Beranda blog Halaman 4340

Ridwan Kamil: Digital West Java Menopang Program Literasi Digital Nasional

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan skema Digital West Java pada peluncuran program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital 2021” di Kota Bandung, Kamis (20/5/2021). Menurutnya, Digital West Java dapat menopang program Literasi Digital Nasional.

Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- menyambut baik acara tersebut, ia berharap dengan launching program tersebut dapat memberikan kesiapan mental dari pengguna digital untuk lebih ramah dalam ber digital.

“Kami menyambut baik Indonesia Cakap Digital karena fenomena digital itu terlalu akseleratif tapi kesiapan mental dari pengguna digital sekarang menjadi sorotan. Kita tersurvei sebagai netizen tidak ramah se–Asean,” ujarnya di Hotel Aryaduta, Kota Bandung.

Kang Emil mengatakan untuk mengimbangi percepatan digital dengan mental pengguna digital, sebagai fondasi yang lebih baik dalam berteknologi di Indonesia khususnya Jabar.

“Itu jangan disepelekan. Itu menunjukkan antara mental kita dengan percepatan teknologi itu tidak imbang. Kita butuh fondasi,” imbuhnya.

Selain itu, Kang Emil menyebut fokus Pemda Provinsi Jabar untuk terus mengembangkan insfrakstruktur digital di perdesaan.

“Dari sisi pemerintah, kami fokus pada daerah yang jauh dari digital yaitu perdesaan. Makanya di pusat digital Jawa Barat dapat penghargaan lebih dari empat penghargaan dalam dan luar negeri,” katanya.

“Karena berhasil mengubah pelan-pelan masyarakat yang jauh dari kesejahteraan menjadi naik oleh insfrakstruktur digital. Seperti saya sampaikan, ada omzet (pengusaha kecil) 10 juta naik menjadi ratusan juta,” tambahnya.

Kang Emil mengatakan Masterplan Digital West Java yang akan hadir, tidak hanya fokus pada digital goverment tetapi akan terus mengedukasi pengguna digital dalam ramah berdigital.

Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan program literasi digital nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat agar lebih siap dalam perubahan dan tantangan digital.

“Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai percepatan transformasi digital nasional khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital,” katanya

Program literasi digital adalah sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya penggunaan internet oleh masyarakat di mana saat ini terdapat 196,7 juta netizen di Indonesia.

“Tugas kita bersama memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet yang salah satunya dengan ditandai potensi digital ekonomi indonesia,” katanya.

“Di saat bersamaan literasi digital adalah sebuah keniscayaan untuk membentengi warga net dari dampak negatif internet,” tambahnya.

Program Literasi Digital Nasional Indonesia Makin Cakap Digital 2021 diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Hall Basket Senayan.

Penyelenggaraan kegiatan peluncuran dilakukan secara hybrid. Pelaksanaan offline di Istora Senayan, sedangkan online yang diikuti dilakukan di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi di berbagai penjuru Tanah Air.

Peluncuran program ini juga dihadiri secara online oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

Hari Kebangkitan Nasional, Mentan Luncurkan Program Petani Milenial di Papua

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo bersama Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar meluncurkan Program Gerakan Petani Milenial di Manokwari, Papua Barat, dengan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua Barat serja Jajaran SKPD Provinsi bertempat di Hotel Swisbel, Manokwari, yang dihadiri kurang lebih 220 masyarakat umum secara virtual, Kamis (20/05/2021).

Acara peluncuran yang dikolaborasikan oleh Komunitas Papua Muda Inspiratif dan Pemerintah Provinsi Papua Barat ini merupakan perwujudan komitmen Presiden Joko Widodo mendorong ketahanan Pangan Indonesia, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pemuda dan pemudi Indonesia.

Peluncuran ini mendapat sambutan antusias pemuda dan pemudi asli Papua, dan sejak diluncurkan oleh gubernur, sebuah link pendaftaran disebar secara daring, dan tercatat kurang lebih 1.023 orang yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi Petani Milenial, hanya dalam beberapa jam saja.

“Presiden Joko Widodo berkomitmen mendorong percepatan pembangunan berbasis kesejahteraan OAP di Tanah Papua, dan program-program seperti Petani Milenial ini merupakan perwujudan pelaksanaan komitmen tersebut,” Tutur Billy Mambrasar, yang selama ini aktif membantu tim teknis percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat bersama Desk Papua Bappenas.

Mentan RI Syahrul Yasin Limpo yang turut hadir secara virtual, memberikan sambutan pembukaan, dan menyatakan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendorong peluncuran program ini di Provinsi Papua Barat.

Beberapa bulan lalu, Mentan dan Stafsus Billy Mambrasar membuat komitmen kerja bersama, untuk mendorong lahirnya 100.000 Petani Milenial di seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sesuai visi Presiden Joko Widodo.

Hadir pula memberikan Paparan, Kordinator Desk Papua Kementerian Bappenas RI, Aruminingsih MSc, yang menyampaikan bahwa Program Petani Milenial ini merupakan bagian dari 8 rencana aksi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, sebagai wujud konkrit dari Inpres No.9 Tahun 2020, tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Seperti ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak, yakni mencapai hampir 24% dari kurang lebih 400 ribu angkatan kerja di provinsi ini.

Oleh sebab itu Gubernur Papua Barat menyambut positif peluncuran program ini dan menyatakan Pemerintah Provinsi mendukung Penuh program ini, dan berharap adanya sinergitas dengan Pemerintah Pusat dalam mendorong pelaksanannya kedepannya.

Beliau berharap agar lebih banyak lagi pemuda dan pemudi asli Papua yang terjun ke sektor ini dibandingkan berharap menjadi PNS. Untuk itu, sektor ini menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja di salah satu Provinsi Paling timur di Indonesia ini.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Suwandi Msi, yang juga hadir dalam acara ini secara virtual, mendorong program-program pengembangan Tanaman Pangan, untuk dikerjakan oleh Petani Milenial Provinsi Papua Barat.

Salah satunya adalah dengan mendorong korporatisasi petani-petani, dalam bentuk badan usaha, yang akan dikelola oleh anak-anak asli Papua, dan juga anak-anak Indonesia, yang bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat.

Adapun anak-anak muda di Provinsi Papua Barat, yang telah bergabung dalam program Petani Milenial Nasional ini akan memperoleh pelatihan, akses kepada fasilitas pertanian yang disediakan oleh Pemerintah maupun swasta.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Dr.Idha Widi Arsanti, SP, MP, yang memaparkan beberapa program-program yang akan diberikan kepada para Petani Milenial ini.

“Kita akan terus berkordinasi dengan Kementerian Pertanian RI, untuk melakukan pelatihan, pengolahan lahan, permodalan, dan pemberian teknologi kepada anak-anak muda asli Papua yang tergabung dalam Gerakan Petani Milenial ini, untuk secara berkelanjutan, mereka dapat bertahan dan meningkat kemampuan, serta kesejahteraannya di sektor ini,” Terang Simon Tabuni, Kordinator Gerakan Papua Muda Inspiratif Wilayah Papua Barat, yang juga adalah pelaku usaha di sektor Pertanian.

Balitbang Kemendagri Kembali Gelar Simulasi Pengukuran IPKD

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Litbang (Balitbang) Kemendagri kembali menggelar acara simulasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) secara virtual pada Kamis (20/5). Simulasi ini dalam rangka tindak lanjut dari sosialisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam acara tersebut, Kepala Badan Litbang Kemendagri, A. Fatoni memberikan arahan dan penegasan bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran IPKD.

Pada kesempatan yang sama, hadir Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Sumule Tumbo yang bertindak sebagai pembicara kunci. Selain itu, hadir pula Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin. Simulasi tersebut juga diikuti oleh unsur Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.

Dalam paparannya, Sumule menyampaikan pengukuran IPKD ke depannya akan dilakukan melalui sistem aplikasi. Hal itu guna membantu kemudahan pengukuran IPKD untuk mewujudkan peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Dengan pengukuran ini nantinya, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dapat diuji konsistensinya berdasarkan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD yang ditetapkan. Implikasinya pemerintah daerah wajib memproyeksikan anggaran yang tersedia sesuai dengan program prioritas.

Dia menambahkan, pengukuran IPKD dilakukan dengan mengukur enam dimensi, yaitu Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Dengan pengukuran ini kita harapkan siapapun yang menginput tidak ada masalah terhadap hasilnya. Kita ibaratkan aplikasi ini seperti kalkulator, siapapun yang menekan, angka yang dihasilkan sama,” terang Sumule.

Sumule melanjutkan, pengelompokan Hasil IPKD berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah dan penetapan peringkat satu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berpredikat terbaik untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah.

Selain itu, juga dilakukan penetapan satu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berpredikat terburuk untuk masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tertinggi, sedang dan rendah.

Hasil pengukuran IPKD Pemerintah Daerah berpredikat terbaik secara nasional dapat dijadikan dasar dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Saya harapkan langkah ini dapat meningkatkan pengawasan internal pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Pada sesi simulasi sistem aplikasi pengukuran IPKD oleh Analis Kebijakan BPP Kemendagri, Alexander Y. Dalla, menyampaikan bahwa aplikasi pengukuran IPKD ini dikembangkan oleh Kemendagri dan diberikan secara gratis kepada Pemerintah Daerah.

Aplikasi ini juga user-friendly dan bersifat multi-user sehingga mudah untuk digunakan oleh pemerintah daerah.

Ihwal kewenangan dalam mengukur IPKD, Menteri Dalam Negeri melalui Kepala BPP Kemendagri melakukan pengukuran IPKD Provinsi dan Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran IPKD Kab/Kota di wilayahnya masing-masing.

Karena itulah, Sumule mengimbau agar setiap pemerintah daerah dapat berkoordinasi guna mempercepat penginputan data, agar hasilnya dapat dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Mudah-mudahan di bulan Agustus nanti kemudian hasilnya sudah bisa kami publikasikan,” katanya.

Kemen PPPA Buka Seleksi Wakil Indonesia untuk Hak Anak di Komisi ASEAN

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) membuka seleksi untuk posisi Wakil Indonesia di Komisi ASEAN untuk promosi dan perlindungan hak dan anak periode 2021-2024.

Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dalam keterangannya, mengatakan bahwa pemilihan Wakil Indonesia untuk Hak Anak di ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children (ACWC) atau Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Periode 2021-2024, pemerintah membuka peluang bagi para pegiat dan praktisi advokasi hak anak di Indonesia untuk mengikuti proses seleksi Wakil Indonesia untuk Hak Anak di ACWC.

“Wakil Indonesia di ACWC berkiprah atas kapasitas individu dan kepadanya tidak diberikan gaji atau insentif bulanan,” kata Pribudiarta di Jakarta (20/05).

Meski demikian, Wakil ACWC akan difasilitasi untuk mengikuti berbagai pertemuan yang telah menjadi agenda tahunan ACWC. ACWC merupakan badan konsultatif bagian dari organisasi ASEAN yang berdiri sejak 2010.

ACWC mengemban mandat untuk memajukan hak-hak perempuan dan anak di ASEAN berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak. Tiap negara anggota ASEAN diharuskan untuk menunjuk dua wakil pada ACWC yang terdiri dari satu wakil untuk Hak Perempuan dan satu wakil untuk Hak Anak dengan masa tugas tiga tahun untuk setiap wakil.

Pribudiarta mengatakan kriteria kandidat untuk wakil Indonesia di ACWC bidang hak anak meliputi 11 hal yakni WNI yang memiliki integritas dan moralitas tinggi; tidak sedang dan/atau pernah terlibat dalam masalah hukum atau terlibat/terindikasi sebagai pelaku kekerasan baik domestik atau publik; memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif secara lisan maupun tulisan; dan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai legitimasi, instrumen, kebijakan dan prioritas nasional, serta memahami mekanisme terkait pemajuan dan perlindungan hak anak di tingkat nasional, regional, ASEAN maupun global termasuk memahami Konvensi Hak-hak Anak (CRC), dan dokumen turunannya.

Selain itu, peserta yang mendaftarkan diri juga harus memiliki komitmen tinggi untuk memperjuangkan pemajuan dan perlindungan hak anak di tingkat nasional, regional, maupun internasional; memiliki pengalaman langsung dalam advokasi hak-hak anak minimal 3 tahun di tingkat nasional; serta memiliki keterampilan menyusun rencana aksi dan mengimplementasikannya. Pengalaman di tingkat regional dan internasional akan menjadi nilai tambah bagi para kandidat.

Kriteria berikutnya memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, interaksi dan diplomasi yang kuat, persuasif, konsultatif, santun, dan tegas dalam melakukan advokasi pemenuhan dan perlindungan hak anak di forum-forum nasional, regional, maupun internasional. Kandidat juga diharapkan memenuhi kriteria memiliki kemampuan, wawasan, dan analisis yang baik dalam merumuskan dan menelaah dokumen-dokumen terkait hak-hak anak.

Kandidat diharapkan memiliki aksesibilitas tinggi serta memiliki jejaring yang kuat dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pemenuhan dan perlindungan hak anak. Selanjutnya, para kandidat wakil ACWC juga diharapkan memiliki komitmen nasionalisme yang kuat dalam mengadvokasi kepentingan dan agenda nasional ke dalam program dan kegiatan ACWC dan ASEAN secara umum. “Dan bersedia untuk menandatangani pakta integritas,” tambahnya.

Lamaran dikirimkan kepada Kemen PPPA dengan melampirkan sejumlah persyaratan diantaranya Curriculum Vitae, tanda pengenal, surat pernyataan tidak pernah melakukan dan terlibat tindakan pidana, pas foto, dan karya ilmiah dengan tema pemenuhan hak anak.

Para peserta juga diminta untuk menyertakan surat referensi dari minimal 1 lembaga pemerintah dan 1 lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang hak anak tingkat nasional dan khusus bagi kandidat yang berstatus ASN harus menyertakan surat izin dari pimpinan lembaga.

“Kelengkapan administrasi diterima paling lambat 2 Juni 2021 melalui email kerjasama@kemenpppa.go.id dengan cc irma.sanusi@yahoo.com,” katanya.

Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses akun resmi media sosial Instagram Kemen PPA @kemenpppa; Twitter Kemen PPPA @kpp_pa; dan Facebook Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak @kppdanpa.

Tindak Lanjut Laporan Posko THR, Kemnaker Kumpulkan Kadisnaker Seluruh Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) untuk melakukan evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.

Menurut Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, langkahnya mengumpulkan seluruh Kadisnaker merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang diterima Posko THR Kemnaker 2021  maupun yang diterima Posko THR di daerah.

“Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai hari ini Kamis, 20 Mei 2021. Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan benar tentang tindak lanjut pengaduan yang kita terima,” ujar Sekjen Anwar Sanusi saat membuka rapat koordinasi secara virtual dengan para Kadisnaker, Kabid Pengawasan, dan Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Rakor pengawasan secara virtual dibagi dalam dua tahap. Rakor pada Kamis (20/5/5/2021) diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tahap berikutnya pada Kamis (20/5/2021) siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.

Ditegaskan Sekjen Anwar Sanusi, dalam Rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya. Sekjen meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauhmana perkembangan penanganannya,” katanya.

Anwar Sanusi menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR. “Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah terakhir, ” katanya.

Anwar Sanusi mengatakan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021 yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena masih terdampak COVID-19.

Anwar Sanusi mengungkapkan, berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemnaker hingga Selasa (18/5/2021) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.

“Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan datanya,” katanya.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan melakukan penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat sehingga hak pekerja dapat terpenuhi,” katanya.

Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, meminta Kadisnaker untuk dapat memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran THR tahun 2021.

“Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Haiyani Rumondang berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

“Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi,” katanya.

Wagub DIY Dukung Festival Joglosemar

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menghadiri acara pembukaan Festival Joglosemar, Kamis (20/05) di Taman Rumbini, Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Festival yang merupakan bentuk kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) ini dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo secara daring.

Festival ini adalah bentuk dukungan penuh penuh bagi perkembangan produk artisan di DIY dan Jateng. Artisan sendiri merupakan pelaku UMKM/IKM yang menghasilkan produk dan jasa dengan nilai tambah dan kualitas tinggi, serta keunikan dan spesialisasi yang tidak banyak dimiliki oleh negara lainnya.

Presiden Jokowi menjelaskan, UMKM merupakan pilar penting kebangkitan ekonomi Indonesia. UMKM tersebar di seluruh pelosok tanah air, jenis usaha dan produknya juga sangat beragam, melibatkan banyak warga sekitar, menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

“Saya ingin jumlah UMKM kita yang onboarding ke platform e-commerce semakin meningkat. Peningkatan e-commerce pasti akan berdampak juga pada pergerakan ekonomi offline, sehingga perputaran ekonomi bergerak dari bawah, bergerak dari pinggiran, di berbagai pelosok Indonesia secara merata dan berkeadilan,” papar Presiden Jokowi.

Guna mendukung kemajuan UMKM, Presiden Jokowi berharap semua pihak terlibat dan ikut bergerak. Memberikan tempat terbaik bagi UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya adalah hal yang utama. Selain itu, Produk UMKM harus lebih banyak mengisi airport (bandara), rest area, tempat wisata, dan tempat-tempat strategis lainnya.

Presiden Jokowi menambahkan, harus ada penambahan ruang serta event virtual yang menarik, agar produk UMKM semakin dikenal dan diminati. Dengan begitu, akan menumbukan  rasa cinta dan bangga dari masyarakat pada produk-produk Indonesia. “Bukan hanya saat festival saja, bukan hanya di Festival Joglosemar saja, bukan pula hanya di kawasan Joglosemar, tetapi kebangkitan produk dalam negeri Indonesia di pasar nasional dan kompetitif di pasar global, dan kebangkitan UMKM untuk naik kelas,” imbuhnya.

Presiden RI tersebut mewanti-wanti kepada seluruh jajaran kabinet dan kepala daerah untuk memastikan eksekusi atas upaya ini bisa maksimal. Reformasi struktural yang dilakukan bukan hanya soal perizinan. Akses pembiayaan agar terus dipermudah, akses pasar juga dibuka seluas-luasnya, pendampingan bagi UMKM, branding, packaging, dan marketing terus dilanjutkan, dan perlindungan bagi UMKM juga terus diperkuat.

Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, Terlepas dari potensi yang dimiliki, artisan Indonesia menghadapi berbagai kesulitan khususnya dimasa pandemi ini, salah satunya adalah lemahnya permintaan terhadap hasil produk/jasa mereka. Untuk itu, kampanye BBI ini digalakkan selain untuk memaksimalkan potensi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kita terus mendukung artisan lokas naik kelas. Masuk ke ekosistem digital dan meningkatkan penjualnnya. Saya optimis target penjualan 30 juta UMKM onboarding pada 2023 nakan dapat kita capai bersama. Bahu membahu dan terintegrai. Tisak ada alasan untuk tidak bisa mencapai target itu,” kata Menteri Luhut.

Luhut menegaskan, agar BBI tidka hanya sekedar slogan namun juga menjadi prisnip bagi seluruh masyarakat. Harus ditegaskan bahwa produk-produk asli Indonesia bisa maju, berkembang dan mendominasi pasar. Hal ini juga sebagai bentuk gerakan bela negara.

“Marilah kita semua menjadi brand ambasador produk lokal. Kita semua harus bangga. Jangan lelah untuk mempromosikan sehingga masyarakat bangga untuk membeli produk dalam negeri. Kita dorong dan evaluasi terus penggunaan produk dalam negeri,” tutup Luhut.

Selain Menko Kemaritiman dan Investasi RI, hadir pula secara luring, Menperin RI Agus Gumiwang, Menhub RI Budi Karya Sumadi, Menparekraf RI Sandiaga S. Uno dan Menko Polhukan RI Mahfud MD, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Gubernur BI, jajaran pejabat pusat dan Pemda DIY dan Jateng.

Kemenperin Optimalkan Penggunaan Inovasi Produk Industri Dalam Negeri

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus mendorong inovasi produk industri dalam negeri dapat dioptimalkan, baik dari sisi produktivitasnya maupun pemasarannya. Hal ini sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan substitusi impor.

“Jadi, tugas pemerintah itu selain untuk mengawal produknya sampai jadi, termasuk mulai dari proses dan rekayasanya, juga dapat menciptakan market-nya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seusai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat mengunjungi PT Yogya Presisi Teknikatama Industri (PT. YPTI) di Sleman, Yogyakarta, Rabu (19/5).

Menperin Agus menjelaskan, pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian dan lembaga. “Selain itu, kami juga membuka fasilitasi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk memberikan kepastian legalitas terkait kandungan nilai produk dalam negeri,” jelasnya.

Menperin memberikan apresiasi kepada komitmen PT. YPTI yang mendukung program P3DN. PT. YPTI selaku perusahaan manufaktur yang berdiri sejak tahun 1999 ini telah mengimplementasikan program P3DN dengan mengembangkan welcab (alat bantu disabilitas) Toyota Sienta, komponen pembangkit listrik, alat kesehatan (ventilator dan GeNose C19), mesin perkakas (CNC Milling), serta alat peraga pendidikan untuk sekolah vokasi.

“Untuk GeNose misalnya, kami percaya bahwa semakin lama akan semakin akurat. Maka terus disempurnakan,” terangnya. Pengembangan alat pendeteksi virus Covid-19 ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. PT. YPTI berperan pada produksi komponen mekanik dan plastik pada GeNose C19.

Menperin menegaskan, pihaknya aktif memberikan pendampingan kepada industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya sehingga kompetitif di pasar domestik dan ekspor. Contohnya untuk pengembangan produk GeNose C19, Kemenperin mendorong penggunaannya tidak hanya untuk sektor transportasi saja, tetapi juga bisa ke dunia pendidikan.

“Kami akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, agar produk GeNose ini bisa dimanfaatkan untuk memeriksa para murid-murid atau guru-guru di sekolah,” tuturnya.

Sebelumnya, PT. YPTI juga telah melakukan penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam rangka mendorong pengembangan industri kedirgantaraan dan alat kesehatan dengan perusahaan asal Jerman, Toolcraft AG pada acara Hannover Messe 2021. Kerja sama ini didasari oleh upaya Indonesia mengembangkan pesawat terbang N219.

Beberapa komponen untuk N219 diproduksi di dalam negeri, sehingga dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai TKDN industri kedirgantaraan yang saat ini hampir mencapai 40%.

“Keberadaan industri dalam negeri memerlukan dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri (industri besar dan IKM), asosiasi/ lembaga terkait serta masyarakat. Dukungan dapat diberikan dengan mencintai, membeli dan memakai produk dalam negeri,”  tegas Agus.

Managing Director PT YPTI Petrus Tedja Hapsoro mengemukakan, selama pandemi Covid-19, aktivitas perusahaannya tidak terdampak signfikan. PT YPTI berupaya mempertahankan para karyawannya tetap bisa bekerja atau tidak ada PHK.

“Kami punya dua bisnis untuk mendukung sektor otomotif, yakni lini produksi dan alat cetakan untuk komponen. Meskipun produksi mengalami penurunan, tetapi untuk pekerjaan di bagian cetakan justru naik karena perusahaan otomotif ada yang mengembangkan model baru,” ungkapnya.

Selain di sektor otomotif, PT YPTI juga mendukung produksi alat kesehatan. “Untuk produk ventilator, kami sedang menunggu izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami bertekad untuk terus membuat produk dalam negeri yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini yang akan menjadi kebanggan kita karena bisa kompetitif dengan produk luar negeri,” imbuh Petrus.

Operasi Pengawasan Laut Natuna KKP Tangkap Enam Kapal Ikan Ilegal Berbendera Vietnam

Penulis
Rudi Sukmana
-
KKP Tangkap Enam Kapal Ikan Ilegal Berbendera Vietnam

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Trenggono menunjukkan kesigapannya dalam mengawal kedaulatan pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Operasi pengawasan yang dilakukan di masa liburan Idul Fitri bahkan berhasil menjaring enam kapal pencuri ikan di Laut Natuna Utara pada Minggu (16/5/2021).

“Komitmen kami jelas, kami tidak akan kosongkan pengawasan di laut, termasuk pada saat libur lebaran, kapal pengawas kami masih melaksanakan pengawasan,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang juga Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar.

Antam menjelaskan bahwa operasi pengawasan yang dilakukan oleh KP. Hiu Macan 01 dengan Nakhoda Kapten Samson, berhasil melumpuhkan enam kapal ikan berbendera Vietnam yaitu BD 30487 TS, BD 30317 TS, BD 30535 TS, BD 30990 TS, BD 31184 TS dan BD 93742 TS. Keenam kapal tersebut diketahui melakukan penangkapan cumi secara ilegal di perairan Laut Natuna Utara. Saat ini kapal-kapal tersebut telah di ad hoc ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.

“Total ada 36 awak kapal yang kami amankan bersama sejumlah barang bukti, termasuk cumi”, jelas Antam.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono, yang memimpin pelaksanaan “Operasi Lebaran Laut Natuna” menyampaikan bahwa jajarannya tetap bekerja untuk mengamankan laut Indonesia. Ipunk juga menyampaikan bahwa keberhasilan operasi tersebut tak lepas dari dukungan data hasil analisis Pusat Pengendalian (Pusdal) maupun air surveillance.

“Kami memang sudah mendeteksi keberadaan kapal-kapal tersebut, sehingga kami langsung instruksikan agar dilakukan intercept,” ujar Ipunk.

Penangkapan enam kapal berbendera Vietnam ini menambah panjang daftar kapal ikan yang ditangkap oleh Ditjen PSDKP KKP. Sebanyak 92 kapal telah ditindak selama tahun 2021, yang terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 22 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia dan 16 kapal berbendera Vietnam). KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 55 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing) seperti bom ikan, setrum maupun racun.

KKP Tingkatkan Pendidikan di Sektor Kelautan dan Perikanan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) terus berupaya meningkatkan pendidikan di sektor kelautan dan perikanan di masa pandemi. Upaya tersebut salah satunya dilakukan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sorong, Papua Barat. Satuan Pendidikan KKP tersebut menggelar In House Training Peningkatan Motivasi dan Layanan Pembelajaran Melalui Pemahaman Sistem Model Pembelajaran Jarak Jauh, 18-21 Mei 2021, yang berkerja sama dengan Universitas Terbuka (UT).

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring dan luring di SUPM Sorong dan Kampus UT Sorong. Tidak hanya guru SUPM, guru-guru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dari luar KKP pun ikut berpartisipasi sebagai peserta kegiatan ini.

“Saya senang dengan in house training ini. Dari Indonesia timur mengajak semuanya menghadapi pandemi Covid-19. Kondisi ini mewarnai dunia pendidikan kita, cukup terasa sekali. Kalau di sekolah sudah tiga semester kondisi Covid-19 ini. Tuhan menurunkan pandemi beserta hikmahnya, maka kita ubah sistemnya. Kita perlu berubah mindset mengikuti teknologi. Kita di bawah naungan pengajar dan pendidik harus menguasai dengan baik. Karena kalau tidak, maka tidak akan memberikan pelayanan yang terbaik. Tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi yang ada,” ujar Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Bambang Suprakto saat membuka kegiatan tersebut.

Menurut Bambang, pihaknya sebenarnya sudah mempersiapkan sistem pembelajaran jarak jauh sejak beberapa tahun lalu karena menurutnya sistem tersebut merupakan sistem masa depan. Ternyata penerapan sistem tersebut mau tidak mau dipercepat untuk diterapkan saat ini karena adanya pandemi Covid-19. Dengan demikian, meskipun pandemi telah berakhir, pihaknya akan tetap mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh tersebut.

Ia mengatakan, salah satu tantangan pada pendidikan vokasi dan kejuruan, sebagaimana pendidikan yang diselenggarakan KKP, adalah kegiatan praktik secara jarak jauh atau daring. Untuk saat ini mungkin kegiatan praktik secara daring belum seefektif tatap muka. Namun ia meyakini ke depannya pasti bisa dilakukan kegiatan praktik secara daring dengan efektif melalui teknologi. Karena itu ia menyemangati para pendidik untuk terus mengembangkan penguasaan terhadap teknologi.

Sementara itu, Kepala SUPM Sorong Erni Kristina Pambayuningrum mengatakan, in house training ini memiliki berbagai tujuan. Pertama, secara empirik bimbingan dan pelatihan yang akan diberikan bagi guru terkait peningkatan motivasi dan kompetensi layanan pembelajaran jarak jauh dapat bermanfaat. Kedua, guru dapat lebih memahami metode pembelajaran dalam jaringan. Ketiga, kompetensi pedagogik para peserta dapat meningkat. Keempat, metode pembelajaran dapat membantu guru dalam memadukan pembelajaran melalui online dan tatap muka sehingga dapat saling melengkapi. Hal tersebut juga memberikan pengalaman belajar baru bagi siswa sehingga proses belajar mengajar dapat lebih bervariatif, kreatif dan inovatif. Kelima, guru dapat mengembangkan berbagai media pembelajaran. Keenam, ada nuansa dan pengalaman baru dalam pengembangan metode proses belajar-mengajar, maka diharapkan dapat menumbuhkan semangat mengajar bagi guru dan meningkatkan semangat belajar bagi siswa. Terakhir, bertambahnya wawasan dan kompetensi guru tentang cara merancang dan mengelola pembelajaran dalam jaringan.

“Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skills, kematangan emosional dan moral serta spiritual. Tentunya, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru dalam menunjang proses pembelajaran daring, kegiatan pemahaman metode dan sistem pembelajaran layanan pembelajaran jarak jauh bagi tenaga pendidik sangat penting dan bermanfaat,” tutur Erni.

Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut Erni berharap dapat memberikan berbagai manfaat antara lain mengembangkan wawasan dan kemampuan guru dalam mengelola dan meningkatkan pelayanan pembelajaran jarak jauh yang melibatkan siswa; mengembangkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif; meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran; serta mengatasi persoalan dalam pembelajaran jarak jauh.

Sebagai informasi, selain SUPM Sorong, KKP memiliki beberapa satuan pendidikan lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Satuan Pendidikan KKP terdiri dari satu Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Kampus Jakarta, Bogor, dan Serang), sembilan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Pangandaran, Karawang, Sidoarjo, Bitung, Sorong, Kupang, Bone, Dumai, dan Jembrana; satu Akademi Komunitas di Wakatobi; serta sembilan SUPM di Aceh, Tegal, Lampung, Pariaman, Pontianak, Bone, Ambon, Sorong, dan Kupang. Kegiatan pendidikan diselenggarakan secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi praktik 70% dan teori 30%, yang biayanya disubsidi oleh negara. Saat ini tengah dilakukan penerimaan peserta didik baru, yang informasi detailnya dapat dilihat pada website www.pentaru.kkp.go.id.

Menko Airlangga: Vaksin Gotong Royong Percepat Vaksinasi untuk Usia Produktif

Penulis
Sopyan
-
Menko Perekonomian
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

SuaraPemerintah.id – Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan jumlah penduduk yang sudah divaksinasi sebanyak 70 juta pada periode Agustus-September 2021 mendatang. Diharapkan pada saat bersamaan, kurva kasus aktif Covid-19 terus melandai dan sudah semakin banyak perusahaan yang melaksanakan vaksinasi para karyawannya. Guna mencapai hal tersebut, Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong.

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sekitar 22.750 perusahaan telah mendaftar Vaksin Gotong Royong dengan peserta sebanyak 10 juta orang. Secara resmi, Program Vaksinasi Gotong Royong dimulai pada 18 Mei 2021 dan dilakukan perdana bagi pekerja di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat, serta ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Tahap awal pelaksanan Vaksinasi Gotong Royong meliputi Jabodetabek untuk sekitar 220 ribu orang dari berbagai sektor industri (antara lain manufaktur, petrokimia dan makanan-minuman), di mana sekitar 420 ribu dosis vaksin sudah terdistribusi. Total vaksin Sinopharm yang sudah tiba untuk vaksin gotong royong sebanyak 500 ribu dosis. Total vaksin yang sudah komitmen sebanyak 7,5 juta dosis dan berpotensi menjadi total sebanyak 15 juta dosis.

PT Bio Farma (Persero) telah ditunjuk menjadi pelaksana pengadaan vaksin gotong royong berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/4627/2021 tentang Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik pelaksanaan awal Vaksinasi Gotong Royong tersebut, apalagi melihat antusiasme dari perusahaan-perusahaan yang ingin karyawannya segera divaksin. Hal ini akan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan lebih cepat lagi.

“Tadi sudah dibuka Presiden dan sudah ada 19 perusahaan yang mengikuti. Ini memberikan sinyal positif bahwa Vaksin Gotong Royong sudah dimulai dan memang sudah dilakukan pendaftaran dalam beberapa bulan terakhir. Ini juga untuk mengakselerasi tercapainya herd immunity, dan tentunya Gotong Royong ini menunjukkan korporasi burden sharing dengan pemerintah, di mana produktivitas karyawan ditanggung mereka,” jelas Menko Airlangga dalam acara Prime Talk Metro TV, Selasa (18/5).

Harga Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 berdasarkan KMK No. HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong. Sehingga, total biaya maksimal untuk dua kali vaksinasi (harga pembelian dan pelayanan vaksinasi) yaitu Rp879.140 per orang.

Mekanisme pendaftaran Vaksinasi Gotong Royong ada di bawah kontrol Kementerian Kesehatan serta dilaksanakan oleh Kadin dan Bio Farma. Bagi perusahaan yang sudah mendaftar maka akan terakselerasi jadwal vaksinasinya, sedangkan yang tidak mendaftar harus ikut penjadwalan dari program Pemerintah. Pemerintah juga sudah bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan di berbagai daerah, baik yang bekerja sama dengan korporasi maupun RS swasta.

Adapun beberapa vaksin yang Pemerintah sudah berkomitmen untuk dilakukan pengadaan antara lain Sinovac (sampai November 2021) berjumlah lebih kurang 147 juta, Novavax (semester kedua) sekitar 50 juta, lalu Covax Gavi (sistem multilateral, sampai Desember 2021) sebanyak 54 juta, AstraZeneca (sampai Desember 2021) ditargetkan 20 juta.

“Pfizer juga rencananya diadakan di semester kedua sejumlah 50 juta. Juga ada tambahan vaksin bilateral dari Covax Gavi sebanyak 60 juta, dan Vaksin Gotong Royong (Sinopharm) direncanakan 15 juta,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga melanjutkan, pada Juli-Agustus 2021 mendatang, total akumulatif vaksin yang diadakan adalah 140 juta. “Tentu kita melihat situasi dan kondisi dari masing-masing manufaktur, karena ada beberapa negara dengan demand tinggi yang terkadang mengubah jadwalnya. Dengan 140 juta vaksin yang diadakan di Juli dan di Agustus diharapkan sudah sekitar 190 juta, maka target vaksinasi dari Presiden sebanyak 70 juta itu akan bisa dicapai,” ucapnya.

Sementara, untuk pelaksanaan vaksinasi di luar lansia (yaitu penduduk berusia 18-59 tahun) akan disesuaikan tahapan, jumlah, beserta daerahnya. “Salah satu tugas sudah dimulai terkait sektor Gotong Royong untuk mereka yang berusia produktif. Dengan jumlah vaksin yang bertambah dan jumlah (vaksinasi) lansia bisa diselesaikan sesuai targetnya, maka sudah akan bisa dimulai untuk program Pemerintah bagi mereka yang masuk dalam rentang usia ini,” tuturnya.

1...4,3394,3404,341...4,887Halaman 4,340 dari 4,887