Beranda blog Halaman 4328

Tingkatkan Kualitas UMKM Sucofindo Jalin Sinergi Dengan Rietzstar dan Bank Syariah Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT SUCOFINDO (Persero) dan PT Asinusa Berkah Utama (Rietzstar) bersinergi guna mendukung UMKM berdaya saing melalui pemastian standardisasi mutu dan SUCOFINDO juga turut menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia terkait sebagai lembaga pembiayaan dalam kepemilikan atau penyewaan program kontainer Kedai +19.

Kedua perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Direktur Utama SUCOFINDO- Bachder Djohan Buddin, CEO Rietzstar-Basuki Kusuma dan Wakil Direktur Utama 1 PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. – Ngatari yang turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Keuangan & Pengembangan UMKM Kementerian BUMN – Loto Srinaita Ginting, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis SUCOFINDO – Budi Hartanto dan Direktur Sumber Daya dan Pengembangan Bisnis SUCOFINDO – Rozainbahri Noor. Pelaksanaan penandatanganan ini bertempat di International Finance Center dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Staf Ahli Bidang Keuangan & Pengembangan UMKM Kementerian BUMN – Loto Srinaita Ginting menyampaikan dukungannya terhadap segala bentuk kerjasama dalam mengembangkan UMKM di Indonesia, “Saya memberikan apresiasi dan tentunya dukungan penuh terhadap kegiatan kerjasama yang bertujuan meningkatkan UMKM di Indonesia agar semakin maju dan berdaya saing tinggi sehingga akan berdampak baik bagi ekonomi nasional,” ucap Loto.

Perjanjian kerjasama ini merupakan bentuk dukungan SUCOFINDO terhadap kegiatan Rietzstar yaitu dalam hal penjualan makanan dan minuman bernutrisi di dalam kontainer Kedai +19. Makanan dan minuman ini telah terkurasi dan dikelompokkan dalam suatu penggolongan yang dapat dikonsumsi berdasarkan gejala yang timbul dari virus Covid-19.

CEO Rietzstar – Basuki Kusuma menjelaskan bahwa, “Nantinya, makanan dan minuman bernutrisi yang diproduksi oleh UMKM Rietzstar, diupayakan dapat membantu proses pemulihan pasien Covid-19 ataupun menambah imun bagi masyarakat luas. Kontainer Kedai +19 nantinya akan ditempatkan di lokasi strategis untuk memudahkan masyarakat,” jelas Basuki.

Sebelumnya, SUCOFINDO telah bekerjasama dengan Rietzstar untuk mendukung UMKM berdaya saing, yaitu memberikan pelatihan Penyelia Halal gratis kepada 25 UMKM terpilih, yang telah tergabung dalam Rietzstar. “Dengan kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM dan tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas terutama di tengah masa pandemi seperti ini,” tutur Bachder.

Bachder melanjutkan bahwa, “Nantinya, hasil dari pelatihan tersebut pada hari ini kami akan menyerahkan sertifikat Penyelia halal kepada para UMKM. Sertifikat ini sebagai langkah awal untuk memperoleh Sertifikasi Halal. Selain itu, di kesempatan yang sama akan dilakukan pendampingan kurasi oleh tim PKBL SUCOFINDO untuk para UMKM.”

Pada kesempatan yang sama, SUCOFINDO bersama dengan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. bersinergi terkait pemanfaatan dan pengelolaan jasa layanan perbankan guna mendukung bisnis kedua pihak berdasarkan Prinsip Syariah.

“Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat mengembangkan ruang lingkup pelayanan kami sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat mengembangkan ruang lingkup pelayanan kami sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak,” ucap Bachder.

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Wakil Direktur Utama 1 Bank Syariah Indonesia Ngatari, bahwa kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dan SUCOFINDO merupakan bentuk penguatan sinergi bersama BUMN. “Bank Syariah Indonesia merasa bangga dan optimis, kerjasama ini menjadi titik awal bagi kedua belah pihak untuk bersama mendorong seluruh industri bergerak memulihkan perekonomian Indonesia. Didukung peran SUCOFINDO sebagai perusahaan pemastian bagi dunia industri dan inspeksi nasional terbesar di Indonesia serta dukungan Bank Syariah Indonesia dari sisi layanan perbankan,” kata Ngatari.

“Melalui sinergi ini merupakan bentuk semangat BUMN dalam memberikan kontribusi kami sebagai upaya peningkatan UMKM dan menyejahterakan masyarakat sebagai wujud BUMN Untuk Indonesia,” tutup Bachder.

Dalam upaya pemulihan ekonomi serta mendukung UKM untuk tetap berkarya di masa pandemi salah satunya melalui bantuan untuk mitra binaan SUCOFINDO di sektor peternakan. Dengan peran dan kompetensi SUCOFINDO, dan peran terhadap tanggung jawab sosial, maka SUCOFINDO membuat program untuk sertifikasi halal untuk UMKM dan pelatihan serta sertifikasi SNI produk UMKM.

Puan Maharani sebut Pemerintah Perlu Reformasi Struktural dan Fiskal Agar Kebijakan Tepat Sasaran

Penulis
Andik Irwanto
-
Puan Maharani sebut Pemerintah Perlu Reformasi Struktural dan Fiskal Agar Kebijakan Tepat Sasaran

SuaraPemerintah.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah membuat dan melaksanakan kebijakan yang memberikan manfaat nyata untuk masyarakat sehingga perlu melakukan reformasi struktural dan reformasi fiskal agar kebijakannya tepat sasaran dan tepat manfaat bagi masyarakat. Meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan legitimasi negara di mata masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.

“Kehadiran negara perlu ditingkatkan supaya lebih dirasakan masyarakat secara nyata,” katanya.

Puan mengemukakan hal itu terkait dengan penurunan dua indikator dalam aspek politik yang diukur dalam Indeks Negara Rentan atau Fragile State Index 2021. Kedua indikator dalam aspek politik yang turun adalah legitimasi negara dan pelayanan publik.

Puan menilai temuan itu menunjukkan perlu peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia dengan memperbaiki pelayanan publik guna menguatkan kembali legitimasi negara di mata masyarakat.

“Oleh karena itu, perlu reformasi struktural, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta perlu dilakukan reformasi fiskal, seperti peningkatan kualitas belanja yang lebih baik,” ujarnya.

Perbaikan tata kelola dan layanan publik itu, menurut dia, dapat dimulai dengan menjadikan pembahasan pendahuluan APBN sebagai momentum penegas bahwa pemerintah akan melakukan reformasi fiskal dalam APBN 2022.

Menurut dia, reformasi fiskal yang ditujukan untuk meningkatkan belanja pemerintah yang berkualitas, ditandai dengan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan lainnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta kebijakan dan program pemerintah dapat mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Belanja kementerian/lembaga lebih banyak diarahkan kepada rakyat sebagai penerima manfaat, tingkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan legitimasi negara di mata masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, dalam Indeks Negara Rentan 2021 disebutkan bahwa Indonesia mampu memperbaiki sejumlah sektor yang turut meningkatkan ketahanan nasional.

Namun, perbaikan itu tidak cukup signifikan sehingga Indonesia masih berada di peringkat 99 dari 179 negara yang dikaji. Makin besar peringkat satu negara, makin baik capaian negara tersebut. Peringkat indeks didasarkan pada dua belas indikator kerentanan negara yang dikelompokkan berdasarkan kategori: sosial, ekonomi, dan politik. (red/pen)

Kemendes Gandeng Balai Pustaka Bangun Literasi Digital di Desa

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengunjungi PT Balai Pustaka dalam rangka menjalin kerjasama membangun literasi digital di desa.

Wamendes Budi Arie berharap, pembangunan literasi digital desa yang dibantu oleh Balai Pustaka dapat mempercepat pembangunan desa di Indonesia. Menurutnya, penerbit yang berdiri sejak 1917 itu telah terbukti berkontribusi terkait narasi dan wacana di Indonesiaan.

“Saya berharap Kemendes bisa bekerjasama dengan Balai Pustaka untuk membangun literasi digital desa,” ungkap Wamendes Budi Arie di kantor Balai Pustaka, Jakarta Timur, Senin (24/05/2021).

Wamendes Budi Arie menjelaskan, salah satu cara untuk mempercepat pembangunan desa adalah dengan meningkatkan SDM. Adapun untuk meningkatkan SDM warga desa adalah dengan literasi digital.

Sebagai pilot project, program literasi digital desa tersebut akan dimulai dari desa di Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat. Selanjutnya akan dikembangkan ke desa-desa lainnya di seluruh Indonesia, dengan harapan mempercepat pembangunan desa.

“Kita coba di beberapa desa di Indonesia, pertama kita akan mulai dari Sorong dan Raja Ampat,” pungkasnya.

Dalam kunjungannya itu, Wamendes Budi Arie disambut langsung oleh Direktur Utama PT Balai Pustaka, Achmad Fachrodji.

Wamendes Budi Arie diajak keliling menyusuri sudut-sudut kantornya yang dihiasi dengan gambar tokoh legendaris lengkap dengan kata-kata inspiratif.

Fachrodji juga menunjukkan kekayaan literasi Indonesia, seperti buku-buku lawas cetakan tahun 90 hingga 70-an, terutama buku sastra seperti prosa, novel dan pantun yang berasal berbagai daerah di Nusantara yang masih tersimpan rapi.

KKP Siapkan Lembaga Diklat Pelaut KAPI Sesuai Konvensi STCW-F 1995

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Awak kapal ikan yang kompeten menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan keselamatan pelaut penangkap ikan di tengah laut. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan “Sosialisasi Komite Pengesahan (Approval) Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan bagi Lembaga Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan” pada Rabu (19/5/2021).

Kesempatan ini turut digunakan untuk melakukan “Sosialisasi 9 Peraturan Kepala BRSDM tentang Quality Standard Sistem (QSS) atau Standar Mutu Penyelenggaraan Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan” bagi sedikitnya 90 orang pendidik dan pelatih dari lingkup politeknik, balai pelatihan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan lembaga penyelenggara program diklat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan di wilayah kerja BP3 Bitung. Wilayah ini meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja menjelaskan, Komite Pengesahan (Approval) merupakan suatu lembaga independen berisi sejumlah ahli yang menjamin mutu dari lembaga-lembaga diklat kepelautan yang ada di seluruh Indonesia. Komite ini berperan dalam memastikan standar pelatihan dan sertifikasi di Indonesia telah berjalan sesuai dengan ketetapan PBB melalui lembaga International Maritime Organization (IMO), yaitu The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F 1995) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2019.

“Terdapat tiga mandat dari implementasi Perpres 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995; pertama, melakukan quality assurance; kedua, memfasilitasi satu set tim expert sebagai auditor yang akan melakukan pengesahan (approval); dan ketiga menyusun standar penyelenggaraan program diklat atau sistem kualitas standar (QSS) berdasarkan konvensi STCW-F 1995,” ucapnya.

“Ketiga aksi ini akan menjadi acuan bagi seluruh lembaga diklat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan di Indonesia. Acara sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mengemban ketiga mandat tersebut,” jelas Sjarief.

Sjarief menyebut, Komite Approval akan melakukan sertifikasi terhadap penyelenggaraan pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) pada lembaga-lembaga diklat secara reguler setiap 5 tahun. Melalui sertifikasi badan-badan diklat kepelautan yang dilakukan oleh komite ini, KKP akan memastikan bahwa para nelayan atau pelaut kapal penangkap ikan dapat menguasai dua kompetensi utama.

“Pertama, memiliki kapasitas dalam mengoperasikan kapal untuk menjamin keselamatan mulai dari saat berangkat hingga kembali ke daratan,” tuturnya.

“Kedua, memiliki kapasitas untuk mengoperasikan berbagai jenis alat tangkap ikan dan melakukan penangkapan ikan sesuai prosedur keselamatan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan (sustainable fisheries),” lengkap Sjarief.

Terlebih, sosialisasi dilakukan untuk mendukung kerja Komite Approval sesuai dengan Permen KP Nomor 07 Tahun 2011 tentang Sistem Standar Mutu Diklat, Ujian, serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan dan Peraturan Kepala BPSDMKP Nomor 54 Tahun 2012 tentang Kelembagaan dan Akreditasi Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan.

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilya Pregiwati mengaku, selama ini sektor maritim masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, sektor maritim merupakan sektor yang sangat strategis bagi Indonesia. Dengan terus berupaya mendorong potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia melalui 3 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, SDM yang berkualitas pun harus disiapkan.

Lilly optimis bahwa dengan adanya pengawasan oleh Komite Approval dan penjaminan mutu dari QSS yang terstruktur melalui lembaga diklat pelaut kapal penangkap ikan akan mendorong kompetensi, keselamatan kerja, dan kesejahteraan pelaut tersebut.

“SDM yang berkualitas dihasilkan dari lembaga diklat yang terjamin mutunya, yaitu melalui serangkaian pengawasan dan audit oleh komite pengesahan (approval) program diklat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan sesuai dengan standar internasional,” ungkapnya.

“Dengan menimbang bahwa pelaut penangkap ikan akan bekerja dan terjun ke kapal penangkap ikan yang sarat dengan karakteristik 3D (dirty, dificult and dangerous), Komite Approval dan QSS hadir untuk menekan sampai dengan mencegah risiko yang akan dihadapi pelaut dalam melakukan tugasnya diatas kapal,” imbuh Lilly.

Tak hanya itu, Lilly menyatakan bahwa sampai saat ini, permintaan ABK kapal penangkap ikan dari negara-negara seperti Jepang, Korea, Taiwan, Australia, Spanyol, Norwegia, dan negara-negara Eropa lainnya masih tinggi. Untuk itu, sosialisasi QSS kepada jajaran pendidik dan pelatih pelaut kapal penangkap ikan menjadi jawaban untuk memenuhinya.

“Saya harap kedua sosialisasi ini dapat membantu lembaga diklat dalam mencetak tenaga kerja, pelaut dan awak kapal penangkap ikan yang kompeten. Sehingga dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari serta dapat mendatangkan keuntungan devisa bagi negara,” ucapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan lanjutan dari sosialisasi KKP kepada Lembaga Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang berada di kelima wilayah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) yang dinaungi Puslatluh KP. BP3 Bitung menjadi destinasi terakhir setelah sebelumnya menyelesaikan sosialisasi kepada empat BP3 lainnya di Medan, Banyuwangi, Tegal, dan Ambon.

KKP Rumuskan Skema Program Latluh melalui Rakontek”

Tak hanya melalui sosialisasi, KKP pun terus berupaya dalam meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan di penjuru daerah. Guna mendukungnya secara konkret, KKP melalui Puslatluh KP menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Teknis (RAKONTEK) Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2021 dengan mengangkat tema “Strategi Pelatihan dan Penyuluhan dalam Mendukung Program Terobosan KKP Tahun 2021-2024” pada 19-21 Mei 2021.

Rakontek ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Sjarief Widjaja dalam Rapat Kerja Teknis KKP, dimana menugaskan Puslatluh KP untuk memiliki pola (skema) penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dalam mendukung 3 Program Prioritas KKP tahun 2021–2024 sebagai langkah terobosan dalam pelaksanaan program sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan. Ketiga program tersebut yaitu:
1. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan;
2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan; dan
3. Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Rapat bertujuan sebagai forum konsolidasi antara pusat dan daerah, khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) penyuluhan untuk merespon setiap arah kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional dan Prioritas KKP tahun 2021 – 2024 yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta yang terdiri dari jajaran lingkup Puslatluh KP dan Sekretariat BRSDM; Dinas KP Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Sulawesi Utara; serta perwakilan dari Penyuluh Perikanan, Forkomnas Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan lembaga diklat pelaut kapal penangkap ikan di sekitar wilayah kerja BP3 Bitung yang mengikuti baik secara luring maupun secara daring.

Bertempat di Aula Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BP3) Bitung, Rakontek secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Sjarief Widjaja. Ia menyebut, dukungan Riset dan SDM terhadap peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan terfokus pada telaah akademik Rancangan Pengaturan Pungutan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di WPPNRI, yang disinergikan dengan penyiapan Konsep Framework Integrasi Big Data dan Dashboard Perikanan Tangkap Indonesia.

“Dengan memiliki rancangan dan skema yang jelas, yang didasari oleh telaah akademik dari data perikanan tangkap nasional, kegiatan yang terintegrasi dapat ditumbuhkan dan dipantau. Saat ini, sinergi penyiapan konsep dan bingkai kerja (framework) di dalam operasionalnya merupakan hal yang perlu ditingkatkan,” ucapnya.

“Untuk itu, kompetensi para tenaga maupun operator perlu terlebih dahulu ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi pengaturan serta identifikasinya oleh para penyuluh di lapangan,” lengkap Sjarief.

Sjarief mempertajam bahwa dukungan Riset dan SDM akan terus digenjot melalui pemetaan sosio ekonomi, jumlah tenaga kerja, kebutuhan dasar dan komoditas unggulan yang direkomendasikan, termasuk menyiapkan sistem pemodelan dari hulu sampai hilir dalam membangun kampung-kampung perikanan. Hal ini turut dilengkapi dengan penyiapan kelengkapan instrumen penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan dalam bentuk buku-buku pintar, modul pelatihan dan materi-materi penyuluhan.

“Adapun dukungan Riset dan SDM terhadap Peningkatan Produksi Budidaya adalah dengan melakukan pemetaan spasial sebaran tambak-tambak ikan termasuk melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi dan pendampingan dalam pengelolaan tambak ikan, dengan membangun arsitektur model kelembagaan tambak udang estate, dimana peranan pelatihan dan penyuluhan sangat dibutuhkan,” jelasnya.

“Sedangkan dukungan riset terhadap Pembangunan kampung-kampung perikanan, dimulai dengan pemetaan sosio ekonomi, jumlah tenaga kerja, kebutuhan dasar dan komoditas unggulan yang direkomendasikan, termasuk menyiapkan sistem pemodelan dari hulu sampai hilir,” pungkas Sjarief.

Senada dengan itu, Kepala Puslatluh KP, Lilly Aprilya Pregiwati menyebut, dukungan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan ke depannya akan terus bertransformasi dan berinovasi ke arah digital serta memastikan masyarakat yang dilatih dan kelompok yang didampingi mampu mengembangkan usahanya ditengah-tengah situasi yang sangat dinamis.

“Orientasi program, restrukturisasi sistem penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan termasuk penyiapan kurikulum dan modul pelatihan serta materi penyuluhan harus dirubah ke dalam bentuk digital. Melalui digitalisasi bahan ajar, penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan diharapkan dapat menghasilkan lulusan pelatihan dan kelompok binaan yang memiliki kompetensi sebagai entrepreneur society atau employee competent berbasis teknologi informasi, terutama agar tetap memenuhi kebutuhan kompetensi pelaku utama kegiatan kelautan dan perikanan di masa pandemi Covid-19,” tandas Lilly.

Melalui rapat yang melibatkan berbagai macam pihak, Lilly berharap mendapatkan keluaran berupa rumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang nantinya dapat menjadi acuan kegiatan sampai dengan pencapaian yang sejalan dengan program-program prioritas nasional. Hal ini juga demi mendukung kesejahteraan sektor maritim nasional dan masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan yang bersanding di dalamnya.

Sebagai informasi, kegiatan turut dihadiri oleh seluruh Kepala UPT/Satminkal Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP, para Koordinator dan Sub Koordinator Lingkup Pusat dan UPT, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Pangkalan Pengawasan SDKP, Politeknik KP Bitung, Balai Pelatihan dan Penyuluhan, serta Lembaga Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan wilayah kerja BPPP Bitung.

Pertamina Operasikan 17 Lokasi Tambahan BBM Satu Harga di Wilayah Jatimbalinus

Penulis
Andik Irwanto
-
Pertamina Operasikan 17 Lokasi Tambahan BBM Satu Harga di Wilayah Jatimbalinus

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina (Persero) akan menambah 17 lokasi pengoperasian bahan bakar minyak Satu Harga di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara atau Jatimbalinus sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan energi secara sama dan setara. Saat ini sudah beroperasi sebanyak 10 titik yang semakin mempermudah akses masyarakat terhadap energi dalam menunjang kegiatan perekonomian.

Hal ini diungkapkan oleh Unit Manager Communication & CSR Marketing Region Jatimbalinus Pertamina Deden Mochamad Idhani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 24 Mei 2021. Pihaknya mengatakan pengoperasian lembaga penyalur BBM Satu Harga berpengaruh dengan kegiatan perekonomian masyarakat.

“Tahun ini ada 17 titik tambahan layanan BBM Satu Harga akan beroperasi di wilayah Jatimbalinus, sampai saat ini sudah beroperasi sebanyak 10 titik yang semakin mempermudah akses masyarakat terhadap energi dalam menunjang kegiatan perekonomian,” kata Deden.

Sebelum layanan BBM Satu Harga beroperasi, masyarakat mendapatkan harga BBM jenis premium sekitar Rp7.000 – Rp8.000, pertalite sekitar Rp9.000, dan solar sekitar Rp6.500 per liter.

Kini empat provinsi di wilayah Jatimbalinus sudah terdapat 53 titik BBM Satu Harga yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak di sana dengan wilayah lain di Indonesia, yaitu harga premium Rp6.450 per liter dan harga biosolar Rp5.150 per liter.

Dalam upaya mendukung pengoperasian layanan BBM Satu Harga khusus di Nusa Tenggara Barat, Pertamina akan membuka jalur baru pengiriman bahan bakar dari Fuel Terminal Bima menuju SPBU di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu yang baru saja diresmikan agar masyarakat tak lagi menempuh jarak 15 kilometer untuk membeli BBM.

Pertamina terus menambah jaringan dan jalur distribusi BBM hingga ke seluruh pelosok mulai dari daerah paling utara hingga ke daerah paling selatan di Indonesia.

“Titik-titik lembaga penyalur yang melayani BBM Satu Harga merupakan upaya Pertamina dalam mendukung kemajuan Indonesia,” tutup Deden.

Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian ESDM pada tahun 2021 menargetkan ada 76 titik baru penyaluran BBM Satu Harga menyusul 83 lokasi yang sudah tercakup sepanjang 2020. Hingga 2024 sesuai roadmap, Pertamina menargetkan pembangunan BBM Satu Harga mencapai 500 titik. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan. (red/pen)

BNI Manado Kurasi 111 UMKM Sulut Masuk Gernas BBI 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
BNI Manado Kurasi 111 UMKM Sulut Masuk Gernas BBI 2021

SuaraPemerintah.id – PT Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah 11 Manado melakukan kurasi kepada ratusan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk masuk dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang rencananya berlangsung pada Juli 2021 mendatang di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). BNI Kanwil Manado menjadi kurator UMKM Sulut yang nantinya akan ditampilkan pada kegiatan berskala nasional tersebut.

Hal ini dikatakan oleh CEO BNI Manado Koko Prawira Butar-butar, di Manado, Senin, 24 Mei 2021.

“Kami mengurasi sebanyak 111 UMKM di Sulut agar bisa masuk kegiatan BBI nanti,” katanya.

Kementerian Perdagangan selaku movement manager bekerja sama dengan BNI dan Bank Indonesia (BI) ditunjuk untuk mensukseskan Gernas BBI di Sulut. BNI, katanya, terus mempersiapkan UMKM dengan melakukan penguatan Artisanal Gernas BBI bersama Kantor Perwakilan BI Sulut.

“Kami bersama BI melakukan kurasi produk pilihan, misalnya makanan olahan, kerajinan, kain dan kopi kepada 111 UMKM,” kata Koko.

Koko berharap tahapan penguatan artisanal ini bertujuan meningkatkan kualitas dan pendampingan UMKM Sulut. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain mengidentifikasi produk unggulan, pendampingan usaha hingga kemitraan artisan dan melakukan upaya onboarding UMKM pada platform ecommerce untuk transaksi online.

“Kegiatan ini akan mendorong penciptaan nilai tambah produk UMKM sehingga dapat mengikuti tren pasar dalam dan luar negeri, serta mampu meningkatkan daya saing dan meraih peluang ekspor produk UMKM,” katanya.

Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, transformasi UMKM untuk menjadi lebih digital menjadi sangat relevan. Koko menjelaskan , Gernas BBI merupakan bentuk program dukungan terhadap produk dalam negeri, UMKM, dan ekonomi nasional yang diresmikan oleh Presiden RI sejak 2020.

Dengan program ini, diharapkan dapat mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga menggunakan produk lokal dan meningkatkan perekonomian domestik.

Pada 2020, Gernas BBI berhasil mengajak lebih dari 3,8 juta pelaku kreatif dan UMKM onboading ke platform e-commerce. Tahun 2021 BBI akan lebih fokus kembangkan potensi daerah.

Untuk tahun 2021, Gernas BBI berfokus pada peningkatan kualitas produk UMKM lokal sehingga memperkuat posisi sebagai high value product yang dihasilkan oleh pengrajin/seniman Indonesia (Indonesian Artisanal) di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Target lainnya pada tahun 2021 adalah peningkatan peran aktif pemerintah daerah untuk kesuksesan Gernas BBI.

Peduli Kemanusiaan, Insan Pegadaian Gelar Donor Darah

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sebagai wujud kepedulian terhadap masalah kemanusiaan, Insan Pegadaian menggelar kegiatan donor darah selama 2 (dua) hari (24-25 Mei 2021) di auditorium Langen Palikrama Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero) di Jakarta.

Kegiatan yang bertema “Darahmu Kau Ikhlaskan, Nyawa Saudaramu Kau Selamatkan” tersebut diinisiasi oleh DPD Serikat Pekerja Pegadaian Kantor Pusat Jakarta. Ketua DPD-SP Kantor Pusat, Legiyo Heri Susanto mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial karyawan terhadap masyarakat sekaligus untuk menjaga kesehatan karyawan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja.

“Sebenarnya agenda donor darah ini direncanakan pada bulan Juni 2021. Ternyata pada saat kami beraudiensi dengan PMI disampaikan bahwa saat ini stok darah menipis. Oleh
karena itu sebagai bentuk tanggung jawab sosial, kami mempercepat agenda ini di minggu terakhir bulan Mei 2021”.

Lebih lanjut Heri mengatakan bahwa target dari pelaksanaan donor darah ini PMI mendapatkan 75 kantong darah perhari. Sehingga dalam dua hari ini diperoleh 150 kantong darah yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani mengatakan bahwa manajemen menyambut baik dan sangat mendukung kegiatan donor darah tersebut.

“Manajemen  tentu menyambut baik dan sangat mendukung penuh kegiatan kemanusiaan berupa donor darah tersebut. Apalagi dalam kondisi sebagian masyarakat  sangat membutuhkan.Ini membuktikan bahwa Insan Pegadaian tidak hanya sigap membantu masyarakat melalui produk dan layanan Pegadaian, melainkan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Selain itu upaya tersebut menjadi bukti bahwa keluarga
besar PT Pegadaian (Persero) konsisten mewujudkan tagline BUMN untuk
Indonesia”.

Pemda Aceh Luncurkan Aplikasi Whistleblowing System (WBS) Pengaduan Pelanggaran dan Pelaporan Pencegahan Korupsi

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemda Aceh Luncurkan Aplikasi Whistleblowing System (WBS) Pengaduan Pelanggaran dan Pelaporan Pencegahan Korupsi

SuaraPemerintah.id – Pemerintah daerah (pemda) Aceh meluncurkan aplikasi Whistleblowing System (WBS) atau aplikasi mekanisme pengaduan pelanggaran yang diterbitkan Inspektorat Aceh dalam upaya pelaporan pencegahan korupsi. WBS memberi kesempatan luas bagi masyarakat dan ASN di lingkungan Pemerintah Aceh untuk berperan serta dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Hal ini dikatakan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar, di Banda Aceh, Senin, 24 Mei 2021.

“Aplikasi ini dapat dimanfaatkan para pegawai dan pihak organisasi eksternal maupun masyarakat umum untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran pidana korupsi yang dilakukan ASN Pemerintah Aceh,” katanya.

Ia menjelaskan Whistleblowing System (WBS) merupakan salah satu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah digalakkan dalam lingkup Pemerintahan Aceh.

Iskandar mengatakan, aplikasi WBS tersebut dikembangkan Inspektorat setempat sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Aceh, baik yang dilakukan oleh ASN APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) maupun ASN bukan APIP serta pejabat lain di lingkungan Pemerintahan Aceh.

Menurut dia, bentuk tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Aceh itu dapat dilaporkan melalui aplikasi pada laman https://wbs.acehprov.go.id.

“Saya menggarisbawahi agar para kepala SKPA dapat mencegah perilaku koruptif, dengan cara memperbaiki sistem pengawasan atas penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi pada SKPA masing-masing,” kata Iskandar.

Iskandar juga meminta kepala SKPA dalam menjalankan program dan kegiatan untuk memperhatikan 5 T, yaitu tepat administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, tempat jumlah, dan tepat kualitas.

“Mudah-mudahan kita semua yang berada di jajaran Pemerintahan Aceh dapat bersinergi satu sama lain dan bersatu padu dalam upaya kita meningkatkan kinerja pemerintah sesuai dengan beban tugas dan kewenangannya masing-masing yang bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Iskandar.

Iskandar menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Inspektorat Aceh dan pihak terkait, sehingga aplikasi Whistleblowing System (WBS) itu dapat terwujud.

Diharapkan, hadirnya aplikasi WBS dapat membantu ASN dan masyarakat mengawal kinerja Pemerintah Aceh secara transparan dan akuntabel.

Peluncuran aplikasi yang dihadiri oleh seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) itu berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker dan menjaga jarak. (red/pen)

Kemenko Marves Koordinasi Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Magelang

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Magelang, “Pembangunan dan perbaikan ekonomi nasional dapat diwujudkan melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi basis penggerak utama dalam kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R.M. Manuhutu dalam acara Koordinasi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif di Ruang Rapat Bina Karya Kantor Bupati Magelang pada Rabu (19-05-2021).

Deputi Odo menyambung, pada era digitalisasi seperti sekarang ini perlu adanya pelatihan terhadap para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dan hal tersebut merupakan salah satu program yang sedang dijalankan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bupati Magelang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dispendag dan UMKM Kabupaten Magelang, serta perwakilan dari platform e-commerce Tokopedia.

Bupati Magelang Zaenal Arifin dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Adi Waryanto menyatakan kegembiraannya karena ada suatu perhatian besar kepada Kabupaten Magelang khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada sebuah tatanan ekonomi kreatif dengan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang.

Era digitalisasi ini membuka peluang baru yang tidak terbatas di segala bidang, salah satunya di bidang wirausaha, dimana dengan adanya peluang digitalisasi ini akan membuka akses pemasaran baru dan pelanggan baru, sehingga perlu adanya intervensi dalam rangka meningkatkan keterampilan bagi pelaku UMKM secara komprehensif sesuai kebutuhan pelaku usaha melalui media digital.

Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rini Handayani mengatakan bahwa program penguatan UMKM perempuan tidak boleh lepas dari dua aspek penting yakni digitalisasi dan otomatisasi.

“Penggunaan teknologi digital dan otomatisasi telah memberikan tambahan keuntungan sebesar 41 persen bagi UMKM formal dan 40 persen bagi UMKM Informal. Saat ini perempuan pelaku UMKM membutuhkan beragam pelatihan yang mencakup pemasaran, peningkatan produksi, dan lain sebagainya,” ujar Staf Ahli Rini. Oleh karena itu, dia mengaku sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kedeputian Koordinasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves terkait inisiasi koordinasi pelatihan pengembangan SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Magelang.

Lebih jauh, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Magelang Basirul Hakim mengemukakan strategi peningkatan kualitas SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan, dilaksanakan melalui kebijakan meningkatkan kualitas SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM.

“Juga perlu adanya peningkatan akses sistem pendukung usaha yang dilaksanakan melalui kebijakan meningkatkan akses sistem pendukung usaha koperasi dan UMKM,” sambungnya.

Acara pelatihan ini turut menggandeng e-commerce Tokopedia sebagai salah satu mitra. Public Policy and Government Lead Tokopedia Muhammad Hakim menyatakan bahwa sistem daring bukan mengantikan sistem luring, tetapi berperan sebagai pelengkap.

“Pemulihan UMKM merupakan salah satu program dari Tokopedia dan setiap bulan ada dilakukan festival kreasi UMKM +62 dan ini sangat diminati. Komitmen Tokopedia adalah untuk membantu penjualan dan pada sesi pelatihan yang dilaksanakan semua UMKM yang hadir langsung bisa buka toko di Tokopedia,” jelasnya.

Bappenas Finalkan Masterplan Food Estate Untuk Dukung Capaian Target Pembangunan

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Usai membahas Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Rapat Pembahasan Multi Pihak Major Project Food Estate sebagai salah satu upaya mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi Covid-19, meningkatkan cadangan pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor pangan, serta menjadi salah satu strategi Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang menjadi tema besar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Pembangunan Food Estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) juga menjadi strategi implementasi Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Pertemuan ini bertujuan untuk konfirmasi bagaimana beberapa kementerian terlibat di dalam intervensi untuk melakukan kegiatan Prioritas Nasional Food Estate. Sebagai catatan, yang telah ada di Kementerian PPN/Bappenas dan sudah memenuhi sesuai arahan Presiden, ada di kawasan Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. Kita bahas konfirmasi kebutuhan anggaran indikatif untuk program tersebut, baik yang terkait di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, kemudian kementerian yang lainnya,” ujar Menteri Suharso dalam pertemuan di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Gedung Bappenas, Senin (24/5) yang dihadiri secara luring oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Ahmad Zabadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jarot Widyoko, serta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, lokasi awal pengembangan KSPP diarahkan di lima lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. KSPP diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian target-target pembangunan, terutama penguatan cadangan beras pemerintah hingga 1-1,5 juta ton beras, peningkatan produksi pangan tiga persen per tahun dan produktivitas pertanian, peningkatan ketersediaan beras hingga 46,8 juta ton pada 2024, target Nilai Tukar Petani 103-105, dan menghindari terjadinya degradasi atau kerusakan lahan. Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Masterplan atau Rencana Induk Pengembangan Food Estate dengan pendekatan Social-Ecological System (SES) sebagai fondasi prinsip keberlanjutan, integratif, resilient, inklusif, serta maju dan modern. Selain itu, pengembangan KSPP memastikan integrasi hulu-hilir dengan mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek geospasial, aspek on-farm, dan aspek off-farm. Penerapan prinsip dan keterpaduan tiga aspek besar tersebut harus menjadi pegangan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara kementerian/lembaga dan dituangkan secara geospasial. “Masterplan mengenai Food Estate akan kami finalkan. Sampai saat ini, Kalimantan Tengah yang sudah lengkap, akan kami finalkan. Untuk lokasi Food Estate yang lain, kami masih menunggu input dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan juga dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” ungkap Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.

Pengembangan KSPP Kalimantan Tengah diusulkan melalui beberapa tahapan pengembangan. Di 2020, fokus pada peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman pada lahan dengan daerah irigasi existing baik dan ketersediaan petani, termasuk transmigran existing, yaitu seluas 30 ribu hektare. Di 2021-2024, fokus pada peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi seluas 135 ribu hektare sehingga dapat memanfaatkan potensi sawah seluas 118 ribu hektare. Di 2024 dan seterusnya, fokus pada kawasan yang belum termasuk dalam cakupan daerah irigasi, seluas 662 ribu hektare sehingga perlu pengembangan skema kawasan. KSPP Kalimantan Tengah harus menjadi acuan bagi pelaksanaan Food Estate sehingga perencanaan benar-benar realistis, terukur, bertahap dan berkesinambungan, dengan memastikan aspek geospasial meliputi pemetaan isu strategis detail, integrasi dan sinkronisasi aktivitas detail, serta monitoring dan evaluasi.

KSPP direncanakan mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi para produsen pangan skala kecil yang selama ini masih terpinggirkan baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Korporasi petani merupakan salah satu sarana yang akan dikembangkan karena memiliki potensi untuk menjadikan rantai nilai pangan menjadi lebih inklusif dan terintegrasi hulu-hilir yang dapat menjamin kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, skala usaha akan fokus pada komoditas-komoditas pangan tertentu, penerapan teknologi digital dan keterpaduan dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat, serta kegiatan peningkatan nilai tambah di sektor hilir (agro-processing) sebagai penentu efisiensi dan daya saing produk pangan.

Rapat Pembahasan Multi Pihak Major Project Food Estate juga dihadiri secara daring oleh Sekretaris Menteri Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim, mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara Susyanto, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Wakil Direktur Utama Badan Urusan Logistik Gatot Trihargo, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto.

1...4,3274,3284,329...4,887Halaman 4,328 dari 4,887