Beranda blog Halaman 4514

Evaluasi Program Marasa, BPKP Sulbar Tingkatkan Kinerja Pembangunan Desa

Penulis
Andik Irwanto
-
Sulbar
Evaluasi program Masara Sulbar 2020

SuaraPemerintah.id – Gelar Evaluasi kinerja Program Marasa (Mandiri, Cerdas dan Sehat) BPKP Provinsi Sulawesi Barat mengundang kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Jaun. Program ini breperan penting demi mengurangi tingkat kemiskinan berbasis kemandirian desa pengintegrasian sumber daya ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta pengembangan produk unggulan sesuai potensi desa, Senin (15/2/2021).

Dalam pertemuan ini, disampaikan evaluasi serta gambaran terkait kinerja program. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Muhammad Jaun bersama staf dan konsultan pendamping program disambut hangat oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Hasoloan Manalu. Terkait ini, Hasoloan Manulu menjelaskan rencana evaluasi kinerja Program Merasa dan penjalasan secara umum tentang pelaksanaan program tersebut.

Muhammad Jauh menjelaskan latar belakang program bahwa masih banyak terdapat desa dengan status tertinggal di wilayah Sulawesi Barat. Adanya Program Merasa merupakan wujud komitmen dan peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong dan mempercepat laju pembangunan desa mencapai status berkembang hingga menjadi maju.
Pada tahun 2020, program Marasa dilaksanakan di 190 Desa pada 56 Kecamatan di 6 Kabupaten dengan alokasi 38 miliar di mana setiap desa mendapatkan 200 juta.

Namun, kehadiran pandemi COVID-19 menyebabkan adanya refocussing sehingga alokasi setiap desa 140 juta. Berperan mengurangi tingkat kemiskinan, program ini menerapkan basis kemandirian desa melalui upaya pengintegritasan sumber daya ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dengan cara sinergi antara output program dan kegiatan pemerintah Daerah.

Disampaikan, bahwa Program Marasa sudah termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2020, yang dilaksanakan masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan lainnya.

Tim BPKP pada pertemuan tersebut berdiskusi banyak dan paparan berlangsung interaktif. Hal-hal tersebut antara lain menyangkut seberapa besar pengaruh program Marasa terhadap peningkatan kemajuan desa dari yang berstatus tertinggal, berkembang dan maju. Indikator keberhasilan program menjadi salah satu sorotan utama pada evaluasi tersebut, di mana kinerja harus disepakati oleh tim evaluasi BPKP dan pengelola program.

Melalui pertemuan tersebut, BPKP Sulbar mengharapakan tim evaluasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna memberikan masukan untuk mencapai target kemajuan desa dan perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.(red/rifki)

Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Bernegara, DPR-RI Dapil IX Jawa Tengah Gelar Sosialisai Empat Pilar

Penulis
Andik Irwanto
-
4 pilar
DPR RI Dapil IX Jateng sosialiasi 4 pilar

SuaraPemerintah.id – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dapil IX Jawa Tengah Hj. Nur Nadlifah, S.Ag, MM atau yang akrab d sapa Mba Nad gelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 (UUD-1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika di Desa Bungai Jaya Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal Jawa Tengah , Senin (08/02/2021).

Dalam sambutannya, Hj. Nur Nadlifah, S.Ag, MM menjelaskan hal-hal terkait sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan memberikan pembelajaran lebih dalam mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berkehidupan berbangsa dan bernegara bersama masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal.

Sebelumnya ia terlebih dahulu menjelaskan tentang “gendeng ceweng”, kebiasaan masyarakat Tegal yang memiliki nilai gotong-royong, kebersamaan, toleransi, rukun, dan hidup berdampingan merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan Empat Pilar Kebangsaan. “Gendeng ceweng” yang secara turun temurun jadi pedoman hidup harus terus dilestarikan. Dari Falsafah inilah warga Tegal bisa hidup rukun dalam perbedaan.

“Konstruksi nilai budaya gendeng ceweng diantaranya “unggah unggahan” yaitu tradisi dimana saat menjelang lebaran masyarakat saling memasak dan saling membagikan hasil masakannya kepada tetangga atau bahasa tegalnya kirim-kiriman. Ini yang semakin membuat masyarakat Tegal memiliki rasa perduli satu sama lain,” katanya.

Hj. Nur Nadlifah S.Ag, MM. menegaskan pentingnya menjaga Empat Pilar Kebangsaan agar generasi muda nantinya mampu mewarisi bangsa dan negara besar ini, melihat bahwa generasi mudalah yang kelak akan menjadi pemimpin untuk bangsa ini.

Adapun isi dari Empat Pilar Kebangsaan adalah Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

“Pancasila sebagai Ideologi Negara, seperti yang kita tahu Pancasila sendiri berasal dari dua kata Sanskerta, yakni Panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asa. Kelima prinsip tersebut juga tercantum dalam paragraf Ke- 4 Pembukaan Undang–undang Dasar (UUD) 1945,” imbuhnya.

Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 atau UUD 45, adalah hukum dasar tertulis, konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini.

NKRI berasal dari singkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bediri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan motto atau semboyan Bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah berbeda–beda tetapi tetap satu.

Selanjutnya dirinya mengatakan kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam sebuah kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satu pun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan.

Oleh karena itu demi mencapai tujuan untuk mewujudkan Empat Pilar Kebangsaan diperlukan pemuda–pemudi yang tangguh dan memiliki jiwa kepemimpinan agar mampu menjadi panutan bagi rekan-rekannya.

Tujuan dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak yang akan mengalami demotivasi karena tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu.

“Jadi untuk mewujudkan Empat Pilar Kebangsaan kita juga harus saling memotivasi sesama kita, agar rekan-rekan kita merasa terpacu berkewajiban untuk mewujudkan Empat Pilar Kebangsaan tersebut,” tambahnya.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain Yayasan Ponpes Al Amiriyah, ketua RMI Kabupaten Tegal dan tokoh masyarakat Kabupaten Tegal.

Dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Tegal khususnya Kecamatan Lebaksiu. Peserta yang menghadiri kegiatan tersebut untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku agar angka persebebaran Covid-19 dapat diatasi.

“Ayo kita bersama-sama melawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dikeseharian kita, semua ini bisa kita atasi dengan kebersamaan, dengan kekompakkan dan dengan persaudaraan tanpa membedakan warna kulit, suku dan agama karena semua orang yang ada di Kabupaten Tegal adalah bersaudara walaupun tidak sedarah,” pungkasnya. (red/ami)

DigiCash, Uang Elektronik untuk Segala Kebutuhan

Penulis
Sopyan
-
DigiCash, Uang Elektronik untuk Segala Kebutuhan

SuaraPemerintah.id – Di zaman kiwari, kebutuhan akan sebuah alat transaksi yang memudahkan menjadi sesuatu yang niscaya.

Uang elektronik sebagai pengganti uang konvensional semakin banyak diandalkan masyarakat.

Karakter uang elektronik yang menawarkan kemudahan, keamanan dan efisiensi dalam bertransaksi menjadi jawaban konkret atas kebutuhan zaman tersebut.

Kemudahan yang ditawarkan hadir dalam bentuk penggunaan di mana uang elektronik dapat digunakan di manapun dan kapanpun.

Pengguna juga akan terhindar dari risiko pencurian karena uang elektronik tersimpan di dompet digital yang dilindungi password dan sistem keamanan canggih dan mumpuni.

Sedangkan efisiensi uang elektronik terletak pada sistem pemotongan saldo di mana pengguna dapat melakukan pembayaran sesuai harga tanpa harus menunggu kembalian.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan uang elektronik bagi masyarakat, bank bjb telah memiliki produk uang elektronik bernama DigiCash.

Uang DigiCash ini dapat dimiliki oleh masyarakat luas tanpa kecuali, baik yang berstatus sebagai nasabah bank bjb maupun bukan nasabah.

Untuk dapat menggunakannya, pengguna harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi yang terdapat di Play Store maupun App Store.

Sebagai alat bayar, DigiCash dapat digunakan melakukan pembayaran terhadap berbagai macam produk dari merchant–merchant yang telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Uang Digicah dapat digunakan untuk membayar produk-produk pada merchant yang telah memiliki QRIS tanpa kecuali sehingga pengguna memiliki opsi belanja yang luas dan sangat beragam.

Kelebihan lain dar DigiCash adalah bahwa uang elektronik keluaran bank bjb ini juga dapat digunakan untuk pembayaran tagihan pajak, transfer ke sesama pengguna, dan dikonversi menjadi simpanan di tabungan bank bjb dan transfer uang elektronik antar bank.

DigiCash juga dapat digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PBB sehingga DigiCash terasa lebih serba guna.

“bank bjb telah merancang uang virtual bjb DigiCash ini agar dapat dimanfaatkan seramah mungkin bagi pengguna.

Kepraktisan dan kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan bjb DigiCash adalah garansi yang kami tawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia baik yang berstatus sebagai nasabah bank bjb, maupun bukan.

Kami berharap bjb DigiCash ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dengan beragam kemudahan yang ditawarkan, sehingga visi akan terciptanya cashless society di Indonesia dapat diwujudkan,” kata Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.

Untuk menggunakan DigiCash ini terbilang mudah. Pengguna tinggal mengunduh aplikasi bjb DigiCash di Play Store atau App Store.

Setelahnya, pengguna kan diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Proses pendaftaran DigiCash terbilang mudah.

Pengguna hanya perlu memasukkan data-data pribadi mencakup nama lengkap pemegang DigiCash, nomor KTP, tanggal lahir, alamat domisili sesuai KTP, nomor ponsel, email, dan PIN yang akan digunakan untuk log in.

Setelahnya, pemegang DigiCash diarahkan untuk melakukan aktivasi dengan memasukkan kembali nomor ponsel pada menu aktivasi untuk menerima OTP sebagai langkah akhir aktivasi.

Apabila aktivasi berhasil, pemegang DigiCash akan menerima notifikasi aktivasi berhasil.

Top up atau pengisian saldo DigiCash dapat dilakukan melalui berbagai kanal, antara lain melalui Teller bank bjb, transfer via aplikasi bjb DIGI, atau dari bank lain.

Top up dilakukan dengan menjadikan nomor ponsel sebagai nomor rekening tujuan.

Untuk top up dari bank lain, pengguna dapat melakukannya dengan mekanisme transfer antar bank, pilih bank bjb (110), masukkan kode 0041 + nomor ponsel.

Terdapat dua jenis pengguna DigiCash, yakni yang berstatus registered dan unregistered. Perbedaan jenis pengguna ini menentukan kelengkapan fasilitas yang bisa dinikmati.

Pengguna unregistered dapat mengakses fasilitas pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, dan top up saldo.

Sedangkan pengguna registered juga dapat menikmati fasilitas transfer dana dan penarikan uang dalam bentuk tunai.

Status registered dan unregistered ini juga menentukan batas maksimal saldo DigiCash yang dapat disimpan. Pengguna registered dapat menyimpan saldo maksimal Rp2 juta sementara batas atas saldo pengguna registered sebesar Rp10 juta.

Adapun batas maksimal incoming (top up, transfer, refund) dalam 1 bulan adalah Rp20 juta.

Selain untuk pengguna biasa, bank bjb juga menyediakan aplikasi bjb DigiCash Merchant untuk para merchant untuk penerimaan transaksi QRIS yang digunakan oleh merchant yang melakukan kerja sama dengan bank bjb.

Merchant dapat melakukan aktivasi dengan memasukan nomor ponsel pada menu aktivasi untuk menerima OTP. Apabila aktivasi sukses, merchant menerima notifikasi aktivasi berhasil.

Untuk log in pada aplikasi, merchant dapat melakukannya dengan memasukkan Pin yang didapatkan dari nomor sender 3373 pada saat merchant approved di aplikasi pocket web.

Sedangkan untuk penerimaan transaksi QRIS dapat dilakukan dengan melakukan scan QRIS oleh uang elektronik di layar smartphone pada aplikasi bjb DigiCash Merchant dan pada media cetak yang menampilkan QRIS.

Berjalan Kaki di GBK, Ketua DPR Ingatkan Pentingnya Berolahraga

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat berolahraga jalan kaki di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa (16/02/2021). Puan juga terlihat melakukan peninjauan ke dalam Stadion Utama dan memuji kebersihannya yang tetap terjag di masa pandemi ini.

Puan juga mengingatkan untuk selalu berolahraga. Ia menyebut berolahraga sangat penting untuk menjaga kebugaran, khususnya pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap patuh protokol kesehatan.

Puan mengawali olahraganya hari ini dengan berjalan kaki dari rumah dinas Ketua DPR RI di Jalan Widya Chandra menuju SUGBK. Menyusuri Jalan Gatot Subroto – Semanggi – Sudirman.

Di tengah aktivitasnya tersebut, Puan beberapa kali berteduh karena hujan cukup deras.

“Tetap semangat. Di masa pandemi, kita harus rajin berolahraga untuk menjaga kondisi tubuh. Tetap laksanakan protokol kesehatan,” kata Puan.

Sesampainya di SUGBK, Puan terus berjalan kaki, memutari kompleks stadion kebanggaan Indonesia tersebut. Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu beberapa kali berhenti karena berjumpa warga yang sedang berolahraga dan meminta foto bersama.

Puan juga sempat meninjau kondisi di dalam SUGBK. Dia mengapresiasi pengelola karena SUGBK terus dirawat dengan baik.

“Bagus Banget. Masih terawat (setelah direnovasi untuk Asian Games). Rumputnya asli, kursinya masih bagus dan terawat. Gelora Bung Karno harus kita jaga dan kita rawat sebagai kebanggaan Indonesia,” ujar Puan, yang pada perhelatan Asian Games 2018 Jakarta – Palembang menjadi Ketua Dewan Pengarah.

Puan juga memuji kebersihan Kompleks SUGBK. “Ini bersih banget bukan karena saya ke sini, kan?” ujar Puan.

“Memang kita rawat dan jaga kebersihannya setiap hari, Bu,” jawab Dirut Pengelola GBK Badan Layanan Umum Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK), Jakarta, Rakhmadi A. Kusumo yang menemui Puan di lokasi.

Puan juga meminta pengelola SUGBK terus disiplin pada aturan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus Corona pada masyarakat yang beraktivitas di SUGBK.

“Ini sudah bagus, pengunjung dibatasi. Mereka yang berolahraga menjaga jarak dan memakai masker,” ungkap Puan.

Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Bidang Perdagangan dan Investasi

Penulis
admin sp
-
Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Bidang Lingkungan, Pertahanan, dan Kesehatan

SuaraPemerintah.id – Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (16/2).

Pertemuan bilateral tersebut membahas kemajuan kerja sama Indonesia-Hongaria dan potensi sektor kerja sama di masa mendatang.

“Pertama-tama, saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Pemerintah Hongaria atas dukungan berkelanjutan kepada Indonesia melalui kerja sama pembangunan kami. Hubungan bilateral kita menjadi sangat signifikan di masa yang menantang ini,” ucap Menteri Suharso.

Secara resmi, hubungan Indonesia-Hongaria dimulai sejak 26 Juni 1955 yang berlanjut pada kesepakatan untuk saling mendukung pencalonan Indonesia dan Hongaria di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejak 2016, Hongaria telah berinvestasi di Indonesia dan pada 2020, investasi Hongaria mencapai USD 1,5 miliar dengan mayoritas investasi pada perdagangan, hotel, dan restoran di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

“Hongaria dan Indonesia telah berkomitmen pada sejumlah kerja sama yang difokuskan pada bidang teknologi dan infrastruktur.

Ada banyak potensi kerja sama dari perdagangan dan investasi. Terutama dengan rencana pembentukan Indonesia-Hongaria Investment Fund untuk mendukung pembangunan infrastruktur,” jelas Menteri Suharso.

Lebih jauh, Hongaria telah menyatakan minat untuk mendanai program “Meningkatkan Pelayanan Iklim dan Kualitas Udara Nasional (BMKG) dan Sistem Intelijen Terintegrasi Kejaksaan Agung Indonesia, dan proyek rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan” yang tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)/Blue Book 2020-2024.

Pemerintah Hongaria menawarkan fasilitas pembiayaan dengan skema pinjaman lunak yang disediakan Hungarian Exim Bank dan asuransi kredit untuk eksportir Hongaria yang dibiayai Bank Umum Hongaria, selain pinjaman lunak G to G yang telah disepakati.

“Kementerian PPN/Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk mempertimbangkan tawaran dari Pemerintah Hongaria tersebut,” tegas Menteri Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria telah menyepakati tata cara penggunaan pinjaman G to G, yakni menggunakan mata uang EUR/USD, suku bunga 0,05% (berbasis Commercial Interest Reference Rates), masa tenggang 2 tahun, periode pembayaran kembali 17,5 tahun, dan status ikatan minimal 50 persen konten Hongaria.

Pada 2016, Indonesia menerima pinjaman sebesar USD 36,4 juta dari Hongaria yang dialokasikan untuk membiayai proyek Ibu Kota Kecamatan Water Supply Program dan Small Water Treatment Plant untuk Daerah Kelangkaan Air yang berakhir pada Agustus 2020.

“Kami mendapat pelajaran yang cukup baik dari proyek kerja sama terakhir kami di Water Supply, yaitu pentingnya mengakomodasi konten lokal dalam proyek yang didukung pendanaan Hongaria terutama untuk proyek konstruksi. Persiapan bersama juga diperlukan untuk memastikan terlaksananya suatu proyek dengan baik,” pungkas Menteri Suharso.

Perkuat Strategi Bisnis, Pertamina Persiapkan Alih Kelola Blok Rokan

Penulis
Sopyan
-
Perkuat Strategi Bisnis, Pertamina Persiapkan Alih Kelola Blok Rokan

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat strategis bisnis dengan mempersiapkan Alih Kelola Blok Rokan yang akan mulai dioperasikan oleh Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 9 Agustus 2021.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), RP Yudantoro menyatakan kesiapan Pertamina untuk menjalankan Blok Rokan ke depan.

“Kami lakukan koordinasi secara intensif bersama SKK Migas dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), terutama untuk transisi 9 bidang utama demi menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan operasi dan kegiatan rutin pasca blok dioperasikan oleh PHR,” ujar Yudantoro.

Sembilan bidang utama transisi Rokan meliputi Drilling Work Over, Pasokan Listrik dan Uap, Kontrak dan SCM, IT dan Petroteknikal, Data Transfer, Human Capital, SOP dan Perijinan, Chemical EOR, serta Lingkungan dan ASR (Abandonment and Site Restoration).

Subholding Upstream Pertamina melalui PHR juga telah mempersiapkan program jangka panjang untuk mempertahankan produksi dan menahan laju penurunan minyak.

Blok Rokan adalah blok yang secara natural sudah mengalami penurunan produksi dari tahun ke tahun.

Untuk itu, upaya-upaya menahan laju penurunan dan meningkatkan produksi merupakan hal yang paling krusial.

Setidaknya akan ada 44 sumur pengembangan yang akan dilakukan pengeboran di tahun 2021 pasca Blok dialihkan ke Pertamina. Dan direncanakan adanya 40 sumur pengembangan tambahan lainnya, sesuai diskusi dengan SKK Migas.

Yudantoro menjelaskan selain pengeboran sumur pengembangan, dalam jangka panjang telah  disiapkan pula program-program lainnya berupa Infill Drilling, pengeboran sumur eksplorasi, workover / well intervention, optimasi program waterflood dan steamflood, CEOR, serta program lainnya untuk menambah cadangan.

“Sesuai dengan jangka waktu kontrak bagi hasil dengan Pemerintah, Blok Rokan akan dioperasikan hingga tahun 2041 oleh PHR. Pada masa itu kami harus memastikan Blok Rokan terus dapat berkontribusi maksimal terhadap produksi nasional melalui berbagai program yang kami jalankan”, kata Yudantoro.

Whisnu Bahriansyah, Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi menambahkan bahwa kesiapan alih kelola tidak hanya dilakukan pada aspek operasional, tetapi juga pembinaan hubungan baik dengan para stakeholders.

“Subholding Upsteam Pertamina melalui PHR juga melakukan persiapkan program kemasyarakatan, sehingga pasca alih kelola tidak hanya sisi operasional yang akan jalan berkesinambungan, tetapi juga di sisi sosial, masyarakat dan lingkungan,” tutup Whisnu.

Blok Rokan merupakan blok penyumbang produksi sebanyak 24% terhadap produksi nasional. Saat ini dioperasikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dengan rata-rata produksi pada kisaran 165 Ribu barrel per hari. Blok Rokan memiliki lima lapangan besar yaitu Duri, Minas, Bangko, Balam South, dan Petapahan yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau.

Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Wilayah Banten Dilaksanakan Akhir Februari

Penulis
admin sp
-
Pelantikan Bupati dan Walikota Terpilih di Wilayah Banten Dilaksanakan Akhir Februari

SuaraPemerintah.id – Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada beberapa wilayah di Provinsi Banten akan dilaksanakan pada akhir Februari.

Tahap pertama akan dilantik Kepala Daerah terpilih Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

Tahap kedua, Kepala Daerah terpilih Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang.

Di Provinsi Banten sendiri terdapat 4 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, yakni Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Untuk Akhir Masa Jabatan (AMJ) 17 Februari 2021 akan dilaksanakan pelantikan pada 25-27 Februari 2021.

“Pelantikan dilaksanakan secara virtual oleh Gubernur. Adapun yang akan dilantik berada di Kabupaten/Kota masing-masing,” jelas Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten Septo Kalnadi, yang turut menghadiri telekonferensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Yang Telah Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 (Senin, 15/2/2021)

Dikatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan akan ditunjuk Pelaksana Harian (PLH) Bupati/Walikota sesuai ketentuan.

“Dilakukan serah terima jabatan atau penyerahan memori jabatan dari Kepala Daerah yang habis masa jabatannya kepada Pelaksana Harian. Hal itu akan dilakukan secara sederhana dengan mematuhi protokol kesehatan,” tambah Septo.

Masih menurut Septo, terkait dengan pelaksanaan teknis pelantikan, Kemendagri akan mengirimkan surat lanjutan.

“Teknis lebih lanjut, Kemendagri akan mengirimkan surat terkait langkah pelaksanaan pelantikan dan lain-lainnya,” pungkasnya.

 

Pemprov Jateng Maksimalkan PLTS Atap Untuk UMKM dan Pondok Pesantren

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai memaksimalkan penggunaan PLTS Atap terutama untuk membantu pelaku usaha UMKM dan Pondok Pesantren. PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Atap menjadi salah satu yang dikembangkan sebagai energi baru terbarukan (EBT)

Pemprov Jateng menilai PLTS  (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Atap bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Tahun 2021 ini kami akan bantu PLTS untuk UMKM yang produksinya siang hari agar produksi barang kerajinan, jasa, makanan dan minuman di siang hari dengan input energi yang gratis,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko dalam Webinar Central Java Solar Day, Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Pengembangan PLTS Atap juga akan dilakukan di pondok pesantren, area publik dan sekolah.

Sasaran lokasi ini karena lebih banyak menggunakan energi listrik di siang hari. Apalagi saat ini sekolah-sekolah sudah banyak menggunakan listrik dalam proses belajar-mengajar.

“Di pondok pesantren, area publik dan sekolah karena mereka sekarang bahan mengajarnya sudah banyak menggunakan listrik,” kata dia.

PLTS Atap juga akan dikembangkan di area publik baik di kabupaten atau kota. Sehingga pusat kegiatan masyarakat bisa menikmati listrik cuma-cuma dari pemasangan PLTS Atap.

“Kita juga mendukung bagaimana PLTS Atap untuk bisa hadirkan spot free charging di kabupaten kota tapi mereka bisa sambil belajar juga,” katanya.

Pemasangan PLTS Atap ini diharapkan bisa membuat UMKM dan Pondok Pesantren bisa mengurangi beban energi listrik secara signifikan. Sehingga penghematan yang ada bisa digunakan untuk pengembagan usaha.

Selain itu, dengan pemasangan PLTS Atap ini bisa membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Khususnya bagi UMKM yang mau ambil bagian dari industri EBT.

“Kita mau tumbuhkan UMKM yang mau mendukung adanya PLTS Atap ini untuk menyediakan jasa perawatan dan service,” kata dia.

Sebab, saat ini di Jawa Tengah belum ada penyedia layanan pemeliharaan dan perbaikan PLTS Atap.

Maka Pemprov Jawa Tengah akan menginisiasi pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan PLTS Atap bagi lulusan SMK. Dengan begitu, diharapkan lulusan SMK bisa memiliki daya saing dalam dunia usaha dan mengatasi masalah pengangguran.

Optimalkan Efektifitas 3T, Pemkab Klaten Fokuskan Pemetaan Wilayah RT Zona Kuning

Penulis
Sopyan
-
Optimalkan Efektifitas 3T, Pemkab Klaten Fokuskan Pemetaan Wilayah RT Zona Kuning

SuaraPemerintah.id – Pemetaan wilayah RT (Rukun Tetangga) yang masuk dalam zona kuning penyebaran Covid-19 menjadi fokus Pemkab Klaten selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM mikro.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas upaya tiga T (Tracing, Testing, dan Treatment).

Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan upaya tersebut untuk menekan penyebaran virus Corona di wilayah Kabupaten Klaten.

Pemetaan tersebut dilakukan oleh Polres Klaten, yang kemudian dijadikan sebagai acuan data penangan Covid-19.

“Untuk RT yang masuk di zona kuning ada sekitar 200 (wilayah) RT. Saat ini masih terus dipetakan Polres Klaten,” paparnya kepada Tim Pemberitaan Diskominfo Klaten, Senin (15/2/2021).

Selain pemetaan wilayah RT yang masuk dalam zona kuning sebaran Covid-19, Sri Mulyani menyampaikan saat ini pihaknya sedang mendata jumlah Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen yang dimiliki Pemkab Klaten.

Hal ini terkait kebutuhan rapid antigen yang cukup banyak.

“Setiap hari sekitar 430 kali dilakukan rapid antigen untuk masyarakat. Stoknya selain pengadaan sendiri, ada dari Pemprov (Pemerintah Provinsi), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan),” ungkapnya.

Sri Mulyani berharap dengan upaya yang dilakukan saat ini dapat menekan penyebaran Covid-19 dan wilayah RT dalam pemantauan menjadi zona hijau.

“Saat ini pada umumnya Klaten masuk di zona oranye, kita sedang bekerja keras untuk turun menjadi (zona) kuning ke hijau,” katanya.

 

Jokowi Serahkan Barang Gratifikasi dari Raja Salman Total 8,7 Miliar

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Salman
Jokowi serahkan barang gratifikasi dari raja Salman

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sejumlah barang gratifikasi ke negara. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara menerima Barang Milik Negara (BMN) tersebut dari pelaporan gratifikasi Presiden.

Adapun total BMN yang diserahkan sebanyak 12 barang yaitu ada lukisan, berbagai perhiasan batu mulia, dan pulpen berhias berlian. Barang-barang mewah yang diterima Jokowi itu hadiah dari Raja Salman bin Abdulaziz saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada pertengahan Mei 2019 lalu.

Jika ditotal BKN tersebut bernilai total sekitar 8,7 miliar Rupiah. Penyerahan barang tersebut dilakukan memalui Sekretariat Negara dan KPK. Serah terima diawali penyerahan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mewakili pelapor gratifikasi, kepada Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Syarief Hidayat. Selanjutnya, KPK menyerahkan barang milik negara tersebut kepada Kemenkeu melalui DJKN.

“Seluruh barang-barang gratifikasi yang telah dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo kepada KPK ditetapkan menjadi milik negara dengan Keputusan. Sesuai peraturan, setelah Keputusan ditetapkan maka KPK wajib menyerahkan barang-barang dimaksud kepada Kemenkeu melalui DJKN,” kata Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat, seperti dikutip dari situs DJKN, Senin (15/2/2021).

Meski sudah diserahkan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN Purnama T. Sianturi mengatakan, 12 BMN tersebut dititipkan kepada Sekretariat Presiden karena alasan keamanan.

“Dengan pertimbangan keamanan tidaklah tepat untuk membawa barang ini. Karena itu Kemenkeu melakukan penitipan atas barang kepada Sekretariat Presiden, dengan harapan setelah Kemenkeu menerima usulan PSP (Penetapan Status Penggunaan), maka kami akan segera menetapkan PSP-nya pada Kemensetneg,” ujar Purnama.

Acara serah terima BMN dari hasil laporan gratifikasi dilakukan oleh Sekretariat Negara bersama dengan DJKN dan KPK akhirnya selesai sesuai peraturan yang berlaku. Yaitu Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1527 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.

Adapaun pelaporan oleh Presiden adalah bentuk kepatuhan Penyelenggara Negara sesuai amanat UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 30 Tahun 2002. Dan diharapkan menjadi contoh bagi Pegawai Negeri atau ASN dan Penyelenggara Negara lainnya dalam kesadaran dan kepatuhan untuk pelaporan gratifikasi.

“Tuntas sudah proses yang harus dilakukan sesuai peraturan atas laporan gratifikasi oleh Bapak Presiden. Seluruh prosesi ini juga akan didokumentasikan menjadi lembaran negara,” ujar Heru.(red/pen)

1...4,5134,5144,515...4,868Halaman 4,514 dari 4,868