Beranda blog Halaman 4329

Airlangga sebut Masa Pandemi Jadikan Momentum Percepat Tranformasi Digital

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga sebut Masa Pandemi Jadikan Momentum Percepat Tranformasi Digital

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pandemi COVID-19 sebaiknya dijadikan momentum untuk  mempercepat transformasi digital. Transformasi digital yang dilakukan Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Hal ini dikatakan oleh Airlangga saat menghadiri Grab Town Hall, di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. Airlangga menyampaikan inklusi finansial dan sistem pembayaran digital dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meloloskan diri dari jebakan pendapatan kelas menengah.

“Keberhasilan inklusi keuangan itu perlu komunitas, termasuk perusahaan teknologi (finansial), dan ini perlu didorong (dari sisi komunitas),” katanya.

Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan bagi kebijakan transformasi ekonomi digital, terlebih dalam masa pandemi di mana telah terjadi perubahan kebiasaan masyarakat dari yang tadinya lebih banyak dilakukan secara fisik menjadi virtual.

Perusahaan rintisan (start-up) yang bergerak di bidang teknologi diharapkan menjadi salah satu penyokong dalam menyukseskan transformasi tersebut.

Komunitas digital berisi talenta-talenta digital pun merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan transformasi digital. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan atau 600 ribu orang per tahun.

“Target Indonesia di 2045 salah satunya adalah lolos dari middle income trap. Dengan rata-rata PDB harus di atas 10 ribu dolar AS bisa dibilang lolos middle income trap,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital” sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi SDM digital.

Melalui gerakan tersebut diharapkan dapat mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif.

Ia juga berharap perusahaan yang bergerak di bidang digital dapat terus membantu upaya pengembangan ekonomi digital di Indonesia, antara lain dengan, mendorong peningkatan akses ke teknologi digital, mengembangkan keterampilan/literasi digital dan meningkatkan ketersediaan talenta digital.

Kemudian memfasilitasi peningkatan kualitas layanan digital, serta memperluas kesempatan bagi para pekerja informal dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Sebelumnya Airlangga mengatakan pemerintah menargetkan bisa menciptakan 5.000 perusahaan start-up, 50 persen UMKM yang terdigitalisasi, serta jumlah pengguna internet yang mencapai 82,3 persen dari total penduduk pada 2024. (red/pen)

Efisiensi dan Inovasi Bikin Laba Bersih PLN Naik Jadi Rp 5,9 Triliun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Berkat efisiensi di sisi teknis dan operasional serta inovasi melalui program transformasi sejak April 2020, kinerja keuangan PLN meningkat signifikan di tengah masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Laba bersih tahun 2020 naik 38,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2020, PLN berhasil membukukan laba bersih Rp 5,9 triliun atau naik Rp 1,6 triliun dibandingkan laba bersih pada 2019 sebesar Rp 4,3 triliun.

Hal tersebut terlihat pada laporan keuangan tahun 2020 yang diaudit Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) dengan opini tanpa modifikasian yang dirilis, Senin (24/5/2021).

Laba bersih PLN tahun 2020 sebenarnya bisa bertambah Rp 13,6 triliun apabila tidak mempertimbangkan pencatatan unrealized loss selisih kurs Rp 7,7 triliun serta tambahan pengakuan pendapatan dari penyambungan pelanggan Rp 5,9 triliun jika pencatatannya dilakukan sama seperti tahun 2019 yang belum menerapkan PSAK 72.

Tahun lalu, PLN berhasil membukukan pendapatan usaha Rp 345,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan penjualan tenaga listrik mencapai Rp 274,9 triliun, termasuk subsidi stimulus Covid-19 sebesar Rp 13,8 triliun untuk membantu 33 juta pelanggan.

Selain itu, terdapat pendapatan subsidi Rp 48,0 triliun yang menjangkau 37 juta pelanggan dan kompensasi Rp 17,9 triliun untuk 42 juta pelanggan.

“Pencapaian ini merupakan hasil dari transformasi PLN yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan menurunkan biaya pokok penyediaan, serta peningkatan layanan. Korporasi beralih dari strategi supply driven ke demand driven, inovasi menciptakan kebutuhan dari pelanggan baru dan existing, dan digitalisasi untuk menekan biaya pokok penyediaan listrik,” kata Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada pelanggan, Perusahaan plat merah ini juga mengembangkan lini usaha di luar kelistrikan dan melakukan optimalisasi aset PLN, antara lain membangun layanan internet dan infrastruktur kendaraan listrik. Kemudahan layanan dilakukan melalui Super Apps PLN Mobile.

Dengan Super Apps PLN Mobile, layanan perseroan kini menyatu dan terkonsolidasi, sehingga pelanggan dapat menggunakannya dengan mudah dan cepat.

Zulkifli menambahkan, selain upaya efisiensi, korporasi yang dipimpinnya juga meningkatkan pengelolaan berbasis good corporate governance (GCG), pengendalian likuiditas yang ketat, memperkuat pengelolaan manajemen risiko, dan pengelolaan keuangan yang hati-hati.

Dengan seluruh langkah efisiensi dan penghematan, sepanjang 2020, PLN mampu menurunkan beban usaha secara signifikan. Beban usaha pada 2019 mencapai Rp 315,4 triliun, sedangkan pada 2020 turun menjadi Rp 301 triliun.

Kemdikbudristek Pastikan PPDB di Juni-Juli Lewat 4 Jalur Pendaftaran

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 digelar Juni-Juli mendatang. Kemdikbudristek telah menetapkan empat jalur pendaftaran yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orangtua.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek, Jumeri, mengatakan PPDB 2021 tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun 2020, hanya ada perubahan komposisi masing-masing jalur. Dari keempat jalur, kuota terbesar adalah zonasi yang ditentukan dari kedekatan rumah peserta didik ke sekolah.

“Jalur zonasi punya filosofi mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolahnya sehingga anak-anak bisa menghemat biaya sekolah, aman ketika berangkat sekolah, dan ketika harus kegiatan sore hari seperti ekstrakurikuler di luar jam belajar, anak bisa pulang dengan aman,” kata Jumeri dalam acara Bincang Pendidikan secara virtual, Senin (24/5/2021).

Jumeri menjelaskan jenjang SD tidak berlaku jalur prestasi karena siswa berasal dari TK, sehingga jalur zonasi minimal 70% dari daya tampung sekolah, sedangkan jalur afirmasi minimal 5% dan jalur perpindahan orangtua maksimal 5%.

Untuk jenjang SMP dan SMA, jalur zonasi minimal 50% dari daya tampung sekolah, sedangkan jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan tugas orangtua maksimal 5%, sisanya adalah jalur prestasi.

“Kalau kita jumlah, maka berpihak pada kedekatan rumah dan afirmasi ada 65%, ditambah perpindahan orangtua 5%. Jadi 70% siswa kita tidak dipilih dari prestasi, hanya sisanya prestasi yaitu maksimal 30%,” kata Jumeri.

Jumeri mengatakan jalur afirmasi bertujuan memastikan masyarakat dari keluarga kurang beruntung dan anak tidak mampu dan penyandang disabilitas bisa mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.

Jalur perpindahan tugas orangtua/wali khususnya bagi siswa yang memiliki orangtua/wali yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena tuntutan pekerjaan.

“Kita tidak menutup mata ada di antara WNI yang sering kali mengalami perpindahan, misalnya militer, PNS, pegawai swasta karena tugas dari kantor/institusi harus pindah dari satu tempat ke tempat lain,” ujarnya.

Untuk jalur prestasi, tujuannya membangun iklim kompetensi dan mendorong motivasi peserta didik untuk berlomba menjadi yang terbaik.

Khusus SMK, Jumeri mengatakan SMK dimungkinkan memberikan kuota sekitar maksimal 10% untuk memprioritaskan peserta didik yang berdomisili di dekat sekolah. Untuk tahun 2020, PPDB tidak mengakomodasi kuota, namun kini dibuka karena pendirian sejumlah SMK di pedesaan didorong atau diinisiasi oleh masyarakat setempat.

“Harapannya anak-anak mereka bisa sekolah di situ, jadi sudah diakomodasi paling banyak 10% berasal dari zonasi itu bisa dipikirkan atas dasar jarak ke sekolah,” ujar Jumeri.

Kemdikbudristek telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Menurut Jumeri, Kemdikbudristek telah melakukan sosialisasi atas Permendikbud yang dikeluarkan tanggal 7 Januari 2021 itu.

Sosialisasi dilakukan secara bergelombang dan nasional di antaranya kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota, organisasi profesi, organisasi sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), serta kepada komite pendidikan, perwakilan sekolah swasta, Ombudsman, Komnas HAM, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

KKP Hadirkan Galeri #PasarLautIndonesia di Soetta dan Rest Area

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menyiapkan dan menghadirkan galeri #PasarLautIndonesia di pintu kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan rest area Tol Trans Jawa, tepatnya di KM 260 B Brebes dan 456 Salatiga.

Galeri #PasarLautIndonesia adalah wadah untuk mengenalkan produk UMKM sektor kelautan. Tidak hanya produk pangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan juga menghasilkan produk kecantikan serta kerajinan tangan.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mengungkapkan, galeri ini bagian dari soft launching “Pasar Laut Indonesia” sekaligus bentuk dukungan KKP pada gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

“Di galeri #PasarLautIndonesia, semua produk UMKM unggulan dipajang di booth agar masyarakat kita semakin bangga dengan UMKM, dengan hasil laut dan perikanan Nusantara,” kata Artati saat peluncuran booth Galeri #PasarLautIndonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senin (24/5/2021).

Para pelancong, lanjut Artati, bisa berbelanja beragam makanan olahan seperti sereal ikan, abon ikan, abon rajungan, sambal ikan, mie ikan, kacang bandeng, fish skin dan trasi.

Selain itu, kaum hawa juga bisa membeli beragam produk kecantikan seperti facial wash, face mask, shampoo, serum, garam spa serta handycraft berbasis produk laut.

Khusus booth galeri #PasarLautIndonesia di Rest Area KM 260 B dan 456, akan lebih banyak mempromosikan produk UMKM unggulan dari daerah setempat.

“Dengan begitu, Gerakan Bangga Buatan Indonesia bisa menjadi penggerak ekonomi nasional. Ayo, bantu beli dan borong produk-produk mereka sebagai wujud sifat gotong royong bangsa Indonesia. Membeli produk UMKM bukan saja membantu perekonomian mereka, namun juga menjadi bukti kebanggaan kita terhadap produk bangsa sendiri,” tuturnya.

Sebagai informasi, produk perikanan dan kelautan yang berada di galeri Pasar Laut Indonesia Terminal 3, nantinya dapat dibeli secara online melalui aplikasi Travelin sebagai media e-commerce yang dapat diunduh di iOS dan Android.

Aplikasi Travelin dikembangkan oleh AP II, untuk memudahkan dan memberikan seamless journey experience bagi traveler, serta mendukung ekosistem transportasi dan pariwisata nasional.

Kominfo Izinkan Telkomsel Gelar Layanan 5G Komersial Pertama di Indonesia

Penulis
Andik Irwanto
-
Kominfo Izinkan Telkomsel Gelar Layanan 5G Komersial Pertama di Indonesia

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan izin kepada operator seluler Telkomsel untuk menggelar layanan 5G yang menjadi layanan komersial pertama jaringan teknologi terbaru di Indonesia. Surat Keterangan Laik Operasi untuk Telkomsel diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada 21 Mei 2021, sementara uji laik operasi (ULO) dilakukan pada 19-20 Mei.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dalam jumpa pers, mengutip Antara, Senin, 24 Mei 2021.

“Menandai perkembangan signifikan, penanda penting dalam upaya penggelaran telekomunikasi 5G di Indonesia. Penerbitan Surat Keterangan Laik Operasi berdasarkan uji laik operasi pada 19-20 Mei. Telkomsel dinyatakan laik,” katanya.

Setelah penyerahan Surat Keterangan Laik Operasi hari ini, Telkomsel menjadi penyelenggara telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan 5G secara komersial.

Kominfo menggelar lelang spektrum frekuensi radio di pita frekuensi 2,3GHz, yang bisa dimanfaatkan untuk menggelar layanan 5G.Sebelum memberikan izin kepada operator seluler untuk memberikan layanan 5G komersial, pemerintah melalui Kominfo sudah 12 kali menggelar uji coba 5G dalam kurun waktu tiga tahun, termasuk salah satunya bersama Telkomsel pada gelaran Asian Games 2018 lalu di Jakarta.

Perlu diketahui terkait jaringan 5G oleh penyelenggara telekomunikasi di Indonesia, pemerintah menganut kebijakan netral, yakni mengizinkan penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan pita frekuensi yang sudah ditetapkan dalam surat perizinan.

Kebijakan lainnya dalam mendukung 5G berupa penambahan dan penataan ulang spektrum frekuensi radio, yang dikenal dengan istilah farming dan re-farming, agar operator seluler bisa mendapatkan alokasi spektrum frekuensi untuk mengembangkan layanan 5G.

Pemerintah berencana menyediakan 5G di ketiga lapisan spektrum frekuensi radio, lapisan low band, middle band dan high band.

Lapisan bawah atau low band berada di bawah spektrum frekuensi 1GHz, yang bisa digunakan untuk pemerataan jaringan di wilayah pedesaan dan peningkatan jaringan di dalam ruangan untuk perkotaan.

Lapisan tengah atau middle band, atau capacity band, berada di rentang spektrum frekuensi 1 sampai 6GHz untuk jaringan mobile.

Dan lapisan atas high band atau milimeter wave berada di atas spektrum frekuensi radio 6GHz. Lapisan yang juga disebut super data layer ini mampu memberikan kapasitas transmisi yang sangat besar sehingga cocok untuk mengembangkan otomatisasi mesin di sektor industri. (red/pen)

KKP Maksimalkan Produktivitas Budidaya Komoditas Unggulan Sektor Kelautan Perikanan Dongkrak Ekspor Nasional

Penulis
Andik Irwanto
-
KKP Maksimalkan Produktivitas Budidaya Komoditas Unggulan Sektor Kelautan Perikanan Dongkrak Ekspor Nasional

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaksimalkan produktivitas budidaya dari berbagai komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan dalam rangka melesatkan angka ekspor perikanan nasional dari sektor tersebut. Langkah KKP saat ini memperkuat subsektor perikanan budidaya.

Hal ini diungkapkan oleh Sekjen KKP Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021. Pihaknya menyatakan bahwa secara keseluruhan nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2020 mencapai angka 5,2 miliar dolar AS, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,9 miliar dolar.

Sedangkan komoditas perikanan yang menjadi andalan ekspor Indonesia saat ini diantaranya udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting dan rumput laut.

“Udang dan rumput laut sebagian besar merupakan hasil perikanan budidaya sementara tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting merupakan hasil perikanan tangkap,” ujar Antam Novambar.

Untuk memenuhi pasar ekspor perikanan, lanjutnya, langkah KKP saat ini memperkuat subsektor perikanan budidaya, khususnya untuk tiga komoditas yang penyerapan dan nilainya di pasar dunia cukup tinggi, yakni udang, rumput laut dan lobster.

Ia mengungkapkan bahwa alasan KKP memilih memperkuat subsektor budidaya, lantaran ingin menjaga sumber daya alam perikanan tetap lestari, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mengedepankan prinsip ekonomi biru dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

“Menteri sangat concern (peduli) sekali dengan keberlanjutan. Itulah sebabnya, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor harus didukung oleh riset kelautan dan perikanan, sebagaimana tertuang dalam program prioritas,” ungkap Antam.

Lebih lanjut Antam memaparkan, beberapa program telah dibuat bahkan ada yang sudah berjalan untuk meningkatkan produktivitas budidaya udang, rumput laut, dan juga lobster. Di antara program-program itu yakni pembangunan shrimp estate, revitalisasi tambak untuk percontohan klaster budidaya udang berkelanjuntan, dan tambak udang milenial.

Sementara untuk komoditas lobster, masih menurut dia, KKP berencana mengembangkan lokasi percontohan budidaya lobster. Sedangkan untuk komoditas rumput laut, KKP berencana mengembangkan lokasi prioritas budidaya rumput laut yang akan didukung dengan hilirisasi industri rumput laut.

Sebagaimana diwartakan, KKP terus-menerus mengingatkan pelaku usaha agar dapat meningkatkan mutu produk ekspor sektor kelautan dan perikanan mereka agar tidak menghadapi penolakan produk perikanan Indonesia di pasar global.

“Jaminan mutu ini penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia,” kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja.

Ia mengingatkan Indonesia termasuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia, dengan total ekspor produk perikanan tahun 2020 mencapai 5,2 miliar dolar AS, di mana 4,84 miliar dolar di antaranya berasal dari ikan konsumsi.

Selain itu, ujar dia, pada periode Januari-Maret 2021, nilai ekspor produk perikanan mencapai 1,27 miliar dolar AS, dengan negara tujuan ekspor utama RI adalah Amerika Serikat, China, ASEAN, Uni Eropa, dan negara-negara yang terletak di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan data tahun 2020, sebanyak 2.191 unit pengolahan ikan (UPI) juga telah menembus ekspor ke 157 negara mitra dengan komoditas ekspor utamanya meliputi udang, tuna-cakalang-tongkol, cumi, kepiting-rajungan, rumput laut, dan ikan layur.

“Namun demikian, di balik tingginya data ekspor tersebut, pelaku eksportir produk perikanan Indonesia kerap kali menerima penolakan produk karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor. Menurut data US Food and Drug Administration (FDA) per Desember 2020, pada tahun 2020 terdapat 97 kasus penolakan ekspor perikanan dari Indonesia,” katanya. (red/pen)

Kemendag Gelar Sosialisasi Perundingan EFTA CEPA Terkait Peluang Para Pengusaha

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemendag Gelar Sosialisasi Perundingan EFTA CEPA Terkait Peluang Para Pengusaha

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menggelar Sosialisasi Hasil Perundingan Perdagangan Internasional Indonesia-European Free Trade Agreement Comprehensive Economic Free Trade Agreement (EFTA CEPA) untuk menginformasikan berbagai peluang kepada para pengusaha. Kemendag gencar melakukan diseminasi dan sosialisasi terkait perjanjian yang diratifikasi pada April 2021.

Hal ini dipaparkan oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga pada acara yang disiarkan dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) itu di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.

“RI-EFTA CEPA sudah diratifikasi, selanjutnya adalah sosialisasi, karena percuma kita menyelesaikan perjanjian ini, mencapai ratifikasi, tapi tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kami sosialisasikan perjanjian ini agar dapat dimanfaatkan peluang-peluangnya oleh para pengusaha di Tanah Air,” katanya.

Jerry menyampaikan pada kesempatan tersebut para pengusaha akan diberikan informasi yang jelas tentang perjanjian RI-EFTA CEPA, termasuk membuka masukan-masukan serta konsultasi apabila para pengusaha ingin menyampaikan berbagai pertanyaan.

“Kami mau memastikan bahwa hasil-hasil yang dicapai berkat kerja sama dan sinergi dengan beberapa pihak ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia,” ujar Jerry.

Sementara itu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Kemendag tengah gencar melakukan diseminasi dan sosialisasi terkait perjanjian yang diratifikasi pada April 2021 itu.

“Kami melakukan kegiatan ini juga dalam rangka mempersiapkan seluruh pihak untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian yang sudah kita lakukan. Kami juga ingin mendapatkan masukan-masukan, sehingga ke depannya kami bisa lebih memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi pengusaha,” ujar Djatmiko.

Ia menambahkan selain selesainya ratifikasi, perjanjian RI-EFTA CEPA dapat benar-benar diimplementasikan manakala kedua belah pihak telah menyelesaikan kelengkapan atau instrumen-instrumen teknis yang diperlukan.

Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA CEPA disahkan, maka masih dibutuhkan dua regulasi turunan yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

“Untuk Permendag ini dalam masa harmonisasi dengan DPR, jadi tinggal menunggu beberapa waktu lagi. Kalau untuk PMK ini soal tarif preferensi, nah ini belum sampai tahap harmonisasi. Masih dibahas ditingkat pemerintah,” ungkap Djatmiko.

Untuk itu, Djatmiko berharap dukungan semua pihak, termasuk DPR RI, untuk dapat menyelesaikan instrumen yang dibutuhkan, sehingga perjanjian itu dapat benar-benar diimplementasikan. (red/pen)

Rapat RKP 2022, Bappenas Bahas Multipihak Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Penulis
Andik Irwanto
-
Rapat RKP 2022, Bappenas Bahas Multipihak Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyelenggarakan rapat pembahasan multipihak major project kawasan industri prioritas dan smelter dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dibidik mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam berbasis perkebunan dan pertambangan.

Hal ini dipaparkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.

“Kita ingin mendorong ke depan pelaksanaan green economy melalui kawasan industri prioritas dan smelter. Jadi, circular economy, green economy, itu kita dorong, mulai dari faktor input-nya hingga kita bisa melahirkan green product,” katanya.

Menteri Suharso mengatakan konsep green product dimulai dari penggunaan bahan yang ramah lingkungan, penerapan konsep penggunaan kembali, pemanfaatan teknologi rendah karbon, penggunaan energi alternatif, tenaga kerja terampil, hingga penggunaan air.

“Mengapa kita lakukan, karena beberapa negara di Eropa mulai tahun 2023, mereka hanya akan menerima green product yang akan dilihat seperti apa. Ini ada kaitannya dengan dunia menuju net zero emission,” ujar Menteri Suharso.

Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan atas 11 kawasan industri prioritas yang terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/ Kawasan Industri (KI) Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KI Bintan Aerospace, KI Sadai, KI Terpadu Batang, KI Subang, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KEK/KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni, serta 31 smelter yang berlokasi di Kalimantan (12 smelter), Sulawesi (12 smelter), Nusa Tenggara Barat (1 smelter), dan Maluku Utara (6 smelter).

Beberapa kawasan industri diproyeksikan akan beroperasi pada 2022, di antaranya KI Teluk Weda di Provinsi Maluku Utara yang akan menghasilkan 1,8 juta ton feronikel dan KEK Galang Batang di Provinsi Kepulauan Riau yang akan memproduksi 2 juta ton alumina.

Sementara itu, lima smelter akan beroperasi, antara lain smelter konsentrat besi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan menghasilkan zinc ingot sejumlah 29.319 ton dan smelter bijih nikel di Kabupaten Halmahera Selatan yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate sejumlah 96.000 ton.

Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dibidik mampu meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam berbasis perkebunan dan pertambangan, mendorong potensi keunggulan lokal sekaligus menangkap peluang perubahan rantai pasok global yang saat ini tercipta.

Kemudian mendorong penguatan struktur industri dalam negeri dan pencapaian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor industri pengolahan hingga Rp352 triliun, serta mendukung pencapaian penyerapan tenaga kerja industri nasional hingga 20,9 juta orang, hingga mencapai target pertumbuhan Produk Domestik Bruto industri pengolahan 5,3 – 6,1 persen di 2022.

Selain itu, rapat multipihak tersebut juga membahas isu penting, di antaranya menyelaraskan perencanaan pembangunan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial atau THIS, memastikan peran Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter hingga pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan Major Project yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Adapun rapat tersebut dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Pahala Nugraha Mansury, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo dan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Abdul Kamarzuki, dan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya. (red/pen)

Trenggono Beri Arahan Strategis Satgas 115 Fokus Berantas Penyelundupan Benih Lobster dan Pencurian Ikan

Penulis
Andik Irwanto
-
Trenggono Beri Arahan Strategis Satgas 115 Fokus Berantas Penyelundupan Benih Lobster dan Pencurian Ikan

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sebagai Komandan Satgas 115 memberikan sejumlah arahan strategis antara lain untuk fokus memberantas penyelundupan benih lobster dan penguatan sinergi pemberantasan pencurian ikan. Diperlukan upaya pencegahan melalui pembentukan jaringan terkoordinasi terutama pada titik rawan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Trenggono saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Satgas 115 di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.

“Terkait kebijakan pelarangan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), saat ini banyak penyelundupan, sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui pembentukan jaringan terkoordinasi terutama pada titik-titik rawan,” ujarnya.

Menurut Trenggono, langkah penguatan pengawasan perlu dilakukan lantaran praktik penyelundupan BBL ini merugikan negara, baik dari sisi ekonomi maupun keberlanjutan sumber daya.

Selain itu, ujar dia, apabila praktik ini terus berlanjut, akan mengancam usaha budidaya lobster yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP.

“Benur yang ada di perairan Indonesia, harus sepenuhnya untuk mendukung pengembangan budidaya lobster dalam negeri,” katanya.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa budidaya lobster termasuk dalam implementasi program prioritas KKP hingga 2024 nanti, sehingga keberadaan benur sangat dibutuhkan oleh pembudidaya di Indonesia.

Selain menyoal penyelundupan BBL, Menteri Trenggono juga menginstruksikan agar keberadaan Satgas 115 dapat memperkuat upaya pemerintah dalam pemberantasan pencurian ikan.

“Satgas ini sebagai wadah koordinasi antar aparat penegak hukum di laut dan mendorong percepatan penyelesaian tindak pidana perikanan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pemberantasan illegal fishing ini merupakan komponen penting dalam rangka mendorong ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi H. Purwono mengapresiasi berbagai arahan dari Menteri Trenggono dan berharap pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat sinergi untuk pengawasan wilayah kedaulatan Indonesia ke depannya.

“Melalui koordinasi kita dalam pertemuan ini, diharapkan kegiatan kita bersama dalam pemberantasan IUU Fishing dapat lebih optimal ke depannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas 115 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, yang beranggotakan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kejaksaan Agung, dan unsur-unsur lainnya.

Pembentukan Satgas ini merupakan bentuk perhatian serius Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di Tanah Air.

KKP pada era kepemimpinan Menteri Trenggono pada tahun 2021 hingga kini telah menindak sebanyak 92 kapal ikan. Jumlah tersebut secara terperinci terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 22 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia dan 16 kapal berbendera Vietnam). (red/pen)

Tank Boat  Antasena Sukses Jalani Sea Trial & Firing Test

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.ID – Tank Boat Antasena telah sukses menjalani serangkaian uji yang diawali dengan Sea Trial dari dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur. Tank Boat kemudian melaksanakan Firing Test menggunakan senjata utama kanon 30 mm di lapangan tembak TNI AL Paiton.

Uji Tank Boat disaksikan oleh Dirjen Pothan Kemhan, Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, Dirtekindhan Ditjen Pothan, Laksma TNI Sri Yanto, Direktur Utama PT Pindad (Persero), Abraham Mose, Direktur Teknologi & Pengembangan PT Pindad (Persero), Ade Bagdja serta didampingi Direktur Konsorsium lainnya.

Setelah kegiatan penembakan Tank Boat melanjutkan kegiatan Sea Trial dengan kembali ke dermaga Banyuwangi pada Sabtu, 22 Mei 2021. Total jarak tempuh yang dilalui kegiatan ini yaitu 170 Nautical mile.

Tank Boat dapat mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru, memiliki kecepatan maksimum 40 knot serta daya jelajah hingga 600 Nautical mile.

Dilengkapi senjata utama RCWS kanon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm, Tank Boat siap menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayah perairan NKRI.

Tank Boat diharapkan dapat mendukung TNI  dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai dan pantai (Ralasuntai) serta tugas penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard).

Tank Boat merupakan program Kementerian Pertahanan RI yang dilaksanakan oleh konsorsium dimana PT Pindad (Persero) menjadi lead integrator bekerjasama dengan PT Lundin Industry Invest, PT Len Industri (Persero), dan PT Hariff.

PT Pindad (Persero)

PT Pindad sebagai perseroan terbatas milik negara dibentuk pada tahun 1983. Pindad aktif memproduksi berbagai alutsista untuk kebutuhan TNI, Polri dan juga telah mengekspor sejumlah produk unggulannya seperti amunisi, senjata dan kendaraan tempur ke pasar global.

PT Pindad selain menghasilkan alutsista juga memiliki Direktorat Industrial yang menghasilkan alat berat seperti ekskavator, traktor, crane kapal laut serta pengait rel kereta api, motor traksi hingga generator.

1...4,3284,3294,330...4,887Halaman 4,329 dari 4,887