Beranda blog Halaman 4342

Bone Bolango Terima Opini WTP Delapan Kali Beruntun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke delapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Gorontalo atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango anggaran pada 2020.

Ini berarti  prestasi yang diterima sebanyak delapan kali tanpa jeda.  Penghargaan opini WTP ini diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Bone Bolango Dwi Sabardiana kepada Bupati Bone Bolango Hamim Pou, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Rabu  (19/5/2021).

Hamim Pou mengungkapkan rasa terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah memberikan atensi, arahan, saran serta masukannya terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di Kabupaten Bone Bolango.

“Saya mewakili seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo yang tahun ini kembali mengganjar kami dengan opini WTP.  Sudah sewindu kami menerima opini ini, tentu rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan dan ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang telah memperbaikan dan mengoreksi kami dalam segala hal,” katanya.

Terkait pengelolaan keuangan Hamim Pou mengatakan, ingin setiap rupiah ini memberi manfaat pada masyarakat, tidak boleh ada yang mubazir dan  sia-sia.

“Olehnya, opini WTP ini tidak cuma wajar tapi secara keseluruhan menunjukkan bahwa di daerah ada perbaikan, apakah masyarakatnya lebih sejahtera apakah terjadi perbaikan pelayanan publik, sehingga harus jadi indikator dalam pemeriksaan keuangan,” ujarnya.

Sebulan, KKP Catat 195 Kali Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan dari Medan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.ID – Ramadhan 2021 membawa berkah bagi produk kelautan dan perikanan. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Medan I mencatat 195 kali frekuensi ekspor komoditas kelautan dan perikanan dari Medan ke berbagai negara tujuan selama April atau ramadan lalu.

Adapun empat besar negara tujuan ekspornya ialah Tiongkok, Hongkong, Malaysia, dan Amerika Serikat.

“Kita patut berbangga, selama April kemarin ekspor dari Medan tetap bergeliat,” kata Kepala Balai KIPM Medan I, Muhammad Burlian, Rabu (19/5/2021).

Burlian kemudian memaparkan total ekspor selama sebulan lalu mencapai 398.297 ekor dan 571,5 ton. Total nilai produk kelautan dan perikanan yang menjangkau pasar ekspor mencapai USD3.332.746.

Komoditas hidup-konsumsi yang diekspor meliputi kepiting bakau dengan 98 kali pengiriman ke Tiongkok dan Amerika Serikat. Kemudian 8 kali pengiriman lobster air tawar ke pasar Amerika Serikat, labi-labi 7 kali pengiriman ke Korea Selatan dan Singapura.

“Lalu ikan betutu dan ikan jurung masing-masing 4 dan 3 kali pengiriman ke Singapura dan Hongkong,” terangnya.

Sementara komoditas non hidup-konsumsi yang diekspor meliputi kerang segar ke Hongkong yang mencapai 29 kali pengiriman. Selanjutnya daging nila beku 7 kali pengiriman ke Amerika Serikat serta 6 kali teripang kering dikirim ke Korea Selatan dan AS.

“Ada juga daging tuna beku dan ikan layur masing-masing 4 dan 5 kali pengiriman ke Thailand, Ekuador dan Tiongkok,” jelas Burlian.

Tak hanya komoditas konsumsi, Balai KIPM Medan I juga 6 kali melakukan pengiriman ikan hias ke berbagai negara. Burlian menyebut negara tujuan ekspor ikan hias dari Sumatera Utara di antaranya Taiwan, Malaysia, Hongkong, Amerika Serikat, Singapura dan Inggris.

“Ikan hias yang diekspor mencapai 6.644 ekor senilai USD3.397,” tutupnya.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong peningkatan ekspor produk kelautan dan perikanan. Menurutnya, kegiatan ekspor menjadi bukti bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kami memotivasi guna memajukan sektor kelautan dan perikanan lebih maju. Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung,” kata Menteri Trenggono saat melepas ekspor produk kelautan dan perikanan senilai Rp1,012 triliun pertengahan April lalu.

 

Kemenhub Susun Road Map Dukung Percepatan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.ID – Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan Road Map (Peta Jalan) dalam rangka mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.

“Road Map ini telah kami koordinasikan dengan Kemkomarvest. Minggu depan akan kita presentasikan dalam satu diskusi yang lebih detail, sehingga bisa dijadikan pedoman atau patokan bagi stakeholder terkait,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, di Jakarta, Rabu (19/5).

Menhub menyampaikan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub untuk mendorong percepatan program KBLBB di Indonesia. Diantarnya yaitu: menerbitkan beberapa regulasi, menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasional Kemenhub, mendorong angkutan umum seperti: Transjakarta, Damri, Angkutan Bandara untuk menggunakan Bus dengan tenaga listrik, dan mendorong penggunaan bus listrik melalui Program Buy The Service (BTS) di beberapa kota.

Selain itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan sejumlah langkah diantaranya yaitu: merencanakan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pada 3 (tiga) Kota Percontohan di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali.

“Kendaraan listrik juga bisa menjadi preferensi bagi Indonesia menjadi negara pengekspor kendaraan listrik, dan kita punya Pelabuhan Patimban yang sangat terbuka untuk dilakukan pengembangan industri mobil listrik. Karena memiliki car terminal yang memang diprioritaskan untuk melakukan ekspor ataupun antarkota,” tutur Menhub.

Menhub berharap dukungan dari stakeholder terkait untuk bersama-sama menjadikan kendaraan listrik sebagai kebutuhan massal di Indonesia. Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk menyediakan tempat pengisian (charging) di simpul-simpul transportasi yaitu di stasiun kereta api di Jakarta.

Lebih lanjut Menhub memberikan apresiasi kepada para pelaku industri otomotif dalam negeri yang sudah mulai memproduksi kendaraan listrik, dimana pemerintah telah mendukung pengembangan industi kendaraan listrik buatan dalam negeri dengan memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat membuka banyak lapangan kerja.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang juga selaku Ketua Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenhub untuk mendorong percepatan program KBLBB di Indonesia. Diantaranya yaitu membuat Road Map sebagai transisi penggunaan kendaraan listrik yang akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri.

“Kita semua harus yakin bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang cepat dan bijak dalam memutuskan bagaimana pembangunan kendaraan listrik harus segera terwujud dengan baik. Karena ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia khususnya Presiden Indonesia atas protocol Paris untuk mereduksi gas CO2 dan polusi dengan penggunaan bus listrik, mobil/ motor listrik, dan sepeda listrik,” jelas Moeldoko.

Turut hadir Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia G.L. Kalake, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

 

Menkop UKM Teten Apresiasi Langkah Shopee Batasi Masuknya 13 Jenis Produk Luar Negeri

Penulis
Andik Irwanto
-
Menkop UKM Teten Apresiasi Langkah Shopee Batasi Masuknya 13 Jenis Produk Luar Negeri

SuaraPemerintah.id – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengapresiasi langkah marketplace Shopee yang membatasi masuknya penjual “cross border” untuk 13 kategori produk ke pasar Indonesia termasuk peninjauan kembali atas kebijakan logistik bagi produk lintas batas.

Hal ini dikatakan oleh MenkopUKM Teten Masduki dalam keterangannya, Selasa, 18 Mei 2021.

“Langkah Shopee membatasi akses penjual untuk 13 jenis produk dari luar negeri sudah tepat, kami berharap agar ini bisa diikuti oleh marketplace lainnya,” katanya.

Teten mengapresiasi langkah tersebut mengingat saat ini kualitas produk UMKM Indonesia sudah semakin baik dan tidak kalah dengan produk asing. Pembatasan akses tersebut kata Teten juga akan membuat permintaan terhadap produk lokal semakin bergairah.

Pihaknya menegaskan pentingnya untuk melakukan proteksi dan perlindungan pasar UMKM di tengah persaingan yang sangat ketat terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak pada semakin melemahnya daya beli secara global.

Oleh karena itu menggarap pasar lokal menjadi salah satu solusi yang diharapkan akan mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Shopee telah menjalankan program yang membantu mewujudkan UMKM Go Ekspor. Bersama KemenkopUKM dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Shopee menargetkan 500 ribu UMKM Go Ekspor.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia.

“Dengan kombinasi program ekspor dan perlindungan UMKM ini, Shopee yakin akan membawa dampak yang baik terhadap pertumbuhan UMKM di dalam negeri,” ujar Handhika.

Marketplace Shopee membatasi 13 kategori produk dari luar negeri meliputi hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim wanita, dress muslim, atasan muslim pria, dan bawahan muslim pria.

Kemudian outerwear muslim, mukena, pakaian muslim anak, aksesoris muslim, peralatan salat, batik, dan kebaya. Sebelumnya, ketiga belas kategori yang berasal dari penjual cross border tersebut memiliki keterbatasan logistik, sehingga akhirnya dibatasi.

Pemerintah dalam setahun terakhir juga sedang menggencarkan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih dan berbelanja produk lokal. Sehingga permintaan terhadap produk lokal dan UMKM meningkat.

Hal itu seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya bagi seluruh masyarakat untuk membeli produk lokal dan UMKM.

Dengan berbelanja produk lokal dan tidak tergantung pada asing maka upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat.

Teten mengatakan upaya ini harus didorong agar direplikasi oleh marketplace di tanah air sekaligus sebagai bentuk dukungan dan keberpihakan nyata kepada UMKM sebagai pelaku usaha utama atau mencapai 99 persen dari seluruh pelaku usaha di Indonesia.

“Proses identifikasi sampai saat ini masih terus berjalan termasuk untuk produk-produk yang potensi dibatasi untuk bisa masuk ke Indonesia,” kata Teten Masduki.

Handhika Jahja mengatakan Shopee berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia dengan memberikan sorotan khusus melalui inisiatif dan inovasi yang dihadirkan sejak awal Shopee berdiri.

“Shopee menghadirkan rangkaian program edukasi dan pendampingan bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan melalui Kampus Shopee, serta memasarkan produk UMKM melalui kanal khusus produk lokal Kreasi Nusantara,” katanya.

Marketplace itu juga akan mengidentifikasi dan mengkurasi produk luar negeri yang masuk ke Indonesia agar tidak “membunuh” produk lokal.

“Sebagai tindak lanjut pertemuan antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Shopee maka pihak kami menutup akses masuk 13 jenis produk dari luar negeri,” katanya.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap bisnis Shopee secara keseluruhan justru sebaliknya.

Handhika Jahja mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian Shopee terhadap UMKM lokal.

“Bersama pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, kami yakin kebijakan baru ini akan membuat UMKM lokal semakin berkembang. Tidak berhenti di situ, kami juga siap membawa UMKM Indonesia menembus pasar ekspor melalui program yang kami jalankan saat ini,” katanya. (red/pen)

Dukung Penyediaan Akomodasi Pariwisata Bali, Menko Marves Teken MoU

Penulis
Andik Irwanto
-
Dukung Penyediaan Akomodasi Pariwisata Bali, Menko Marves Teken MoU

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali.

Hal ini diungkapkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021.

“Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dan akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves,” kata Luhut.

Menurut Luhut, dengan digencarkannya program Work From Bali (Kerja dari Bali) yang implementasinya kini telah sampai di tatanan kementerian, dia berharap dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi pulau dewata.

“Bersamaan dengan program itu, pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi,” kata Luhut.

Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan Nota Kesepahaman itu diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pariwisata dan perekonomian Bali.

Menurut Sandiaga, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pemulihan pariwisata Bali, yang pada tahap ini diprioritaskan untuk wisatawan domestik, mulai dari penerapan protokol Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) yang terus diperluas, hingga kesiapan pengaturan koridor perjalanan dengan prakondisi situasi Covid-19.

“Work From Bali mudah-mudahan dapat menarik para profesional di sektor pemerintahan maupun dunia usaha, untuk memastikan peningkatan tingkat kunjungan hotel,” kata Sandiaga.

Sebanyak 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atas kerja sama ini. The Nusa Dua merupakan pilihan yang tepat untuk melaksanakan program Work From Bali, selain karena kelengkapan akomodasi, fasilitas, dan atraksi, The Nusa Dua juga telah ditetapkan pemerintah sebagai Green Zone,” ujar Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer.

Abdulbar menuturkan The Nusa Dua dan hampir seluruh hotel di kawasan telah memperoleh Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kawasan tersebut juga tengah menyelesaikan vaksinasi bagi hampir 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk masyarakat desa penyangga.

“Kami berharap program ini dapat meningkatkan kepercayaan diri wisatawan untuk berkunjung ke Bali dan berwisata dalam koridor perjalanan yang aman dan tersertifikasi. Tentunya kami juga berharap program ini dapat meningkatkan okupansi hotel di kawasan The Nusa Dua, sehingga dapat mendukung pemulihan kembali pariwisata Bali,” kata Abdulbar. (red/pen)

Menteri LHK: Indonesia Sukses Kurangi 98 Ribu Ton Sampah Plastik Laut Dalam 2 Tahun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri LHK Siti Nurbaya memenuhi undangan dari Direktur Jenderal International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk menjadi pembicara pada IAEA High Level Round Table Discussion for The Asia and the Pacific Region yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (18/5).

Kegiatan itu bertema NUTEC Plastic: Atoms Contributing to the Search for Solutions to Plastic Pollution.

Menteri Siti pada kesempatan ini juga menerangkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyusun 5 strategi dan rencana aksi pengurangan sampah plastik dalam jangka panjang yang terdiri dari:

(1) meningkatkan gerakan nasional untuk mengelola sampah secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didukung oleh regulasi yang kuat serta pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah;

(2) melaksanakan pengelolaan sampah baik di darat maupun di laut dengan intensitas tinggi, peningkatan teknologi serta inisiatif dan partisipasi masyarakat;

(3) meningkatkan pengelolaan sampah plastik, termasuk pencemaran sampah plastik di laut dari kegiatan perikanan, transportasi, tempat dan kegiatan wisata, serta dari permukiman, khususnya di kawasan pesisir;

(4) memperkuat pembangunan kapasitas kelembagaan dan keuangan, pengawasan dan penegakan hukum; dan

(5) penelitian dan pengembangan, untuk mendorong inovasi dan meningkatkan teknologi. Mengakhiri pidatonya, Menteri Siti menyampaikan apresiasi kepada IAEA atas program NUTEC Plastic-nya yang bertujuan membantu negara-negara di Kawasan Asia Pasifik dalam mengintegrasikan teknologi nuklir untuk pengelolaan sampah plastik.

Dia meyakini bahwa inisiatif ini akan semakin mendukung strategi daur ulang plastik untuk menjawab tantangan dan permasalahan sampah plastik secara komprehensif, dari hulu hingga hilir, dengan memberikan inovasi teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi produk antara yang selanjutnya bisa digunakan untuk bahan industri, menciptakan inovasi baru untuk industri plastik yang ramah lingkungan.

“Dalam konteks ini, izinkan saya meyakinkan kesiapan Indonesia untuk menjadi salah satu proyek percontohan yang ditawarkan IAEA, karena kami melihat manfaat proyek ini dalam meningkatkan kapasitas untuk mengendalikan teknologi radiasi dan memperkuat kemampuan sumber daya manusia di tingkat nasional,” jelas Menteri Siti.

Menteri Siti berharap, integrasi program NUTEC Plastic ke dalam program pengendalian limbah plastik nasional akan meningkatkan inovasi teknologi dan membantu mencapai target pengurangan limbah plastik dalam jangka panjang.

Menteri Siti pada saat pidato menyampaikan bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk mengurangi timbulan sampah plastik, termasuk sampah plastik laut.

Dia menjelaskan dalam kurun waktu tiga tahun sekitar 94 ribu ton sampah plastik berhasil dikurangin. Sampah plastik laut telah berkurang dari 615 ribu ton pada tahun 2018 menjadi sekitar 521 ribu ton pada Desember 2020

“Artinya, total sampah plastik laut di Indonesia berkurang sebesar 15,3% baik untuk kegiatan di darat maupun yang berbasis di laut. Kami akan terus meningkatkan upaya untuk mengurangi jumlah timbulan sampah sebesar 25,9% pada akhir tahun 2021 dan sebesar 38,5% pada akhir tahun 2022,” terang Menteri Siti.

Menteri Siti mengungkapkan mulai 2020 hingga 2024, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) akan mengkaji dan melakukan penelitian pengembangan komposit plastik yang terbuat dari komposit serat selulosa dan mikroplastik radio-trace serta radioekologi akuatik.

“BATAN sejak lama telah berkolaborasi dengan IAEA dalam penggunaan energi nuklir untuk penggunaan damai, yang kemudian menjadikan IAEA menunjuk BATAN sebagai pusat kolaborasi untuk makanan dan industri. Selanjutnya, BATAN akan terus mengkaji dan meneliti komposit plastik kayu dengan menggunakan serat berbasis kelapa sawit,” ungkap Menteri Siti.

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR) BATAN juga telah menyiapkan dokumen rencana implementasi proyek NUTEC Plastic sebagai dasar endorsement bagi Indonesia menjadi pilot country.

Melalui program ini diharapkan penggunaan iradiasi (polimerasi) dalam daur ulang limbah plastik dapat dikembangkan lebih lanjut melalui sektor industri pada skala ekonomi.

Hal lainnya yang disampaikan Menteri Siti dalam forum diskusi internasional tersebut antara lain adalah penguatan aturan dan regulasi untuk memastikan bahwa lingkungan yang baik dan sehat menjadi hak fundamental bagi setiap masyarakat.

Kemlu: Indonesia Salurkan 1,5 Juta Dolar AS ke Palestina

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan Indonesia sudah menyalurkan sejumlah bantuan sebesar 1,5 juta dolar AS untuk menangani tragedi kemanusiaan di Palestina.

Bantuan juga diberikan sebagai upaya menangani pandemi covid-19 di Palestina. Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian Alphyanto Ruddyard memaparkan berbagai upaya diplomasi yang telah ditempuh Indonesia terkait isu Palestina.

Pemerintah juga telah menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang dilakukan Israel, termasuk penghancuran secara ilegal pemukiman di Syekh Jarrah, tepi Barat Palestina baru-baru ini.

“Pada tataran bilateral, Indonesia telah melakukan pendekatan kepada negara-negara untuk mengupayakan penghentian kekerasan. Indonesia terus berikan tekanan kepada Israel melalui berbagai forum dunia, baik PBB, OKI maupun dengan like-minded countries,” kata Febrian dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Terkait bantuan Indonesia untuk Palestina, Febrian mengungkap telah disalurkan bantuan baik melalui program bantuan maupun pembangunan kapasitas pemerintah dan rakyat Palestina.

Sejumlah bantuan yang telah diberikan di antaranya bantuan 1 juta Dolar Amerika Serikat (AS) untuk dukungan operasional penanganan Covid-19 dan kemanusiaan melalui Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB bagi pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA pada 2020.

Kemudian ada bantuan kemanusiaan sebesar 500.000 Dolar AS melalui Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, dan bantuan serupa yang sudah disalurkan sejak 2019 lalu.

Dalam RDP tersebut, diketahui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan akan bertolak ke markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (18/5/2021) malam.

Kemendes Akan Serius Kembangkan Desa Wisata di Maninjau

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serius dalam mengembangkan desa wisata di Kawasan Maninjau, Sumatera Barat (Sumbar).

Keseriusan Kemendes PDTT dalam mengembangkan wisata di daerah tersebut dibahas oleh Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Tata Kelola Danau Maninjau secara virtual, pada Selasa, (18/5/2021).

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan itu membahas diversifikasi dalam pengembangan produk wisata di kawasan Danau Maninjau melalui pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata, berlandaskan konsep Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Gus Menteri, sapaan akrabnya dalam rapat itu melaporkan, di sekitar Danau Maninjau telah masuk dalam kawasan Perdesaan Prioritas Nasional.

“Yaitu Kecamatan Ampek Koto dan Matur,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Kemudian proses identifikasi awal, di sekitar Danau Maninjau itu ada ada Desa Maninjau dan satu desa lain yang sudah miliki Desa Wisata.

Kedua desa ini akan diidentifikasi lebih lanjut agar disekitar Danau Maninjau dibangun Desa Wisata lainnya.

“Laporan selanjutnya akan kami sampaikan Bulan Depan,” kata Gus Menteri.

Kemendes PDTT mengorientasikan multiplier effect untuk membantu warga desa dan mengembangkan ekonomi lokal.

Peran yang dijalankan meliputi Pembangunan homestay di kawasan pariwisata, pembangunan homestay juga sertakan dana desa di desa setempat, pengelolaan homestay oleh Bumdes bekerja sama dengan masyarakat dengan sistem nagi hasil.

Selanjutnya, pemanfaatan digitalisasi untuk sarana mempromosikan kultur maupun keindahan alam di desa-desa wisata.

Melalui digitalisasi, Kemendes juga mendorong pemasaran produk unggulan desa melalui BUMDes untuk masuk ke even- even penting, hotel, dan tempat wisata.

Pemkot Semarang Gunakan CCTV Untuk Awasi Kerja Pelayanan Publik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kini tengah mengembangkan sistem monitoring dan pengawasan dengan memanfaatkan perangkat CCTV.

Selain digunakan untuk mendeteksi genangan hingga parkir liar dengan sebuah perangkat lunak analitik, kini transparansi Pemerintah Kota Semarang pub didorong dengan memanfaatkan CCTV tersebut.

Hal itu dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dengan membuka akses publik untuk kamera pengawas yang berada pada tempat pelayanan publik di Kota Semarang. Masyarakat pun kini bisa mengawasi kerja pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang secara real time melalui portal analyticscctv.semarangkota.go.id.

Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut mengungkapkan, gagasan untuk membuka akses publik pada CCTV di pelayanan publik itu merupakan masukan masyarakat.

Pasalnya sejak Pemerintah Kota Semarang meluncurkan program Tilik Semar (Monitoring Terintegrasi Beranalitik Kota Semarang), banyak pihak yang juga mendorong agar juga ada untuk mengawasi kinerja Pemerintah Kota Semarang sendiri.

“Intinya adalah memperkua transparansi pemerintah kepada masyarakat. Saya juga sudah sering menyampaikan Pemerintah Kota Semarang saat ini seperti bekerja dalam sebuah aquarium kaca, di mana seluruh masyarakat bisa memonitor dan memantau secara langsung. Salah satu implementasinya dengan membuka CCTV untuk dapat dilihat publik seperti ini,” ujar Hendi di sela – sela kegiatannya menerima perwakilan BPK RI di Balaikota Semarang belum lama ini.

Hendi pun menegaskan, dibukanya CCTV di tempat pelayanan publik tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk membangun pemerintah yang berintegritas dan bebas dari pungli.

“Masih ditemukannya kasus pungli beberapa waktu lalu tentu menjadi bahan evaluasi besar supaya tidak ada lagi kasus serupa. Adanya CCTV ini sekaligus juga menjadi warning untuk menekan penyalahgunaan wewenang, karena semua akan terekam, dan dapat dilihat oleh siapa saja bila ada gerak gerik yang mencurigakan,” terang Wali Kota Semarang tersebut.

Hendi pun mengaharapkan masyarakat bisa mendukung Pemerintah Kota Semarang dengan memanfaatkan rekaman atau siaran real-time tersebut untuk ikut mengawasi kinerja jajarannya.

Pasalnya CCTV tersebut memang didedikasikan untuk merekam aktifitas di ruang pelayanan publik, seperti loket pelayanan di kecamatan dan kelurahan.

“Integrasi CCTV yang ada di loket pelayanan publik terutama kecamatan dan kelurahan terus diupayakan dapat sempurna. Saat ini kami terus berproses. Kelurahan yang sudah terpasang CCTV dan tersambung internet, kami tarik,” tambah Hendi.

Adapun selain di loket-loket pelayanan di Kecamatan dan beberapa kelurahan, CCTV di 3 pasar tradisional juga sudah terintegrasi dan bisa diakses masyarakat melalui laman Tilik Semar. Tiga pasar tradisional tersebut adalah Pasar Jatingaleh, pasar Karangayu dan pasar Pedurungan.

“Ditargetkan pekan depan 1.100 CCTV di lingkungan RT di Kota Semarang akan terintegrasi di Tilik Semar dan bisa diakses oleh masyarakat,” pungkas Hendi.

Presiden Jokowi Tegur Kepala Daerah Karena Keterisian RS di Atas 50%

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur tiga kepala daerah yang memiliki tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit (RS) masih di atas 50%.

Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (Sumut) yang tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) mencapai 56%, Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 53%, dan Riau menyentuh 52%.

“Ini tolong semua gubernur, bupati, wali kota tahu angka-angka ini. Tiga provinsi hati-hati. Sumut BOR 56 persen, Kepri BOR 53 persen dan Riau BORnya 52 persen,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan secara virtual kepada kepala daerah se-Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, Senin (17/5/2021) yang disiarkan melalui youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (18/5/2021).

Dijelaskan Jokowi, parameter pandemi juga dapat dilihat dari rasio keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR). Pemerintah menargetkan dengan penanganan pandemi yang dilakukan secara baik maka akan membawa dampak BOR di RS berada di bawah 50%.

Saat ini, tingkat BOR secara nasional telah berada di angka 29%. Hal ini menggambarkan jumlah pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit kian menurun.

Meski demikian, perlu diakui bahwa masih terdapat BOR yang cukup tinggi di beberapa daerah yang tentunya perlu diwaspadai oleh masing-masing kepala daerah.

“Ada beberapa provinsi yang di atas 29% dan yang masih di atas 50%. Kalau yang masuk ke rumah sakit banyak, artinya memang harus hati-hati, superhati-hati. Karena BOR nasional sudah turun 29%, pernah dulu di angka 80%, dan juga yang sering saya pakai patokan itu Wisma Atlet,” ujar Jokowi.

Hal itu karena RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran banyak menampung pasien Covid-19. Pada September 2020, jumlah pasien Covid-19 di RS ini di atas 90%.

“Saya ingat betul dan saya takut betul, sudah di atas 90%. Artinya dua minggu ke depan tidak bisa turun, bisa collapse rumah sakit kalau sudah di atas angka itu. Tetapi sekarang, pagi tadi saya telepon. Saya kalau telepon malam hari, pagi hari. Pagi tadi saya telepon, Wisma Atlet yang dulu sempat di atas 90%, hari ini di angka 15,5%,” jelas Jokowi.

Terkait hal tersebut, Presiden meminta seluruh jajaran di daerah untuk memantau sejumlah parameter penanganan pandemi secara berkala. Selanjutnya, dapat segera mengambil langkah taktis yang cepat dan tepat dalam mengantisipasi peningkatan kasus di daerah.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, danrem, dandim, kapolda, kapolres, kejati, kejari, seluruh sekda dan asisten semuanya harus tahu angka-angka (parameter) seperti ini di setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan,” tegas Jokowi.

Sehingga mereka tahu langkah apa yang harus dilakukan. Misalnya, bila kekurangan obat, bisa langsung hubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar segera dikirimkan stok obat.

“Kalau vaksin masih punya kemampuan untuk disuntikkan terutama bagi lansia, vaksinnya tidak ada, telepon Menteri Kesehatan,” tutur Jokowi.

1...4,3414,3424,343...4,887Halaman 4,342 dari 4,887