Beranda blog Halaman 4354

Tiga Langkah Strategis Pacu Substitusi Impor 35 Persen Sektor IKFT

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi kebijakan substitusi impor sebesar 35 persen pada tahun 2022 dengan tujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan nasional, terutama bagi bahan baku dan bahan penolong yang menjadi tulang punggung industri pengolahan nasional.

Selain itu, diyakini kemampuan pasokan bahan baku dan bahan penolong di dalam negeri akan meningkat.

“Substitusi impor ini diharapkan tidak hanya memacu peningkatan konsumsi bahan baku dan bahan penolong lokal, namun juga memacu industri nasional dalam mengisi kekosongan pada struktur industri yang selama ini diisi dengan cara impor,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam di Jakarta, Kamis (6/5).

Guna mewujudkan suksesnya program substitusi impor tersebut, Dirjen IKFT menegaskan, pihaknya berfokus pada penurunan impor bahan baku dan bahan penolong, serta barang jadi dari produk hilir yang secara paralel dilakukan beberapa pendekatan yang di sinergikan dengan pemangku kepentingan terkait.

“Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah penurunan impor bahan baku dan bahan penolong ini seyogyanya tidak menghambat produksi, terutama bagi produk hulu atau setengah jadi yang menjadi input oleh industri turunan atau hilir,” paparnya.

Adapun beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam kebijakan substitusi impor, antara lain perluasan industri untuk peningkatan produksi bahan baku dan bahan penolong sebagai input industri turunan. Pendekatan ini lebih ditujukan kepada produsen bahan baku eksisting, ditujukan untuk memperluas volume produksi dan kemampuan supply dalam negeri.

Kedua, investasi baru yang ditujukan ditujukan bagi para industri untuk menangkap peluang atas besarnya impor bahan baku dan bahan penolong melalui produksi bahan baku dan bahan penolong di dalam negeri.

Ketiga, dengan peningkatan utilisasi industri. Pendekatan ini merupakan salah satu outcome yang diharapkan dapat meningkatkan utilisasi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong.

“Kebijakan substitusi impor tidak bisa dicapai hanya dengan mengurangi impor saja, sehingga ketiga pendekatan tersebut menjadi penting dan prioritas dalam mencapai target substitusi impor sebesar 35% di tahun 2022,” jelas Khayam

Menurutnya, sektor IKFT mampu memberikan kontribusi besar terhadap kebijakan substitusi impor tersebut. Potensi ini salah satunya ditunjukkan dari kinerja gemilang industri farmasi, obat kimia dan obat tradisional serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang pertumbuhannya pada tahun 2020 naik sebesar 9,39% (yoy).

“Sementara itu, kontribusi sektor industri kimia, farmasi dan tekstil sebesar 4,48%, dengan kontribusi terbesar adalah di industri kimia, farmasi dan obat sebesar 1,92%,” ungkapnya.

Sepanjang tahun 2020, perkembangan ekspor di sektor IKFT sebesar USD33,99 miliar, dengan surplus USD89 juta. “Sumbangan ekspor terbesar dari industri pakaian jadi dan tekstil, dengan nilai USD10,63 miliar,” sebut Khayam.

Berikutnya, realisasi investasi tahun lalu di sektor IKFT menembus Rp61,97 triliun, yang didominasi oleh industri kimia dan bahan kimia. “Sedangkan tenaga kerja yang bisa diserap sebesar 6,24 juta orang, di mana penyerapan terbesar di industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 3,43 juta orang,” imbuhnya.

 

Kemensos: Warga Penerima Bantuan Sosial Diharuskan Masuk DTKS dan Padan dengan NIK

Penulis
Sopyan
-
Kemensos: Warga Penerima Bantuan Sosial Diharuskan Masuk DTKS dan Padan dengan NIK
SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial terus melakukan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam (SAD) dengan bantuan sosial menggandeng Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial Kemasyarakat (LSM/NGO).
 
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pada 11 Maret 2021 didampingi oleh Dirjen Adminduk Prof Zudan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah (Pemda), serta LSM/NGO Warsi meninjau langsung lokasi KAT SAD di Provinsi Jambi.
 
Hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus mendukung untuk transparansi, akuntabilitas dan lebih tepat sasaran maka setiap penerima bantuan sosial harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Setiap warga KAT SAD di Provinsi Jambi secara bertahap telah, sedang, dan terus melakukan perekaman data agar bisa mendapatkan NIK sehingga bisa diakses dengan berbagai bantuan sosial dari Kemensos maupun kementerian lainnya.
 
Ada sebagian kecil pihak tak paham situasi dan kondisi lapangan dengan menuduh belum diterima paket bantuan sosial dari Kemensos sebagai tindakan inkonsistensi, padahal masih dalam proses perekaman data yang butuh waktu.
Koordinator Divisi Komunikasi KKI Warsi, Sukmareni, menyatakan, bantuan sosial dari Kemensos yang diberikan kepada warga KAT SAD harus padan dengan NIK yang membutuhkan upaya dan tenaga ekstra untuk perekaman data.
 
“Perekaman data butuh upaya dan tenaga ekstra, karena masih ada warga KAT SAD berpindah tempat yang berimbas terhadap bantuan dari Kemensos diberikan secara bertahap bagi yang sudah ada NIK, ” ujar Sukmareni, Rabu (5/5/2021). 
 
Diakui, kata Sukmareni, memang di lapangan masih ada kendala dalam perekaman data dan yang lainnya, namun Kemensos cukup cepat merespon dan bisa berkoordinasi untuk dicarikan solusi agar permasalah bisa segera diatasi.
 
“Kami merasa Kemensos sudah merespon dengan cepat saat terjadi masalah di lapangan sehingga bisa dicarikan solusinya, seperti perekaman, verfikasi-validasi data dan persoalan yang lainnya,” tandas Sukmareni. 
 
Misalnya pengejaan nama warga KAT SAD bukan perkara mudah apa yang diucapkan dan yang ditulis sering berbeda dan hal itu butuh proses dan waktu penyelesainnya.
“Pengisian NIK-KTP nama warga KAT SAD yang diucapkan dan ditulis kadang beda. Itu Kendala padahal warga mau mendaftarkan anaknya sekolah, sehingga perlu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dukcapil, ” kata Sukmareni. 
Direktur Teknik Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Charles Sitorus, menyatakan, bantuan sosial yang diserahkan bagi warga KAT SAD tahap 3, yaitu Maret – April: 14 Maret 2021 sebanyak 27 KPM; 15 Maret 2021 sebanyak 2 KPM; serta 22 Maret 2021 sebanyak 91 KPM. 
 
“Kami sudah teruskan data ke Regional 3 Palembang namun hanya blm full turun, sehingga pembayaran ditunda dengan pertimbangan keamanan, ” ungkap Charles. 
 
Kemudian, pada 4 Mei sudah terima SI data KAT SAD sebanyak 1.196 KPM dan saat masih dalam proses pengolahan danom dan aktivasi cekpos.  
 
“Sedangkan, untuk pembayaran akan direncanakan pada Jumat 7 Mei 2021,” pungkas Charles.

 

Banten Catat Hasil Investasi Positif pada Triwulan I Capai Rp 14,78 Triliun

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Kendati masih masa pandemi Covid-19, Provinsi Banten berhasil mencatatkan investasi yang sangat positif. Hal itu terlihat dari pencapaian atau realisasi investasi periode Januari-Maret 2021 yang mencapai Rp14,78 triliun.

Nilai investasi tersebut menempatkan Banten pada posisi kelima untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan keenam untuk Penanaman Modal Asing (PMA).

Perolehan investasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, H. Wahidin Halim dan H. Andika Hazrumy dalam membangun kemudahan investasi, baik dari sektor keamanan maupun dari kemudahan perizinan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, pada tahun 2021 Pemprov Banten menargetkan realisasi investasi senilai Rp51,30 triliun. Pada kurun waktu Januari hingga Maret 2021 capaian realisasi investasi di Banten mencapai Rp14,78 triliun, terdiri atas realisasi investasi PMA sebesar 535 juta dolar AS atau Rp7,81 triliun dengan 984 proyek dan realisasi PMDN senilai Rp6,97 triliun dengan 1.914 proyek.

Sehingga capaian terhadap target RPJMD adalah sebesar 28,22 persen.

Adapun perincian realisasi investasi di Provinsi Banten pada triwulan I 2021 adalah senilai Rp14.78 triliun atau sebesar 28,22 persen dari renstra sebesar Rp51.30 triliun.

Dengan realisasi investasi sebesar itu, menempatkan Provinsi Banten pada posisi peringkat enam untuk penanaman modal asing (PMA) dengan realisasi sebesar 535 juta dolar AS atau Rp7,81 triliun dengan  984 proyek setelah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Riau dan Sulawesi Tenggara.

Investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga tumbuh positif dengan menempati posisi lima di Indonesia. Adapun realisasi investasi PMDN senilai Rp6,97 triliun dengan 1.914 proyek. Di atas Banten ada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Jika dilihat asal investor, paling banyak berasal dari Thailand dengan realisasi 223.032  dolar AS atau 22,02 persen, disusul Korea Selatan dengan realisasi 147.929 dolar AS atau 16,60 persen, Singapura  dengan realisasi 60.812 dolar AS atau 6,00 persen, Malaysia dengan realisasi 50.268 dolar AS atau 4,96 persen, dan RRT dengan realisasi 5,512 dolar AS atau 1,53 persen.

Jika dibandingkan dengan perolehan investasi tahun-tahun sebelumnya maka mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Hal ini dapat terlihat dari Tahun 2018 realisasi investasi sebesar Rp15,5 triliun, Tahun 2019 sebesar Rp12,50 triliun, Tahun 2020 sebesar Rp6,87 triliun dan Tahun 2021 sebesar  Rp14,78 triliun.

Sedangkan realisasi investasi di Provinsi Banten berdasarkan lokasi proyek dari total realisasi Rp14,78  trilyun dengan 2.898   proyek paling besar di Kota Cilegon  sebesar  Rp5,39  triliun atau 36,47 persen  dengan 134 proyek.

Selanjutnya, Kabupaten Tangerang sebesar Rp3,16 triliun atau 22,27  persen dengan 1.079 proyek, Kota Tangerang sebesar Rp3,29 triliun, atau 21,39  persen dengan 759  proyek, Kabupaten Serang sebesar Rp1,68 triliun atau 11,38 persen dengan 251 proyek, Kabupaten Lebak sebesar Rp 0,59 triliun atau 4,05  persen dengan 58 proyek, Kota Tangerang Selatan  sebesar Rp0,58 triliun atau 3,98 persen dengan 549 proyek, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp0,05 triliun atau 0.38  persen dengan 30 proyek dan Kota Serang sebesar Rp0,01 triliun atau 0,09  persen dengan 38 proyek.

11 Produk UKM Blora Masuk Toko Modern

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 11 produk UKM unggulan Blora mulai dipasarkan di gerai-gerai Indomaret yang berada di seluruh Blora.

Hal itu disampaikan Branch Manager PT Indomarco Prismatama Lukman Suroko pada peresmian masuknya produk UKM lokal Blora ke Indomaret, Rabu (5/5/2021). Disampaikan, terobosan tersebut merupakan wujud dukungan Indomaret bagi UKM Blora di tengah kondisi pandemi untuk terus bergerak.

“Syukur alhamdulillah, saat ini sudah ada 11 produk UKM Blora yang masuk gerai Indomaret seluruh Blora. Produknya luar biasa, didukung dengan kemasan yang semakin kreatif, bagus-bagus dan bisa bersaing dengan produk lainnya,” kata Lukman.

Ditambahkan, pihaknya telah menyiapkan rak khusus yang ditempatkan paling depan, untuk produk UKM tersebut. Dengan adanya kerja sama itu, Lukman berharap, kreativitas teman-teman UKM Blora terus ditingkatkan.

“Pesan kami, ketika ada lonjakan penjualan, harus siap. Jangan sampai loss of sales,” harapnya.

Apresiasi disampaikan Bupati Blora Arief Rohman kepada buat Indomaret atas masuknya produk UKM Blora dalam gerai-gerai Indomaret.

“Terima kasih atas dukungan Indomaret bagi pelaku UKM Blora dengan memberikan tempat tersendiri bagi UKM, sehingga pelaku UKM dapat berkembang dan perekonomian masyarakat Kabupaten Blora semakin meningkat,” ungkapnya.

Bupati meminta, Dindagkop UKM Kabupaten Blora dapat memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pelaku UKM Kabupaten Blora, agar UKM di Blora semakin maju, dan kualitasnya semakin tinggi. Seperti, bagaimana mengurus perizinannya, bagaimana pengemasannya, sehingga UKM makin naik kelas.

“Kami berharap ke depan tidak hanya 11 produk ini saja yang bisa masuk toko modern, namun juga produk lainnya. Semoga langkah awal ini bisa memotivasi pelaku UKM lainnya,” imbuhnya.

Ke depan, lanjut bupati, semoga toko modern lainnya bisa mengikuti langkah ini.

“Coba Pak Kadis jalin komunikasi juga dengan toko modern lainnya. Kita memang ingin ramah investor, namun potensi UKM lokal juga harus kita beri akses dukungan untuk maju bersama,” pungkas bupati.

PT Jasa Raharja Gandeng Yayasan ThisAble Bantu Berdayakan Teman Disabilitas

Penulis
Rahmat HM
-
PT Jasa Raharja bekerja sama dengan Yayasan ThisAble melaksanakan pembagian paket bahan pokok “Berkah Ramadhan”

SuaraPemerintah.id – PT Jasa Raharja bekerja sama dengan Yayasan ThisAble melaksanakan pembagian paket bahan pokok “Berkah Ramadhan” kepada 200 Teman Disabilitas di wilayah Jabodetabek bertempat di Headquarter Yayasan ThisAble Jalan Kramat I No. 3 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen – Jakarta Pusat.

Pembagian donasi paket bahan pokok “Berkah Ramadhan” ini hadir sebagai bentuk perhatian serta perwujudan komitmen program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Jasa Raharja kepada penyandang disabilitas.

Teman-teman Disabilitas yang mendapatkan donasi paket bahan pokok ini juga merupakan penerima manfaat atau korban kecelakaan lalu lintas yang menerima santunan dari PT Jasa Raharja.

Kepala Seksi TJSL PT Jasa Raharja Meita Indaruyati mengatakan bahwa melalui program pembagian donasi paket bahan pokok “Berkah Ramadhan” ini, Jasa Raharja juga berharap dapat berbagi bersama dan lebih menghayati arti bulan suci Ramadhan.

“Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyantuni korban kecelakaan, PT Jasa Raharja berusaha hadir untuk memberi dukungan kepada Teman-teman disabilitas, terutama dimasa pendemi ini,” kata Meita.

Lebih lanjut, Meita juga berharap semoga bantuan Paket Bahan Pokok “Berkah Ramadhan” dapat menjadi penyemangat untuk teman-teman disabilitas agar tidak mudah menyerah.

Pemberinta donasi “Berkah Ramadhan” yang dilakukan Jasa Raharta disambut baik dan penuh antusias dari teman-teman diabilitas. Salah seorang Teman Disabilitas bernama M. Soleh yang hadir dalam kegiatan pembagian donasi paket bahan pokok “Berkah Ramadhan” menyampaikan ucapan terimakasihnya atas program donasi dari Jasa Rahajra tersebut.

Soleh merupakan korban kecelakaan yang mengakibatkan dirinya tidak lagi bisa melakukan aktifitas seperti orang normal lainnya. Soleh juga berterima kasih kepada Jasa Raharja yang telah menangani santunan bagi korban kecelakaan dengan cepat.

Adapun Chief Operating Officer Yayasan ThisAble Nicky Clara mennyampaikan ucapan terima kasih kepada Jasa Raharja yang telah mempercayakan Yayasan ThisAble untuk dapat membantu mewadahi pembagian donasi paket bahan pokok “Berkah Ramadhan” kepada 200 teman-teman disabilitas di Jakarta.

“Ini adalah awal perwujudan program TJSL bagi penyandang disabilitas di BUMN dan akan ada program-program lainnya seperti pelatihan dan juga penyaluran tenaga kerja sebagai wujud komitmen BUMN dalam menciptakan Indonesia yang lebih inklusif,” ucap Nicky.

 

 

Optimalkan Pelayanan Kepada Nasabah, Bank Kalsel Gandeng PT Pos Indonesia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sebagai inisiatif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Kalsel terus menggaungkan Sinergi ‘Merah – Putih’. Sinergi yang diperuntukkan kepada BUMN dengan BUMD, merupakan bentuk inisiasi Bank Kalsel, dengan tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi tiap daerah yang akhirnya berdampak pada ekonomi nasional.

Saat ini, semua pihak memiliki peran penting untuk mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki dalam upaya memulihkan ekonomi nasional.

Bentuk implementasi dari Sinergi Merah Putih dimaksud, Bank Kalsel dengan PT Pos Indonesia menggelar acara penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) mengenai Pemanfaatan Jasa Layanan dan Produk di Gedung Pos Ibukota, Jakarta (4/3).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin dengan Faizal Rochmad Djoemadi selaku Direktur Utama PT Pos Indonesia, disaksikan oleh Staf Khusus Direksi Bank Kalsel, Amir Husni; Direktur Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia, Hariyadi; Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus; SVP Sales and Marketing Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia, Ono Hadiono; SVP Sales and Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia beserta jajarannya.

Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin menuturkan dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah.

“Kerjasama yang kami lakukan dengan PT Pos Indonesia merupakan upaya kami untuk kian optimalisasi layanan terhadap nasabah setia. Selain itu, kerjasama ini harapannya dapat menjadi wujud pengembangan bisnis penyaluran Kredit Pensiunan Bank Kalsel. Didukung dengan jaringan PT Pos Indonesia yang tersebar lebih dari 4000 titik di Indonesia, tentu hal ini akan membuat produk dan layanan Bank Kalsel kian dikenal masyarakat luas,” tutur Agus.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan kerjasama ini diharapkan mampu mendukung perluasan pemberian layanan Bank Kalsel di daerah – daerah yang tidak terdapat jaringan kantor Bank Kalsel.

“Kerjasama ini juga diharapkan bisa mengoptimalkan potensi pembayaran pajak dan retribusi daerah maupun pembayaran lainnya di Kalimantan Selatan yang telah dikelola oleh Bank Kalsel. Nasabah setia Bank Kalsel bisa melakukan pembayaran di gerai PT Pos Indonesia terdekat, sehingga Bank Kalsel bisa menjangkau Nasabah secara lebih luas tanpa harus membuka kantor cabang atau kantor cabang pembantu,” pungkas Agus.

Sebelumnya, Bank Kalsel telah bersinergi dengan Taspen Life dan PT. Angkasa Pura Suport. Diharapkan kedepannya sinergi ini kian terjalin dengan banyak BUMN dan diikuti dengan kerjasama lainnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah secara optimal.

Upaya pemulihan ekonomi nasional akan bisa berjalan dengan lebih mudah jika BUMN & BUMD bersinergi sehingga bisa menjalankan bisnis yang lebih efisien, namun tetap menghasilkan potensi bisnis secara maksimal.

Bank Kalsel sebagai bank daerah, tentunya akan terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan daerah. Hal ini terus dikumandangkan dan diwujudkan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung program daerah dalam upayanya untuk peningkatan ekonomi daerah.

Sesuai tagline “Setia Melayani, Melaju Bersama”, Bank Kalsel senantiasa untuk selalu memberikan yang terbaik serta menjadi mitra bagi masyarakat untuk berkembang bersama.

Pos Indonesia Luncurkan Nomor Halo Pos Baru

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pos Indonesia (Persero) resmi meluncurkan penggunaan nomor akses atau Halo Pos 1500161 sebagai nomor baru layanan contact center yang dapat digunakan masyarakat.

Contact center ini mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi perihal produk layanan sekaligus melakukan pengaduan dan komplain kepada Pos Indonesia.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut, kehadiran Halo Pos 1500161 ini menjawab tuntutan masyarakat atas tersedianya nomor akses yang mudah diingat dan dapat melayani masyarakat dengan cepat.

“Halo Pos 1500161 Pos Indonesia tidak hanya hadir untuk memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, namun sekaligus juga hadir untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa, yaitu dengan membuka peluang bekerja bagi generasi muda di Indonesia, untuk berkreasi dan berproduksi menjadi O-Ranger dan Agen Pos di Pos Indonesia,” ujar Siti dalam peluncuran Halo Pos, Rabu (5/5/2021).

Dalam Layanan Halo Pos 1500161 nantinya akan menyediakan fitur informasi layanan O-Ranger dan Agen Pos, baik cara pendaftaran maupun pick up barang. O-ranger sendiri merupakan mitra Pos Indonesia yang akan memasarkan produk perusahaan, selain untuk melakukan layanan penjemputan barang (pick up service) di masing-masing area secara nasional.

O-Ranger akan difokuskan untuk optimalisasi pemasaran serta penjualan produk jasa kurir pada segmen ritel.

Sedangkan Agen Pos difokuskan untuk pengembangan jaringan melalui kerja sama kemitraan antara Posindo dengan perorangan atau badan usaha dalam upaya untuk memberikan pelayanan Posindo secara lebih luas kepada masyarakat.

Manajemen menilai, keberadaan Agen Pos ini, selain untuk lebih mendekatkan diri dengan konsumen, juga dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan sektor ekonomi mikro melalui pengembangan pola-pola kemitraan dalam bisnis.

Siti menegaskan, bisnis logistik memiliki prospek yang bagus di Indonesia, mengingat tren pertumbuhan e-commerce yang kian masif sejak beberapa tahun ke belakang turut mendorong perkembangan industri jasa logistik. Inilah yang diyakini Posindo untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam bisnis kurir dan logistiknya.

“Momen peresmian nomor akses serta pengenalan O-Ranger dan Agen Pos hari ini merupakan salah satu wujud komitmen Pos Indonesia untuk dapat senantiasa melayani masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan sepenuh hati, tentunya dengan memberikan solusi pengelolaan logistik e-commerce yang melihat aspek quality, cost, dan time,” katanya.

Larang Takbir Keliling, Wagub DKI: Di Mushola dan Masjid Masing-Masing

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang warga menggelar takbir keliling pada malam menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Tujuannya untuk mencegah kerumunan di tengah pandemi Covid-19 Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) meminta warga untuk bertakbir di rumah.

“Begitu juga yang mengadakan takbir keliling kami larang tidak boleh ada titik-titik silakan di mushola di masjid di lingkungan kita masing-masing,” kata Ariza di Balai Kota DKI, Rabu (5/5/2021).

Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu juga mengatakan salat Idul Fitri akan diberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Nantinya jemaah akan dibatasi 50 persen.

“Salat Idul Fitri sekalipun diperkenankan kita batasi jumlahnya tidak lebih dari 50 persen dan tetap melaksanakan protokol kesehatan,” katanya.

Riza mengatakan, Pemprov DKI juga melarang pejabat di lingkungan pemerintah daerah menggelar open house atau silaturahmi berkunjung ke rumah-rumah. Dia meminta silaturahmi selama lebaran di tengah pandemi Covid-19 tersebut digantikan kegiatan secara virtual.

Menanggapi pernyataan wagub Riza, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan menggandeng kepolisian dan TNI dalam melakukan razia. Ia khawatir masyarakat tetap ngotot ingin melakukan kegiatan malam menjelang Hari Raya Idul Fitri itu.

“Kami akan lakukan pengawasan dan tentu kami akan bersama-sama Polda dan Kodam Jaya akan lakukan pengawasan,” ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Syafrin menuturkan, nantinya para petugas akan memberikan penyuluhan kepada orang-orang yang masih menggelar takbiran keliling. Selanjutnya, mereka akan dibubarkan dan tak boleh melanjutkannya.

“Jika ada potensi itu kita akan alihkan untuk mereka tidak melanjutkan (takbir keliling),” jelasnya.

Sesuai dengan ketentuan PSBB, kegiatan ini berarti akan membuat kerumunan yang sudah dilarang karena akan meningkatkan penularan virus corona Covid-19. Karena itu ia meminta agar masyarakat taat dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Jika masyarakatnya taat, kemudian penyebaran virus ini juga bisa kita tekan, tentu hasilnya positif, maka PSBB tidak akan lagi jilid keempat, jilid kelima, dan seterusnya,” pungkasnya.

Larangan takbiran keliling juga sudah disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut mengatakan menilai takbir keliling berpotensi menimbulkan kerumunan. Kerumunan ini disebut berpotensi penularan COVID-19.

“Malam takbir Idul Fitri nanti, kita tahu bahwa takbiran ini jika dilakukan secara, yang sudah dari beberapa daerah, dengan cara berkeliling ini akan berpotensi menimbulkan kerumunan-kerumunan, dan ini artinya membuka peluang untuk penularan virus COVID-19. Oleh karena itu kami juga memberikan pembatasan terhadap kegiatan takbir ini, takbir keliling kita tidak perkenankan,” kata Yaqut dalam jumpa pers virtual, Senin (19/4).

Bulog Siap Amankan Harga Pangan Jelang Lebaran

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) siap mengamankan harga pangan menjelang Lebaran 2021.

“Bulog sudah siap untuk menghadapi puasa dan Lebaran, buktinya tidak ada gejolak kenaikan harga dari komoditas, kita sudah lakukan operasi pasar jauh hari sebelum puasa, saat puasa sampai Lebaran,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso di Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan, yang utama Bulog telah menyiapkan persediaan beras. “Hari ini lima merk beras kita masuk peringkat lima besar,” kata Buwas.

Sementara untuk persediaan daging kerbau mencapai 13.000 ton atau lebih sedikit. “Kita kita gunakan sekarang sudah berjalan untuk operasi pasar,” kata dia.

Untuk daging sapi kata Buwas, Bulog sudah menyiakan 6 bulan sebelum puasa. Bulog sudah membeli sapi lokal yang digemukkan dengan kerja sama melalui peternak mandiri di beberapa wilayah Indonesia. Demikian juga dengan daging ayam, Bulog sudah membeli 6 bulan sebelumnya. “Jadi saat sekarang kita sudah siap salurkan dalam kegiatan puasa dan Lebaran,” kata dia.

Buwas mengatakan, untuk gula Bulog sudah bermitra. Sementara minyak goreng Bulog sudah kontrak 6 bulan lalu. “Artinya dengan harga lama, kita tidak akan naikkan harga, tujuannya untuk kestabilan harga,” kata dia.

Buwas mengatakan, saat ini masyarakat bisa membeli komoditas pokok secara online lewat panganandotcom. Tujuannya supaya harga terkontrol karena pembelian orang per orang dibatasi. “Supaya masyarakat kebagian tidak lagi dipermainkan kartel yang menimbun dan menaikkan harga,” kata dia.

Masyarakat bisa beli beragam komoditas seperti gula dan langsung diantar maksimal sampai di tempat 1 hari. Layanan ini tersedia di kota-kota besar provinsi di Indonesia yang sudah didukung koneksi internet.

Salah satu upaya BULOG untuk mengontrol harga pangan ditunjukkan oleh Bulog Sub Divisi Regional (Sub Divre) Subang.

Bulog Subang menyiapkan daging sapi dan kerbau beku untuk kebutuhan warga jelang Idul Fitri 1422 H. Bahkan daging sapi beku dipatok Rp90.000/kg sebagai upaya pengendalian harga kebutuhan pokok penting dalam menghadapi hari raya, termasuk di bulan Ramadan.

“Untuk Purwakarta kita sudah siapkan daging sapi dan kerbau beku sebanyak 2 ton. Harga daging beku yang kamk sediakan lebih terjangkau,” kata Wakil Kepala Bulog Sub Divre Subang, Umar Said, dalam kegiatan launching operasi pasar murah di Tegalmunjul, Purwakarta, Selasa (4/5/2021).

Harga setiap satu kilogram daging sapi beku dibandrol Rp90.000, sedangkan daging kebau Rp75.000. Pihaknya siap menambah pasokan lebih dari 2 ton jika peminat daging beku cukup tinggi.

“Kami pastikan daging beku ini sehat dan pastinya halal dikonsumsi,” ujar dia. Selain daging, Bulog juga menyediakan bahan pokok lainnya seperti beras, baik beras premium mapun medium. “Kami juga menyediakan stok minyak sayur, terigu hingga gula pasir. Semua stok kebutuhan pokok untuk menghadapi hari raya semua aman,” tutur Umar.

Sekat Pemudik, Mulai Besok Operasi Ketupat 2021 Akan Digelar 12 Hari 

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Polri telah menetapkan akan menggelar Operasi Ketupat 2021 selama 12 hari, yakni sejak 6-17 Mei 2021. Pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 didasarkan pada semangat dan bentuk upaya Polri dalam mencegah penyebaran CoViD-19 melalui penyekatan dan penegakan terhadap protokol kesehatan.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan amanat Kapolri, Jend Pol. Listyo Sigit Prabowo saat Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Tahun 2021 di Mapolda DIY, Rabu (05/05) pagi. Paku Alam X mengatakan, Kapolri menekankan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis harus diprioritaskan, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan.

“Laksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir ultimum remedium secara tegas dan profesional terhadap pelanggar protokol kesehatan yang sudah berulang kali, serta oknum-oknum masyarakat yang menimbulkan dampak negatif kesehatan secara luas dan menciptakan klaster baru CoViD-19,” tegas Kapolri dalam amanatnya.

Sri Paduka pun menuturkan, menjelang hari raya Idulfitri 1442 H tren kasus CoViD-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat, khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri. Untuk itu, pemerintah pun telah mengambil kebijakan larangan mudik pada hari raya Idulfitri 1442 H.

“Oleh karena itu, kegiatan Operasi Ketupat 2021 harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi Salus Populi Suprema Lex Esto,” imbuh Sri Paduka.

Pada Operasi Ketupat tahun 2021 ini, Sri Paduka mengungkapkan, substansi dari kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah adalah mencegah terjadinya penyebaran CoViD-19 agar tidak terjadi klaster-klaster pada saat kegiatan di bulan Ramadan. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang melaksanakan mudik mendahului atau curi start mudik. Dan peningkatan aktivitas masyarakat pada bulan Ramadan, menjelang, pada saat, dan setelah Hari Raya Idulfitri 1442 H sangat berpotensi meningkatkan penyebaran CoViD-19.

“Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan di daerah tujuan mudik, sentra perekonomian dan keramaian, dengan memedomani Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/949/V/Ops.2./2021 tentang Upaya Mencegah Terjadinya Peningkatan Penyebaran Covid19 menjelang, saat, dan setelah raya Idulfitri 1442 H,” papar Sri Paduka.

Beberapa langkah upaya yang perlu dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri, diantaranya mendirikan posko terpadu bersama dengan Satgas CoViD-19 dan stakeholder terkait, melakukan koordinasi dengan Satgas CoViD-19 dan pengelola gedung untuk membatasi jumlah pengunjung, dan melakukan patroli gabungan secara periodik untuk memastikan tidak terjadi kerumunan.

Selain itu, perlu dilakukan pula upaya penegakan hukum protokol kesehatan dan penertiban kerumunan dengan memberikan sanksi. Khusus bagi wilayah yang menerapkan PPKM Mikro, agar memperkuat peran dan fungsi Posko PPKM Mikro. Pada wilayah zona merah dan oranye, perlu dilakukan koordinasi dengan Satgas CoViD-19 untuk menutup tempat wisata dan tempat umum lainnya yang tidak esensial.

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021, Sri Paduka pun memaparkan beberapa pesan dan pedoman yang disampaikan Kapolri dalam amanatnya bagi para personel kepolisian yang bertugas. Pertama, siapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan, niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, lakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang, sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat.

“Ketiga, tingkatkan kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum bulan Ramadan dan hari raya Idulfitri 1442 H. Keempat, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, berikan pelayanan terbaik, lengkapi sarana prasarana dan perlengkapan perorangan yang memadai, serta lakukan penugasan anggota dengan buddy system,” pungkas Sri Paduka.

1...4,3534,3544,355...4,887Halaman 4,354 dari 4,887