masyarakat. Pencapaian ini harus terus dijaga, terutama saat pasokan vaksin dunia sedang mengalami disrupsi akibat kenaikan kasus COVID-19 yang sangat tinggi di India.

Hal ini diungkapkan oleh Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.

“Indonesia termasuk ranking ke-11 dengan 24,84 juta vaksinasi yang sudah diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menuturkan peningkatan kasus COVID-19 di India membuat negara tersebut memutuskan untuk tidak mengekspor vaksin hasil produksinya ke semua negara.

Sementara untuk Indonesia, menurut dia, pemerintah telah mampu menahan penyebaran kasus COVID-19 melalui berbagai kebijakan seperti PPKM Mikro dan pelarangan mudik Lebaran.

“Indonesia tetap bisa menjaga semenjak kita mengalami kenaikan kasus pada Januari hingga awal Februari yang kemudian menghasilkan pengetatan mobilitas,“ ujar Sri Mulyani.

Ia berharap kasus COVID-19 di Indonesia dapat terus terkendali melalui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah demi menjaga mobilitas masyarakat seperti penerapan 3T dan 3M.

Sri Mulyani juga memastikan program vaksinasi di dalam negeri akan terus ditingkatkan setelah sempat terjadi penurunan selama periode puasa.

“Vaksinasi sesudah kita dalam kondisi puasa kemarin agak menurun. Sekarang sudah mulai ditingkatkan lagi di atas 300 ribu per hari,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Di mana sebelumnya Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya untuk terus membangun solidaritas global agar pemulihan dari dampak COVID-19 dapat berjalan secara lebih seimbang.

Sri Mulyani menyebutkan salah satu bentuk solidaritas global tersebut adalah mengenai kepastian tersedianya akses vaksin yang merata bagi seluruh negara di dunia.

Ia menyatakan selama ini negara-negara dengan akses dan kemampuan vaksinasi yang mumpuni serta memiliki sumber daya besar untuk memberikan stimulus dapat pulih lebih cepat.

Tak hanya itu, kata dia, memadainya vaksin bagi seluruh negara juga semakin mampu mendukung terjadinya pemulihan yang saat ini beberapa indikator ekonomi telah menggambarkan perbaikan. (red/pen)

Bea Cukai Semarang Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Rp2 Miliar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang bersama aparat penegak hukum yang berwenang memusnahkan rokok ilegal berbagai merek dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp2.075.529.000,00.

Pemusnahan sebanyak 2.035.235 batang rokok ilegal dengan cara dibakar itu dilakukan di halaman belakang KPPBC TMP A Semarang, Jalan Arteri Yos Sudarso Nomor 17 Semarang, Selasa (25/5).

Kepala KPPBC TMP A Semarang Sucipto mengatakan bahwa rokok tanpa pita cukai ini merupakan hasil penindakan jajarannya pada periode Juni sampai dengan Desember 2020. “Pemusnahan rokok ilegal berbagai merek itu terdiri atas 2.034.515 batang sigaret kretek mesin dan 720 batang sigaret kretek tangan,” katanya.

Dalam kurun waktu Januari 2021 hingga saat ini, KPPBC TMP A Semarang telah melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 23 kali dengan barang sitaan sebanyak 3.484.046 batang.

“Kami senantiasa melakukan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada DJBC, salah satunya melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal serta mengamankan penerimaan negara, khususnya di bidang cukai, serta bersinergi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan/penyelesaian tugas,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk mendukung KPPBC TMP A Semarang dalam memberantas rokok ilegal. Dengan peredaran rokok ilegal yang makin minim, lanjut dia, akan membantu penerimaan negara di bidang cukai yang kelak dana tersebut kembali ke masyarakat untuk pembangunan.

Beberapa minggu sebelumnya, Bea Cukai Semarang berhasil mengamankan ratusan slof rokok ilegal siap edar.

Rokok tersebut berada di  RT 6 RW 3 Dusun Cumpleng, Kecamatan Purwodadi Grobogan.

Tim Bea Cukai lantas bersinergi bersama Polsek Purwodadi, Pomdam IV Dipenegoro dan Satpol PP Grobogan  untuk mengungkap kegiatan mencurigakan yang diduga pengangkutan rokok illegal.

“KPPBC TMP A Semarang tetap fokus menggempur rokok ilegal sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap APBN,” papar Kepala KPPBC TMP A Semarang, Sucipto, Kamis (20/5/2021).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disaksikan tersangka, tim mendapati paket kiriman berupa 608.000 batang rokok merk Bold tanpa dilekati pita cukai,” bebernya.

Hasil penindakan ini diduga melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan sebesar Rp620  juta sehingga potensi kerugian negara yang berhasil diamankan mencapai Rp407 juta.

Wapres Lantik Anak Papua dan Disabilitas Jadi Karyawan BUMN

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin melantik ratusan putra putri Papua dan penyandang disabilitas menjadi bagian karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (25/5).

Wapres mengatakan, pelantikan terhadap anak Papua dan disabilitas ini merupakan bagian komitmen pemerintah untuk melakukan afirmasi penerimaan 1.000 orang putra dan putri terbaik Papua untuk berkarya di berbagai BUMN, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

“Hari ini kita memasuki sebuah semangat dan lembaran baru dalam mengelola potensi pembangunan bangsa. Putra-putri terbaik dari seluruh pelosok Tanah Air khususnya tanah Papua dapat ikut memberikan sumbangsihnya bagai kemajuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ujar Wapres Ma’ruf dalam acara Inaugurasi Putra Putri Terbaik Papua dan Penyandang Disabilitas untuk Berkarya di BUMN di Istana Wakil Presiden, Selasa (25/5).

Wapres mengungkap perasaan bahagia dan bangganya atas prestasi anak-anak Papua, termasuk para penyandang dan pegiat disabilitas untuk berkarya dan mengabdi kepada bangsa dan negara melalui BUMN. Wapres juga yakin hal itu dirasakan semua masyarakat Indonesia.

Dia pun menegaskan, pemerintah serius dalam membangun dan memajukan sumber daya manusia di Tanah Papua dan penyandang disabilitas sejajar dengan saudara-saudara se-Tanah Air lainnya. “Di masa yang akan datang saya mengharapkan akan semakin banyak putra/putri Papua dan para penyandang disabilitas yang terpanggil untuk menjadi bagian dari keluarga besar BUMN,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf menjelaskan, sejak tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian BUMN telah melakukan perekrutan putra dan putri terbaik Papua. Yakni sebanyak 522 orang pada 2019, lalu pada tahun 2020 sebanyak 254 orang, dan pada tahun 2021 ini proses perekrutan masih berlangsung.

“Hingga memenuhi target 1.000 orang sebagaimana amanat oleh Bapak Presiden,” kata Ma’ruf.

Sementara bagi penyandang disabilitas, sejak tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian BUMN sudah melakukan perekrutan 178 orang untuk menjadi bagian dari BUMN. Wapres mengatakan, jumlah ini akan terus ditingkatkan sehingga komitmen sebesar dua persen dapat terpenuhi.

“Hal ini semata-mata ditujukan untuk menjadikan kita semua sejajar sebagai anak bangsa untuk berperan aktif dalam proses pembangunan di semua sektor,” kata Ma’ruf.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan penghargaan kepada Kementerian BUMN, Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Kementerian PPN/Bappenas atas terlaksananya perekrutan bersama tersebut. Ma’ruf pun berharap para putra putri bangsa yang dilantik hari ini bisa menjadi pimpinan di BUMN di masa mendatang.

“Kepada para putra dan putri Papua serta para penyandang disabilitas yang dilantik, saya ucapkan selamat bekerja dan semoga sukses. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian, dan buktikan bahwa kalian layak menjadi teladan bagi putra dan putri Indonesia,” katanya.

Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar dalam laporannya kepada Wapres mengatakan, FHCI sejak awal penyelenggaraan rekrutmen anak Papua mendapat animo yang tinggi.

“Kami menerima animo tinggi pendaftaran mencapai 20 ribu peserta, dari 2019 sampai 2020 Kami telah merekrut 776 putra putri terbaik papua dengan rincian, 522 orang di 2019, dan 254 orang di 2020 yang ditempatkan di 55 BUMN di seluruh negeri atau terealisasi 77 persen dari target 1.000 orang,” kata Alexandra.

Pelaksanaan inaugurasi anak Papua dan Papua Barat serta penyandang disabiltas hari ini diwakili delapan orang dari BUMN berbeda. Yakni Pertamina, BNI, BRI, Bank Mandiri, PNM, Kimia Farma, dan PLN.

Penuhi Kebutuhan Layanan Satelit, Menkominfo Bahas Kerja Sama dengan Perusahaan AS

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membahas kebutuhan dan potensi penyediaan kapasitas layanan teknologi satelit di Indonesia bersama perwakilan perusahaan teknologi Maxar asal Amerika Serikat. Menkominfo menyatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 1 terabyte per second (TBps) untuk pemerataan layanan telekomunikasi dan akan meningkat ke depan.

“Kami juga mendiskusikan terkait dengan kebutuhan satelit Indonesia sampai dengan 10 tahun kedepan, di mana tadi kami menyampaikan bahwa Indonesia sebagai salah satu di negara ASEAN yang membutuhkan banyak sekali kapasitas satelit,” jelasnya dalam Konferensi Pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Maxar, di Ruang Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (24/05/2021).

Menteri Johnny menjelaskan bahwa pertemuan tersebut mendiskusikan banyak hal terkait dengan pengalaman Maxar yang telah menyediakan tiga satelit untuk keperluan satelit Indonesia, diantaranya satelit BRI, satelit Merah Putih dan satelit Nusantara.

“Kita baru saja selesai dengan negosiasi dan sedang dalam proses produksi High Throughput Satelite SATRIA-1. Setelah itu, masih banyak kebutuhan satelit untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi kita, baik untuk electronic government maupun kebutuhan komunikasi lainnya,” tandasnya.

Menkominfo menyatakan Indonesia membutuhkan banyak kapasitas satelit untuk backup. Sebab, satelit tidak mungkin tanpa backup. Karenanya Maxar dengan pengalaman yang panjang dan relasi serta jaringan yang kuat, ingin terus mengembangkan bisnis dan memenuhi kebutuhan satelit Indonesia. 

“Tentunya kami menyambut baik dan ingin terus membangun relasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat, yang tentu harus diterjemahkan secara tepat oleh pelaku-pelaku usaha, dunia bisnis baik businessman dan industri di Amerika Serikat maupun businessman dan industri yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Alih Teknologi dan SDM

Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny juga membahas potensi pemanfaatan transfer teknologi serta peningkatan kualitas SDM Indonesia di bidang satelit dan di bidang telekomunikasi. Pembahasan juga mengenai potensi pemanfaatan lokal komponen dan lokal konten atau yang dikenal dengan TKDN.

“Ini kami diskusikan dan kami harapkan tentu pertemuan ini akan bisa nanti kita kembangkan dalam langkah-langkah yang lebih konkrit untuk memenuhi kebutuhan Indoensia, sekaligus membangun relasi dan kerja sama ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Amerika Serikat, antara Kominfo dan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan kerja sama di bidang teknologi telekomunikasi dan satelit yang berlangsung dengan negara-negara mitra termasuk Amerika Serikat, memilki tujuan agar Indonesia mampu meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas internet antarwilayah.

“Ini untuk kepentingan penyelenggaraan elektronic government, untuk kepentingan digital ekonomi, untuk kepentingan smart city, digital health, digital education dan aplikasi-aplikasi digital lainnya masa kini dan masa depan,” tandasnya.

Charge d’affaires atau Deputy Chief of Mission Keduataan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Heather Variava mengapresiasi pertemuan itu. Apalagi dalam pertemuan juga dibahas mengenai prospek ekonomi digital dan masa depan Indonesia itu merupakan komitmen dari pemerintah amerika serikat dan ekosistemnya. 

“Itu juga contoh komitmen perusahaan Amerika Serikat terkait dengan Indonesia dan bagaimana kita mau bermitra dengan Indonesia untuk mempromosikan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Menaker Ida: Jumlah Penggunaan TKA di Indonesia Terus Turun

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan bahwa moratorium pemberian izin baru untuk penggunaan TKA selama pandemi COVID-19 masih berlaku. Namun, terdapat pengecualian bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional.
Pengecualian itu harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait, sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Pengecualian juga dapat diberikan kepada TKA yang sudah diperkerjakan dan masih berada di wilayah Indonesia, yang dapat diperpanjang berdasarkan permohonan pengajuan dari pemberi kerja.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah penggunaan tenaga kerja asing (TKA) terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hingga Mei 2021, tercatat ada 92.058 TKA. Pada 2019 terdapat 95.168 TKA yang bekerja di Indonesia dan turun menjadi 93.374 pada 2020.
“Jika dilihat dari perbandingan data jumlah TKA yang masuk per Mei tahun 2021 itu turun dibandingkan 2019 dan 2020,” kata Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/5).
Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Esthelita Runtuwene (F-Nasdem), Menaker Ida juga menjelaskan alur proses permohonan izin kerja TKA sebelum masa pandemi dan selama masa pandemi COVID-19.
Sebelum kondisi COVID-19, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus mengurus izin ke Kemnaker terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Ditjen Imigrasi. Sedangkan selama masa pandemi COVID-19, pemberi kerja (perusahaan) pengguna jasa TKA harus mengajukan permohonan ke PSN dan obyek vital strategis/nasional untuk mendapatkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari K/L. Kemudian izin tersebut dilanjutkan ke Kemnaker dan terakhir ke Ditjen Imigrasi.
” Jadi ada proses yang harus dilalui. Karena pada prinsipnya selama pandemi dilarang dengan pengecualian yang sudah saya sampaikan di atas,” kata Menaker Ida Fauziyah.
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing. Tujuannya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
“Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan. Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Sri Mulyani sebut Belanja Negara April Tumbuh 15,9 % atau Sebesar 723 Triliun

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani sebut Belanja Negara April Tumbuh 15,9 % atau Sebesar 723 Triliun

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara hingga akhir April 2021 tumbuh 15,9 persen (yoy) yaitu sebesar Rp723 triliun dari Rp623,9 triliun pada periode sama tahun lalu. Sri Mulyani mengatakan realisasi Rp723 triliun tersebut merupakan 26,3 persen dari target APBN yaitu Rp2.750 triliun.

Hal ini dikatakan oleh Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.

“Kita melakukan pemulihan ekonomi melalui belanja-belanja negara,” katanya.

Realisasi belanja berasal dari belanja pemerintah pusat Rp489,8 triliun meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp278,6 triliun dan belanja non-K/L Rp211,3 triliun.

Belanja K/L itu mencapai 27 persen dari target sebesar Rp1.032 triliun, sedangkan realisasi belanja non-K/L merupakan 22 persen dari target yaitu Rp922,6 triliun.

Belanja non-K/L sebesar Rp211,3 triliun tumbuh 17,7 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp179,4 triliun utamanya untuk pensiun, termasuk THR pensiunan, jaminan kesehatan ASN, subsidi energi dan pupuk, serta Program PraKerja.

Untuk realisasi belanja K/L tumbuh 37,2 persen dipengaruhi berbagai pencairan bansos dan bantuan UMKM, serta penanganan kesehatan yang sudah dipercepat atau dilakukan pada Maret.

“Belanja K/L semua K/L yang miliki anggaran cukup besar sudah melakukan akselerasi belanja sehingga menggambarkan countercyclical in action dari APBN kita,” kata Sri Mulyani.

Belanja K/L meliputi belanja modal tumbuh 132,4 persen (yoy) yakni dari Rp20,7 triliun menjadi Rp48,1 triliun utamanya berasal dari proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas, serta pengadaan alutsista dan almatsus (alat material khusus).

Kemudian belanja barang yang tumbuh 87,1 persen dan bansos tumbuh 0,1 persen untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi seperti vaksinasi, bantuan usaha mikro, dan penyaluran berbagai program bansos.

Belanja barang tumbuh 87,1 persen (yoy) dari Rp52,8 triliun menjadi Rp98,7 triliun sedangkan realisasi bansos hingga April 2021 Rp61,4 triliun.

Selanjutnya belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp233,2 triliun atau 29,3 persen dari target Rp795,5 triliun.

Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp216,4 triliun dan Dana Desa sebesar Rp16,9 triliun. (red/pen)

Permudah Konsumen, Kementerian ESDM Dorong Keberadaan Pertashop

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di setiap penjuru tanah air, bahkan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga penyalur menjadi tugas utama bagi Pemerintah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (migas) menargetkan pembangunan 10 ribu pertashop kepada PT Pertamina (Persero) guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji memaparkan, sudah ada 1.283 outlet Pertashop yang sudah beroperasi hingga 16 Mei 2021. “Akhir 2021 ditargetkan akan dibangun 10 ribu Pertashop di seluruh Indonesia,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (25/2).

Kendati begitu, Tutuka mengingatkan kepada Pertamina tidak mengedepankan kepentingan bisnis dalam membangun Pertashop. “Ini saya akan pastikan ke Pertamina untuk tujuannya tidak semata-mata ke arah peningkatan profit dan ekonomi Pertamina, tapi juga ke akses dan keadilan. Meningkatkan untuk rakyat miskin,” kata Tutuka.

Tutuka pun menginginkan produk BBM yang dijual Pertashop ke depan turut menghadirkan BBM jenis Pertalite ke masyarakat. “Saya sih memang harapannya bukan Pertamax (saja). Pertalite ini di luar Jawa memang bisa untuk menggantikan Premium secara smooth lah, arahnya kesana dulu,” ucap Tutuka.

Pertashop sendiri merupakan adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, penyalur dapat melakukan kegiatan penyaluran langsung setelah berlakunya perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU). Sementara laporan penunjukan penyalur harus segera melapor ke Menteri ESDM melalui data yang diunggah laman resmi migas.esdm.go.id.

Tutuka juga menjelaskan beberapa ketentuan penunjukan penyalur BBM, yaitu penyalur BBM wajib memiliki saran dan fasilitas pengisian bahan bakar, panyalur hanya dapat meneriman penunjukan dari satu Badan Usaha Niaga Migas untuk masing-masing jenis komoditas BBM, BBG maupun LPG, penyalur wajib menggunakan merek dagang pemilik produk yang disalurkannya sesuai dengan Izin Usaha Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Migas.

Ketentuan selanjutnya, penunjukan penyalur berlaku paling lama sampai berakhirnya Izin Usaha Niaga Migas yang dimiliki Badan Usaha Niaga Migas dan BU Pemegang Izin Niaga Migas wajib menjamin keselamatan migas dalam menunjuk penyalur.

1...4,3254,3264,327...4,887Halaman 4,326 dari 4,887