Beranda blog Halaman 4330

Pemprov Jateng Fokus Tuntaskan Covid-19 di Tiga Kabupaten

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus menyelesaikan kasus Covid-19 di tiga kabupaten. Tiga wilayah itu adalah, Kudus yang mencatatkan kenaikan kasus, Cilacap dengan adanya varian Covid dari B.1617.2 India, dan klaster Lapas di Kendal. Langkah strategis dilakukan, dengan upaya penambahan tempat tidur rawat maupun ICU di rumah sakit, serta penegakan protokol kesehatan secara tegas.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, sejumlah langkah strategis ditempuh untuk menyelesaikan hal itu. Untuk kasus di Cilacap, tenaga kesehatan yang tertular varian baru Covid-19 dari India, dilakukan isolasi terpusat.

“Yang dari Cilacap terkait dengan varian dari India, nakesnya kita minta diisolasi terpusat. Lalu kami minta seluruh Jawa Tengah tempat tidur (rumah sakit) ditingkatkan,” ujarnya, setelah rapat Covid-19, di Kantor Gubernur, Senin (24/5/2021).

Kasus penyebaran Covid-19 di Cilacap, diduga berasal dari Anak Buah Kapal (ABK) MV Hilma Bulker, yang mengangkut gula rafinasi asal India. Dari belasan ABK yang terinfeksi, lantas menginfeksi 47 tenaga kesehatan yang merawat belasan pelaut itu.

Untuk memastikannya, pemerintah juga telah mengirimkan sampel mukosa nakes, ke UGM. Ada 12 sampel yang telah diteliti di fasilitas kesehatan, sesuai persyaratan medis.

Ia juga meminta, agar aparat penegak hukum tidak ragu membubarkan kegiatan yang banyak mengundang massa. Selain itu, Ganjar menekankan warganya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal itu menyusul, banyaknya kasus Covid-19, yang berasal dari klaster keluarga.

“Ada tren peningkatan kasus harian yang ada di sini sampai minggu ke-20. Ini akibat liburan mudik atau yang nekat mudik. Proporsi klaster terbesar itu keluarga 62,4 persen. Ini kita hati-hati betul. Lapas 18,7 persen, dan klaster agama 11,5 persen. Puncak balik lebaran terjadi di 18 Mei, tercatat 48.754 (orang pemudik),” paparnya.

Ganjar meminta warganya tidak abai akan protokol kesehatan. Karena, setelah dua minggu setelah lebaran, ada tren peningkatan kasus Covid-19.

“Hari ini kita betul-betul lagi melihat hitungan 14 hari setelah masyarakat datang ke sini, dan ini nyata. Maka butuh bantuan dan partisipasi masyarakat. Lalu ada pelanggaran prokes, kita koordinasikan agar penegak hukum tidak ragu kalau ada event yang di-create dan menimbulkan kerumunan, kalau tidak bisa diperingatkan maka tutup,” tegas Ganjar.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengatakan, tiga kabupaten itu memiliki kriteria kasus yang berbeda-beda. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan penatalaksanaan yang ketat terhadap kasus tersebut.

“Perlakuan yang dilakukan sama, yakni dengan tracing, tracking, dan treatment.  Varian baru karena penyebarannya cepat, maka kita harus ketat. Padahal teman-teman sudah menggunakan APD namun tetap tertular, karena perilaku virus,” sebutnya.

Dikatakan, sudah ada 172 orang petugas kesehatan yang telah dites. Sampai hari ini ada 47 orang nakes yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Terkait kasus di Kudus, Yulianto menyebut telah menerapkan langkah antisipatif, dengan menyiagakan rumah sakit di sekitar Kudus. Ia menyebut, hingga kini tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit masih lega.

“Lonjakan kasus di Kudus cukup tajam, sehingga BOR (bed occupancy rate) tinggi sekitar 75-80 persen. Maka kita siapkan rumah sakit di Semarang seperti (RS) Wongsonegoro, itu kan BOR-nya rendah, padahal tempat tidurnya banyak. Itu ‎siap untuk dirujuk di (RS) Wongsonegoro. Jadi kabupaten sekitarnya siap mendukung,” jelas Yulianto.

Yulianto mengatakan, kasus persebaran Covid-19 yang cukup tajam di Kudus, disebabkan oleh pelanggaran protokol kesehatan.

“Jadi tadi disebabkan karena tidak taat protokol kesehatan. Dimulai dari klaster keluarga, saat makan bersama lepas masker dan saling bercengkrama. Artinya kita harus hati-hati betul, baik di rumah atau restoran,” pungkas Yulianto.

INA Resmi Menjadi Anggota Asosiasi IFSWF

Penulis
Sopyan
-

 Kemenkeu – Indonesia Investment Authority (INA) atau LPI telah diterima sebagai anggota asosiasi/associate member oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).

Keanggotaan IFSWF dikhususkan untuk lembaga yang berada pada tahap awal menjadi Sovereign Wealth Fund. Keanggotaan asosiasi diberikan hingga tiga tahun.

Dr. Ridha D.M. Wirakusumah, Chief Executive Officer of INA, mengatakan, bahwa INA merasa terhormat diterima sebagai anggota asosiasi dari International Forum of Sovereign Wealth Funds.

“Sebagai SWF yang baru, INA akan mengambil langkah untuk mempelajari praktik terbaik global, menjaga transparansi dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang akan memandu kita di masa depan. Kami sepenuhnya berniat untuk memenuhi komitmen kami menerapkan Santiago Principle dalam menjalankan organisasi investasi kami yang didorong secara komersial dan kehati-hatian,” seperti dikutip dari rilis resmi INA.

Saat ini IFSWF memiliki 35 anggota penuh dan 6 anggota asosiasi, mewakili 40 negara di seluruh dunia.

Sebagai informasi, INA adalah lembaga pengelola investasi Indonesia yang didirikan pada tahun 2020 berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk mengelola investasi nasional. Misi INA adalah memberikan imbal hasil yang optimal, berkolaborasi dengan investor yang kredibel, menciptakan nilai dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Sekjen BPK Percaya Pejabat yang Dilantik Menjalankan Tugas dengan Baik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahtiar Arif melantik sekaligus mengambil sumpah Jabatan delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK. Kegiatan ini berlangsung secara fisik terbatas di Auditorium BPK Pusat dan secara virtual dari masing-masing kantor BPK Perwakilan, pada Senin (24/5).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 229/K/X-X.3/05/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun pejabat yang hadir fisik pada pelantikan adalah Arief Fadilah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subauditorat VI.B.1 pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI dilantik menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara dan Paula Henry Simatupang, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan ini, Sekjen BPK berpesan kepada seluruh pelaksana BPK untuk menjaga integritas dan independensi.

“Saya percaya dan yakin para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Saya harap di tempat yang baru bias terus meningkatkan kinerja yang sudah dilakukan,” ungkap Bahtiar Arif.

Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa di dalam suatu organisasi, hal tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan kinerja pejabat dan bentuk penyegaran dalam organisasi. Oleh karena itu, diharapkan seluruh pelaksana BPK, khususnya para pejabat yang baru dilantik agar terus meningkatkan kinerja dan kreatifitasnya di tempat yang baru.

Usai pengambilan sumpah jabatan, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas dan Berita Acara Pelantikan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPK Pusat dan BPK Perwakilan, serta para undangan secara virtual.

Kemkominfo Terbitkan SKLO Dalam Penggelaran Teknologi 5G di Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Indonesia akan segera memasuki era baru teknologi telekomunikasi modern 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Kominfo telah mengeluarkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) Layanan 5G kepada PT Telkomsel.

“Pada tanggal 21 Mei 2021 kemarin, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Terbitnya SKLO untuk salah satu operator seluler ini menandai satu perkembangan signifikan (milestone) dalam upaya penggelaran teknologi 5G di Indonesia,” jelasnya dalam Konferensi Pers tentang Dimulainya Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler 5G Berbasis Teknologi IMT-2020 (International Mobile Telecommunications-2020) pada Pita Frekuensi 2300 MHz di Indonesia dari Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (24/05/2021).

Menurut Menkominfo, penerbitan SKLO didasarkan pada pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) pada tanggal 19 s.d. 20 Mei 2021. Berdasarkan hasil ULO, PT Telkomsel dinyatakan “LAIK”. Menteri Johnny menjelaskan dalam tahapan ULO itu, Kementerian Kominfo melakukan pengujian teknis atas sarana dan prasarana PT Telkomsel untuk melakukan penggelaran jaringan 5G.

“Penerbitan SKLO menandakan kesuksesan persiapan PT Telkomsel untuk melakukan penggelaran jaringan 5G, yang khususnya akan dilakukan pada pita frekuensi 2.300 MHz atau 2,3 GHz, dengan lebar pita 30 MHz dalam rentang 2.300 MHz sampai dengan 2.330 MHz,” paparnya.

Tahapan ULO dan penerbitan SKLO ini dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

“Karenanya, berdasarkan peraturan tersebut, tahapan ULO dan kepemilikan SKLO adalah wajib bagi setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang hendak melakukan perluasan jaringan akibat perubahan teknologi yang terjadi,” papar Menkominfo

Menteri Johnny menyatakan, teknologi 5G termasuk ke dalam perubahan teknologi baru yang didasarkan pada spesifikasi International Mobile Telecommunication-2020 (IMT-2020) melalui penetapan oleh International Telecommunication Union (ITU).

“Seiring dengan penyerahan SKLO dari Kementerian Kominfo hari ini, PT Telkomsel akan menjadi Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan 5G pertama di Indonesia,” ungkapnya.

Layanan 5G dari Telkomsel ini akan diluncurkan secara serentak pada tanggal 27 Mei 2021 dan selanjutnya akan dapat dinikmati secara terbatas dan bertahap di 6 (enam) lokasi residensial di wilayah Jabodetabek, serta di kota-kota lain seperti Solo, Medan, Balikpapan, Denpasar, Batam, Surabaya, Makassar, dan Bandung.

Menkominfo mengharapkan implementasi teknologi 5G di Indonesia dapat semakin mewujudkan akses telekomunikasi yang lebih berkeadilan, menjembatani kesenjangan digital (digital divide), meningkatkan kemampuan dan literasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara lebih adaptif.

“Dan juga turut mendorong penggunaan internet yang lebih produktif untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” harapnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak penyelenggara telekomunikasi menjadi bagian dalam percepatan implementasi 5G di Indonesia. “Karenanya, kami mendorong Penyelenggara Telekomunikasi lainnya untuk dapat turut serta dalam percepatan implementasi 5G di Indonesia, dan bersama-sama menyongsong Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju,” ungkapnya.

Dalam acara itu hadir pula Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli; Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail, Inspektur Jenderal Doddy Setiadji, Direktur Utama PT Telkomsel, Setyanto Hantoro dan pejabat Kementerian Kominfo dan Telkomsel serta jurnalis dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Aktif Kegiatan Kemanusiaan, Wagub Sumut Apresiasi PT Gojek Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengapresiasi PT Gojek Indonesia yang aktif melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Setelah menjadi pelopor kegiatan vaksinasi Covid-19, kali ini Gojek juga memotori kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan.

Menurut Wagub Musa Rajekshah, kegiatan donor darah saat ini penting karena selama pandemi Covid-19 kantong darah menurun drastis. Hal ini dikarenakan kegiatan donor sempat dihentikan dan banyaknya masyarakat yang enggan mendonorkan darahnya.

“Kita masih kesulitan melakukan kegiatan donor darah karena Covid-19, bukan hanya penyelenggaranya yang kesulitan tetapi juga orang yang mau mendonorkan darahnya pada takut. Tetapi, kantung darah harus tetap tersedia karena kebutuhan darah itu tidak menurun, malah meningkat selama pandemi ini. Karena itu, kegiatan ini yang diselenggarakan Gojek ini patut kita apresiasi,” kata Musa Rajekshah, saat membuka kegiatan Donor Darah PT Gojek Indonesia dan PMI Kota Medan, Senin (24/5), di Rumah Makan Mie Ayam Jamur H Mahmud, Jalan Abdullah Lubis Medan.

Kegiatan donor darah ini akan diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut, 24 – 26 Mei 2021. Gojek dan PMI menargetkan mampu menarik 300 pendonor setiap harinya, sehingga bisa membantu ketersediaan kantung darah PMI.

“Kegiatan ini tentu sangat berguna bagi kami, PMI dan Pemprov Sumut apalagi Gojek memiliki jaringan yang begitu luas dan miliki mitra yang sangat banyak. Kita sangat mengapresiasi ini karena Gojek tidak hanya memikirkan bisnis, tetapi juga memikirkan masyarakat Sumut,” terang Musa Rajekshah, yang juga Ketua PMI Kota Medan.

Head of Public Policy & Government Relations Regional Sumatera PT Gojek Indonesia Muhammad Ruslan mengatakan, selain di RM Mie Ayam Jamur H Mahmud, donor darah kerja sama dengan PMI juga diadakan di Lekker Urban Food House (LKKR) Jalan Putri Hijau Medan. Kedua tempat ini akan mulai beroperasi untuk donor darah dari pukul 10:00 – 16:00 WIB.

Untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kegiatan donor darah ini di bagi perkelompok dengan rentang waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dengan begitu tidak terjadi penumpukan pendonor di dalam ruangan donor.

“Kita tentu berharap masyarakat mau mendonorkan darahnya karena mendonorkan darah secara rutin itu menyehatkan kita. Pelaksanaannya semua sudah sesuai dengan Prokes (protokol kesehatan) walau kita lakukan di dalam ruangan, begitu juga dengan petugasnya. Jadi, tidak perlu takut,” kata Ruslan.

Ruslan berharap kegiatan donor darah ini bisa menjadi kegiatan rutin antara PT Gojek Indonesia dengan PMI. Selain itu, dia juga berharap kerja sama PT Gojek Indonesia dengan Pemprov Sumut terus terjalin ke berbagai bidang.

“Mudah-mudahan terus bisa rutin, empat bulan sekali dan kerja sama kita dengan Pemprov Sumut bisa terus berkembang ke bidang-bidang yang lain,” tambah Ruslan.

Menkeu: Penerimaan Pajak hingga April 2021 Capai 30,94% dari Target

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga bulan April 2021 sebesar Rp374,9 triliun. Capaian tersebut 30,94% dari target penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun.

“Pertumbuhannya masih negatif 0,46%. Namun dibanding tahun lalu, pertumbuhan ini sudah lebih baik karena tahun lalu bulan April, penerimaan pajak kontraksinya minus 3%. Jadi ada perubahan arah,” kata Menkeu dalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (24/05).

Menkeu menjelaskan, hampir semua jenis pajak menunjukkan adanya pemulihan meskipun tidak di semua sektor. Namun, terdapat beberapa sektor yang pulih cukup nyata.

“PPh badan tumbuh 31,1%, tinggi sekali, tapi ini nanti harus dibersihkan dari beberapa anomali, namun tumbuh positif. PPN dalam negeri kita kontraksi, namun secara bruto tumbuh 6,4% untuk menggambarkan underlying transaksinya naik,” ujar Menkeu.

Untuk mendukung upaya meningkatkan penerimaan negara, DJP melakukan evaluasi dan perbaikan organisasi dengan reformasi perpajakan dan reorganisasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memaksimalkan peran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendorong reformasi struktural sektor riil yang menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional.

“Reformasi tidak selalu mudah dan tidak pernah mudah. Saya berharap momentum reformasi di bidang organisasi dan tata kelola ini melengkapi kita di dalam mereformasi keseluruhan pajak di Indonesia,” kata Menkeu.

Menteri KKP Berikan Arahan Strategis dalam Pemberantasan Penyelundupan BBL

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Komandan Satgas 115 memberikan sejumlah arahan strategis kepada jajaran anggota Satgas 115. Pemberantasan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dan penguatan sinergi pemberantasan illegal fishing dalam rangka mengawal blue economy menjadi penekanan untuk kinerja Satgas 115 ke depan.

“Terkait kebijakan pelarangan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), saat ini banyak penyelundupan, sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui pembentukan jaringan terkoordinasi terutama pada titik-titik rawan,” ujar Menteri Trenggono saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Satgas 115 di Jakarta, Senin (24/5/2021).

Lebih lanjut Menteri Trenggono menyampaikan bahwa penguatan pengawasan perlu dilakukan lantaran praktik penyelundupan BBL ini merugikan negara, baik dari sisi ekonomi maupun keberlanjutan sumber daya. Selain itu, apabila praktik ini terus berlanjut, akan mengancam usaha budidaya lobster yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP.

“Benur yang ada di perairan Indonesia, harus sepenuhnya untuk mendukung pengembangan budidaya lobster dalam negeri. Apalagi budidaya lobster termasuk dalam implementasi program prioritas KKP hingga 2024 nanti, sehingga keberadaan benur sangat dibutuhkan oleh pembudidaya di Indonesia,” ujarnya.

Selain menyoal penyelundupan BBL, Menteri Trenggono juga menginstruksikan agar keberadaan Satgas 115 dapat memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Satgas ini sebagai wadah koordinasi antar aparat penegak hukum di laut dan mendorong percepatan penyelesaian tindak pidana perikanan,” terang Menteri Trenggono.

Ia juga menekankan bahwa pemberantasan illegal fishing ini merupakan komponen penting dalam rangka mendorong ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.

“Pembangunan kelautan dan perikanan menuju ekonomi biru harus dikawal,” tegas Menteri Trenggono.

Sementara itu, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi H. Purwono mengapresiasi berbagai arahan dari Menteri Trenggono dan berharap pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat sinergi untuk pengawasan wilayah kedaulatan Indonesia ke depannya.

“Melalui koordinasi kita dalam pertemuan ini, diharapkan kegiatan kita bersama dalam pemberantasan IUU Fishing dapat lebih optimal ke depannya,” ujarnya.

Sebagai informasi, Satuan Tugas 115 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, yang beranggotakan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Kejaksaan Agung, dan unsur-unsur lainnya. Pembentukan Satgas ini merupakan bentuk perhatian serius Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

KKP sendiri di era kepempimpinan Menteri Trenggono terus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik illegal fishing. Sebanyak 92 kapal telah ditindak selama tahun 2021, yang terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 22 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia dan 16 kapal berbendera Vietnam). KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 55 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing).

Tim Litbang GeNose C19 UGM Perbaharui Kecerdasan Buatan Lebih Pertajam Skrining dan Diagnostik

Penulis
Andik Irwanto
-
Tim Litbang GeNose C19 UGM Perbaharui Kecerdasan Buatan Lebih Pertajam Skrining dan Diagnostik

SuaraPemerintah.id – Tim Peneliti dan Pengembangan (Litbang) GeNose C19 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memperbarui kecerdasan buatan yang tertanam di dalam “GeNose C19”, sehingga diharapkan mampu mempertajam kemampuan skrining dan diagnostik COVID-19 dengan berbagai varian. Kecerdasan buatan GeNose C19 versi terbaru menyediakan indikator bagi operator untuk menerapkan SOP secara tepat agar pembacaan kurva lebih akurat dan mudah.

Hal ini dipaparkan oleh Perwakilan dari tim pengembang GeNose, Dian Kesumapramudya Nurputra saat jumpa pers di Kampus UGM, Yogyakarta, Minggu, 23 Mei 2021. Pihaknya mengatakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) GeNose C19 diperbarui dari versi 1.3.2 build 5 menjadi versi 1.3.2 build 6 dengan basis data varian corona baru yang lebih besar yang dihimpun dari berbagai fasilitas kesehatan.

“(Basis data varian baru) kami validasi dan diinjeksikan pada AI dipergunakan sebagai basis data baru yang bisa mempertajam akurasinya,” kata dia.

Dian menjelaskan basis data varian baru virus dihimpun dari rumah sakit yang merawat pasien dengan varian baru, sehingga peneliti mendapatkan sampel napas untuk memperbarui kecerdasan buatan GeNose C19.

Ia meyakini pembaruan kecerdasan buatan GeNose C19 mampu mengantisipasi varian-varian baru virus SARS-CoV-2 yang muncul di Tanah Air. “Varian D64G sudah masuk ke data base yang sekarang,” kata Dian.

Kecerdasan buatan GeNose C19 versi terbaru, kata dia, juga menyediakan indikator bagi operator untuk menerapkan SOP secara tepat agar pembacaan kurva lebih akurat dan mudah.

Selain itu, menurut dia, AI versi 1.3.2 build 6 diperbarui dari sisi interface yang lebih ramah bagi operator alat (user friendly) fitur pembacaan kurva secara manual.

“Fitur ini nantinya bisa membantu dokter atau tenaga kesehatan yang ingin mempelajari bentuk-bentuk kurva hasil pembacaan alat GeNose C19,” kata Dian.

Prosedur standar operasi (SOP) GeNose C19, lanjut Dian, juga disusun menjadi lebih ringkas dan sederhana untuk operator yang terdiri dari dua halaman, meliputi tahap persiapan alat, pengambilan sampel, hingga pengelolaan limbah GeNose C19.

Dengan mekanisme tersebut, operator alat GeNose C19 bisa mempersiapkan kondisi lingkungan sebelum pengambilan sampel napas.

Dian menjelaskan bahwa pembaruan kecerdasan buatan GeNose C19 akan berjalan dinamis. Artinya, perangkat AI akan rutin diperbarui dan hal itu membutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan tepat.

“Setiap operator perlu secara rutin memeriksa dan memperbarui perangkat lunak alat GeNose C19 hanya melalui fitur di perangkat lunak yang sudah ada dan terhubung dengan Internet,” ujarnya. (red/pen)

Pelaksanaan Kerja Sama Maritim Gabungan Indonesia dan Australia, ”Operation Gannet 5”

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id –  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) bersama The Australian Border Force (ABF), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA) untuk kelima kalinya melaksanakan patroli terkoordinasi pada wilayah perbatasan maritim Indonesia – Australia.

Sejak tahun 2018, patroli gabungan antara PSDKP, Maritime Border Command (MBC) yang tergabung dalam Australian Border Force, BAKAMLA, dan AFMA telah dilaksanakan untuk mengurangi dan memberantas berbagai aktivitas ilegal yang berdampak pada kesejahteraan kedua negara. Pelaksanaan patroli terkoordinasi ini merupakan kunci dari komitmen bersama dalam memperkuat keamanan maritim sebagai bagian dari rencana tindakan maritime (Maritime Plan of Action) yang mengimplementasikan Pernyataan Gabungan Indonesia – Australia tentang Kerja Sama Kelautan (Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation).

Kepala BAKAMLA, Laksamana Madya A’an Kurnia menyatakan “Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada kerja sama kami, kuatnya pengaturan bidang keamanan maritim antara Indonesia dan Australia, serta kemampuan kedua negara dalam mengoordinasikan upaya pengamanan perairan dapat dilihat hari ini melalui tercapainya Operation Gannet 5.”

Operasi GANNET ke-5 (GANNET 5) ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen Indonesia dan Australia dalam melindungi masing-masing wilayah perairannya. Operasi ini  dilaksanakan melalui komunikasi terpadu antar instansi terkait, pertukaran informasi, serta patroli gabungan antara kapal-kapal dari PSDKP, BAKAMLA, dan MBC.

Tujuan utama dari GANNET 5 ini adalah mendeteksi, menangkal dan menangani berbagai aktivitas ilegal di laut, serta mengembangkan kerja sama lebih lanjut antar instansi terkait dari Indonesia dan Australia. Fokus utama pada operasi kali ini termasuk IUU Fishing, penyelundupan manusia dan perdagangan orang, perlindungan lingkungan, serta kejahatan antar negara yang terorganisir lainnya yang terjadi pada wilayah operasi bersama. Fokus geografis utama pada operasi kali ini adalah wilayah timur Indonesia yang berbatasan dengan Australia.

Plt. Dirjen PDSKP Antam Novambar juga menambahkan “Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi kami dengan Australia yang dimuat dalam kerangka kerja Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia, meskipun patroli ini dilaksanakan dalam situasi pandemi, kami tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan petunjuk pencegahan Covid-19”.

Rangkaian kegiatan GANNET 5 telah dimulai sejak Maret 2021. Kegiatan diawali dengan workshop tentang Maritime Domain Awareness yang diikuti oleh PSDKP, ABF, BAKAMLA, dan AFMA. Pertemuan berkala dan pertukaran informasi juga telah dilaksanakan sejak bulan Maret untuk membahas kebutuhan patroli gabungan tahap 1 yang akan dilaksanakan hari ini (Senin 24 Mei 2021) hingga Rabu 26 Mei 2021.

Dalam operasi ini, pihak PSDKP akan mengerahkan Kapal Patroli (KP) Orca 4, KP. Hiu 14, beserta dengan pesawat pengawas udara. Sebagai tambahan fokus operasi selain IUU Fishing, operasi kali ini juga akan menargetkan penangkapan ikan dengan rumpon (Fish Aggregation Devices/FADs) di perbatasan Indonesia-Australia.

Adapun BAKAMLA akan mengerahkan Kapal Negara (KN) Tanjung Datu – 301, dengan Kolonel Bakamla Arif Rahman selaku Komandan. Kapal ini dilengkapi dengan senjata mesin berat kaliber 12,7 mm dan senjata ringan personel DSAR-15P kaliber 5,56. Personel dari Markas Besar BAKAMLA RI juga akan mendukung berjalannya operasi ini melalu informasi yang akan diberikan dari Indonesia Maritime Information Centre (IMIC).

Sementara itu, pihak ABF akan mengerahkan Australian Border Force Cutter (ABFC) / Kapal Patroli Cape Nelson, beserta dengan dua pesawat yang akan melakukan pengawasan udara selama operasi berlangsung. Personel AFMA yang mengawaki pesawat udara tersebut akan mendukung kegiatan pengawasan perikanan serta memantau berjalannya kegiatan. Patroli ini juga akan didukung oleh personel MBC dan AFMA yang berada di Markas Besar ABF di Canberra.

Rear Admiral Mark Hill, Commander for Maritime Border Command menyatakan bahwa operasi ini akan meningkatkan keamanan nasional. “Australia selalu waspada dalam menghadapi ancaman di wilayah maritim kami. Namun, fokus pada operasi kali ini merupakan contoh ancaman yang dihadapi bersama. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada Australia saja, tetapi juga bagi seluruh kawasan sekitar. Kesejahteraan ekonomi, keselamatan dan keamanan masyarakat kedua negara akan terjamin bila Indonesia dan Australia terus bekerja sama melalui Operasi Gannet dan operasi-operasi keamanan maritim perbatasan lainnya,” pungkas RADM Hill.

DPRD Minta Pemda Yogyakarta Gencar Sosialisasi Bantuan Tunggakan SPP

Penulis
Andik Irwanto
-
DPRD Minta Pemda Yogyakarta Gencar Sosialisasi Bantuan Tunggakan SPP

SuaraPemerintah.id – Komisi D DPRD Kota Yogyakarta meminta pemerintah daerah setempat untuk lebih menggencarkan sosialisasi mengenai fasilitas pemberian bantuan keringanan tunggakan SPP bagi siswa dari Kota Yogyakarta yang mengalami kesulitan membayar biaya pendidikan tersebut. Pada APBD Kota Yogyakarta 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk program tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Ali Fahmi di Yogyakarta, Senin, 24 Mei 2021.

“Masih banyak orang tua siswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan untuk anaknya belum mengetahui fasilitasi ini. Padahal, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup banyak untuk program ini,” katanya.

Menurut dia, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun dimungkinkan menyebabkan lebih banyak orang tua siswa yang kesulitan memenuhi kewajibannya membayar atau melunasi SPP sekolah anaknya.

Oleh karenanya, lanjut dia, jangan sampai karena ketidaktahuan orang tua siswa terhadap fasilitas bantuan keringanan tunggakan SPP tersebut, maka orang tua menambah pinjaman ke bank atau pihak lain.

“Sosialisasi sudah dilakukan ke sekolah swasta, RT/RW maupun ke kampung. Harapannya, sosialisasi bisa dilakukan secara daring dan membuat pusat informasi bantuan keringanan tersebut. Atau layanan SMS dan WA jika ada permasalahan,” katanya.

Namun demikian, program hanya bisa diakses oleh siswa yang masuk dalam kartu keluarga Kota Yogyakarta, bersekolah di swasta dan tidak masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS).

“Program pemberian bantuan keringanan tersebut memang hanya untuk siswa yang bersekolah di sekolah swasta karena siswa di sekolah negeri atau masuk KSJPS sudah mendapat subsidi biaya pendidikan dari pemerintah daerah,” katanya.

Pada tahun ini, fasilitasi bantuan keringanan biaya pendidikan tersebut dapat diakses untuk lulusan TK swasta. “Ini berkat usulan beberapa guru TK yang kami undang dalam kegiatan reses kemudian diajukan agar masuk anggaran,” katanya.

Selain lulusan TK, bantuan tersebut dapat diakses oleh siswa kelas 4 naik ke kelas 5 SD, lulus SD, kelas 7 naik ke kelas 8 SMP, lulus SMP, kelas 10 naik ke kelas 11 SMA/SMK, dan lulus SMA/SMK.

Siswa Kejar Paket A, B,C serta siswa dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK yang telah lulus sebelum 2021 juga bisa mengakses bantuan tersebut.

“Harapannya, dengan semakin meluasnya kegiatan sosialisasi maka akan ada lebih banyak orang tua siswa yang kesulitan membayar SPP dan masuk dalam kriteria tersebut dapat memanfaatkan bantuan dengan baik,” katanya. (red/pen)

1...4,3294,3304,331...4,887Halaman 4,330 dari 4,887