Beranda blog Halaman 4515

Temui Perajin di Kawasan Danau Toba, Nawal Lubis Harapkan Kriya Ulos dan Gorga Batak Mendunia

Penulis
Sopyan
-
Temui Perajin di Kawasan Danau Toba, Nawal Lubis Harapkan Kriya Ulos & Gorga Batak Mendunia

SuaraPemerintah.id – Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia, selain keindahan alam yang memanjakan mata, di kawasan ini masyarakat masih menjaga keaslian khazanah budaya yang tercemin dalam produk kerajinan tangan atau kriya.

Sadar akan potensi itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis didampingi Wakil Ketua Dekranas Sumut Sri Ayu Mihari bertemu dengan perajin yang berada di kawasan Danau Toba dan membicarakan berbagai upaya yang dapat diambil untuk menjadikan kriya ulos dan gorga Batak mendunia.

Pertemuan yang dilakukan di The Kaldera Toba Nomadic Escape di Kabupaten Toba, Senin (15/2), turut dihadiri Ketua Dekranasda Tapanuli Utara Satika Nikson Nababan, Ketua Dekranasda Kabupaten Humbang Hasundutan Lydia Dosmar Banjarnahor, Ketua Dekranasda Kabupaten Dairi Romy Mariani Eddy Berutu dan Ketua Dekranasda Kabupaten Karo Sariati Terkelin Brahmana.

“Dengan mengawinkan kultur tradisi dan sentuhan modern, sehingga memiliki daya pakai lebih tinggi, kain ulos dapat terus dilestarikan lintas zaman dan generasi, lewat tangan kreatif anak bangsa, ulos bisa menjadi busana dan aksesoris yang elegan dan berkelas dunia,” ujar Nawal.

Sri Ayu Mihari menambahkan, untuk mengembangkan kriya ulos dan gorga batak, warga Sumut harus diajak turut bangga menggunakan hasil dari perajin daerah. Ulos dan gorga adalah produk kriya asli Sumut untuk Indonesia, yang menjadi bagian kekayaan dan dari jari diri bangsa. “Karena itu, mari kita lestarikan dan kembangkan untuk kesejahteraan bersama,” katanya.

Ketua Dekranasda Taput Satika Nikson Nababan pada kesempatan itu memperlihatkan berbagai ragam kerajinan yang dihasilkan dari perajin yang ada di Taput, yakni Tenun Ikat yang menggunakan pewarna alam, kemudian diaplikasikan dalam bentuk outer,  jaket bomber, serta jas dan kemaja dengan motif ulos ikat.

“Ulos ikat ini juga sudah dipasarkan di tingkat internasional, namun kita juga masih membutuhkan pendampingan dan promosi oleh pemerintah pusat dan provinsi untuk menggalakkan lagi ragam kerajinan yang kami hasilkan, kita juga aktif mengikuti fashion show, seperti Jakarta Fashion Week dan Indonesia Fashion Week sebagai salah satu upaya promosi,” ujarnya.

Juga disampaikan, bahwa ulos ikat tersebut menggunakan pewarna alam, berasal dari tumbuhan mahoni, ketapang, dan indigo. Untuk harga ulos ikat ini dijual dengan harga mulai Rp1.000.000 hingga belasan juta rupiah, tergantung tingkat kesulitan pembuatannya, semakin sulit harganya pun semakin mahal.

Ketua Dekranasda Kabupaten Humbang Hasundutan Lydia Dosmar Banjarnahor, juga memperkenalkan Kain Humbang Shibori yang dibuat dengan teknik jumputan menggunakan pewarna alam. Serta kain Humbang Ecoprint dan Batiq Humbang yang bahan pewarnaanya menggunakan dedaunan yang ada di sekitar Danau Toba.

“Ini sudah dijual hinggal ke luar negeri sampai Kanada, permintaan paling banyak ke Jakarta. Kita mulai dari tahun 2016 untuk melakukan pelatihan kursus shibori,” tambahnya.

Pemerintah Gelontarkan Stimulus Lanjutkan Pemulihan Sektor Pariwisata

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membahas upaya pemulihan sektor pariwisata dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang didampingi oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo pada Selasa (16/02), di kantor Kemenko Perekonomian.

Dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program, salah satunya adalah program hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN yang pada tahun lalu telah terserap 70% untuk hotel dan restoran.

Pada 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN tercatat sebesar Rp3,3 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan tahun lalu, misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan KUR Pariwisata.

Menko Airlangga mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling besar akibat terjadinya pandemi Covid-19 dan pulih pun paling akhir. Oleh karena itu diperlukan stimulus atau program khusus agar terdapat perbaikan dan bisa menunjang perekonomian nasional.

Tidak hanya itu, pemerintah pun akan memperluas peserta program Kartu Prakerja di 2021 untuk para pekerja di sektor pariwisata.

“Validasi data, data yang kredibel, dan akurat sangatlah penting untuk mendorong program-program PEN di sektor pariwisata,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan mendorong pengembangan 5 (lima) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata untuk menggeliatkan kembali minat wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata.

“Perlu ada shifting target wisatawan ke wisatawan nusantara atau domestik yang diperkirakan sebesar 50-55 juta orang,” ujar Menko Airlangga.

Saat ini, pemerintah tengah mempercepat Peraturan Pemerintah (PP) untuk KEK Pariwisata Lido dan 2 KEK pariwisata di Kawasan Bangka Belitung yang masih dalam proses adalah KEK Sungai Liat dan KEK Tanjung Gunung.

Menko Airlangga juga mengingatkan pentingnya program padat karya di sektor pariwisata agar dapat dilaksanakan pada triwulan pertama tahun ini, namun dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pekerja di sektor pariwisata dan juga wisatawan.

“Vaksinasi Covid-19 perlu diprioritaskan untuk pekerja di sektor pariwisata, agar memberikan rasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan para wisatawan. Pemerintah ingin geliat wisata mulai ada kembali, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

Program PEN 2020 Selamatkan 5 Juta Orang dari Status Miskin Baru

Penulis
Sopyan
-
Program PEN 2020 Selamatkan 5 Juta Orang dari Status Miskin Baru

SuaraPemerintah.id – Perlindungan sosial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Pada tahun 2020, program perlindungan sosial mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan dengan menahan angka kemiskinan di level 10,19% pada September 2020.

“Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya, Senin (15/2).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang, meningkat 2,76 juta orang dibandingkan September 2019.

Secara persentase, penduduk miskin pada September 2020 setara dengan 10,19% terhadap jumlah penduduk Indonesia atau naik 0,97 poin persentase terhadap periode yang sama pada tahun lalu.

Intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah tak hanya melindungi masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah.

Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, hingga Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Dalam keterangan resmi tersebut, realisasi sementara program perlindungan sosial untuk mendukung konsumsi rumah tangga di sepanjang tahun 2020 mencapai Rp220,39 triliun, lebih tinggi dari alokasi awal sebesar Rp203,9 triliun.

Sementara, dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah disalurkan sebesar Rp112,4 triliun dalam bentuk penempatan dana, subsidi bunga, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), insentif PPh Final UMKM, penjaminan kredit, dan pembiayaan investasi LPDB.

Seluruh program PEN pada tahun 2020 dapat mendukung pelaku usaha penerima manfaat agar dapat bertahan dari dampak pandemi.

Selaras dengan tren pemulihan ekonomi, pemerintah tetap memberi dukungan kebijakan countercyclical untuk penanganan Covid-19.

Berbagai kebijakan prioritas akan terus berlanjut pada 2021, misalnya melalui vaksinasi massal, penguatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun) dan 3T (testing, tracing, dan treatment), serta penguatan Program PEN.

APBN melalui PEN 2021 masih akan menjadi instrumen penting yang bekerja keras menangani Covid 19 dan memulihkan ekonomi agar bangkit kembali.

“Dengan tren ekonomi terkini, pemerintah optimis namun tetap waspada bahwa pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas sosial ekonomi terus berangsur pulih sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran ke depannya dapat menurun kembali”, ujar Kepala BKF.

 

Mas Menteri Nadiem Makarim Lakukan Kunjungan Kerja dan Tinjau Pendidikan ke Sorong Papua Barat

Penulis
Andik Irwanto
-
nadiem
Nadiem Makarim kunjungan kerja ke Sorong Papua Barat tinjau pendidikan

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendidikan Nadiem Makarim lakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat. Kunjungan Nadiem ini adalah kunjungan pertama kalinya untuk meninjau tranformasi pendidikan di sejumlah lokasi sekolah-sekolah di wilayah Ppaua Barat.

Mendikbud Nadiem Makarim optimistis pendidikan akan maju di wilayah Papua Barat. Hal ini disampaikan Nadiem saat berkunjung ke Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, Papua Barat.

“Saat saya bertemu guru-guru dan kepala sekolah di Papua, mereka punya dasar paradigma Merdeka Belajar, mereka punya keinginan untuk lebih baik, dan itu adalah yang terpenting dalam transformasi pendidikan,” ujar Nadiem, Minggu (13/2/2021) .

Nadiem atau akrab disapa Mas Menteri ini yakin pendidikan di Papua Barat akan terus maju. Rasa optimistisnya seolah didukung dengan paradigma dasar Medeka Belajar yang menurutnya sudah dimiliki guru dan kepala sekolah di sana. Tugas Kemendikbud adalah menetaskan potensi yang sudah ada.

“Jadi tugas Kemendikbud adalah menetaskan potensi, agar para kepala sekolah dan guru di Papua Barat dapat berinovasi dan difasilitasi untuk memajukan anak-anak Tanah Papua,” ujar Mendikbud.

Dalam kunjungan kerjanya Nadiem melakukan kunjungan ke 13 lokasi di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Ada sedikitnya 10 sekolah yang dikunjungi Mas Menteri, baik negeri maupun swasta.

Nadiem mengimbau agar warga Sorong memaksimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung pendidikan anak termasuk untuk membiayai ongkos trannsportasi para pelajar.

Dana BOS kalau mau digunakan untuk beli perahu bisa buat transportasi anak. Kalau dana BOS mau digunakan untuk biaya transportasi anak antarpulau, itu juga boleh digunakan.”

“Jadi ibu bapak kepala sekolah, jika memang yang terpenting itu bukan beli jendela baru buat sekolah, tapi bayar biaya transportasi sekolah anak-anak, itu boleh digunakan,” kata Nadiem.

Dalam kunjungan tersebut, Mendikbud menampung aspirasi dari kepala perwakilan adat suku Moi, yang berasal dari berbagai subsuku Moi, terkait pelestarian budaya dan bahasa suku-suku asli di Papua.

Beberapa aspirasi di antaranya adalah pendirian SMK Pariwisata dan Perikanan di wilayah Malaumkarta, Distrik Makbon, dan upaya untuk melestarikan bahasa-bahasa asli suku Moi dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. (red/pen)

Waspadai Penyebaran Virus SARS-CoV-2, Pemerintah Lakukan Surveilans Genom Mutasi Baru Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Waspadai Penyebaran Varian Baru Virus SARS-CoV-2, Pemerintah Lakukan Surveilans Penyebaran Mutasi Baru Covid-19

SuaraPemerintah.id – Memperhatikan angka kasus pasien terinfeksi virus SARS-CoV-2 di Indonesia yang saat ini semakin meningkat, serta ditambah isu terjadinya mutasi atau perubahan pada materi genetik virus yang berkembang di negara lain, maka penting untuk dilakukan surveilans (pengumpulan data yang terus menerus dan pemantauan) genom virus SARS-CoV-2 agar dapat dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada kekhawatiran bahwa varian baru virus SARS-CoV-2 dapat mempengaruhi tingkat penyebaran, tingkat keparahan dan juga efek pada vaksin Covid-19 yang beredar saat ini. Virus mempunyai kemampuan berkembang dan beradaptasi berdasarkan lingkungannya, dengan rentang akumulasinya 1 sampai 2 mutasi per bulannya,” jelas Menristek/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro saat menjadi pembicara utama pada Indonesia-GISAID ’Webinar on SARS-CoV-2 Genomic Surveillance, Mutation and Vaccine’, Senin, (15/02).

Varian baru yang menjadi perhatian utama dari para peneliti Whole Genome Sequencing (WGS) di Indonesia saat ini adalah:

  • Varian B 1.1.7 atau VOC202012/01 atau VUI202012/01 dari Inggris;
    •Varian B 1.351 atau 501Y.V2 dari Afrika Selatan; dan
    •Varian B 1.1.28.1 atau P.1 dari Brazil.

Data sementara di Indonesia belum menunjukkan adanya varian baru virus SARS-CoV-2, namun masih diperlukan informasi yang lebih mendalam. Surveilans genom dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari varian baru ini, apakah lebih menular sehingga dapat semakin memperburuk kondisi pandemi di Indonesia. Untuk kelancaran surveilans diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan global.

“Setelah kita perhatikan dampaknya cukup serius di 3 negara tersebut. Mengingat luasnya jaringan transpor global dan rentannya negara-negara yang relatif terbuka seperti Indonesia, maka pelacakan perlu diperkuat secara intensif untuk mengidentifikasi tipe mutasi virus yang beredar di Indonesia. Meskipun belum ditemukan, namun varian B 1.1.7 sudah dilaporkan di beberapa negara Asia dan Australia, jadi membutuhkan pengawasan yang lebih terintegrasi dan kuat,” terang Menteri Bambang.

Pada 8 Januari 2021 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Surveilans Genom Virus SARS-CoV-2 antara Menristek/Kepala BRIN dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Plt. Sekretaris Menristek/Sekretaris Utama BRIN Mego Pinandito dengan Kepala Balitbangkes Kemenkes Slamet tentang Riset dan Inovasi Dalam Rangka Surveilans Genom Virus SARS-CoV-2.

Penandatanganan ini adalah sebagai upaya kerjasama riset antara 2 Kementerian yang juga melibatkan lembaga riset nasional (LBM Eijkman, Balitbangkes, LIPI, dan BPPT) serta beberapa perguruan tinggi lainnya (UGM, ITB, ITD-Unair, Unpad, UNS, UIN, Mikrobiogi FKUI, juga RS Universitas Tanjung Pura) yang diharapkan nantinya dapat mendorong terwujudnya percepatan penyelenggaraan surveilans genom virus SARS CoV-2, melalui kemitraan yang sinergis, kolaboratif, suportif, dan berkesinambungan.

Presiden Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) Dr. Peter Bogner, organisasi bank data influenza di dunia yang berinisiatif mengumpulkan semua data genom virus flu termasuk virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19, menyampaikan tantangan Indonesia dalam melakukan surveilans genom virus SARS CoV-2 adalah pada luasnya wilayah nusantara dan populasi yang tinggi.

Hal ini menyebabkan dibutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk mengumpulkan data WGS yang lebih banyak dan detail, sehingga masih mungkin varian baru tersebut belum terdeteksi.

“Dibutuhkan usaha bersama pihak Pemerintah untuk secara masif mengumpulkan data dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya daerah metropolitan namun keseluruh pelosok untuk mendapatkan data sampel dan gambaran geografi wilayah penyebaran secara baik,” terang Peter Bogner.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Balitbangkes Kementerian Kesehatan Slamet mengungkapkan perkembangan yang telah disampaikan Indonesia kepada GISAID sampai tanggal 14 Februari 2021 adalah berjumlah 416 sekuens virus, 392 di antaranya merupakan WGS lengkap.

“Data tersebut dikumpulkan dari 27 provinsi di Indonesia, melibatkan 14 institusi. Dalam mengumpulkan data kami mempertimbangkan beberapa hal, pertama tingkat mobilitas orang suatu wilayah karena semakin tinggi mobilitas makin tinggi pula kemungkinan variannya. Kedua tingkat kasus Covid-19 di suatu wilayah, secara umum kami melakukan pelacakan dari Aceh sampai Papua,” ungkap Slamet.

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio menargetkan sampai kuartal ke-4 tahun ini pihaknya akan berupaya melakukan pemetaan 5000 sampel klinis genom SARS CoV-2.

Pemetaan ini diperlukan untuk memahami distribusi pola penyebaran virus, memberikan informasi karakteristik isolat virus di tiap daerah, dan mendukung penelitian terkait pengembangan vaksin serta anti virus.

“Dalam mendukung strategi surveilans genom di Indonesia, kami berupaya melakukan pemetaan sebanyak mungkin WGS, melakukan analisa bioinformatika, dan membangun repositori data secara nasional,” papar Kepala LBM Eijkman.

Acara yang diikuti lebih dari 400 ilmuwan dan peneliti tersebut bertindak sebagai moderator adalah Ketua Konsorsium Riset Inovasi Covid-19 Kemenristek/BRIN Ali Ghufron Mukti. Turut hadir dalam acara tersebut Plt. Sekretaris Menristek/Sekretaris Utama BRIN Mego Pinandito, Ketua Penasehat Bioinformatika GISAID Mark B Schultz, serta diikuti undangan dan peserta dari stakeholder terkait.

 

Cegah Penyelundupan Ilegal, KKP Rancang Kesepakatan Baru Pengawasan Perbatasan RI-Singapura

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menggelar Koordinasi Pengawasan Produk Perikanan Ilegal dari/atau ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia – Singapura di Kota Batam, pada 15-16 Februari 2021.

Kegiatan lintas instansi terkait pengawasan di perbatasan ini digelar dengan mengikuti prosedur ketat Covid-19 untuk membahas penguatan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna meminimalisir praktik penyelundupan di kawasan perbatasan Indonesia – Singapura yang rawan terjadi, khususnya di Kepulauan Riau.

“Kegiatan koordinasi ini dibentuk untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi dan hal-hal lain yang diperlukan agar pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar.

Antam menambahkan bahwa tahun lalu, beberapa kasus penyelundupan telah berhasil digagalkan oleh KKP dan Polri terkait benih bening lobster, di antaranya penyelundupan 27 boks benih lobster di Jambi, 28.200 ekor benih di Palembang, serta 42.500 ekor benih di Batu Ampar. Tak hanya itu, komoditas perikanan penting lain seperti penyelundupan ikan dori juga berhasil digagalkan sebanyak 54,9 ton yang masuk dari Singapura. Artinya, kerja sama dan koordinasi lintas instansi masih perlu ditingkatkan guna pengawasan yang lebih ketat pada tahun ini.

“Posisi strategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, membuat wilayah ini rawan penyelundupan komoditas perikanan dari dan ke Indonesia-Singapura. Sehingga diperlukan koordinasi khusus dalam merancang strategi zero percent penyelundupan,” terang Drama Panca Putra, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

Acara dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Antam Novambar, kemudian dilanjutkan pembahasan strategi pencegahan penyelundupan produk perikanan dari ke RI-Singapura oleh masing-masing instansi.

Dalam paparannya, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo, menjelaskan bahwa perlunya penyusunan suatu perjanjian kerja sama regional mengenai kriminalitas yang terkait dengan perikanan. Selain itu diperlukan Standar Operating Procedure (SOP) terkait Keamanan Laut.

“Sesuai Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut, saat ini sedang dilaksanakan pembahasan SOP-SOP terkait Keamanan Laut melalui serangkaian Rapat Koordinasi yang didukung dengan SOP Penanganan Penyelundupan Amonium Nitrat dan Potasium melalui laut,” terangnya.

Pembahasan mengenai Kebijakan Perdagangan RI-Singapura juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Asep Asmara.

“Belum ada Perjanjian Bilateral antara Indonesia-Singapura terkait perbatasan. Sehingga, perlu segera dilaksanakan agar proses perizinan impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal bagi perusahaan perdagangan dan perusahaan industri di wilayah perbatasan dapat lebih baik,” ungkapnya.

Rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari jajaran instansi terkait pengawasan wilayah perbatasan lintas negara, seperti Pangkalan PSDKP Batam, Bea Cukai Batam, TNI AL, TNI AD, Marinir, BAIS, Bakamla, BKIPM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Negeri Batam serta Kejaksaan Tinggi Kepri ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan bersama antar instansi terkait yang sinergis demi terciptanya zero percent penyelundupan komoditas perikanan penting dari/atau ke dalam wilayah Republik Indonesia dari dan menuju Singapura. Sehingga kelestarian sumber daya perikanan Indonesia dan kerugian negara akibat penyelundupan dapat diselamatkan.

Bupati Jember Hendy Siswanto, Bupati Pertama di Indonesia Beli Mobil Pindad sebagai Kendaraan Dinas

Penulis
Andik Irwanto
-
Bupati Jember
Bupati Jember beli mobil Pindad sebagai kendaraan dinas

SuaraPemerintah.id – Bupati Jember Hendy Siswanto memutuskan membeli mobil buatan Pindad sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang baru dilaunching ini akan menjadi mobil pertama kali yang dipergunakan oleh pejabat Bupati.

H.Hendy Siswanto menggunakan mobil buatan Pindad ini sebagai bentuk dukungan Bupati Jember terpilih, terhadap industri mobil Nasional.

“Haji Hendy adalah bupati pertama di Indonesia yang membeli mobil Maung Pindad dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami,” kata Suriyadi, Inspektur Mutu PT Pindad kepada media, (15/2/2021)

Selain mendapat pesanan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk kendaraan taktis militer, PT Pindad juga akan merilis Maung Pindad untuk warga sipil.

Bahkan, ada beberapa artis ibu kota juga sudah memesan mobil yang bisa dipesan dengan warna tertentu ini.

Suriyadi menambahkan, Maung Pindad yang  dipesan dengan warna khusus yaitu hitam, diantar langsung dari pabriknya sebelum dirombak secara khusus, PT Pindad merasa bahwa pembelian dari Haji Hendy adalah salah satu bentuk kecintaan terhadap produk dalam negeri.

“Saya berharap hal ini, bisa memotivasi pejabat dari daerah lain untuk mendorong berkembangnya industri mobil nasional,” ujarnya.

Seperti yang diketahui Kantor HSC kedatangan tim dari PT Pindad dalam rangka mengantar 1 unit mobil Maung Pindad pada Senin siang (15/2/2021). Mobil taktis dengan warna hitam yang berkesan gagah dan eksotis ini dibeli secara pribadi oleh Hendy Siswanto.

Sementara itu Haji Hendy menyampaikan, bahwa sudah lama mengikuti perkembangan industri otomotif nasional.

Menurutnya, setelah mendengar PT Pindad merilis produk Maung Pindad sebagai mobil asli buatan Indonesia, dirinya segera menghubungi PT Pindad untuk memesan secara khusus.

Ia mengaku siap mempromosikan mobil Pindad tersebut agar laku di pasaran dan mengajak masyarakat lebih mencintai produk dalam negeri dengan membeli mobil nasional karya anak negeri.

“Saya akan promosikan semua produk buatan dalam negeri. Agar ekonomi nasional terangkat. Termasuk mobil Maung Pindad yang menurut saya secara fungsi sangat berkualitas,” pungkasnya.

Selain itu Hendy berharap pembelian mobil ini sebagai contoh agar masyarakat khususnya warga Jember agar lebih cinta dan menghargai produk dalam negeri.

“Saya membeli mobil tersebut untuk memberi contoh agar masyarakat Jember agar lebih cinta pada produk dalam negeri dan mobil itu dibeli dengan uang saya pribadi,” kata Hendy seperti dikutip dari Antara, Selasa (16/2/2021)

Menurutnya, harga mobil tersebut relatif murah yakni sekitar Rp600 jutaan per unit.

Hendy menceritakan pengalamannya melintasi jalan yang rusak di beberapa pelosok di Jember selama masa kampanye beberapa waktu lalu.

“Untuk itu, saya membeli mobil Maung Pindad untuk mobil operasional karena dapat menembus daerah yang sulit diakses oleh kendaraan biasa, dimana kondisi geografis Jember berupa pegunungan dan bukit-bukit,” kata mantan ASN Kementerian Perhubungan itu. (red/pen)

 

TP-PKK Maluku Gelar Rapid Antigen Gratis Secara Drive Thru Untuk Para Sopir dan Pengojek

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Ambon : Sebagai langkah pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Maluku, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Maluku akan menggelar rapid test antigen secara gratis kepada masyarakat, khususnya para sopir dan pengojek dengan metode drive thru,  pada Sabtu 27 Februari 2021 yang dipusatkan di lapangan upacara Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon.

Ketua TP-PKK Maluku, Widya Pratiwi Murad dalam dialog Publik di Pro 1 RRI Ambon menjelaskan, rapid antigen secara drive trhu  menjadi gebrakan pertama setelah dibentuknya  Satgas Covid-19 TP-PKK Maluku, guna membantu pemerintah menjaga kesehatan masyarakat, lewat edukasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).

Diharapkan, dengan adanya rapid antigen gratis dapat membantu masyarakat untuk mengecek kesehatan. Kendati ditengah situasi pandemi, banyak masyarakat yang ingin mengecek kondisi kesehatan mereka, namun terbentur dengan biaya rapid antigen pada Faskes yang cukup mahal.

“Sebanyak 2000 rapid antigen gratis kita siapkan. Syaratnya itu, memakai masker dan membawa fotocopy KTP serta mencatumkan no Hp. Maksimal empat orang untuk kendaraan roda 4 dan dua orang pada kendaraan roda 2 dan hasil pun akan diterima saat itu juga,” jelas Widya.

Kegiatan ini lanjutnya, akan diupayakan 1 kali dalam sebulan dan pastinya lokasi juga akan bergeser tidak hanya di Lapangan Tahapary, Tantui, kemungkinan akan dilaksanakan di daerah Passo maupun di Amahusu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Meykel Pontoh mengaku, pemerintah melalui dinas kesehatan sangat mendukung kegiatan yang digagas Satgas Covid-19 TP-PKK Maluku, dengan metode yang cukup efektif.  Bahkan pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan untuk nantinya melaksanakan rapid antigen.

“Masyarakat tidak perlu meninggalkan pekerjaan mereka. Kalau itu sopir angkot, tinggal mampir, periksa dan dapatkan hasil. Begitu pula dengan pengojek,” kata Kadis.

Kesempatan yang sama, Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan, jika dalam pemeriksaan ada masyarakat yang positif, ditindaklanjuti dengan PCR. Jika masih positif maka akan diisolasi.

Dimana jika gejala berat akan dibawa ke rumah sakit, gejala ringan akan ditempatkan di LPMP, namun jika tanpa gejala, akan diisolasi di rumah dengan tetap didatangi oleh tim medis. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena akan tetap didampingi.

“Jadi setelah Rapid antigen, masyarakat  harus menunggu sekitar 15-20 menit untuk mengambil hasil. Jangan sampai hasil belum keluar, masyarakat sudah ke rumah kopi,” tandasnya.

Jokowi Lantik Jajaran Dewas dan Dewan Direktur LPI, Ini Daftarnya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini Selasa (16/2) secara resmi melantik dan mengenalkan jajaran formasi lengkap Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) di Istana Merdeka, Jakarta.

“SWF atau INA mempunyai posisi strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara dalam jangka panjang dalam menyediakan alternatif pembiayaan dalam pembangunan berkelanjutan,” kata Jokowi, di Istana Negara, dalam siaran langsung lewat Youtube, Selasa (16/2/2021).

“INA akan menjadi mitra strategis bagi dalam dan luar negeri agar tersedia pembiayaan berkelanjutan,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pembentukan INA diperintah langsung UU Cipta kerja, kelembagaan kerja jelas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74/2020. INA juga dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi UU dan menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya.

INA juga dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah internasional dan dijaring panitia seleksi dibantu head hunter profesional.

Dalam jajaran Dewan Pengawas yang dipilih Jokowi terdapat dua nama anggota ex-officio yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sedangkan dari unsur profesional terdapat tiga orang anggota Dewas INA. Yakni, Haryanto Sahari yang ahli di bidang tata kelola perusahaan dan manajemen risiko; Yozua Makes ahli di bidang hukum, korporasi, dan keuangan; serta Darwin Cyril Noerhadi yang ahli di bidang pasar modal dan memiliki pengalaman dalam fundraising dan investasi hingga 1,5 miliar dolar AS di Indonesia, India, dan Vietnam.

Kemudian Jokowi juga mengenalkan jajaran Direktur INA.

Pertama yakni Ridha Wirakusumah sebagai CEO INA (Ketua Dewan Direktur). Ridha diketahui berpengalaman sebagai eksekutif senior di Indonesia perbankan, jasa keuangan, dan investasi.

Kedua yakni Arif Budiman sebagai Deputi CEO INA. Ia ahli di bidang industri keuangan dan investasi serta memiliki pengalaman 25 tahun di berbagai perusahaan internasional dan domestik.

Ketiga, Stefanus Ade Hadidjaja sebagai Chief Investment Officer INA. Ia ahli di bidang praktisi investasi profesional serta berpengalaman sebagai konsultan internasional, CEO dan komite investasi di berbagai perusahaan multinasional.

Keempat, Marita Alisjahbana sebagai Chief Risk Officer di INA. Ia ahli di bidang manajemen risiko dan pernah menjabat sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Indonesia selama 15 tahun.

Kelima, Eddy Porwanto sebagai Chief Financial Officer. Ia diketahui ahli di pengelolaan keuangan dan berpengalaman sebagai Direktur Keuangan di berbagai sektor industri seperti penerbangan, otomotif, dan consumer goods.

Jokowi yakin INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat, jajaran Dewas dan Direksi yang hebat serta memiliki jejaring  internasional yang kuat.

Melalui INA, Indonesia mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia maju.

“Saya bersama jajaran pemerintah, dan juga mengharapkan DPR, BPK, serta lembaga-lembaga negara lain juga mendukung penuh gerak INA ini. Harus inovatif, harus berani mengambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik,” ujar Jokowi.

Pemkot Semarang Percepat Penanganan Covid-19, Vaksinasi Tahap 2 Dimulai Pekan Depan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menggenjot penyaluran vaksinasi untuk masyarakat di Ibu Kota Jawa Tengah, guna mempercepat penanganan COVID-19.

Terkini, penyaluran vaksinasi tahap pertama yang dikhususkan pada tenaga kesehatan disebutkan telah mencapai angka 95,24% untuk suntikan dosis pertama, atau equivalent dengan 17.860 dari 18.752 target sasaran vaksinasi.

Sedangkan untuk suntikan dosis kedua telah mencapai 68,01%, atau equivalent dengan 12.754, juga dari 18.752 target sasaran vaksinasi.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menuturkan vaksinasi menjadi salah satu harapan, untuk kota yang dipimpinnya tersebut bisa terlepas dari permasalahan COVID-19.

Untuk itu Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu menyambut baik tren positif penyaluran vaksin dosis kedua di Kota Semarang, yang berada di atas rata – rata nasional.

“Harapannya tentu proses vaksinasi di Kota Semarang bisa terus berjalan lancar, sembari kita terus menguatkan protokol kesehatan dalam menjalankan berbagai aktifitas,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam mengungkapkan, Pemerintah Kota Semarang juga bersiap untuk menyalurkan vaksin tahap kedua. Kali ini setidaknya ada 13 kelompok yang akan menjadi sasaran vaksinasi.

Kelompok tersebut antara lain, aparatur pemerintah daerah , masyarakat lanjut usia, pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, DPRD, pejabat negara, TNI/ Polri/ Satpol PP, pelayan publik ( BUMN & BUMD), pekerja transportasi publik, atlet, wartawan / pekerja media, serta pekerja pariwisata.

Hakam mengungkapkan vaksinasi tahap kedua akan dimulai setelah tahap pertama selesai, yang ditargetkan bisa dimulai pada tanggal 21 Februari 2021.

“Kelompok masyarakat yang tercakup ini juga dirasa memiliki potensi interaksi yang rentan terhadap COVID-19. Sehingga diharapkan dengan menyasar kelompok – kelompok masyarakat tersebut, laju penyebaran COVID-19 dapat ditekan,” pungkasnya.

1...4,5144,5154,516...4,868Halaman 4,515 dari 4,868