Beranda blog Halaman 4356

Wonogiri Dinilai Jadi Penyaluran Dana Desa Tercepat se-Jawa Tengah

Penulis
Sopyan
-
Wonogini Jadi Penyaluran Dana Desa Tercepat se-Jawa Tengah

SuaraPemerintah.id – Kabupaten Wonogiri dinilai tercepat di Jawa Tengah dalam penyaluran dana desa. Hingga April 2021, sebanyak enam desa sudah menyalurkan dana desa 100 persen, dan dua desa menyalurkan 90 persen.

Hal itu disampaikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing, dalam acara Bincang-Bincang Jurus Percepatan Penyaluran Dana Desa di Wonogiri, Senin (4/5/2021). Pada acara yang digelar di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri itu, Midden menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemkab Wonogiri.

“Ini saya surprise sekali. Saya sudah mengelola pembinaan dana desa sejak tahun 2017. Saya suprise baru sekali ini saya ketemu di bulan April ini sudah ada enam desa yang penyalurannya sudah 100 persen di Jawa Tengah, dan ini semuanya ada di Wonogiri. Ada dua desa lagi yang penyaluran sudah 90 persen,” kata Midden.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran dana desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika diminta untuk berbagi jurus percepatan penyaluran dana desa, bupati menyampaikan, pihaknya intens menjalin menjalin komunikasi dengan 251 kepala desa perihal percepatan pembangunan di desa.

“Kami mengajak diskusi bukan berbasis asumsi dan opini, tapi berbasis data dan statistik pemetaan. Selama ini kami mengajak kolaborasi seluruh kepala desa agar keterbatasan masa jabat para kepala desa ini bisa membawa manfaat besar bagi pembangunan desa,” katanya.

Bupati menambahkan, pihaknya menganut prinsip “tidak ada dusta di antara kita”, dengan menampilkan potret riil kondisi wilayah.

“Jadi tidak ada dusta di antara pemkab dan seluruh kepala desa. Kami menyajikan potret riil kondisinya seperti apa, isu strategis yang terjadi apa, kemampuan anggaran posisinya di mana, strategi dan implementasi pertanggungjawabannya nanti bagaimana. Dari seluruh data dan dilakukan analisis substansi ini, APBDes harus menghasilkan output yang bermanfaat, dan ini yang kami lakukan,” ujar Jekek, sapaannya.

Bupati juga terus mendorong kepala desa untuk mengembangkan kemampuan inovasi penyaluran dana desa berbasis outcome, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan yang banyak terjadi di desa.

“Bukan hanya mengerjakan kaidah administrasi, akuntansi, dan audit, tetapi dana desa harus mampu menghasilkan program yang outputnya bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu prioritas kami adalah pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di tahun 2016 adalah dari 13,25 persen bisa turun menjadi 10 persen kurun waktu tiga tahun. Selain itu harus ada sinergisitas antara penyaluran dana desa dengan APBD sehingga tanggung jawab pengentasan kemiskinan dapat terwujud menjadi satu digit angka kemiskinan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wonogiri, Antonius Purnama Adi menyampaikan, secara teknis perencanaan penyaluran dana desa pada 2021 telah dipersiapkan sejak 2020. APBDes 2021 sudah ditetapkan sebelum akhir tahun 2020 sehingga setiap desa sudah memahami rancangan penyaluran APBDes tahun 2021.

“Pada bulan Januari, kami melakukan penyaluran dana desa, sekaligus mempersiapkan administrasi penyaluran dana desa di bulan kedua. Bulan kedua begitu, melakukan penyaluran sekaligus mempersiapkan penyaluran bulan ketiga, begitu seterusnya sehingga percepatan penyaluran bisa terjadi di desa-desa di Kabupaten Wonogiri,” kata Antonius.

Sumbangan ke Negara Besar, Waketum MPR Setuju Buat Peta Jalan Industri Hasil Tembakau

Penulis
wicaksono
-
TEMBAKAU DELI

SuaraPemerintah.id – Tembakau menjadi salah satu komoditas ekspor RI yang memiliki sumbangsih besar. Maka dari itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Arsul Sani mendukung usulan para pelaku industri hasil tembakau (IHT) membentuk peta jalan (road map).

Pelaku IHT, khususnya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), sangat gencar mendorong supaya pemerintah membentuk peta jalan (road map) Industri Hasil Tembakau (IHT) .

Peta Jalan ini sebaiknya dibuat bersama oleh instansi pemerintah terkait beserta para pelaku IHT, termasuk para petani tembakau.

Hal tersebut disampaikan Ketua APTI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sahminuddin, bersama APTI Jawa Barat di bawah pimpinan Suryana seusai berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR, Arsul Sani kepada wartawan di kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

“Sumbangan industri hasil tembakau di Tanah Air terhadap keuangan Negara, khususnya cukai, jauh lebih besar dari pada sumbangan deviden perusahaan milik negara sebelum masa pandemi Covid-19. Sudah sepantasnya industri hasil tembakau nasional mendapat perlindungan pemerintah,” kata Arsul Sani, sebagaimana disampaikan Sahminudin.

Karena itu sambung dia, MPR mendukung segera dibuat Peta Jalan industri hasil tembakau yang berkeadilan, dimana pembuatannya melibatkan semua pihak. Termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, serta pelaku industri hasil tembakau dan petani.

Sahminudin menjelaskan, menurut Wakil Ketua MPR, selain sumbangan cukai rokok setiap tahun tidak kurang dari Rp180 triliun, industri hasil tembakau juga telah menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh Nusantara. Selain itu juga telah menggerakan sektor ekonomi masyarakat. Karena itu IHT harus dipertahankan dan mendapat perlindungan pemerintah.

Namun, kata Sahminudin, sumbangsih besar tersebut seperti dianggap tidak ada artinya. Setiap tahun cukai rokok yang sudah tinggi terus dinaikkan. Padahal setiap kenaikan 1% cukai rokok akan menghilangkan ratusan ribu kesempatan kerja bagi petani tembakau , juga buruh atau pekerja di sektor industri rokok.

“Sebab setiap kenaikkan cukai rokok berimbas pada semakin kurangnya penjualan rokok legal, berkurangnya produksi rokok, berkurangnya pembelian tembakau hasil produksi pertanian tembakau para petani. Serta hilangnya lapangan pekerjaan,” papar Sahminuddin.

Sahminudin menjelaskan, kenaikkan cukai rokok yang dilakukan pemerintah setiap tahun tidak mengurangi jumlah perokok. Para perokok akan tetap ada bahkan bertambah. Mereka beralih ke rokok murah dan ilegal. Jika hal itu terjadi, yang dirugikan bukan hanya pelaku industri rokok dan petani tembakau, juga pemerintah.

“Karena itu, kami meminta agar Bapak Arsul Sani menyampaikan kepada Presiden Jokowi, agar kenaikkan cukai rokok setap tahun tidak besar. Satu digit saja, sekitar 5%. Bila perlu tahun ini tidak dinaikan, untuk membantu pemulihan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sekaligus untuk melindungi pekerja rokok dan petani tembakau,” harap Sahminuddin.

Ketua APTI Jawa Barat, Suryana, menambahkan, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan keberadaan industri hasil tembakau nasional, pemerintah perlu duduk bersama membuat road map industri IHT.

“Beberapa tahun lalu ada peta jalan industri hasil tembakau, tapi pembuatannya tidak melibatkan semua sektor dan tidak melibatkan pelaku industri hasil rokok. Masing masing kementerian membawa kepentingannya sendiri. Akibatnya, peta jalan itu tidak jalan,” ungkap Suryana.

Pabrik Pakan Ikan Mandiri KKP di Pangandaran Penuhi Kebutuhan Pakan Berkualitas Untuk Pembudidaya Ikan

Penulis
Sopyan
-
Pabrik Pakan Ikan Mandiri KKP di Pangandaran Penuhi Kebutuhan Pakan Berkualitas Untuk Pembudidaya Ikan

SuaraPemerintah.id – Pemenuhan kebutuhan pakan ikan menjadi salah satu fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya nasional. Melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari), KKP terus mendorong penggunaan dan produksi pakan ikan mandiri di level pembudidaya untuk meningkatkan margin keuntungan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengungkapkan bahwa sebagai salah satu  komponen terpenting dalam kegiatan usaha budidaya ikan, produksi pakan ikan selalu menjadi salah satu program prioritas KKP untuk mendukung peningkatan produksi serta keberlanjutan usaha budidaya di masyarakat.

“Melalui inisiasi program Gerpari sejak tahun 2015, KKP berupaya untuk menghadirkan pakan ikan berkualitas untuk pembudidaya dengan harga yang terjangkau untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi. Bantuan pakan ikan mandiri yang diproduksi oleh 10 Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya secara rutin disalurkan kepada pembudidaya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Slamet.

Dalam kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono ke Unit Produksi Pakan Ikan Mandiri (UPPIM) milik KKP di Pangandaran beberapa waktu lalu, Menteri Trenggono menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam menjalankan unit usaha pakan ikan mandiri agar mampu menghasilkan perputaran dana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja hingga sarana dan prasarana UPPIM.

“UPPIM Pangandaran menjadi unit produksi yang strategis dalam mendistribusikan bantuan pemerintah  berupa pakan ikan mandiri. Unit yang dikelola oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung ini memiliki kapasitas optimum untuk dapat memproduksi hingga 1 ton pakan ikan per jam. UPPIM ini memproduksi pakan untuk komoditas budidaya air laut seperti ikan kakap putih, bawal bintang dan kobia. Serta, pakan untuk komoditas budidaya air tawar seperti ikan nila dan lele,” imbuh Slamet.

Sebagai informasi sepanjang tahun 2020, UPPIM Pangandaran berhasil memproduksi sebanyak 258 ton pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan ikan apung maupun tenggelam senilai Rp1,8 miliar  yang disalurkan kepada 143 Pokdakan yang tersebar di 23 Kabupaten di wilayah kerjanya.

Lebih lanjut Slamet juga menambahkan bahwa terkait program Gerpari, selain bantuan berupa pakan ikan, pada tahun 2021 ini pihaknya juga menganggarkan untuk penyaluran bantuan berupa mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan mandiri, bantuan paket percontohan pakan ikan alami seperti cacing sutera dan Moina sp. serta percontohan budidaya maggot di masyarakat.

“Berbagai program bantuan ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif usaha di masyarakat hingga menyerap tenaga kerja produktif agar perekonomian dapat terus tumbuh,” ujar Slamet.

Slamet menilai seiring dengan berkembangnya usaha pakan ikan di masyarakat akan mencukupi ketersediaan pakan ikan serta menjawab kebutuhan pembudidaya akan pakan ikan berkualitas dengan harga yang terjangkau. “Hal ini tentunya akan berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pembudidaya secara khusus,” pungkas Slamet.

Sementara itu, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata yang turut mendampingi kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke Kabupaten Pangandaran menyatakan bahwa keberadaan UPPIM Pangandaran memberikan dampak positif bagi pelaku usaha budidaya di Kabupaten Pangandaran karena dapat menekan biaya produksi sehingga pendapatan pembudidaya menjadi semakin baik.

“Kami juga telah melakukan penjajakan kerja sama dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan milik KKP untuk membangun kampung perikanan yang tentunya akan membutuhkan pasokan pakan untuk keberlanjutan usahanya,” tutup Jeje.

Koperasi Jatim Ekspor Pakan Ternak 52.500 kg ke Brunei Darussalam

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Indonesia melalui Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah dari Malangberhasil melakukan ekspor pakan ternak ke pasar Brunei Darussalam.

Tercatat, sebanyak 52,5 ton pakan ternak sapi Indonesia senilai hampir Rp 200 juta segera diekspor.

Proses ekspor menembus pasar Brunei Darussalam akan berlangsung pada Jumat 30 April 2021. Produk konsentrat pakan sapi dengan brand “JABFeed” ini adalah hasil produksi Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah di Malang, Jawa Timur.

“Diharapkan ekspor produk ini akan berkelanjutan dengan pengiriman yang berlangsung secara rutin,” ujar Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko seperti dikutip dari situs Kemlu.go.id, Rabu (5/5/2021).

“Dengan menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif, Indonesia masih berpeluang untuk terus meningkatkan akses pasar pakan hewan di Brunei. Brunei masih membutuhkan cukup banyak suplai pakan hewan dari luar negeri, mengingat volume produksi domestik baru mencukupi 39,9% permintaan,” tambahnya.

Tidak hanya pakan untuk ternak sapi, namun pakan kambing dan ayam, bahkan pakan ikan dan pakan hewan kesayangan, juga masih memiliki potensi cukup besar untuk disuplai oleh Indonesia.

Diharapkan juga kebutuhan sektor pertanian Brunei lainnya, seperti obat, vitamin dan alat produksi juga dapat disuplai dari Indonesia.

Diharapkan dengan dukungan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan instansi terkait, upaya akses pasar yang lebih besar berjalan semakin lancar.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Ahmad Zabadi sangat mengapresiasi dan mendukung ekspor tersebut yang merupakan bukti komitmen kuat serta kerja keras KAN Jabung Syariah Jawa Timur.

“Hal ini sejalan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan inovasi koperasi melalui strategi transformasi berupa modernisasi koperasi,” kata Zabadi dalam siaran pers pada Minggu (2/5).

Zabadi menambahkan, pemerintah juga telah berupaya untuk melakukan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UKM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021.

Ke depan pihaknya berharap semakin banyak terwujud kemitraan yang saling menguntungkan antara koperasi dengan perusahaan besar dan koperasi besar sebagai Off-taker.

“Keberhasilan KAN Jabung Syariah Jawa Timur juga dapat menjadi benchmarking bagi koperasi sektor riil lainnya dalam mengembangkan usaha koperasi,” imbuhnya.

KAN Jabung Syariah mempunyai usaha inti sapi perah dan unit usaha Pusat Produksi Pakan Ternak. Awalnya, produksi pakan ternak di Koperasi KAN Jabung Syariah hanya untuk mencukupi kebutuhan anggota.

Tetapi, seiring perkembangannya Pusat Produksi Pakan Ternak (Sapronak) juga melayani penjualan pihak eksternal.

Di samping menyediakan konsentrat, unit ini juga menyediakan kebutuhan sarana peternakan lainnya seperti susu pedet, ember perah, milk can (kaleng susu), karpet sapi, dan sebagainya.

Menag Yaqut Resmi Meluncurkan Peta Jalan Kemandirian Pesantren

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan Peta Jalan Kemandirian Pesantren di kantornya Selasa sore, 4 Mei 2021. Ada 9 Pondok Pesantren yang jadi pilot project program ini.

Gus Menteri, sapaan akrab Yaqut, menjelaskan, tujuan dari program itu agar pesantren lebih mandiri dalam pengelolaan ekonomi. Sehingga tak tergantung kepada pihak lain.

“Bismillahirrahmanirrahim. Peta jalan kemandirian pesantren dengan ini saya resmikan,” kata Yaqut Cholil Qoumas di lokasi.

Dia menegaskan, pesantren sangat bisa untuk mandiri secara ekonomi. Sebab, memiliki sumber daya yang menunjang untuk mewujudkan hal tersebut.

“Tentu kita ingin santri ini tidak tergantung dengan pihak lain. Pesantren tidak tergantung dengan pihak lain. Jadi kita ingin pesantren ini memiliki sumber daya ekonomi yang bisa menopang setidaknya operasional pesantren,” katanya.

Lebih lanjut menurutnya, peta jalan ini juga menindaklanjuti dari amanah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar pesantren dapat mandiri dalam hal ekonomi. Pesan Jokowi itu langsung disampaikan kepada Yaqut ketika awal diangkat menjadi Menag.

“Presiden sangat menaruh perhatian kepada kemandirian pesantren, tuntas yang kafah. Terutama hal-hal ekonomi,” ujarnya.

Dalam upaya untuk mewujudkan hal itu, dalam program ini Pemerintah dan instansi terkait akan memberikan dukungan. Salah satunya dari sisi permodalan.

“Pasti (ada bantuan pendanaan) program yang kita ikhtiar kan untuk mewujudkan kemandirian pesantren akan kita topang dengan bantuan permodalan untuk pondok pesantren,” katanya.

Untuk jumlahnya, lanjut dia, itu tergantung masing-masing pesantren mau membuat bidang usaha apa. Apakah di bidang pertanian, peternakan atau dalam bidang usaha lainnya.

“Kita akan hitung dengan skema tertentu karena permodalan itu tergantung model usahanya. Mereka mau usaha apa? Kita mau kasih modal pertanian itu berbeda dengan permesinan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Dhiniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono menyebutkan, 9 pesantren yang jadi pilot project program itu tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan bisa jadi contoh bagi pesantren lainnya.

Berikut ini daftar 9 pesantren tersebut:

1. Pesantren Asaadiyah. Dari Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara
2. Pesantren Nahdlatul Ulum, Maros, Sulawesi Selatan
3. Pesantren Darul Atiq, Aceh Timur, NAD
4. Pesantren Qomarul Huda, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
5. Pesantren Al Imdad, Bantul, Yogyakarta
6. Pesantren Attahdzib, Jombang, Jawa Timur
7. Pesantren Tarbiyatul Banin, Cirebon, Jawa Barat
8. Pesantren  Al Amien, Dumai, Riau
9. Pesantren Raudatul Muhtadiin, Jepara, Jawa Tengah

KAI Luncurkan KALOG+, Layanan Logistik Premium Terbaru

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Berkomitmen menghadirkan penyempurnaan layanan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, KAI Logistik, Anak Usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) meluncurkan layanan premium, KALOG+ untuk layanan ritel/kurir yang dilayani melalui KAI LogistikExpress.

TLN Ahmad Malik Syah, PLT Direktur Utama KAI Logistik mengungkapkan KALOG+ merupakan bentuk komitmen KAI Logistik dalam menghadirkan layanan yang lebih baik, dalam hal ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi Pelanggan melalui layanan premium dengan pengantaran paket hingga ke alamat tujuan.

Peningkatan layanan melalui KALOG+ berlaku untuk kiriman dengan berat hingga 10 Kg dimana tarif sudah termasuk dengan pengantaran melalui ojek daring hingga ke alamat penerima dalam kota dengan radius hingga 10 Km.

KALOG+ juga memberlakukan disparitas harga untuk pengiriman paket sesuai dengan berat paket yang dikirimkan sesuai dengan kebutuhan Pelanggan dengan tarif yang kompetitif.

“Kami berharap dengan hadirnya KALOG+ akan menjadi kemudahan dan nilai lebih bagi Pelanggan, karena Pelanggan tidak lagi dibebankan tarif flat untuk berat 1-10 kg melainkan menyesuaikan berat aktual dengan minimal berat 3kg, serta tidak harus mengambil paket di stasiun tujuan namun akan diantarkan hingga ke alamat tujuan dengan jadwal pengantaran menyesuaikan keinginan Pelanggan. Kebutuhan pengiriman barang dapat terpenuhi dengan semakin banyaknya pilihan jenis layanan yang tersedia,” kata Ahmad, Selasa (4/5/2021).

KALOG+ menjadi layanan premium, dikarenakan waktu pengiriman lebih cepat khususnya pengiriman dalam pulau Jawa dengan waktu pengiriman hanya satu hari. Serta eksklusivitas pelayanan dengan memastikan setiap transaksi pengiriman logistik akan ditangani oleh personal kurir (pengemudi ojek daring) sehingga keamanan barang lebih terjamin.

Selain memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Pelanggan, layanan KALOG+ juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pekerja informal khususnya pengemudi ojek daring dan dapat menjadi salah satu solusi untuk memulihkan ekonomi mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada tahap awal, layanan KALOG+ baru tersedia di Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi, Denpasar dan akan secara berkelanjutan diperluas hingga kota-kota lainnya.

Hadirnya KALOG+ melengkapi beragam penyempurnaan layanan KAI Logistik Express yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya perluasan titik jangkauan layanan dengan total 125 outlet, pelacakan dan cek tarif secara mandiri melalui portal website, serta sms notifikasi kedatangan barang kiriman.

Khofifah Minta Bank Jatim Kawal Produk UMKM Tembus Pasar Global

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham pengendali Bank Jatim meminta lembaga keuangan tersebut terus mendampingi para usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk menembus pasar luar negeri.

“Ke depan kami ingin tetap fokus untuk bisa memberikan pendampingan UMKM dan memberikan pembiayaan serta penguatan UMKM agar dapat menembus market dalam negeri maupun luar negeri,” kata Khofifah saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim di Surabaya, Senin, 3 Mei 2021.

Mantan Menteri Sosial ini sebelumnya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bank Jatim yang selama ini terus melakukan penguatan terhadap UMKM.

Khofifah juga memberikan apresiasi terhadap digitalisasi sistem yang telah dilakukan Bank Jatim, sehingga menjadi catatan penting sebagai bagian dari perluasan digitalisasi sistem yang harus dilakukan dan diadaptasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia.

Pasalnya, saat ini pola transaksi masyarakat semakin bergeser dari konvensional ke digital. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital. Apalagi jika menyasar segmen milenial dan di tengah terbatasnya aktivitas fisik di masa pandemi COVID-19.

Menurut Khofifah, Perusahaan BUMD ini memiliki sejumlah kesempatan dan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Seperti halnya mengupayakan percepatan dan perluasan proses transformasi digital. Ditambah lagi, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kunci utama untuk dapat bersaing dengan bank-bank lain.

“Masyarakat saat ini lebih nyaman melakukan transaksi secara digital melalui smartphone dibandingkan dengan mendatangi kantor bank secara langsung,” kata Khofifah.

Sementara itu, dalam RUPS Tahun Buku 2020 terdapat perubahan pengurus, yakni Bank Jatim memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya yaitu Komisaris Utama Akhmad Sukardi, Komisaris Budi Setiawan, Komisaris Independen Candra Fajri Ananda, dan Komisaris Independen Rudi Purwono.

Dalam rapat itu juga menyetujui untuk mengangkat kembali Candra Fajri Ananda sebagai komisaris independen, sehingga susunan dewan komisaris Bank Jatim setelah pelaksanaan RUPS 2020 untuk Komisaris Independen Muhammad Mas’ud dan Komisaris Heru Tjahjono.

Belanja Tak Optimal, Pemerintah Pusat Bakal Tahan Transfer ke Daerah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan belanja daerah. Jika masih juga tidak ada perubahan, maka pemerintah pusat berencana menahan transfer dana ke daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan sebanyak Rp 182 triliun dana daerah ada di bank. Padahal, dana tersebut seharusnya segera dibelanjakan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Menurut Tito, untuk mengatasi masalah ini maka Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri akan berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, untuk mengetahui daerah-daerah yang dimaksud.

Selain itu, juga akan dicari tahu penyebab menumpuknya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut.

Pemda, kata Tito, seharusnya memiliki target setiap triwulan mengenai berapa persen yang mau dibelanjakan. Dana daerah jangan ditimbun, dan kemudian baru digunakan pada akhir tahun.

“Kalau memang sampai mungkin tidak ada yang bergerak dananya, artinya belanjanya tidak turun. Maka saya minta ke Ibu Menkeu, kita nanti pakai transfer berbasis kinerja. Jadi kalau ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dahulu supaya dibelanjakan terlebih dahulu,” kata Tito dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Rabu (4/5/2021).

Melalui sistem transfer berbasis kinerja, katanya, pemerintah baru akan mentransfer dana ke daerah jika dana yang ada sudah berkurang.

“Kalau belanja daerah ditumpuk dan masih banyak, kemudian ditransfer lalu disimpan lagi. Ini masukan untuk Ibu Menkeu, nanti datanya kami bersama pak dirjen akan melihat daerah-daerah yang anggarannya tidak bergerak,” jelasnya.

Tito menambahkan, Indonesia akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021 jika pemerintah pusat dan Pemda bergerak bersama.

Oleh karena itu, ia menekankan Pemda untuk membelanjakan anggaran yang ada, terutama untuk belanja modal yang langsung ke masyarakat seperti untuk pendidikan dan kesehatan.

“Sekali lagi penekanannya di kuartal II 2021, rekan-rekan tolong di daerah belanjakan anggarannya. Mohon juga proporsi belanja, hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil,” kata Tito.

Gubernur Kalbar Akan Buat Nangis Pejabat yang Nekat Mudik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengultimatum pejabat dan ASN yang nekad melakukan mudik. Ia mengancam akan membuat nangis kepada oknum yang melanggar peraturan pemerintah.

“Lihat jak nanti, kalau mereka ketahuan mudik lebaran nangis pokoknya. Karena untuk pejabat Pemprov Kalbar tidak ada libur lebaran,” tegasnya.

Ia terus mengimbau kepada warga agar tidak mudik lebaran di Hari Raya Idul Fitri 1442. Hal tersebut ia sampaikan lantaran  kasus COVID-19 di Provinsi Kalbar terus naik.

Selain warga, ia juga mengingatkan kepada para pejabat di jajaran Pemprov Kalbar untuk tidak mudik.

“Saya minta kepada warga untuk tidak mudik lebaran Idul Fitri dahulu dan ini hanya untuk sementara. Tolong tahan mudik lebaran karena kasus Covid-19 sedang melonjak,” kata Surtamidji kepada wartawan pada Selasa, 4 Mei 2021.

Ia mengatakan akan menindak dengan tegas terhadap aparatur negeri sipil (ASN) dan pejabat Pemprov Kalimantan Barat yang ketahuan mudik lebaran Idul Fitri. Dan ia mengatakan akan selalu memantau google maps handphone milik ASN dan pejabat Pemprov Kalbar.

“Pas hari raya nanti saya akan cek google maps mereka, kalau google mapsnnya mati, maka bisa jadi mereka mudik lebaran. Bagi pejabat dan ASN yang ketahuan mudik akan kita sanksi tegas,” ujar Sutarmidji

Sebelumnya, Gubernur Kalbar melalui akun Facebook menyampaikan bahwa kondisi COVID-19 di Kalbar semakin meningkat. Ia memohonagar kita semua menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

“Kasus cluster perkawinan di Base Camp sawit di Sekadau sudah berjumlah lebih 50 orang dan 4 meninggal,” tulis Sutarmidji di akun media sosial Facebook pada Senin, 3 Mei 2021.

Ia mengatakan di Poltekes juga ada  50 orang dan santri yang pulang dengan surat keterangan Antigen, setelah di PCR ada hampir 100 orang yang positif. Kemudian Tenaga Kerja Indonesia  yang kembali sudah 11 ribuan dan 112 positif.

“Sekarang bukan saatnya berdebat, teori ini itu. Saatnya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan jauhi keramaian serta jangan mudik. Jangan sampai PPKM berubah jadi PSBB,” ujarnya.

Kementan: Alokasi Impor GPS Sesuai Kalkulasi Rencana Produksi Nasional

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan ayam ras pedaging dan petelur secara berkelanjutan, Indonesia masih melakukan pemasukan Grand Parent Stock (GPS) ayam ras dalam bentuk DOC (Day Old Chick) setiap tahunnya.

Namun, ia memastikan, kebutuhan Impor GPS ayam ras ini sudah mengacu pada basis kalkulasi teknis rencana produksi nasional (National Stock Replacement (NSR) sebagai amanah Permentan No. 32 tahun 2017 pada pasal (2) ayat (2) dan pasal (3) ayat (2) tentang Penyediaan, Perederan dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

“Terkait dengan tata cara pemasukan, diatur dalam Permentan No 51 tahun 2011 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Bibit Ternak Dari Luar dan ke Dalam Wilayah Republik Indonesia,” ujar Nasrullah.

Ia menjelaskan, penentuan jumlah pemasukan Grand Parent Stock (GPS) ayam ras pedaging di setiap pembibit pada tahun 2021 juga sudah berdasarkan keputusan Dirjen PKH tentang standar operasional prosedur (SOP) penilaian dan penetapan jumlah pemasukan GPS ayam ras.

Berdasarkan SOP tersebut dihitung kriteria penilaian yang meliputi 8 aspek dengan bobot yang berbeda. Yaitu, pemilikan dan/atau penguasaan RPHU dan rantai dingin, kewajiban pemotongan di RPHU, performa farm GPS/PS ayam ras, ekspor benih, bibit dan produk ayam.

Kemudian pengolahan produk berbahan baku ayam, kemitraan, kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan serta yang terakhir, adanya proposal rencana pemasukan GPS ayam ras.

Nasrullah menegaskan, sebelum ditetapkan angka jumlah alokasi masing-masing perusahaan, untuk menentukan jumlah alokasi Grand Parent Stock (GPS) ayam ras pedaging juga telah disampaikan melalui sosialisasi kepada para pelaku usaha pembibit ayam ras dan kepada asosiasi perunggasan (GPPU).

“Dengan tetap mengacu pada kriteria sesuai SOP dan Permentan yang ada,” ucap Nasrullah menambahkan.

Di sisi lain, Nasrullah menyatakan stok perunggasan nasional masih aman. Hal ini hasil dari beberapa upaya stabilisasi perunggasan nasional yang dilakukan Ditjen PKH Kementan. Misalnya, dengan mengatur dan mengendalikan laju produksi DOC FS melalui cutting HE fertil yang telah terbukti efektif berdampak terhadap perbaikan harga livebird di tingkat peternak.

“Dampaknya dari cutting HE fertil, ketersediaan DOC FS mengalami penurunan dan harga mengalami kenaikan akibat permintaan DOC yang tinggi untuk kebutuhan lebaran Idul Fitri,” ucap Nasrullah.

Selain itu, dilakukan juga perlindungan kepada peternak UMKM (rakyat), dengan mengharuskan perusahaan pembibit untuk memprioritaskan distribusi DOC FS untuk eksternal farm sesuai harga acuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Ia menjelaskan, pemerintah dan Kementan juga terus melakukan pengawasan terhadap dinamika perunggasan nasional. Seperti mengawasi atau supervisi pelaksanaan cutting HE dan afkir dini PS untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan SOP.

Pengawasan pelaksanaan cutting HE dan afkir PS dilakukan secara cross monitoring (antar kompetitor perusahaan pembibit). Kemudian pengawasan juga dilakukan oleh Tim Ditjen PKH, UPT lingkup Ditjen PKH yang tersebar di seluruh daerah serta melibatkan Dinas Provinsi/Kabupaten terkait.

“Pelaksanaan cutting HE dilakukan penarikan telur HE umur 19 hari dari mesin hatcher, HE fertil diketahui setelah candling. Jika ditemukan telur infertil maka tidak diperhitungkan sebagai realisasi cutting HE. Sedangkan pelaksanaan afkir dini PS dilakukan dengan mengeluarkan jantan terlebih dahulu baru diikuti betina,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan saat ini pemerintah terus berkomitmen untuk membenahi sektor perunggasan nasional demi meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

“Kami upayakan stabilitas perunggasan nasional ini utamanya untuk kesejahteraan peternak. Pemerintah juga akan mendengarkan usulan berbagai pihak,” kata Mentan SYL.

1...4,3554,3564,357...4,887Halaman 4,356 dari 4,887