Beranda blog Halaman 4572

Targetkan Indonesia Jadi Produsen Udang Terbesar di Dunia, Menteri Trenggono Punya 2 Program Unggulan

Targetkan Indonesia Jadi Produsen Udang Terbesar di Dunia, Menteri KP Punya 2 Program Unggulan

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Indonesia menjadi produsen udang vaname terbesar di dunia dengan jumlah produksi 16 juta ton per tahun. Langkah mewujudkannya melalui pembukaan tambak udang seluas 200 ribu hektare hingga 2024.

Saat ini, Indonesia termasuk lima besar produsen udang di dunia dengan besaran produksi di bawah 1 juta ton per tahun. Sementara posisi teratas dipegang China disusul Ekuador, Vietnam, dan India.

“Kalau kita berhasil membangun 200 ribu hektare tambak udang dengan dua siklus panen 80 ton per hektare/tahun, maka dalam satu tahun analisa ekonominya bisa menghasilkan hampir Rp1.200 triliun,” ujar Menteri Trenggono saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Rapat Pimpinan dipimpin langsung oleh Menteri Prabowo Subianto diikuti para pejabat teras Kemhan. Selain Menteri Trenggono, Menteri Bappenas dan Ketua BPK juga ikut dalam rapat tersebut.

Implikasi dari pembangunan tambak udang 200 hektare ini, kata Menteri Trenggono, tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai produsen udang nomor satu di dunia, tapi juga mampu membangun sistem pertahanan yang kokoh untuk melindungi kekayaan maritim Indonesia.

“Seandainya ini terealisasi bayangkan berapa kekuatan pertahanan yang bisa kita bangun. Enggak susah bila kita ingin menguatkan alutsista kita,” terang Menteri Trenggono.

Ikut serta membangun sistem pertahanan yang kokoh khususnya di sektor maritim menurutnya sangat penting, sebab sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Dampaknya tidak hanya untuk kedaulatan tapi juga menjaga kekayaan laut dari praktik illegal-fishing oleh kapal asing maupun destructive fishing.

“1 tahun 2 bulan saya sebagai Wamenhan membantu Pak Prabowo, saya belajar banyak bahwa pertahanan negara itu sesuatu yang sangat penting,” terangnya.

Selain tambak, lanjut Menteri Trenggono, KKP juga akan membangun kampung-kampung perikanan budidaya di beberapa wilayah Indonesia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti Kampung Lele, Kampung Patin, Kampung Udang hingga Kampung Kakap.

KKP akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan tersebut. “Ke depan kita mesti desain di satu wilayah dengan pemda, di situ proses hulu sampai hilir. Tinggal kita atur pembiayaannya dari swasta atau negara yang hadir,” urainya.

Dua kegiatan tersebut, kata Menteri Trenggono merupakan program unggulan kementerian yang ia pimpin, sejalan dengan tagline-nya mengembangkan perikanan budidaya berkelanjutan. Riset dan teknologi budidaya juga akan diperkuat agar aktivitas produksi tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis KKP yang disiapkan Menteri Trenggono dalam upaya meningkatkan ekonomi dan pertahanan negara.

“Kalau kita bekerjasama dengan sangat baik, kekuatan kita bangkit dengan sangat berarti, sehingga kita menjadi kekuatan di dunia. Kita bisa berdaulat, utuh. Saya sangat apresiasi dukungannya,” ujar Menhan Prabowo.

Menhan Sampaikan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, Diantaranya Penanganan Covid-19

Menhan Sampaikan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, Diantaranya Penanganan Covid-19

SuaraPemerintah.idMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2021 sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kedepan. Kebijakan pokok pertahanan negara tahun 2021 diantaranya melanjutkan penanganan pandemi covid 19.

Kebijakan Pokok Pertahanan Negara Tahun 2021 tersebut disampaikan Menhan pada pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) hari ke-2 yang dilaksanakan di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/1).

Rapim dihadiri oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa yang sekaligus mewakili Panglima TNI, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, serta beberapa pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI.

Menhan mengungkapkan bahwa, pada Alokasi Anggaran Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2021 diantaranya selain untuk mendukung proyek prioritas nasional, pemeliharaan dan pengadaan Alutsista TNI Tahun Anggaran 2021 dan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, juga dialokasikan untuk mengantisipasi masih berlanjutnya penanganan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut disampaikan Menhan, bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektur ancaman, tantangan dan resiko yang kompleks. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman dan tantangan terhadap pertahanan negara.

“Kompleksitas ancaman perlu dipahami dan dimengerti oleh segenap unsur pertahanan negara. Untuk itu, Kementerian Pertahanan terus mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan negara serta implementasinya”, tutur Menhan.

Kemhan terus melakukan perumusan kebijakan pertahanan negara prediksi ancaman, doktrin pertahanan negara, kondisi geografis negara Indonesia serta kebijakan negara dalam mendukung kepentingan nasional.

Atas dasar keempat dasar aspek tersebut, beberapa kebijakan pokok pertahanan negara Tahun 2021 meliputi;

  1. Melanjutkan penanganan pandemi Covid-19, melalui peningkatan kapasitas pertahanan berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan Rumah Sakit Kemhan dan TNI.
  2. Penyiapan Sumber Daya Manusia Pertahanan Negara melalui pembentukan program Sarjana S1 Unhan.
  3. Penguatan fungsi pembinaan sumber daya pertahanan dan pembangunan cadangan logistik nasional.
  4. Melanjutkan pembangunan postur TNI untuk pemenuhan kekuatan pokok melalui modernisasi Alutsista matra darat laut dan udara, serta pengembangan personel dengan menerapkan prinsip kebijakan right sizing dan proportional grows disesuikan dengan pengembangan satuan TNI.
  5. Pembentukan komponen cadangan matra darat, matra laut serta matra udara yang disesuaikan dengan kebutuhan matra untuk memperkuat komponen utama.
  6. Penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan khususnya dengan negara-negara ASEAN dan kawasan Pasifik Selatan.
  7. Penguatan pertahanan di wilayah – wilayah selat strategis dengan memperkuat coastal misile defence system dan coastal survillance system.
  8. Pengembangan industri pertahanan nasional melalui peningkatan promosi kerjasama dan mengimplementasikan kebijakan imbal dagang, kandungan lokal dan offset untuk meningkatkan kemampuan industri.
  9. Pembangunan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri, dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi dan sarana prasarana nasional lainnya guna mewujudkan pusat pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto menjelaskan, pelaksanaan Rapim Kemhan Tahun 2021 dilaksanakan secara sederhana dan undangan terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Agenda Rapim Kemhan Tahun 2021 hari ke-2 antara lain menghadirkan sejumlah nara sumber secara langsung maupun virtual antara lain Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka Bappenas, Ketua BPK dan Menteri Keluatan dan Perikanan.

Kegiatan Rapim Kemhan diakhiri dengan penyerahan dokumen pedoman – pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara kedepan oleh Menhan kepada masing – masing Unit Organiasasi dalam hal ini diterima oleh Panglima TNI yang diwakili Kasad, Kepala Staf Angkatan dan Sekjen Kemhan.

Pedoman – pedoman penyelenggaraan pertahanan negara tersebut meliputi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2020 – 2024, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Pegara, Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 dan Amanat Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Karo Humas Setjen Kemhan lebih lanjut menjelaskan, melalui pelaksanaan Rapim Kemhan Tahun 2021 ini diharapkan akan terwujud sinergitas dan koordinasi yang lebih erat segenap unsur pertahanan negara demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas kedepan. Rapim Kemhan Tahun 2021 mengambil tema “Kemandirian Pertahanan dan Keamanan Yang Kuat, Mewujudkan Indonesia Tangguh”.

Tema tersebut mengandung makna bahwa seluruh komponen bangsa harus bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di masa depan. Dengan tetap bersatu, pertahanan dan keamanan tentunya akan semakin kuat dan Indonesia semakin tangguh.

Menlu China Temui Menko Luhut dan Presiden Jokowi Bahas Kerjasama Strategis

SuaraPemerintah.id – Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan lawatan ke Indonesia pada Selas (12/1). Rencana Menlu China Wang Yi akan menemui sejumlah pejabat mulai dari Presiden Joko Widodo, Menlu Retno dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan kedua negara akan membahas perihal peningkatan kerja sama strategis di bidang ekonomi.

“Bapak Wang Yi akan diterima oleh Bapak Presiden RI dan mendengar langsung harapan Bapak Presiden terhadap kerja sama strategis kedua negara yang telah terjalin selama ini” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (12/1/2021).

Kerja sama yang dimaksud meliputi bidang maritim, investasi dan perdagangan, pelatihan vokasi, serta pengentasan kemiskinan di daerah pesisir. Wang Yi telah berada di Indonesia sejak 12 Januari, namun lebih dulu menyambangi Danau Toba di Sumatera Utara sebelum terbang ke Jakarta.

Bersama beberapa delegasinya, Wang Yi sempat melakukan kegiatan hiking dan mengunjungi beberapa tempat historis yang berada di sekitar destinasi super-prioritas itu. Kedatangan Wang Yi di Danau Toba sekaligus untuk memenuhi undangan Menko Luhut.

MoU Kerja Sama Sejumlah Bidang Strategis

Indonesia dan China menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama di sejumlah bidang strategis termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata, salah satunya di Danau Toba, Sumatera Utara.

Penandatanganan kerja sama tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada akun Instagramnya, Rabu (13/1/2021).

“Menyaksikan secara langsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama di beberapa bidang strategis adalah berkat tersendiri bagi saya,” tulis Luhut, Rabu (13/1/2021).

Dia mengaku diberikan kepercayaan untuk terlibat langsung mengembangkan potensi tanah kelahirannya sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas.

Luhut berharap upaya kecil tersebut dapat menghasilkan manfaat dan berkat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat Toba Samosir. Penduduk di daerah itu disebut punya rasa bangga dan cinta yang besar pada tanah kelahirannya.

“Kedatangan sahabat saya, Bapak Wang Yi ke Danau Toba ini diharapkan dapat mengembangkan kerja sama yang baik dan berkelanjutan antar-kedua negara,” kata Luhut.

Sementara itu, Luhut menjelaskan bahwa kedatangan Menlu China ke Indonesia dimanfaatkan untuk membicarakan kerja sama investasi dan beberapa proyek trategis, pariwisata hingga pemulihan ekonomi nasional.

“Saya sampaikan harapan saya kepada beliau tentang adanya komitmen kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan strategis bilateral kedua negara, sebelum sore hari ini Bapak Wang Yi bertemu dan mendengar langsung harapan Presiden Jokowi atas kerjasama kedua negara sahabat ini,” ujarnya.

Kunjungan ke Indonesia merupakan bagian dari safari yang dilakukan Menlu China Wang Yi ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina.

 

Kemensos Fasilitasi Warga Marjinal untuk Akses Bansos dan Perekaman Data Kependudukan

SuaraPemerintah.idKementerian Sosial bekerja sama melakukan perekaman data kependudukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan data kependudukan, PPKS yang bisa terakses oleh bantuan sosial pemerintah.

Kegiatan dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri. Menteri Sosial Tri Rismaharini datang menyaksikan kegiatan perekaman, meninjau pembukaan rekening dan meluncurkan Atensi.

Dalam pernyataannya, Risma menyatakan, program Kemensos ini tidak lepas dari amanat konstitusi. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

“Sesuai amanat konstitusi, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara. Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa ‘Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara’. Masalahnya kalau tidak memiliki data kependudukan, tidak bisa diberikan bantuan,” kata Risma dalam kegiatan Perekaman Data Kependudukan dan Pembukaan Rekening Atensi bagi Warga Marjinal/Terlantar di gedung Aneka Bhakti, kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/01).

Total sebanyak 1.600 orang PPKS akan dibantu dengan memberikan akses untuk bisa keluar dari kemiskinan. “Per harinya kami akan proses diproses data kependudukan 100 orang PPKS,” katanya.

Namun untuk itu terlebih dulu kepada mereka perlu tercatat dalam data kependudukan. Untuk keperluan itu, katanya, hari ini Kemensos bekerja sama dengan Disdukcapil dan Kemendagri untuk merekam data kependudukan PPKS.

“Penyaluran bantuan sosial kan harus berdasarkan data penerima yang jelas. Nanti kalau tidak saya bisa dituduh mark-up atau macam-macam,” katanya.

Setelah PPKS masih data pendudukan, Kemensos akan menelaah lebih lanjut sebelum menentukan jenis bantuan sosial apa yang bisa mereka terima. “Nantinya Kemensos akan mengevaluasi mereka lebih dulu, Mereka bisa masuk ke bantuan apa. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Sosial Tunai (BST) atau Program Sembako. Mudah-mudahan Februari ini mereka bisa didorong untuk dapat bantuan,” katanya.

Diakui oleh Risma, untuk membantu menerbitkan dokumen kependudukan ini tidak mudah. Karena, beberapa PPKS tidak memiliki dokumen sama sekali. Ia bersyukur, para pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) bersedia menjadi penjamin.

“ Alhamdulillah teman-teman LKS mendampingi mereka sebagai penjamin agar mereka mendapatkan identitas kependudukan,” katanya. Risma menyatakan, program ini tidak terkhusus di DKI Jakarta, namun juga untuk daerah lain.

“Tidak hanya untuk DKI Jakarta. Di daerah lain juga nanti akan kita buka. Terutama di daerah-daerah yang ada balai milik Kemensos, seperti Bandung, Papua dan Sulawesi. Kemensos akan melakukan secara komprehensif sembari melakukan perbaikan data kemiskinan,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat menyatakan, peran LKS sebagai penjamin para warga marjinal untuk mendapatkan identitas kependudukan sesuai dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 16 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Mereka bisa dibantu dengan menerbitkan NIK baru dan KTP baru. Cuma mereka harus jelas domisilinya. Nah menurut ketentuan, mereka harus jelas tempat tinggal. Nah salah satu yang diperbolehkan adalah melalui LKS sebagai penjamin. Yang penting ada solusi,” katanya.

Dari sini mereka punya KTP yang ada NIK-nya. Dan dari KTP mereka bisa memiliki Kartu Keluarga (KK) sehingga membuka kesempatan mereka untuk bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraannya Sosial (DTKS).

“Hasil dari perekaman ini untuk bisa masuk dalam DTKS. Apakah bisa masuk usulan LKS atau dari daerah,” kata Harry. Kalangan marjinal yang sudah memiliki NIK dan KTP, pada akhirnya juga memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan perbankan.

 

Jokowi: Pentingnya Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan

jokowi protokol kesehatan

Suarapemerintah.id – Setelah menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin Sinovac, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan virus Covid-19.

Penyuntikan vaksin dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Penyuntikan perdana terhadap Jokowi dengan vaksin Covid-19 CoronaVac buatan perusahaan asal China, Sinovac ini menandai program vaksinasi di Indonesia.

Penyuntikan vaksin terhadap Jokowi dilakukan oleh Tim Dokter Kepresidenan, Jokowi disuntik di bagian lengan kiri.

Sebelum penyuntikan Jokowi terlihat berkonsultasi terkait kondisi kesehatannya secara umum. Tim dokter kepresidenan juga menunjukkan kotak vaksin bertulis Sinovac sebelum menyuntikkan vaksin ke Jokowi.

“Saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

“Ini tetap terus kita lakukan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan,” ucap dia.

Jokowi menyebut, vaksinasi penting untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Selain memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, vaksinasi juga diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi.

Vaksin Covid-19 yang digunakan dipastikan aman, karena sudah mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, vaksin telah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala BPOM Penny K. Lukito memastikan vaksin Covid-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang.

Workshop Indonesia-Jepang, Pemerintah Sampaikan Komitmen Peningkatan Akses Listrik Rendah Karbon

Workshop Indonesia-Jepang, Pemerintah Sampaikan Komitmen Peningkatan Akses Listrik Rendah Karbon

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berkomitmen memberikan akses layanan listrik dengan kualitas yang baik, harga terjangkau dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan, efisiensi, dan dampak terhadap lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Munir Ahmad pada pembukaan acara Indonesia-Japan Workshop on VRE System Integration, Hydrogen, and Low Carbon Technologies 2021, Selasa (12/1).

“Saat ini, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia sampai dengan Semester I Tahun 2020, telah terpasang sekitar 71 GW pembangkit, 61 ribu kilometer sirkit (kms) jaringan transmisi, 150 ribu MVA Gardu Induk (GI), 995 ribu kms jaringan distribusi, dan 61 ribu kms gardu distribusi. Semua itu bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati akses layanan listrik dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau,” ujar Munir mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan saat menjelaskan bagaimana kondisi kelistrikan di Indonesia.

Munir menjelaskan, selama 6 (enam) tahun terakhir pelayanan akses listrik terus membaik seiring meningkatknya Rasio Elektrifikasi (RE) nasional dari tahun 2014 sebesar 14,85% menjadi 99,20% berdasarkan prognosis perhitungan di tahun 2020. Pemerintah bahkan menargetkan rasio elektrifikasi sebesar 100% di akhir tahun 2024. “Pemanfaatan listrik juga terus didorong untuk kegiatan produktif yang mampu untuk memutar roda perekonomian nasional,” ujar Munir.

Berdasarkan hasil perhitungan, prognosis konsumsi listrik per kapita nasional pada tahun 2020 mencapai 1.089 kWh, dengan proporsi pemanfaatan untuk sektor rumah tangga sebesar 38%, sektor industri sebesar 41%, sektor bisnis sebesar 15%, dan sisanya adalah sektor publik sebesar 6%.

Guna meminimalisir terhadap lingkungan dan menjaga kesimbangan keseimbangan supply and demand energi listrik secara berkesinambungan, pemerintah tengah mendorong pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan teknologi High Efficiency Low Emission (HELE) pada PLTU, pengalihan bahan bakar yang lebih rendah karbon, penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), dan kompor induksi listrik.

Berbagai upaya terus dilakukan agar teknologi terkini terkait energi bersih dapat diimplementasikan secara masif di Indonesia dan tentunya dengan nilai keekonomian yang wajar. Pemanfaatan hidrogen dan Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) masih terus dikembangkan. Pemetaan potensi dan kajian terkait pengembangan pemanfaatan hidrogen dan CCS/CCUS di Indonesia telah cukup banyak dihasilkan dan dipublikasikan. Kerja sama dengan berbagai pihak dan investor terus dilakukan supaya teknologi terkini dapat diimplementasikan dalam nilai keekonomiannya.

Salurkan Bansos Program ATENSI, Bank Mandiri Siapkan Alat Pembayaran Non Tunai

Salurkan Bansos Program ATENSI, Bank Mandiri Siapkan Alat Pembayaran Non Tunai

SuaraPemerintah.idBank Mandiri menyiapkan alat pembayaran non tunai dalam penyaluran bantuan sosial Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) serta insentif bagi pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos) dari Kementerian Sosial. Tujuannya, agar bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat yang optimal kepada penerima serta para pendamping Rehabilitasi Sosial .

Kerjasama ini dilakukan setelah Kementerian Sosial memutuskan untuk menyalurkan bantuan sosial Program ATENSI secara langsung serta memberikan insentif kepada para pendamping Rehsos sebagai bentuk apresiasi atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan selama masa pendampingan. Adapun alokasi anggaran program ATENSI tahun ini adalah Rp 340,8 miliar yang akan diberikan kepada 142.000 peserta.

Untuk itu, Bank Mandiri akan menyiapkan Kartu ATENSI bagi para penerima program yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelatihan dan pembekalan di berbagai Balai, Loka di seluruh Indonesia, serta Kartu Anggota co-Branding Mandiri Debit bagi sekitar 3.500 pendamping Rehsos untuk mengakses insentif yang diterima, yaitu sebesar Rp 3.000.000,- /pendamping/bulan.

Menurut Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas, kerjasama ini merupakan bentuk dukungan Bank Mandiri kepada Kementerian Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat yang mendapat stigma tertentu melalui Program ATENSI.

“Kami berkomitmen kuat untuk mendukung program ATENSI karena kami menyadari betapa mulianya program ini bagi anggota masyarakat dengan stigma. Dengan program ini, mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak,” kata Rohan saat mendampingi Mensos Tri Rismaharini dan Dirjen Rehabilitasi Sosial R Harry Hikmat dalam launching Program ATENSI, Kerjasama Insentif dan Kartu Debit Co-Branding Pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos) melalui Bank Mandiri, di Jakarta, Rabu (13/1).

Untuk memastikan kelancaran program ini, Rohan menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan rekening di Bank Mandiri bagi para peserta Program ATENSI serta para pendamping Rehsos untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat luas.

“Tak hanya bagi peserta program ATENSI, kerjasama ini juga diharapkan akan memberi faedah bagi para pendamping karena akan memberikan akses keuangan yang lebih luas, termasuk kredit modal kerja jika ternyata para pendamping tersebut memiliki usaha, serta motivasi dalam memberikan pendampingan,” katanya

Diungkapkannya, kehadiran Bank Mandiri dalam program ini merupakan realisasi konsistensi dukungan perseroan kepada Kementerian Sosial dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial, terutama di masa pandemi. Buktinya, pada tahun 2020, perseroan telah menyalurkan bantuan senilai total Rp13,5 triliun melalui Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Tunai.

“Sedangkan tahun ini, kami siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai total Rp 18,6 triliun, yang terdiri atas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sekitar 2,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Bantuan Sosial Program Sembako kepada sekitar 4,3 juta KPM,” katanya.

Optimalkan Transformasi Digital 2021, BRI Siapkan Rp3,5 Triliun

SuaraPemerintah.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan mengoptimalkan tranformasi digital di tahun 2021. Untuk mewujudkan program tersebut, BRI menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp3,5 triliun untuk belanja digital dan IT pada 2021.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan secara umum perseroan menyiapkan 3-4 persen dari total revenue untuk melakukan transformasi digital, termasuk membangun kapabilitas fintech. Pada tahun ini, capex digital dan IT mencapai Rp3,5 triliun.

“Pengembangan digital perseroan pada tahun ini fokus pada super apps BRImo dan micropayment melalui pasar.id,” ungkap Oryza.

Sekadar informasi, BRImo merupakan aplikasi digital banking BRI, sedangkan pasar.id merupalan platform yang menghubungkan penjual dan pembeli di pasar tradisional secara digital.

Aestika menyebutkan peningkatan jasa layanan digital banking bertujuan untuk menjawab kebutuhan pasar di tengah pandemi.

Emiten dengan kode saham BBRI ini optimistis menyambut datangnya tahun 2021 meskipun kondisi ekonomi dunia masih penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi yang tengah terjadi.

Transaksi Online BRI Meningkat 96%

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengklaim transaksi online telah meningkat 96 persen dari rata-rata selema pada pandemi.

EVP Digital Banking Development And Operation Division Bank BRI Kapsar Situmorang mengatakan perubahan perilaku transaksi nasabah selama masa pandemi terlihat cukup gamblang.

Perseroan pun sudah siap memfasilitasi perubahan perilaku tersebut, sehingga dapat mendongkrak kinerja bisnis digital banking.

“Memang potensi disrupsi digital ini besar, tetapi kami mampu bertransformasi. Pertumbuhan transaksi kami ini hampir 100 persen,” katanya dalam Webinar Asosiasi Media Siber Indonesia, Selasa (15/12/2020).

Adapun, peningkatan tersebut antara lain dari transaksi mobile banking yang telah naik 22 persen secara tahunan menjadi 161 juta transaksi per Juli 2020.

Internet banking pun sudah mencapai 1,1 miliar transaksi dengan pertumbuhan 114 persen secara tahunan. Transaksi debit online mencapai 418.000 transaksi dengan pertumbuhan tahunan 31 persen.

Sementara itu, transaksi direct debit yang menggunakan mesin EDC pun meningkat 82 persen secara tahunan menjadi 301.000 transaksi. Kapsar menuturkan perseroan memiliki 3 strategi dalam pengembangan digital banking.

Pertama, digitalisasi sistem inti. Perseroan mengoptimalkan jaringan existing, mengintegrasikan operasional dengan sistem digital serta menerapkan standardisasi sistem operasional.

Kedua, perseroan pun fokus pada digitalisasi ekosistem lingkungan. Dalam hal ini BRI melakukan sosialisasi secara agresif agar semua upaya digitalisasi dapat diadopsi oleh semua pemangku kepentingan baik nasabah maupun karyawan.

Ketiga, perseroan juga membuat proposisi digital baru. BRI membangun banyak platform digital baru, yang bertujuan untuk menjawab semua kebutuhan nasabah mampu dilakukan secara mobile.

Kemenag Serahkan Sertifikat Halal Vaksin Sinovac Pada Bio Farma, Wamenag Siap di Vaksin

Kemenag Serahkan Sertifikat Halal Vaksin Sinovac Pada Bio Farma, Wamenag Siap di Vaksin

SuaraPemerintah.idKementerian Agama hari ini menyerahkan sertifikat halal vaksin Sinovac untuk Covid-19 kepada PT Bio Farma (Persero). Mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag pada 12 Januari 2021 itu diserahkan oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi  kepada Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir.

Menurut Wamenag, proses sertikasi halal vaksin Sinovac telah dilakukan sesuai regulasi yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menerbitkan Surat Ketetapan Halal vaksin Sinovac. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga telah merilis Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat atas vaksin tersebut.

“Karena telah melalui tahapan sertifikasi halal dan didukung proses uji klinis yang dilakukan BPOM, kita tidak perlu ragu bahwa vaksin Sinovac ini halal, suci, sekaligus thayyib atau aman digunakan,” jelas Wamenag di Jakarta, Rabu (13/01).

“Saya mengajak segenap rakyat Indonesia, seluruh umat beragama, untuk dengan penuh kesadaran dan tanpa keraguan mengikuti vaksinasi yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk saling melindungi satu sama lain, karena semua agama mengajarkan hal itu. Saya siap divaksin, ayo ikut vaksinasi,” tegasnya lagi.

Kehadiran vaksin ini, kata Wamenag, merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia melawan Covid-19, sekaligus sebagai bentuk ikhtiar dan wujud kecintaan pemerintah kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Wamenag menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MUI yang sebelumnya melalui sidang fatwanya telah menetapkan kehalalan produk atas Vaksin Sinovac. Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan Wamenag kepada BPOM yang telah melakukan uji klinis tahap 3 dan menerbitkan EUA vaksin Sinovac.

“Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, hanya dengan pertolongan-Nya, upaya pemerintah dan semua pihak untuk menghadirkan vaksin yang halal dan thayyib guna mengatasi pandemi Covid-19 ini dapat terwujud dan siap untuk dipergunakan bagi masyarakat,” tandasnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menambahkan Sertifikat Halal Vaksin Sinovac untuk Covid-19 dikeluarkan 12 Januari 2020 dengan nomor ID00410000019421020. Sertifikat halal itu mencakup tiga nama produk vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh PT. Bio Farma (Persero), yaitu CoronaVac, Vaksin Covid-19, dan Cov2Bio.

Menurutnya, penerbitan sertifikat halal vaksin Sinovac tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan sertifikasi halal sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

“Terbitnya sertifikat halal bagi vaksin Sinovac ini sekaligus merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Proses sertifikasi, lanjut Sukoso, diawali dengan pengajuan permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh PT Bio Farma (Persero) dan diterima oleh BPJPH pada 14 oktober 2020. Bulan Oktober 2020 hingga Januari 2021, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, yang bertindak selaku Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian produk vaksin Sinovac.

Hasil audit tersebut kemudian dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam Sidang Fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk. Senin, 11 Januari 2021, MUI kemudian menerbitkan fatwa ketetapan kehalalan vaksin Sinovac tersebut dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021.

 

“Ketentuan hukum fatwa tersebut menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co dan PT Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal. Vaksin tersebut boleh digunakan untuk umat islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten,” jelas Sukoso.

“Berdasarkan fatwa penetapan kehalalan itulah, BPJPH sehari kemudian menerbitkan sertifikat halal vaksin sinovac untuk covid-19 tersebut,” tandasnya.

Atasi Banjir Disekitar Waduk Side C JGC, Pengerukan Capai 50%

Atasi Banjir Disekitar Waduk Side C JGC, Pengerukan Capai 50%

SuaraPemerintah.id – Pengerukan Waduk Side C di Kompleks JGC, Jl Koridor BKT, RW 07, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur saat ini telah mencapai 50 persen.

Kasi Pemeliharaan Drainase Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur, Puryanto Palebangan mengatakan, pengerukan waduk seluas kurang lebih 22.030 meter persegi ini dimulai tanggal 28 November 2020 lalu dan ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan.

“Saat ini progresnya telah mencapai 50 persen, ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan,” kata Puryanto, Selasa (12/1).

Ia menjelaskan, waduk tersebut dikeruk sedalam 2,5 hingga tiga meter. Saat ini di beberapa titik sudah ada yang kedalamannya mencapai 1,5 hingga dua meter. Untuk pengerukan waduk, pihaknya mengerahkan sebelas unit alat berat milik UPT Alkal Dinas SDA DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, dua diantaranya jenis amphibious.

Kemudian tambahan satu unit alat berat jenis amphibi besar untuk membantu pembersihan tanaman jenis enceng gondok.

Selain itu pihaknya juga mengerahkan 20 unit dump truck untuk pembuangan tanah bekas galian ke kawasan Sandtrep Kanal Banjir Timur di Cakung dan kawasan Ancol, Jakarta Utara.

“Pengerukan Waduk Side C JGC ini dilakukan untuk mengatasi banjir/genangan yang melimpas ke permukiman warga RW 06, 07, 08 Cakung Timur,” tandasnya