Beranda blog Halaman 4516

Ditarget Rampung 2021, Pembebasan Lahan Bandara Ngloram Dipercepat

Penulis
Sopyan
-
Ditarget Rampung 2021, Pembebasan Lahan Bandara Ngloram Dipercepat

SuaraPemerintah.id – Proses pembangunan Bandara Ngloram ditargetkan tuntas di akhir 2021. Sebab, pada 2021, Pemkab Blora sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,5 miliar untuk pembangunan jalan menuju lokasi bandara.

Wakil Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, untuk mencapai target tersebut, proses pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai areal perpanjangan landasan pacu bandara, harus segera dilaksanakan. Sebab, saat ini, masih diperlukan lahan untuk penambahan landasan pacu sepanjang 100 meter.

“Proses pembebasan lahan harus segera dimulai agar pertambahan landasan pacu dapat segera dikerjakan,” jelasnya saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan Bandara Ngloram di Aula Bappeda Kabupaten Blora, Senin (15/2/2021).

Wabup meminta para pihak terkait, seperti Bappeda, DPUPR, dan BPN untuk dapat mengawal proses ini hingga tuntas.

“Petakan dengan baik kebutuhan untuk pembebasan lahan, supaya proses pembangunan Bandara Ngloram pun dapat berjalan sesuai harapan kita semua,” tegasnya.

Wabup berharap, keberadaan Bandara Blora dapat menekan angka kemiskinan di daerahnya.

“Semoga pembangunan bandara ini dapat tuntas sesuai rencana, dan pada gilirannya nanti dapat menekan angka kemiskinan di Blora,” pungkas Arief Rohman.

Sesdirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI Nur Isnin Istiartono menyambut baik inisiatif Pemkab Blora untuk melakukan perbaikan akses jalan menuju bandara. Pihaknya berharap, Pemkab Blora dapat segera membuka pasar, agar bandara ini memiliki peminat.

“Selain akses jalan, saya sangat berharap Pemkab Blora segera melakukan komunikasi dengan pihak maskapai penerbangan, juga dengan pemerintah daerah sekitar supaya nanti bandara ini bisa laku. Buka pasar seluas-luasnya,” ujar Nur Isnin.

Nur Isnin juga meminta, agar komplek bandara dan lingkungan sekitarnya diatur hingga rapi.

“Identifikasikan titik-titik kemacetan, seperti pasar Mulyorejo, titik perlintasan kereta api, jembatan yang sempit. Titik-titik yang berpotensi menjadi titik kemacetan untuk dilakukan penataan ulang,” pintanya.

Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2021, Neraca Perdagangan Surplus US$1,96 M

Penulis
Jalaludin Rummi
-
Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2021

SuaraPemerintah.id – Nilai ekspor Indonesia Januari 2021 mencapai US$15,30 miliar atau turun 7,48 persen dibanding ekspor Desember 2020. Sementara dibanding Januari 2020 naik 12,24 persen.

Ekspor nonmigas Januari 2021 mencapai US$14,42 miliar, turun 7,11 persen dibanding Desember 2020. Dibanding ekspor nonmigas Januari 2020, naik 12,49 persen.

Penurunan terbesar ekspor nonmigas Januari 2021 terhadap Desember 2020 terjadi pada bijih, terak, dan abu logam sebesar US$257,5 juta (44,39 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US$150,5 juta (8,72 persen).

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari 2021 naik 11,72 persen dibanding bulan yang sama tahun 2020, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 13,91 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 16,92 persen.

Ekspor nonmigas Januari 2021 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$3,05 miliar, disusul Amerika Serikat US$1,68 miliar dan Jepang US$1,25 miliar, dengan kontribusi ke ganya mencapai 41,45 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masingmasing sebesar US$3,05 miliar dan US$1,17 miliar.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari 2021 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$2,56 miliar (16,72 persen), diiku Riau US$1,53 miliar (9,99 persen) dan Jawa Timur US$1,51 miliar (9,88 persen).

Nilai impor Indonesia Januari 2021 mencapai US$13,34 miliar, turun 7,59 persen dibandingkan Desember 2020 atau turun 6,49 persen dibandingkan Januari 2020.

Impor migas Januari 2021 senilai US$1,55 miliar, naik 4,73 persen dibandingkan Desember 2020 atau turun 21,90 persen dibandingkan Januari 2020.

Impor nonmigas Januari 2021 mencapai US$11,79 miliar, turun 9,00 persen dibandingkan Desember 2020 atau turun 4,00 persen dibandingkan Januari 2020.

Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Januari 2021 dibandingkan Desember 2020 adalah mesin dan peralatan mekanis US$371,3 juta (17,16 persen). Sedangkan peningkatan terbesar adalah produk farmasi US$148,6 juta (133,78 persen).

Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari 2021 adalah Tiongkok US$4,15 miliar (35,18 persen), Jepang US$0,87 miliar (7,35 persen), dan Singapura US$0,69 miliar (5,82 persen). Impor nonmigas dari ASEAN US$2,12 miliar (18,00 persen) dan Uni Eropa senilai US$0,75 miliar (6,40 persen).

Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari 2021 terhadap Desember 2020 terjadi penurunan pada barang konsumsi US$291,7 juta (17,00 persen), bahan baku/penolong US$267,5 juta (2,62 persen), dan barang modal US$537,0 juta (21,23 persen).

Neraca transaksi perdagangan Indonesia Januari 2021 mengalami surplus US$1,96 miliar, yang berasal dari sektor nonmigas US$2,63 miliar. Sedangkan di sektor migas terjadi defi sit US$0,67 miliar.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dishub DKI Jakarta Akan Terapkan Aplikasi Jakparkir di 479 Lokasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemprov DKI Jakarta melali Dinas Perhubungan akan mengintegrasikan 79 lokasi parkir off street dan 400 on street dengan aplikasi Jakparkir.

Aplikasi Jakparkir sendiri saat ini sedang dalam pengembangan dan sudah diujicoba oleh Unit Pengelola (UP) Perparkiran.

Kepala UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Aji Kusambarto mengatakan, uji coba penerapan aplikasi ini masih terus berlangsung di tiga ruas jalan, yakni Jalan Raya Mangga Besar (Jakarta Barat), Jalan Denpasar (Jakarta Selatan) dan Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading (Jakarta Utara).

Uji coba tersebut untuk penyempurnaan fitur-fitur dan sistem integrasi data di aplikasi tersebut.

“Parkir yang dikelola Pemprov DKI saat ini ada 479. Nanti akan kita terapkan di semua titik lokasi parkir secara bertahap, sementara ini kami masih uji coba di tiga ruas jalan itu,” ujar Aji, Senin (15/2/2021).

Dia menjelaskan, meski uji coba berlangsung sampai 31 Maret 2021 mendatang, aplikasi Jakparkir sudah dapat diunduh di Playstore.

Jakparkir adalah aplikasi pemesanan parkir ruas jalan di Jakarta. Pengguna kendaraan bermotor dapat melihat informasi lokasi parkir dilengkapi peta lokasi, melakukan pemesanan tempat parkir sebelum kedatangan, dan melakukan secara non-tunai.

“Pengguna bisa mengetahui lokasi dan kapasitas tempat parkir dan memesan tempat parkir, termasuk lamanya parkir. Melalui aplikasi Jakparkir pengguna kendaraan juga bisa membayar secara non-tunai dengan dompetJak atau QRIS. Ketika mendaftar aplikasi cukup daftarkan jenis dan nomor plat kendaraan,” terangnya seperti dikutip BeritaJakarta.id.

Menurutnya, aplikasi tersebut terintegrasi dengan UP KIR Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

“Pengguna kendaraan maupun petugas terkait dapat mengetahui masa berlaku uji KIR, uji emisi, dan pajak kendaraan yang didaftarkan di dalam aplikasi. Aplikasi Jakparkir selain memberi kemudahan untuk pengguna kendaraan mencari tempat parkir sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak, uji emisi, dan uji KIR kendaraannya,” ungkapnya.

Aji menambahkan, bagi kendaraan yang belum membayar pajak, uji emisi, dan uji KIR akan dikenakan disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor.

“Sekarang belum dikenakan karena masih tahap uji coba sambil menunggu proses integrasi data. Selain lebih efektif karena sudah berbasis teknologi, aplikasi ini mendukung peningkatan pendapatan daerah juga. Jadi nanti semua parkir di Jakarta akan menggunakan aplikasi ini, semua datanya terintegrasi,” tandasnya.

Masa Pandemi, Laba Bank BTN Justru Meroket 665 Persen Jadi Rp 1,6 Triliun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Catatan apik diraih oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN di masa pandemi, yakni mencatatkan laba sebesar Rp1,6 triliun.

Raihan tahun 2020 itu sangat baik jika melihat raihan tahun 2019 yang mencatat Rp209 miliiar. BTN mencatat lonjakan laba sebesar 665,71 persen year on year (yoy).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan lompatan laba bersih ditopang pendapatan bunga sebesar Rp25,16 triliun pada kuartal IV 2020.

“Pendapatan bunga tersebut disumbang oleh penyaluran kredit yang tetap bertumbuh meski berada di bawah tekanan pandemi,” ucapnya dalam Paparan Kinerja BTN 2020, Senin (15/2).

Secara total, kredit perumahan BTN sepanjang tahun lalu naik sebesar 2,29 persen yoy menjadi Rp234,78 triliun.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tumbuh 8,63 persen yoy menjadi Rp120,72 triliun, sedangkan KPR non subsidi terkontraksi 3,2 persen menjadi Rp79,94 tirliun.

Di segmen kredit non perumahan, emiten berkode BBTN ini tercatat telah menyalurkan kredit senilai Rp25,32 triliun.

Kinerja penyaluran tersebut ditopang oleh segmen kredit korporasi dan kredit konsumer yang naik masing-masing sebesar 77,81 persen dan 4,55 persen menjadi Rp11,94 triliun dan Rp5,11 triliun.

“Dengan total penyaluran tersebut, kredit Bank BTN tercatat mencapai Rp260,11 triliun atau naik 1,68 persen yoy pada 2020 dari Rp255,82 triliun di 2019,” tuturnya.

Nixon melanjutkan dari sisi kualitas kredit pun, BTN mencatatkan tren membaik. Per 31 Desember 2020, Non Performing Loan (NPL) net atau rasio kredit bermasalah sebesar 2,06 persen atau turun 90 bps dari 2,96 persen di periode sama tahun sebelumnya.

Kemudian, rasio coverage Bank BTN juga meningkat mencapai lebih dari 2 kali lipat yakni sebesar 115,02 persen dari sebelumnya 50,01 persen.

Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BBTN menguat dengan cost of fund (CoF) yang membaik. DPK bertumbuh 23,84 persen yoy dari Rp225,4 triliun pada 2019 menjadi Rp279,13.

Peningkatan DPK didominasi kenaikan giro sebesar 38,24 persen menjadi Rp72,04 triliun. Dengan peningkatan DPK tersebut, loan to deposit ratio (LDR) BTN turun ke level 93,19 persen dari 113,50 persen di periode sama tahun sebelumnya.

“Sedangkan CoF perseroan mencatatkan penurunan menjadi 4,79 persen dari 5,68 persen di periode sama tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Permodalan BTN juga makin tebal dengan penerbitan Junior Global Bond yang diterbitkan pada awal 2020. Capital Adequacy Ratio (CAR) perseroan tercatat naik 202 bps menjadi 19,34 persen.

Dengan peningkatan di seluruh lini bisnis tersebut, aset Bank BTN tumbuh 15,85 persen yoy menjadi Rp361,20 triliun pada atau naik dari Rp311,77 triliun di 2019..

 

 

Menaker : Budaya K3 Adalah Kunci Tingkatkan Produktivitas Kerja

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, salah satu kunci penting dari pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul adalah membangun budaya K3 yang baik.

“Dengan budaya K3 yang baik, maka angka kecelakaan kerja bisa ditekan, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja,” kata Menaker Ida pada acara Apel Mahasiswa K3 Seluruh Indonesia, Kuliah Umum, dan Webinar K3 Nasional di Jakarta, Senin (15/2/2021).

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada 2019 terdapat 114 ribu kasus kecelakaan kerja, dan pada 2020 kasus tersebut terjadi peningkatan. Pada rentang Januari hingga Oktober 2020, BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 177 ribu kasus kecelakaan kerja.

Menurut Menaker Ida, jika angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah klaim yang diajukan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, angka kecelakaan kerja yang sesungguhnya jauh lebih besar. Karena belum semua tenaga kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Berdasarkan data tersebut, kita semua dituntut untuk lebih serius dalam menerapkan budaya K3 karena Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan kerusakan lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Menaker Ida, penting bagi dunia usaha dan industri di Indonesia untuk melihat korelasi antara investasi pada K3 dan kinerja.

Baginya, perusahaan yang meningkatkan investasi di bidang K3, tingkat kecelakaan akibat kerja akan menurun, sehingga pada ujungnya, kinerja dan produktivitas menjadi lebih baik.

“Jika kita baca success story dari perusahaan-perusahaan multinasional, kita bisa melihat betapa mereka memiliki kesadaran untuk investasi di bidang K3. Budaya K3 telah menjadi value penting bagi perusahaan,” ucapnya.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, menyatakan, pemerintah senantiasa mendorong SDM unggul di bidang K3 untuk meningkatkan perlindungan pekerja dan meningkatkan produktivitas.

Menurut Sekjen Anwar, pelaksanaan K3 akan mencegah dan meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dapat menunjang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, serta peningkatan daya saing perusahaan untuk keberlajutan usaha.

“Keberhasilan program K3 juga akan menghasilkan peningkatan indeks pembangunan manusia. Peningkatan ini akan sangat membantu menunjang pembangunan nasional dan peningkatan daya saing nasional.

Di samping itu, pengembangan program k3 juga merupakan salah satu indikator tercapainya tujuan pembangunan berkelajutan (SDGs),” kata Sekjen Anwar.

Sementara Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, menjelaskan arah kebijakan K3 adalah kemandirian masyarakat berbudaya K3 berkelanjutan tahun 2025.

Kebijakan ini terdiri dari strategi promosi K3 nasional; strategi penguatan kapasitas sumber daya K3; strategi pengawasan dan penegakan hukum norma K3; strategi penguatan Sistem Pelaporan dan Manajemen Informasi K3 Nasional; dan strategi penguatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi K3.

“Dalam mencapai SDM K3 Unggul, metodenya terdiri dari pembinaan/training, penetapan standar kompetensi, peningkatan Pelaksanaan uji kompetensi, evaluasi dalam rangka Kewenangan, Pemberian kewenangan (penunjukan/lisensi), ” kata Dirjen Haiyani

Adapun untuk peningkatan SDM di bidang K3 yang unggul dilakukan seminar/webinar/workshop/study banding, upgrading teknis, bimbingan teknis, penerapan teknologi modern, dan pemberian kewenangan (penunjukan/lisensi).

Stabilkan Pasokan Komoditas Pangan, Kementan Gandeng RNI

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan strategis.

Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi dan Direktur PT RNI Arif Prasetyo Adi pada Senin, menandatangani perjanjian kerja sama sebagai landasan sinergi stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Dalam kesempatan ini Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi yang menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut mengapresiasi korporasi kluster pangan yang akan segera terbentuk sehingga lebih cepat mengakselerasi kegiatan-kegiatan ketahanan pangan.

“Ada pun permasalahan itu utamanya adalah distribusi dan keberagaman harga. Untuk itu, kita berharap kestabilan harga segera terbentuk sesuai harapan pemerintah,” kata Wamentan Harvick di Jakarta, Senin (15/2).

Ia menilai kondisi pandemi ini menjadi hambatan dalam urusan pangan utamanya terkait persoalan distribusi dan stabilitas harga, sehingga salah satu solusinya dengan menggandeng RNI.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi bahwa kerja sama dengan RNI sebagai induk BUMN kluster pangan ini dilakukan dalam rangka memperlancar serta meningkatkan kekuatan dalam distribusi pangan sebagai usaha untuk menstabilkan harga pangan.

“Yang kita lakukan hari ini adalah untuk stabilisasi pasokan harga termasuk cadangan pangan, stabilisasi harga itu bukan hanya harga di konsumen saja tetapi juga harga di petani,” kata Agung.

Agung menilai jika ada komoditas pangan yang harganya jatuh di tingkat petani, diperlukan pengolahan dalam hal penyimpanan dan juga mendistribusikan ke seluruh Indonesia secara merata.

Terkait hal itu Agung menyebut diperlukan kerja sama dengan BUMN pangan, misalnya pengolahan dan penyimpanan untuk memperpanjang usia simpan komoditas pangan serta membantu mendistribusikannya ke seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT RNI Arif Prasetyo Adi mengatakan BUMN klaster pangan akan menjadi sangat efektif dan efisien mulai dari hulu sampai ke hilir.

“Kita harus bisa untuk satu produk yang memang sudah diproduksi dengan baik, kemudian oleh Kementan kita carikan penyimpanannya supaya bisa panjang dengan teknologi misalkan cold room,” kata Arif.

Arif meyakini pihaknya bersama Kementan dapat mengatur penyimpanan dan stok level komoditas pangan agar dapat terdistribusi merata sampai ke seluruh Indonesia.

Wagub Riza : Warga Menolak Vaksinasi Akan didenda Rp 5 Juta

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Bagi warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 harus berpikir ulang lagi pasalnya akan dikenakan denda sebesar Rp 5 juta.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia menegaskan warga DKI jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 didenda sebesar Rp 5 juta sesuai Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 30.

“Kalau dari Pak Jokowi bilang kalau nolak, enggak dikasih bansos. Kalau yang di Perda DKI Jakarta yang menolak diberi sanksi termasuk denda Rp 5 juta,” kata Riza di Jakarta, Senin (15/2).

Riza menekankan bahwa masyarakat tidak boleh menolak pemberian vaksin Covid-19. Karena selain sudah disiapkan, hal ini adalah untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Masak menolak, kan sudah baik dikasih vaksin untuk pribadinya, keluarga dan masyarakat. Enggak boleh menolak dong kan ada aturan perdanya. Kalau menolak ada sanksinya di Jakarta,” katanya.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 terkait Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 juga mengatur sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak atau menghalangi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Adapun sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang menolak divaksin Covid-19 dapat berupa denda atau penghentian pemberian bantuan sosial.
Hal tersebut ditegakkan pemerintah dalam upaya mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity) dari Covid-19.
Sementara itu, di DKI Jakarta, aturan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 tertera dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta,” demikian bunyi pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Anies : Emisi Gas Rumah Kaca DKI Turun 26 Persen, Sesuai Target Presiden.

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Prestasi kembali ditorehkan oleh Ibukota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan pihaknya sukses menurunkan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 26 persen pada 2021.

Pencapaian itu sekaligus berhasil menyentuh target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu.

Hal itu diungkapkan Anies saat mengapresiasi program pembagian 2.021 tanaman daya serap polutan tinggi seperti Lidah Mertua, Sri Rejeki dan Lili Perdamaian yang diadakan oleh Perumda Sarana Jaya pada Senin (15/2/2021).

“Saya berterima kasih kepada Perumda Sarana Jaya yang terus bergerak bersama mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 yang sudah tercapai 26 persen pada tahun ini, “ kata Anies melalui keterangan tertulis pada Senin (15/2/2021).

Adapun, tanaman itu diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 171 paket, penghuni proyek Proyek Nuansa Pondok Kelapa Hunian DP 0 Rupiah sebanyak 450 paket, dan kepada komunitas lingkungan di Jakarta seperti Lindungi Hutan, Sustainable Indonesia, Jakarta Berkebun, Kebun Pahlawan, Indonesia Indah Foundation, Rumah Bumi, Komunitas Gerakan Pancoran Menanam dan Kelompok Tani Melati dengan total 1.400 paket.

“Saya berharap kegiatan ini kedepannya dapat diikuti oleh seluruh warga DKI Jakarta agar jangkauan meluas diseluruh kawasan,” tutur Anies.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta seluruh regulasi untuk menurunkan emisi gas kaca harus segera diselesaikan. Hal itu dilakukan guna memenuhi kerja sama mengenai penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dengan Norwegia.

“Urusan instrumen untuk pendanaannya yang kita harapkan ini termasuk insentif bagi pemangku kepentingan, ini juga harus kita lihat dan kita harus memastikan bahwa pengaturan karbon memiliki dampak yang signifikan bagi pencapaian target gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030,” kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas soal Kelanjutan Kerja Sama Penurunan Emisi GRK Indonesia – Norwegia dan Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Sementara itu, Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan mengatakan pihaknya berkomitmen terhadap pembangunan keberlanjutan di wilayah DKI Jakarta. Komitmen itu, menurut dia, berdasar pada amanat Sustainable Development Goals (SDGs).

“Poin ke-11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan, untuk menciptakan ruang tinggal yang lebih berkualitas bagi warga Jakarta, dimulai dari proyek-proyek kami berada,” tuturnya.

Kebijakan Pemerintah Lewat Program PEN 2020 Mampu Menjaga Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani
Pemerintah program PEN 2020 jaga angka kemiskinan

SuaraPemerintah.id – Perlindungan sosial merupakan instrumen utama Pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Di tahun 2020, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perlindungan sosial terbukti mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan dengan menahan angka kemiskinan di level 10,19% pada September 2020.

Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan bisa mencapai 11,8%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, “Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru”, Jakarta, 15 Februari 2021.

Intervensi kebijakan telah melindungi konsumsi masyarakat tidak hanya kalangan miskin dan rentan tetapi juga kelas menengah. Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer.

Realisasi sementara program perlindungan sosial untuk mendukung konsumsi rumah tangga mencapai Rp220,39 triliun di sepanjang 2020 atau lebih tinggi dari alokasi awal sebesar Rp203,9T. Pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar tetap bertahan dari dampak pandemi. Dukungan PEN untuk UMKM diberikan untuk menopang permodalan dan cash flow agar tetap bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi.

Bentuk dukungan UMKM tersebut antara lain berupa penempatan dana, subsidi bunga, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), insentif PPh Final UMKM, penjaminan kredit, dan pembiayaan investasi LPDB. Sepanjang 2020, Pemerintah telah menyalurkan dukungan UMKM sebesar Rp112,4 triliun. Bentuk dukungan ini sangat membantu UMKM untuk tetap melakukan aktivitas ekonomi. Secara khusus, 97% usaha mikro penerima BPUM masih tetap melanjutkan usahanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi UMKM tetap berjalan, daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak dapat terjaga di masa pandemi.

Selaras dengan tren pemulihan ekonomi, pemerintah tetap memberi dukungan kebijakan countercyclical untuk penanganan COVID-19 dan program PEN di tahun 2021. Berbagai kebijakan prioritas akan terus berlanjut pada 2021, misalnya melalui vaksinasi massal, penguatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun) dan 3T (testing, tracing, dan treatment), serta penguatan Program PEN.

“Dengan tren ekonomi terkini, Pemerintah optimis namun tetap waspada bahwa pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas sosial ekonomi terus berangsur pulih sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran ke depannya dapat menurun kembali”, tutup Febrio. (red/pen)

Lanjutkan

Gubernur Sultra Periode 2021-2024 Resmi Dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara

Penulis
Andik Irwanto
-
Gub Sultra
Gubernur Sultra 2021-2024 resmi dilantik

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2024 Olly Dondokambey-Steven Octavianus Estefanus Kandouw resmi dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari Senin 15 februari 2021. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta.

Sebelum pelaksanaan upacara pelantikan, terlebih dahulu penyerahhan Petikan Surat Keputusan (SK) Presiden kepada masing-masing Calon Gubernur dan Calon Wagub di Istana Merdeka. Kedua pasangan Gubernur dan Wagub tersebut akan menduduki jabatannya dengan periode masa jabatan tahun 2021-2024.

Usai penyerahan petikan SK, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama kedua pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur melakukan prosesi kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara untuk selanjutnya dilakukan Upacara Pelantikan.

Berbeda dengan sebelumnya, di masa pandemi ini kirab dilakukan dengan jumlah barisan pasukan yang lebih sedikit, yaitu hanya dengan empat orang personil, serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, proses pelantikan dimulai pukul 09.00 WIB. Terlihat pelantikan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus Corona.

Upacara pelantikan diawali dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan pembacaan SK Presiden RI Nomor 19P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024 serta Nomor 21P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024. Kedua SK ditetapkan di Jakarta tertanggal 9 Februari 2021.

Usai pembacaan SK, Presiden kemudian mengambil sumpah jabatan Zainal Arifin Paliwang dan Yansen T.P. sebagai Gubernur dan Wagub Kaltara serta Olly Dondokambey dan Steven O.E. Kandouw sebagai Gubernur dan Wagub Sulut.

“Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur/sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Upacara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada kedua pasangan kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin diikuti foto bersama dengan masing-masing pasangan Gubernur dan Wagub.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (red/ami)

1...4,5154,5164,517...4,868Halaman 4,516 dari 4,868