Beranda blog Halaman 4353

Menuju Indonesia Development Forum 2021, Menteri Suharso Sampaikan Kuliah Umum Strategi Industrialisasi

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan University Lecture #2 Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2021 yang mengusung tema “Strategi Industrialisasi dalam Mendorong Transformasi Ekonomi”.

Dalam kuliah umum daring yang dihadiri 500 peserta dari universitas seluruh Indonesia tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pentingnya Transformasi Ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing industri dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi.

Sektor industri harus tetap menjadi pendorong utama perekonomian di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan nasional yang lebih berkelanjutan dalam tahapan menjadi negara dengan tingkat pendapatan tinggi.

“Pasca pandemi, dibutuhkan pertumbuhan enam persen untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional namun juga Transformasi Ekonomi, yaitu mengubah struktur perekonomian dari lower productivity to higher productivity sectors dan meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor,” jelas Menteri Suharso pada Rabu (5/5).

Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan enam strategi besar dalam redesain Transformasi Ekonomi Indonesia pasca Covid-19 yang inklusif dan berkelanjutan.

  1. Memastikan SDM  Indonesia berdaya saing baik pada sistem kesehatan, pendidikan, maupun pada riset dan informasi.
  2. Produktivitas sektor ekonomi yaitu industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian.
  3. Ekonomi hijau berupa ekonomi rendah karbon dan ekonomi sirkular.
  4. Transformasi digital berupa infrastruktur dan pemanfaatan digital serta penguatan enabler.
  5. Integrasi ekonomi domestik yaitu infrastruktur konektivitas dan domestic value chain.
  6. Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Industrialisasi menjadi faktor penting keberhasilan Transformasi Ekonomi Indonesia dengan tiga pilar, yaitu investasi, ekspor, dan industrialisasi. ”Kita perlu mendorong investasi PMA dan PMDN kepada sektor produktif yang menciptakan nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Serta pendalaman rantai pasok ekspor dengan industri domestik, termasuk IKM dan pengembangan industri halal berorientasi ekspor,” tegas Menteri Suharso.

Ia menambahkan diperlukan optimalisasi pasar dalam negeri dan belanja negara dengan strategi meningkatkan pengembangan rantai pasok sektor industri dengan sektor pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif digital, dan pemanfaatan APBN dan belanja BUMN untuk mendorong industri domestik dan I Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Untuk menjalankan langkah-langkah tersebut, perlu upaya mendorong jumlah ekspor, industrialisasi dan investasi di dalam sektor industri yang produktif dan menciptakan nilai tinggi (seperti otomotif dan tekstil), optimalisasi pasar dalam negeri dan belanja negara, membuat kebijakan sisi suplai dan membuat iklim berbisnis di Indonesia menjadi semakin inklusif.

“Tantangan ini harus dijawab Indonesia dengan strategi industrialisasi yang sejalan dengan Visi Indonesia 2045,” ujar Pj. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Beta Yulianita Gitaharie. Penekanan terhadap transformasi digital dan pentingnya cara berbisnis digital pada era ini juga menjadi faktor krusial dalam transformasi ekonomi.

Agar semua tujuan tersebut tercapai, pemerintah akan menjalani penjajakan, pendampingan dan pengawalan investasi pada sektor prioritas, pengembangan kawasan industri terintegrasi, implementasi kebijakan pengembangan Industri 4.0 pada sektor prioritas, dan pengembangan dan pendampingan IKM secara komprehensif. University Lecture #2 Road to Indonesia Development Forum 2021 menjadi salah satu agenda rangkaian menuju IDF 2021 yang akan diselenggarakan pada September 2021.

Terima Hibah Mesin Braile Embosser, Mensos: Membantu Anak Netra Mandiri

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial RI menerima hibah satu unit Mesin Braile Embosser dengan fitur voice Rp 350 juta dari Institut Teknologi Telkom (ITT) Surabaya.
 
Hibah mesin diserahkan langsung oleh Rektor IT Telkom Surabaya Dr Tri Arief Sardjono dan diterima Menteri Sosial Tri Rismaharini yang dituangkan dalam berita acara serah terima. 
 
“Hibah mesin Braile membantu anak-anak netra mandiri, mudah belajar, bisa melanjutkan kehidupan serta mengurangi ketergantungan pada orang lain, ” ujar Menteri Sosial didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat Jakarta, Jumat (7/5/2021).
 
Bagi anak netra, kata Mensos, selain bisa mandiri tapi juga lebih berdaya dengan membaca sehingga akan bisa belajar. 
 
“Anak netra bisa mandiri dengan membaca buku dengan tulisan braile tentang belajar ternak, membuat kue, membuat kopi, serta ternak,” ujar Mensos 
 
Cara kerja dari mesin braile ini, adalah dari buku biasa lalu di-covert menjadi huruf-huruf braile dalam buku yang menjadi mudah untuk dibaca.
 
“Dari buku biasa yang di-convert menjadi huruf-huruf braile dalam buku dan itu menjadi lebih mudah bagi anak-anak netra,” ungkap Mensos.
 
Rektor IT Telkom Surabaya Dr Tri Arief Sardjono menyatakan, kelebihan Mesin Braile Embosser tidak hanya didukung kecepatan 1200 halaman per jam, tapi juga dilengkapi dengan 14 fitur suara.
 
“Mesin ini untuk publisher yang didukung kecepatan 1200 halaman per jam dan kelebihan lainnya ada 14 fitur suara dan itu tidak ada di mesin-mesin braile serupa buatan dari luar negeri,” ujar Tri Arief Sardjono.
 
Cukup menekan tombol sekali akan keluar suara yang menginformasikan suatu fungsi, jika diteruskan sekali lagi maka akan bekerja sesuai dengan suara yang diinformasikan tersebut.
 
“Kelebihan mesin braile hemat listrik, kompatibel, bergaransi seumur hidup, diproduksi dalam negeri kecuali untuk komponen IC,” tandas Tri Arief Sardjono.

 

Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pangan di 3 Pasar Tradisional Surakarta Stabil

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta, melakukan sidak di tiga pasar tradisional, yakni Pasar Nusukan, Pasar Legi (pasar darurat) dan Pasar Gede. Sidak dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pangan masyarakat jelang Idulfitri terpenuhi.

Pada kegiatan tersebut, Gibran memastikan tidak ada kenaikan signifikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Ketersediaan serta pasokan juga masih aman.

“Mungkin ada kenaikan harga barang, daging ayam, beras, telur ayam dan minyak. Tapi yang lain masih stabil di tengah lebaran kenaikan cukup wajar, antara lain ayam Rp38 ribu dari Rp34 ribu (per kilogram). Masyarakat Solo tenang saja,” ungkap Gibran.

Sementara, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan, harga barang pokok di Pasar Legi yang merupakan pasar kulakan dan induk kebutuhan pokok masyarakat masih stabil.

“Kenaikan seribu, seribu lima ratus (rupiah), saya anggap daya beli masyarakat masih mampu. Pergerakan harga merangkak hanya nol koma sekian. Jadi tidak perlu ada kekawatiran,” tandas Teguh.

Saat sidak di Pasar Legi, Teguh mendapatkan pertanyaan seputar selesainya pembangunan bangunan baru Pasar legi. Teguh mengatakan, pada akhir tahun diharapkan Pasar Legi bisa segera digunakan.

Untuk menindaklanjuti sidak pasar tersebut, Pemkab akan menggelar operasi pasar murah pada akhir pekan nanti untuk mengontrol harga komoditas pangan.

Kemenhub Gelar Posko Terpadu, Pantau Pengendalian Transportasi Di Masa Peniadaan Mudik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan menggelar Pos Koordinasi (Posko) Terpadu untuk memantau pengendalian transportasi di masa peniadaan mudik. Pemantauan dilakukan pada masa peniadaan mudik dan masa pengetatan pasca peniadaan mudik yaitu mulai dari 6 s.d 24 Mei 2021 (19 hari).

Berbeda dengan penyelenggaraan posko sebelum masa pandemi yang dilakukan untuk melancarkan pergerakan angkutan penumpang, posko yang dilakukan tahun ini adalah untuk memantau dan memperkuat tim di lapangan yang tengah melakukan penyekatan di masa peniadaan mudik.

“Ini merupakan upaya kami untuk memantau dan mengawasi pengendalian transportasi dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pelarangan pengoperasian transportasi untuk mudik yang berlaku mulai hari ini,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Posko Terpadu Pengendalian Transportasi di Masa Mudik Idul Fitri 1442 H/2021, Kamis (6/5).

Menhub mengatakan, Kemenhub sebagai koordinator pengendalian transportasi harus intensif dan konsisten mengawal kebijakan peniadaan mudik.

“Kami akan lakukan koordinasi secara intesif, melakukan evaluasi, kajian, dan mengunjungi tempat-tempat yang harus dikoordinasikan, dan memberikan dukungan kepada semua pihak terkait,” tutur Menhub.

Posko Terpadu Pengendalian Transportasi berlokasi di kantor Kemenhub dan melibatkan segenap unsur Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, BMKG, Badan SAR Nasional, KNKT, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Jasa Marga, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya.

Melalui posko ini, dapat dipantau pergerakan arus kendaraan di simpul-simpul transportasi , yakni: di 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, 9 Daerah Operasi (Daops) Kereta Api, dan 4 Divisi Regional (Divre) Kereta Api. Selain itu, dapat dipantau juga sejumlah titik di jalan nasional non tol maupun tol melalui cctv.

KKP Siapkan Stiker Khusus, Jamin Kelancaran Angkutan Logistik Perikanan Jelang Idul Fitri 1442 H

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan stiker khusus yang ditempelkan di kendaraan dalam menjamin kelancaran angkutan logistik sektor kelautan dan perikanan menjelang Idul Fitri 1442H.

Kendati demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan mobil angkutan logistik perikanan tetap bisa melintas selama masa larangan mudik.

“Kita (PDSPKP) sudah berkoordinasi dengan Korlantas dan Perhubungan,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, Jumat (7/5/2021).

Artati mengungkapkan alasan penggunaan stiker khusus adalah sebagai pembeda antara mobil pengangkut logistik (produk perikanan) dengan mobil angkutan umum lainnya. Dia berharap agar mobil berstiker tersebut dapat membawa komoditas perikanan sampai ke berbagai daerah.

“Kita minta ke Satgas, Perhubungan Darat, Polri agar mobil berstiker (mobil logistik) diperbolehkan melintas dan tidak mengalami kendala,” sambungnya.

Tak hanya ke aparat yang berwenang di jalan raya, Artati memastikan pihaknya juga telah bersurat ke pemerintah daerah agar dapat memberikan akses di pintu keluar/masuk wilayah mereka bagi kelancaran pengiriman dan distribusi hasil kelautan dan perikanan.

Bahkan, dia siap mengikuti pelaksanaan protokol kesehatan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang ditetapkan di daerah.

“Intinya untuk memudahkan implementasi di lapangan, kita telah menyiapkan stiker untuk ditempel pada moda angkutan sebagai tanda pengenal bagi kendaraan yang mengangkut/mendistribusikan Hasil Kelautan dan Perikanan,” tutupnya.

Sebagai informasi, per hari ini, Ditlantas Polda Metro Jaya resmi memberlakukan penyekatan di sejumlah lokasi untuk mengawasi pelaksanaan larangan mudik. Total 1.313 personel disebar di 31 titik pos pengamanan di perbatasan DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek). 31 titik tersebut terdiri dari 17 check point dan 14 lokasi penyekatan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memprediksi kebutuhan ikan akan naik pada tujuh hari setelah Lebaran. KKP kata dia, telah mengantisipasi dengan memastikan ketersediaan pasokan di momen tersebut.

Berdasarkan analisis data tahun lalu dan prognosa 2021, perkiraan kebutuhan ikan selama April–Mei 2021 sebesar 2.522.500 ton dan ketersediaan sebesar 2.696.000 ton.

Jelang Lebaran, OJK Minta Masyarakat Waspadai Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal

Penulis
Rudi Sukmana
-

SuaraPemerintah.id – Satgas Waspada Investasi dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat hingga April kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang Lebaran.

“Fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang Lebaran dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing.

Tongam mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengingatkan masyarakat bahwa sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.

“Terlebih lagi menjelang lebaran ini masyarakat mendapatkan THR sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal,” kata Tongam.

Menurut Tongam, saat ini juga ada beberapa entitas yang mengaku bahwa perizinan atau legalitasnya “clear and clean” dari Satgas Waspada Investasi OJK.

“Kami tegaskan bahwa Satgas Waspada Investasi tidak ada kaitannya dengan pengurusan perizinan atau legalitas kegiatan usaha, oleh karena itu masyarakat diminta tidak ikut kegiatan perusahaan yang membawa-bawa nama Satgas Waspada Investasi dalam pemasarannya,” katanya.

Dalam operasionalnya, Satgas juga menemukan kegiatan penghimpunan sumbangan dari masyarakat dengan program Saling Jaga dari Kitabisa.com diduga merupakan kegiatan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga harus mendapatkan izin usaha perasuransian dari OJK.

Oleh karena itu Satgas Waspada Investasi bersama pengurus Kitabisa.com telah menyepakati untuk menghentikan kegiatan program Saling Jaga sebelum memperoleh izin kegiatan usaha perasuransian dari OJK.

Satgas meminta masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 bila ingin memanfaatkan fintech lending atau mengikuti investasi, ataupun jika ingin melaporkan adanya kegiatan fintech lending dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Menurut Tongam, pihak Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga akan terus melakukan patroli siber rutin yang frekuensinya akan terus ditingkatkan sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.

Sejak tahun 2018 s.d. April 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal.

Sementara dari 26 entitas investasi ilegal yang ditemukan pada April, di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

  • 11 Money Game;
  • 3 Investasi Cryptocurrency tanpa izin;
  • 1 Penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin
  • 2 Penyelenggara pembiayaan tanpa izin; dan
  • 9 kegiatan lainnya.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat satu entitas yang ditangani Satgas telah mendapatkan izin usaha yaitu Snack Video, sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Masyarakat Diminta Lapor ASN yang Nekat Mudik Jelang dan Usai Lebaran

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta masyarakat untuk melaporkan aparatur sipil negara (ASN) yang nekat bepergian ke luar daerah/mudik menjelang dan usai Hari Raya Idulfitri 1442H.

Masyarakat dapat melaporkan ke Kementerian PANRB melalui kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

“Pemerintah meminta partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk melaporkan ASN yang terbukti mudik saat lebaran tahun ini,” jelas Rini pada program KemenPANRB News Update.

Laporan dapat dikirimkan dengan menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi dan satuan kerja, lokasi dan bukti dukung (jika ada), melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah berlaku selama tanggal 6-17 Mei 2021.

Rini mengimbau ASN agar menjadi contoh dan mengajak keluarga, masyarakat, serta lingkungannya untuk tidak mudik. “Jangan sampai lengah. ASN harus jadi pelopor untuk tidak mudik lebaran di tahun ini,” tegasnya.

Dikatakan, hal ini semata-mata untuk menekan angka kasus penularan Covid-19 yang cenderung naik pada saat libur panjang. Rini menegaskan akan memberikan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar larangan mudik lebaran tahun ini. “Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang nekat mudik,” tegasnya.

ASN yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Selain itu, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta mengisi formulir pelaporan mudik melalui s.id/LaranganBepergianASN, yang sudah terhubung dengan database Kementerian PANRB.

Batam Kembali Belajar Online, Walikota: Sekolah Dibuka Jika Jumlah Pasien Covid-19 di Bawah 100 Orang

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, kembali menerapkan belajar online di masa pandemi Covid-19. Kebijakan itu berlaku mulai Sabtu (8/5/2021) hingga hingga waktu belum ditentukan.“Mulai tanggal 8 ini anak-anak kita liburkan, baru kita bolehkan lagi belajar di kelas kalau jumlah pasien Covid-19 dirawat di bawah 100 orang,” ujar Rudi, Rabu (5/5/2021).Rudi mengungkapkan, hingga 4 Mei 2021, jumlah pasien dirawat di Batam mencapai 718 orang. Untuk diketahui, jumlah pasien positif di Batam sebanyak 7.449 pasien. Dari total itu, 6.570 pasien sembuh dan 161 pasien meninggal dunia.

“Sebelumnya, sekolah sudah kita buka. Tapi ternyata kasus Covid-19 justru meningkat,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat diminta memahami kebijakan tersebut. Hal itu semata-mata demi menjaga anak-anak agar tidak menjadi carrier atau agen penyebaran virus tersebut.

“Anak-anak bisa jadi kuat menghadapi virus ini. Tapi, ketika mereka pulang ke rumah dan bertemu orang tua termasuk nenek atau kakeknya tentu fisiknya tidak sekuat anak-anak dalam melawan virus,” ujarnya.

Selain itu, Rudi tak lelah mengingatkan seluruh masyarakat Batam untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5M).

“Ini langkah kita mengurangi atau menekan laju peningkatan Covid-19,” kata dia.

Bahkan, kata Rudi, ia bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkpimda) Kota Batam sudah sepakat memperketat protokol kesehatan. “Kita sudah sepakat mengencangkan kembali protokol kesehatan,” katanya.

 

Menteri BUMN Resmikan Subholding Pertamina International Shipping

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pada Rabu, 5 Mei 2021 meresmikan subholding pertama PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina International Shipping (PT PIS).

Acara peresmian tersebut dilaksanakan di Ruang Yudhistira, Gedung Patra Jasa yang dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Komisaris Utama Pertamina International Shipping A. Junaedy Ganie, dan jajaran Direksi Subholding Shipping.

Dalam acara tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa dengan adanya peresmian ini, menjadi langkah awal bagi PT PIS untuk terus memperkuat posisinya di industri energi dari sisi marine dan logistik.

“Hari ini menjadi tanda peresmian subholding pertama dari Pertamina Group yaitu PT PIS. Saya harap ini dapat memacu PT PIS sebagai subholding shipping untuk terus meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing menjadi global player,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa langkah strategis tersebut merupakan bagian dari rencana Pertamina untuk mengintegrasikan bisnis dari PT PIS yang nantinya tidak hanya mengelola kapal-kapal tetapi juga sampai pada bisnis marine dan logistik.

“Saya harap PT PIS dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh PT Pertamina (Persero), dengan terus mengembangkan bisnisnya, menangkap setiap peluang bisnis yang ada, dan terus fokus untuk menjadi urat nadi pendistribusian energi untuk negeri,” ujarnya.

Nicke juga berharap dengan terintegrasinya layanan shipping, dan marine logistics di bawah PT PIS akan memperkuat posisinya di sektor maritim melalui sinergi aset dan layanan di masa depan sehingga PT PIS dapat lebih berkembang dalam skala nasional maupun global serta menjalankan bisnisnya dalam rangka menunjang penggunaan green energy.

Strategi Utama Pemerintah Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi 2021

Penulis
Sopyan
-
Strategi Utama Pemerintah Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi 2021

SuaraPemerintah.id – Pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2021, antara lain pertama, melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kedua, percepatan vaksinasi sebagai bagian dari PEN untuk memulihkan kepercayaan konsumsi masyarakat. Vaksinasi akan diberikan secara gratis untuk mencapai herd immunity dari 181,55 juta penduduk. Tahap 1 vaksinasi sudah dilakukan untuk petugas kesehatan sejak awal Januari 2021. Saat ini, sedang dilakukan vaksinasi tahap kedua untuk lansia dan petugas publik.

Ketiga, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021, pemerintah akan melanjutkan insentif sektor strategis dan beberapa skema insentif lainnya, antara lain relaksasi PPnBM (Ditanggung Pemerintah) untuk industri otomotif dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor properti/ perumahan.

Selain itu, pemerintah pun akan mendukung sektor Hotel, Restoran, Kafe (HOREKA) melalui restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit.

Kemudian, relaksasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan, perluasan Penjaminan Kredit Korporasi berdasarkan PMK-32/2021, subsidi bunga untuk UMK, baik KUR dan Non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 dari sebesar Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun, mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta melanjutkan Program Kartu Prakerja.

Sebagai informasi, dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai 30 April 2021 mencapai Rp155,63 triliun atau 22,3% dari pagu yang sebesar Rp699,43 triliun. Realisasi terbesar berada pada program Perlindungan Sosial sebesar Rp49,07 triliun

Sedangkan, khusus untuk program Dukungan UMKM telah terealisasi sebesar Rp40,23 triliun atau 20,8% dari pagu sebesar Rp191,13 triliun. Realisasi untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp12,8 triliun atau sebesar 88,11% dari pagu yang mencapai 15,36 triliun.

 

1...4,3524,3534,354...4,887Halaman 4,353 dari 4,887