Beranda blog Halaman 444

Bangga Kuliah Dalam Negeri, Senator Lia Istifhama Soroti Skema LPDP dan Penguatan Kampus Nasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Polemik besaran uang saku penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menjadi perhatian publik. Isu ini mencuat setelah nama Dwi Sasetyaningtyas ramai diperbincangkan di media sosial, sehingga memunculkan rasa penasaran masyarakat terkait dana yang diterima awardee selama menempuh studi, khususnya di luar negeri.

Sebagai program fully funded, LPDP tidak hanya menanggung biaya kuliah (at cost) sesuai kampus tujuan, tetapi juga berbagai tunjangan seperti biaya hidup bulanan, tunjangan buku, bantuan penelitian hingga Rp100 juta, seminar, publikasi, tunjangan keluarga, asuransi kesehatan, dana kedatangan, hingga dana darurat.

Mengutip laman resmi LPDP, dana hidup bulanan tertinggi diberikan kepada awardee yang menempuh studi di Swiss, yakni sebesar CHF 2.400 atau setara sekitar Rp50,4 juta per bulan.

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, turut menanggapi sorotan publik terhadap besaran anggaran tersebut. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan bahwa anggaran besar untuk pendidikan patut didukung, namun tetap perlu pengawasan dan keseimbangan.

“Anggaran yang besar untuk Pendidikan, tentu hal yang kita harus dukung bersama. Namun sangat wajar jika menyoroti peruntukan,” jelasnya, 27/2/26.

Ia menilai, preferensi generasi muda untuk menimba ilmu di kampus dalam negeri harus tetap diperkuat. Menurutnya, studi di luar negeri memang memiliki sisi positif, seperti membentuk kemandirian dan daya tahan. Namun, besaran dana jangan sampai mengubah pola pikir generasi muda.

“Jangan sampai, nilai yang besar menjadi tujuan utama mereka untuk mengincar beasiswa ini. Karena kita sama-sama memiliki tanggung jawab membentuk mental anak bangsa yang adaptif, yaitu bertahan dalam setiap dinamika yang mereka hadapi.”

“Sebaliknya, jangan sampai ada sebuah perilaku yang mengistimewakan atau privilege tanpa pengawasan yang kuat sehingga membentuk mental tinggi hati atau merasa superior. Sebagai contoh, melihat rumput tetangga lebih hijau atau menganggap negara sendiri tidak secantik negeri orang, hanya karena kenyamanan yang sedang didapatkan,” imbuhnya.

Ning Lia, sapaan akrab senator Perempuan dengan raihan suara hampir 3 juta saat Pemilu 2024 lalu, juga menyampaikan harapan agar dana besar beasiswa tersebut tidak menimbulkan kesan menghidupi Perguruan Tinggi luar negeri, dan sebaliknya, kurang berpihak pada keberlangsungan kampus dalam negeri.

“Kita semua tentu tidak menampik benefit sosial yang bisa diterima seorang mahasiswa atau pencari ilmu saat mereka menimba Pendidikan di luar negeri. Namun, jangan sampai negara kita ternyata lebih mengistimewakan kampus luar dengan menggelontorkan dana besar sehingga secara tidak langsung turut berpartisipasi menghidupi kampus luar, namun perlakuan beda untuk kampus dalam negeri.”

“Maka dari itu, besaran peruntukan beasiswa kampus luar negeri jangan sampai memiliki persentase perhitungan per beasiswa bagi penerima yang menempuh studi di dalam negeri. Istilah sederhana, jangan sampai anak-anak muda memilih mendaftar di luar negeri karena banyak ‘bonus’nya ketimbang di dalam negeri,” jelasnya.

Ia pun menyerukan seruan bangga kuliah di kampus dalam negeri agar ekosistem Pendidikan dalam negeri memiliki keberlangsungan dan kemajuan.

“Saya berharap semua pihak menyerukan ujaran bangga kuliah dalam negeri. Tentu, dengan dukungan finansial yang kuat bagi ekosistem Pendidikan dalam negeri. Instrumen pendidikan yang sangat kompetitif sesuai kebutuhan global, menjadi hal utama agar generasi muda memiliki semangat tinggi menimba ilmu di negaranya sendiri dan kelak mengabdi pun, untuk Indonesia.”

“Saya sendiri produk Pendidikan dalam negeri, sampai Doktoral pun, semua saya tempuh melalui Perguruan Tinggi dalam negeri, dan saya bangga sebagai alumni kampus Indonesia,” pungkasnya dengan tersenyum.

Seperti diketahui, Pemerintah menetapkan target penyaluran dana sebesar Rp 11,07 triliun untuk program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan terkait data penerima, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis bahwa per 30 November 2025, sebanyak 19.686 penerima beasiswa LPDP masih menempuh studi. Sementara, jumlah alumni tercatat mencapai 31.572 orang.

Adapun akumulasi dana abadi LPDP sejak 2013 telah mencapai Rp154,11 triliun yang dikelola negara guna menjamin keberlangsungan program beasiswa dalam jangka panjang.

Sebagai program yang dibiayai uang rakyat, penerima beasiswa LPDP memiliki sejumlah kewajiban. Mereka wajib menyelesaikan studi yang dijalani dan kembali ke Indonesia setelah lulus untuk berkontribusi bagi negara melalui kewajiban pengabdian.

Informasi terbaru, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan bahwa puluhan penerima beasiswa tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai aturan yang berlaku. Sebanyak 44 awardee telah dijatuhi sanksi.

Dari jumlah itu, delapan orang dikenai sanksi berat berupa kewajiban mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima. Beberapa alumni awardee pun sudah mengembalikan dana beasiswanya, yaitu mencapai 1 miliar untuk jenjang magister dan mencapai Rp 2 miliar untuk jenjang doktor atau S3.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Selaraskan Program Strategis Pembangunan Bukittinggi, Target Ekonomi 7,2 Persen pada 2029

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kota Bukittinggi guna menyelaraskan program strategis pembangunan daerah. Rakor tersebut berlangsung di Balairuang Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (27/2/2026).

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar ditargetkan mencapai 7,2 persen pada 2029. Sementara untuk 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di angka 5,7 persen.

“Pemulihan ekonomi pasca bencana harus dilaksanakan secara bersama pemerintah provinsi dengan 19 pemerintah kabupaten kota. Ada empat strategi yang disusun, untuk mencapai target peningkatan ekonomi ini,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan, strategi pertama adalah hilirisasi agroindustri dan penguatan sektor sebagai magnet devisa. Kedua, transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau. Ketiga, akselerasi digitalisasi UMKM dengan mendorong pelaku usaha mengurus perizinan dan sertifikasi halal. Keempat, mitigasi bencana sebagai bagian dari investasi dan strategi ekonomi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Ia menilai Bukittinggi memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi Sumatra Barat, terutama dari sektor pariwisata.

“Butuh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Bukittinggi sebagai andalan, untuk tingkatkan ekonomi Sumatra Barat. Karena wisata Bukittinggi menjadi magnet wisatawan yang tidak bisa dipungkiri. Empat strategi ini, bisa dilaksanakan di Bukittinggi, karena kota ini punya potensi besar dan kita provinsi akan berikan dukungan penuh,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan komitmennya memperjuangkan Bukittinggi sebagai daerah khusus ke pemerintah pusat, seiring penguatan peran kota sebagai kota perjuangan dan kota wisata.

Dalam rangka peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Pemko Bukittinggi telah bertemu dengan Menteri Kebudayaan, InJourney, serta Menteri Pariwisata untuk mendapatkan dukungan terhadap pengembangan program strategis sektor pariwisata.

Ramlan juga memaparkan tiga persoalan besar yang menjadi perhatian, yakni penyelesaian lahan Kantor DPRD, penataan Pasar Banto, serta pengembangan Stasiun Lambuang. Selain itu, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius, terutama saat akses Lembah Anai terganggu sehingga distribusi harus dialihkan melalui Sitinjau Lauik.

Sebagai tindak lanjut Rakor, pemerintah provinsi dan pemerintah kota sepakat membentuk tim koordinasi terpadu untuk mempercepat realisasi program prioritas. Fokus utama meliputi pembenahan infrastruktur pendukung pariwisata, penguatan kapasitas UMKM, serta penanganan persoalan persampahan secara berkelanjutan.

Melalui langkah kolaboratif tersebut, diharapkan target pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat dapat tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Wamen PPPA Dorong Penguatan Kepemimpinan Perempuan untuk Wujudkan Ekonomi Berkeadilan dan Indonesia Tanpa Kekerasan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong penguatan kepemimpinan perempuan sebagai strategi mewujudkan ekonomi berkeadilan sekaligus Indonesia tanpa kekerasan.

“Saya mengapresiasi organisasi masyarakat perempuan yang selama ini telah bekerja keras untuk kemajuan perempuan dan secara khusus saya mengapresiasi 8 (delapan) dekade kontribusi Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) dalam pelayanan sosial, penguatan keluarga, pemulihan trauma, serta kaderisasi kepemimpinan perempuan lintas generasi. Perempuan kini tidak boleh lagi menunggu. Perempuan harus mengambil langkah strategis untuk memimpin, mendorong ekonomi berkeadilan, serta mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan. Kebijakan pemerintah hanya akan berjalan efektif jika didukung kolaborasi gerakan masyarakat, termasuk PWKI, sebagai penggerak literasi hukum, inkubator UMKM perempuan berbasis komunitas, penyedia ruang aman bagi korban, serta mitra strategis pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan,” ujar Wamen PPPA saat menjadi pembicara dalam Perayaan HUT ke–8o Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Jakarta pada Jum’at (27/02).

Menurut Wamen PPPA, kebijakan pemerintah hanya akan berjalan efektif jika didukung kolaborasi gerakan masyarakat. Organisasi perempuan, termasuk PWKI, dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak literasi hukum, inkubator UMKM perempuan berbasis komunitas, penyedia ruang aman bagi korban, serta mitra pemerintah dalam pencegahan kekerasan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan populasi perempuan mencapai sekitar 49,5 persen dari total penduduk Indonesia, sementara 69 persen merupakan penduduk usia produktif (15–64 tahun). Namun, hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mencatat satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kondisi darurat sosial sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Banyak perempuan enggan melapor akibat ketergantungan ekonomi, tekanan budaya, rasa takut kehilangan penghidupan, serta keterbatasan akses layanan. Karena itu, penanganan kekerasan harus menyentuh akar persoalan, yaitu ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, serta norma sosial yang membatasi keberanian korban untuk mencari pertolongan,” tambah Wamen PPPA.

Melalui inisiatif Ruang Bersama Indonesia (RBI), Wamen PPPA mendorong terciptanya ruang kolaboratif yang ramah perempuan dan anak di tingkat desa dan kelurahan. Dalam ruang tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pengambil keputusan sekaligus penggerak transformasi struktur ekonomi di komunitasnya.

“Penguatan ekonomi perempuan adalah strategi pencegahan kekerasan. Ketika perempuan memiliki akses terhadap modal, kepemilikan aset, literasi keuangan, dan jejaring usaha, mereka tidak mudah terjebak dalam relasi yang merugikan atau berbahaya. Agenda ekonomi perempuan bukan sekadar program tambahan, melainkan strategi perlindungan nasional,” pungkas Wamen PPPA.

Melalui momentum peringatan ini, Wamen PPPA menegaskan komitmen Kemen PPPA untuk terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan kepemimpinan, serta perlindungan yang komprehensif. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Safari Ramadhan 1447 H, Pemkab Langkat Salurkan Hibah Rp20 Juta untuk Masjid Halimah Abdul Hamid

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat menyalurkan hibah sebesar Rp20 juta kepada Masjid Halimah Abdul Hamid dalam rangka Safari Ramadhan 1447 H/2026 M. Bantuan tersebut diserahkan saat kunjungan Tim II Safari Ramadhan Pemkab Langkat di Lingkungan VI, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Jumat malam (27/2/2026).

Kegiatan Safari Ramadhan dipimpin oleh Bupati Langkat Syah Afandin yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril.

Rangkaian kegiatan diawali dengan buka puasa bersama antara jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat dan masyarakat setempat di halaman masjid. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mencerminkan eratnya hubungan antara pemerintah daerah dan warga.

Safari Ramadhan secara resmi dibuka dengan sambutan Penasehat BKM Masjid Halimah Abdul Hamid, H.M. Hatta, yang menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemkab Langkat terhadap pengembangan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan.

Camat Stabat, Bambang Eko Winarto, menegaskan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi kemajuan Kecamatan Stabat.

Mewakili Bupati Langkat, Sekda Amril menyampaikan salam dan pesan kepada jamaah yang hadir. Ia menegaskan bahwa Safari Ramadhan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan wadah memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Melalui Safari Ramadhan ini, Pemerintah Kabupaten Langkat ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung pembangunan di bidang keagamaan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda menyerahkan hibah sebesar Rp20.000.000 kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Halimah Abdul Hamid. Bantuan diterima langsung oleh pengurus BKM, Junaidi Abdilah, dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional serta pengembangan masjid.

Selain hibah, lima tokoh agama dan nazir masjid juga menerima bingkisan berupa paket sembako dan kain sarung sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam membina umat.

Safari Ramadhan dilanjutkan dengan tausiyah agama yang disampaikan Sueib Lubis. Dalam ceramahnya, ia mengajak jamaah menjadikan Ramadhan sebagai momentum meningkatkan keimanan, memperbanyak amal ibadah, serta mempererat persaudaraan.

Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keberkahan dan kemajuan Kabupaten Langkat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimca Kecamatan Stabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kasdim 0203/LKT Mayor Arh. Herbet E. Sihombing, Kepala BNNK Langkat Karno Adhi Swasono, dan Kakan Kemenag Langkat H. Ainul Aswad.

Safari Ramadhan 1447 H ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus membangun komunikasi yang harmonis bersama masyarakat demi terwujudnya Langkat yang religius dan maju.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB: Ramadan Momentum Perkuat Integritas dan Reformasi Birokrasi

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Rini Widyantini menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar bulan ibadah, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi. Nilai-nilai spiritual seperti integritas, kedisiplinan, dan empati dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Komisi II DPR RI serta Keluarga Besar HMI dan Kahmi se-Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/2/2026).

Menurut Rini, selama ini reformasi birokrasi kerap dimaknai sebatas perbaikan sistem, penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme, serta percepatan pelayanan publik. Namun dalam suasana Ramadan yang sarat introspeksi, reformasi birokrasi perlu dimaknai lebih dalam, tidak hanya dari sisi proses dan hasil.

“Ramadan diibaratkan menjadi sebuah sekolah. Sekolah melatih dan membentuk kesabaran, kedisiplinan, dan empati. Seperti sekolah pula, hasilnya sangat bergantung pada kesungguhan dalam menjalaninya. Nilai-nilai ini yang sesungguhnya menjadi fondasi kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara,” ujar Menteri Rini.

Ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh karakter para pelaksananya. Perubahan sistem tanpa perubahan diri, menurutnya, hanya akan menghasilkan perbaikan yang semu.

Menteri PANRB juga menyoroti pentingnya empati sosial dalam pelayanan publik. Dalam konteks reformasi birokrasi, pelayanan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan indikator kinerja, tetapi harus benar-benar memahami kebutuhan masyarakat.

Terdapat beberapa aspek penting agar reformasi birokrasi memberikan dampak nyata, yakni kepemimpinan yang memberi teladan, budaya kerja kolaboratif, serta akuntabilitas.

“Jika direnungkan lebih dalam, keberhasilan reformasi birokrasi itu sangat ditentukan oleh karakter para pelaksananya. Perubahan sistem tanpa perubahan diri hanya akan menghasilkan perbaikan yang semu. Perbaikan diri dan ibadah menjadi hal yang tidak terpisahkan,” lanjutnya.

Menjalankan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip meritokrasi, berarti juga sedang menjalankan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, yakni amanah dan integritas. Kedua nilai harus menjadi fondasi bersama agar pelayanan publik, benar-benar menghadirkan keadilan dan kemudahan bagi masyarakat.

“Ketika kita sedang menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, maka kita juga sedang melaksanakan ibadah, dan menjadikan pahala yang akan terus mengalir sepanjang niat kita bagi kemaslahatan bersama,” ungkap Menteri Rini.

Menurutnya, puasa bukan sekadar ibadah ritual, melainkan momentum untuk membangun integritas, kedisiplinan, dan kejujuran sebagai fondasi utama reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Reformasi birokrasi bukan hanya perubahan sistem, melainkan juga meliputi perubahan niat, perubahan sikap, dan perubahan karakter kita sebagai pelayan masyarakat.

Dirinya juga mengajak agar Ramadan kali ini dapat menjadi momentum sebagai titik tolok transformasi. Dimana transformasi ini meliputi transformasi niat (keberkahan), transformasi sikap (melayani), dan transformasi budaya (pelayanan).

“Semoga Ramadan ini membersihkan hati kita, meluruskan niat kita, dan menguatkan komitmen kita untuk menghadirkan birokrasi yang bersih dan melayani,” tutup Rini.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Perkuat Sistem Digital Terintegrasi untuk Pemindahan ASN ke IKN

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkuat peran strategisnya dalam mendukung pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pengembangan sistem digital terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka operasionalisasi pemerintahan di ibu kota baru.

Pemindahan ASN ke IKN membutuhkan sistem yang mampu menjamin proses pendataan, verifikasi, penempatan, hingga monitoring berjalan tertib, akurat, dan akuntabel. Karena itu, Kementerian PANRB melalui Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah mengambil peran sentral dalam penyelarasan proses bisnis lintas instansi.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kementerian PANRB berkolaborasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Bootcamp Pemutakhiran Aplikasi Pemindahan ASN ke IKN pada 24–27 Februari 2026 di IKN.

Kegiatan ini menjadi forum kerja intensif untuk menyelaraskan proses bisnis pemindahan ASN lintas instansi, memutakhirkan fitur aplikasi sesuai kebutuhan kebijakan terbaru, memperkuat integrasi data ASN, melakukan simulasi alur end-to-end sebelum tahap implementasi berikutnya.

Bootcamp ini sekaligus memastikan kesiapan teknis dan operasional aplikasi agar mendukung pelaksanaan pemindahan ASN secara terintegrasi.

Plt. Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menegaskan bahwa transformasi digital menjadi fondasi utama reformasi birokrasi, termasuk dalam agenda besar pemindahan ASN ke IKN.

“Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendasar yang harus didukung Layanan publik yang inklusif dan Transformasi digital pemerintah yang terintegrasi,” ujarnya saat kegiatan, di IKN, Jumat (27/2/2026).

Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Jumiati dalam kesempatan yang sama menyampaikan jika data dan arsip yang lengkap, terkini, akurat, dan mutakhir menentukan kepastian hukum dan akuntabilitas layanan. Perlunya penyesuaian dan pemutakhiran proses bisnis serta fitur dalam Aplikasi Pemindahan ASN agar selaras dengan kebutuhan implementasi di lapangan, dinamika kebijakan, kesiapan hunian, serta integrasi data ASN dari BKN dan instansi pengirim.

“Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi yang terstruktur dan terkoordinasi lintas instansi guna meminimalkan risiko ketidaksesuaian data,” katanya.

Kegiatan ini selenggarakan pada tanggal 24-27 Februari 2026. Turut hadir Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adi Nursanthyasto, Asisten Deputi Mnajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Fahmi Alusi.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Lia Istifhama Dorong Penguatan Pers sebagai Pilar Ketahanan Bangsa di Era Komunikasi Global

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Peran jurnalis dan insan pers dinilai menjadi salah satu pilar strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi digital. Dalam perspektif teori ketahanan nasional, stabilitas negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga oleh ketahanan ideologi, politik, sosial, serta informasi.

Senator Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa jurnalis memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas komunikasi publik sekaligus memperkuat ketahanan nasional di era globalisasi informasi.

“Kualitas pemberitaan yang akurat dan berimbang menjadi benteng menghadapi hoaks, disinformasi, serta polarisasi sosial yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa,” ujar Ning Lia saat berdialog dengan mahasiswa dalam forum diskusi di STIKOSA AWS, Rabu (26/2).

Secara normatif, peran pers telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Selain itu, pers juga berperan sebagai lembaga ekonomi dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Menurut Lia, fungsi tersebut sejalan dengan teori komunikasi publik yang menempatkan media sebagai watchdog demokrasi sekaligus agen pembentuk opini publik. Dalam konteks ketahanan bangsa, media yang profesional dan independen dinilai mampu memperkuat literasi masyarakat serta mencegah konflik sosial akibat informasi yang menyesatkan.

“Kalau tidak ada dunia jurnalistik dan pers, apa jadinya negara kita? Komunikasi global sangat dikuatkan oleh teman-teman jurnalis dan insan pers,” kata Ning Lia yang juga Keponakan Gubernur Jawa Timur itu.

Ia menambahkan, di era digital yang serba cepat, jurnalis muda dituntut mengintegrasikan kemampuan menulis, analisis data, serta pemanfaatan platform digital. Namun demikian, adaptasi teknologi tetap harus berpijak pada prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan.

Dalam konteks regulasi, Lia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur etika dan tanggung jawab distribusi informasi digital.

“Jurnalis muda harus mampu memahami preferensi masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai jurnalistik. Konten harus menarik, tetapi tetap edukatif dan memperkuat wawasan kebangsaan,” tegasnya.

Menurut Lia Istifhama, ketahanan bangsa tidak hanya ditopang oleh pertahanan fisik, tetapi juga ketahanan informasi. Ruang publik yang sehat, literasi media yang kuat, serta pers yang berintegritas merupakan bagian dari sistem pertahanan nonmiliter yang krusial.

Ia berharap generasi muda mampu menjadi jurnalis profesional yang berintegritas dan berkomitmen pada kebenaran.

“Semoga mahasiswa kelak menjadi jurnalis yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan bangsa,”

Oleh sebab itu, politisi perempuan itu menegaskan pentingnya peran negara dalam penguatan pers.

“Saat pers kuat, keberlangsungan terjamin, maka ketahanan Indonesia pun semakin kuat di tengah komunikasi global yang serba digital saat ini,” pungkasnya.

Cek Artike & Berita Lainnya di Google News

Turun ke Sawah, Lia Istifhama: Petani Harus Kuasai Pasar, Bukan Dikuasai Tengkulak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kedekatan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, dengan kalangan petani mendapat apresiasi dari berbagai daerah. Tak hanya hadir dalam forum resmi, Lia dinilai kerap turun langsung ke desa-desa untuk mendengar dan mengurai persoalan pertanian dari akar rumput.

Singgih, warga Jember, menyebut Lia sebagai senator yang benar-benar berusaha memahami aspirasi petani.

“Beliau itu mau mendengarkan. Bukan hanya datang seremonial, tapi benar-benar menyerap aspirasi petani. Makanya dekat sekali dengan kami,” ujar Singgih.

Hal senada disampaikan Amelia, warga Banyuwangi. Menurutnya, putri almarhum KH Masykur Hasyim itu kerap hadir langsung ke lapangan, terutama saat membahas isu-isu pertanian.

“Beliau sering ke desa-desa. Diskusi langsung dengan petani. Itu yang membuat kami merasa diperhatikan,” kata Amelia.

Kedekatan Lia dengan sektor pertanian juga tak lepas dari perannya sebagai Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Posisi tersebut membuatnya semakin intens mengadvokasi berbagai persoalan, mulai dari distribusi, stabilitas harga, hingga pemberdayaan petani perempuan.

Keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, itu menegaskan bahwa sektor pertanian di Jawa Timur memiliki potensi besar yang harus dijaga dan diperkuat.

“Saya memang melihat potensi pertanian di Jawa Timur sangat besar. Banyak kabupaten di Jatim PDRB-nya dominan ditopang sektor pertanian. Artinya, petani adalah tulang punggung ekonomi daerah,” ujar Lia.

Ia menekankan bahwa pemberdayaan petani harus menjadi prioritas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian agar tidak hanya dijual dalam bentuk mentah.

“Hasil pertanian harus punya nilai lebih. Jangan sampai petani hanya jadi produsen bahan mentah, sementara keuntungan besar diambil tengkulak. Petani harus menguasai pasar, bukan dikuasai pasar,” tegasnya.

Menurut Lia Istifhama, penguatan akses pasar, hilirisasi produk pertanian, serta kolaborasi dengan koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

“Kalau pertanian kuat, desa kuat. Kalau desa kuat, Jawa Timur juga kuat,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut mempertegas komitmen Lia dalam memperjuangkan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan ekonomi daerah sekaligus mendorong petani agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Lalu Hadrian Irfani: Polemik Alumni LPDP Jadi Alarm bagi Bangsa

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa polemik kasus viral penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus menjadi alarm serius bagi pemerintah.

Menurutnya, peristiwa tersebut membuka persoalan mendasar terkait ekosistem pengelolaan, pengawasan, hingga transparansi dana pendidikan strategis tersebut.

“Yang terjadi hari ini sebenarnya alarm bagi bangsa kita,” ujarnya.

Lalu Hadrian menjelaskan bahwa LPDP merupakan dana strategis yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bersumber dari keuangan negara.

“LPDP itu adalah dana yang berasal dari pajak dan dari utang, sesuai yang disampaikan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu,” kata Lalu Hadrian.

Karena bersumber dari uang rakyat, ia menegaskan bahwa para penerima beasiswa memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk kembali ke Tanah Air serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

“Sudah selayaknya ketika negara memberangkatkan mereka untuk menimba ilmu di luar negeri, maka tentu kewajibannya adalah berkontribusi untuk negara,” tegas Lalu Hadrian.

Ia menilai polemik yang mencuat perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola LPDP, termasuk penguatan sistem monitoring dan penegakan komitmen penerima beasiswa agar tujuan utama program, yakni mencetak sumber daya manusia unggul bagi Indonesia, benar-benar terwujud.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

DTSEN Pastikan Penerima Bantuan Sosial di Desa Tepat Sasaran

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kantor Bupati Karawang, Kamis (26/2/2026).

Kesuksesan DTSEN, kata Mendes Yandri, ditentukan oleh pelaksana di tingkat desa, termasuk pendamping desa.

“Kini Indonesia memiliki pedoman data yang tunggal, tidak lagi ada perbedaan data antar-kementerian. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita mengikuti satu rujukan, yaitu DTSEN. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh pelaksanaan di tingkat desa,” kata Mendes Yandri pada Sosialisasi yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf itu.

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kemendes PDT miliki irisan yang sangat kuat karena lokus programnya banyak berada di desa. Penerima manfaat program sosial pun sebagian besar berada di desa, hingga semua bantuan harus merujuk pada satu hal yang sangat penting, yaitu data.

“Data adalah kata kunci. Tanpa data yang benar, kebijakan akan salah sasaran. Jangan sampai mereka yang berhak justru tidak menerima, sementara yang tidak berhak malah menerima. Ini adalah persoalan kebijakan negara,” ujar Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Kemendes PDT mendapat tugas khusus, hingga kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menyukseskan pelaksanaan penyaluran bantuan yang lebih akurat dan tepat sasaran menjadi sangat penting.

“Para kepala desa, pendamping desa, dan ke depan akan ada operator desa, akan berperan penting dalam pendataan. Kita tahu jumlah desa di Indonesia sangat besar, yaitu 75.266 desa. Jika seluruh desa ini memiliki data yang bersih dan akurat, maka Indonesia akan sangat kuat dalam melakukan afirmasi kebijakan yang tepat sasaran,” kata Mendes Yandri.

Dengan adanya DTSEN, Kemendes PDT tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menjadi pengguna data yang aktif.

Mendes Yandi mengajak Para Camat, Kepala Desa, Pendamping Desa dan Pilar-pilar Sosial yang hadir dalam sosialisasi itu untuk sukseskan program Pemerintah yaitu Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi kekuatan ekonomi baru hingga pelosok desa.

Sebab keuntungan Kopdes itu sekurang-kurangnya sebesar 20 persen menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang semua itu nantinya kembali dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat di desa.

Turut hadir Anggota DPR RI Wardatul Asriyah dan Rieke Diah Pitaloka, Bupati Karawang Aep Syaepulloh, Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin, Bupati Intan Jaya Aner Maisini dan Forkompimda Karawang.

Turut dampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPI Mulyadin Malik dan Kepala Pusdatin Ari Indarto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...443444445...4,887Halaman 444 dari 4,887