Beranda blog Halaman 4372

Mendikbud Kembangkan Konsep Perpustakaan Digital dan Canggih

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan kementeriannya akan mengembangkan konsep perpustakaan digital yang canggih.

“Kami ingin meningkatkan kemampuan sejumlah pelantar (platform) yang sudah ada, dan keuntungannya dengan buku digital ini adalah data,” ujar Mendikbud Nadiem dalam peringatan Hari Buku Internasional secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Dengan buku dan perpustakaan yang berbasis digital, bisa mengetahui buku mana yang diselesaikan pembaca dan mana penulis yang konsisten popularitasnya.

“Dengan semua data yang kita miliki, kita bisa benar-benar melakukan autokurasi. Misalnya buku yang ditulis oleh penulis ini rupanya sudah dicoba anak untuk membacanya tetapi tidak diselesaikan karena kurang minat,” tambah dia.

Dengan demikian, maka kualitas konten akan semakin minat dan akan terjadi umpan balik atas apa yang diminati oleh anak dan apa yang tidak diminati oleh anak.

Nadiem mendorong agar anak-anak memiliki minat baca yang tinggi sebab memiliki peranan penting dalam kehidupan anak pada masa mendatang. Dalam meningkatkan minat baca anak, Nadiem menggarisbawahi bahwa proses kurasi memegang peranan penting.

Melalui proses kurasi yang baik, maka anak akan mendapatkan pengalaman membaca yang baik dan dapat membangkitkan imajinasi anak. Selain itu juga penting pendampingan orang tua dalam membaca buku digital.

“Membaca buku sangat penting untuk kesehatan mental dan juga kemampuan berpikir kritis anak. Buku digital ini memiliki potensi yang luar biasa,” kata dia lagi.

Bertemu PM Vietnam, Presiden Jokowi Bahas Situasi Myanmar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam Phạm Minh Chính di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/4/2021).

Jokowi dan Oham Minh Chinh menyampaikan keprihatinan atas krisis di Myanmar hingga menyebabkan korban jiwa.

“Kedua pemimpin melakukan tukar pandangan situasi terakhir di Myanmar dan menyampaikan keprihatinan atas berlangsungnya kekerasan dan jatuhnya kroban jiwa,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat.

Adapun kedatangan PM Vietnam ke Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN atau ASEAN Leaders Meeting (ALM), Sabtu 25 April 2021. KTT tersebut nantinya membahas soal situasi yang terjadi di Myanmar.

PM Vietnam sendiri menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia yang menginisiasi ASEAN Leaders Meeting. PM Vietnam menekankan bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar.

Sementara itu, Jokowi menegaskan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas. Indonesia juga setuju bahwa kekerasan dan penggunaan senjata di Myanmar harus segera dihentikan.

“Kekeserasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak bertambah. Dan dialog inklusif harus dilakukan agar demokrasi, keamanan dan perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar,” jelas Retno.

Pertemuan ini merupakan KTT ASEAN pertama yang digelar secara tatap muka sejak 2020 lalu ketika pandemi Covid-19 melanda dunia. Sebelum pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN yang dijadwalkan pada Sabtu (24/4), 10 Menteri Luar Negeri ASEAN akan bertemu langsung pada Jumat (23/4/2021).

KTT ini disebutkan akan fokus membahas masalah kudeta militer di Myanmar. Bahkan, pemimpin kudeta militer Min Aung Hlaing akan ikut menghadiri KTT tersebut. Acara ini akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat lantaran diselenggarakan di masa pandemi Covid-19.

“Karena pandemi Covid-19 dan protokol keamanan yang sedang berlangsung, partisipasi personel di acara KTT akan dibatasi. Diselenggarakannya ASEAN Leaders Meeting akan mematuhi protokol kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia secara ketat,” tulis pernyataan resmi dari Sekretaris ASEAN pada Selasa (20/4/2021).

Kendati begitu, pemimpin negara Thailand, Laos, dan Filipina menyatakan tidak dapat hadir dalam KTT ASEAN kali ini. PM Thailand Prayut Chan-o-cha mengaku tak bisa hadir karena kondisi Covid-19 di negaranya.

Pemprov Jateng Gelar Program Beli Parsel Lebaran dari UMKM

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Untuk  memajukan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Provonsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar program belanja parsel dari UMKM.

Adanya program tersebut langsung memberi dampak positif, tercatat 2 ribu paket telah laku terjual dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), BUMD maupun BUMN.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Ema Rachmawati menuturkan, gerakan ini didasari niat untuk menyerap produk pengusaha kecil, jelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Tujuannya, untuk membantu penjualan pengusaha UMKM, di tengah pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, ada tiga produk parsel yang ditawarkan yakni, paket Sukkari senilai Rp 300.000, paket Medjool senilai Rp 400.000 dan paket Ajwa senilai Rp 500.000.

Di dalam paket parsel tersebut terdapat 10 hingga 14 produk, seperti abon, rengginang, emping, sirup jahe, kopi, stik sayur, serundeng, keripik talas, hingga bandeng kaleng.

“Kalau kesiapan dari UKM, terlebih dahulu kami kurasi. Paling tidak untuk yang produk makanan harus memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan (label) halal. Itu untuk menjamin keamanan dari konsumen. Kedua, dari segi kemasan harus yang bagus, saya tidak mau yang bungkusnya plastik tipis. Selanjutnya kapasitas produksi harus siap memenuhi 1000 paket dalam kurun dua minggu,” ujarnya, melalui sambungan telepon, Jumat (23/4/2021).

Ia mengatakan, gerakan belanja produk UKM Jateng mendapat respon baik dari lingkup OPD Provinsi Jateng. Hingga saat ini sudah 2000 paket terjual.

“Pak Gubernur juga beli yang paket Rp 500 ribu beli lima belas, pokoknya banyak pak gub itu. Pokoknya kalau tidak 15, 20 ya 30 paket belinya, kalau tidak salah ingat. Ya Paket Ajwa, Medjool sama Sukkari dibeli semua,” ungkapnya.

Ema mengatakan, selain di OPD Pemprov Jateng, gerakan ini juga dilakukan di lembaga keuangan, yang dikomandoi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ke depan, program ini diharapkan diadopsi dengan event yang berbeda.

“Ide awalnya dari Pak Amman OJK, yang ingin membantu penjualan dari UKM. Ini sebagai bentuk karikatif (bantuan kepedulian), di masa lebaran kan banyak membutuhkan. Harapannya untuk event lain semisal pemberian cenderamata kita arahkan ke UKM. Seperti yang dilakukan OJK, yang memberikan bingkisan ke tamu tapi isinya dari produk UKM,” imbuhnya.

Dengan pembelian parsel dari UKM, Ema berharap dapat menambah modal pengusaha yang sempat terimbas efek Covid-19.

“Ya, paling tidak bisa menambah modal buat usaha berikutnya. Kemudian, mereka (UKM) ketemu dengan offtaker baru ketemu pelanggan baru,” pungkasnya.

Berhasil Kembangkan Patin Varietas Baru “Patin PUSTINA”, Trenggono Harapkan Jambi Punya Kampung-Kampung Perikanan Budidaya

Penulis
Sopyan
-
Berhasil Kembangkan Patin Varietas Baru "Patin PUSTINA", Trenggono Harapkan Jambi Punya Kampung-Kampung Perikanan Budidaya

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi jajarannya di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi karena berhasil mengembangkan patin varietas baru yang dinamai Patin PUSTINA.

Selain menghasilkan patin kualitas unggul, dia meminta jajarannya mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Patin PUSTINA memiliki banyak keunggulan, di antaranya dalam hal ketahanan terhadap lingkungan dan penyakit, juga dalam kelangsungan hidup, pertumbuhan yang lebih cepat, maupun efisiensi terhadap penggunaan pakan.

Pembuktian dilakukan melalui uji multilokasi dan uji tantang dibandingkan dengan jenis ikan patin lainnya. Selain itu, uji banding multilokasi di tahap pembesaran juga sudah dilakukan di BPBAT Sungai Gelam, Kawasan Kolam Tadah Hujan Kecamatan Kumpeh, Karamba di Sungai Batanghari, dan Bogor.

“Saya sangat mendukung ikan Patin PUSTINA ini untuk terus dibudidayakan, langkah ini sejalan dengan program prioritas kita yaitu pengembangan perikanan budidaya,” ujar Menteri Trenggono pada Jumat (23/4/2021) saat menghadiri soft launching Ikan Patin PUSTINA di BPBAT Sungai Gelam, Jambi.

Dengan adanya Patin PUSTINA yang kualitasnya unggul ini, Menteri Trenggono berharap masyarakat semakin produktif dalam menjalankan aktivitas budidaya, khususnya untuk komoditas ikan patin. Sebab ikan ini tidak hanya unggul dari sisi kualitas, tapi juga memiliki pangsa pasar yang besar dan harga jualnya cukup tinggi.

Disamping menyoal Patin PUSTINA, Menteri Trenggono mendorong jajarannya untuk mengembangkan kampung-kampung budidaya di wilayah Jambi. Komoditasnya pun tak sebatas patin, tapi jenis-jenis ikan lain yang berkembang di perairan Jambi. Pengembangan ini harus dibarengi dengan perencanaan bisnis yang matang agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Kegiatan budidaya dan kampung-kampung budidaya diyakininya akan memberi dampak pada peningkatan putaran ekonomi masyarakat Jambi dari mulai hulu hingga hilir. Pendapatan masyarakat meningkat, terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah sampai pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan dan perikanan.

“Ke depan saya berharap ada satu kawasan kampung-kampung budidaya disini, bukan hanya ikan patin, masih ada ikan belida, ikan bilih, saya minta Pak Kepala Balai nantinya dapat memberikan data seberapa besar angka putaran ekonomi hulu ke hilir dari perikanan budidaya ini,” imbuhnya.

Selain itu, Menteri Trenggono juga mengingatkan para jajarannya di BPBAT, bahwa fokus dari kegiatan budidaya ini bukan sebatas pada pencapaian target saja, namun yang jauh lebih penting adalah seberapa besar jumlah pembudidaya yang dihasilkan dari seluruh kegiatan budidaya yang dilakukan di BPBAT ini.

“Tahun depan saat saya datang lagi, diharapkan sudah ada kampung-kampung budidaya, penambahan jumlah masyarakat pembudidaya, serta dapat diketahui seberapa besar pengaruh ekonomi daerah dari kegiatan budidaya yang dilakukan masyarakat, itulah yang menjadi tujuan saya datang kesini,” jelas Trenggono.

Perlu diketahui bahwa BPBAT Sungai Gelam pada tahun 2008 ditunjuk sebagai koordinator PUSTINA (Pusat Pengembangan Ikan Patin Nasional) untuk menghasilkan induk dan benih unggul ikan patin Siam yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Sejak tahun 2009, BPBAT Sungai Gelam sudah mengumpulkan benih Patin Siam dari berbagai daerah di Indonesia, lalu Kamboja serta Vietnam. Kegiatan seleksi tersebut sejalan dengan kegiatan produksi untuk mendapatan induk patin yang lebih unggul lagi ke depan.

Amankan KTT ASEAN 2021, Polri Siagakan 4.000-an Personel

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Polda Metro Jaya mengerahkan 4.382 personel untuk mengawal jalannya konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada 24 April mendatang.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran menyampaikan personel disebar ke 51 titik yang telah dipetakan. Fadil menjelaskan pengamanan KTT ASEAN dilakukan dari mulai kedatangan.

“4.382 personel Polri yang dilibatkan untuk melakukan pengamanan di 51 titik termasuk didalamnya pengamanan rute, pengamanan akomodasi, hotel, dan pengamanan terminal airport untuk kedatangan,” papar dia di Jakarta Selatan, Jumat (23/4/2021).

Fadil menerangkan, Polda Metro Jaya bertanggung jawab menjaga keamanan KTT ASEAN di ring tiga. Sementara, di ring satu dan ring dua penanggung jawabnya adalah Pangdam Jaya.

“Ring satu dan dua adalah operasi pengamanan presiden, karena yang hadir adalah Kepala Negara di mana penanggung jawabnya adalah Pangdam Jaya,” ujar dia.

Fadil berharap perhelatan konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berjalan lancar.

“Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, Polri dalam ops pengamanan ini akan melaksanakan dengan semaksimal mungkin khususnya jadi tanggung jawab Polri atau Polda Metro Jaya di ring tiga,” ujar dia.

KTT ASEAN akan diadakan di Jakarta pada 24 April mendatang akan dipimpin oleh Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah yang juga merupakan Ketua ASEAN 2021.

Pertemuan ini, merupakan KTT ASEAN pertama yang digelar secara tatap muka sejak 2020 lalu ketika pandemi COVID-19 melanda dunia.

Untuk penyelenggaraan kali ini akan menitikberatkan dalam membahas keadaan Myanmar. Salah satu anggota yang concern dengan keadaan Myanmar ialah Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishamuddin Hussein.

“Melalui pertemuan ini, para pemimpin negara ASEAN diharapkan dapat membahas situasi terkini di Myanmar serta mempertajam isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama,” kata Menlu Malaysia Hishammuddin Hussein.

Temui Presiden Direktur Lion Air, Pemkab Blora Akan Segera Buka Jalur Penerbangan Halim-Ngloram

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Blora untuk segera membuka penerbangan komersil di Bandara Ngloram, Kecamatan Cepu terus diupayakan.

Setelah beberapa pekan lalu intens komunikasi dengan Citilink, Kamis (22/4/2021) Bupati Blora Arief Rohman, beserta jajarannya menemui Presiden Direktur Lion Air di ruang kerjanya, agar Lion Air juga bisa ikut membuka penerbangan di Ngloram.

“Kami dengar syarat pembukaan penerbangan Lion Air Grup bisa lebih cepat, sehingga kami berharap bisa segera buka untuk Halim-Ngloram dengan ATR-72, karena potensi penumpang sangat bagus yang didukung industri migas. Sebagai tahap awal, kita minta seminggu dua atu tiga kali penerbangan dahulu,” terang bupati.

Disampaikan, awalnya pembukaan penerbangan perdana bisa dilakukan sebelum lebaran. Namun, karena ada surat edaran dari pemerintah pusat terkait larangan mudik hingga 24 Mei, maka pembukaan penerbangan perdana pun ikut mundur.

Presiden Direktur Lion Air Rudy Lumingkewas, mengapresiasi kedatangan Bupati Blora dan rombongan untuk melobi pembukaan penerbangan di Bandara Ngloram.

“Kami senang, karena sudah dipercaya untuk ikut melayani masyarakat apalagi bandaranya baru. Itu berarti, kita berpeluang membuka penerbangan. Apalagi dengan ATR-72, pesawatnya ada, tinggal ngatur jadwal penerbangannya dengan pihak Halim. Karena di Halim juga menjadi pangkalan TNI AU,” kata Rudy.

Rudy pun mengaku siap untuk segera menurunkan timnya, untuk datang ke Blora guna lebih mengonkretkan rencana kerja sama pembukaan penerbangan ini.

“Paling tidak ya setelah larangan mudik lebaran selesai, baru bisa kita lakukan pembukaan penerbangan, sekitar awal Juni-lah. Karena kami juga butuh melakukan sejumlah tahapan persiapan baik infrastrukturnya maupun SDM-nya,” imbuhnya.

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Dewadaru Ariadi Widiawan menjelaskan, untuk saat ini, pihaknya masih terus menyelesaikan pembangunan fasilitas bandara sisi barat, berupa terminal dan fasilitas pendukung lainnya. Namun untuk penerbangan, menurutnya sudah bisa dilakukan karena runway-nya sudah siap.

 

Pacu Pengembangan Industri Batik Nasional, Kemenperin Dorong Produsen Terapkan Industri Hijau

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri batik nasional agar lebih berdaya saing global, termasuk mendorong untuk penerapan industri hijau. Langkah strategis yang perlu dijalankan antara lain mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal terbarukan serta melakukan efisiensi energi dalam proses produksinya.

“Kami memang menekankan kepada pelaku industri tentang pentingnya melakukan pengelolaan limbah industri yang dihasilkan agar tidak merusak ekosistem lingkungan. Hal ini merupakan wujud nyata dalam implementasi industri hijau,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (23/4).

Sejalan dengan arahan Menperin tersebut, satuan kerja di bawah binaan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin siap menerapkan beberapa strategi yang diharapkan dapat membantu mewujudkannya.

Upaya itu di antaranya melalui penyusunan standar, labelisasi dan sertifikasi produk batik sebagai upaya untuk penjaminan kualitas mutu batik, seperti SNI batik, Standar Industri Hijau (SIH) untuk produk batik, labelisasi batikmark dan sertifikasi produk batik.

Berikutnya, penyediaan Lembaga Uji dan Sertifikasi seperti Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik, Lembaga Sertifikasi Produk dan Sistem Manajemen Mutu, Lembaga Sertifikasi Profesi batik, serta Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Batik.

“Kami juga melalukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi melalui program pelatihan kepada SDM industri, program inkubasi seperti Innovating Jogja yang merupakan program inkubasi startup di bidang batik dan kerajinan, alih teknologi, bimbingan teknis, workshop, dan klinik konsultansi,” sebut Kepala BSKJI Kemenperin, Doddy Rahadi.

Satuan kerja di bawah BSKJI Kemenperin juga telah melakukan inovasi riset terkait produk batik seperti pengembangan aplikasi Batik Analyzer, yang merupakan aplikasi pendeteksi batik dan tiruan batik. Kemudian, eksplorasi sumber dan teknologi proses penyediaan pewarna alami untuk batik, serta pembuatan katalog warna alam digital “Color Matching” yang diharapkan mampu membantu industri batik dalam membuat resep pewarnaan sehingga lebih cepat, mudah dan akurat.

“Kami pun mendorong pengembangan proses dan peralatan membatik hemat energi, seperti kompor listrik, canting listrik, mesin cap batik otomatis berbasis PLC yang diharapkan dapat membantu efisiensi dan efektivitas produksi batik,” imbuhnya.

Kepala BSKJI menegaskan bahwa prinsip industri hijau atau industri berwawasan lingkungan juga bisa diterapkan di semua sektor industri, termasuk industri kecil dan menengah (IKM) seperti industri batik sekalipun.

“Dengan adanya Standar Industri Hijau untuk produk batik yang telah kami berlakukan sejak tahun 2019 lalu, mudah-mudahan dapat membantu perajin batik dalam mengimplementasikan prinsip industri hijau dalam proses produksinya,” tutur Doddy. Sebab, dalam SIH tersebut terdapat pedoman tentang penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan, serta pengelolaan limbah.

“Kami terus mengajak seluruh stakeholders untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka mewujudkan industri batik yang berdaya saing, unggul dalam kualitas dan berwawasan lingkungan,” ujar Doddy.

Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Kemenperin, Titik Purwati Widowati menyebutkan beberapa contoh aksi dalam mewujudan industri hijau di industri batik, yaitu pengunaan sumber daya terbarukan sebagai bahan bakunya seperti penggunaan media batik dari serat alam, serta penggunaan pewarna alami dan formula malam batik yang sumbernya dapat diperbaharui, misalnya malam batik berbasis sawit.

“Selama ini, bahan baku produksi batik masih menggunakan malam (lilin) dari formulasi parafin. Seperti diketahui, parafin bersumber dari minyak bumi dan diprediksi perlahan akan habis karena termasuk energi yang tidak bisa diperbarui. Hal ini dapat mengancam kelangsungan industri batik tanah air. Selain itu, sebagian bagian besar parafin masih diperoleh dengan cara impor,” paparnya.

Menurut Titik, dengan menggunakan malam batik berbasis sawit, kita dapat menekan importasi parafin dan secara otomatis tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) industri batik juga akan meningkat.

“Perekayasaan alat yang dapat meningkatkan produktivitas dan efektifitas produksi, serta penerapan teknologi daur ulang limbah sisa produksi seperti daur ulang sisa malam batik maupun daur ulang limbah bahan pewarna juga bisa membantu mewujudkan industri batik berwawasan lingkungan,” tandasnya.

Hadapi Perubahan Iklim Dunia, Menko Luhut Jadi Pembicara di Virtual Leaders Summit on Climate

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dunia kini tengah menghadapi perubahan iklim yang ekstrim, dimana emisi gas rumah kaca (GRK) begitu tinggi dan menciptakan dampak iklim bagi berbagai negara-negara di dunia. Dalam rangka menghadapinya, Amerika Serikat mengadakan Leaders Summit on Climate (LSC) yang mengundang 40 pemimpin negara termasuk Indonesia secara virtual pada 22-23 April 2021 untuk berdiskusi bersama demi menciptakan terobosan nyata dalam menghadapi permasalahan ini.

Leaders Summit on Climate sebagai wahana diskusi ini juga menjadi tempat persiapan menuju konferensi PBB Perubahan Iklim (COP 26) pada bulan November 2021 mendatang di Glasgow. Mewakili Pemerintah Indonesia, turut hadir Presiden RI serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan bersama beberapa menteri lainnya yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM.

Menko Marves selaku salah satu pembicara dalam forum ini menyampaikan beberapa paparan nasional terkait penjagaan kenaikan suhu global. Menurut Menko Luhut, Indonesia memiliki area perhutanan seluas 94.1 juta hektar atau 50.1% dari total luas daratan yang ada.

“Sektor kehutanan memberikan kontribusi 17,2% dari 29% target NDC kami,” buka Menko Luhut. Menurutnya, Indonesia telah mengambil beberapa langkah perbaikan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan telah berusaha meningkatkan stok karbon melalui sejumlah aksi rehabilitasi hutan dan lahan.

“Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden, agar secara permanen membekukan izin baru untuk penebangan dan pemanfaatan lahan gambut sejak 2019,” papar Menko Luhut. Laju deforestasi Indonesia telah menurun tajam dalam beberapa periode terakhir, dan pada tahun 2020 penurunannya mencapai 75%.

Indonesia juga telah melakukan berbagai aksi untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan. Strategi yang juga melibatkan berbagai komunitas masyarakat ini telah melatih 12.994 orang untuk menjadi Brigade Pemadam Kebakaran Hutan untuk mengontrol dan menghilangkan berbagai titik api dan kebakaran.

“Indonesia menyimpan hampir 17% total karbon biru, dimana angka ini tidak dapat dianggap sebelah mata,” lanjutnya. Terus ditingkatkan, program rehabilitasi hutan mangrove terus digencarkan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan total luas 3,31 juta area hutan mangrove, program ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain tindakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta program rehabilitasi mangrove, Indonesia juga secara aktif terus membangun program Food Estate yang memanfaatkan teknologi hijau dan mengaplikasikan teknologi agrikultur terbaru untuk mengurangi limbah pertanian, penggunaan pupuk yang berlebihan, serta berbagai ancaman lainnya.

“Program ini menghasilkan berbagai peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan pembangunan daerah pedesaan,” tegas Menko Luhut. Dua wilayah Food Estate yang sedang di kembangkan, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara telah memperlihatkan berbagai dampak baiknya bagi masyarakat sekitar.

Sebagai penutup, Menko Luhut menegaskan bahwa Indonesia akan memprioritaskan perubahan iklim dan mendukung negara berkembang untuk mencapai ambisi iklim global dalam G20 di tahun 2022 dan ASEAN di tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia.

“Kami berharap kedepannya akan tercipta berbagai kolaborasi dengan pihak AS terkait aksi nyata bagi iklim global dan negara-negara G20 serta ASEAN lainnya untuk mencapai tujuan bersama ini,” ungkapnya. Pertemuan yang diadakan selama dua hari ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata bagi perubahan iklim yang tengah melanda.

 

Jangkit Pasar Ekspor, 11 Ton Ikan Beku dari Kepri di Ekspor ke Singapura

Penulis
Sopyan
-
Jangkit Pasar Ekspor, 11 Ton Ikan Beku dari Kepri di Ekspor ke Singapura

SuaraPemerintah.id – Produk kelautan dan perikanan Indonesia semakin merambah pasar ekspor. Terkini, sebanyak 11.000 Kg komoditas perikanan dari Bintan, Kepulauan Riau menjangkau Singapura.

Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Hari Maryadi mengungkapkan, komoditas yang diekspor ke Negeri Singa tersebut terdiri dari white snapper/anggoli fillet, white snapper/anggoli half head, white snapper/anggoli tail, Spanish mackerel/batang fillet dan grouper minch meat. Total nilai produk tersebut mencapai SGD73.750 atau setara dengan Rp811.250.000.

“Hal ini tentu perlu kita apresiasi, ditengah pandemi Covid-19, usaha perikanan khususnya di Kabupaten Bintan masih berjalan baik dan mutu hasil perikanan yang telah kita jamin mutunya,” jelas Hari Maryadi  saat melepas ekspor PT. Bintan Intan Gemilang di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (22/4/2021).

Mengusung tema ‘Indonesia Satu Ekspor’, Hari memastikan kegiatan ini terlaksana berkat sinergitas antara Balai KIPM Tanjungpinang dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan oelaku usaha.

Dia menambahkan, dalam rangka mendorong program pemerintah untuk berorientasi dan meningkatkan ekspor, BKIPM bersama instansi terkait seperti Bea Cukai, Pemerintah Daerah, Otoritas Bandara dan Pelabuhan, Perdagangan, Lembaga National Single Window (LNSW) serta pelaku usaha terus menggalang soliditas untuk melakukan terobosan hambatan logistik serta membuka peluang pasar internasional.

“Ekspor produk perikanan oleh PT. BIG merupakan wujud sinergitas antara pelaku usaha di Bintan dengan UPT KIPM, Pemerintah daerah dan stakeholder perikanan, ini menggambarkan bahwa produksi perikanan terus bergerak dan kami berkomitmen senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh UPT KIPM di Indonesia ,” lanjut Hari.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah mengapresiasi kegiatan ekspor hasil perikanan yang masih berjalan di tengah pandemi.

“Kita berusaha mencari peluang agar masyarakat dapat terus bekerja. Kami bangga karena dengan ekspor ini ikan dari Kepri bisa mendunia,” terang Arif.

Dia mengharapkan ekspor ini memberi semangat kepada pelaku usaha lainnya agar tetap berjuang di masa pandemi serta memberikan multiplier effect ekonomi di masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala Balai KIPM Tanjungpinang, Felix Lumban Tobing mengungkapkan, sepanjang 2021 telah melakukan sertifikasi ekspor sebanyak 760 kegiatan di 11 wilayah kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah ini setara dengan 97.921 ekor dan 2.947.911 kg ikan yang telah menjangkau pasar global.

“Totalnya terdiri dari 81 jenis hasil perikanan  dengan nilai sebesar Rp65.472.602.967 di tahun 2021 ini saja,” ujar Felix.

Karenanya, Felix menilai luas Provinsi Kepulauan Riau yang hampir 96 % wilayahnya berupa lautan, memiliki potensi hasil perikanan yang sangat luar biasa. Dia pun menyampaikan penghargaan kepada PT. BIG yang sebelumnya juga berhasil menembus pasar Tiongkok dan Australia, di tengah makin ketatnya persyaratan pengiriman produk ke negeri Tirai Bambu.

“Ini merupakan langkah bagus dari perusahaan untuk mencari peluang buyer lain selain Tiongkok,” sambungnya.

Dia berharap unit pengolahan ikan (UPI) lain di wilayah Bintan mampu meningkatkan grade hazard analysis critical control point (HACCP) sebagai persyaratan ke negara mitra. Dengan begitu, keberterimaan produk perikanan dari Bintan bisa semakin luas dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

“BKIPM mendukung dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan menggenjot ekspor produk perikanan. Kita siap memberikan layanan yang optimal,” terangnya.

Sementara Direktur PT. BIG, Dinaria menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, Balai KIPM Tanjungpinang telah memberikan pembinaan jaminan mutu berupa sertifikasi HACCP sehingga dapat berproduksi dengan baik sampai sekarang.

“Terima kasih kita terus disupport, jadi kami bisa kembali ekspor,” kata Dinaria.

Ciptakan Inovasi dan Program Pengembangan Human Capital, BPJS Kesehatan Cetak Verifikator Andal dan Bersertifikasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – BPJS Kesehatan terus berpacu menciptakan inovasi dan program pengembangan kualitas human capital di seluruh level jabatan, tak terkecuali untuk jabatan verifikator. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan verifikator memiliki peran yang strategis dalam melakukan pengendalian mutu dan biaya dalam Program JKN-KIS.

“Dengan teknik verifikasi pembayaran yang berkualitas, akan meningkatkan efektivitas pemberian layanan kesehatan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan. Untuk itu, dalam 7 tahun implementasi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kapabilitas verifikator,” kata Ghufron saat Kick Off Pengelolaan Program JKN yang Transparan dan Akuntabel Melalui Penguatan Kapabilitas Verifikator, Kamis (22/04).

Selain itu dengan Rakornis BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat rekomendasi dalam pengelolaan Program JKN-KIS perlu adanya pengembangan kompetensi verifikator melalui sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi BPJS Kesehatan.

Saat ini Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPJS Kesehatan telah menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi kompetensi okupasi bagi verifikator penjaminan manfaat rujukan. Skema tersebut telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Adapun di lapangan, tugas verifikator dan staf penjaminan manfaat adalah melakukan kegiatan verifikasi klaim dan evaluasi pemanfaatan (utilization) layanan kesehatan rujukan serta dan mitigasi kecurangan (fraud).

Keduanya harus menguasai proses verifikasi sesuai standar regulasi penjaminan manfaat dan manual coding, melakukan verifikasi pasca klaim secara rutin bagi seluruh FKRTL, serta dapat mengolah dan memanfaatkan database dan aplikasi DEFRADA (Deteksi Fraud dan Analisa Data Klaim) untuk mendeteksi potensi ketidaktepatan pembayaran klaim.

“Oleh karena itu verifikator BPJS Kesehatan harus kompeten, memiliki knowledge dan skill untuk menjalankan tugas-tugasnya, serta didukung dengan perilaku sesuai standar kompetensi. Verifikator juga berperan untuk menjaga agar program JKN berkelanjutan dan berkualitas,” kata Ghufron.

Kualifikasi verifikator BPJS Kesehatan yang mumpuni, dipercaya oleh Pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. BPJS Kesehatan diberi penugasan khusus dari Pemerintah untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah Covid-19. Sampai saat ini, BPJS Kesehatan melalukan proses verifikasi klaim Covid-19 sesuai dengan ketentuan, akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip good governance.

Dalam kesempatan tersebut Ketua BNSP Kunjung Masehat mengungkapkan sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan. Kerjasama LSP BPJS Kesehatan dan BNSP dapat makin optimal. Pelaksanaan skema sertifikasi verifikator ke depan diharapkan dapat disetarakan dengan standar profesi tingkat internasional.

“Dengan kekuatan LSP BPJS Kesehatan saat ini, kami harap juga ada penambahan para asesor untuk mempermudah dalam proses sertifikasi profesi verifikator. Mengingat sangat luasnya cakupan Program JKN-KIS,” kata Masehat.

1...4,3714,3724,373...4,885Halaman 4,372 dari 4,885