Beranda blog Halaman 4408

KBRI dan KJRI Gelar Pertemuan Warga Indonesia di AS, Tingkatkan Kewaspadaan dan Lindungi Akan Tindak Kekerasan Rasial

Penulis
Andik Irwanto
-
KBRI dan KJRI Gelar Pertemuan Warga Indonesia di AS, Tingkatkan Kewaspadaan dan Lindungi Akan Tindak Kekerasan Rasial

SuaraPemerintah.id – Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI di Amerika Serikat mengajak warga Indonesia di Amerika untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling melindungi dari tindak kekerasan bermotif rasial. Langkah ini untuk menyikapi kecenderungan meningkatnya tindak kekerasan, diskriminasi, dan ujaran bermotif rasial yang terjadi akhir-akhir ini di AS.

Langkah proaktif dan cepat dilakukan oleh KBRI dan KJRI di AS untuk menyikapi kecenderungan meningkatnya tindak kekerasan, diskriminasi, dan ujaran bermotif rasial yang terjadi akhir-akhir ini di AS, dalam upaya memastikan keamanan dan keselamatan WNI dan masyarakat Indonesia di seluruh wilayah AS.

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Washington yang diterima di Jakarta, Senin, 29 Maret 2021.

KBRI Washington DC dengan dukungan seluruh KJRI di AS (KJRI Chicago, Houston, Los Angeles, New York, dan San Francisco) menggelar pertemuan bersama perwakilan masyarakat Indonesia se-AS, bertajuk “Bincang-Bincang Virtual Perlindungan Preventif” dengan tema “Tindak Kekerasan terhadap Etnis Asia dan Tindak Pidana Penipuan melalui Media Daring” pada Sabtu (27/3).

Hampir 100 orang perwakilan masyarakat dan diaspora Indonesia dari berbagai kota di seluruh AS, yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pimpinan dan perwakilan organisasi masyarakat, terlihat antusias dan aktif berpartisipasi dalam bincang-bincang virtual selama 1,5 jam tersebut.

Sebagai pembicara utama, Atase Kepolisian KBRI Washington DC, Brigjen Polisi Ary Laksmana Widjaja, menekankan pentingnya masyarakat Indonesia di AS untuk mengambil langkah-langkah pencegahan serta berani mengambil aksi ketika dihadapkan dengan tindak kekerasan dan pidana.

“Ayo berani, dan saling melindungi. Apabila menjadi korban kekerasan, minta bantuan warga di sekitar tempat kejadian, dan segera telepon 911. Laporkan juga kepada Perwakilan RI terdekat agar dapat kami bantu secepatnya dan berikan pendampingan,” ujar Ary.

Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Washington DC, Gustaav Ferdinandus menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri RI telah menyampaikan permintaan perhatian khusus dan serius dari Pemerintah AS untuk menjamin keselamatan dan keamanan WNI dan masyarakat Indonesia di AS.

“KBRI juga telah menyiapkan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan terkini di AS. Selain itu, Perwakilan RI di AS baik KBRI maupun KJRI memiliki hotline yang dapat dihubungi oleh masyarakat Indonesia setiap saat, 7 hari 24 jam,” kata Gustaav.

Menurut Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Washington Yudho Sasongko, kegiatan pertemuan itu merupakan salah satu wujud konkret perlindungan WNI dan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia saat ini.

Acara itu pun mendapat respons sangat positif dari para peserta, yang mengapresiasi upaya KBRI dan KJRI di AS untuk menjangkau masyarakat secara langsung untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah meningkatnya situasi keamanan di AS akhir-akhir ini.

“Terima kasih sudah memfasilitasi acara yang bermanfaat bagi warga Indonesia di USA,” ujar Vembri Prihardono, perwakilan dari Indonesian Muslim Society in America (IMSA).

Selain melakukan upaya jangkauan kepada perwakilan komunitas Indonesia, KBRI dan KJRI di AS sebelumnya juga telah mengadakan pertemuan virtual dengan perwakilan Persatuan Mahasiswa Indonesia di AS (Permias) guna memastikan para mahasiswa dalam kondisi baik di tengah merebaknya isu tindak kekerasan bermotif rasial akhir-akhir ini.

Selanjutnya, kegiatan dialog seperti ini akan terus dilakukan oleh seluruh Perwakilan RI di AS untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia di AS. (red/pen)

Gandeng Pemkab Lombok Timur Bangun, KKP Bangun Sentra Industri Budidaya Lobster Nasional

Penulis
Sopyan
-
KKP Gandeng Pemkab Lombok Timur Bangun Sentra Industri Budidaya Lobster Nasional

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan rintisan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menindaklanjuti  amanat Presiden Joko Widodo agar sub sektor perikanan budidaya dapat menggenjot produksi.

Sejalan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam 3 (tiga) program terobosan KKP tahun 2021-2024 mencakup peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tangkap dan peningkatan kesejahteraan nelayan; menggerakkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan; dan membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Guna penyiapannya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto  menyatakan bahwa pihaknya segera menyusun desain/model pengembangannya. Ia juga mengatakan bahwa sebagai bentuk komitmen kerja sama antara KKP dan Pemerintah Daerah, telah ditandatangani nota kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budidaya dan Bupati Lombok Timur terkait sinergi dalam rangka pengembangan perikanan budidaya.

“Intruksi pak Menteri jelas ya, bahwa beliau sangat berkomitmen untuk kembangkan industri budidaya lobster nasional. Tadi bersama Pemerintah Daerah Lombok Timur kami sepakat untuk saling bersinergi sesuai tugas dan kewenangan kita masing-masing. KKP selalu siap memfasilitasi seluruh akses yang bisa didukung untuk pengembangannya meliputi akses sarana dan prasarana, pendampingan teknologi dan lainnya,” jelas Slamet.

Slamet menjelaskan nota kesepakatan tersebut meliputi kawasan pengembangan industri budidaya lobster di Teluk Telong-Elong dan Teluk Ekas. Adapun ruang lingkupnya yakni sinkronisasi program pembangunan kampung lobster; peningkatan produksi komoditas lobster di kawasan Telong Elong dan Kawasan Ekas; pengembangan dan penerapan teknologi perikanan budidaya; pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan budidaya; dan pertukaran data dan informasi.

Penetapan kawasan pengembangan kampung lobster tersebut, menurut Slamet telah mengacu pada Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB.

Ia mengatakan perairan Lombok sangat strategis karena ada dua zona yang saling mendukung yakni zona tangkap BBL (hot spot area) seperti di Teluk Awang-Lombok Tengah dan zona budidaya antara lain di Lombok Timur meliputi Teluk Jukung, Teluk Ekas dan Teluk Seriweh Timur.

“Perairan Lombok ini sangat strategis BBL yang melimpah dibeberapa titik sebagai “given by Allah”, ada fenomena sink population yang mesti kita manfaatkan secara mandiri. Tentu catatannya pemanfaatan yang tidak ekspolitatif dan searah, tapi mesti terukur untuk jamin keseimbangan siklus di alam dan ini hanya bisa dilakukan dengan budidaya dan pelepasliaran pada fase pasca BBL (lobster muda). Saat ini pembudidaya lobster membeli benih hasil tangkapan nelayan di Teluk Awang dan sekitarnya. Kita akan atur tiap sub sistem bisnis yang ada mulai dari nelayan tangkap benih, pembudidaya hingga hilirisasinya. Kami telah bersepakat Lombok akan jadi sentra lobster dan tahun ini kita akan kembangkan model bisnisnya di Lombok Timur,” tegasnya.

Slamet juga menyinggung banyaknya kritik atas rencana kebijakan menyetop ekspor BBL.

“Saya kira kritik itu wajar, tapi yang jelas pak Menteri selalu tegaskan bahwa prinsip pemanfaatan sumber daya perikanan, utamanya lobster harus mengedepankan kepentingan ekonomi dan kelestarian sumber daya. Makanya, pak Menteri tegas menyatakan lawan terhadap aktivitas ekspor BBL ini dan akan mati matian mendorong industri budidaya lobster dalam negeri,” imbuh Slamet.

Kebijakan menyetop perizinan ekspor benih bening lobster (BBL) ditegaskan Menteri Trenggono saat melakukan serangkaian kunjungan kerja di Lombok, Provinsi NTB beberapa waktu lalu.

” Saya meminta nelayan untuk tidak menjual BBL pada oknum yang melakukan ekspor ilegal dan memperkaya orang luar negeri. Lobster ini kekayaan kita. Jika ada yang melakukan hal tersebut akan saya lawan, kecuali untuk budidaya pasti saya dukung sampai mati,” tegas Menteri Trenggono saat berdialog dengan nelayan dan pembudidaya lobster di Teluk Awang, Lombok Tengah.

Sebagai informasi, khusus untuk Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan peta potensi luasan lahan budidaya laut yang tertera di RZWP3K, yang berpotensi untuk digunakan sebagai lahan budidaya lobster adalah sebesar 30% dari luasan total.

Luas lahan potensial budidaya lobster di masing-masing kawasan sebesar: Teluk Jukung = 643 Ha, dan Teluk Ekas = 732 Ha. Adapun besaran pemanfaatan area untuk budidaya lobster yang existing di masing-masing kawasan adalah sebagai berikut: Teluk Jukung sebesar 6,6%, dan Teluk Ekas 2,2%. Dengan total eksisting kelompok pembudidaya dan jumlah lubang/petak KJA sebanyak 147 kelompok sebanyak 8.438 lubang.

Siap Tingkatkan Daya Saing Ekspor Hasil Budidaya

Merujuk pada data yang dirillis International Trade Center/ITC (2020) menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir (2015-2019) Vietnam mencatat pertumbuhan volume ekspor lobster yang signifikan yakni 77,59% per tahun, dimana lonjakan volume ekspor terjadi tahun 2019 yakni 1.120 ton dengan nilai mencapai 24,95 juta USD dan hampir seluruhnya berasal dari hasil budidaya. Ironisnya sekitar 80% benih BBL merupakan hasil importasi dari Indonesia.

Sementara dalam kurun waktu sama, volume ekspor lobster Indonesia mencapai 1.615 ton senilai 33,29 juta USD dengan pertumbuhan rata rata minus (-20,42%) per tahun. Dimana, volume tersebut didominasi dari hasil tangkapan.

Kebijakan menyetop ekspor BBL dan menggenjot industri budidaya oleh Menteri Trenggono akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar global yang ada.

KKP akan mendorong terobosan pada strategi besar yakni peningkatan produktivitas, efisiensi produksi, penataan tata niaga yang lebih efisien, penegakan hukum aktivitas ekspor BBL. Keempat strategi ini ditargetkan akan tuntas dalam waktu dekat dan diharapkan memberikan daya ungkit terhadap daya saing kompetitif ekspor lobster Indonesia. Saat ini, pangsa pasar lobster dunia diperkirakan mencapai 4,43 milyar USD dan diprediksi akan terus meningkat.

“Saya kira ini peluang yang bisa ditangkap Indonesia, disaat semua negara mengandalkan pada tangkapan alam, kita akan mulai fokus pada budidaya yang lebih sustain termasuk riset di bidang breeding,” tegas Slamet.

Jokowi Ajak Seluruh Masyarakat Perangi Terorisme dan Radikalisme yang Sangat Bertentangan Nilai Agama dan Bangsa

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Ajak Seluruh Masyarakat Perangi Terorisme dan Radikalisme yang Sangat Bertentangan Nilai Agama dan Bangsa

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi aksi-aksi terorisme dan radikalisme. Aksi terorisme dan radikalisme sangat bertentangan dengan nilai agama dan nilai luhur yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat menyikapi aksi terorisme di Makassar dalam keterangan pers yang disiarkan Sekretariat Presiden, di Jakarta, Minggu, 28 Maret 2021.

Jokowi mengatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan kebhinekaan. Aksi terorisme dan radikalisme sangat bertentangan dengan nilai agama dan nilai luhur yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.

“Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung nilai-nilai kebhinekaan,” ujar Jokowi.

Jokowi mendoakan agar seluruh korban yang mengalami luka karena aksi terorisme, segera diberikan kesembuhan. Pemerintah akan menjamin seluruh biaya pengobatan dan perawatan para korban.

Kepala Negara juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut.

“Seluruh aparat negara tidak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini, dan saya minta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah, karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut,” kata Jokowi.

Seperti diketahui pada Minggu (28/3), bom meledak di pintu gerbang Gereja Katedral di Jalan Kajaolalido, MH Thamrin, Kota Makassar, Minggu pagi. Tidak lama setelah kejadian, kepolisian mengerahkan anggota ke lokasi dan melakukan penyisiran di lokasi ledakan.

Sementara Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Polisi Merdisyam kepada wartawan di lokasi kejadian, Minggu, menyampaikan aksi itu diduga merupakan bom bunuh diri dan temuan awal kepolisian menunjukkan ada satu korban jiwa serta sembilan korban luka-luka akibat ledakan bom.

“Data awal yang kami sampaikan satu korban dipastikan sebagai pelaku bom bunuh diri, sementara dari unsur masyarakat ada lima petugas gereja dan empat jemaat yang saat ini sedang dalam perawatan, kemudian kami bersama-sama dengan Densus 88 sedang melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara, Red). Itu sementara data awal yang dapat saya sampaikan,” kata Merdisyam saat meninjau lokasi ledakan sebagaimana disiarkan oleh beberapa televisi nasional, Minggu.

Namun kemudian ada penambahan korban luka-luka, sehingga jumlahnya mencapai 14 orang.(red/pen)

Komunikasi dan Kemitraan, Strategi Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan Pendidikan-Penelitian

Penulis
Sopyan
-
Komunikasi dan Kemitraan, Strategi Resolusi Konflik Pengelolaan Hutan Pendidikan-Penelitian

SuaraPemerintah.id – Kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli (BMK) mengalami tekanan dan konflik pemanfaatan ruang lintas sektoral. Riset yang dilakukan Indriyanti, dkk menyarankan model resolusi konflik yang dituangkan dalam artikel pada Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020.

“Model resolusi konflik yang disarankan adalah membangun komunikasi lebih efektif dan mengubah konflik menjadi kemitraan sejajar,”ungkap Indrayanti, dkk, tim peneliti dari Balai Besar Litbang Ekosistem Dipterokarpa dalam artikelnya.

Kemitraan tersebut dapat dibangun melalui pembentukan pertemuan formal antara pemerintah daerah, para pemangku kepentingan (pihak swasta dan masyarakat) dengan pihak pengelola.

Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli (BMK) adalah salah satu kawasan hutan yang dikelola oleh Badan Litbang dan Inovasi (BLI).  Terletak di di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, HPP BMK memiliki luas 8.850,70 ha, serta merupakan bagian wilayah tertentu atau blok khusus dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Delta Mahakam.

Dalam pengelolaan HPP ini, muncul konflik-konflik. Dari riset ini diketahui bahwa konflik akibat perbedaan orientasi kebijakan antara para pemangku kepentingan dengan pengelola HPP dan Pemerintah Daerah setempat, adalah konteks konflik utamanya. Konteks konflik lainnya adalah konflik pemanfaatan sumber daya hutan dan pemanfaatan ruang lintas sektoral antara para pemangku kepentingan

Lebih lanjut Indrayanti, dkk, menjelaskan bahwa prioritas alternatif strategi yang dapat dikembangkan pada pengelolaan konflik lahan di HPP Barat Muara Kaeli meliputi tiga konsep yang mendukung upaya pengelolaan konflik. Ketiganya yakni penguatan organisasi/kelembagaan, jaminan dan kepastian hukum serta pembinaan dan pengawasan atau pemberdayaan.

“Ketiga konsep tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan harus saling bersinergi,”jelasnya lebih lanjut dalam artikel. Namun demikian, dalam artikel ini tim peneliti dari Balai Besar memfokuskan pembahasan pada sisi konsep penguatan kelembagaan dan penegakan hukum meskipun konsep pemberdayaan juga saling terkait dan turut mendukung.

Dalam implementasinya, perlu disusun skala prioritas yang harus dilakukan pengelola HPP BMK dalam rangka mengurangi dan mengurai konflik di tingkat tapak. Kegiatan yang harus dilaksanakan di tingkat tapak adalah 1) melakukan sosialisasi tentang HPP Barat Muara Kaeli untuk membangun kepercayaan antar para pihak, 2) mengembangkan Forum Kehutanan Antar Desa (FKAD), 3) menyiapkan tim ahli; 4) membangun komunikasi, koordinasi dan dialog yang efektif, dan 5) membuat dan mengembangkan regulasi yang disepakati bersama.

Kegiatan riset ini merupakan bagian dari Rencana Penelitian dan Pengembangan Integratif (RPPI) BLI 2015-2019.  Melalui RPPI Sosial Ekonomi, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik, beberapa riset resolusi konflik dilakukan tidak hanya di HPP BMK, melainkan juga di lokasi lain lain seperti di TN Meru Betiri, KHDTK NTT, KHDTK Mengkedek, serta kawasan sekitar hutan di daerah-daerah lain.

Kempupera Targetkan Bangun 3 Rusun di NTT Senilai Rp 50 Miliar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat tapi juga ikut mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Guna mendukung hal tersebut, Kempupera melalui Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2021 akan membangun sebanyak tiga rumah susun untuk sejumlah Yayasan dan Keuskupan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan anggaran senilai Rp 50 miliar.

“Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melatih generasi muda untuk tinggal di rumah susun. Pembangunan rumah susun yang dekat dengan fasilitas pendidikan tentunya akan mempermudah pengawasan kepada anak didiknya,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kempupera, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran pers, Senin (29/3/2021).

Menurut Khalawi, pembangunan rumah susun tidak hanya dilaksanakan di daerah perkotaan saja, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur. Pembangunan rumah susun juga dilaksanakan untuk mengantisipasi semakin berkurangnya lahan yang ada untuk lokasi pembangunan perumahan.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara II, Yublina D. Bunga menerangkan, pihaknya akan membangun rumah susun di tiga lokasi di NTT. Masing-masing lokasi akan dibangun sebanyak satu tower Rusun setinggi tiga lantai.

Untuk pelaksanaan pembangunan Rusun tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thobias Ressie juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan kontraktor pelaksana beberapa waktu lalu.

Penandatanganan kontrak dilakukan di Ruang Rapat Kantor Balai P2P Nusa Tenggara II. Nilai Kontrak ini terbagi untuk tiga paket pekerjaan pembangunan senilai Rp 50 miliar.

Berdasarkan data yang dimiliki Balai P2P Nusa Tenggara II, pembangunan rumah susun akan dilaksanakan untuk Yayasan Persekolahan Bina Wirawan di Kabupaten Ende rekanan senilai Rp 14,8 miliar. Rusun yang akan dibangun rencananya sebanyak 43 unit tipe 24 yang diperuntukkan bagi sekolah berasrama.

Selanjutnya adalah Rumah Susun Keuskupan Larantuka di Kabupaten Flores Timur sebanyak 44 unit tipe 36 senilai Rp 19,55 miliar.

Rumah Susun Sekolah Berchmans Todabelu di Kabupaten Ngada senilai Rp 15,59 miliar sebanyak 43 Unit tipe 24 yang diperuntukkan bagi sekolah berasrama.

“Rusun yang dibangun diperuntukkan bagi mahasiswa lembaga keagamaan. Maupun sekolah berasrama. Kami harap kontraktor pelaksana untuk selalu mematuhi dan bekerja sesuai ketentuan yang tertera dalam kontrak. Kami targetkan akhir tahun ini seluruh rusun di NTT selesai dibangun,” harapnya.

Perluas Pemasaran Produk, Dinkopdag Temanggung Dorong UKM Miliki Sertifikat PIRT

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung terus mendorong UKM agar memiliki sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sehingga pemasaran produk mereka bisa lebih luas.

Kepala Dinkopdag Kabupaten Temanggung, Sri Hariyanto, menyampaikan, ada beberapa manfaat bila produk UKM memiliki sertifikat izin PIRT. Antara lain, produk bebas dipasarkan secara luas, layak edar, keamanan dan mutu produk terjamin, serta meningkatkan nilai jual produk. Produk bisa masuk ke toko modern, dan kepercayaan pembeli meningkat.

“Para pelaku UKM yang belum mempunyai PIRT segera mendaftar, sehingga kami tahu jumlah UKM yang belum mempunyai PIRT dan bisa dicarikan solusinya supaya cepat terlayani,” katanya, Sabtu (27/3/2021).

Sri Hariyanto menambahkan, tim teknis dari Dinas Kesehatan juga sudah siap untuk melaksanakan survei ke lapangan, termasuk untuk pembinaan dan pelatihannya.

Diakui, para pelaku usaha sempat merasa sedikit apriori, karena sebelumnya pernah mengurus PIRT yang membutuhkan waktu agak lama, bahkan bisa enam bulan hingga satu tahun. Namun, pihaknya menginisiasi bersama Dinas Penanaman Modal dan Dinas Kesehatan untuk mencari tahu penyebabnya, dan sudah diketahui kendala yang dihadapi.

“Sekarang Alhamdulillah bisa kami percepat, bahkan kami mencoba untuk bekerja sama dengan BUMN untuk memfasilitasi pelatihannya,” imbuhnya.

Ditambahkan, melalui pelatihan, pelaku UKM mendapat banyak pengetahuan. Termasuk, persyaratan apa saja yang mesti disiapkan untuk mendapat izin PIRT. Setelah pelatihan, mereka menyiapkan persyaratan dan mengurus proses administrasi, sekitar dua minggu perizinan selesai.

“Dulu (pengurusan izin PIRT) mengandalkan anggaran yang tersedia. Dan sekarang ini difasilitasi oleh Pemkab dengan penganggaran satu tahun sekali. Namun kalau tahun ini sudah tidak ada anggarannya, maka menunggu anggaran tahun berikutnya,” pungkasnya.

Menkominfo Ajak Masyarakat Hindari Sebar Konten Teror di Ruang Digital dan Buat Konten Positif Dukung Kepolisian

Penulis
Andik Irwanto
-
Menkominfo Ajak Masyarakat Hindari Sebar Konten Teror di Ruang Digital dan Buat Konten Positif Dukung Kepolisian

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G. Plate mengajak masyarkat untuk tak memberi kesempatan lewat penyebaran konten teror di ruang digital terkait aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Ia mengajak masyarakat untuk membuat konten positif agar bisa saling memberi dukungan di tengah pengusutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Hal ini ditegaskan oleh Jhonny dalam keterangan persnya, Minggu, 28 Maret 2021. Ia meminta masyarakat tidak menyebarkan baik foto maupun video terkait korban aksi terorisme itu agar tidak menciptakan kepanikan atau pun ketakutan di lingkungan sekitar dan menciptakan ketenangan.

“Saya meminta masyarakat tidak ikut posting atau menyebarluaskan konten foto, gambar, atau video korban aksi terorisme di media apapun. Dengan menyebarkan itu akan memberikan peluang bagi pelaku teror untuk mencapai tujuannya yakni menyebarkan ketakutan di kalangan masyarakat,” tegas Jhonny.

Seperti diketahui pada Minggu siang telah terjadi ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan sekitar pukul 11.28 WITA. Ledakan tersebut berasal dari bom bunuh diri dan menyebabkan 20 orang menjadi korban dalam kejadian itu termasuk pelaku yang meledakan bom itu.Pihaknya mengajak masyarakat untuk membuat konten positif agar bisa saling memberi dukungan di tengah pengusutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Konten- konten positif itu diharapkan dapat memberi dukungan dan menguatkan setiap individu atas kasus yang memukul hati itu.

Jhonny pun mengajak masyarakat melakukan pengaduan jika menemukan konten yang menyiarkan aksi teror yang menelan 10 orang korban itu.

“Sembari memberikan waktu kepada Kepolisian RI untuk menangani kasus ini. Mari jaga ruang digital kita, jika ada konten yang tak layak, mari melakukan komplain ke penyedia platform agar Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan sebagainya agar segera menurunkan konten tak layak itu,” ajak Johnny.

Atas perisitiwa itu, seluruh sivitas Kementerian Kominfo menyampaikan keprihatinan dan duka kepada korban dan keluarga. Kementerian Kominfo juga mengutuk setiap aksi teror dan menyerukan kepada masyarakat agar tetap tenang dan menggalang kebersamaan untuk dapat melewati peristiwa ini. (red/pen)

Inginkan IBC jadi Pemain Utama Global, Erick Thohir Siapkan Dua Kemitraan Produsen Baterai Kendaraan Listrik Dunia

Penulis
Rudi Sukmana
-
Inginkan IBC jadi Pemain Utama Global, Erick Thohir Siapkan Kemitraan Produsen Baterai Kendaraan Listrik Dunia

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN, Erick Thohir menginginkan Indonesia melalui Indonesia Battery Corporation (IBC) menjadi pemain utama global atau leading sector dalam baterai motor listrik dan baterai stabilisator untuk kebutuhan rumah serta energi terbarukan.

Erick mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan kemitraannya ini dengan dua produsen baterai kendaraan listrik dunia yakni Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) asal China dan LG Chemical (LG Chem) Korea Selatan. Di mana strukturnya jelas bahwa dari hulu sampai dengan hilir, IBC sebagai BUMN ikut semua sektor dari hulu sampai dengan hilir terkait baterai kendaraan listrik.

“Kita mengharapkan alih teknologi dalam kemitraan ini, karena kita tahu dalam perjanjiannya itu tidak hanya kita bicara baterai untuk mobil listrik namun kita juga bicara baterai listrik bagi motor listrik yang mana Indonesia sebagai salah pasar bagi industri motor dunia. Di sinilah kita ingin menjadi pemain utama atau leading sector,” ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/3).

Menteri BUMN itu juga menambahkan bahwa dalam salah satu poin terbesar di perjanjian kemitraan dengan dua produsen baterai global tersebut mengenai baterai stabilisator yang berperan sangat penting ke depannya bagi energi terbarukan atau tenaga listrik di rumah, Erick menginginkan agar IBC dan Indonesia juga bisa menjadi pemain utama global dalam baterai tersebut.

“Dengan demikian perjanjian tersebut dinilai saling menguntungkan. Untuk sektor mobil listrik-nya kita mengalah, tetapi di motor listrik dan baterai stabilisator kita yang menjadi leading sector,” kata Erick.

Menteri BUMN juga sejak awal mendorong Pertamina dan PLN yang merupakan raksasa terbesar energi Indonesia untuk bergabung dengan IBC, ditambah juga raksasa pertambangan Indonesia MIND ID yang di bawahnya juga memiliki Freeport dan Antam, PT Timah, PT Bukit Asam untuk juga bergabung.

Hal ini dikarenakan Kementerian BUMN menginginkan Indonesia menjadi pemain global dengan alih teknologi dan penguasaan pasar ke depannya sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar saja.

“Tentu yang terpenting yang selalu kita ingatkan, pasca-Covid model bisnis akan berubah dan ini yang harus kita antisipasi, apakah tadi Pertamina sendiri atau PLN ataupun unit usaha daripada BUMN itu sendiri,” ujar Erick.

Libatkan Peran Wanita Nelayan, KKP Beri Pembekalan pada Kegiatan Diversifikasi Usaha

Penulis
Sopyan
-
Libatkan Peran Wanita Nelayan, KKP Beri Pembekalan pada Kegiatan Diversifikasi Usaha

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan pengarusutamaan gender (PUG).

Salah satu langkahnya dengan kegiatan diversifikasi usaha nelayan yang melibatkan peran wanita nelayan.

Kegiatan itu dilakukan KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) yang berkolaborasi untuk memberdayakan dan meningkatkan kompetensi wanita nelayan di desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini menjelaskan para istri nelayan diberikan pembekalan untuk berkreasi, berinovasi dan mengembangkan potensi alam Desa Suak Gual. Tujuannya untuk menghasilkan nilai tambah yang mendukung perekonomian keluarga nelayan.

“Program ini merupakan salah satu prioritas KKP untuk memajukan masyarakat kelautan dan perikanan termasuk di dalamnya wanita nelayan. Kegiatan ini juga merupakan salah satu kebijakan KKP yang berasaskan PUG,” terangnya.

Kegiatan diversifikasi usaha nelayan yang dilakukan yaitu pembuatan olahan produk perikanan berupa bakso dan abon ikan dengan pengemasan yang baik. Kegiatan ini didukung pula oleh BNI yang memberikan bantuan peralatan olahan ikan, sealer vacuum untuk pengemasan, chest freezer dan etalase kaca kepada 50 wanita nelayan.

Tak hanya olahan ikan, para istri nelayan juga diberikan pelatihan kreasi kulit kerang dan drift wood yang disulap menjadi produk kerajinan berupa bingkai foto, gantungan kunci, gelang dan hiasan lainnya. Produk ini dapat menjadi souvenir khas Desa Suak Gual yang dapat dipasarkan kepada wisatawan.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ridwan Mulyana menambahkan, kegiatan diversifikasi usaha nelayan juga didukung PT. XL Axiata yang memberikan literasi digital. Perkembangan teknologi menjadi salah satu peluang usaha melalui digitalisasi pemasaran produk usaha wanita nelayan. Selain itu juga didukung PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) untuk mempermudah pengiriman produk perikanan di Desa Selat Gual.

“Kita juga siapkan fasilitasi pendanaan usaha nelayan dengan menggandeng Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dan perbankan. Sepanjang 2021 tercatat penyaluran kredit untuk nelayan Desa Suak Gual mencapai Rp650 juta dari 15 debitur. Kita gandeng juga BNI untuk berikan layanan Agen BNI 46,” imbuhnya.

Perkuat Kelembagaan Nelayan

Sementara itu, penguatan kelembagaan nelayan terus dilakukan KKP bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Tujuannya untuk mewujudkan bisnis perikanan tangkap yang maju dan berdaya saing melalui kelompok usaha bersama (KUB).

Langkah ini ditempuh KKP untuk mendukung program kampung nelayan maju yang menjadi salah satu prioritas kerja Menteri Trenggono. Jum’at (26/3/2021), Desa Suak Gual Kabupaten Belitung telah diresmikan dan menjadi percontohan kampung nelayan maju dari 25 lokasi yang direncanakan.

Untuk mewujudkan bisnis perikanan tangkap di lokasi kampung nelayan maju, KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap menggelar bimbingan teknis kelembagaan nelayan yang melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, nelayan setempat dan para penyuluh perikanan.

Menurut Ridwan kelembagaan nelayan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Banyak kelompok usaha nelayan dadakan yang hanya dibentuk untuk tujuan mendapatkan bantuan pemerintah, setelah itu bubar.

“Melalui bimbingan teknis ini, kelembagaan nelayan akan diperkuat bisa melalui kelompok usaha nelayan dan koperasi nelayan yang terus berkelanjutan. Sehingga muncul perekonomian yang dapat menyejahterakan para anggotanya,” jelasnya.

Lebih lanjut ia berharap, apabila KUB nelayan ini sudah semakin kuat, kedepannya akan didorong menjadi koperasi nelayan. Hadirnya Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sinergi untuk menciptakan kemandirian nelayan.

Di kesempatan yang sama Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM Christina Agustin mengatakan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan KKP untuk memajukan sektor perikanan melalui kelembagaan nelayan.

“Kita akan dorong para nelayan baik yang belum maupun sudah memiliki KUB untuk terus meningkatkan usahanya. Syukur kalau dapat ditingkatkan menjadi koperasi agar anggotanya semakin sejahtera. Dengan memiliki inovasi dan daya saing, nelayan akan tangguh sehingga mereka akan bangga menjadi nelayan,” ujarnya.

Buka Peluang Kemitraan Dagang dengan Eropa, Pemerintah Setujui RUU IE-CEPA

Penulis
Sopyan
-
Buka Peluang Kemitraan Dagang dengan Eropa, Pemerintah Setujui RUU IE-CEPA

SuaraPemerintah.id – Komisi VI DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara European Free Trade Association/EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States/IE-CEPA). Selanjutnya, ini akan dibahas pada sidang paripurna DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang.

“Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian, serta mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Salah satunya melalui Persetujuan IE-CEPA ini,” terang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi seperti dikutip dari situs Kemendag.

Negara-negara EFTA (Swiss, Liechtenstein, Norwegia, dan Islandia) merupakan mitra yang ideal karena merupakan pasar berdaya beli tinggi serta memiliki nilai penanaman modal asing yang besar. Ini dapat dijadikan pintu masuk bagi perdagangan barang, jasa, dan penanaman modal di benua Eropa, dan tujuan ekspor potensial dengan produk-produk yang saling melengkapi.

Salah satu makna simbolis dari Persetujuan IE-CEPA adalah IE-CEPA dapat meningkatkan profil produk minyak kelapa sawit Indonesia secara global.

“Ke depannya, kita akan memastikan bahwa standar keberlanjutan untuk Kelapa Sawit Indonesia (ISPO) dapat diterima oleh Swiss dalam kerangka kerja sama yang ada dalam IE-CEPA,” tegas Mendag.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam implementasi IE-CEPA, seperti prinsip mutual respect dan common benefit, peningkatan peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan akses pasar barang/jasa, penanaman modal dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta transfer teknologi. Pemerintah juga perlu memantau dan mengevaluasi implementasi IE-CEPA.

Persetujuan komprehensif ini terdiri dari 12 bab, 17 lampiran, dan 17 dokumen tambahan dari lampiran yang mencakup isu perdagangan barang dan jasa, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas. Persetujuan IE-CEPA merupakan perjanjian dagang pertama Indonesia dengan negara-negara di benua Eropa.

 

1...4,4074,4084,409...4,871Halaman 4,408 dari 4,871