Beranda blog Halaman 4327

Jokowi Resmi Lantik Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Resmi Lantik Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB

SuaraPemerintah.id –  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 79 B Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tertanggal 24 Mei 2021.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Ganip saat mengucapkan sumpah jabatan mengikuti ucapan Presiden Joko Widodo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Ganip.

Hadir dalam pelantikan tersebut undangan terbatas, antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan pejabat terkait lainnya.

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Ganip melakukan foto bersama dan menerima ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker.

Letjen TNI Ganip Warsito menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang purnatugas dari TNI per 1 Juni 2021.

Letjen TNI Doni Monardo telah menjabat sebagai Kepala BNPB sejak 9 Januari 2019.

Ganip Warsito adalah lulusan Akademi Militer 1986. Ganip bergabung di divisi infanteri hingga menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.

Jabatan Ganip Warsito sebagai Kasum TNI baru dijalaninya selama 3 bulan sejak 1 Februari 2021.

Ganip juga pernah menjabat sebagai Pangkogabwilhan III, Pangdam XIII/Merdeka, dan Asops Panglima TNI.

Pria kelahiran Magelang, 23 November 1963, tersebut pernah menjabat sebagai Dandim 1605/Belu, Waasops Kasdam IX/Udayana, Danpuslatpur Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI AD pada tahun 2013—2014, dan Dirlat Kodiklat hingga 2015.

Sebelum mengisi posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Ganip pernah menjadi Pangdam XIII/Merdeka. (red/pen)

Perkuat Sistem Keamanan, BPJS Kesehatan Selidiki Dugaan Kebocoran Data Peserta Jaminan Kesehatan

Penulis
Andik Irwanto
-
Perkuat Sistem Keamanan, BPJS Kesehatan Selidiki Dugaan Kebocoran Data Peserta Jaminan Kesehatan

SuaraPemerintah.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelidiki dugaan kebocoran data peserta program jaminan kesehatan serta memperkuat sistem pengamanan data menyusul peredaran informasi mengenai penawaran data kependudukan via daring.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Selasa, 25 Mei 2021, dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta.

“Kami fokusnya pada dugaan peretasan. Selain investigasi penelusuran jejak digital, kami lakukan juga upaya mitigasi pada pelayanan dan administrasi serta penguatan sistem teknologi informasi terhadap gangguan keamanan data berupa proteksi dan keamanan sistem,” katanya.

“Selain melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital, saat ini kami juga sedang melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi,” katanya.

Dia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem pengamanan data berlapis dan sekarang berupaya memperkuat teknologi pengamanan untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap tindak kejahatan seperti peretasan.

“Untuk memastikan keamanan data, kami melakukan kerja sama strategis dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan pihak profesional,” katanya.

BPJS Kesehatan, menurut dia, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengamanan data sesuai dengan standar ISO 27001 dan Control Objectives for Information Technologies (COBIT) serta mengoperasionalkan Security Operation Center (SOC) yang bekerja 24 jam selama tujuh hari.

“Selama ini kami telah melakukan upaya maksimal untuk melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan dan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan data pribadi peserta program jaminan kesehatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia meminta warga menghubungi nomor kontak pusat layanan 1500400 atau Kantor Cabang BPJS Kesehatan apabila ada permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan atau mengkaitkan dengan BPJS Kesehatan.

Tindak Lanjut

Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, Polri, Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan guna menindaklanjuti peredaran informasi mengenai kebocoran data penduduk.

Selain itu, ia mengatakan, BPJS Kesehatan telah melaporkan perkara tersebut ke Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Kepala Bidang Jaminan Keamanan Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan Kolonel Sus Trisatya Wicaksono menilai langkah BPJS Kesehatan melaporkan kasus penawaran data di forum daring ke pihak berwenang sudah tepat.

“Kemhan sangat berkepentingan dengan permasalahan tersebut sehubungan adanya kerja sama operasional antara Kemhan dengan BPJS Kesehatan terkait data anggota Kemhan/TNI yang terdaftar di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini secepatnya,” kata dia.

Perusahaan telekomunikasi dan teknologi informasi TelkomSigma menyatakan akan membantu penanganan kasus penawaran data penduduk di forum daring.

“Kami siap membantu upaya BPJS Kesehatan dan pihak-pihak yang berwenang lainnya dalam melakukan penanganan terhadap kasus penawaran data di forum online ini sesuai dengan kapasitas kami,” kata SVP TelkomSigma Imam Sukmana.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai penawaran data penduduk di Raid Forums oleh seorang anggota dengan nama samaran Kotz yang akunnya kini telah diblokir oleh pemerintah. (red/pen)

Menaker: Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.

“Pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2020 menurun. Agustus 2020, akibat pandemi penganggurankita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu,” kata Menaker Ida.

Menaker Ida menyampaikan itu saat bersama Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5).

Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene ini membahas beberapa hal.

Antara lain, evaluasi link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah. Pelindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan tenaga kerja asing (TKA).

Kemudian, strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya pada masa pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja. Dengan perincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja.

Sebanyak 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka. Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen).

Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA 8,55 persen, universitas 6,97 persen, dan diploma 6,61 persen.

Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen.

Menaker Ida menjelaskan Kemnakertelah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan.

Ada dua kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024.

Pertama, transformasi BLK dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.

Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Kami optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia,” ujar Ida.

Kedua, lanjut Ida, link and match ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

“Kami terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia indsutri (DuDi),” kata Ida.

Dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Pengendalian Transportasi Berjalan Baik, Penumpang Transportasi Menurun

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dari hasil evaluasi, kebijakan pengendalian transportasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah di masa peniadaan mudik Tahun 2021 berjalan dengan baik. Pengendalian transportasi yang dilakukan dapat mengurangi secara signifikan jumlah pergerakan penumpang di semua moda transportasi publik. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.

“Dari evaluasi yang kami lakukan, terjadi penurunan pergerakan penumpang antara masa peniadaan mudik dibandingkan hari biasa sebelum masa peniadaan mudik. Hal ini bisa menjadi indikasi masyarakat menyadari bahaya di balik aktivitas mudik, sebagai hasil dari komunikasi dan sosialisasi yang sangat intensif dilakukan” kata Adita.

Adita mengatakan, kebijakan peniadaan mudik berlangsung pada 6-17 Mei 2021, sedangkan sebelum dan sesudahnya dilaksanakan masa pengetatan syarat perjalanan pra peniadaan mudik ( 22 April – 5 Mei 2021) dan paska peniadaan mudik (18 -24 Mei 2021). Total pergerakan penumpang di fase pra peniadaan mudik, masa peniadaan mudik dan pasca peniaan mudik (22 April – 24 Mei 2021) mencapai sekitar 5,6 juta orang.

Khusus di masa peniadaan mudik pada 6-17 Mei 2021, tercatat jumlah rata-rata harian pergerakan penumpang turun sekitar 81 persen jika dibandingkan dengan jumlah rata-rata harian pergerakan penumpang di hari biasa sebelum peniadaan mudik.

“Kami mengapresiasi adanya kesadaran dari masyarakat yang patuh terhadap ketentuan peniadaan mudik, sekaligus membantu mencegah meluasnya kasus positif Covid-19 di Indonesia,” ucap Adita.

Perpanjangan Masa Pengetatan Untuk Penyeberangan Dari Bakauheni ke Merak

Pada tanggal 24 Mei 2021 atau di akhir masa pengetatan paska peniadaan mudik, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pengetatan paska peniadaan mudik hingga 31 Mei 2021, khusus bagi pelaku perjalanan antardaerah di dalam Pulau Sumatera dan pelaku perjalanan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa.

Hal ini tertuang di dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.

Latar belakang dari perpanjangan masa pengetatan yaitu karena adanya peningkatan kasus positif Covid-19 di hampir semua provinsi di Sumatera dan masih adanya sekitar 60 persen masyarakat yang belum kembali ke Pulau Jawa.

Dengan adanya aturan tersebut maka para pelaku perjalanan udara, laut, dan penyeberangan dari Provinsi Sumatera WAJIB menunjukkan dokumen negatif covid hasil rapid antigen yang berlaku 1×24 jam, hingga 31 Mei 2021 mendatang.

“Random tes Covid-19 secara intensif untuk penumpang angkutan bus di Sumatera dan mandatory check terhadap penumpang yang akan menyeberang dari pelabuhan Bakauheni juga akan terus dilakukan hingga 31 Mei 2021, untuk memastikan para pelaku perjalanan dalam kondisi sehat (bebas Covid-19) dan tidak terjadi penularan ke daerah lain,” tutur Adita

Pemerintah Terima 8 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah kembali menerima bahan baku vaksin Sinovac dari China sebanyak delapan juta dosis. Bahan baku vaksin Sinovac tersebut tiba di Indonesia pada Selasa (25/5) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, menggunakan pesawat Garuda.

Secara keseluruhan, ini merupakan kedatangan vaksin Covid-19 tahap ke-13 sejak 6 Desember 2020.

“Pada pagi hari ini, kita menyaksikan kedatangan vaksin Covid-19, yaitu vaksin Sinovac sebanyak delapan juta dosis dalam bentuk bulk,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di lokasi kedatangan vaksin.

Secara keseluruhan, Indonesia telah mendatangkan 83,9 juta dosis vaksin yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat.

“Vaksin yang sudah kita terima sampai saat ini adalah vaksin jadi Sinovac tiga juta dosis, AstraZeneca 6,4 juta dosis, Sinopharm 1 juta dosis, dan kedatangan vaksin Sinovac pada hari ini sebanyak delapan juta dosis,” ucap Airlangga.

Pemerintah berupaya untuk selalu menjaga ketersediaan stok vaksin agar pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan target tahapan yang telah ditetapkan.

Pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat aman dan berkhasiat. “Pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) vaksin, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam menerima vaksin,” tutur Airlangga.

Sebagai informasi, setiap bulannya Indonesia akan kedatangan rata-rata 10 hingga 15 juta dosis vaksin Sinovac berbentuk bahan baku.

Untuk bulan Mei ini, direncanakan akan ada 16 juta dosis yang datang. Sisa 8 juta akan datang pada 30 Mei 2021 mendatang.

“24 Mei sekitar 8 juta dosis dan 30 Mei 8 juta dosis lagi,” kata Direktur Bio Farma, Honesti Basyir dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.

BPJamsostek dan INA Tandatangani MoU Kerjasama Investasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kemenkeu – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan Indonesia Investment Authority (INA) pada Senin, (24/05) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk kerjasama langsung melalui instrumen investasi.

BPJAMSOSTEK dan INA akan berbagi informasi atas potensi investasi bersama dalam beberapa sektor investasi, antara lain  sektor infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara, infrastruktur digital, serta jasa dan pendukung kesehatan.

Anggoro Eko Cahyo Direktur Utama BPJAMSOSTEK menyatakan bahwa BPJAMSOSTEK melalui penempatan dana investasi yang per 30 April 2021 memiliki total dana kelolaan mencapai Rp490,1 triliun ke dalam berbagai instrumen, salah satunya berupa instrumen penyertaan langsung yang saat ini porsinya masih relatif kecil.  BPJAMSOSTEK berkolaborasi investasi dengan INA akan menanamkan dana ke dalam berbagai proyek investasi langsung secara bersama-sama atau sebagai co-investor.

“Dengan potensi dana kelolaan yang cukup besar, kami yakin INA bersama BPJAMSOTEK akan dapat berperan pada proyek-proyek potensial, termasuk kemitraan dengan Kementerian BUMN yang kami yakin akan memberikan prioritas pada proyek-proyek strategis. Kerjasama dengan INA ini serta dengan pihak-pihak yang lain, juga merupakan upaya BPJAMSOSTEK untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendiversifikasi risiko serta mendistribusikan dana investasi sebagai dana amanah ke dalam berbagai instrumen investasi alternatif dengan durasi yang lebih panjang, yield yang optimal, governance dan manajemen risiko yang memadai,” jelasnya seperti dikutip dari rilis resmi INA.

DR. Ridha D. M. Wirakusumah Ketua Dewan Direktur/Chief Executive Officer INA menyatakan pihaknya sangat menghargai BPJAMSOSTEK atas inisiasi untuk bekerjasama menyalurkan dana untuk berinvestasi secara aman, berjangka panjang dan berdampak positif pada perekonomian nasional.

Konsumsi Masyarakat Menguat, Indonesia Terus Tunjukkan Tren Pemulihan Ekonomi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi sedang terjadi di Indonesia seiring membaiknya kesehatan masyarakat. Kondisi ini tampak dari kinerja positif sektor fiskal, peningkatan PMI dan Indeks Kinerja Konsumen, serta tren pemulihan sektor eksternal, moneter dan keuangan.

“Indeks keyakinan masyarakat di 101,5. Itu kembali ke level optimis dan melampaui kondisi atau level pada saat awal pandemi. Jadi sudah relatif di atas kondisi sebelum terjadinya pandemi. Aktivitas masyarakat juga terus membaik,” kata Menkeu secara daring dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5).

Aktivitas masyarakat mengalami peningkatan secara konsisten hingga 14 Mei 2021. Mobilitas juga meningkat positif selama tiga bulan berturut-turut pada Maret hingga Mei 2021.

“Ini karena Covid bisa dikendalikan, menurun, maka mobilitas meningkat. Bandingkan dengan Januari-Februari waktu Covid melonjak, maka kita terjadi pengetatan. Ini yang nanti menjadi penyulut pemulihan ekonomi kita,” ujar Menkeu.

Tren pemulihan konsumsi masyarakat juga terus menguat. Indeks Penjualan Ritel menunjukkan keberlanjutan pemulihan konsumsi masyarakat pada Maret dan April 2021 dengan tumbuh 9,8% year on year (yoy). Kenaikan ini cukup signifikan selama tiga bulan berturut-turut sejak Februari 2021.

“Ini karena konsumsi merupakan faktor terbesar di dalam GDP sisi permintaan. Sekali lagi, begitu Covid bisa terjaga, maka kemudian kegiatan penjualan, aktivitas masyarakat yang diterjemahkan dengan kemudian jual beli atau konsumsi masyarakat juga menunjukkan kenaikan,” kata Menkeu.

Menurut survey Mandiri Spending Index, di 2021 belanja masyarakat mengindikasikan pulihnya belanja ke level sebelum pandemi. Ini terjadi di semua kelompok penghasilan masyarakat, baik rendah, menengah, maupun tinggi.

“Dibandingkan kondisi sebelum Covid, itu sudah lebih tinggi. Indeks frekuensi belanja jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum Covid yang dengan baseline 100. Jadi ini menggambarkan suatu rebound dan pemulihan,” ujar Menkeu.

Indeks nilai belanja kelompok lower income konsisten meningkat seiring dengan banyak bantuan sosial dari pemerintah. Kenaikan yang konsisten juga terjadi pada kelompok middle income.

“Ini menggambarkan kelompok ini yang sangat menentukan jumlah volume konsumsi dan pertumbuhan konsumsi yang nanti akan menjadi salah satu motor penggerak dari pemulihan ekonomi sisi permintaan,” kata Menkeu.

Perbaikan di berbagai indikator pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh technical rebound, pemulihan aktivitas ekonomi, serta perkembangan indikator ekonomi makro dan kondisi Covid 19 yang masih terjaga.

“Ini semuanya terjadi kalau kita semua perhatikan adalah apabila Covid-nya terjaga seperti yang terjadi semenjak bulan Maret, April, dan Mei ini. Jadi catatannya selalu diulang-ulang terus. Kalau Covid-nya tetap terjaga, tidak terjadi wave, tidak ada akibat kenaikan yang terjadi di India, maka kita bisa berharap aktivitas ini akan terus momentumnya berjalan dan makin kuat pada bulan Mei,”

Pasangan Sugianto Sabran-Edy Pratowo Resmi dilantik Jokowi Jadi Gubernur dan Wagub Kalteng

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran-Edy Pratowo, Selasa, (25/5/2021).

Sugianto dan Edy dinyatakan sebagai pasangan yang menang dalam kontestasi Pilkada Serentak Kalimantan Tengah pada 2020.

Jabatan ini adalah jabatan kali kedua politikus PDIP Sugianto Sabran memimpin Kalteng.

“Sebelum saudara-saudara mengucap sumpah jabatan, berkenaan pengesahan pengangkatan saudar sebagai gunernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2021-2024, terlebih dahulu saya tanya apakah saudara bersedia mengucap sumpah dalam agama Islam?,” kata Jokowi di Istana Negara Jakarta dalam pealntikan, Selasa (25/5/2021).

“Bersedia,” jawab keduanya.

Adapun pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 76/P/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, 2021-2024. Pelantikan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur dan wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,” ucap mereka serentak saat mengikuti sumpah jabatan yang dipandu Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/5/2021).

“Serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” lanjut mereka.

Diketahui Sugianto dan Edy ditetapkan sebagai gubernur dan wagub terpilih dengan perolehan suara 536.128 suara pada Pilkada Serentak tahun 2020.

Sugianto Sabran merupakan gubernur petahana Kalteng. Sugianto sudah menjabat sebagai gubernur sejak 25 Mei 2016 lalu. Kemudian maju kembali untuk periode kedua pada pilkada 2020 lalu.

Pasangan tersebut berhadapan dengan Ben Brahim-Ujang Iskandar. Ben adalah Bupati Kapuas, sedangkan Ujang berstatus mantan Bupati Kotawaringin Barat.

KPU Provinsi Kalteng menetapkan Sugianto-Edy sebagai pemenang setelah memperoleh 536.128 suara sah. Sugianto-Edy unggul tipis dari Ben-Ujang yang meraih 502.800 suara sah.

Ben-Ujang sempat mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK menolak permohonan tersebut. Sugianto-Edy pun sah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2021-2024.

“Maka ditetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 adalah paslon dengan nomor urut dua atas nama Sugianto Sabran-Edy Pratowo dengan perolehan suara 536.128 suara sah,” kata Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim di Kalteng, Jumat 19 Februari 2021.

16 Lembaga dan Tokoh di Babel Terima Penghargaan KLHK

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 16 lembaga dan tokoh masyarakat di Bangka Belitung (Babel), menerima penghargaan dari Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghargaan diberikan atas komitmen mereka dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Babel. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Dirjen KSDAE Wiratno, di kawasan Hutan Lindung Mangrove Mujang Kurau Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Senin (24/5/2021).

“Kami mengapresiasi partisipasi semua pihak yang telah mendukung keanekaragaman hayati, semoga hal ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan,” kata Wiratno, usai kegiatan.

Selain Dirjen KSDAE Wiratno, Dirjen Gakkum KLHK Rasio Rido Sani turut hadir dalam kegiatan itu. Ia mengatakan, mereka yang menerima penghargaan merupakan orang – orang yang sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian satwa dan lingkungan.

“Kami mengapreasi semua pihak di dalam upaya – upaya penyelamatan sumber daya alam, baik itu wartawan karena penting sekali wartawan ini, ilmuan, BUMN, aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya,” ujar Rido Sani.

Meresahkan, Buaya 3 Meter Ditangkap Warga Bangka Belitung Ia menuturkan, KLHK tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan semua pihak terlebih dalam hal publikasi dan penegakkan hukum.

Teman media, kata dia, sangat penting perannya dalam menyampaikan informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. Terlebih saat ini Gunung Maras sudah menjadi Taman Nasional.

“Kami sampaikan, tidak mungkin persoalan lingkungan hidup ini dapat diselesaikan sendirian oleh KLHK, apalagi oleh Ditjen Gakkum. Untuk itu harus ditangani bersama,” ucapnya.

Di antara 16 tokoh dan lembaga tersebut, dua yang menerima penghargaan itu merupakan jurnalis iNews TV (MNC Media Group) Biro Pangkalpinang yaitu Haryanto dan jurnalis LKBN Antara TV Biro Babel, Mery Yanti.

Ambulans Sumbangan Pemkot Padang Bantu Warga Palestina di Gaza

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Ambulans berlogo Pemerintah Kota (Pemkot) Padang terlihat dalam tayangan televisi berhilir mudik di Gaza Utara membantu menolong warga. Ambulans ini menyisir hampir seluruh daerah di Gaza Utara untuk memberikan layanan medis. Di antaranya adalah ke Jabalia, Beit Hanoun, dan Beit Lahia.

Video rekaman ambulans ini terlihat di media sosial dan grup perpesanan. Ambulans sumbangan pemerintah dan warga Kota Padang turut beraksi dalam membantu korban serangan Israel di Gaza. (ACTNews)

Ambulans berlogo pemerintah Kota Padang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana ambulans itu bisa sampai ke Gaza? Seperti apa kiprahnya selama ini?

Ambulans berlogo pemerintah Kota Padang merupakan buah kedermawanan masyarakat Padang, termasuk dukungan Pemerintah Kota dan ASN Kota Padang yang disalurkan melalui Aksi Cepat Tanggap. Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap Kota Padang Aan Saputra menjelaskan, donasi untuk ambulans digalang pada Januari hingga Mei 2020. “Ambulans dari para dermawan dan Pemerintah Kota Padang dibeli dan dimodifikasi langsung di Palestina,” kata Aan dalam keterangannya yang didapat pada Selasa  (25/5/2021).

Ambulans ini menyisir hampir seluruh daerah di Gaza Utara untuk memberikan layanan medis. Di antaranya adalah ke Jabalia, Beit Hanoun, dan Beit Lahia.

Di Gaza Utara, ambulans kita sudah menjangkau daerah-daerah yang terkena serangan, seperti di Jabalia, Beit Hanoun, dan Beit Lahia.

Ambulans ACT – Pemkot Padang juga ambil serta dalam aksi kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan mengantarkan korban menuju rumah sakit di wilayah Gaza,” ujar Said Mukaffiy dari Tim Global Humanity Response Aksi Cepat Tanggap.

Said melanjutkan, di masa-masa sulit seperti yang terjadi di Gaza hari ini, ambulans beroperasi tanpa henti untuk memastikan agar tidak ada korban yang tidak mendapatkan layanan kesehatan. Para petugas medis selalu sedia setiap saat untuk memberikan layanan kesehatan kapanpun dibutuhkan.

Selain itu, ambulans tidak hanya digunakan untuk mengantar warga yang terluka saja. Namun juga digunakan untuk mengantar perempuan dan anak-anak yang berjalan kaki ingin menuju sekolah Om Al Naseer Elementary School di daerah Al Naseer, Gaza Utara.

Tim ambulans ACT memberikan tumpangan kepada perempuan dan anak-anak tersebut agar bisa sampai di sekolah dasar Al Naseer lebih cepat.

Sekadar diketahui Armada kemanusiaaan dukungan masyarakat Kota Padang ini memulai aksinya pada permulaan musim dingin atau November  2020.

1...4,3264,3274,328...4,887Halaman 4,327 dari 4,887