Beranda blog Halaman 4339

Menko Airlangga: Penerima Kartu Prakerja diharapkan Jadi Pahlawan Kebangkitan Ekonomi Nasional

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini memiliki makna yang lebih dalam bagi bangsa Indonesia. Di tengah pandemi yang sedang melanda, segenap anak bangsa terus bersinergi untuk bisa beradaptasi dalam kondisi yang membawa dampak besar terhadap kesehatan dan perekonomian negeri.

Dibandingkan dengan tahun lalu, berbagai indikator dari segi perekonomian maupun terkait Covid-19 perlahan telah menunjukkan perbaikan yang konsisten. Salah satu inisiasi yang dilakukan Pemerintah yaitu Kartu Prakerja, terbukti telah membawa dampak positif bagi masyarakat di tengah pandemi. Pada tahun 2020, lebih dari 5,5 juta orang tercatat sebagai penerima Program Kartu Prakerja dan tahun 2021 (per 18 Mei 2021) tercatat lebih dari 2,7 juta orang jadi penerima program tersebut.

Pada Hari Kebangkitan Nasional tahun ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut para penerima Kartu Prakerja adalah calon Pahlawan Kebangkitan Nasional. Hal itu karena pada masa pandemi yang sangat berdampak di sektor perekonomian ini negara membutuhkan orang-orang yang mau beradaptasi dengan keadaan.

“Kita membutuhkan ujung tombak yaitu orang-orang yang tidak menyerah pada keadaan, mau berubah, mau bangkit, mau meningkatkan kemampuan, mau menerima tantangan, serta mau memberikan manfaat kepada orang lain. Dan saya yakin, semua yang mengikuti Kartu Prakerja memiliki kemauan itu dalam dirinya,” tegas Menko Airlangga.

Pada tahun 2021, lebih dari 62 juta orang mendaftar di website Kartu Prakerja. Hasil survei lembaga independen terhadap penerima Kartu Prakerja mengkonfirmasi bahwa animo masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi. Tingginya minat itu diikuti juga dengan kepuasan terhadap pelayanan dan manfaat Kartu Prakerja.

Hari ini (20/5) lembaga survei independen Cyrusnetwork merilis hasil survei terkait persepsi penerima Program Kartu Prakerja yang menyatakan 80,9% responden setuju dan 15,1% responden sangat setuju bahwa setelah mengikuti pelatihan Prorgam Kartu Prakerja para penerima program tersebut memiliki tambahan keterampilan. Kemudian 72% responden setuju dan 26% sangat setuju bahwa Program kartu prakerja berfugsi sebagai jaring pengamanan sosial di tengah pandemi. Adanya program ini juga menurunkan tingkat pengangguran di antara penerima Kartu Prakerja.

Setelah mengikuti Program Kartu Prakerja, terjadi peningkatan sebesar 13% dalam jumlah kelompok wirausaha. Naiknya jumlah wirausahawan saat ini telah sesuai dengan sasaran Program Kartu Prakerja. Semakin banyak jumlah wirausahawan dan jumlah usaha yang berkembang maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja.

“Jika hal itu terjadi secara masif tentu akan dapat mengangkat produktivitas dan ekonomi nasional. Nanti pada saat itulah para penerima Kartu Prakerja mampu mengangkat kepala dan tidak lagi menjadi calon, namun sudah menjadi Pahlawan Kebangkitan Nasional di untuk ekonomi Indonesia,” pungkas Airlangga.

Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 4,9 triliun rupiah sebagai insentif kepada para penerima Program Kartu Prakerja. Namun, Menko Airlangga menegaskan bahwa kunci kesuksesan Program Kartu Prakerja bukan hanya pada penyelenggara atau seberapa besar dana yang digelontorkan oleh Pemerintah, tetapi juga pada perubahan positif yang terjadi pada penerima Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.  Program ini adalah wujud kerjasama Pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul, Indonesia maju.

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga untuk pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19, Program Kartu Prakerja diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

KKP Rumuskan 5 Rekomendasi Strategis Kelola Hiu dan Pari di Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Kementerian Kelautan dan Perikanan

SuaraPemerintah.id – Pasca pelaksanaan Simposium Hiu dan Pari Indonesia ke-3, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) merumuskan ringkasan kebijakan (policy brief) strategi pengelolaan dan konservasi hiu dan pari di Indonesia, pada Kamis (6/5/2021) di Jakarta.

Direktur Jenderal PRL Tb. Haeru Rahayu menjabarkan 5 rekomendasi yang dimuat dalam policy brief strategi pengelolaan dan konservasi hiu dan pari di Indonesia meliputi :

  1. Meningkatkan upaya pengumpulan data dan informasi hiu dan pari dalam identifikasi habitat kritis, pemetaan distribusi, dan pengumpulan data biologi serta populasi.
  2. Menggunakan format yang seragam dan legal dalam pengumpulan dan pelaporan data hiu dan pari secara nasional, termasuk sentralisasi data hiu dan pari melalui insiatif pembentukan kelompok kerja.
  3. Penguatan pengelolaan hiu dan pari di Indonesia, melalui mitigasi tangkapan sampingan (bycatch) atau modifikasi alat tangkap, peraturan perlindungan penuh atau terbatas beberapa spesies hiu dan pari yang terancam punah, peraturan terkait pendaratan utuh hiu dan pari di lokasi pendaratan, pengaturan ukuran tangkap minimum, dan legalisasi serta implementasi Rencana Aksi Nasional.
  4. Dokumentasi data dan informasi yang berbasis ilmiah untuk mendukung pengelolaan hiu-pari dalam bentuk buku putih pembaharuan status hiu dan pari termasuk kisah sukses (success story) sebagai pembelajaran bagi pihak yang lebih luas.

Rekomendasi kelima, meningkatkan kolaborasi antar pihak termasuk lembaga adat, pemerintah daerah dan penegak hukum dengan meningkatkan kapasitas dan bimbingan teknis di lokasi-lokasi target dengan terus memperhatikan kesetaraan gender.

“Rekomendasi kebijakan ini dihasilkan berdasarkan beberapa temuan penting, isu, dan kesenjangan pengelolaan sesuai hasil simposium bulan lalu, baik dari aspek biologi dan ekologi, sosial dan ekonomi, serta pengelolaan dan konservasi,” terang Tebe dalam keterangannya di Jakarta.

Sementara, Direktur Konservasi dan Kenakeragaman Hayati Laut (KKHL) Andi Rusandi mengungkapkan, pada aspek biologi dan ekologi, ditemukan beberapa habitat penting dari hiu dan pari, di antaranya perairan Alor yang menjadi habitat penting hiu tikus dan Selat Bali yang menjadi habitat penting untuk pari Mobula.

“Beberapa penelitian juga sudah banyak yang menggunakan pendekatan riset terbaru, yakni menggunakan penanda satelit jenis sPAT pada penelitian pari mobula, environmental DNA, dan penggunaan pendekatan video berumpan (Baited Remote Underwater Video/BRUV) yang bersifat pengamatan tidak langsung untuk pemantauan hiu dan pari,” ungkapnya.

Temuan penting lainnya, Andi mengungkapkan laju eksploitasi hiu martil (hammerhead shark) dan pari kekeh (Wedgefish) di Laut Jawa ditemukan sudah dalam tingkatan yang tinggi. Untuk itu, menurutnya diperlukan pengaturan penangkapan terhadap hiu martil dan pari kekeh di Laut Jawa agar tetap lestari.

Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan masih banyaknya ukuran ikan yang masuk ke dalam kategori anakan.

“Ini bisa dijadikan pijakan untuk membuat rencana pengelolaan yang akan dilakukan,” imbuh Fahmi.

Direktur Program Kelautan WWF Indonesia, Imam Musthofa menerangkan 72 % produk hiu adalah bycatch, sehingga upaya konservasi hiu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengurangi bycatch.

“Pengembangan teknologi mitigasi bycatch sangat penting. Kompetisi inovasi teknologi mitigasi perlu dilanjutkan,” pungkas Imam.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono terkait pemanfaatan jenis ikan yang masuk daftar Appendiks CITES (termasuk hiu dan pari) telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Yang Tercantum dalam Appendiks CITES.

HUT ke-60, bank bjb Perluas Manfaat Melalui Rangkaian Inovasi

Penulis
Sopyan
-
HUT ke-60, bank bjb

SuaraPemerintah.id – Pada 20 Mei 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) genap berusia 60 tahun. Lebih dari separuh abad, bank bjb telah berkarya bagi Indonesia melalui peran dan kontribusinya dalam membangun daerah, menjadi institusi andalan masyarakat Jawa Barat dan Banten.

Mengusung tema “Melaju Penuh Energi Wujudkan Visi Negeri”, bank bjb memaknai usia ke-60 ini sebagai upaya yang tak henti-hentinya dalam mewujudkan visi perusahaan, yakni “menjadi bank pilihan utama”. Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian inovasi, kolaborasi dan pelayanan prima bagi nasabah bank bjb di seluruh negeri.

“Enam puluh tahun sudah bank bjb berkarya bagi Indonesia, usia yang sudah sangat matang bagi suatu perusahaan. Pasang surut bank bjb dalam mengarungi ketatnya persaingan industri perbankan, menjadikan bank bjb semakin baik dan terus bertransformasi hingga menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan Banten,” ungkap Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Untuk memperingati HUT ke-60 sekaligus menebar manfaat kepada masyarakat, bank bjb menggelar serangkaian inovasi program dan promo yang berujung pada puncak perayaannya. Puncak perayaan dilaksanakan secara hybird dengan menerapkan protokol kesehatan di gedung bjb Sport & Creative Center, Kota Bandung, Kamis (20/5/2021).

Dalam acara puncak perayaan HUT ke-60 bank bjb tersebut, dilaksanakan prosesi pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti bjb Corner oleh direksi bank bjb. bjb Corner merupakan wujud nyata upaya mewadahi UMKM untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya.

Selain itu, dilaksanakan pula peluncuran buku 60 Tahun bank bjb sebagai bentuk kenangan dan pengingat perjalanan bisnis bank bjb hingga saat ini. Di acara puncak ini, bank bjb juga melakukan simbolis penyerahan bantuan, hadiah hingga penghargaan kepada para nasabah dalam berbagai kategori atas loyalitasnya, juga masyarakat yang membutuhkan.

Sepanjang peringatan perayaan HUT ke-60, bank bjb tak luput menggelar sejumlah program yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sejak beberapa waktu lalu. Seperti Tandamata Hari Raya, Bandung Beauty Station, bjb Pasundan Ride dan berbagai promo diskon belanja bagi nasabah. Promo diskon meliputi potongan harga di ratusan merchant seluruh Indonesia dengan menggunakan produk digital bank bjb, promo Ngabuburit CGV, program Bonus Sahur Ramadan, promo flash sale di marketplace borongdong.id, Customer Loyalty Program, hingga promo produk perbankan bank bjb.

Sebagai bentuk penghormatan, bank bjb juga melaksanakan prosesi ziarah dan tabur bunga bagi para almarhum yang telah berjasa memajukan bank bjb. Sumbangsih para pemimpin terdahulu merupakan bagian integral dari keberhasilan perusahaan hingga saat ini.

“Kemajuan perusahaan senantiasa tercipta dari tahun ke tahun, tak terkecuali di 2020  yang merupakan masa krisis dunia. Hal ini menjadi indikasi bahwa di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu, bank bjb mampu tumbuh melebihi ekspektasi. Hal tersebut merupakan momentum bagi bank bjb agar tidak hanya menjadi regional champion semata, melainkan mampu memiliki daya saing dan melakukan ekspansi yang lebih luas lagi kedepannya,” ungkap Yuddy.

Sepanjang 60 tahun berkontribusi pada pembangunan negeri, bank bjb telah melahirkan berbagai inovasi produk yang bertujuan memudahkan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan produk-produk digital banking yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang dialami Putri Puspita (32), seorang karyawan swasta asal Kota Bandung sekaligus nasabah bank bjb selama tiga tahun. Dia mengatakan, salah satu keuntungannya selama menjadi nasabah bank bjb adalah kemudahan bertransaksi secara digital.

“Selama pakai bjb Digi dan DigiCash itu banyak kemudahan yang saya dapat. Seperi beli pulsa bisa kapan saja dimana saja, belanja juga bisa cashless dan banyak diskon. Malah enggak hanya belanja baju dan aksesori, saat pakai bjb DigiCash beberapa kali saya dapat potongan harga yang lumayan saat melakukan rapid test antigen di klinik,” ungkapnya.

Pengembangan produk digital merupakan salah satu hal yang akan terus dikedepankan oleh bank bjb di tahun-tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan spirit bank bjb untuk terus berinovasi menghadirkan layanan terbaik yang aksesibel untuk masyarakat luas, sehingga dapat mewujudkan visi menjadi bank pilihan utama bagi masyarakat.

“Di usianya yang ke-60 ini, bank bjb berkomitmen akan menjadi garda terdepan sebagai penyedia layanan perbankan dan transaksi keungan yang praktis dan berkualitas bagi masyarakat. Hal ini sekaligus juga merupakan upaya kami untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui digitalisasi perbankan,” ungkap Yuddy.

Menteri Bahlil Apresiasi Kejati Banten Percepat Investasi Rp 59 Triliun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam membantu dan memberikan kepastian kepada para investor.

Sebelumnya diberitakan Kejati Banten telah berhasil mendorong realisasi investasi PT Lotte Chemical Sebesar US$ 4,3 miliar atau setara dengan Rp 59 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$) di Kota Cilegon, Banten.

Hal ini tercapai setelah Kejaksaan Tinggi melakukan pendampingan penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan yang berada di Kawasan Industri Krakatau Steel (KS) yang menjadi tempat investasi.

Kepala Kejati Banten, Asep Nana Mulyana menerangkan, pihaknya telah mendorong penyelesaian tumpang tindih sengketa lahan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Sebelumnya telah ada penandatangan antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sebagai pemilik lahan dan PT Lotte. Dilanjutkan dengan permohonan PT.KS dalam pendampingan hukum penyelesaian lahan,” ungkap Asep seusai bertemu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di Kantor Menteri Investasi, Senin (18/5/2021) Jakarta.

Dengan permohonan pendampingan tersebut, Kejati Banten kemudian melakukan gerak cepat untuk menyelesaikan tumpang tindih tanah antara Sertifikat HPL PT. KS Dengan 3 Surat Hak Milik (SHM) di Kelurahan Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Karena adanya tumpang tindih dan terdapat cacat administrasi dan atau cacat yuridis maka di lakukan pembatalan produk hukum 3 SHM tersebut.

“Sesuai arahan Presiden dan Jaksa Agung, kami sebagai bagian Satgas Percepatan Investasi di daerah punya tanggungjawab untuk memberikan kepastian hukum,” ungkap Asep. Dengan langkah tersebut, investor yang masuk ke Banten akan nyaman berinvestasi dan memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bahlil berharap langkah Kejati Banten yang bersinergi dengan BPN dan Kementerian Investasi bisa menjadi contoh untuk penyelesaian masalah yang sama di daerah lainnya.

“Ini adalah tindakan nyata. Ini adalah bagian yang dimaksudkan Bapak Presiden agar melakukan percepatan-percepatan penyelesaian masalah perizinan dan hukum,” jelas Bahlil.

Seperti diketahui pembangunan pabrik PT Lotte Chemical telah dilakukan pada Desember 2018 oleh Menteri Perindustrian saat itu, Airlangga Hartarto, namun mangkrak karena masalah tumpang tindih tanah.

Pabrik ini memproyeksikan selama pembangunan infrastruktur proyek berlangsung 1.500 orang bisa terserap kerja secara langsung dan 4.000 lainnya secara tidak langsung. Keberadaan pabrik Lotte Chemical tersebut diharapkan bisa memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Pabrik yang dibangun tersebut nantinya diharapkan memiliki kapasitas produksi naphta cracker sebanyak 2 juta ton per tahun.

Sebagai informasi naphta cracker digunakan untuk memproduksi etana. Etana merupakan bahan dasar untuk pembuatan berbagai produk seperti; botol, pipa air, kantong plastik, tekstil, peralatan properti dan lain-lain.

Sebagai informasi, realisasi investasi di Provinsi Banten sendiri pada Triwulan I tahun 2021 meningkat signifikan, jika dibanding tahun 2020 pada triwulan yang sama.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini berubah menjadi Kementerian Investasi, nilai realisasi investasi Provinsi Banten pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2021 sebesar Rp. 14,78 triliun dengan 2.898 proyek atau sebesar 28,22% dari target investasi sebesar Rp 51,30 triliun.

Berdasarkan realisasi investasi tersebut, menempatkan Provinsi Banten pada posisi peringkat ke-6 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dengan realisasi sebesar Rp 7,81 triliun dan 984 proyek setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta , Sulawesi Tengah, Riau, dan Sulawesi Tenggara.

Menhan Prabowo: Kemandirian Industri Pertahanan Selaras Dengan Penguasaan Teknologi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan, untuk menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri maka harus ada kesinambungan dan kelarasan dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

“Untuk menuju kemandirian juga diperlukan penguasaan teknologi, untuk itu perlunya peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli – ahli di bidang elektronika,” kata Prabowo Subianto, yang juga Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), saat memimpin Pleno KKIP Tahun 2021, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Rapat tersebut, di antaranya, dengan agenda pembahasan tindak lanjut direktif Presiden Joko Widodo selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor, tanggal 13 April 2021.

Hadir pada Rapat Pleno KKIP tersebut Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Harian KKIP, Menteri PPN/Bappenas Suharso Manoarfa selaku Anggota KKIP dan Wamenhan M Herindra selaku Sekretaris KKIP serta Katimlak KKIP Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.

Hadir pula beberapa pejabat dari Kementerian terkait yang mewakili Menteri Kabinet Indonesia Maju yang juga menjadi Anggota KKIP, antara lain, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek Taufik Bawazier mewakili Mendikbudristek, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mewakili Menkominfo, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Dwi Puji Astuti mewakili Menkeu, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusnanto mewakili Panglima TNI dan Aslog Kapolri Irjen Pol Firman Shantyabudi mewakili Kapolri.

Menhan melanjutkan, paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan. Anggaran pertahanan harus dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu membantu peningkatan ekonomi nasional.

Setiap belanja pertahanan harus dijadikan sebagai investasi pertahanan. Karena itu, kata Prabowo, dalam setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus mengsyaratkan memuat imbal dagang, kandungan lokal, offset dan transfer teknologi.

“Ini dengan strategi kurang lebih 40% dalam pengadaan wajib dibelanjakan di dalam negeri. Itu kebijakan yang sudah dikeluarkan sebagai Menhan adalah semua procurement/akuisisi Alpalhankam dari luar negeri, harus dibangun di Indonesia”, jelas Menhan.

Untuk menuju kemandian di bidang industri pertahanan, Menhan menambahkan, perlunya suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang, sehingga dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan, yakni adanya suatu perencanaan suatu masterplan yang berjangka panjang.

Ketua DPR: Indonesia Harus Jadi Poros Maritim Dunia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Visi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani untuk membangun dan mengembangkan kekuatan maritim agar pada saatnya Indonesia menjadi poros maritim dunia didukung kalangan pemuda.

Visi Puan, yang antara lain menekankan sisi krusial untuk segera bersungguh-sungguh mewujudkan potensi maritim Indonesia menjadi kekuatan dan keberdayaan aktual tersebut dianggap sebuah momentum penyadaran untuk sesegera mungkin merealisasikan potensi tersebut.

Dukungan itu dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Varhan Abdul Azis. Melalui rilis kepada media pada Jumat (21/5/2021), penyandang Magister Sains Jurusan Ketahanan Nasional, Sekolah Pasca-Sarjana Universitas Indonesia tersebut, visi yang dikemukakan Ketua DPR RI Puan Maharani itu benar-benar mencerminkan pemahaman Puan mengenai besarnya potensi ekonomi biru atau blue economy yang dimiliki Indonesia.

“Indonesia adalah negara yang dilimpahi kekayaan laut yang sangat besar, baik di atas, di dalam laut, maupun di dasar lautan,” kata Varhan.

Menurut Varhan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas mencapai 3,25 juta kilometer persegi, dengan 70 persen wilayahnya adalah lautan, Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya kelautan.

Varhan menunjuk Data Estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun lalu, tentang keberadaan setidaknya sebelas sektor ekonomi kelautan, yang jika dijalankan dengan baik akan mendongkrak perekonomian nasional.

“Data menyatakan, total potensi ekonomi 11 sektor kelautan Indonesia itu mencapai 1,338 triliun dolar AS per tahun,” kata Varhan.

Ia merinci kesebelas sektor kelautan tersebut yakni perikanan tangkap, budi daya, industri pengolahan, bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral, wisata bahari, transportasi, jasa maritim, dan coastal forestry.

Varhan menyatakan, dengan potensi itu saja, optimisme Ketua DPR RI Puan Maharani bukanlah mimpi di siang bolong.

“Potensi itu nyata, real,” kata dia. Artinya, bila Indonesia mampu memaksimalkan potensi tersebut menjadi kekuatan aktual, Indonesia sangat berpeluang menjadi salah satu poros maritim dunia, dan kembali kepada kejayaan kelautan sebagaimana pernah dirasakan Nusantara di zaman kebesaran kerajaan maritim Sriwijaya pada abad ke-9. Kerajaan Sriwijaya muncul dan berkembang pada kurun 700 M hingga 1200 M.

Varhan juga sepakat dengan uraian Puan soal prioritas pengembangan kemaritiman yang harus dilakukan untuk meraih tujuan keberadaan sebagai poros maritim tersebut. Karena negara maritim sebagaimana disepakati adalah negara yang menggunakan dan menguasai semua kekuatan strategis di lautan sebagai kuasa laut yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan pertahanan-keamanan, maka rincian Ketua DPR agar Indonesia segera memerkuat kekuatan TNI AL adalah conditio sine qua non alias syarat mutlak.

“Armada TNI AL pernah memiliki kekuatan penggentar yang tinggi pada tahun 1960 an, dengan potensi yang kita miliki saat ini sudah saatnya TNI AL kembali dilengkapi dengan alutsista yg mumpuni hingga disegani. Kebutuhan Minimum Essential Force harus terpenuhi, itulah mengapa ingatan Ketua DPR RI Puan Maharani agar TNI AL diperkuat menjadi sangat strategis, “ tegas Varhan.

“Wujud kekuatan maritim strategis tersebut terdiri dari kuatnya armada perdagangan, armada perikanan, industri dan jasa maritim, infrastruktur, potensi sumber daya kelautan, dan tentu saja kekuatan angkatan laut sebagai armada perang,” kata Varhan. Artinya, bila pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah setidaknya harus membangun kekuatan maritim yang strategis, mulai dari armada perdagangan hingga armada perang (TNI AL).

Varhan sendiri mengakui, pemerintah bukan tidak melakukan hal tersebut. Yang ada tampaknya prioritas seiring keterbatasan dana pembangunan yang ada. Ketua DPP KNPI itu menunjuk Lima Pilar Poros Maritim Dunia yang sempat dikemukakan Presiden Joko Widodo.

“Bila kita cermati, isi lima pilar tersebut, yakni pilar pertama: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan perkapalan, serta pariwisata maritime; Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, serta pilar kelima, yakni Membangun kekuatan pertahanan maritim, sudah mencakup segala kebutuhan yang harus kita wujudkan untuk membangun kekuatan maritime Indonesia,” kata Varhan.

Seperti diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (20/1/2021) menyatakan desakan akan perlunya Indonesia membangun dan mengembangkan kekuatan maritim agar pada saatnya Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Untuk itu, kata Puan, Indonesia pun tidak boleh terlambat untuk membangun armada militer laut yang tangguh, seiring pembangunan armada perdagangan, penangkapan ikan, pelabuhan dan aneka fasilitas kelautan lainnya.

“Untuk itu, penguatan TNI AL sebagai komponen utama kekuatan maritim Indonesia harus dilakukan,” kata Puan, usai menerima kunjungan Komandan Sekolah Staf Komando TNI AL (Seskoal) Laksamana Muda Tunggul Suropati di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/5/2021) lalu. Puan menilai pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, bukan lagi sekadar keinginan, melainkan sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk diwujudkan.

Presiden Jokowi: Tempatkan Produk UMKM di Etalase Terdepan Pusat Perbelanjaan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pusat perbelanjaan menempatkan produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM) di etalase terdepan.

Menurut Jokowi, semua pihak termasuk swasta dalam hal ini pengelola pusat perbelanjaan, harus bergerak mendukung kemajuan UMKM, terutama pada pendampingan branding , packaging, dan marketing.

“Beri tempat-tempat terbaik bagi UMKM kita untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya. Tempatkan produk-produk UMKM di etalase terdepan pusat-pusat  perbelanjaan. Produk-produk UMKM harus lebih banyak mengisi airport bandara, rest area, tempat wisata dan tempat-tempat strategis lainnya,” kata Jokowi, pada Festival Joglosemar: Artisan of Java, Kamis (20/5/2021).

Menurut dia, ekosistem UMKM terus dibenahi. Terkait dengan itu, UU Cipta Kerja yang belium lama ini disetujui pemerintah dan DPR, juga memberikan kemudahan-kemudahan berusaha bagi UMKM.

“Kemudahan yang diberikan antara lain memangkas regulasi yang rumit dan tumpang tindih. Memudahkan UMKM untuk membuka usaha baru,” ujar Jokowi.

Pada kesempatan itu, presiden mengingatkan seluruh jajaran kabinet dan kepala daerah untuk memastikan eksekusi dari UU Cipta Kerja. Dia menekankan pentingnya mengawal implementasi.

“Sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Reformasi struktural yang kita lakukan bukan hanya soal perizinan. Tetapi akses pembiayaan telah dan akan terus dipermudah. Akses pasar juga dibuka seluas-luasnya,” tutur Jokowi.

Presiden juga meminta agar disiapkan lebih banyak ruang dan event virtual yang menarik agar produk UMKM semakin dikenal dan diminati.

“Siapkan lebih banyak ruang dan event virtual yang menarik agar produk UMKM kita semakin dikenal dan diminati, agar masyarakat semakin cinta dan bangga pada produk-produk Indonesia. Bukan hanya saat festival saja, bukan hanya di Festival Joglosemar saja, tapi kebangkitan produk dalam negeri Indonesia di internasional dan kompetitif di pasar global dan kebangkitan UMKM untuk naik kelas,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Wali Kota Semarang Bicara Bangun Sistem Kota Cerdas Di Depan Wali Kota se-Asia Tenggara

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menjadi salah satu pembicara dalam rangkaian kegiatan diskusi Open Government Week 2021.

Dalam diskusi tersebut menghadirkan sejumlah kepala daerah di Asia Tenggara. Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu diminta berbicara kesuksesan membangun sistem kota cerdas di ibu kota provinsi Jawa Tengah.

Hendi berada satu sesi dengan Wali Kota Makati (Filipina) Abigail Binay, Wali Kota Cauayan (Filipina) Bernard Faustino, dan Wali Majlis Perbandaran Tawau (Malaysia) Datuk Amrullah Kamal.

Moderator diskusi, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Bernadia mengatakan, terpilihnya Hendi sebagai salah satu pembicara, didasarkan pada pesatnya perkembangan Kota Semarang saat ini.

Hal itu dibuktikan dengan banyak penghargaan yang diberikan oleh berbagai lembaga yang kemudian menarik perhatian publik.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran bapak pada diskusi virtual ini, karena apa yang bapak sampaikan akan menjadi penting, mengingat Kota Semarang banyak mendapat penghargaan, termasuk dari Pemerintah Indonesia sendiri,”  kata Bernadia kepada Hendi.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi menekankan bahwa salah satu kunci penting dalam membangun sebuah wilayah adalah meningkatkan kepercayaan publik.

Pasalnya, dengan begitu masyarakat akan tergerak untuk ikut membantu pemerintah dalam mengembangkan wilayah. Untuk itu salah satu tujuan dibangunnya sistem kota cerdas di Semarang adalah untuk mendorong transparansi pemerintah.

“Konsep pembangunan kami adalah Bergerak Bersama, untuk itu semua pihak harus sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tidak boleh ada sekat, semua harus transparan. Untuk itu kami membangun sistem kota cerdas, agar semua dapat saling memonitor, dan tergerak untuk  berkontribusi,” kata Hendi.

Dia  pun mengungkapkan salah satu bukti komitmennya adalah masyarakat di Kota Semarang dapat mengakses CCTV yang terpasang pada kantor – kantor instansi yang ada di Pemerintah Kota Semarang.

“Semua kami buka, CCTV di kantor – kantor pelayanan bisa diakses secara publik melalui link smg.city/cctv,” katanya. DI sisi lain, Hendi juga menceritakan bahwa Kota Semarang juga memiliki sistem pelaporan online bernama Lapor Hendi, yang kemudian mendorong kinerja Pemerintah Kota Semarang menjadi lebih baik.

“Kalau ada keluhan, lewat sms, media sosial, website, atau aplikasi semua dikumpulkan dalam satu data untuk ditindaklanjuti. Semua laporan tersebut juga digunakan untuk merumuskan kebijakan Pemkot Semarang,” ujarnya.

Angkat 30 Kader, Pemkab Sleman Hidupkan Nilai Pancasila di Masyarakat

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengukuhkan 30 kader Pancasila, untuk bisa menghidupkan nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat.

Ke-30 kader Pancasila tersebut dipilih Pemkab Sleman berasal dari tiga kapanewon.

Pengukuhan kader Pancasila ini dilakukan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Kamis (20/5/2021)  mereka berasal dari kalurahan Umbulmartani, Ngemplak, Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik dan dari Sidoagung, Godean.

Setiap kalurahan ada 9 kader ditambah tiga orang dari forum kerukunan umat beragama (FKUB).

“Jadi total ada 30 kader Pancasila yang hari ini dikukuhkan,” kata Kepala Badan Kesbangpol Sleman, Hery Sutopo di sela-sela pengukuhan, Kamis (20/5/2021) Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, meminta kegiatan ini tidak berhenti pada acara seremonial belaka.

Namun para kader benar-benar mampu menghidupkan nilai-nilai pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan pemahanan yang benar, kegiatan ini akan melahirkan kader yang mampu merevitalisasi serta mengaktualisasi pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

“Kader akan mampu menjadikan Pancasila sumber inspiraasi sebagai upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dalam melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Danang.

Pada kegiatan tersebut juga digelar Workshop Kader Pancasila dengan tema “Kalurahan Berkarakter Pancasila Sebagai Upaya Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila”.

Salah satunya disampaikan oleh Wabup Sleman dengan tema Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga dari Kepala Kesbangpol Sleman dan Pusat Studi Pancasila UGM.

Hari Kebangkitan Nasional, Indonesia Raya Menggema di Pasar Beringharjo

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei berlangsung semarak. Di Yogyakarta, peringatan ini dibarengi pencanangan Gerakan Indonesia Raya Bergema dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak pada pukul 10.00 WIB.

Mereka yang berada di sejumlah tempat publik, seperti kantor pemerintahan, sekolah, dan kampus, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Termasuk di sentra belanja batik, Pasar Beringharjo di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Tepat pukul 10.00 WIB, para pedagang berdiri tegak di lapak masing-masing.

Segala aktivitas terhenti dan semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tak terkecuali wisatawan yang tengah berkunjung di Pasar Beringharjo. Lagu Indonesia Raya menggema hingga lorong-lorong pasar. Pedagang dan pengunjung bertepuk tangan seusai mengumandangkan lagu Indonesia Raya itu.

Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang turut menyanyikan lagu Indonesia Raya di Pasar Beringharjo, mengatakan, Gerakan Indonesia Raya Bergema ini adalah upaya membangun semangat kebangsaan.

“Tak cukup dengan menggelorakan lagu kebangsaan, harapannya pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama mengamalkannya,” kata Sultan.

 

Pemerintah DI Yogyakarta menerbitkan Surat Edaran Nomor 29/SE/V/2021 yang isinya setiap 20 Mei, orang-orang di perkantoran harus memperdengarkan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebelum beraktivitas atau pada pukul 10.00 WIB.

Selain di Pasar Beringharjo, Gerakan Indonesia Raya Bergema juga berlangsung di Pura Pakualaman, SMAN 1 Pakem, dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

“Momentum hari ini sejatinya ingin menggugah ingatan, bahwa Indonesia Raya membuat kita bangkit-gumrégah,” kata Sultan Hamengku Buwono X.

Seorang pedagang Pasar Beringharjo, Sriwati mengaku bersemangat saat mendengarkan serta melantunkan lagu Indonesia Raya dengan dipimpin Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

“Jadi tambah semangat mendengar lagu ini, bisa mengingatkan kita terus lagu kebangsaan,” kata Sriwati yang setuju agar lagu Indonesia Raya dikumandangkan setiap hari.

Siwi Endah Kusmarini yang juga pedagang Pasar Beringharjo, mengatakan kewajiban memperdengarkan lagu Indonesia Raya setiap pagi dengan sikap hormat tak akan mengganggu kesibukan mereka berjualan.

“Sebab sekarang kondisi pasar masih cukup sepi. Kecuali nanti kalau pasar kembali ramai, mungkin ada yang tetap berjualan,” kata dia.

Sekretaris DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, surat edaran memperdengarkan lagu Indonesia Raya dari pemerintah hanya ajakan. “Sifatnya tidak kaku, disesuaikan saja dengan kedaan dan jangan diperdengarkan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan orang berdiri tegak. Karena itu malah jadi tidak menghormati,” ujarnya.

Surat edaran tentang peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut, dia melanjutkan, jangan diterapkan secara serampangan, kaku, dan membabi buta di lapangan tanpa melihat situasi, lokasi, dan waktu.

1...4,3384,3394,340...4,887Halaman 4,339 dari 4,887