Beranda blog Halaman 4331

Meski Pandemi Kelompok Margo Mulyo Kulon Progo Tetap Produksi Kopi Menoreh

Penulis
Andik Irwanto
-
Meski Pandemi Kelompok Margo Mulyo Kulon Progo Tetap Produksi Kopi Menoreh

SuaraPemerintah.id – Kelompok Margo Mulyo Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap memproduksi kopi arabika dan robusta yang dikenal dengan Kopi Menoreh, meski permintaan mengalami penurunan hingga 35-40 persen akibat pandemi COVID-19.

Anggota Kelompok Margomulyo Marwiyah di Kulon Progo, Minggu, mengatakan sebelum pandemi COVID-19, produksi kopi dalam satu bulan mencapai 110 kilogram, namun setelah pandemi turun menjadi 70-80 kilogram.

“Penurunan cukup tinggi. Namun penurunan setiap bulannya berbeda, tergantung dari permintaan dan penjualan secara daring,” kata Marwiyah.

Ia mengatakan kelompoknya memproduksi kopi jenis arabika dan robusta. Varian olahan ada natural, biji kopi, hingga kemasan siap sedu. Harga kopi sesuai kualitas, seperti kualitas sedang Rp70 ribu/kg, arabika Rp100 ribu/kg, dan kualitas tinggi hargannya hingga Rp450 ribu/kg.

Untuk pemasaran kopi, pihak bekerja sama dengan kedai-kedai kopi dan toko oleh-oleh, hingga Toko Milik Rakyat (TomiRa) di wilayah Girimulyo dan Samigaluh.

“Cara ini mampu mempertahankan produksi kopi di kelompok kami. Mereka kami jadikan rekan kerja juga, baik dalam bisnis kedai dan penjualan kopi,” katanya.

Marwiyah juga mengatakan pemasaran kopi juga dibantu pemkab melalui Program Bela Beli Kulon Progo, sehingga dijual di tempat-tempat pariwisata dan Bandara Internasional Yogyakarta.

“Kopi produk yang kami buat juga sudah masuk di dua hotel besar di Kota Yogyakarta. Kami saat ini, sedang berusaha meningkatkan pemasaran dan promosi, tentunya ada dukungan dari Pemkab Kulon Progo,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugraha mengatakan kopi merupakan salah satu produk unggulan Kulon Progo yang perlu dikembangkan dan dibantu dalam pengemasan dan pengolahan.

“Kami sedang memberdayakan petani milenial dalam pemasaran secara daring. Kami berharap petani milenial ini mampu mengembangkan pengolahan dan pemasaran,” katanya.

Aris mengatakan Dinas Pertanian dan Pangan juga menggandeng kelompok tani milenial untuk kolaborasi produk perkebunan dengan potensi wisata di kawasan Bukit Menoreh.

“Wisata di kawasan Bukit Menoreh sedang berkembang pesat. Di setiap objek wisata ada kedai kopi hasil panen masyarakat setempat. Sektor pariwisata harus menjadi pasar kopi, selain penjualan secara daring,” katanya. (red/pen)

Berdayakan Petani, Bank Mandiri Terapkan Program Mewirausahakan Petani di Kebumen

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Bank Mandiri berkomitmen mendukung program Pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu, Bank Mandiri kembali merealisasikan program Mewirausahakan Petani dan memberikan pendampingan kepada petani padi di Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam Program Kewirausahaan Petani ini, telah dibentuk PT Mitra Desa Kebumen (PT MDK) yang akan mengimplementasikan program dengan empat tahap mewirausahan petani, yakni pra tanam, tanam, panen dan pascapanen. PT MDK merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya merupakan petani dari 19 Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Kutowinangun yang diwakili oleh Koperasi Migatani Lestari Mandiri dan PT Mitra BUMDes Nusantara yang merupakan anak perusahaan BUMN, dikelola secara profesional untuk kesejahteraan petani.

Tujuan dari program ini adalah agar petani mendapatkan kemudahan akses permodalan, pengetahuan budidaya tanam terbaik, pengolahan beras sehingga menghasilkan hasil produksi beras premium dan bernilai jual tinggi, yang dapat dipasarkan secara luas baik online maupun offline.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, pihaknya melihat pendekatan pemberdayaan melalui program mewirausahakan petani ini sangat positif, dimana kemandirian dan kesejahteraan petani menjadi fokus utama karena PT MDK adalah perusahaan milik petani yang akan memperoleh keuntungan dari hasil usaha PT MDK. Tak hanya itu, PT MDK bekerjasama dengan PUpuk Indonesia Holding Company juga berperan dalam penyediaan pupuk, bibit padi serta pestisida untuk kebutuhan pertanian sehingga menjadi one stop solution..

“Bank Mandiri memberikan dukungan penuh untuk program ini antara lain berkolaborasi dengan Pertamina memberikan bantuan CSR berupa Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) sehingga petani di Kebumen dapat meningkatkan hasil produksi berasnya menjadi beras premium yang bernilai jual tinggi. Bank Mandiri juga menyalurkan KUR untuk akses permodalan serta kolaborasi dengan Mandiri Amal Insani untuk penyaluran dana bergulir. Selain itu, memberi bantuan pembinaan dan pendampingan kepada petani bekerja sama dengan PT Mitra Bumdes Nusatara (MBN) sebagai pembina PT MDK dengan melibatkan akademisi,” kata Darmawan saat kunjungan kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas ke SPBT Kebumen, Minggu (23/5).

Sementara Rohan Hafas menjelaskan, skema program mewirausahakan petani di Kebumen ini mereduplikasi program serupa yang telah dilakukan di Pamarican, Jawa Barat dan diharapkan dapat mengikuti keberhasilan pada proyek tersebut. Diinisiasi sejak 2017, proyek Pamarican kini telah beroperasi secara mandiri sehingga mampu memberikan nilai tambah secara berkesinambungan. Bahkan, kini tercatat lebih dari 6.200 petani dan 258 kelompok tani terlibat pada proyek ini.

Kinerja optimal pada proyek SPBT Pamarican, katanya, terlihat tidak hanya dari kenaikan penyerapan bahan baku, namun juga pada aspek produksi beras, penjualan, serta laba PT Mitra Desa Pamarican (MDP)

PT MDP berhasil mendongkrak panen petani sebesar 97% menjadi 6.594 ton pada akhir tahun lalu, yang kemudian diserap PT MDP untuk diolah menjadi beras premium. Per akhir tahun lalu, kemampuan PT MDP menyerap bahan baku dari hasil panen petani pun meningkat tajam sebesar 74% menjadi 7.404 ton.

Dari situ, PT MDP berhasil mendorong pertumbuhan laba hinga, tumbuh lebih dari 200% dari tahun sebelumnya. Capaian ini dikontribusi oleh kenaikan penjualan beras bermerk “Si Geulis””hingga 100% secara year on year menjadi 6.814 ton senilai Rp Rp67 miliar atau naik 120% (yoy).

Untuk mengoptimalisasi penjualan, saat ini beras “Si Geulis” telah dipasarkan secara online di blanja.com dan beberapa platform e-commerce lainnya.

Kedepannya, program ini diharapkan terus dapat berjalan dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai BUMN dan Anak Perusahaannya, untuk tujuan kesejahteraan petani.

Pembiayaan KUR untuk Petani

Dalam konteks pendampingan untuk penguatan peran petani, Bank Mandiri juga menyiapkan bantuan pembiayaan bagi petani ataupun gapoktan melalui kredit usaha rakyat (KUR) yang disubsidi pemerintah.

“Seperti yang kami lakukan di Pamarican, kami juga telah menyiapkan dukungan pembiayaan kepada petani ataupun gapoktan yang membutuhkan tambahan pendanaan sehingga memungkinkan petani untuk merambah sektor lain untuk meningkatkan pendapatan,” kata Rohan.

Hingga April 2021, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR ke sektor sektor pertanian dengan realisasi sebesar Rp 3,5 triliun atau sekitar 27,17% dari total KUR yang telah disalurkan sebesar Rp13,1 triliun kepada 135.538 debitur. Nilai tersebut paling banyak disalurkan kepada sektor produksi, sebanyak Rp 7,53 triliun atau sebesar 57,5% dari total penyaluran.

Gubernut NTT Dorong Kopi Manggarai Jadi Tuan Rumah di Tanah Sendiri

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Nusa tenggara Timur (NTT) Viktor B Laiskodat mendorong agar Kopi Manggarai harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri dan tidak kalah dengan kopi-kopi dari luar Manggarai, khususnya NTT.

“Kopi yang saya minum tadi itu enak sekali, dan saya bisa bilang kopi tersebut kelas premium,” ungkap Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika meresmikan Bengkes Cafe, Desa Cireng, Ketang, yang merupakan kreasi dari Asosiasi Petani Kopi dan Jahe Manggarai (Apekam), Senin (24/5/2021).

Gubernur NTT melakukan kunjungan kerja di Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur, selama tiga hari dengan salah satu agendanya adalah mengunjungi pusat kopi yang ada di Manggarai Raya.

Adapun rangkaian kunjungan kerja dari Gubernur NTT ini tersusun atas beberapa agenda bersama Bank NTT, termasuk upaya memartabatkan Kopi Manggarai yang disebutnya sebagai kopi kelas satu. Ia juga menegaskan tentang potensi untuk bersaing di kancah dunia.

Gubernur bersama rombongan meninjau beberapa titik, mulai dengan singgah di Kafe Bengkes sekaligus meresmikan kafe tersebut.

Ia lalu melanjutkan beberapa rangkaian kegiatan, dan pada petang hari ia dan rombongan berkunjung ke Lembah Colol, rumahnya Kopi Juria, salah satu varian tertua yang dikembangkan di Flores sejak tahun 1937.

“Saya mau kopi kita yang premium, yang telah diakui sebagai kopi terbaik dunia pada tahun 2018, juga dipasarkan di destinasi super premium Labuan Bajo. Kopi kita selain enak, juga kaya akan cerita yang kuat, seperti cerita tentang asal muasal nama Kopi Juria, atau Kopi Robusta yang dikenal dalam bahasa setempat sebagai Kopi Tuang,” kata dia.

“Kita akan dorong hotel-hotel di Labuan Bajo untuk memakai Kopi Manggarai, sehingga bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri,” tegasnya di hadapan masyarakat Lembah Colol sangat antusias menyambut kedatangannya.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan merek Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada merek Kopi Colol yakni Kopi Poco Nembu yang juga mulai diproduksi dalam kemasan saset oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMSes) Poco Nembu, Colol.

Sementara itu Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina yang dihubungi secara terpisah berkaitan dengan harapan gubernur NTT itu mengatakan BPOLBF akan bersinergi dengan berbagai pihak, mulai dari Pemprov, Pemkab, hingga pemerintah desa dan siap berperan aktif termasuk pengembangan agrowisata kopi, menyusul ditetapkannya Colol sebagai desa wisata oleh SK Bupati Manggarai Timur.

“Kopi Manggarai, khususnya Colol yang memiliki narasi yang kuat, dan citarasa yang sudah mendunia, akan kita dorong dari sektor pariwisata, termasuk peningkatan kapasitas para pelaku yang bergerak di sektor ini,” tambah dia.

Namun tentunya, ujar Shana, perlu kerja kolektif dan dukungan dari semua pihak untuk bergerak bersama dengan tujuan yang sama yakni menjadikan Kopi Manggarai lebih dikenal luas.

Percepat Bantuan Sosial, Pemkab Bangka Tengah Luncurkan Silakso

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah meluncurkan Sistem Layanan Sosial (Silakso), Senin (24/05/2021) untuk mempercepat pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

Kehadiran Silakso diharapkan dapat mempermudah untuk mendapatkan bantuan sosial, mulai dari pendidikan, kesejahteraan dan bantuan lain yang bertujuan meringankan beban masyarakat kurang mampu.

“Ya, yang pertama kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, mulai dari pelayanan sosial, kesehatan dan pelayanan pendidikan. Ini juga pelayanan yang sifatnya untuk mengetahui secara langsung kondisi secara langsung masyarakat,” ujar Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Algafry Rahman, Senin (24/05/2021).

Keberadaan Silakso, masyarakat dapat langsung melaporkan pengajuan bantuan sehingga bantuan lebih cepat dilayani.

“Intinya program ini kami sebagai kepala daerah ingin menyampaikan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat. Bagaimana pelaksanaanya nanti,kita bersama-smama mencari solusi pemberian bantuan kepada masyarakat,” ujar Algafri.

Sementara itu, warga Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Nurmainis mengaku sangat terbantu layanan tersebut.

“Saya merasa senang apalagi bantuan ini bertepatan dengan waktu anak masuk sekolah. Mulai dari keperluan anak sekolah terbantu. Kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah saya nunggu dulu dapat arisan,” ujar Nurmainis.

KemenPPPA Gelar Vaksinasi bagi Pendamping Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Vaksinasi Covid-19 tahap I kepada 890 Pendamping Perempuan dan Anak Penyintas Kekerasan serta Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Mereka berasal dari 67 organisasi masyarakat, di Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta Pusat.

“Pada pendamping perempuan dan anak korban kekerasan berhak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan jaminan kesehatan,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga usai meninjau pemberian vaksinasi di di Perpustakaan Nasional Salemba, Jakarta Pusat, Senin (24/5).

Tidak hanya korban kekerasan kata dia para pendamping pun membutuh vaksinasi. Sebab itu pihaknya kata dia bersama Kementerian/Lembaga dan stakeholder bersinergi untuk memastikan mereka tetap aman dan nyaman dalam memberikan layanan prima bagi perempuan dan anak penyintas kekerasan di masa pandemi ini.

“Bentuk komitmen dan sinergi yang kita lakukan hari ini semoga dapat dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingannya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19 kepada para pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan,” bebernya.

Sementara itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mengapresiasi pemberian vaksin kali ini.

Dia menilai pemberian vaksin kali ini tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga perempuan dan anak korban kekerasan.

“Pemberian vaksinasi ini juga tidak hanya untuk melindungi diri pendamping itu sendiri tetapi juga bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang didampingi,” ujarnya.

Sebelumnya, KemenPPPA telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama untuk seluruh pejabat dan pegawai hari ini, Jumat (12/3/2021).

Sekretaris KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan program vaksinasi dilaksanakan untuk memberikan kekebalan pada tubuh agar tidak terpapar Covid-19.

Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

“Melalui pelaksanaan vaksinasi hari ini, diharapkan seluruh pegawai KemenPPPA dapat memiliki kekebalan terhadap virus Covid-19,” kata Pri dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di KemenPPPA.

Ia menegaskan perlu pemahaman dari seluruh pegawai KemenPPPA, bahwa dengan adanya pemberian vaksin ini para pegawai tidak boleh lengah dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

LPI, CDPQ, APG, dan ADIA Tandatangani MoU Platform Investasi Infrastruktur Pertama Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kemenkeu – Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) hari ini menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) untuk membangun platform investasi pertama di Indonesia yang berfokus pada infrastruktur dan kendaraan investasi pertama LPI sejak didirikan.

Melalui MOU ini, INA berencana menjajaki peluang investasi bersama dalam kemitraan dengan CDPQ, APG dan ADIA pada aset jalan tol Indonesia. Platform Investasi ini akan menjadi kendaraan utama anggota konsorsium untuk investasi jalan tol di Indonesia.

Selama enam bulan ke depan, konsorsium telah setuju untuk mengevaluasi paket peluang investasi awal jalan tol yang akan menjadi basis operasi platform investasi. Setelah didirikan, platform investasi akan terus mencari peluang investasi di sektor jalan tol untuk menambah portofolionya dari waktu ke waktu. Tunduk pada ketersediaan aset komersial, platform investasi diharapkan memiliki kapasitas investasi hingga kurang lebih Rp54 triliun atau USD3,75 miliar.

INA bersama dengan tiga lembaga investasi terkemuka dunia – CDPQ, APG, dan ADIA – bermaksud untuk menghasilkan keuntungan optimal bagi investor sekaligus membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia dengan menyediakan sumber baru modal internasional untuk lebih meningkatkan ekosistem jalan tol. Hal ini sejalan dengan visi INA yaitu membawa manfaat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

“Kami sangat senang dapat bekerja dengan investor terkemuka dari seluruh dunia untuk Platform Investasi pertama kami. Ini menunjukkan keyakinan yang dimiliki investor global terhadap potensi ekonomi Indonesia bahkan dalam perekonomian yang penuh tantangan ini. Kami percaya ini adalah awal yang positif untuk lebih banyak kolaborasi antara kami dan investor lain di banyak tempat sektor di Indonesia,” tutur DR. Ridha D. M. Wirakusumah, Chief Executive Officer LPI.

Sebagai informasi, LPI dipercaya mengelola modal awal Rp15 triliun (sekitar USD 1 miliar) yang nanti akan disuntik tambahan Rp60 triliun (sekitar USD 4 miliar) pada tahun 2021. Pembentukan platform investasi pertama LPI telah dilakukan dimungkinkan oleh dukungan kuat dari Pemerintah Indonesia yang membuka jalan bagi penciptaan dan promosi INA kepada investor global terkemuka.

BRI Agro dan majoo Kerjasama Bangun Ekosistem Digital Sektor Keuangan dan Perbankan

Penulis
Andik Irwanto
-
BRI Agro dan majoo Kerjasama Bangun Ekosistem Digital Sektor Keuangan dan Perbankan

SuaraPemerintah.id – BRI Agro menandatangani nota kesepahaman dengan salah satu perusahaan teknologi yang sedang berkembang di Indonesia yaitu PT Majoo Teknologi Indonesia (majoo) dalam rangka menunjang pertumbuhan ekosistem digital sektor keuangan dan perbankan. Kerjasama BRI Agro dengan majoo diharapkan dapat memberikan informasi untuk memiliki data yang komprehensif dan menjadi salah satu elemen produk untuk bisnis digital.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Retail Agri dan Pendanaan BRI Agro Sigit melalui keterangan di Jakarta, Minggu, 23 Mei 2021. Pihaknya mengatakan kerja sama antara BRI Agro dengan majoo tentu menjadi langkah strategis perseroan untuk mewujudkan aspirasi barunya yaitu menjadi The Best Digital Bank for Agri and Beyond by Becoming House Of Fintech and Home for Gig Economy.

“Dengan membuka kerja sama dengan majoo yang sudah berada di dalam portofolio BRI Ventures, maka strategi kami untuk menjadikan majoo sebagai salah satu ekosistem di BRI Group untuk bisa men-scale up business size-nya,” ujarnya.

majoo merupakan aplikasi wirausaha yang menyajikan layanan pengelolaan bisnis menyeluruh untuk UMKM. Memiliki fitur lengkap, tidak hanya aplikasi kasir atau point of sales, tetapi juga meliputi pengelolaan inventori, pelanggan, akuntansi, karyawan, analisis bisnis, dan pesanan online. majoo memiliki lebih dari 15.000 merchant yang tergabung dalam jaringannya.

Dalam nota kesepahaman kali ini, BRI Agro dan majoo akan bekerja sama dalam layanan perbankan untuk penyediaan fasilitas pinjaman. Rencananya bentuk kerja sama lainnnya akan dilakukan integrasi open API melalui platform dari majoo, sehingga ke depannya akan mempermudah sistem pembayaran bagi nasabah BRI Agro.

“Kami sangat optimis bahwa kerja sama dengan majoo akan memberikan kontribusi bagi para masyarakat serta para pelaku gig economy di Indonesia,” kata Sigit .

CEO & Founder majoo Adi Wahyu Rahadi percaya bahwa UMKM memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Ia juga percaya bahwa setiap UMKM harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi yang dapat membantu UMKM untuk bertumbuh.

“Kerja sama dengan BRI Agro sejalan dengan misi majoo yaitu memajukan UMKM melalui inovasi financial technology untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Adi.

Kolaborasi antara BRI Agro dengan majoo diharapkan dapat memberikan informasi untuk memiliki data yang komprehensif dan menjadi salah satu elemen produk untuk bisnis digital.

“Ke depan BRI Agro berharap dapat semakin memperbanyak kolaborasi dengan penyelenggara teknologi finansial karena, dapat membuka peluang kami untuk menyediakan layanan perbankan secara digital dengan lebih baik,” ujar Sigit.

Perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan secara virtual dan ditandatangani oleh Sigit Murtiyoso selaku Direktur Retail Agri dan Pendanaan BRI Agro dan Adi Wahyu Rahadi selaku Direktur Utama majoo.

Penandatanganan itu juga dihadiri oleh Kaspar Situmorang selaku Direktur Utama BRI Agro, Bhimo Wikan Hantoro selaku Direktur Bisnis Digital BRI Agro, Audia Rizal Harahap selaku Co-Founder & COO majoo dan Ajeng Sekar Putih selaku Direktur Portofolio dan Keuangan BRI Ventures. (red/pen)

Menkeu Sri Mulyani Resmikan Tata Kerja Baru dan Tambah 18 Kantor Pajak

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184 Tahun 2021.

Salah satu pembaruan tata kelola dan organisasi di Ditjen Pajak, dikatakan Sri Mulyani adalah dengan adanya 18 kantor pelayanan pajak pratama (KPP) madya baru yang sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa.

“Adanya PMK 184 di DJP utamanya akan dilahirkan 18 KPP Madya Baru. Ini 15 di Jawa dan 3 di Luar Jawa, melengkapi 20 KPP Madya yang sudah berdiri saat ini,” kata dia saat peresmian, Senin, 24 Mei 2021.

Sri mengatakan, tujuan pembentukan 18 KPP Madya tersebut tidak hanya sekadar untuk menambah kantor baru, melainkan juga untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas cakupan target penerimaan pajak.

“Tujuannya tidak hanya sekadar tambah jumlah kantor pajak madya tapi untuk makin memberikan pelayanan makin baik dan terintegrasi bagi wajib pajak,” tegas dia.

Dengan adanya penambahan KPP Madya ini, Sri Mulyani menegaskan, porsi KPP Madya di dalam struktur penerimaan pajak menjadi sebesar 33,79 persen. Sedangkan sebelumnya dengan 20 KPP Madya porsinya hanya 19,53 persen.

“Ini kenaikan signifikan karena sebelumnya KPP Madya 20 bertanggung jawab untuk kontribusi 19,53 persen dengan tambahan 18 jadi 33,79 persen,” ungkap Sri.

Dengan demikian, Sri menilai, kinerja KPP Madya ke depannya akan semakin menentukan kinerja keseluruhan penerimaan pajak di Indonesia.

Ini menurutnya harus diimbangi dengan penguatan tata kelola organisasi yang lebih baik.

“Konsekuensinya targetnya jadi meningkat, perbaikan administrasi, kepastian, ini terus menerus harus diperbaiki, simplifikasi namun tetap akurat dan kredibel,” paparnya.

Pemkab Pamekasan Alokasikan 7,5 Miliar Bangun KIHT Seluas 2,5 Hektare

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Pamekasan Alokasikan 7,5 Miliar Bangun KIHT Seluas 2,5 Hektare

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,5 miliar dari total kebutuhan Rp13 miliar untuk pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Kawasan khusus bagi para produsen rokok di Pamekasan akan menjadi khawasan khusus industri tembakau dengan luar areal lahan mencapai 2,5 hektare.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan dan Perlindungan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan Agus Wijaya di Pamekasan, Minggu, 23 Mei 2021, menjelaskan tindak lanjut rencana pembangunan KIHT di Pamekasan.

“Anggaran Rp7,5 miliar ini, untuk pembangunan tahap pertama dan bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau,” katanya.

KIHT ini, kata Agus, nantinya akan menjadi kawasan khusus bagi para produsen rokok di Pamekasan, sehingga akan menjadi khawasan khusus industri tembakau dengan luar areal lahan mencapai 2,5 hektare.

Selain dalam rangka memusatkan kegiatan produksi rokok di satu kawasan tertentu, pembangunan KIHT di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan itu juga dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja, dan serapan hasil panen tembakau masyarakat petani di Pamekasan.

Selama ini, sambung Agus, serapan tembakau Madura oleh pihak pabrikan selalu dibatasi dengan berbagai alasan. Padahal, tembakau Madura dikenal dengan tembakau yang memiliki kualitas bagus dibanding tembakau di daerah lain.

KIHT, kata dia, diharapkan bisa berperan ganda, yakni meningkatkan serapan petani tembakau dan sekaligus serapan tenaga kerja yang terpusat di satu lokasi, yakni di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan Pamekasan.

Selain pertimbangan itu, menurut Agus, pendirian KIHT juga akan menjadi media efektif bagi pemerintah melalui Kantor Bea dan Cukai agar para pelaku industri tembakau bisa mematuhi ketentuan penggunaan pita cukai rokok.

Saat ini, di Kabupaten Pamekasan perusahaan rokok lokal yang telah berproduksi mencapai 57 perusahaan.

“Jumlah ini tentu tidak sedikit dan sudah banyak tenaga kerja lokal Pamekasan yang terserap di perusahaan rokok lokal ini,” katanya.

Kabupaten Pamekasan termasuk satu diantara tiga kabupaten/kota di Jawa Timur yang memang telah ditetapkan oleh Pemprov Jatim sebagai kawasan pengembangan KIHT.

Sementara itu, di Jawa Timur, industri pengolahan tembakau menghasilkan cukai sebesar Rp104,56 triliun atau setara 63,42 persen dari total penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional yang mencapai Rp164,87 triliun.

Menurut catatan Dirjen Bea Cukai, di Jatim terdapat 425 perusahaan pengolahan tembakau yang mempekerjakan lebih dari 80 ribu tenaga kerja.

Industri pengolahan tembakau juga menyumbang devisa melalui net ekspor yang surplus di Jatim selama tahun 2017-2019 kisaran nilai 227,36 juta dolar AS sampai 243,89 juta dolar AS.

Pada tahun 2019 Jawa Timur diketahui menghasilkan 132.648 ton tembakau dan menempati urutan pertama penghasil tembakau nasional disusul Jateng, NTB, dan Jabar.

Di sisi lain, pertanian tembakau menempati urutan komoditas perkebunan kedua terbesar di Jatim dengan jumlah petani lebih dari 370 ribu orang, di mana perkebunan tembakau sekitar 99,71 persen diusahakan oleh petani rakyat, bukan korporasi.

Sementara untuk merealisasikan KIHT di Jawa Timur ini Pemprov Jatim juga telah melakukan studi banding ke KIHT Kudus, dan hasilnya yakni pembentukan KIHT perlu memberikan beberapa kemudahan di antaranya adalah IKM tidak harus memiliki luas paling sedikit 200 meter persegi, serta penundaan pembayaran cukai selama 90 hari sejak pemesanan pita cukai dengan jaminan bank.

Dengan demikian, jika dilihat dari asas manfaatnya, keberadaan KIHT akan menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha, disamping juga akan meningkatkan penerimaan negara di sektor cukai. (red/pen)

Sri Mulyani sebut Penerimaan Pajak April 2021 Capai 374,9 T atau Terkontraksi 0,46 %

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani sebut Penerimaan Pajak April 2021 Capai 374,9 T atau Terkontraksi 0,46 %

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerimaan pajak hingga akhir April 2021 telah mencapai Rp374,9 triliun atau 30,94 persen dari target total untuk tahun ini sebesar Rp1.229,6 triliun. Meskipun realisasi penerimaan pajak sebesar Rp374,9 triliun tersebut terkontraksi 0,46 persen (yoy) namun masih lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu yang minus 3 persen.

Hal ini dipaparkan oleh Sri Mulyani dalam Peresmian Organisasi dan Tata Kerja Baru DJP di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.

“Pertumbuhannya negatif 0,46 namun dibanding tahun lalu pertumbuhan ini sudah lebih baik karena April 2020 pertumbuhan penerimaan pajak kontraksinya 3 persen jadi ada perubahan arah,” katanya.

Sri Mulyani menyatakan berdasarkan seluruh jenis pajak terdapat indikasi pemulihan meskipun belum semua sektor pulih sehingga menunjukkan penerimaan pajak ini telah mulai mengalami perubahan arah kepada perbaikan.

“Jadi tantangan kita tidak semua sektor sudah pulih namun ada yang pulih cukup nyata,” ujarnya.

Ia merinci beberapa jenis pajak yang mengalami pemulihan antara lain PPh Badan yang tumbuh mencapai 31,1 persen dan PPN dalam negeri yang meskipun secara neto terkontraksi namun secara bruto tumbuh 6,4 persen.

“PPN dalam negeri neto kita kontraksi namun secara bruto tumbuh 6,4 persen. Itu menggambarkan underlying transaction-nya naik. Kita juga akan melihat berbagai indikator pemulihan ekonomi yang lain,” jelasnya.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan sinergi yang kuat harus terus dilakukan dalam rangka mencapai target penerimaan untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat seiring dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19.

Ia mengatakan salah satu bentuk sinergi ini adalah diresmikannya 18 KPP Madya baru untuk melengkapi 20 KPP Madya yang sudah ada yakni meliputi 15 KPP Madya di Jawa dan tiga KPP Madya di luar Jawa.

Ia menekankan penambahan 18 KPP Madya tersebut tidak hanya sekadar menambah jumlah KPP Madya namun juga untuk memberikan pelayanan yang semakin baik dan terintegrasi bagi para wajib pajak.

Ia menegaskan melalui langkah ini maka total 38 KPP Madya memiliki tanggung jawab dan berkontribusi terhadap 33,79 persen dari total target penerimaan.

“Artinya kinerja dari KPP Madya akan sangat menentukan kinerja dari keseluruhan penerimaan pajak kita,” katanya. (red/pen)

 

1...4,3304,3314,332...4,887Halaman 4,331 dari 4,887