Beranda blog Halaman 4338

Program Klaten Smartcity Bakal Kawal Enam Inovasi Unggulan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Program Klaten Smartcity terus dievaluasi. Hasil evaluasi 2021 ini, program Klaten Smartcity akan mengawal enam inovasi unggulan instansi pengusung agar segera diimplemetasikan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Keenam inovasi unggulan itu meliputi program Titip Berkas Arsip Digitalku atau Titip Bandaku dari Dinas Arsip dan Perpustakaan mewakili dimensi smart society, kedua Program Matur Ibu dari Dinas Kesehatan mewakili dimensi smart living dan ketiga adalah Program Sedekah Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup yang mewakili dimensi smart enviroment.

Sedang inovasi keempat adalah Program Satu Hari Dua Berita atau Sariduta dari Dinas Komunikasi Informatika mewakili smart branding, kelima Program Sistem Manajemen Administrasi Desa atau Smard dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mewakili dimensi smart goverment, dan terakhir Program Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri atau Sikendi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mewakili dimensi smart economy.

Kepala Diskominfo Klaten Amin Mustofa saat memimpin Rapat Evaluasi Klaten Smartcity di Ruang B2 Setda Klaten (Kamis, 20/5/2021) di hadapan Tim Pokja Smartcity menjelaskan kebijakan refocusing anggaran banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan inovasi unggulan 2020. Tapi kondisi itu justru menjadi ukuran ketangguhan keberlanjutan program itu di masa sulit.

“Beberapa inovasi unggulan Klaten Smartcity kami evaluasi. Program inovasi Klaten Lurik Carnival, E-Retribusi dan Matur Jujur masuk daftar evaluasi karena tidak bisa dijalankan di 2020. Inovasi Matur Dokter, Titip Bandaku dan Smard masih survival. Tiga inovasi yang potensial dan menyodok masuk jadi prioritas adalah inovasi Sikendi, Sedekah Sampah dan Sariduta. Insyallah program inovasi ini akan kami kawal terus dan diuji keberlanjutan serta kemanfaatannya bagi masyarakat,” terangnya.

Amin Mustofa menyarankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berebut untuk memasukan inovasi kegiatannya dalam Klaten Smartcity. Sebab komitmen pemerintah akan memberikan jaminan pemihakan anggaran agar inovasi ini tetap berjalan. Tujuannya agar masyarakat mudah mengakses layanan publik yang tentunya dibarengi dengan kualitas pelayanan.

Andi Yuniantoro sebagai pendamping Klaten Smartcity dari Inixindo mengatakan agar instansi pengusung mengedepankan nilai manfaat dan keberlangsungan program.

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengusulkan sebuah inovasi. Beberapa di antaranya unik, nilai manfaat, potensi ke depan, daya tarik, kemitraan, keberlangsungan, ketersediaan sumber daya dan faktor risiko. Jadi bukan ide sesaat,” pungkasnya.

Pabrik Kaca Korea Selatan Lakukan Groundbreaking di KIT Batang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri langsung kegiatan groundbreaking PT KCC Glass Indonesia di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/5).

KCC merupakan produsen kaca asal Korea Selatan yang akan menempati lahan seluas 49 hektare di kawasan itu.

Nilai investasi perusahaan tersebut sebesar 350 juta dolar AS atau sekitar Rp 5 triliun. Pabrik ini dinilai akan menjadi perusahaan kaca terbesar di Asia Tenggara.

Bahlil menyampaikan apresiasi atas komitmen KCC dalam merealisasikan rencana investasinya.

Realisasi inibmerupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan KCC Glass Corporation yang ditandatangani pada November 2020 lalu di Seoul, Korea Selatan.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia, di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia, di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

“Enam bulan sejak KCC tanda tangan komitmen di Korea, akhirnya hari ini terlaksana investasinya. Kami apresiasi keseriusan KCC dan juga beberapa pihak Indonesia seperti Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Bupati Batang dan KIT Batang yang telah membantu proses ini. Investasi KCC Batang ini menunjukkan sebuah kerja yang luar biasa dari tim,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Jumat (21/5).

Sejak KIT Batang diluncurkan pada 30 Juni 2020, kata dia, PT KCC Glass Indonesia menjadi tenant pertama yang melakukan groundbreaking di kawasan industri kerja sama pemerintah dan BUMN tersebut. Bahlil menjamin komitmen pemerintah dalam mengawal investasi, asalkan perusahaan juga memegang kesepakatan tentang kolaborasi.

“Khusus kepada KCC, pemerintah akan menjamin, memberikan insentif dari awal. Satu saja yang saya minta, libatkan pengusaha nasional dan pengusaha yang ada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang,” ujar dia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut menyampaikan apresiasi dan rasa gembira dengan hadirnya KCC di wilayah Jawa Tengah.

“Saya menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya karena KCC Glass Corporation adalah yang pertama disini, dan itulah yang disampaikan oleh Pak Duta Besar. Kami juga harus melayani yang pertama dan harus terbaik,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, juga sudah bicara dengan Kementerian BUMN. “Jadi kita akan langsung melakukan akselerasi pada investasi berikutnya yang akan muncul, baik nanti di Batang, maupun di tempat lain di Jawa Tengah,” tegas Ganjar.

CEO KCC Glass Indonesia Nae Hoan Kim menyampaikan, dukungan pemerintah dan BUMN memberikan keyakinan perusahaan dalam melakukan investasi di Indonesia.

Tahap konstruksi KCC rencananya selesai pada 2023 dan akan mulai beroperasi pada 2024 nanti.

“Saya atas nama KCC Glass mengucapkan terima kasih kepada tim Kementerian Investasi/BKPM, Konsorsium KITB dan BUMN-BUMN terkait, juga warga Jawa Tengah khususnya Kabupaten Batang, serta pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh dan kerja sama secara aktif. Kami sangat bersemangat membangun pabrik luar negeri pertama kami di tanah penuh keberuntungan ini,” ujarnya.

Melalui pembangunan pabrik ini, sambung dia, KCC glass akan menciptakan lapangan kerja lokal bagi sekitar 1.300 tenaga kerja.

“Sambil bekerja sama dengan perusahaan Indonesia di berbagai sektor seperti bahan baku logistik produk, bahan produksi, dan konsumsi berkontribusi pada vitalisasi ekonomi lokal,” kata Kim.

Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Taesung mengucapkan selamat atas terwujudnya investasi dari KCC Glass Corporation. Investasi dari KCC Glass akan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya Jawa Tengah.

“Investasi KCC Glass di kawasan Jawa Tengah memiliki 3 arti penting. Pertama, bagi KCC Glass investasi kali ini sangat penting dan strategis karena KCC Glass telah menjadikan kawasan Batang ini sebagai basis produksi kaca di Asia Tenggara. Kedua, Jawa Tengah akan menyongsong transformasi ke arah padat teknologi dari padat karya. Ketiga, bagi kedua negara di kawasan Batang akan menjadi pusat pembangunan ekosistem mobil listrik dan hal ini akan mendorong investasi baterai ke depannya,” tuturnya.

Di Korea Selatan, KCC Glass memiliki dua pabrik produksi kaca, berlokasi di Yeoju dan Jeonui. Dalam catatan Kementerian Investasi/BKPM, Korea Selatan berada pada peringkat 3 negara asal realisasi investasi pada kuartal I 2021, total nilai investasinya sebesar 0,9 miliar dolar AS yang berasal dari 1.220

Wapres Ma’ruf Amin: Lembaga Sertifikasi Halal Indonesia Diakui Dunia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai banyak lembaga sertifikasi halal dari negara lain yang meminta pengakuan dari Indonesia.

Namun dia menyayangkan, Indonesia belum menjadi negara produsen halal terbesar di dunia dan baru sebatas konsumen, walau memiliki potensi kuat.

“Banyak lembaga sertifikat halal (dari negara lain) itu minta pengakuan, minta endorsement dari sini, tapi kita belum menjadi produsen halal terbesar dunia,” kritik Ma’ruf dalam keterangan tertulis direrima, Jumat (20/5/2021).

Ma’ruf berharap, hal itu dapat ditingkatkan dengan dukungan para pihak terkait dan komitmen kuat antar lembaga.

“Pemerintah memiliki komitmen untuk mengembangkan industri halal ini, salah satunya dengan memberikan stimulan kepada Kawasan Industri Halal (KIH) berupa kesamaan fasilitas program yang didapat oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” jelas Wapres.

Ma’ruf percaya, demi mendukung perkembangan KIH, pemerintah telah menyediakan program yaitu One Stop Service (Layanan Terpadu Satu Pintu) yang memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal, permodalan dan fasilitasnya.

“Jadi bukan hanya sertifikasi halalnya saja, permodalan dan fasilitas lain juga difasilitasi supaya industri halal ini tumbuh,” yakin dia.

Ma’ruf berhadap, nilai ekspor produk halal dari Indonesia sudah besar dapat kembali ditingkatkan. Sebab, menurut dia, masih belum tercatat secara tertib di beberapa negara tujuan ekspor yang tidak memerlukan sertifikasi halal.

“Ini jadi salah satu yang juga menjadi tugas kita supaya Indonesia menjadi pemain utama ekspor produk halal sehingga semuanya tercatat,” dia memungkasi.

Sidang Umum PBB ke-75, Retno Marsudi Tegaskan Pentingnya Palestina Israel Rundingkan Kembali Perdamaian

Penulis
Andik Irwanto
-
Sidang Umum PBB ke-75, Retno Marsudi Tegaskan Pentingnya Palestina Israel Rundingkan Kembali Perdamaian

SuaraPemerintah.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi menegaskan pentingnya Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng, menyusul pengumuman gencatan senjata di Gaza.

Menlu menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri luar negeri dan Presiden Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volkan Bozkir di New York, yang dilakukan setelah sesi debat yang digelar badan dunia itu khusus untuk membahas situasi Palestina pada Kamis, 20 Mei 2021.

Hal ini diungkapkan oleh Retno dalam pengarahan media secara virtual pada Jumat pagi waktu Jakarta, atau Kamis malam waktu New York.

“Jadi setelah gencatan senjata dilakukan, harus diberikan tekanan agar negosiasi segera dilakukan untuk menyelesaikan isu mendasarnya,” katanya.

Pandangan yang sama, menurut Retno, juga disuarakan oleh para menlu yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu agar tekanan internasional diberikan kepada Palestina dan Israel serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk menangani isu utama yakni diakhirinya pendudukan—agar kekerasan tidak terus-menerus berulang.

“Dalam kesempatan tersebut, saya sampaikan pentingnya semua negara yang hadir menggunakan pengaruhnya agar isu mendasarnya yaitu penjajahan, dapat diselesaikan,” kata Retno, menegaskan.

Gencatan senjata antara Hamas, kelompok Palestina yang mengontrol wilayah Gaza, dan Israel dimulai pada Jumat pada pukul 02.00 waktu setempat.

Masing-masing pihak menyatakan siap membalas pelanggaran gencatan senjata apa pun oleh pihak lawan. Sementara Mesir sebagai mediator, akan mengutus dua delegasi guna memantau gencatan senjata.

Pengumuman gencatan senjata itu muncul pada hari yang sama saat Majelis Umum PBB menyelenggarakan sesi debat untuk membahas situasi di Palestina dan Timur Tengah.

Terdapat setidaknya 103 negara dan organisasi internasional yang sudah dan akan menyampaikan pandangan mengenai isu tersebut, dalam pertemuan yang akan dilanjutkan minggu depan.

Mewakili Indonesia dalam sesi debat itu, Menlu Retno menyampaikan tiga seruan di hadapan Majelis Umum PBB yaitu penghentian kekerasan dan dilakukan gencatan senjata, memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil, serta mendorong dimulainya kembali proses negosiasi multilateral yang kredibel.

Sejak pertempuran berlangsung pada 10 Mei, pejabat kesehatan di Gaza menyebutkan bahwa 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak, tewas dan lebih dari 1.900 orang terluka akibat bombardir udara. Israel mengaku telah menewaskan sedikitnya 160 petempur di Gaza.

Otoritas menyebutkan jumlah korban tewas di Israel sebanyak 12 orang, dengan ratusan orang dirawat karena cedera akibat serangan roket yang menyebabkan kepanikan dan membuat warga mengungsi. (red/pen)

Capai Rp323 Miliar, Ekspor Kelautan dan Perikanan dari Semarang Tunjukkan Tren Positif

Penulis
Sopyan
-

 

SuaraPemerintah.id – Ekspor produk kelautan dan perikanan dari Semarang, Jawa Tengah mengalami peningkatan. Sepanjang April 2021, Balai KIPM Semarang menerbitkan 423 health certificate (HC), lebih tinggi dibanding Maret yang mencapai 380 HC. Dari sisi volume, ekspor April menyentuh angka 4.305 ton dibanding Maret 3.231 ton.

“Ini bukti bahwa kita terus bergerak dan memberikan pelayanan optimal di tengah pandemi dan bulan ramadan kemarin,” kata Kepala Balai KIPM Semarang, Raden Gatot Perdana, Jumat (21/5/2021).

Peningkatan dari sisi volume, berdampak pada peningkatan nilai ekspor perikanan dari Semarang. Gatot menyebut selama April lalu, nilai ekspor komoditas kelautan dan perikanan mencapai Rp323 miliar dibanding Maret Rp260 miliar. Produk-produk tersebut dikirim ke 19 negara tujuan.

“Ada 47 komoditas yang dikirim ke 19 negara tujuan,” sambungnya.

Ekspor selama April lalu juga menjadi yang tertinggi selama 4 bulan kuartal pertama 2021. Jika Januari ada 3.914 ton, Februari sempat turun menjadi 2.850 ton dan meningkat menjadi 3.231 ton di bulan Maret.

“Nah April ini yang tertinggi selama 2021,” tuturnya.

Dari sisi komoditas, Gatot menyebut 5 besar yang menjadi favorit ekspor di antaranya surimi, cumi-cumi, udang, layur dan daging rajungan. Tiongkok menjadi pasar utama produk perikanan dari Jawa Tengah dengan 1.514 ton, disusul Jepang 610 ton, Korea Selatan 448 ton, Malaysia 402 ton dan Amerika Serikat 368 ton.

“Melihat tren ini, kita optimis sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi penggerak perekonomian Jawa Tengah. Semoga tren ini terus berlanjut,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya dalam memastikan agar produk-produk perikanan Indonesia bisa bersaing di pasar global. Bahkan, dia memastikan telah menyiapkan langkah seperti kemudahan layanan perizinan serta sertifikasi yang menjadi syarat produk perikanan bisa menembus pasar ekspor.

“Kita ingin produk-produk yang kita hasilkan unggul di luar negeri,” kata Menteri Trenggono.

Harga Minyak Dunia Meningkat, Pertamina Belum Akan Naikkan Harga BBM Meski Operator Swasta Sudah Lebih Dulu

Penulis
Andik Irwanto
-
Harga Minyak Dunia Meningkat, Pertamina Belum Akan Naikkan Harga BBM Meski Operator Swasta Sudah Lebih Dulu

SuaraPemerintah.id – Pertamina belum akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah terus meningkatnya harga minyak dunia yang membuat operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta menaikkan harga BBM. Harga BBM Pertamina saat ini dinilai masih kompetitif.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan yang mengatakan kenaikan harga BBM di SPBU swasta sudah beberapa kali dilakukan sejak Maret 2021 sampai saat ini namun Pertamina, masih bertahan dengan harga lama, Jakarta, Jumat, 21 Mei 2021.

“Hanya Pertamina yang belum menaikkan harga BBM. Padahal berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2020 memungkinkan semua operator SPBU untuk melakukan penyesuaian,” katanya.

Sejak Maret 2021 harga minyak mentah dunia terus melesat. Selama periode Mei 2021 harga minyak berada pada level di atas 60 dolar AS/barel. Minyak mentah WTI dijual dengan harga 65 dolar AS/barel dan Brent pada harga 68 dolar AS/barel.

Karena itulah, lanjut Mamit, SPBU swasta pun beberapa kali menaikkan harga BBM. Shell misalnya dua kali menaikkan harga yaitu awal Maret dan awal April 2021.

Dengan kenaikan tersebut, saat ini harga BBM Shell jenis Reguler (RON 90) tercatat Rp10.520/liter, Super (RON 92) Rp10.580/liter, V-Power (RON 95) Rp11.050/liter, dan Diesel Rp 10.590/liter.

Harga tersebut, tambahnya, tentu jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual BBM Pertamina. Ia mencontohkan harga Pertalite (RON 90) Rp7.650/liter, Pertamax (RON 92) Rp9.000/liter, dan Pertamax Turbo (RON 98) Rp9.850/liter.

“Begitu pula disandingkan dengan harga jual BBM produk BP, AKR, dan Vivo, harga jual BBM Pertamina masih jauh lebih rendah,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Menurut dia, kenaikan tidak hanya di dalam negeri bahkan di Singapura harga BBM sudah mendekati Rp30.000/liter.

Mamit menambahkan harga BBM Pertamina selama ini memang paling kompetitif. Namun tidak menepis kemungkinan Pertamina pun dapat melakukan penyesuaian harga di kemudian hari.

Jika tidak menyesuaikan, lanjutnya, tentu akan membuat beban finansial BUMN bidang energi tersebut semakin berat, yang pada akhirnya akan membebani pula keuangan negara. Apalagi hingga saat ini, Pertamina konsisten menjalankan penugasan pemerintah, termasuk BBM Satu Harga untuk distribusi BBM sampai ke daerah 3T.

Sebelumnya Menteri ESDM telah menerbitkan regulasi melalui Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Permen ESDM Nomor 34/2014. Pada aturan itu sebutkan bahwa badan usaha dibebaskan untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi. Dengan demikian penyesuaian harga BBM non subsisi tidak lagi memerlukan izin pemerintah, tetapi hanya bersifat laporan.

Pemkab Sleman Luncurkan Program ‘Si Wolly Nyaman’ Kendalikan Demam Berdarah Dengue

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Sleman Luncurkan Program 'Si Wolly Nyaman' Kendalikan Demam Berdarah Dengue

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meluncurkan program “Si Wolly Nyaman” untuk pengendalian angka kasus demam berdarah dengue di wilayah setempat dengan secara simbolis menyebar 22 ribu ember berisi telur nyamuk ber-Wolbachia.

Hal ini dijelaskan oleh Bupati Sleman, DIY, Kustini Sri Purnomo dalam Grand Launching program “Si Wolly Nyaman” dilaksanakan secara daring, Jumat 21 Mei, mulai jam 08:30 WIB, dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Sleman TV, Promkes Sleman, dan WMP Yogyakarta.

Program “Si Wolly Nyaman” merupakan penerapan Metode Wolbachia untuk menekan tingkat penularan Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Pemerintah Kabupaten Sleman mencanangkan Program Si Wolly Nyaman yaitu program pengendalian Dengue dengan menerapkan teknologi nyamuk ber-Wolbachia. Teknologi ini terbukti efektif, aman, dan ramah lingkungan. Saya harap seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan mendukung program ini untuk mewujudkan Kabupaten Sleman bebas DBD, ” kata Kustini Sri Punomo.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo mengatakan, agar program ini berjalan lancar, sejak awal 2021 dilaksanakan beberapa tahapan persiapan,” katanya.

Menurut dia, persiapan yang dilakukan antara lain pelatihan bagi Para Pelatih Pelaksanaan Implementasi Perluasan Manfaat Wolbachia di Sleman secara daring, pelatihan pelaksana program dari perwakilan Dinas Kesehatan Sleman kepada perwakilan dari 20 puskesmas dan 13 kecamatan, serta kegiata sosialisasi di tingkat kelurahan dan pedukuhan yang menjadi lokasi program tersebut.

“Program ini merupakan penerapan Metode Wolbachia untuk menekan tingkat penularan DBD. Metode Wolbachia terbukti efektif menurunkan 77 persen kejadian dengue dalam ‘Penelitian Randomized Controlled Trial’ (RCT) di Kota Yogyakarta pada 2020,” katanya.

Ia mengatakan “Si Wolly Nyaman” diambil dari nama Wolbachia, bakteri alami yang terdapat di 60 persen lebih jenis serangga. Bakteri yang juga ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti yang akan disebarkan, akan melindungi masyarakat Sleman dari penularan DBD secara terus menerus.

“Hal ini karena Bakteri Wolbachia, akan tetap ada di dalam tubuh nyamuk hasil perkawinan nyamuk ber-Wolbachia dengan nyamuk lokal,” katanya.

Si Wolly Nyaman adalah program Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) Sleman berkolaborasi dengan World Mosquito Program (WMP) Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, serta didukung oleh Yayasan Tahija. (red/pen)

Komisi II DPR RI Optimis Revisi UU ASN Selesai Tahun 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Komisi II DPR RI Optimis Revisi UU ASN Selesai Tahun 2021

SuaraPemerintah.id – Komisi II DPR RI optimis revisi UU nomor nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan selesai tahun 2021 karena beberapa poin-poin yang menjadi perdebatan antara pemerintah-DPR sudah ditemukan titik temu. DPR-Pemerintah sudah satu suara terkait beberapa hal krusial termasuk mengenai KASN.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal, di Jakarta, Jumat, 21 Mei 2021.

Pihaknya mencontohkan, terkait posisi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) apakah tetap ada atau dihapus, Komisi II DPR sudah satu suara dengan pemerintah untuk tetap mempertahankan lembaga tersebut.

“Kami yakin revisi UU ASN selesai tahun ini karena sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Selain itu, DPR-Pemerintah sudah satu suara terkait beberapa hal krusial termasuk mengenai KASN,” katanya.

Dia memperkirakan pembahasan revisi tersebut tidak akan memakan waktu yang lama karena beberapa poin-poin krusial sudah tidak ada perdebatan.

Menurut dia, Panitia Kerja (Panja) revisi UU ASN pada Kamis (20/5) telah menggelar rapat internal untuk memutuskan beberapa agenda pembahasan RUU tersebut.

“Rapat Panja tersebut mengesahkan agenda pembahasan RUU ASN yang akan kami lalui sampai tanggal 8 Juli 2021,” ujarnya.

Syamsurizal menjelaskan, Rapat Panja tersebut juga menyepakati akan mengundang para pakar, akademisi, Ombudsman RI, dan Korps Pegawai RI (Korpri) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk dimintai pendapatnya terkait revisi UU ASN.

Menurut dia, pandangan para pakar, akademisi, Ombudsman, dan Korpri tersebut sangat penting agar Komisi II DPR dapat memperoleh pandangan dan masukan yang komprehensif dalam penyusunan RUU ASN tersebut.

“Kami akan undang para pegawai honorer, pegawai honorer non-kategori, para guru honorer non-kategori dengan masa kerja 30 tahun ke atas, para guru/pegawai honorer non-K2. Kami akan mendengarkan pendapat dan masukan mereka,” katanya.

Politisi PPP itu menjelaskan, setelah Komisi II DPR mendengarkan pendapat para ahli tersebut, akan dilanjutkan dengan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU dengan pemerintah.

Dia mengatakan, setelah melewati semua proses tersebut, diharapkan pada tanggal 8 Juli 2021, sebanyak 9 fraksi sudah memberikan pendapat akhirnya terkait revisi UU ASN tersebut. (red/pen)

Petugas Penyekatan Putar Balikan Pengendara yang Tolak Swab Antigen

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sejumlah petugas gabungan kembali memeriksa kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi yang memasuki Kota Medan di pos cek point penyekatan di jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Tuntungan, Kamis (20/5). Satu pengendara mobil pribadi berplat BM yang akan masuk ke Kota Medan diminta putar balik oleh petugas karena tidak dilengkapi dokumen perjalanan dan menolak untuk dilakukan Swab Antigen.

Penyekatan yang dilakukan petugas gabungan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang ingin memasuki kota Medan sekaligus upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kota Medan. Dalam penyekatan ini pengendara diwajibkan menjalani prosedur yang ditetapkan diantaranya pengecekan dokumen perjalanan, pengecekan suhu tubuh dan jalani Test Swab bagi pengendara yang suhu tubuhnya diatas 37 derajat Celcius. Kemudian pengendara yang telah menjalani prosedur diarahkan untuk kembali melanjutkan perjalanannya.

Salah satu petugas mengatakan penyekatan ini dilakukan untuk melihat apakah masyarakat yang masuk ke Kota Medan dalam kondisi sehat atau tidak. Hal ini dibuktikan dengan pola memberhentikan kendaraan secara acak dan dilakukan pengukuran suhu tubuh, jika terdapat masyarakat yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius maka akan dilakukan Swab Antigen.

“Tadi ada pengendara yang tidak melengkapi dokumen perjalanan dan menolak untuk dilakukan Swab Antigen. Karena tidak bersedia kami minta pengendara tersebut untuk memutar balikan kendaraannya dan tidak diperkenankan memasuki Kota Medan,” ungkap Petugas.

Selain di Jalan Jamin Ginting Kecamatan Medan Tuntungan, penyekatan yang dilakukan Petugas Gabungan yang terdiri dari TNI- Polri, Satpol PP Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Kominfo Kota Medan dan BPBD Kota Medan ini juga dilakukan di Jalan Sisingamangaraja kawasan Amplas dan Jalan Gatot Subroto tepatnya di kawasan Simpang Kampung Lalang Medan Sunggal.

Pemprov NTT Ucapkan Terima Kasih ke Kemenlu atas Pemulangan PMI Terancam Hukum Mati di Malaysia

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemprov NTT Ucapkan Terima Kasih ke Kemenlu atas Pemulangan PMI Terancam Hukum Mati di Malaysia

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memulangkan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTT Wilfrida Soik yang terbebas dari ancaman hukuman mati di Malaysia.

Hal ini diungkapkan oleh wakil gubernur NTT Josef Nae Soi di Kupang, Jumat 21 Mei 2021. Pihaknya berterima kasih kepada Kemenlu atas upaya pembebasan salah satu masyarakat NTT tersebut.

“Saya selaku Pemerintah Provinsi dan mewakili masyarakat NTT berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang telah melakukan segala upaya dan kerja keras membebaskan saudara kita Wilfrida Soik,” katanya.

Pihaknya menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI Andy Rachmianto dalam rangka menandatangani Berita Acara Serah Terima WNI/PMI yang terbebas dari hukuman mati Wilfrida Soik untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Provinsi NTT.

Nae Soi mengapresiasi upaya diplomasi terhadap kasus Wilfrida Soik yang didakwa membunuh majikannya dilakukan melalui diplomasi perlindungan antar pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

Selain itu, bantuan hukum selama masa persidangan dan bantuan advokasi melalui pemantauan juga dilakukan oleh KPP-PA serta pihak non pemerintah Migrant Care yang memberikan perhatian khusus kepada kasus ini melalui perjalanan advokasi yang panjang terhitung sejak Desember 2010 sampai dengan 2015.

“Kita berterima kasih atas semua upaya berbagi pihak ini hingga akhirnya saudara kita Wilfrida Soik terbebas,” katanya.

Keberhasilan ini, kata dia merupakan kontribusi dari Indonesia melalui pemerintah dan berbagai pihak non-pemerintah yang berkaitan dengan pembebasan Walfrida Soik.

Pembebasan Wilfrida Soik berdasarkan kepada keputusan hukum dari Pengadilan di Malaysia yang tidak bisa diganggu gugat, katanya.

Nae Soi mengatakan selanjutnya pemerintah provinsi melalui dinas terkait akan memfasilitasi pemulangan Wilfrida Soik dari Kupang ke kampung halamannya di Kabupaten Belu. Untuk kemudian membantu memulihkan kondisinya di kammpung halaman.

“Selain itu juga untuk membantu pemulihan Walfrida Soik selama di kampung halamannya,” katanya.

Nae Soi berharap banyak PMI lain juga bisa terbebas dari hukuman mati dan mendapat kebebasan yang sama yang diperoleh saudara Walfrida Soik. (red/pen)

1...4,3374,3384,339...4,887Halaman 4,338 dari 4,887