Beranda blog Halaman 4341

BPJS Kesehatan Ciptakan Jaringan Ekosistem Kesehatan Digital

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerinta.id – Indonesia kembali dipercaya
International Social Security Association (ISSA) untuk berbagi pengalaman
tentang bagaimana faktor kunci, kompleksitas dan tantangan sistem teknologi
informasi dalam ekosistem kesehatan digital JKN-KIS, dalam merespon pandemi
Covid-19. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti pun berkesempatan
menjadi salah satu panelist dalam acara ISSA Symposium on Information and
Communication Technology in Social Security: Responses to Covid-19 yang digelar
daring tersebut, Rabu (19/05).

Ia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan
degradasi dalam berbagai sektor, justru dijadikan peluang oleh BPJS Kesehatan
untuk mengembangkan dan memantapkan implementasi sistem teknologi informasi
demi menciptakan jaringan ekosistem kesehatan digital yang kuat. Selain
memperkuat operasional organisasi, sistem teknologi infomasi BPJS Kesehatan
juga telah menyumbang banyak kontribusi dalam upaya penanganan Covid-19 di
Indonesia.

“Bisa dibilang sistem teknologi informasi BPJS Kesehatan
telah merevolusi tatanan layanan kesehatan di Indonesia, termasuk pada saat
pandemi Covid-19 ini. Pergeseran akses layanan kesehatan konvensional menjadi
berbasis digital adalah sesuatu yang mutlak terjadi. Oleh karenanya, kita
hadirkan layanan dan produk digital untuk menjawab kebutuhan stakeholders JKN-KIS yang dinamis,”
ujarnya.

Ghufron juga memaparkan ekosistem kesehatan digital yang
dibangun BPJS Kesehatan dan berperan dalam penanganan Covid-19, baik secara
langsung maupun tidak langsung, seperti sistem teknologi informasi untuk
membantu pendataan peserta vaksinasi Covid-19, memproses klaim kasus Covid-19
yang diajukan rumah sakit, menyediakan dashboard berisi data terkait verifikasi
klaim Covid-19 yang bisa diakses Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan,
hingga membantu peserta JKN-KIS melakukan screening Covid-19 secara mandiri
melalui Mobile JKN.

“Selain itu kami juga mengoptimalkan upaya digitalisasi
untuk proses rujukan, telekonsultasi, sistem pembayaran iuran, antrean elektronik
melalui Mobile JKN, dan layanan non tatap muka yang bisa diakses peserta
JKN-KIS tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan, yakni dengan Pelayanan
Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center
1500 400, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), hingga
melalui direct message media sosial resmi BPJS Kesehatan. Kemudian, kami juga
tengah mengembangkan biometric authentication facial recognition untuk
mempercepat proses administrasi peserta di fasilitas kesehatan,” katanya.

Ghufron pun menekankan bahwa dalam mengembangkan sistem
teknologi informasi, BPJS Kesehatan selalu melakukan identifikasi kebutuhan
peserta JKN-KIS terlebih dulu berdasarkan customer journey. BPJS Kesehatan juga
mendorong para mitra penyedia layanan kesehatan untuk menerapkan digitalisasi
layanan dan penyempurnaan secara kontinu. Ia juga menyebut bahwa aspirasi stakeholders sangat diperlukan dalam
pengembangan sistem teknologi informasi dan layanan digital.

“Put people first, kita harus dengarkan kebutuhan mereka.
Di samping itu, kita juga bangun team
work  dan leadership yang kuat untuk memantapkan pelayanan kepada peserta
JKN-KIS. Sebagai pembanding, faktor kunci keberhasilan sistem teknologi
informasi ekosistem digital di Korea Selatan untuk mencegah sistem pelayanan
kesehatan kolaps adalah struktur kerja sama dan interoperabilitas sistem, serta
data antar lembaga di pemerintah pusat dan daerah yang sangat bagus. Hal ini
bisa menjadi referensi bagi Indonesia untuk menyempurnakan sistem teknologi
informasi pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Fokus Sediakan Sembako Harga Stabil

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia mengalami perbaikan.

Dikatakan, salah satu kunci utama pemulihan dan ketahanan ekonomi Indonesia terletak pada keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi. Saat ini, kata Oke Nurwan, Kemdag fokus menyediakan bahan pokok makanan dengan harga stabil.

“Dan dalam hal pemulihan ekonomi secara menyeluruh, Kementerian Perdagangan memfokuskan upayanya untuk menyediakan bahan makanan pokok dengan harga stabil dan mendampingi UMKM untuk meningkatkan kapasitasnya,” kata Oke Nurwan dalam keterangannya, Rabu (19/5/2021).

Oke menyebut, pembelian di dalam negeri mengalami peningkatan. Dipaparkan, sejumlah sektor yang mengalami peningkatan itu, di antaranya, produk digital, fesyen dan kecantikan serta makanan dan minuman.

“Kajian Markplus yang dipublikasikan sebelumnya menunjukkan beberapa kategori produk digital, fesyen, kecantikan, makanan dan minuman, serta perlengkapan rumah tangga banyak mengalami peningkatan,” katanya.

Melihat indikator-indikator ekonomi, berbagai lembaga keuangan seperti IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar pada 4,5% hingga 5% tahun ini.

Faktor pendukung selain pengendalian Covid-19 dan vaksinasi yang mendorong perekonomian Indonesia menuju positif adalah konsumsi, produktivitas industri, dan ekspor-impor.

“Perbaikan kegiatan industri bisa dilihat dari indeks PMI manufaktur menunjukkan angka 55,25% meningkat dari kuartal keempat 2020. Peningkatan juga merata di hampir seluruh komponen pembentuk indeks PMI manufaktur,” papar Oke Nurwan.

Selain pemerintah, IPSOS Indonesia juga telah melakukan survei di enam negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Managing Director IPSOS, Soeprapto Tan mengungkapkan, dalam dua kali survei itu, konsumen Indonesia lebih optimistis dibanding konsumen negara lainnya dalam melihat pemulihan ekonomi di negara masing-masing.

“Menariknya, di dua kali survei menunjukkan bahwa konsumen Indonesia yang paling optimis akan adanya pemulihan ekonomi dalam enam bulan ke depan,” kata Soeprapto.

Pada survei pertama IPSOS di periode September 2020 optimisme konsumen Indonesia menunjukkan angka 75% dan survei kedua bulan Februari 2021 menunjukkan angka optimisme hingga 76%.

Soeprapto meyakini tumbuhnya optimisme konsumen di Indonesia salah satunya karena pemerintah memberikan stimulus ekonomi yang tepat selama pandemi.

“Saya kira program-program stimulus dan bantuan dana tunai yang dilakukan pemerintah ditambah program vaksinasi sangat berpengaruh dalam optimisme konsumen Indonesia,” katanya.

Masih dalam survei IPSOS, ada tiga kategori yang tergolong stabil dalam menyokong perekonomian Indonesia. Pertama adalah makanan dan minuman, kedua personal care, dan cleaning product. Selain itu kategori produk konsumsi seperti sektor pakaian, restoran dan cafe, serta travel.

“Ini memang sejalan dengan inisiatif Kemenparekraf yang mendorong agar industri hotel restoran dan cafe bergerak di masa pandemi ini,” papar Soeprapto.

Dinkes DKI Tunjuk 9 Faskes Jadi Lokasi Vaksinasi Gotong Royong

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menunjuk sekitar sembilan fasilitas kesehatan (faskes) sebagai penyelenggara program Vaksinasi Gotong Royong.

Kepala Seksi Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta Ngabila Salama mengatakan, sembilan faskes tersebut diverifikasi oleh pihaknya dengan asesmen sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan.

“Sekarang sudah ada surat penunjukan sembilan faskes tersebut dari Kemenkes yang menyebutkan RS atau klinik mana saja yang menjadi faskes untuk vaksinasi,” kata Ngabila saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Untuk tenaga pemberi vaksin di sembilan faskes tersebut, Ngabila menyatakan, hal tersebut diatur oleh penyelenggara vaksinasi tersebut, yakni perusahaan-perusahaan.

“Petunjuk teknisnya sudah diterbitkan, jadi terkait pembiayaan dan petugas pemberi vaksin semua dipekerjakan secara mandiri dari mulai barang habis pakainya (APD), beli vaksinnya, petugasnya, semua dari penyelenggara,” ucapnya.

Selain melakukan asesmen faskes untuk program vaksinasi tersebut, kata Ngabila, Pemprov DKI juga bertanggungjawab atas data mekanisme distribusi logistik vaksin.

“Hingga sistem pelaporan data sampai ke kejadian ikutan pascavaksinasinya,” ucap dia.

Untuk sasaran program Vaksinasi Gotong Royong di DKI, Ngabila menyebut tidak ada data spesifik karena program ini ditujukan untuk perusahaan memberikan vaksin kepada karyawannya.

“Perusahaan tersebut mendaftarkan program vaksinasi tersebut lewat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,” tuturnya.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang Industri (Kadin) Jakarta, Sarman Simanjorang sebelumnya mengatakan, pengusaha menyambut baik program vaksinasi gotong royong yang diluncurkan pemerintah.

Dia mengatakan, meskipun harus merogoh kocek sendiri, para pengusaha banyak berminat untuk mengikuti program vaksinasi tersebut.

“Dalam prakteknya (vaksinasi gotong-royong) mendapat respon yang positif dan data saat ini sudah mencapai 22.000 perusahaan yang mendaftar,” kata Sarman saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (18/5/2021).

Menurut Sarman, alasan ketertarikan pengusaha mengikuti vaksinasi gotong-royong itu demi meningkatkan produktivitas ke depan.

“Secara psikologis memberikan ketenangan bagi pekerja dalam menjalankan tugasnya,” kata Sarman.

Para pengusaha juga tidak keberatan saat pemerintah meluncurkan program dengan pembiayaan yang akan dibayar setiap perusahaan yang menginginkan vaksin. Sarman mengatakan, pengusaha justru bersyukur dengan adanya program tersebut karena bisa menunjukan keseriusan pelaku usaha membantu pemerintah melawan pandemi Covid-19.

Kemenhub Susun Peta Jalan untuk Percepatan Kendaraan Listrik Nasional

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tengah menyiapkan peta jalan alias road map untuk mendukung percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut kini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi untuk mempercepat penyelesaian program peta jalan ini..

“Road map ini telah kami koordinasikan dengan Kemkomarves. Minggu depan akan kita presentasikan dalam satu diskusi yang lebih detail jadi bisa dijadikan pedoman atau patokan bagi stakeholder terkait,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (19/5/2021).

Lebih jauh, Budi menyampaikan sejumlah upaya telah dilakukan untuk mendorong percepatan program KBLBB.

Antara lain, menerbitkan beberapa regulasi, menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasional Kemenhub dan mendorong aplikasinya pada angkutan umum.

Adapun angkutan umum yang dimaksud ialah Transjakarta, Damri, Angkutan Bandara untuk menggunakan bus tenaga listrik.

Termasuk, mendorong penggunaan bus listrik melalui Program Buy The Service (BTS) di beberapa kota.

Kemenhub juga tengah merencanakan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional di tiga kota percontohan di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Pada kesempatan sama, Budi juga mengaku kendaraan listrik dapat menjadi preferensi bagi Indonesia untuk menjadi negara pengekspor.

“Kita punya Pelabuhan Patimban yang sangat terbuka untuk dilakukan pengembangan industri mobil listrik karena memiliki car terminal yang memang diprioritaskan untuk melakukan ekspor ataupun antarkota,” ucapnya.

Di sisi lain, ia memberikan apresiasi kepada para pelaku industri otomotif dalam negeri yang sudah mulai memproduksi kendaraan listrik.

Pemerintah juga telah mendukung pengembangan industri kendaraan listrik buatan dalam negeri dengan memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Kemendagri Rancang Peraturan Menteri soal Pelayanan Satu Pintu

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah akan menjadi instansi yang berdiri sendiri. Saat ini Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) sedang menyiapkan peraturan menteri sebagai payung hukum.

Ini merupakan tindak lanjut amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 mengenai struktur kelembagaan dan tupoksi DPMPTSP.

Plh Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan pihaknya membutuhkan bahan dan masukan dalam penyusunan materi peraturan menteri tersebut. Untuk itu, digelar diskusi dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ).

“Jadi terkait dengan arahan Presiden pada Sidang Paripurna MPR 2019 dan UU Ciptaker, perlu ada penyederhanaan birokrasi pada dinas yang mengurus izin dan investasi menjadi hanya dua level dengan menjadikannya jabatan fungsional,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (19/5/2021).

Suhajar menerangkan nantinya DPMPTSP akan berdiri sendiri. Tidak ada campur tangan kepala daerah dalam tanda tangan untuk pengeluaran izin. Semua akan berbasis elektronik.

Hal ini akan meminimalisir rentang kendali pengambilan keputusan sehingga memutus rantai birokrasi yang berbelit dan panjang.

“Mengenai perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, sudah digaransi oleh presiden tidak akan mengurangi remunerasi, pola karir, dan kenaikan pangkat. Nanti ada dua kelompok fungsional, yakni fungsional pengelolaan penanaman modal dan kelompok fungsional penataan perizinan,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa daerah mengungkapkan kekhawatiran akan menghadapi sejumlah tantangan setelah ada perubahan kelembagaan, susunan organisasi, dan tufoksi penyelenggara DPMPTSP di daerah. Pemerintah daerah meminta pemerintah pusat memberikan timeline yang jelas agar mereka bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Sementara itu, Ketua Apeksi Bima Arya mengatakan DPMPTSP Bima Arya memiliki tiga peran penting. Pertama, DPMPTSP merupakan jantung dari pelayanan publik terkait dengan perizinan. “Investor tidak perlu lagi mengurus izin ke banyak meja,” ucap Wali Kota Bogor itu

Kedua, DPMPTSP merupakan pintu gerbang masuknya investasi untuk pembangunan daerah dan nasional. Ketiga, lembaga ini menjadi indikator percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Ditjenpas Luncurkan SABer PAS Untuk Keterbukaan Informasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) secara resmi meluncurkan sebuah website bernama Sistem Analisa Berita dan Publikasi Pemasyarakatan (SABer PAS) pada hari ini Selasa (18/5/2021).

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Silitonga mengatakan, website tersebut sebagai jawaban dari tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat terutama di masa pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi peluang bagi jajaran Pemasyarakatan untuk merespons dengan cepat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja.

“Humas Pemasyarakatan harus mampu menjawab tantangan akan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara cepat dan tepat,” kata Reynhard dalam acara Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan, Rabu (19/5).

Menurut dia, Humas Pemasyarakatan adalah bagian penting dari organisasi. Bukan sekadar menyampaikan visi, misi, dan tujuan serta representasi kinerja pemasyarakatan, tetapi juga memenuhi hak masyarakat.

“Kesadaran akan hal itu memberikan motivasi bagi Humas Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Reynhard.

Menurut dia, hal itu membuktikan bahwa media massa dan masyarakat berperan penting dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat.

“Saya yakin bahwa media dan masyarakat dapat menjadi akselerator dalam penyampaian informasi kinerja Pemasyarakatan. Terlebih melihat bagaimana berita seputar Pemasyarakatan terus menjadi trending topic,” kata mantan Kapolres Bandara Soekarno Hatta ini.

Dia menuturkan untuk mempermudah sinergi tersebut, Pemasyarakatan berinovasi dengan menghadirkan SABer PAS atau Sistem Analisa Berita dan Publikasi Pemasyarakatan.

“Sistem yang berbasis website yang diharapkan mampu mengintegrasikan analisis pemberitaan dan publikasi Pemasyarakatan di seluruh Indonesia,” kata Reynhard

Selain meluncurkan website SABer PAS, Reynhard juga membuka kegiatan Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan yang pada tahun ini bertajuk Sistem Analisa Berita dan Publikasi Pemasyarakatan untuk Sinergi Pemasyarakatan, Media, dan Masyarakat.

“Saya harap dengan adanya kegiatan dan Publikasi Pemasyarakatan Pembentukan Agen Informasi pada hari ini, dapat terjalin sinergi dan kolaborasi yang baik antara jajaran Pemasyarakatan dengan media massa dan masyarakat,” kata Reynhard.

“Semua ini sematamata demi tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya , sekaligus menjadi ukuran dan penyampaian kinerja pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan citra positif pemasyarakatan,” pungkasnya.

Kemendes PDTT Segera Tingkatkan Kesejahteraan Pendamping Desa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menaruh perhatian terhadap kesejahteraan Pendamping Desa. Menurut Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri, keberadaan Pendamping Desa menjadi faktor dominan dalam pembangunan desa.

Disebutkan oleh Gus Menteri, kinerja Pendamping Desa telah terbukti meringankan beban Kemendes PDTT dalam melakukan monitoring dan pemantauan kinerja Kepala Desa terutama prihal pemanfaatan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat.

“Itulah makanya keberadaan Pendamping Desa harus terus kita tingkatkan dalam segala hal,” ungkap Gus Menteri saat Halal Bihalal Virtual dengan Pendamping Desa, Rabu (19/05/2021).

Setidaknya, lanjut Gus Menteri, ada tiga hal yang perlu ditingkatkan dalam Pendamping Desa yang tugasnya semakin menumpuk, yakni peningkatan kapasitas, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan.

Tidak hanya itu, Gus Menteri juga menginginkan status Pendamping Desa segera dinaikkan dari honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang disebut P3K.

Terkait dengan prosesnya, Abdul Halim tidak ingin ada satu pun pendamping desa yang yang terlewatkan menjadi PPPK. Seluruh pendamping desa tidak boleh melewatkan tahapan-tahapan menjadi PPPK ASN.

“Tidak boleh ada penghapusan atau pengurangan, karena proses transformasi tersebut, dengan bahasa lain, gerbong menuju ke PPPK tidak boleh ada yang tercecer. Jadi, no one left behind. Tidak boleh ada yang terlewatkan,” tutur Abdul Halim.

Jika wacana ini dilakukan, nantinya akan ada dua kelompok pendamping.

Satu, pendamping yang sudah memasuki ASN P3K karena syarat-syaratnya terpenuhi dan pendamping yang tetap menjadi honorer karena ada syarat-syarat yang belum terpenuhi.

Jika terdapat pendamping desa yang syarat-syaratnya belum terpenuhi menjadi PPPK, Abdul Halim mengatakan mereka akan terus dipandu dan difasilitasi.

“Syarat-syarat yang belum terpenuhi tersebut terus kita pandu, kita fasilitasi agar pada saatnya bisa dipenuhi, pada akhirnya seluruh keluarga besar tenaga pendamping nanti alih status dari honorer ke PPPK,” jelas Abdul Halim.

“Jadi jangan khawatir, kalau nanti ikhtiar kita berhasil (ada transformasi pendamping dari honorer ke PPPK), pasti tidak akan memakan korban. Dalam artian, tenaga pendamping yang sudah profesional, sudah bagus, mapan, SDM-nya sudah bagus, itu tetap kita pertahankan meskipun posisinya masih honorer dan terus kita upayakan agar kekurangan persyaratan menjadi PPPK ini bisa terpenuhi,” pungkas Abdul Halim

Pertamina-INA Kerjasama Dalam Investasi Sektor Energi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina (Persero) dan Indonesia Investment Authority (INA) menjajaki potensi kemitraan strategis investasi pada sektor energi termasuk energi terbarukan yang dijalankan Pertamina untuk mewujudkan ketahanan energi dan menggerakkan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2020-2040, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi sedang menjalankan 14 Proyek Strategis Nasional dan 300 proyek investasi lainnya di sektor hulu, hilir dan energi bersih terbarukan dengan total anggaran ~USD92 miliar, yang pendanaannya berasal dari internal maupun eksternal.

Selain itu, terdapat beberapa rencana proyek strategis Pertamina dalam rangka unlock value untuk mengoptimalisasi nilai Pertamina Group.

Sebagian proyek-proyek tersebut berpeluang untuk mendapatkan pendanaan dari INA.

Karenanya, dalam rangka mengeksplorasi lebih detail potensi kerjasama tersebut, Pertamina dan INA menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (Non-disclosure agreement-NDA). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah, Rabu 19 Mei 2021.

Pjs Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations, Fajriyah Usman mengatakan investasi yang dilakukan Pertamina bertujuan untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas, sehingga akan berdampak pada pengurangan impor minyak nasional dan mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang disesuaikan dengan grand strategy energi nasional ke depan.

Komitmen Pertamina, ungkap Fajriyah, meskipun dalam kondisi pandemi, seluruh aktivitas operasional tetap berjalan, mengingat ekosistem Pertamina sangat besar, ada 1,2 juta tenaga kerja.

Oleh karenanya, motor penggerak ini tidak boleh terhenti, untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Keseluruhan investasi Pertamina, terbuka untuk kerjasama dengan INA. Kami menyambut baik peluang ini agar bisa terlaksana dan berdampak positif bagi semua pihak,” ujar Fajriyah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah mengapresiasi kerjasama yang akan dilakukan INA dan Pertamina.

Menurutnya, melalui kerjasama ini, INA akan bekerja keras untuk membangun partnership yang saling menguntungkan, secara bersama sama dengan Pertamina, untuk masa depan energi nasional.

“Pertamina merupakan perusahaan besar dan sangat strategis, sehingga kami ingin sekali untuk bisa berperan serta dan berkontribusi agar proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan Pertamina jauh lebih sukses karena dampak positifnya terhadap Negara luar biasa,” ucap Ridha.

Kemenperin Pacu Digitalisasi Industri Kerajinan dan Batik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu digitalisasi industri kreatif di dalam negeri, khususnya kerajinan dan batik, agar dapat menjalankan usaha dengan baik, di tengah hantaman dampak pandemi Covid-19.

Menteri Perindustrian (Memperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan upaya memacu produktivitas industri kerajinan dan batik melalui digitalisasi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19.

“Dua industri kreatif ini diharapkan bisa menjadi penopang agenda PEN akibat pandemi,” kata Agus, saat melakukan kunjungan kerja di Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta, Rabu (19/5/2021).

Menperin menegaskan, sebagai subsektor industri kreatif, industri kerajinan dan batik terus dipacu daya saingnya agar mampu kompetitif di pasar domestik dan ekspor.

“Oleh karenanya, kami mendorong peran BBKB Yogyakarta semakin memaksimalkan layanannya kepada masyarakat untuk menjaga batik sebagai budaya asli Indonesia, dan meningkatkan kinerja industrinya supaya terus tumbuh,” ujar Memperin.

Agus menjelaskan, guna mendorong pengembangan sektor industri, dibutuhkan peran semua pihak dalam menciptakan ekosistem inovasi yang menunjang.

“Misalnya, layanan digital yang menyeluruh dan terintegrasi merupakan jawaban mengakselerasi peran ekonomi berbasis industri kreatif tersebut,” tutur Agus.

Menurut dia, adaptasi teknologi digital serta penerapan teknologi pendukung dinilai sebuah langkah yang tepat dan dapat mengubah kesulitan menjadi opportunity bagi industri kreatif.

“Adanya teknologi telah memudahkan kita untuk bisa tetap terhubung, berkolaborasi, melakukan brainstorming, serta melakukan hal-hal produktif lainnya meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung,” ujar Menperin.

Di samping itu, Kemenperin akan memfasilitasi produk batik untuk mendapat sertifikasi SNI. “Hal ini menjadi sangat penting karena untuk meningkatkan kualitas produk batik itu sendiri. Selain itu, menjadi instrumen untuk membendung produk impor. Sebab, batik Indonesia lebih unggul dan kaya dari segi desain,” ungkap Agus.

Pada kesempatan itu, Menperin memberikan apresiasi kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) serta BBKB Yogyakarta yang telah melakukan inovasi dan implementasi teknologi digital untuk membantu industri kreatif batik dan kerajinan agar bisa lebih efisien dan produktif .

“Contohnya adalah pendirian Digital Learning Center atau Pusat Layanan Digital Kerajinan dan Batik yang diresmikan bersama hari ini,” tutur Agus.

Dorong Produktivitas Daerah, Pertamina Bangun 76 Titik BBM Satu Harga

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pertamina melalui Sub Holding Commercial & Trading siap menambah 76 titik BBM Satu Harga di tahun ini, untuk mewujudkan energi berkeadilan.

Per 17 Mei 2021, pertamina telah melakukan uji operasi di 26 titik BBM Satu Harga yang baru. Hal itu berarti hingga saat ini, terdapat 269 titik BBM Satu Harga yang siap melayani masyarakat.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Putut Andriatno, mengatakan BBM Satu Harga merupakan komitmen Pertamina dalam mewujudkan pemerataan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Hadirnya BBM Satu Harga diharapkan dapat mempermudah akses energi dan harga yang terjangkau sehingga dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Putut, dalam keterangan tertulis, pada Rabu (19/5/2021) malam.

Menurut dia, selama pandemi Pertamina terus bergerak mendorong percepatan pembangunan titik BBM Satu Harga. “Koordinasi dan survei untuk titik target BBM Satu Harga juga terus kami lakukan agar target kami 500 titik BBM Satu Harga di tahun 2024 dapat tercapai,” kata Putut.

Jadi Salah Satu Target Pembunuhan, Begini Tanggapan Wiranto Sejak 2017, lanjutnya, BBM Satu Harga hadir bagi masyarakat Indonesia di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Sudah sejak saat itu pula, BBM Satu Harga telah memberikan akses energi dengan harga yang sama dengan di kota sehingga masyarakat tidak lagi khawatir perlu membeli bahan bakar minyak (BBM), khususnya Penugasan Premium dan Solar Subsidi dengan harga selangit.

Sampai 2020, Pertamina telah melaksanakan amanah pemerintah dengan mengoperasikan sebanyak 243 titik BBM Satu Harga yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, harga Penugasan Premium dan Solar Subsidi di 243 titik ini beragam mulai dari Rp 8.000 per liter hingga Rp 100.000 per liter di Indonesia timur. Putut menjelaskan, dalam menyalurkan energi ke titik BBM Satu Harga, Pertamina menggunakan seluruh moda transportasi yang paling optimal baik darat, udara, laut atau sungai maupun kombinasi dari seluruh moda tersebut.

Manajemen penyaluran energi sangat diperhatikan sebagai antisipasi agar energi di BBM Satu Harga selalu tersedia.

Selain kondisi geografis yang beragam, waktu tempuh yang lama juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses distribusi. Wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Pengiriman BBM di Ilaga, Papua, harus menggunakan pesawat air tractor yang mengangkut 2.500 liter sekali jalan, karena lokasinya berada di ketinggian 2.280 meter dari permukaan laut.

Penggunaan jalur udara juga dilakukan sebelum menggunakan jalur darat untuk mendistribusikan BBM di Krayan dan Semaring, Kalimantan Utara, yang terletak di perbatasan Malaysia.

Sementara itu di Paniai, Papua, awak mobil tangki harus melewati medan berat sejauh 300 kilometer dan menyeberang ke Dermaga Obano. Dibutuhkan waktu 13 jam perjalanan jika cuaca sedang bersahabat. Jarak tempuh yang panjang dan lama juga ditemui dalam distribusi di Mentawai, Sumatera Barat.

Kondisi laut dan cuaca sangat menentukan waktu tempuh sekitar 12-18 jam agar BBM bisa sampai dan dinikmati masyarakat Kecamatan Tuapejat. Kondisi berat dan penuh tantangan ini tak membuat Pertamina surut.

“Kami akan terus melanjutkan amanah ini. Tugas Pertamina adalah memastikan ketersediaan dan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat. Pertamina adalah energi untuk melayani,” ungkap Putut.

1...4,3404,3414,342...4,887Halaman 4,341 dari 4,887