Beranda blog Halaman 4571

Dampak Pandemi Covid-19, Tradisi Bau Nyale 2021 Digelar Tanpa Hiburan

Penulis
Sopyan
-
Dampak Pandemi Covid-19, Tradisi Bau Nyale 2021 Digelar Tanpa Hiburan

SuaraPemerintah.id – Tradisi Bau Nyale (Menangkap Cacing di Laut) di Pantai Selatan Kabupaten Lombok Tengah dipastikan tetap digelar. Namun, kegiatan yang telah menjadi event Nasional dan masuk kedalam Wonderfull Event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI tersebut dilaksanakan tanpa ada acara seremonial atau hiburan akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Sekretaris Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah, H M Lendek Jayadi mengatakan, Pemerintah Daerah telah melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak termasuk tokoh budayawan guna menyerap aspirasi masyarakat.

“Bau Nyale Tahun 2021 ini tetap dilaksanakan, namun tanpa hiburan,” ujarnya kepada wartawan di kantornya selesai rapat koordinasi tersebut, Rabu (6/1).

Dampak dari Pandemi tersebut, pelaksanaan Bau Nyale Tahun 2021 tidak dilaksanakan seperti Tahun sebelumnya yang digelar dengan adanya berbagai kegiatan hiburan. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan masa dan mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Bau Nyale tahun ini diserahkan kepada masyarakat, karena ini merupakan tradisi yang harus tetap dilakukan,” katanya.

Labih lanjut ia menyampaikan, Pemerintah Daerah juga tidak terlibat dalam penentuan puncak bau Nyale tersebut seperti Tahun sebelumnya. Sehingga kapan puncak bau nyale itu, tergantung dari masyarakat setempat yang melaksanakan tradisi tersebut.

“Kapan puncak bau Nyale itu tergantung dari masyarakat yang melaksanakan. Kalau ada sangkep warige masyarakat yang menentukan, bukan pemerintah,”.

“Tahun ini Bau Nyale ala covid-19 atau seperti zaman dulu, hanya aktivitas bau nyale di laut,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat H.Lalu Moh Faozal tengah merumuskan Langkah untuk pelaksanaan event tersebut yang nantinya akan dilaksanakan secara Hybrid, yakni rangkaian event ini akan di kemas secara virtual (online) yang tentunya juga akan menampilkan aktivitas masyarakat yang melaksanakan ritual bau nyale tersebut sebagai puncak pelaksanaan.

Hal ini bertujuan agar penguatan promosi event berskala Nasional ini tetap baik dan mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke Nusa Tenggara Barat.

Batan Hasilkan 2 Varietas Kedelai Unggul Guna Tutup Kran Impor

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menghasilkan dua varietas baru kedelai yakni Super Genjah Batan (Sugetan) 1 dan Sugetan 2. Kehadiran dua varietas kedelai baru ini diharapkan bisa menambal kebutuhan impor.

Kelangkaan tempe dan tahu di pasaran menjadi sorotan masyarakat. Sebab, kedua produk pangan itu sangat digemari oleh hampir sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hilangnya tempe dan tahu beberapa waktu lalu karena harga kedelai yang melonjak dan produsen tempe dan tahu bingung untuk menjualnya karena akan berimbas kenaikan harga.

Saat ini sebagian besar pasokan kedelai yang digunakan untuk pembuatan tempe dan tahu diperoleh dari impor. Kebutuhan nasional kedelai di Indonesia per tahunnya mencapai 2,8 juta ton. Produktivitas kedelai lokal hanya mampu memasok kurang dari 50 persennya.

Menangkap kondisi itu, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) sudah menghasilkan 14 varietas kedelai unggul yang dihasilkan dari pemuliaan tanaman dengan sinar gamma teknologi nuklir.

Yang terbaru tahun 2020, Batan menghasilkan dua varietas baru yakni Super Genjah Batan (Sugetan) 1 dan Sugetan 2. Kedua varietas kedelai baru ini dimuliakan dari varietas asalnya Argomulyo.

Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan mengatakan, Batan melalui Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi telah menghasilkan dua varietas kedelai baru yang super genjah berumur panen pendek.

“Varietas kedelai ini hasil perbaikan dari varietas Argomulyo dan diharapkan menjadi salah satu upaya mengatasi kelangkaan kedelai di Indonesia,” katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Anhar menjelaskan, kurangnya pasokan kedelai akan memicu pada naiknya harga kedelai di pasaran sehingga berdampak pada produksi makanan berbahan baku kedelai. Apalagi kedelai terkait erat dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia yakni tempe, tahu dan kecap.

“Kenaikan harga kedelai disebabkan naiknya harga kedelai impor. Hal ini menjadi momentum Batan untuk mendorong swasembada pangan dengan mengoptimalkan produk lokal,” tambahnya.

Pada tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kemtan) menargetkan meningkatkan produksi kedelai 7 persen sekitar 358.627 ton pada tahun 2019 menjadi 383.371 ton pada tahun 2020. Untuk mencapai hal itu, pemerintah membuat program 300.000 hektare di 21 provinsi ditanami kedelai.

Peneliti Batan, Arwin mengungkapkan, kedelai lokal memang kurang diminati karena bentuknya yang tidak seragam dan terlalu kecil ketika dibuat tempe. Namun kedelai lokal rasanya lebih enak, segar dan menyehatkan. Sedangkan kedelai impor sudah disimpan bulanan sehingga rasanya tidak fresh.

“Kandungan protein kedelai lokal lebih tinggi dibanding kedelai impor. Sedangkan kandungan lemaknya lebih rendah dari kedelai impor. Sehingga cocok untuk mereka yang ingin diet,” paparnya.

Sugetan 1 dan 2 dihasilkan dengan penyinaran radiasi gamma pada dosis 250 gray dan mempunyai karakter lebih baik dibanding varietas induknya.

Keunggulannya super genjah sekitar 67-68 hari sudah bisa panen. Sedangkan induknya 86-87 hari. Produktivitasnya juga lebih tinggi yakni 3,01 ton per hektare dengan rata-rata 2,7 ton per hektare. Sedangkan induknya pada kisaran 2,2-2,4 tonper hektare.

Selain itu lanjutnya, Sugentan 1 dan 2 ini diklaim sebagai varietas kedelai yang tahan terhadap penyakit karat daun, hama penghisap polong dan hama ulat kerayak. Kedua varietas super genjah sehingga cocok ditanam di lahan sawah atau tegalan.

Untuk mendapatkan varietas ini, lanjutnya, Batan sudah meneliti sejak tahun 2012 dan telah dilakukan uji multilokasi di tujuh daerah yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Bogor, Yogyakarta dan Citayam. Lewat serangkaian keunggulan varietas ini diharapkan menarik minat petani untuk menanam kedelai lokal.

Dorong Peninggalan Kerajaan Aceh, Kawasan Lamuri Akan Jadi Situs Cagar Budaya

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam menyikapi hal tersebut, menggelar audiensi dengan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Selasa (12/1/2021), yang membahas terkait upaya pelestarian situs-situs cagar budaya yang masuk wilayah Aceh Besar.

Kadisbudpar Aceh yang diwakili Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya Evi Mayasari, mengatakan, ada puluhan situs yang ada di wilayah Aceh Besar yang saat perlu dilakukan pengusulan penetapan.

“Dari catatan Disbudpar Aceh, ada 60 situs tersebar di Aceh Besar dan perlu segera dilakukan pengusulan penetapannya agar semua situs terlindungi dari pengrusakan dan pengalihfungsian sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahtreraan masyarakat sekitar situs,” ujar Evi yang turut didampingi Kasi Permuseuman dan Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Aceh.

Evi juga meminta kepada Bupati Aceh untuk memfokuskan kawasan Lamuri agar segera diusulkan sebagai situs Cagar Budaya.

“Kawasan Lamuri itu menyimpan sejarah Aceh yang sangat luar biasa, lewat Lamuri ini sendiri kita melihat bagaimana Aceh berperan sebagai tempat masuknya Islam di nusantara, persinggahan utama jalur perdagangan (jalur rempah) dan berbagai fakta menarik lainnya yang bisa terkuak dari situs-situs di kawasan tersebut ,” tambah Evi.

Kasi Permuseuman dan Cagar Budaya Yudi Andika, juga menambahkan, bahwa Lamuri mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan laboratorium sejarah alam dan manusia serta lokasi kegiatan geologis.

Bupati Aceh Besar Mawardi Ali sendiri juga menyambut baik atas langkah dan masukan dari Disbudpar Aceh dan TACB untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melindungi situs-situs di yang masuk dalam wilayah kerjanya.

“Insya Allah dalam minggu ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar segera mengusulkan situs-situs cagar budaya kepada Disbudpar Aceh, dan akan segera kami terbitkan SK penetapannya,” harap Mawardi.

Menteri Teten: UKM Jangan Hanya Pasok Kebutuhan Jemaah Haji

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki berharap UKM tidak hanya memasok kebutuhan jemaah haji dan umroh, tapi juga kebutuhan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang ada di seluruh negara. Langkah tersebut sebagai upaya UKM bisa masuk ke pasar luar negeri.

Hal tersebut dikatakan Menteri Teten saat acara penandatangan Nota Kesepahaman bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Peran UKM dalam Memenuhi Kebutuhan Jemaah Haji dan Umrah secara virtual, Rabu, 13 Januari 2021.

Di acara tersebut Pemerintah bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah sepakat untuk mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi pemasok kebutuhan jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. Langkah bersama tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan daya saing UKM di pasar global.

Namun, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki merasa tak puas bila para pelaku UKM hanya bisa memasok kebutuhan jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi. Ia ingin UKM juga bisa memenuhi kebutuhan para ekspatriat Indonesia di seluruh dunia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersebar di banyak negara.

“Saya kira juga banyak TKI kita di luar negeri seperti di Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain yang saya kira juga bisa mensuplai kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian dari Indonesia,” ujar Teten.

Menurut Teten, langkah ini penting untuk segera diimplementasikan agar produk-produk UKM bisa masuk ke pasar luar negeri. Apalagi ini juga sejalan dengan upaya mempersiapkan UKM untuk bangkit dan berdaya saing di pasar domestik dan global.

“Ini saya kira satu potensi yang besar, entry point kita untuk masuk ke pasar luar negeri dari produk-produk UKM. Mari sama-sama kita mempersiapkan UKM bangkit dan berdaya saing di pasar domestik dan pasar global,” tegasnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani ikut menyepakati gebrakan Teten. Dia juga menginginkan UKM Indonesia bisa menjadi bagian dari rantai pasok dunia.

“UKM Indonesia harus menjadi bagian dari global value chain yang mana keberadaannya bisa memberikan asas manfaat yang lebih besar, tidak hanya untuk UKM itu sendiri, tetapi juga buat masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya.

Oleh karena itu, sinergi bersama dalam mendorong UKM menjadi pemasok kebutuhan jemaah haji dan jemaah umrah Indonesia di Arab Saudi perlu dilakukan dengan serius. Alasannya, agar UKM tersebut bisa mencari pasar ekspor baru ke negara-negara Timur Tengah.

Rosan berharap dengan adanya kerja sama ini tidak hanya membuka terobosan dalam bidang ekspor untuk di negara Arab Saudi, tetapi juga kepada negara-negara di Timur Tengah lainnya.

“Kami tentunya akan berperan sangat aktif bersama-sama dengan teman-teman asosiasi dan UKM agar mereka bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia kedepannya,” pungkas Rosan.

Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan Naik di Penghujung 2020

Penulis
Sopyan
-
Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan Naik 1,68% di Penghujung 2020

SuaraPemerintah.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya perbaikan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan di penghujung tahun 2020. Tercatat Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) bulan Desember 2020 senilai 101,24 naik 0,58 poin dibanding bulan November yang mencapai 100,65. Di samping itu, Nilai Tukar Usaha Pembudidayaan Ikan (NTUPi) juga naik 0,77 poin dari periode November sebesar 100,94 menjadi 101,72 di bulan Desember lalu.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa peningkatan angka NTPi menunjukkan adanya perbaikan efisiensi usaha yang dipicu oleh semakin membaiknya harga komoditas utama budidaya.

Slamet menilai meski inflasi bulan Desember 2020 secara nasional mengalami kenaikan 1,68% dibanding bulan Desember 2019, namun karena usaha budidaya semakin efisien, maka pembudidaya merasakan adanya nilai tambah ekonomi. Ia berharap indikator ini terus naik, sehingga ada peningkatan kapasitas usaha melalui re-investasi yang dilakukan secara mandiri.

Menurutnya memasuki triwulan IV, sistem distribusi dan transportasi serta serapan pasar secara perlahan mulai pulih mengikuti kondisi new normal sehingga sumbatan supply & demand mulai terurai. Hal ini menurutnya menjadi pengungkit nilai jual beberapa harga komoditas utama.

“Ya. Ada kenaikan daya beli masyarakat pembudidaya, dimana indeks harga yang diterima pembudidaya lebih besar dibanding indeks harga yang dikeluarkan baik untuk konsumsi maupun produksi budidaya. Kinerja ini juga cukup menggembirakan di tengah rata-rata tingkat inflasi pada Desember 2020 yang cukup tinggi yakni mencapai 0,45% atau mengalami kenaikan dibanding bulan November 2020 yang mencapai 0,28%,” jelas Slamet.

Sedangkan pendapatan pembudidaya ikan pada triwulan IV 2020 tidak mengalami kenaikan jika dibanding triwulan III di tahun yang sama yakni rata-rata sebesar Rp 3,5 juta perbulan.

Namun demikian jika dibanding triwulan II tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,58%. Hal ini menurut Slamet, memasuki triwulan III tahun 2020 ekonomi pembudidaya mulai membaik selama masa pandemi Covid-19.

Slamet menegaskan, berbagai dukungan langsung dinilai mampu mendongkrak efisiensi produksi budidaya, disamping mulai berjalannya rantai suplai memberikan efek kembali bergairahnya usaha pembudidayaan ikan di beberapa daerah.

“Berbagai dukungan seperti Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI), bantuan benih dan input produksi lainnya, dalam jangka pendek mampu mendongkrak efisiensi produksi. Terutama selama pandemi ini kita masif melakukan dukungan tersebut di berbagai daerah”, imbuhnya.

Berdasarkan publikasi BPS terlihat bahwa secara spatial perbaikan NTPi lebih banyak tersentral di pulau Jawa.

“Pulau Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Barat memang memberi kontribusi nilai tukar paling dominan. Ini nanti kita dorong agar NTPi bisa terdistribusi secara merata, sehingga diharapkan akan menekan angka rasio secara nasional,” pungkas Slamet.

Vaksinasi Covid-19 Pertama di Jateng, Ganjar : Demi Negara Semua Harus Ikut

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjadi orang pertama disuntik vaksin di Jateng. Ia pun menyebut jika semua pihak harus ikut vaksinasi demi kepentingan bangsa dan negara.

Ganjar terlihat Mengenakan baju pangsi lengkap dengan blangkon, dan telah tiba di RS Tugu Rejo sejak pagi. Ganjar tidak sendiri, ada wakil Gubernur Jawa Tengah dan sederet tokoh serta perwakilan instansi di Jawa Tengah juga ikut divaksin Covid-19 hari ini pertama di Jawa Tengah.

Sehari sebelumnya, Ganjar juga telah berkeliling ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Semarang, untuk memastikan semua siap melaksanakan vaksinasi serentak kepada tenaga kesehatan mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.

Dua faskes yang dikunjungi Ganjar Pranowo di Kota Semarang itu adalah Puskesmas Pandanaran dan RSUD Wongsonegoro.

Di dua tempat tersebut, Ganjar melihat persiapan sudah matang dilakukan, mulai penyediaan mekanisme antrean, meja pendaftaran, alat pengecekan kesehatan, tempat vaksinasi hingga ruang tunggu apabila terjadi kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).

“Kalau persiapannya saya lihat sudah siap, tadi Kadinkes Kota Semarang dan Kadinkes Provinsi Jateng sudah kerja sama dengan sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Kalau dari sisi prosedur, saya kira tidak sulit karena mereka sudah berpengalaman, ini kan sebenarnya sama dengan saat kita melakukan imunisasi pada anak-anak, jadi tidak terlalu sulit,” kata Ganjar.

Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu juga memastikan bahwa sistem vaksinasi sudah disiapkan dengan baik, termasuk siapa saja penerima vaksin.

Calon penerima vaksin yang sudah terdaftar secara daring melalui aplikasi yang ada, lanjut dia, akan mendapat barcode lengkap dengan tempat vaksinasi dan jam pelaksanaannya.

“Sistemnya sudah dibangun dengan baik, per titik yang melakukan vaksinasi, jumlahnya dibatasi kira-kira tiga kali 15 orang per hari. Jadi, sehari hanya sekitar 45 orang,” ujarnya.

Ganjar berharap dengan cara itu maka vaksinasi Covid-19 tahap pertama untuk tenaga kesehatan dapat berjalan dengan baik dan ada percepatan agar para tenaga kesehatan lebih tenang, serta percaya diri saat bekerja.

“Tapi meski vaksin sudah ada, tidak berarti protokol kesehatan mlempem ya. Jangan sampai, tetap protokol kesehatan mesti ketat,” katanya.

Ganjar Pranowo juga meminta dukungan dari masyarakat terkait suksesnya program vaksinasi dan tidak boleh ada keraguan karena MUI sudah menerbitkan sertifikasi halal dan BPOM sudah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin.

Sebelumnya diketahui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan vaksinasi dengan siarankan secara langsung.

“Jadi tidak ada yang perlu diragukan, bahkan hari ini, Presiden sudah divaksin, saya lihat list-nya ada tokoh agama, pejabat, TNI Polri, artis juga ada. Kita tunjukkan bahwa kita siap melaksanakan vaksinasi, tidak boleh ada yang ragu, tidak boleh ada yang mendistorsi ini karena ini tidak hanya sekadar kepentingan individu, melainkan bangsa dan negara. Jadi semua harus ikut,” ujarnya.

Kolaborasi INACA – Kemenparekraf Bangkitkan Pariwisata Indonesia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf) sepakat akan menjalin berkolaborasi untuk kembali memajukan pariwisata di Tanah Air.

Seperti diketahui industri transportasi dan pariwisata merupakan dua sektor yang sangat terdampak dari Covid-19 ini.

Penurunan jumlah penumpang dan rendahnya perjalanan wisatawan bahkan hampir membuat terpuruk para pengusaha yang bergerak di bidang ini.

Ketua INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, untuk dapat mendatangkan wistawan diperlukan kekompakan dan keterlibatan antar semua komponen yang ada dalam sektor ini. INACA mendefinisikan hal tersebut dengan 4 A yaitu Airlines, Airport, AirNav dan Authority.

“Di masa-masa sulit seperti ini kami terus mencari terobosan agar tetap bisa survive dan membangun kepercayaan serta keyakinan para calon penumpang untuk tetap mau melakukan perjalanan wisata atau bisnis dengan menggunakan transportasi udara,” kata Denon dalam keterangan resminya, Rabu (13/1).

Denon bilang, Komponen dari 4 A tersebut bahu membahu sehingga sedikit demi sedikit berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia berharap INACA dan Kemenparekaf dapat berkolaborasi terus-menerus untuk memajukan sektor pariwisata di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut INACA beserta anggotanya telah berkeliling-keliling daerah untuk mengampanyekan kalau pesawat merupakan tempat yang paling aman dari virus Covid-19. Hal ini di dalam pesawat menggunakan filter HEPA (High Efficiency Particulate Air) yang mampu menyaring udara dengan efektivitas 99,99%. Sistem ini memastikan udara di dalam pesawat berganti dan difilter setiap 2-3 menit, dan sistem serupa diterapkan di rumah sakit.

Setelah vaksin disuntikan kepada masyarakat tahun ini, lanjut Denon, Pemerintah melalui Kememparekaf dapat berkerjasama dengan INACA seperti memberikan insentif kepada masyarakat yang ingin berwisata menggunakan transportasi udara.

Hal ini dipandang sangat penting agar masyarakat dapat melakukan kegiatan penerbangan untuk berlibur atau berbisnis.

“Quick win INACA dan Kemenparekaf di Tahun ini dalam jangka pendek adalah menempelkan logo Worderful Indonesia di seluruh maskapai anggota INACA. Saya berharap ini sebagai milestone pertama yang bisa kita lakukan bersama untuk mendukung pariwisata nasional kita,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Parekraf Sandiaga Uno memberikan arahan bahwa INACA dan Kemenparekaf dapat diistilahlah sebagai dua teman sejati yang saling mendukung dan menolong satu dengan lainnya jika salah satunya terkena musibah.

Selain itu, maskapai merupakan faktor penting dan fundamental dalam mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

“Penerbangan sangat berpengaruh untuk menggerakkan sektor pariwisata di Tanah Air. Tidak hanya itu, dengan banyak masyarakat yang berwisata sektor pendukung pariwisata juga akan ikut tumbuh, seperti hotel, restoran hingga ekonomi kreatif. Terlebih saat ini wisatawan domestik akan menjadi tumpuan hingga 6 sampai 9 bulan ke depan,” katanya.

Sandiaga juga mengatakan dirinya sangat mengharapkan kolaborasi yang baik dengan INACA, sebab hingga saat ini lebih dari 30 juta masyarakat menggantungkan mata pencariannya dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Karenanya Pemerintah akan mencoba mencari terobosan kerja sama terbaik dengan INACA, yang pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Kepala Dinsos DKI : BST di Jakarta Bisa Diwakilkan, Ini Syaratnya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pengambilan bantuan sosial tunai (BST) di DKI Jakarta bisa diwakilkan oleh pihak lain. Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Irmansyah juga menyarankan penerima BST tidak memaksakan diri untuk datang ke lokasi jika kondisi tidak memungkinkan.

“Bagi penerima BST yang sedang sakit, tidak perlu memaksakan untuk datang karena bisa menggunakan surat kuasa kepada ahli waris maupun kerabat terdekat,” kata Irmansyah, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).

Sementara, kepada masyarakat yang sakit dapat meminta penjadwalan ulang kepada pihak Bank DKI.

“Atau bisa juga hadir saat kondisi sudah sehat pada jadwal undangan berikutnya dari Bank DKI. Mohon untuk tidak memaksakan hadir,” jelas Kepala Dinsos Irmansyah.

Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk penerima kuasa penyaluran BST:

1. Penerima kuasa yang ada dalam 1 kartu keluarga (KK) dengan persyaratan- surat kuasa dari penerima BST- surat kuasa dari pemberi kuasa- KTP dan KK (asli dan salinan kedua pihak tersebut)

2. Penerima kuasa berada di luar KK, seperti paman, bibi, atau nenek, persyaratannya yakni surat pengantar dari Dinas Sosial melalui Satpel Sosial Kecamatan- KTP dan KK (asli maupun salinan dari pemberi kuasa dan penerima kuasa).

Irmansyah memastikan proses penyaluran BST mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Terdapat 10 orang petugas Pemerintah DKI Jakarta yang bertugas mengatur kerumunan di dalam dan luar lokasi pendistribusian, mengatur penerima di ruang tunggu dan distribusi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, kata dia, terdapat pula 5 petugas Bank DKI yang turun memantau ketertiban umum atau kebersihan di lokasi pendistribusian.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar para penerima bantuan sosial tunai (BST) dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Anies saat melakukan tinjauan penyaluran bantuan sosial (BST) di SDN Palmeriam 01 dan SDN Kayu Manis 01, Matraman, Jakarta Timur.

“Bapak-bapak diingat ya, uangnya untuk kebutuhan keluarga, kalau sempat juga buat menghidupkan lagi usaha Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan lancar semua ya,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1/2021).

Pemberian BST di DKI Jakarta ditanggung oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Dari APBN Kementerian Sosial RI sebanyak 750 ribu keluarga, yang pendistribusiannya melalui PT Pos Indonesia dan APBD Pemerintah DKI sebanyak 1.055.216 keluarga dan disalurkan ke rekening penerima melalui Bank DKI dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM

Wujudkan Kemandirian Energi, PGN Siapkan 7 Strategi Ini

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen terus meningkatkan pemanfaatan gas bumi guna merealisasikan kemandirian energi nasional. Dengan menjalankan tujuh strategi program gasifikasi atau Sapta PGN.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, PGN tetap fokus untuk menguatkan bisnis inti yaitu niaga gas bumi melalui pipa distribusi dan transmisi gas bumi untuk menjaga pemenuhan energi. Maka Sapta PGN akan dilaksanakan seiring dengan fokus PGN dalam menyelesaikan proyek pipanisasi jangka menengah.

“Dengan begitu, PGN bisa terus hadir untuk menyalurkan gas bumi bagi masyarakat dan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rachmat, di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Adapun tujuh program strategis yang akan dilaksanakan PGN dalam Sapta PGN yaitu:

1. PGN Sayang Ibu

Layanan gas bumi terintegrasi dengan tambahan layanan produk untuk mempermudah kehidupan masyarakat modern melalui program pengembangan jaringan Gas untuk Pelanggan Rumah Tangga. Untuk tahun 2021 ditargetkan mencapai ±170.000 SRT dengan estimasi volume gas sekitar 10 BBTUD dan pemenuhan target tahun 2026 total 5,1 juta sambungan.

PGN akan mengoptimalkan pembangunan Jargas mandiri, APBN 2021 dan KPBU, sehingga dapat mencapai pengelolaan sesuai dengan target Proyek Strategis Nasional (PSN).

2. PGN Mendukung industri Khusus

Layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk 7 sektor industri khusus sesuai dengan Kepmen ESDM 89K/ 2020 serta dukungan penyediaan gas untuk new captive market.

3. PGN untuk Listrik Nasional

Layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk sektor kelistrikan sesuai dengan RUPTL, Kepmen ESDM 91K/ 2020 dan Kepmen ESDM 13/ 2020

4. PGN Retail dan Industri Umum

Layanan gas bumi melalui penyediaan gas bumi untuk sektor industri umum melalui pipa dan non pipa serta dukungan pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui pipa transmisi dan pipa distribusi .

5. PGN Sektor Maritim

Layanan gas bumi melalui program Konversi transportasi sektor laut menjadi berbahan bakar LNG, seperti konversi Pertamina International Shipping (PIS).

6. PGN Sektor Darat

Layanan gas bumi melalui program konversi transportasi sektor darat berbahan bakar gas, pengembangan SPBG dengan target pertumbuhan sekitar diatas 15% dengan potensi demand kurang lebih 10.000 armada LNG Trucking.

7. PGN Masuk Desa

Layanan gas bumi melalui penyediaan Energi Alternatif untuk masyarakat yang berlokasi di luar jangkauan infrastruktur pipa dan non pipa PGN (Pemberdayaan sumber daya lokal)

Selain itu, PGN berupaya untuk perluasan wilayah bisnis ke skala internasional melalui kegiatan LNG Trading dan kerjasama pengembangan infrastruktur gas bumi.

“PGN saat ini tengah mempersiapkan program baru PGN di sektor rumah tangga melalui penyediaan gas bumi dgn integrasi teknologi pipa, non pipa, dan teknologi fiber optic pengamanan jaringan gas untuk dioptimalisasi sebagai layanan di cluster perumahan,” tambah Rachmat.

Rachmat menambahkan, visi misi baru untuk pemanfaatan gas bumi melalui pengusahaan gas dari sumber gas bumi maupun portofolio LNG di mana utilisasi dan pengembangannya dijabarkan dalam Sapta PGN.

Dalam perannya sebagai Subholding Gas, PGN mengambil langkah ini guna memenuhi permintaan gas bumi yang tinggi dan terus bertumbuh.

“Pelaksanaan program Sapta PGN mengedepankan pengelolaan infrastruktur gas bumi secara terintegrasi dalam proses bisnis hilir gas bumi mulai dari pengadaan pasokan gas bumi dari berbagai sumber. Kemudian gas bumi disalurkan kepada seluruh segmen pengguna akhir rumah tangga, pelanggan kecil, transporasi (SPBG), pelanggan kecil, komersial, industri dan pembangkit listrik,” papar Rachmat.

Jalan Utama Magelang-Boyolali Longsor, Material Longsoran Tutupi Akses Jalan

Penulis
Sopyan
-
Jalan Utama Magelang-Boyolali Longsor, Material Longsoran Tutupi Akses Jalan

SuaraPemerintah.id – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah segera melakukan penanganan jalan utama yang longsor di Kabupaten Magelang menuju Kabupaten Boyolali, Rabu (13/1/2021). Tepatnya, di Dusun Wonolelo, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.

Diketahui, jalan utama Magelang-Boyolali tertutup longsor, Rabu (13/1/2021), sehingga tidak bisa dilewati. Adapun, tebing yang longsor diperkirakan sekitar 25 meter. Material longsoran tebing menutup akses jalan.

Kepala DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono menjelaskan pihaknya segera melakukan penanganan jalan yang tertutup longsor di Magelang.

“Kita bersihkan. Karena di situ kan badan jalannya sudah beton kebanyakan. Kita bersihkan saja, kita normalisasi salurannya,” kata Hanung dihubungi, Rabu (13/1).

Saat ini, proses penanganan pembersihan longsor masih berlangsung. Direncanakan, proses bisa selesai secepatnya. “Sudah hampir selesai,” ucapnya.

Dia memastikan jika tidak turun hujan, penanganan bisa secepatnya selesai. Kondisi sekarang memang intensitas hujan masih tinggi. Hal itu berpotensi terjadinya longsor.Pihaknya telah mengantisipasi dengan bersiaga. Di antaranya, menyiagakan alat, personel yang dinamakan Kelompok Masyarakat Bina Marga, dan operator, yang siap bergerak begitu ada laporan.

“Kalau ada longsoran. Langsung mereka lari ke tempat longsoran,” bebernya.

Selain itu, jelas Hanung, Pemprov Jateng juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tiap kabupaten dan BPBD provinsi. Begitu juga, pihaknya mengajak kerja sama masyarakat setempat.

“Masyarakat setempat pasti akan membuka darurat dulu,” ujar Hanung.

Sejauh ini, pihaknya mencatat selama Januari ini, telah terjadi longsoran yang menutup jalan di sejumlah titik di Jawa Tengah. Longsoran besar yang memutus jalan terjadi di dua titik. Titik pertama di Wadaslintang tepatnya di ruas Selokromo-Wadaslintas Wonosobo.

“Saat ini dalam penanganan. Longsorannya masih amblesan. Kita tunggu sampai tenang, dan airnya tidak menggenang. Kita akan lakukan perbaikan darurat. Kita urug pakai geotekstil. Kita urug per lapis. Kita coba dua mingguan, mudah-mudahan selesai,” imbuhnya.

Titik longsoran lainnya yang sampai memutus jalan terjadi di Bumiayu-Salem Brebes. Di sana terjadi patahan. Saat ini, proses penanganan masih berlangsung.

Adapun longsoran yang menutup jalan dengan skala kecil terjadi di beberapa titik. Misalnya, di Kertek Kepil Wonosobo, dan Temanggung. Sementara di wilayah Banjarnegara yang merupakan daerah rawan, belum terjadi adanya longsoran.

“Mudah-mudahan tidak ada,” harap Hanung.

1...4,5704,5714,572...4,867Halaman 4,571 dari 4,867