Beranda blog Halaman 4373

Bantu NTT Pasca Bencana, KKP Latih Masyarakat Diversifikasi Olahan Ikan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dua pekan lalu tak ayal berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Guna membangkitkan kembali kondisi masyarakat setempat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menggelar ‘Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Olahan Ikan’ pada 21-22 April 2021.

Sebanyak 300 peserta yang merupakan masyarakat yang berasal dari Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat, dan Kab. Sikka mengikuti pelatihan ini secara daring dengan pendampingan dari penyuluh setempat.

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja mengungkapkan, masyarakat dapat menyiasati peningkatan pemasaran ikan segar hasil tangkapannya menjadi berbagai produk olahan yang menarik. “Dengan begitu, ikan tersebut bisa lebih tahan lama, memiliki cita rasa yang berbeda, dan tentunya nilai tambah yang lebih tinggi,” ucapnya.

Untuk itu, dalam kesempatan ini para peserta dibekali dengan materi tentang wonton ikan, mini crispy ikan, bon-bon ikan, dan rolade ikan. Tak hanya tentang cara pembuatan, para peserta juga dibekali cara pengemasan hingga pemasaran produk agar masyarakat dapat benar-benar mengimplementasikannya pasca pelatihan untuk menjadi alternatif sumber pendapatan keluarga.

“Olahan ikan tersebut kita dorong menjadi produk-produk yang dikemas dengan baik dan menarik. Kemudian diberikan merk, izin dari BPOM, Kementerian Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan sebagainya. Dengan demikian, Bapak/Ibu anggota kelompok akan menjadi pelaku usaha baru olahan ikan,” ujarnya.

Guna mendukungnya, Sjarief pun mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk memperluas pemasaran produk perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat melalui jejaring yang mereka miliki.

“Saya mendorong Bapak Kepala Dinas bisa mempromosikan pada kegiatan-kegiatan Dharma Wanita, PKK, pameran dan kegiatan-kegiatan lainnya tingkat kabupaten yang bisa memanfaatkan hasil olahan dari para anggota kelompok ini untuk dijual dan dipamerkan sehingga bisa menghasilkan kelompok UMKM baru,” pesannya.

Tak hanya dipasarkan secara konvensional, ia juga mendorong agar pemasaran dapat dilakukan secara daring (online) melalui fasilitas yang ada seperti Pasar Laut Indonesia maupun e-commerce lainnya seiring dengan berkembang pesatnya pasar digital.

“Pemasarannya tidak hanya melalui komunikasi antar tetangga, kelompok masyarakat, pameran, dan penjualan di toko-toko tapi bisa juga secara online. Saat ini, anak-anak muda kita sudah terbiasa membeli produk-produk secara online sehingga nanti Bapak/Ibu sekalian bisa memanfaatkan media-media online sebagai sarana pemasaran,” ucap Sjarief.

Upaya ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema yang turut menginisiasi penyelenggaraan pelatihan kali ini. “Saya sebagai pribadi dan anggota DPR RI sangat mengapresiasi kerja cepat dan respon sigap dari BRSDM KKP untuk mengadakan pelatihan diversifikasi olahan perikanan segera sesaat setelah bencana ini. Persis betul kegiatan seperti ini sangat saya dorong,” ujarnya.

Ia menilai, pelatihan diversifikasi olahan ikan yang diselenggarakan kali ini akan membantu pengembangan industri kelautan dan perikanan skala rumah tangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pelaku utama/perikanan di NTT. Di samping itu, kegiatan yang merupakan terobosan kreatif ini diharapkan juga dapat menggenjot konsumsi ikan di NTT sebagai salah satu daerah yang masih mengalami permasalahan stunting.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk Prof. Sjarief dan KKP yang memberikan hati dan perhatian kepada Provinsi NTT ini,” ucapnya.

Lema pun berpesan agar masyarakat NTT tidak menyerah meskipun berada dalam situasi sulit pasca bencana. Ia mengingatkan masyarakat agar bersemangat seperti ikan salmon yang berani melompat dan melawan arus untuk bertahan hidup. Diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, secara khusus ia juga menyemangati para peserta perempuan yang hadir dalam pelatihan untuk bangkit.

“Bencana ini jangan membuat kita patah semangat. Saya berharap KKP sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI untuk segera turun tangan melakukan tindakan-tindakan aktif, kerja progresif, terutama dalam upaya membangkitkan masyarakat pasca bencana di NTT,” tuturnya.

“Kerap kali saya sampaikan bahwa NTT adalah kepulauan dengan luas laut yang cukup besar dan potensi perikanan tangkap maupun budidaya yang tinggi. Oleh karena itu, plesetan-plesetan NTT yang mengatakan ‘Nasib Tidak Tentu’, ‘Nanti Tuhan Tolong’, saya ganti dengan ‘Nelayan, Tani, Ternak’. N yg pertama itu sektor kelautan dan perikanan,” tambah Lema.

Sebagai informasi, pelatihan ini diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi di bawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan BRSDM.

“Kami berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta serta menumbuhkembangkan wirausaha dalam rangka memulihkan perekonomian masyarakat NTT,” tandas Kepala BPPP Bayuwangi Achmad Soebijakto.

Menko PMK: Perempuan Harus Mampu Manfaatkan e-Commerce

Penulis
Rudi Sukmana
-
Menko PMK: Perempuan Harus Mampu Manfaatkan e-Commerce

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan perempuan di era digital harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi. Hal tersebut agar perempuan dapat mengembangkan diri dan lebih berdaya.

“Perempuan sebagai pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) harus mampu memanfaatkan teknologi terutama e-commerce. Dengan memanfaatkan e-commerce, mereka dapat mengasah skill digital entrepreneur sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usahanya,” ujarnya dalam Webinar Nasional “Perempuan Kompeten Peran Ganda di Era Ekonomi Digital Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional” dari Jakarta, Kamis (22/04/2021).

Menurut Menko Muhadjir, peran perempuan sebagai pelaku e-commerce merupakan tantangan agar dapat berkreasi dan berinovasi untuk memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru. Sehingga nantinya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

Kendati demikian, Menko PMK berharap perempuan Indonesia tidak puas hanya menjadi pelaku UMKM saja. Lebih dari itu memiliki motivasi menjadi wirausaha atau pengusaha yang lebih tangguh sehingga dapat berperan di kancah yang lebih luas di bidang ekonomi digital.

“Banyak kajian menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh negara, baik Indonesia, maupun di negara-negara di berbagai belahan dunia. Pembangunan ekonomi yang melibatkan perempuan dapat tumbuh lebih cepat dan lebih produktif,” ungkapnya.

Mengutip data Bank Indonesia, Menko Muhadjir menyatakan pada tahun 2018 lebih dari 60% UMKM Indonesia dikelola oleh perempuan dan 9,1% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari kontribusi UMKM perempuan.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menyatakan bahwa prestasi perempuan itu perlu dihargai dan perlu ditingkatkan. Diantaranya, dengan memberikan akses secara berkelanjutan serta edukasi dan sosialisasi literasi digital kepada perempuan.

“Selain itu, kemudahan perempuan untuk mendapatkan modal berusaha juga akan membuat perempuan semangat untuk berusaha di bidang digital. Saya yakin perempuan bukan hanya mampu mengurus keluarga, tetapi juga bisa berkontribusi bagi perekonomian,” ungkapnya.

Libatkan Perempuan Jadi Roda Perekonomian, Pemerintah Minta Perempuan Harus Siap Terjun ke Ekonomi Digital

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Perempuan harus siap bangkit mandiri secara ekonomi dalam dunia pekerjaan dan memanfaakan momentum. Berbicara soal ekonomi dan dunia pekerjaan, maka kebanyakan orang akan merujuk pada laki-laki yang sering dikaitkan sebagai tulang punggung, sedangkan perempuan lebih sering dianggap sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tahun 2020 masih sekitar 53% dari populasi perempuan. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun persentasenya masih di bawah TPAK laki-laki tahun 2020 yang sebesar 83%.

Perempuan diidentifikasi demikian karena berbagai hal. Seperti terhalang oleh stigma keluarga bahwa perempuan lebih cocok mengurus keluarga, serta nilai norma budaya. Padahal, perempuan juga memiliki daya serta kemampuan yang setara dengan laki-laki.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas perempuan sebagai perjuangan mewujudkan kesetaraan gender.

Peningkatan kualitas perempuan juga tidak bisa didorong satu instansi saja. Tetapi harus bersinergi antar kementerian dan lembaga, serta sampai ke organisasi non pemerintah perlu mendukung peningkatan kualitas perempuan.

Pemerintah juga berupaya mendorong perempuan untuk terlibat aktif menjadi bagian roda perekonomian. “Kami melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong perempuan Indonesia ikut andil dalam era revolusi industri 4.0. Di mana setiap hal dalam aspek kehidupan mengalami digitalisasi termasuk kegiatan ekonomi,” ujarnya. Hal itu disampaikannya dalam Webinar Nasional Bertajuk Perempuan Kompeten Peran Ganda di Era Ekonomi Digital Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, pada Kamis (22/4).

“Dan perempuan juga tidak boleh tinggal diam, tapi juga berkarya kemudian berkreasi dan berinovasi untuk peningkatan kualitas dirinya sendiri,” pungkasnya.

Di masa pandemi Covid-19 banyak perempuan yang menggeluti usaha mikro kecil menengah (UMKM). Karena itu, imbuhnya, perempuan perlu melakukan perencanaan usaha yang baik.

Menurut femmy, perempuan tidak hanya sebatas menjadi pelaku UMKM, justru bisa menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi di era digitalisasi ini.

“Salah satu polanya adalah digital ekonomi. Perempuan Indonesia harus mempersiapkan diri untuk masuk di bidang digital ekonomi tersebut agar dapat berperan, dapat memanfaatkan untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungannya,” ujarnya.

Dalam webinar juga dibahas terkait akses perempuan dalam ekonomi digital, pengelolaan modal finansial dan modal social dalam berwirausaha, pentingana dibangun ekosistem wirausaha untuk perempuan, dan perlunya perencanaan perencanaan keuangan sejak muda.

Sebagai informasi, Webinar Nasional Bertajuk “Perempuan Kompeten Peran Ganda di Era Ekonomi Digital Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional” ini turut diisi oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga sebagai pembicara kunci.

Webinar ini diikuti oleh ratusan peserta yang antusias untuk memeroleh informasi terkait wirausaha perempuan.

Selain itu, webinar juga menghadirkan narasumber pejabat dari kemenko Perekonomian, Kemenkop UKM, Permodalan Nasional Mandiri (PNM), dan BRI Danareksa Sekuritas.

Kementan Targetkan Cetak 2,5 Juta Petani Milenial

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) memaparkan komitmen pembangunan pertanian, khususnya petani milenial di hadapan delegasi internasional.

Paparan itu disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi dalam Webinar “Empower Youth4Food Campaign Launch”, Kamis (22/4)

Peluncuran itu dilakukan serentak dari Indonesia, Bangladesh, Filipina, Belanda, Singapura, Vietnam, Malaysia dan Kamboja. Dalam paparannya, Dedi Nursyamsi menjelaskan jika Pemerintah Indonesia melalui Kementan menargetkan  mencetak 2,5 juta petani milenial hingga 2024, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Kami menargetkan untuk mencetak 2,5 juta petani milenial hingga tahun 2024. Ada beberapa strategi yang kami terapkan untuk mencapai target tersebut,” papar Dedi Nursyamsi, Kamis.

Pertama, melalui pendidikan vokasi dan kejuruan mulai dari tingkat menengah hingga pendidikan atas. Strategi itu efektif untuk menghasilkan tenaga-tenaga muda andal di masing-masing sektor, khususnya pertanian.

“Pendidikan vokasi ini sudah kami dirikan di beberapa daerah. Ada sepuluh sekolah dan politeknik pertanian di Indonesia. di antaranya di Medan, Bogor, Serpong, Yogyakarta, Malang, Kupang, Manokwari dan lainnya,” tutur Dedi.

Strategi kedua adanya menciptakan pertanian yang mandiri, modern dan maju sebagaimana tagline yang dicanangkan oleh Mentan SYL. Hal itu dilakukan sebagai bentuk adaptasi sistem pertanian dengan teknologi 4.0. “Pertanian harus masuk ke dalam era industri 4.0. Di mana cirinya adalah mengedepankan modernitas dan teknologi digital,” ujar Dedi.

Strategi berikutnya adalah memperkuat pendataan dari pusat hingga unit paling kecil di desa-desa seluruh Indonesia. caranya adalah melalui Komando Strategis Pembangunan Pertanian Indonesia (Kostratani).

“Program petani milenial menekankan pada pembangunan SDM pertanian. Kostratani ini menyiapkan data dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Melalui sistem digitalisasi, sistem pertanian Indonesia dapat dikontrol dengan baik mulai dari pola, treatmen, panen hingga pasca-panen. Dari hulu hingga hilir,” tutur Dedi.

Berikutnya, Dedi melanjutkan, Kementan juga memiliki program magang ke luar negeri. Salah satunya adalah ke Negeri Jepang dan beberapa negara lainnya.

“Dari sekitar seribu petani yang kami kirim magang setiap tahunnya. Petani-petani milenial yang pulang dari magang langsung difasilitasi untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat sembari transfer knowledge kepada daerahnya masing-masing,” urai Dedi.

Sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bahwa petani milenial merupakan tumpuan harapan pertanian Indonesia di masa mendatang.

“Petani milenial saat ini banyak meraup hasil dan keuntungan yang melimpah dari hasil bertani. Kuncinya adalah mereka mengunakan akses market internasional dan komunitas pertanian untuk memasarkan hasil pertanian di dalam negeri dan luar negeri,” papar Mentan.

Bangun BTS 4G di Desa 3T, Menkominfo: Infrastruktur Digital Penting Jaga Kedaulatan Negara

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menjaga kedaulatan negara pada wilayah terluar NKRI, menjadi perhatian tinggi dalam setiap aspek pembangunan nasional Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan hal itu yang melandasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di Indonesia.

“Infrastruktur digital adalah pokok dan penting dalam menjaga kedaulatan negara, semisal melalui melalui telekomunikasi dan informasi terkait keamanan perairan laut,” ujarnya dalam acara ground breaking (pelatakkan batu pertama) pembangunan BTS (Base Transceiver Station) 4G di Desa Kelanga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (22/04/2021).

Menurut Menteri Johnny, Natuna, sebagai salah satu wilayah terluar Indonesia, mendapat fokus yang tinggi untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Oleh karena itu, ground breaking tersebut merupakan rangkaian awal dalam membangun infrastruktur BTS serupa di seluruh desa wilayah 3T di Indonesia yang selama ini memang belum terlayani oleh sinyal 4G.

“Pembangunan infrastruktur tersebut dibangun pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dengan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.

Kominfo, lanjut Menteri Johnny, mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan internet sebagai salah satu pilar utama percepatan transformasi digital nasional dengan mengutamakan daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal.

“Kita berharap kerja besar ini akan menjadi salah satu jejak sejarah yang penting untuk Indonesia. Pada saat masyarakat bermigrasi dari aktivitas fisik ke digital, maka ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan digital menjadi keharusan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny mengingatkan bahwa penggunaan layanan 4G haruslah bertujuan untuk hal yang produktif, kreatif dan positif.

“Bersama kita harus mencegah maraknya konten negatif, konten yang dapat memecah belah bangsa, semisal hoaks,” ajakanya.

Untuk itu, Menteri Johnny menilai, edukasi tentang literasi digital dengan semangat #makincakapdiital perlu sedini mungkin disampaikan kepada warga dan masyarakat umum.

Di bagian akhir acara, Menteri Johnny menitipkan sejumlah materi bacaan tercetak tentang literasi digital “Mengenal dan Antisipasi Hoaks” untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat di Desa Kelanga.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BAKTI Anang Latif mengatakan data Kabupaten Kepulauan Natuna adalah salah satu kabupaten di antara beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat tambahan alokasi pembangunan BTS 4G pada tahun 2021-2022.

“Di Kabupaten Bintan akan dibangun BTS 4G di 5 desa. Di Kabupaten Karimun akan dibangun di satu desa. Di Kepulauan Anambas akan dibangun di 12 desa. Dan di Kabupaten Natuna akan dibangun di 17 desa,” paparnya.

Pembangunan BTS di Desa Kelanga tersebut adalah awal masa penting lanjutan pembangunan BTS di 7.904 desa/kelurahan yang belum pernah tersentuh akses 4G.

Pembangunan ini akan berlangsung selama dua tahun, yakni di 4.200 desa/kelurahan pada 2021 dan di 3.704 desa/kelurahan pada 2022. Pembangunan ini akan dibagi ke dalam 5 paket, dengan rincian sebagai berikut.

  • Paket 1 sebanyak 1.364 desa/kelurahan yang meliputi Area 1 Sumatera (132), Area 2 Nusa Tenggara (456), dan Area 3 Kalimantan (776)
  • Paket 2 sebanyak 1.336 desa/kelurahan yang meliputi Area 4 Sulawesi (536) dan Area 5 Maluku (800)
  • Paket 3 sebanyak 1.795 desa/kelurahan yang meliputi Area 6 Papua Barat (824), Area 7 Papua Bagian Tengah Barat (971)
  • Paket 4 sebanyak 1.879 desa/kelurahan yang mencakup Area 8 Papua Bagian Tengah Utara (1.819)
  • Paket 5 sebanyak 1.590 desa/kelurahan yang mencakup Area 9 Papua Bagian Timur Selatan (1.590)

Selain Direktur Utama BAKTI Anang Latif, turut hadir mendampingi Menteri Kominfo dalam acara, Direktur Infrastruktur BAKTI Bambang Noegroho, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad,  dan Bupati Kepulauan Natuna Abdul Hamid Rizal.

 

Pelindo 1 Dumai Ekspor Isotank ke Port Klang Malaysia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pelindo 1 Cabang Dumai terus melakukan inisiatif bisnis untuk mendongkrak kinerjanya dengan kembali melakukan ekspor petikemas. Komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya diekspor ke Port Klang, Malaysia sebanyak 19 box ISO tank berukuran 20 feet melalui Pelabuhan Dumai pada Selasa, 20 April 2021.

“Ekspor CPO dan turunannya melalui ISO tank container di dermaga C Pelabuhan Dumai merupakan layanan ekspor petikemas yang dilakukan secara berkesinambungan. Sebelumnya kegiatan ekspor petikemas perdana sudah dilakukan pada bulan Maret lalu,” ujar General Manager Pelindo 1 Cabang Dumai, Jonedi Ramli.

Jonedi Ramli menjelaskan bahwa pada kegiatan ekspor perdana yang lalu, pengiriman CPO menggunakan flexibag container, yaitu sistem kemasan fleksibel yang digunakan untuk mengangkut bahan cair dalam petikemas. Namun untuk kegiatan ekspor yang kedua ini menggunakan ISO tank.

Dalam kegiatan ekspor ISO tank ini, Pelindo 1 Dumai bekerja sama dengan PT Ben Line selaku perwakilan dari pemilik ISO tank yaitu Den Hartogh Asia Pacific.

Sementara untuk barge atau tongkang yang digunakan sebagai alat angkut, Pelindo 1 Dumai didukung oleh PT Segara Mitra Abadi sebagai agen dari MIT Cargo (Pvt) Ltd. Komoditas CPO dan turunannya ini diekspor ke Port Klang, Malaysia yang kemudian akan diteruskan ke pelabuhan tujuan di Asia Timur.

Layanan ekspor petikemas ini menambah fitur layanan bisnis kepelabuhanan di Dumai yang memfasilitasi permintaan para pengguna jasa untuk membuka trayek pelayaran petikemas internasional.

Pelabuhan Dumai memiliki posisi yang strategis untuk melakukan ekspor petikemas sehingga pengiriman barang bisa lebih efisien dan efektif, baik dari sisi waktu dan biaya logistik.

“Kami bersyukur saat ini kami lebih mudah dalam melakukan ekspor barang melalui Pelabuhan Dumai. Ini menjadi solusi logistik bagi kita semua karena Pelindo 1 Dumai memberikan pelayanan ekspor ISO tank container langsung ke Port Klang, Malaysia. Dengan pelayaran internasional ini mampu membuat kita merasa aman dan bisa semakin efisien untuk sisi operasional serta efektivitas biaya logistiknya,” terang Regional Manager PT Ben Line Sumatera, Effendi Lim.

Sebelum ada jalur pelayaran ini, pelaku bisnis harus mengirimkan barangnya melalui jalur darat yang kemudian dikirimkan melalui pelabuhan lain. Pengiriman barang ke Port Klang jika menggunakan pelabuhan lain membutuhkan waktu tiga hari perjalanan, namun jika melalui Pelabuhan Dumai diperkirakan memerlukan waktu sekitar 22 jam perjalanan.

“Layanan ekspor petikemas ini merupakan inovasi bisnis untuk menjawab kebutuhan para pengguna jasa. Ke depannya, kami juga akan terus mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur di pelabuhan untuk kegiatan ekspor petikemas internasional. Untuk kegiatan impornya, kami terus berkoordinasi dengan pihak KPP Bea Cukai serta sedang melengkapi persyaratan kepabeanan dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Untuk mendorong kegiatan ekspor impor tersebut, kami juga akan mempersiapkan untuk pembuatan Pusat Logistik Berikat (PLB),” lanjut Jonedi Ramli.

Kinerja Pelabuhan Dumai

Selama triwulan I tahun 2021, throughput Pelindo 1 Dumai mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan melayani kunjungan kapal dengan total volume 9.955 GT (Gross Tonnage), meningkat 1,33 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020 yang sebanyak 9.824 GT.

Sama halnya dengan trafik bongkar muat petikemas yang mengalami peningkatan yang signifikan selama triwulan I tahun 2021. Pelindo 1 melakukan bongkar muat petikemas sebanyak 3.608 box, naik 43,23 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020 sebesar 2.519 box.

“Kami berharap kegiatan ekspor barang ini akan semakin meningkat. Semakin banyak pengguna jasa yang sudah mengetahui layanan baru kami, sehingga pengguna jasa yakin untuk melakukan ekspor melalui Pelabuhan Dumai. Sejalan dengan itu, kami mempersiapkan Kawasan TPS agar layanan impor petikemas bisa segera dilakukan juga di sini. Tahun 2021 ini, strategi Pelindo 1 Dumai dalam meningkatkan kinerjanya yaitu dengan terus mengupayakan untuk meningkatkan market share bisnis marine service serta meningkatkan jumlah kapal dan barang yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Dumai. Dari sisi infrastruktur, suprastruktur, serta layanan akan terus kami tingkatkan untuk memberikan excellence service kepada para pengguna jasa,” tutur Jonedi Ramli.

Dalam mengembangkan layanan kepelabuhanannya, Pelindo 1 Dumai disandari kapal yang membawa ratusan mobil dari Jakarta.

Layanan ini merupakan jawaban atas kebutuhan para pengguna jasa yang sebelumnya dalam pengiriman mobil dilakukan melalui jalur darat. Kapal yang membawa mobil ini sudah melakukan sandar dan bongkar di Pelabuhan Dumai sebanyak dua kali dengan membawa mobil mencapai 200 unit dalam sekali perjalanan. Layanan ini tentunya diharapkan mampu mendorong efektivitas dan efisiensi arus logistik.

Dukung Nelayan Belitung, BLU KKP Salurkan Bantuan Pinjaman Modal

Penulis
Sopyan
-
Dukung Nelayan Belitung, BLU KKP Salurkan Bantuan Pinjaman Modal

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui  Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menyalurkan bantuan pinjaman modal kepada nelayan Suak Gual, Belitung.

Penyerahan pinjaman modal ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan akhir Maret  lalu.

Direktur BLU LPMUKP, Syarif Syahrial menjelaskan total pinjaman Rp290 juta diberikan untuk empat nelayan.

“Bantuan permodalan ini untuk mendukung nelayan tetap bisa eksis di masa pandemi Covid-19,” kata Syarif Syahrial di Jakarta, Jumat (23/4/2021).

Penyaluran bantuan pinjaman modal ini sesuai dengan kebijakan Menteri Trenggono dalam mendukung peningkatan produktvitas nelayan dalam menangkap ikan. Selain itu, pinjaman modal ini merupakan salah satu aksi KKP dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pinjaman ini juga untuk mendukung program PEN di masa pandemi,” ujar Syarif.

Pinjaman modal berbunga ringan ini menjadi salah satu bentuk kehadiran KKP ditengah masyarakat sesuai arahan Menteri Trenggono bahwa selain memberikan pelayanan yang prima, jajaran kelautan dan perikanan harus bisa memberikan solusi dan pendampingan bagi masyarakat.

Syarif menambahkan dana bantuan pinjaman modal yang diberikan pemerintah semakin besar setiap tahunnya. Pada tahun 2020, BLU LPMUKP telah menyalurkan dana sebesar Rp192,7 miliar untuk 4.108 pemanfaat. Sedangkan, pada tahun 2021 sampai bulan Maret ini, dana sebesar Rp97,1 miliar telah disalurkan kepada 1.877 pemanfaat.

Dengan adanya badan  ini, KKP membantu masyarakat kelautan dan perikanan agar mudah mendapatkan akses permodalan.

Bantuan pinjaman modal diberikan kepada pelaku usaha perikanan pemegang kartu  usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) baik perorangan maupun kelompok yang memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan yang mudah.

Sementara itu, Amir, sebagai satu nelayan penerima dana pinjaman modal dari BLU LPMUKP tak bisa menutupi kebahagiannya. Uang itu akan ia pakai untuk modal melaut.

Alasan Amir memilih melakukan pinjaman di LPMUKP karena bunga yang diterapkan tergolong kecil, hanya tiga persen. Disamping itu, akses dan prosedur pengajuan pinjaman mudah.

“Kami ajukan proposalnya, disetujui hingga akhirnya bisa sampai proses akad kredit ini, terima kasih LPMUKP,” jelasnya.

Ridwan Kamil Resmikan Creative Center di Cirebon

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan operasional gedung Creative Center Jawa Barat di Jalan Siliwangi No. 14, Kota Cirebon, Rabu (21/4/2021).

Menurut Ridwan Kamil, Creative Center Jawa Barat diinvestasikan bagi kemajian generasi muda. Kini, gedung bekas kantor BKPP (Bakorwil) Wilayah III dapat dipakai pertunjukkan seni budaya, kreasi, workshop, ruang pameran, seminar hingga olahraga.

Tak hanya bagi warga Cirebon, Creative Center Jabar dapat dimanfaatkan warga Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciayumajakuning).

“Silakan yang mengisi tempat ini diatur secara adil. Seluruh masyarakat Ciayumajakuning harus memanfaatkannya secara maksimal,” kata Gubernur Jabar. Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil, tak ingin gedung dengan luas lahan 27.315 meter persegi sampai kosong alias tidak digunakan.

Dia lebih baik melihat berebut tempat ketimbang tidak ada yang mau datang, asalkan tetap dilakukan dengan prokes Covid-19 ketat.

“Jangan sampai ruang kreasi ini tidak dipakai. Mending berebut daripada kosong tidak ada yang mau datang. Silakan mau pameran batik, olahraga, kesenian, seminar apapun selama tujuannya baik,” ujar Kang Emil.

Gubernur Jabar menuturkan, setelah pemerintah pusat menghapus Bakorwil, gedungnya tidak terawat dan sayang bila tidak dimanfaatkan.

Untuk itu Kang Emil memutuskan kompleks tersebut harus memberikan manfaat untuk warga. Alasan Gedung Creative Center Jabar ini dibangun, tutur Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar ingin meningkatkan kualitas peradaban bangsa dengan menginvestasikan semua yang dimiliki untuk kemajuan generasi muda.

“Kalau Indonesia mau jadi bangsa kuat, maka dari sekarang kita harus investasikan semua yang kita punya untuk kemajuan generasi muda,” tutur Kang Emil.

Mudik Dilarang, Pemprov Gorontalo Bantu Sopir Bus yang Tak Beroperasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Langkah bijak diambil Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terkait larangan mudik. Gubernur akan memberikan bantuan bagi para sopir bus yang tidak beroperasi karena kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Menurutnya pemerintah resmi melarang masyarakat mudik lebaran mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021, untuk mencegah penyebaran virus corona.

Akibat kebijakan tersebut, para sopir bus maupun angkutan lintas daerah terancam tidak berpenghasilan. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, dua kilogram gula pasir dan 10 butir telur yang diklaim untuk memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari.

“Kami sudah pikirkan ini jauh-jauh hari. Para sopir akan jadi pengangguran sementara karena ada pelarangan mudik,” ujarnya, Kamis (22/4/2021).

Lebih jauh ia mengatakan selain sopir pekerja lain yang terdampak adalah pelayan hotel, karyawan toko, dan pariwisata yang akan ditutup menjelang Lebaran.

“Mereka ini juga akan mendapatkan bantuan sembako yang sama dari pemprov,” ucapnya. Ia menjelaskan kebijakan yang diambil pemerintah melarang semua transportasi umum maupun pribadi untuk kepentingan mudik, adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan Covid-19 antardaerah.

Sebelum larangan mudik dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemda kabupaten  dan kota serta Forkopimda akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dimulai pada tanggal 26 April 2021.

Salah seorang sopir bus di Gorontalo, Ibrahim mengatakan bantuan sembako dari pemprov akan membantu meringankan bebannya di bulan Ramadan. Namun demikian, dia mengungkapkan bahwa kebijakan larangan mudik akan sangat mempengaruhi perekonomian keluarganya.

“Kami tak hanya butuh makan, tapi masih ada cicilan yang harus kami bayar. Juga keperluan lain yang tentu tidak terakomodir dalam bantuan pemerintah,” katanya.

Dishub DKI akan Berlakukan SIKM Saat Pelarangan Mudik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, surat izin keluar masuk (SIKM) Jakarta akan diberlakukan saat pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021, menyusul rencana pengetatan mudik oleh Satgas COVID-19 pada 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021.

Karenanya, kata Syafrin, di Jakarta, Kamis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan SIKM pada pengetatan mudik pada 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021 tersebut.

“Tidak ada SIKM, hanya pengetatan, bahwa yang bersangkutan (masa berlaku) rapid antigen sebelumnya tiga hari menjadi satu hari,” ujar Syafrin.

Syafrin menyebut ketentuan ini telah disesuaikan dengan adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 tentang peniadaan mudik lebaran, dalam aturan terbaru itu hanya menekankan masa berlaku hasil negatif melalui tes PCR dan tes cepat dalam 1×24 jam yang berlaku bagi penumpang perjalanan darat, laut, dan udara.

“Untuk yang divaksin semua sesuai dengan SE tetap harus dilakukan tes swabantigen yang berlaku 1 x 24 jam,” ujarnya.

Sementara itu, Syafrin tidak menjelaskan adanya perubahan aturan terkait penerapan SIKM pada waktu pelarangan mudik 6-17 Mei 2021. Merujuk pada SE Nomor 13 Tahun 2021 yang belum diadendum, SIKM tetap diberlakukan.

“SIKM (tetap) berlaku mulai 6-17 Mei 2021,” tuturnya.

SIKM memiliki tiga ketentuan, pertama berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.

Seleksi dokumen surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif COVID-19 dengan tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada di tempat istirahat.Kemudian perbatasan kota besar, titik pengecekan (check point) dan titik penyekatan daerah aglomerasi oleh anggota TNI/Polri dan pemerintah daerah (pemda).

1...4,3724,3734,374...4,885Halaman 4,373 dari 4,885