Beranda blog Halaman 4407

5 RPM Dukung UU Cipta Kerja, Menteri Johnny: Cegah Inefisiensi dan Penyehatan Ekosistem

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK), serta PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar) menjadiupaya Pemerintah untuk memperkuat ekosistem dan menembus kebuntuan regulasi bidang penyiaran yang belasan tahun tidak terealisasi.

Menteri Kominfo menegaskan beberapa hal fundamental bagi sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran diatur dalam 5 RPM Kominfo sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja, PP NSPK dan PP Postelsiar.

“Salah satunya berkaitan dengan regulasi primer mengenai penyelenggaraan telekomunikasi, penyiaran digital, pencegahan inefisiensi Spektrum Frekuensi Radio, optimalisasi infrastruktur telekomunikasi, dan penyehatan industri pos,” tegasnya dalam dalam Pembukaan Serap Aspirasi dan Konsultasi Publik Penyusunan 5 (lima) RPM Kominfo sebagai Pelaksanaan PP NSPK dan PP Postelsiar dari Jakarta, Senin (29/03/2021).

Menteri Johnny menegaskan keberadaan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya telah menembus kebuntuan regulasi bidang penyiaran yang telah belasan tahun tidak terealisasi.

“Dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu Analog Switch Off (ASO) pada tanggal 2 November 2022, sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam pemanfaatan digital dividend spektrum frekuensi radio di pita 700MHz,” ujar Menteri Johnny.

Selain di sektor penyiaran, Menteri Johnny menyebutkan UU Cipta Kerja dan dua dua peraturan pelaksanaannya tersebut juga terdapat beberapa hal fundamental, baik di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran (Postelsiar).

“Dalam pelaksanaannya, PP NSPK dan PP Postelsiar mengamanatkan penyusunan regulasi teknis dalam bentuk Peraturan Menteri. Terhadap hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatikab telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri dimaksud,” jelasnya.

Dukung Kemudahan Berusaha

Menteri Kominfo menyatakan, pengaturan melalui RPM yang telah disusun menjadi salah satu upaya untuk mendorong momentum untuk peningkatan kemudahan berusaha.

“Tentunya dengan adanya keberadaan 5 RPM ini diharapkan akan mendorong tercapainya tujuan pembentukan UU Cipta Kerja, khususnya bagi peningkatan dan kemudahan berusaha serta secara khusus untuk keberhasilan terselenggaranya Program Transformasi Digital Indonesia, proses migrasi siaran TV analog ke digital, penyehatan industri pos, telekomunikasi dan penyiaran, serta optimalisasi sumber daya terbatas spektrum frekuensi radio,” ungkapnya

Adanya 5 RPM yang menjadi bagian dari rangkaian regulasi Cipta Kerja yang digulirkan Pemerintah akan menjadisejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi salah satu wujud nyata pengambilan kebijakan yang memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil, dalam membuka usaha baru.

“Diproyeksikan menjadi wujud pengambilan kebijakan yang memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil, dalam membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan disederhanakan, dan kita ciptakan kepastian hukum dan kepastian berusaha yang lebih memberdayakan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif,” papar Menteri Johnny.

Lebih dari itu, keberadaan peraturan pelaksana dalam bentuk 5 RPM diharapkan memberikan kontribusi positif bagi momentum pemulihan ekonomi nasional.

“Sekaligus mendorong reformasi struktural melalui perbaikan iklim investasi dan perizinan berusaha yang sederhana dan cepat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja,” tandas Menteri Kominfo

Dalam acara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba memberikan laporan pelaksanaan, termasuk perpanjangan konsultasi publik atas 5 RPM. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso serta keynote speech dari Menteri Kominfo Johnny G. Plate.

Hadir sebagai narasumber antara lain Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad Ramli, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Pos Ikhsan Baidirus, Direktur Penataan Denny Setyawan, Direktur Telekomunikasi Aju Widya Sari, Direktur Penyiaran Geryantika Kurnia, dan Direktur Tata Kelola Aptika Mariam F. Barata.

BPK Dorong Kemenag Percepat Penyelesaian TLRHP

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) selama empat tahun berturut-turut (2016-2019) telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun sudah meraih opini WTP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serta ditindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh.

Hal itu diungkapkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK, Akhsanul Khaq pada kegiatan Orientasi Tata Kelola Badan Layanan Umum (BLU) Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Se-Indonesia, Senin (29/3/2021). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) tersebut dilaksanakan secara fisik terbatas dan virtual di Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, di Medan.

Tortama KN V BPK mengatakan, jika permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan oleh BPK dibiarkan berulang, maka akan terakumulasi menjadi permasalahan yang material dan dapat berdampak terhadap penurunan opini. Oleh karena itu, BPK mendorong agar Kemenag melakukan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sesuai ketentuan yang berlaku.​

“BPK mengharapkan peran aktif Inspektorat Jenderal Kemenag untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya,” ungkapnya pada kegiatan yang dihadiri Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tersebut.

Selain mengenai tindak lanjut, pada kegiatan yang diikuti oleh para Rektor UIN dan jajaran pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenag tersebut, Tortama KN V BPK juga memaparkan beberapa hal mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK pada PTKN Kemenag.​

Sementara itu, Menteri Agama dalam sambutannya mengatakan, opini WTP yang diraih Kemenag selama empat tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa Kemenag sudah memenuhi kriteria dalam melaksanakan kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi.

Menteri Agama berharap, tahun 2020 opini WTP dapat dipertahankan, tentunya dengan segera menindaklanjuti hal-hal yang sudah direkomendasikan oleh BPK.

“Rekomendasi BPK sangat membantu Kemenag dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, forum ini menjadi sangat penting untuk diikuti dengan serius oleh para Rektor yang hadir,” ungkapnya.

 

Dinkes DIY Targetkan Guru dan Lansia Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19 Massal Selanjutnya

Penulis
Sopyan
-
Dinkes DIY Targetkan Guru dan Lansia Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19 Massal Selanjutnya

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 11.630 orang yang terdiri dari petugas pelayan publik dan ASN, menjalani vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Grha Pradipta (Jogja Expo Center), Bantul, Yogyakarta.

Hari pertama pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua digelar Senin (29/03). Adapun target yang divaksin pada kesempatan ini, sebelumnya telah menerima vaksinasi dosis pertama antara Senin (15/03) hingga Jumat (19/03).

Kepala Dinas Kesehatan DIY, drg. Pembajun Setyaningastutie, mengatakan bahwa target harian vaksinasi Covid-19 ini sama seperti sebelumnya yakni 2.300 orang per harinya. “Untuk pelaksanaannya akan digelar hingga Sabtu (03/04), lima hari, mengingat Jumat (02/04) itu kita libur,” tukasnya.

Selain itu, Pembajun mengatakan bahwa pihaknya juga tengah bersiap untuk menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 massal selanjutnya.

“Nah yang kita sedang siapkan minggu depannya lagi, untuk guru, kemudian pelaku pariwisata, UMKM, dan lansia. Besok lansia yang agak banyak. Kalau kemarin kan lansia baru seratus saja, nggak hanya lansia dari kota saja, melainkan kabupaten juga. Kita alokasikan seribu lansia, tapi belum dapat dipastikan besok dapat berapa. Tapi ada pembatasnya lah. Kita juga masih menimbang, kalau usianya 70 tahun ke atas, mungkin ke RS saja,” ujarnya.

Pembajun menambahkan, dengan kuota 1.000 lansia, pelaksanaan vaksinasi bisa dilakukan dalam waktu sehari. “Inginnya lansia khusus saja, satu hari itu, dokter-dokternya akan kita kerahkan,” jelasnya. Untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan target sasaran ini dilakukan mulai Selasa (06/04) hingga Jumat (09/04).

Sejatinya, vaksinasi Covid-19 untuk guru, sebagian sudah dilaksanakan kabupaten/kota. “Kita intinya mau membantu percepatan. Targetnya besok sekitar 4ribu guru, terutama dari SMA yang milik Pemda. Untuk jumlah lansia, guru, dan pelaku pariwisata sendiri totalnya 10-12ribu orang,” ujar Pembajun.

Pemberian vaksin kepada tenaga pendidik merupakan sebuah upaya tindak lanjut akan rencana pemberlakukan pembelajaran luring pada SMA dan SMK di DIY. Pada Jumat (27/03), Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan mulai April atau Mei, akan dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka pada 5 SMA dan 5 SMK di DIY. Hasil dari uji coba selanjutnya disampaikan kepada Gubernur DIY sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Sementara, terkait dengan datangnya bulan Ramadhan, Pembajun berujar bahwa pelaksanaan vaksinasi tetap dilaksanakan pagi hari. “Kami laksanakan pagi, untuk menghindari hypoglikemia, atau kurangnya kadar gula pada manusia. Kalau pelaksanaannya malam hari, ya habis buka puasa, kasian pasien dan nakesnya. Kami optimis masih tetap jalan, tapi tidak sebanyak ini,” jelasnya.

Di samping itu, Pembajun menyatakan bahwa jumlah vaksin Covid-19 yang dimiliki DIY masih aman. “Hari ini (29/03), kurang lebih masih 1.750-an vial atau sekitar 17.000. Jumlah ini masih cukup untuk vaksinasi massal yang besok. Mulai massal besok, rentangnya 28 hari, sudah pakai pedoman yang baru, berlaku lansia maupun nonlansia,” terang Pembajun.

Pembajun juga berharap, program vaksinasi covid-19 massal membutuhkan dukungan banyak pihak agar dapat berjalan lancar. “Pada prinsipnya satu, masukkan data dulu. Kalau tidak masuk, mau dihitungnya bagaimana. Ketika data pertama sudah disedot, kami akan masukkan aplikasi. Nah, sudah ngendika (berkata) sekian, tapi ternyata malah datanya nggak ada,” ujar Pembajun.

Tingkatkan Kesadaran, Minimalisir Kerumunan

Di samping itu, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantono, mengutarakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua yang digelar massal ini sudah kondusif. “Hari ini sudah lebih tertata. Jadwal dan jam-jamnya sudah baik, kalau kita taat pada itu, maka kemudian bisa diminimalisir,” urainya.

Biwara juga kembali menekankan bahwa berdasar pengalaman dari berbagai daerah, klaster yang dimungkinkan terjadi berasal dari takziah, arisan, hajatan, dan sebagainya. “Ini mengubah adaptasi kan tidak mudah. Ketika orang berkumpul, itu kemudian lupa. Secara nggak sadar, dia kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Lama tidak ketemu, kemudian di hajatan ketemu, itu menjadi lepas kontrol.”

Menurut Biwara, hal tersebut patut menjadi perhatian bersama. “Apalagi menjelang puasa lebaran, aktivitas-aktivitas akan banyak, dalam situasi normal. Itu yang perlu dicermati betul. Sebenarnya zonasi itu kan tingkat RT. Kalau aktivitas antar RT misal hajatan, yang datang kan tidak hanya RT itu, artinya kita perlu kehati-hatian,” terangnya.

Biwara menambahkan, jika aktivitas dilakukan dalam lingkup RT, seperti arisan RT dan semacamnya, justru yang lebih tahu adalah masyarakatnya sendiri. “Namun kalau yang erat kaitannya dengan rasa atau kemanusiaan, itu terus kemudian lupa,” ujar Biwara.

Berkaitan dengan mudik, Biwara menjelaskan jika mudik akan menyebabkan penumpukan masyarakat dalam suatu daerah. “Maka kemudian harus ada filter-filter, filter awal kan di daerah asal. Ketika sudah keluar, maka akan sulit, apalagi ketika sudah sampai pada warga. Kuncinya saya kira di daerah asalnya, di hilirnya, sehingga akan memperkecil penularan di desa tujuan,” tutupnya.

Tingkatkan Kualitas Produksi Gurami, KKP Gelar Pelatihan Pembenihan Bersama 100 Pembudidaya

Penulis
Sopyan
-
Tingkatkan Kualitas Produksi Gurami, KKP Gelar Pelatihan Pembenihan Bersama 100 Pembudidaya

SuaraPemerintah.id – Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah merupakan sentra utama produsen gurami di Indonesia. Namun, penyakit gurami yang melanda sejak 2018 lalu menurunkan kinerja produksi gurami di daerah ini.

Guna mengatasinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pembenihan Ikan Gurami dan Penyerahan Calon Induk Ikan Gurami Hybrid Bagi Masyarakat Perikanan di Kabupaten Banyumas pada 27-28 Maret 2021.

Difasilitasi oleh instruktur dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal dan Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi, pelatihan ditargetkan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam melakukan usaha pembenihan ikan gurami. Hal ini demi meningkatkan mutu benih ikan yang dihasilkan, yaitu benih yang sesuai dengan klasifikasi bibit unggul.

Pelatihan dihadiri oleh 100 orang peserta yang merupakan pelaku utama budidaya ikan di Kabupaten Banyumas. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, pelatihan dilakukan menggunakan metode blended system.

Adapun 16 ekor calon indukan gurami hybrid yang diberikan BRPI Sukamandi diserahkan melalui Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Pandak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya akan diatur pemanfaatannya secara merata kepada setiap Pokdakan.

Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Sjarief Widjaja menyebut bahwa kegiatan ini sejalan dengan program prioritas KKP yang tengah menargetkan peningkatan produksi ikan budidaya mencapai 19,47 juta ton di tahun 2021, lebih tinggi dari target produksi tahun 2020 yang sebelumnya sebanyak 18,44 juta ton. Dalam rangka mencapainya, transfer ilmu dari hulu ke hilir pun perlu dilakukan.

“Saat ini, KKP menargetkan kenaikan produksi budidaya perikanan sebanyak 1,03 juta ton dari tahun 2020. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan kompetensi masyarakat dari hulu sampai hilir yaitu mulai dari benih, pakan, probiotik, hingga pemasaran. Melalui diseminasi pelatihan yang sinergis, diharapkan kompetensi masyarakat dapat terpenuhi demi meningkatkan produksi ikan di daerah,” ucapnya.

Terlebih, Sjarief berharap agar Kabupaten Banyumas berkembang menjadi Sentra Perikanan yang terintegrasi guna mewujudkan program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yaitu terbentuknya kampung-kampung perikanan budidaya di berbagai daerah.

“Harapan kami kedepan, di Kabupaten Banyumas dapat terbentuk unit-unit produksi budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, hingga pemasaran produk perikanan. Dengan sinergi yang baik ini juga diharapkan akan terbentuk kampung-kampung tematik perikanan seperti yang telah dicanangkan dalam pencapaian program KKP,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Kepala Puslatluh KP, Lilly Aprilya Pregiwati menyampaikan, Kabupaten Banyumas sejak dulu dikenal sebagai sentra budidaya gurami dan mampu menyumbang sekitar 20-40% produksi gurami di Provinsi Jawa Tengah. Namun, penyakit ikan gurami yang melanda kabupaten ini menurunkan produksi gurami secara singnifikan.

“Banyumas merupakan salah satu kabupaten penyumbang terbesar produksi gurami nasional. Namun, selama kurun waktu 2017-2018, sekitar 2 juta induk gurami mati terkena penyakit sehingga produksi gurami di daerah ini berkurang drastis,” tuturnya.

Menurutnya pengembangan produk hasil riset dan inovasi gurami dapat menjadi jalan keluar permasalahan ini. Dengan memanfaatkan hasil pengembangan produk unggulan dari BRPI yaitu ikan gurami hybrid hasil persilangan ikan gurami betina Majalengka dan gurami jantan Jambi yang dinamakan gurami BIMA, sebagian besar permasalahan kematian gurami dapat teratasi melalui keunggulan signifikan dari gurami tersebut.

“Jenis ikan gurami hybrid BIMA ini menunjukkan keunggulan pertumbuhan 17-26% lebih cepat, memiliki ketahanan terhadap penyakit yang lebih baik, dan mempersingkat waktu pemeliharaan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya secara ekonomi seiring bertambahnya pendapatan yang didapatkan,” jelas Lilly.

“Kami berharap kehadiran ikan gurami BIMA ini mampu berkontribusi secara nyata dalam mengembalikan kejayaan Kabupaten Banyumas sebagai sentra penghasil ikan gurami terbesar baik secara regional maupun nasional,” tambahnya.

Anggota DPR-RI Komisi IV, Sunarna, menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan jalan keluar kepada pembudidaya gurami di Kabupaten Banyumas. Pasalnya, selain memberikan kompetensi, KKP melalui P2MKP pun turut memberikan solusi berupa bantuan modal dan pemberian indukan unggul gurami kepada masyarakat sehingga pembudidaya dapat melanjutkan usahanya yang telah mengalami kerugian.

“Pembudidaya yang punya ratusan sampai ribuan bibit atau induk gurami pun sempat tidak bisa bertahan, mati semua oleh penyakit gurami. Tetapi dengan hadirnya pelatihan ini, pembudidaya kami diberi pencerahan untuk tidak putus asa dalam melanjutkan usahanya yang sempat merugi,” ucapnya.

Sunarna pun berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas gurami yang dihasilkan oleh pembudidaya. Melalui pelatihan yang memberikan ilmu-ilmu termutakhir, ia ingin pembudidaya Kabupaten Banyumas dapat beralih dari sistem pembudidayaan secara konvensional menjadi lebih modern, yang membuat kualitas ikan meningkat dan menguntungkan usahanya.

“Melalui riset, sudah ada jalan keluarnya bagaimana ikan bisa tumbuh lebih besar, bisa lebih cepat dipanen, menghasilkan mutu daging dan gizi yang bagus, maka pembudidaya Banyumas harus belajar akan hal ini. Gunakan teknologi yang ada sehingga taraf ekonomi masyarakat juga membaik,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini diserahkan pinjaman modal kerja dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) kepada 1 (satu) Pokdakan dan 6 (enam) pelaku usaha budidaya setempat dengan total pinjaman sebesar Rp510 Juta.

Pinjaman ini diharapkan dapat membangkitkan kembali usaha budidaya gurami di Banyumas. Dengan begitu, Kabupaten Banyumas diharapkan kembali menjadi sentra utama budidaya gurami di Indonesia.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan ini Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, jajaran BRSDM dari Pusat Riset Perikanan (Pusriskan), Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan, Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Tegal, serta para penyuluh perikanan BP3 Tegal.

Catat Laba Bersih Senilai Rp620,93 Miliar di Tahun 2020, Bank Sulselbar Siap Tebar Dividen

Penulis
Rudi Sukmana
-
Catat Laba Bersih Senilai Rp620,93 Miliar di Tahun 2020, Bank Sulselbar Siap Tebar Dividen

SuaraPemerintah.id – Bank Sulselbar dan BPD DIY menyatakan siap menebar dividen pada tahun ini seiring dengan kinerja yang masih kuat.

Direktur Operasional dan IT Bank Sulselbar Irmayanti Sulthan menyampaikan kinerja percetakan laba tahun buku 2020 masih cukup baik. Laba tersebut akan digunakan untuk membantu keuangan pemerintah daerah yang telah memasukkan laba perseroan sebagai penerimaan daerah.

“Tahun ini kami akan membagikan dividen. Ini kami lagi mengadakan pertemuan untuk hal tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah membuat perda penyetoran kembali 50 persen dividen setiap tahunnya,” sebutnya, Minggu (28/3/2021).

Bank Sulselbar membukukan perolehan laba bersih tahun berjalan senilai Rp620,93 miliar pada 2020. Perolehan laba bersih tersebut meningkat 0,69 persen year on year dari laba 2019 senilai Rp616,69 miliar.

Irma menyampaikan rasio kecukupan modal perseroan saat ini sudah berada lebih dari 24 persen lebih tinggi dari tahun lalu yang masih berada di kisaran 22 persen. Dia meyakini pembagian dividen tidak akan mempengaruhi kemampuan modal dalam potensi ekspansi dan menyerap risiko-risiko selama masa pandemi tahun ini.

Lagi pula, Irma menyampaikan potensi penyuntikan modal tahun ini masih cukup kuat. Pemerintah daerah akan setor modal baru sekitar Rp100 miliar pada 2021.

“Bahkan, potensi penambahan modal dengan penerbitan saham perdana di Bursa Efek Indonesia sedang kami bahas,” sebutnya. Dihubungi terpisah, Direktur Pemasaran BPD DIY Raden Agus Trimurjanto menyebutkan perseroan akan tetap membagikan dividen tahun ini. Dia pun mengklaim pembagian dividen juga tidak akan mengganggu modal karena memiliki posisi rasio kecukupan modal di kisaran 27 persen.

Bank DIY juga akan tetap mendapat suntikan modal berkala dari pemegang saham untuk mencukupi permodalan minimum Rp4 triliun hingga 2025.

“Kalau untuk tahun ini, pembagian dividen akan berada di kisaran 70 persen dari laba bersih,” sebutnya. Adapun, laba bersih Bank DIY 2020 mencapai Rp240,6 miliar, turun dari 2019 yang senilai RpRp271,54 miliar.

Ketua Gaikindo Sebut Indonesia Swasembada Mobil, Hasil Ekspor Tercatat 330 Ribu Unit

Penulis
Sopyan
-
Ketua Gaikindo Sebut Indonesia Swasembada Mobil, Hasil Ekspor Tercatat 330 Ribu Unit

SuaraPemerintah.id – Pemerintah terus berupaya menggerakkan konsumsi masyarakat yang tertahan di masa pandemi. Dalam upaya mempertahankan industri otomotif dan menaikkan sisi permintaan terhadap kendaraan bermotor, Pemerintah menstimulasi konsumsi dengan memberikan insentif pajak untuk kendaraan bermotor.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Yohannes Nangoi menerangkan, saat ini Indonesia sudah swasembada mobil. Dari total kebutuhan domestik, hampir 90% lebih disuplai dari pabrik domestik. 70-80% juga sudah menggunakan bahan baku lokal. Bahkan Indonesia mampu mengekspor 330 ribu mobil ke berbagai negara, termasuk ke Jepang.

“Kalau Anda ke luar negeri lalu melihat ada mobil Xpander, Isuzu Traga, atau kendaraan sejenis Daihatsu GranMax, itu semua dari Indonesia karena pabriknya hanya ada di Indonesia,” ujar Nangoi.

Dari kapasitas produksi kendaraan sebesar 2,4 juta per tahun, Nangoi menjelaskan penjualan mobil biasanya mencapai 1,5 juta per tahun, terdiri dari 1,2 juta untuk domestik dan sekitar 330 ribu untuk diekspor. Namun, imbas pandemi COVID-19, total penjualan di 2020 anjlok menjadi hanya sekitar 700-an ribu mobil terdiri dari 530 ribu untuk domestik dan 200-an ribu untuk diekspor.

Memasuki tahun 2021 penurunan penjualan mobil masih berlanjut. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, bukan hanya PHK bisa terjadi, namun eksistensi bisnis sektor otomotif pun turut terancam.

APBN bekerja di berbagai area termasuk mendorong konsumsi masyarakat dan menyokong dunia usaha. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran insentif PPnBM kendaraan bermotor diperkirakan mencapai Rp2,99 triliun.

Pemerintah berharap insentif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga mendorong perbaikan pada industri otomotif dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami memang sengaja mendesain agar front loading. Tujuannya untuk memacu confidence dan secara simultan bisa meningkatkan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada 2019, industri otomotif berkontribusi 3,98% terhadap PDB non-migas. Sektor padat karya ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yakni 1,5 juta orang pekerja langsung dan 4,5 juta tenaga kerja tidak langsung. Rantai pasok sektor ini juga sangat luas. Terdapat kurang lebih 7.451 pabrik penghasil produk input untuk industri otomotif.

Menjelajah Telaga Mangunan Pekalongan Yang Makin Eksotis Berselimut Kabut

Penulis
Sopyan
-
Menjelajah Telaga Sigebyar Pekalongan Yang Makin Eksotis Berselimut Kabut

SuaraPemerintah.id – Kecamatan Petungkriyono Pekalongan menyimpan segudang destinasi wisata. Mulai aneka Curug, bukit, ataupun wisata lainnya, yang membuat Petungkriyono kerap disebut surga Wisata Kabupaten Pekalongan.

Salah satunya yang kini sedang naik daun adalah Telaga Sigebyar atau yang kerap disebut Telaga Mangunan.

Telaga yang terletak di Desa Tlogohendro ini memang bisa dibilang berada di lereng dataran tinggi Dieng sebelah utara. Di sini pengunjung juga bisa menemukan tanaman khas dataran Dieng, seperti Carica yang tumbuh subur di sekitar telaga.

Selain itu suasana perjalanan juga disuguhkan dengan hamparan ladang pertanian warga. Mulai dari wortel, kentang dan aneka komoditas lainnya. Untuk perjalanan menuju telaga ini dibutuhkan waktu sekitar 40-60 menit dari Alun-alun Kajen.

Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau seharga Rp5 Ribu, pengunjung bisa merasakan sensasi dinginnya dataran tinggi Dieng. Tak hanya disuguhkan dengan telaga berwarna hijau kecoklatan ini, pengunjung jika dibuat terpesona dengan deretan perbukitan hijau Dieng.

Suasana yang asri pun membuat pengunjung betah berlama-lama sembari menghirup udara segar. Terlebih jika kabut sedang turun, maka suasana pun bisa berubah semakin eksotis. Gradasi warna kehijauan berselimut kabut ini pun bisa menjadi panorama yang begitu indah.

Tentunya tak lengkap jika tak mengabadikan keindahan panorama ini dengan berswa foto. Pihak pengelolapun sudah menyediakan beberapa spot foto yang ada di sekitar telaga, mulai dari spot foto taman bunga, spot foto di jembatan apung, dan juga spot foto di beberapa titik lainnya.

Bagi yang akan berkunjung ke sini, disarankan untuk membawa jaket atau baju hangat. Terlebih bagi yang berkendara menggunakan motor. Pasalnya suasana di sini bisa bertambah dingin terutama saat kabut turun.

Saat kabut turun, paling nikmat memandangi panorama alam sekitar sembari makan kudapan lokal. Tempe mendoan bisa menjadi pilihan kamu untuk mengisi perut kosong. Tentunya Pengunjung juga bisa menyeruput kopi atau teh dari pedagang sekitar. Harga yang kudapan yang dijual pun terhitung standar dan banyak varian.

Jika ingin suasana berbeda, pengunjung juga bisa berkeliling ke telaga dengan menaiki perahu. Dengan perjalanan sekitar 10 menit, pengunjung bisa menikmati keindahan telaga dari sisi ke sisi dengan harga yang cukup terjangkau. Pengunjung hanya dikenakan biaya Rp5.000 per orang untuk sekali putaran.

Pengunjung yang ingin datang ke sini pun tak perlu khawatir terkait protokol Kesehatan. Karena pihak pengelola sudah menerapkan Protokol Kesehatan dan menyediakan tempat cuci tangan. Selain itu wisata ini juga sudah dilengkapi Musala, toilet dan juga memiliki aula pertemuan. Pengunjung juga diperbolehkan untuk berkemah di area telaga ini.

Jika perut masih keroncongan, sepulang dari Telaga Mangunan, pengunjung bisa mampir ke salah satu warung makan yang cukup moncer di Petungkriyono. Warung milik Bu Siti ini menjadi salah satu favorit pengunjung jika berwisata ke Petungkriyono.

Warung sederhana ini menyajikan aneka lauk pauk ala rumahan dengan berbagai jenis. Mulai dari Tongkol, ayam, bebek, wader dan juga aneka lauk lainnya. Jika beruntung pengunjung juga bisa menemuka nasi merah atau nasi hitam, dan juga nasi jagung.

Pengunjung pun bisa mengambil makana sebanyak yang dimau karena warung ini menerapkan sistem prasmanan. Jangan ragu soal harga, karena pastinya sangat terjangkau dan nyaman juga di kantong.

Dirut Pertamina Minta Masyarakat Tidak Panic Buying, Pasokan dan Stok Bahan Bakar Aman

Penulis
Andik Irwanto
-
Dirut Pertamina Minta Masyarakat Tidak Panic Buying, Pasokan dan Stok Bahan Bakar Aman

SuaraPemerintah.id – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panic buying akibat insiden kebakaran Kilang Balongan. Pasokan tetap berjalan aman dan lancar. Stok bahan bakar saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hal ini diungkapkan oleh Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 29 Maret 2021.

“Masyarakat tidak perlu panic buying karena pasokan tetap berjalan aman dan lancar,” katanya.

Secara nasional stok gasoline atau bensin saat ini masih tersedia 10,5 juta barel yang cukup untuk 27-28 hari ke depan, stok solar ada 8,8 juta barel cukup untuk 20 hari, stok avtur sebanyak 3,2 juta barel untuk konsumsi 74 hari, dan stok elpiji juga masih tersedia hingga 17 hari ke depan.

Aktivitas ekonomi yang belum berjalan normal akibat pandemi COVID-19 membuat ketersediaan bahan bakar Pertamina cukup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pertamina akan menyuplai kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat dari sejumlah kilang dan terminal BBM, salah satunya Kilang Cilacap dan Kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Produksi Kilang Cilacap akan ditingkatkan sampai 300 ribu barel dan Kilang TPPI sebanyak 500 ribu barel.

“Kami mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain dan menyalurkannya langsung ke daerah-daerah yang selama ini disuplai Kilang Balongan,” kata Direktur Pertamina itu.

Lebih lanjut dia memastikan tidak ada kendala terkait suplai bahan bakar karena equipment utama di dalam kilang tidak terdampak kebakaran.

Perseroan mengklaim saat ini sudah bisa melokalisir api di dalam bund wall dengan menggunakan foam, sehingga nyala api dipastikan tidak akan menjalar ke area lain.

“Kebakaran hanya terjadi di daerah tangki saja. Kilang akan dioperasikan kembali setelah kami berhasil melakukan pemadaman,” kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

Seperti diketahui bahwasanya telah terjadi kebakaran kilang Balongan di Indramayu pada, (28/3). Mengutip laman Pertamina, Kilang VI Balongan adalah kilang keenam dari tujuh kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina (Persero).

Kegiatan bisnis utama di kilang ini adalah mengolah minyak mentah dari Duri dan Minas menjadi produk-produk BBM (Bahan Bakar Minyak), non BBM dan petrokimia.

Kilang ini mulai beroperasi pada 1994 dan terletak di Indramayu atau sekitar 200 km arah timur Jakarta. (red/pen)

Suntikkan 10,4 Juta Vaksin, Indonesia Masuk 10 Besar Negara Terdepan Program Vaksinasi

Penulis
Andik Irwanto
-
Suntikkan 10,4 Juta Vaksin, Indonesia Masuk 10 Besar Negara Terdepan Program Vaksinasi

SuaraPemerintah.id – Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara terdepan di dunia yang telah melakukan vaksinasi terhadap warganya. Sebanyak 10,4 juta dosis vaksin telah diberikan ke masyarakat dan Indonesia masuk 10 besar dibanding negara lain di dunia.

Hal ini diungkapkan Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 29 Maret 2021.

“Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang cukup terdepan dalam program vaksinasi. Posisi 27 Maret 2021 sebanyak 10,4 juta dosis vaksin telah diberikan ke masyarakat dan kita masuk 10 besar dibanding negara lain di dunia,” katanya.

Berdasarkan paparan tersebut, Indonesia berada di urutan ke sembilan, di bawah Amerika Serikat, China, India, Inggris, Brasil, Turki, Jerman, dan Rusia. Di bawah Indonesia, ada Prancis, Israel, Italia, dan Uni Emirat Arab.

“Posisi kita bahkan lebih bagus dari beberapa negara di Eropa. Tentu ini harus kita pertahankan dan terus meningkatkan kecepatan vaksinasi karena memang kita berpacu juga dengan perkembangan mutasi dari virus itu sendiri,” katanya.

Honesti menuturkan capaian kecepatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia didukung oleh kesiapan suplai vaksin itu sendiri. Selain telah melakukan komitmen sejak jauh hari dengan sejumlah pengembang vaksin, Indonesia juga menjadi negara yang melakukan uji klinis vaksin Covid-19.

Selain itu dukungan sejumlah kementerian/lembaga dalam mendukung program vaksinasi juga menjadi faktor yang mendorong kecepatan program vaksinasi.

“Kecepatan ini sangat menentukan bagaimana Indonesia bisa mencapai herd immunity dalam waktu lebih kurang 15 bulan. Mungkin mudah-mudahan kalau bisa lebih cepat,” katanya.

Lebih lanjut, Honesti menjelaskan hingga 28 Maret 2021 sebanyak 7,2 juta dosis vaksinasi tahap pertama sudah diberikan. Ada pun untuk vaksinasi tahap kedua mencapai 3,2 juta dosis.

Sementara itu untuk 2021 Indonesia telah mengamankan sebagian besar kebutuhan vaksinasi untuk bisa mencapai herd immunity yakni sebanyak 426 juta dosis vaksin. Pemerintah Indonesia melalui Bio Farma telah melakukan kontrak pembelian bahan baku vaksin dan vaksin jadi dengan sejumlah pengembang vaksin yang totalnya mencapai 329,5 juta dosis.

“Selain itu ada opsi meningkatkan suplai tersebut. Kami optimis kebutuhan vaksin itu dipenuhi. Sebagian besar akan dilakukan di 2021. Kalau seandainya menyeberang ke 2022 pun, kita harap pada kuartal I 2022 semuanya sudah bisa diselesaikan,” kata Honesti. (red/pen)

Kemendagri Gandeng Kemensos dan FRI Hadirkan Data Desa Presisi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – `Kerja sama lintas kementerian dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Sosial (Kemensos).Kedua Kementerian meneken nota kesepahamanan bersama Forum Rektor Indonesia (FRI).

Nota kesepahaman yang terjalin adalah untuk menguatkan kerja sama di bidang penyediaan data desa presisi.

Nota kesepahaman ini, sebagai bentuk penguatan kerja sama antara Kemdagri, Kemsos dan akademisi di bidang penyediaan akurasi data desa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan, pentingnya data dan informasi yang presisi menyangkut tata kelola pemerintah desa dan penyelenggaraan sosial desa.

“Bentuk kolaborasi antara pembuat kebijakan dengan dunia akademik penting untuk saling melengkapi. Sehingga kebijakan pusat dan daerah memiliki dasar teori dan data yang kuat secara ilmiah,” kata Mendagri Tito di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemdagri, Jakarta, Senin (29/3/2021).

Menurut Tito, keberadaan data desa yang presisi akan memberi manfaat untuk pembangunan desa. Tito menilai, desa memiliki peran sentral sebagai sistem administasi pemerintahan terkecil di Indonesia.

“Kalau kita melihat keseriusan untuk pengelolaan desa ini, di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu, menurut saya sangat luar biasa,” ujarnya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaparesiasi ide untuk membuat data presisi di seluruh desa. Keberadaan data ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan.

“Dengan adanya data desa presisi, dapat dilakukan pemantauan tak hanya berdasarkan data numerik, tetapi juga data spasial. Data ini sangat penting untuk mengevaluasi. Tidak (berdasarkan) katanya siapa, tetapi bahwa secara fisik kami bisa mengetahui dengan pasti,” kata Risma.

Sementara itu, Ketua FRI, Arif Satria menjelaskan, data desa presisi merupakan salah satu inovasi penting dalam konsep pembangunan menyeluruh Indonesia sehingga dapat mengentaskan kemiskinan desa.

“Data desa presisi akan terus kita sempurnakan dengan berbagai metodologi. Saat ini sudah dimanfaatkan oleh 16 kabupaten di Indonesia dan akan terus diperluas. Upaya proaktif ini akan optimal dengan kerja sama antara Kemdagri dan Kemsos dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dan menghapus kemiskinan desa di Indonesia,” ujar Arif.

1...4,4064,4074,408...4,871Halaman 4,407 dari 4,871