Beranda blog Halaman 445

Tuntaskan Daerah Tertinggal, Mendes Yandri Tegaskan Perlu Kolaborasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan jika Kolaborasi menjadi solusi untuk menggenjot percepatan prmbangunan daerah tertinggal di Indonesia.

Demikian dikatakan Mendes Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Operational Room Kantor Kemendes, Rabu (25/2/2026).

“Di usia 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada saudara-saudara kita yang (berada di daerah) berstatus daerah tertinggal. Ini mesti tertinggalnya kita hapus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan cara apa? Kolaborasi,” kata Mendes Yandri

Mendes Yandri mengungkapkan keadaan sejumlah daerah yang masih berstatus tertinggal. Daerah-daerah itu, kata dia, masih ada yang belum teraliri listrik, mendapatkan sinyal internet, serta menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sarana pendidikan.

“Sarana pendidikan masih sangat terbatas. Untuk menuju (sekolah), istilahnya rata-rata jalan kaki 2 kilometer. Kemudian, pusat-pusat perniagaan masih sangat terbatas, rata-rata 9 kilometer mereka baru mencapai pasar-pasar untuk pusat perniagaan dan lain sebagainya,” kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Oleh karena itu, Mendes Yandri berharap Rapat Koordinasi tersebut dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal sekaligus menguatkan kekompakan beragam pihak dalam mengentaskan daerah tertinggal.

Mendes Yandri juga menyambut usulan yang disampaikan Koordinator Kepala Daerah yang miliki Daerah Tertinggal yang juga Bupati Nias Utara Amizaro untuk bisa difasilitasi audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya kira ini sesuatu yang luar biasa, keinginan mereka, dan kami akan komunikasikan supaya mereka bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam audiensi itu para pemimpin dari daerah berstatus tertinggal dapat mengungkapkan langsung kepada Presiden mengenai kondisi daerahnya masing-masing.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo menyampaikan dibutuhkan dukungan multipihak, mulai dari pemerintah hingga pihak swasta untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah tertinggal di tanah air.

“Kami mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), masih ada 30 daerah ketinggalan yang membutuhkan dukungan, tidak hanya dari kementerian/lembaga, tetapi juga dengan pihak-pihak lain filantropi ataupun swasta,” kata Samsul.

Lebih lanjut, ia menyampaikan 30 daerah yang berstatus tertinggal itu tersebut di sejumlah provinsi. Di antaranya adalah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Kabupaten Nias Utara, Provinsi Nusa Tenggara yang meliputi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sabu Raijua.

“Yang lain sisanya adalah dari Provinsi Papua, baik itu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah,” ujar Samsul.

Turut hadir Wakil Mendagri Ahmad Wiyagus, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Kementerian PU Bob Arthur Lombogia, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Perwakilan Kementerian Keuangan dan Para Bupati Daerah berstatus Tertinggal.

Hadir juga Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dam Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltim Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim sangat mendukung penuh kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Kaltim, Mas’ud Rifai beserta jajaran di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (26/2/2026).

“Kami sangat mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Karena ini menjadi landasan penting untuk mengetahui daya saing bisnis dan struktur ekonomi daerah dan nasional,” ucap Harum.

Gubernur Harum mengatakan pentingnya sinkronisasi data BPS Kaltim dengan data perangkat daerah, baik di lingkup Pemprov Kaltim maupun kabupaten/kota, sehingga ada kesamaan dalam membaca data.

“BPS Kaltim menjadi mitra strategis dalam pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk itu, data ini harus selalu di update agar semakin akurat datanya. Khussnya data strategis, seperti angka kemiskinan, angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Juga terkait analisis ketimpangan di wilayah pedalaman dan pesisir dengan wilayah perkotaan,” kata Harum.

Gubernur Harum meminta kepada BPS Kaltim untuk dapat melakukan pendalaman data sektoral prioritas. Terutama terkait data pertambangan, perkebunan, industri pengolahan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Kaltim.

“Kami harap BPS Kaltim juga bisa mendorong oenguatan implementasi Satu Data Indonesia,”pintanya.

Tampak hadir mendampingi Gubernur Harum, Staf Ahli bidang II Pemprov Kaltim, Siti Farisyah Yana, Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprpv Kaltim, Iwan Darmawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Tekankan Penguatan Tata Kelola dan Peran Auditor Syariah di Lembaga Zakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Menurutnya, profesionalisme lembaga amil zakat perlu terus ditingkatkan agar kepercayaan umat semakin kokoh.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menerima kunjungan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di Kediaman Dinas, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menag menjelaskan bahwa audit laporan keuangan oleh auditor publik merupakan langkah penting. Namun demikian, dalam konteks pengelolaan dana zakat yang berbasis syariat, kehadiran Auditor Syariah juga memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

“Pengelolaan zakat tidak hanya bicara aspek administratif dan keuangan, tetapi juga kesesuaian dengan ketentuan syariat, termasuk dalam penyaluran dan penggunaan dana sesuai ashnaf,” ujar Menag.

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan tata kelola perlu terus disempurnakan seiring dengan perkembangan lembaga filantropi Islam yang semakin dinamis. Langkah ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas pengelolaan dana umat.

Menag juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai lembaga pengelola zakat yang selama ini telah berupaya meningkatkan transparansi dan tata kelola kelembagaan.

“Kita ingin tata kelola zakat di Indonesia semakin baik, semakin profesional, dan semakin dipercaya. Karena zakat adalah amanah besar umat,” tegasnya.

Kementerian Agama, lanjut Menag, berkomitmen untuk terus mendorong penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan zakat semakin efektif, tepat sasaran, dan sesuai prinsip syariah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia–Inggris Perkuat Kemitraan Strategis Kehutanan, Project PECI di Aceh Jadi Salah Satu Prioritas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menerima kunjungan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Seema Malhotra, di Manggala Wanabakti, Jakarta (26/02/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari forum tingkat tinggi Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond yang diselenggarakan di Lancaster House, London awal tahun 2026. Selain itu, pertemuan ini juga merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia–Inggris di sektor kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembiayaan inovatif berbasis bentang alam.

Salah satu fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan serta rencana ke depan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) sebagai salah satu inisiatif prioritas dalam kerja sama kedua negara. Dalam pertemuan ini, Menteri Sheema ingin mengetahui progres dan rencana implementasi PECI masa mendatang.

Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) merupakan salah satu inisiatif prioritas dalam kerja sama Indonesia–Inggris, yang dikembangkan melalui amandemen MoU dengan menambahkan fokus kerja sama pada konservasi gajah Sumatra. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang gajah Sumatra melalui perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam secara berkelanjutan, serta pengurangan konflik manusia dan satwa liar di wilayah Peusangan, Aceh.

Kawasan awal proyek PECI mencakup area seluas 20.000 hektare, dengan potensi pengembangan hingga 80.000 hektare untuk membentuk koridor ekologis yang terintegrasi. Saat ini, PECI berada pada tahap persiapan implementasi, yang mencakup pembentukan struktur kelembagaan, perencanaan teknis, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Menteri Kehutanan bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia telah melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek, yang menunjukkan komitmen kuat kedua negara dalam mendukung konservasi spesies prioritas dan pengelolaan lanskap hutan secara berkelanjutan.

Inisiatif ini juga menjadi model penting dalam pengembangan pembiayaan konservasi berbasis bentang alam yang mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menhut, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa PECI bukan sekadar proyek konservasi spesies, melainkan model pembiayaan dan pengelolaan bentang alam terpadu.

“PECI kami posisikan sebagai landscape-based conservation financing model yang mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus pertemuan hari ini adalah memastikan bahwa fase implementasi berjalan terstruktur, terukur, dan memiliki keberlanjutan pembiayaan jangka panjang,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.

Menhut menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia memandang konservasi gajah Sumatra sebagai bagian dari agenda strategis nasional dalam memperkuat tata kelola kawasan konservasi, mendukung target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, serta memperkuat kredibilitas Indonesia dalam kepemimpinan global isu hutan dan iklim.

Selain PECI, Kerja sama lainnya antara kedua negar adalah program Kemitraan untuk Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR), pengembangan National Park Financing Task Force, serta peluang mobilisasi pembiayaan inovatif berbasis alam, termasuk blended finance, carbon credits, dan biodiversity credits berintegritas tinggi.

Dalam konteks kerja sama bilateral, kemitraan Indonesia–Inggris berada di bawah kerangka MoU FOLU Net Sink 2030 yang ditandatangani pada 22 Oktober 2022. Kerja sama ini mencakup penguatan tata kelola kehutanan, dukungan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), konservasi spesies prioritas, serta pengembangan mekanisme pembiayaan kehutanan yang inovatif dan berkelanjutan.

Pemerintah Inggris menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan pembiayaan konservasi dan perlindungan spesies prioritas di Indonesia, termasuk melalui dukungan teknis dan investasi pada inisiatif berbasis bentang alam seperti PECI.

Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama Indonesia dan Inggris untuk memperkuat kolaborasi konkret dalam konservasi, pengelolaan hutan lestari, serta mobilisasi pembiayaan alam yang kredibel dan berintegritas tinggi, guna memastikan keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia sekaligus memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia–Malaysia Perkuat Komitmen Perlindungan Satwa Liar Lintas Negara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, menegaskan pentingnya penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan satwa liar yang bergerak lintas batas negara. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, di Manggala Wanabakti, Jakarta (25/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menhut menyampaikan laporan dari jajaran teknis di Provinsi Kalimantan Utara mengenai pergerakan populasi orangutan yang melintasi batas administratif menuju Sabah dan Sarawak. Spesies orangutan yang terdapat di bentang alam Borneo, yakni Pongo pygmaeus, telah dikategorikan sebagai Critically Endangered oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. Selain orangutan, terdapat juga satwa lainnya seperti gajah dan bekantan.

“Satwa liar tidak mengenal batas negara, pergerakan mereka bersifat ekologis dan borderless. Oleh karena itu, pendekatan konservasi juga harus melampaui batas administratif kedua negara dengan tujuan melindungi mereka,” terang Menteri Raja Juli Antoni.

Menhut menekankan bahwa lanskap hutan Kalimantan merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung meski ada batas negara didalamnya. Fragmentasi habitat, perubahan tutupan lahan, serta tekanan aktivitas ilegal berpotensi meningkatkan risiko terhadap populasi satwa yang sudah terancam punah.

Duta Besar Malaysia menyampaikan apresiasi dan menyambut baik inisiatif Indonesia dan menyatakan kesiapan Pemerintah Malaysia untuk memperkuat kolaborasi teknis antar otoritas kehutanan dan konservasi kedua negara. Kerja sama ini diharapkan menjadi model pengelolaan konservasi lintas batas negara di kawasan regional.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti pembahasan dalam bentuk mekanisme kerja sama formal dan penyusunan kerangka kerja teknis bersama dalam waktu dekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN Bersama Bea dan Cukai Ungkap Kasus Pengiriman 1.907,2 Gram Ekstasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika jenis MDMA (methylenedioxymethamphetamina) atau ekstasi dengan jumlah 4.080 (empat ribu delapan puluh) butir dengan berat 1.907,2 gram dari seorang pria berinisial AZ.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi petugas Bea Cukai Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/2) perihal paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika yang berasal dari Luxembourg. Dari sini, BNN kemudian berkoordinasi dengan Pos Indonesia dan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-ray. Hasilnya, paket dengan nomor resi CP225462724LU dipastikan berisi narkotika golongan I jenis MDMA.

Petugas melakukan control delivery menuju alamat tujuan di Kampung Cibatu, Cikarang Selatan. Pada Kamis (19/2), sekitar pukul 22.25 WIB, tim gabungan menangkap AZ di sebuah kontrakan saat mengambil paket tersebut. Ketika dibuka paket itu berisi enam bungkus plastik yang diduga kuat mengandung ekstasi. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku diperintah oleh seorang pria berinisial AFAM, yang merupakan warga negara asing dan diduga bagian dari jaringan internasional.

Ancaman Hukuman:

Adapun perbuatan tersangka AZ dihadapkan dengan jeratan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang – Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Melalui pengungkapan kasus ini, BNN bersama Bea dan Cukai menegaskan komitmennya untuk melakukan perang terhadap narkotika hingga ke akar-akarnya. Mengingat semakin kompleksnya modus operandi jaringan internasional narkotika yang masuk ke Indonesia.

BNN mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam upaya memerangi narkoba, dimulai dari menjaga lingkungan keluarga dan komunitas, mendukung program edukasi anti-narkotika, hingga melaporkan setiap ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui kanal resmi, seperti menghubungi Call Center 184. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, perang melawan narkoba akan lebih efektif, demi menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau KEK Maloy, Gubernur Rudy Mas’ud Tegaskan Pembenahan Fasilitas hingga Tata Kelola Profesional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya membenahi dan memperkuat pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Mulai dari fasilitas dasar, tata kelola kawasan, hingga sistem logistik pelabuhan.

Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti kondisi fasilitas perkantoran dan kawasan yang dinilai belum optimal. Ia meminta agar seluruh sarana pendukung, seperti pendingin ruangan (AC), musala, toilet, instalasi pengolahan air, hingga penerangan kawasan segera diperbaiki.

“Kalau mau tempat ini ramai dan menarik investor, fasilitasnya harus siap. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi,” tegasnya saat meninjau KEK MBTK, Rabu (25/2/26).

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, pengembangan KEK bukan sekadar proyek industri, melainkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi lokomotif transformasi ekonomi Kaltim menuju hilirisasi sumber daya alam dan gerbang logistik internasional.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyoroti persoalan operasional dermaga. Ia menilai ada kekeliruan dalam mekanisme sandar kapal yang berisiko terhadap keselamatan dan struktur dermaga. Selain itu, ia mengkritisi proses bongkar muat yang memakan waktu lama serta adanya potensi pencemaran akibat tumpahan minyak.

“Investor butuh kepastian waktu dan biaya logistik yang efisien. Kalau tidak ada solusi, kita kirim surat ke Kementerian Perhubungan. Jika tetap terhambat, kita bangun dermaga sendiri,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang menghambat implementasi KEK. Bahkan, ia menyatakan siap melaporkan langsung situasi tersebut kepada Wakil Presiden dan kementerian terkait apabila diperlukan.

Kepada pengelola kawasan, Gubernur Rudy Mas’ud berpesan agar tata kelola dilakukan secara profesional dan transparan. Ia menolak adanya pungutan liar, serta mendorong penerapan manajemen berbasis business plan yang terukur.

“Pemerintah harus hadir sebagai regulator dan fasilitator, bukan berbisnis dengan masyarakat. Kawasan ini harus memberi kemudahan bagi investor agar ekonomi berputar dan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Dengan pembenahan menyeluruh, KEK MBTK diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan penyangga logistik strategis di Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Akhir Pekan Lebih Mudah Urus Tanah Sendiri Lewat Program PELATARAN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bagi sebagian masyarakat, mengurus pertanahan pada hari kerja bukan hal mudah. Butuh izin secara khusus karena kesibukan pekerjaan membuat waktu menjadi terbatas. Sejak 2022, melalui Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN), masyarakat jadi memiliki waktu alternatif untuk mendapatkan layanan pertanahan di 107 Kantor Pertanahan (Kantah) di penjuru Indonesia.

“Saya tiga kali mengurus tanah ini di BPN Bogor sejak awal Januari 2026, semuanya di hari Sabtu. Soalnya saya bekerja kalau Senin-Jumat, ini benar-benar membantu, layanannya memudahkan,” cerita Matsarip (49), salah satu pemohon yang memanfaatkan PELATARAN di Kantah Kabupaten Bogor I untuk mengambil sertipikat hasil peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik pada Sabtu (21/02/2026).

Sebelum mengetahui ada PELATARAN, ia sempat ditawarkan pihak yang menyebut mau membantu pengurusan peningkatan hak untuk rumahnya, namun biaya yang diminta cukup besar. Saat sudah bisa mencoba datang melalui layanan akhir pekan, ia jadi tahu biaya aslinya dan hingga kini tetap memilih untuk menjalani sendiri prosesnya tanpa perantara.

“Ada orang yang nawarin bantu urus, tapi ternyata pas saya urus sendiri ya cuma Rp 50.000 tidak ada tambahan lain. Ternyata gampang ngurus sendiri, soalnya ada orang bilang ribet ngurusnya, ternyata cepet banget ini,” ungkap Matsarip.

Cerita lain datang dari Dewi (43), pekerja kantoran yang sebelumnya kerap mengajukan izin saat perlu menyambangi Kantah di hari Senin-Jumat. Begitu mengetahui adanya layanan khusus pemohon mandiri lewat PELATARAN, ia jadi bisa memanfaatkan hari liburnya untuk mengurus tanahnya.

“Awalnya saya datang di hari kerja, tapi saat itu diinfokan oleh petugas ada buka layanan di hari Sabtu. Saya jadi datang sekarang karena kalau izin mulu di hari kerja tidak enak. Memudahkan kami banget yang pekerja ini, jadi kalau libur bisa urus,” ujar Dewi.

PELATARAN ini hanya berlangsung di kota/kabupaten besar yang tersebar di 33 provinsi, yang layanan pertanahan hariannya cukup tinggi. Informasi terkait detail lokasi Kantah mana saja yang menyediakan layanan khusus ini dapat diakses melalui link https://bit.ly/InfoPELATARAN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Berbagi di Bulan Suci Ramadan, Kementerian ATR/BPN Salurkan Bantuan untuk Pegawai Terdampak Bencana di Aceh

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam Bulan Suci Ramadan 1447 H, Kementerian ATR/BPN menyalurkan bantuan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir 2025 lalu. Penyerahan ini dilakukan dalam kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa yang berlangsung di Masjid Nuurur Rahman Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (26/02/26).

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan sumbangan bersama dari pegawai Kementerian ATR/BPN.

“Di sini tadi ada beberapa pegawai PNS kita, dari Aceh yang menjadi korban banjir, nanti kumpulan dana yang dari Bapak/Ibu sekalian, kita sumbangkan buat kawan-kawan kita, ASN dari Aceh yang rumahnya rusak, kena lumpur, dan sebagainya. Supaya bisa merehab dan merenovasi kediaman beliau-beliau,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.

Penyerahan bantuan diserahkan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. Bantuan tersebut diterima langsung oleh dua pegawai yang berasal dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang dan Kantah Kabupaten Aceh Timur.

Kevin Ihsan Himawan (27), pegawai dari Kantah Kabupaten Aceh Tamiang, merasa bersyukur atas bantuan yang telah dikumpulkan oleh rekan-rekan Kementerian ATR/BPN. Ia berharap, kampung halamannya, yaitu Aceh Tamiang bisa segera pulih.

“Saya juga mewakili teman-teman, mau mengucapkan banyak terima kasih. Sudah diberikan bantuan oleh Kementerian ATR/BPN sudah berempati kepada kami sebagai korban terdampak bencana. Pada saat ini kalau di Kabupaten Aceh Tamiang memang sudah mulai masa recovery. Hanya memang kondisinya masih sangat banyak debu, semoga bisa semakin pulih,” ungkap Kevin Ihsan Himawan.

Sama halnya dengan yang dirasakan, Zainal Abidin (38), pegawai dari Kantah Kabupaten Aceh Timur yang berdomisili di Kota Langsa. Ia mengatakan, saat bencana terjadi kala itu, air terus meningkat hingga tingginya mencapai paha orang dewasa dan mengendap selama 3 hari lamanya. Saat ini, keadaan kotanya mulai perlahan membaik.

Zainal Abidin merasa sangat bersyukur dan mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan oleh rekan sejawatnya di Kementerian ATR/BPN. “Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid yang telah memberikan bantuan kepada kami, kawan-kawan di Aceh. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami itu menjadi amal jariyah, pahala untuk keluarga besar ATR/BPN,” ujarnya.

Adapun kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Kementerian ATR/BPN ini dimulai dengan tadarus Alquran dan penyampaian tausiah dari K.H. Zulfa Mustofa. Acara dilanjutkan dengan buka bersama dan salat magrib berjemaah. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.

Kegiatan ini juga mengundang sejumlah mitra kerja Kementerian ATR/BPN. Beberapa di antaranya hadir Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rifqinizamy Karsayuda bersama anggota; Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Akhsanul Khaq; dan sejumlah mitra kerja Kementerian ATR/BPN lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaga Kolaborasi dengan Mitra Kerja, Kementerian ATR/BPN Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN menggelar kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Kementerian ATR/BPN di Masjid Nuurur Rahman, Jakarta pada Kamis (26/02/26). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat sinergi dengan mitra kerja, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang sudah menjadi bagian penting serta mendukung berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak/Ibu dan tamu undangan yang hadir. Mari tetap menjaga kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.

Acara buka bersama ini bukan hanya ajang silaturahmi, namun menjadi momentum berbagi sesama bagi saudara di Aceh yang terdampak bencana pada November 2025 lalu. Melalui penggalangan dana, pada kesempatan ini diserahkan bantuan yang telah dihimpun dari para ASN serta jajaran internal ATR/BPN untuk membantu perbaikan dan renovasi rumah para pegawai yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

“Kita ingin menunjukkan bahwa keluarga besar Kementerian ATR/BPN tidak hanya solid dalam bekerja, tetapi juga hadir dan peduli terhadap sesama, terutama bagi rekan-rekan kita yang sedang mengalami musibah,” tutur Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, berharap sinergi yang telah terjalin dengan ATR/BPN bisa berjalan baik. Di suasana Ramadan ini, ia mengingatkan untuk tetap mawas diri dalam menjalankan tugas.

“Kalau kita semakin takut, insyaallah kerja kita akan semakin prudent. Saya bersyukur memiliki mitra kerja di ATR/BPN yang bukan hanya menjadi rekan kerja, tetapi juga guru dan sahabat bagi saya. Dalam banyak hal, Pak Menteri mengajarkan saya untuk selalu lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalankan amanah sebagai pejabat,” ucap Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang hadir didampingi sejumlah Anggota Komisi II DPR RI.

Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antar lembaga mendukung kewenangan masing-masing. Dari pihak BPK dalam hal pemeriksaan, DPR pada pengawasan dan legislasi, serta Kementerian ATR/BPN pada urusan pertanahan. “Saya berharap ke depan sinergi antara ATR/BPN, BPK, DPR, serta para pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat guna mencapai tujuan nasional bangsa kita,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Wakil Ketua Umum PBNU), Zulfa Mustofa yang juga memberikan Mauizatul Hasanah; serta jajaran mitra kerja Kementerian ATR/BPN lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...444445446...4,887Halaman 445 dari 4,887