Beranda blog Halaman 4570

Kenakan Bea BMTPS, Mendag Lutfi Perjuangkan Hambatan Ekspor Otomotif ke Filipina

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Otoritas Filipina memutuskan untuk melakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk produk otomotif berupa mobil penumpang/kendaraan (passenger cars/vehicles, AHTN 8703) dan kendaraan komersial ringan (light commercial vehicles, AHTN 8704) untuk semua negara yang melakukan ekspor ke Filipina, salah satunya Indonesia.

BMTPS tersebut berbentuk cash bond dengan nilai PHP 70.000/unit untuk mobil penumpang/kendaraan dan PHP 110.000/unit untuk kendaraan komersial ringan.
Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memperjuangkan agar Indonesia terlepas dari pengenaan BMTPS tersebut.

“Kami akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar Indonesia terbebas dari
pengenaan BMTPS ini. Pemerintah Filipina seharusnya memiliki bukti kuat sebelum menerapkan pengenaan BMTPS terhadap produk otomotif Indonesia. Pengenaan BMTPS tersebut harus didasari bukti empiris yang kuat bahwa industri domestik Filipina mengalami kerugian serius akibat barang impor yang salah satunya berasal dari Indonesia,” ujar Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi.

Dalam surat resminya, Kementerian Perdagangan dan Industri (DTI) Filipina selaku otoritas
penyelidikan menginformasikan bahwa pengenaan BMTPS akan berlaku selama 200 hari dimulai sejak dikeluarkannya customs order Filipina. Custom order tersebut diperkirakan dikeluarkan pada Januari 2021.

Dalam keputusan tersebut, Indonesia dikenakan BMTPS untuk produk mobil penumpang/kendaraan dalam bentuk cash bond sekitar Rp20 juta/unit tetapi dikecualikan untuk produk mobil penumpang impor dalam bentuk completely knocked-down; semi knocked-down; kendaraan bekas; serta kendaraan untuk tujuan khusus seperti ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan listrik, dan kendaraan mewah dengan harga di atas USD 25 ribu (free on board).

Selain itu, Indonesia juga dikecualikan/tidak menjadi subjek BMTPS untuk produk kendaraan kendaraan komersial ringan.

“Industri otomotif Indonesia semakin tumbuh dan telah menjadi produk ekspor andalan. Saya harap penggunaan instrumen tindakan pengamanan (safeguard) dan pengenaan BMTPS harus dipertimbangkan secara matang, karena instrumen ini pada dasarnya hanya dapat digunakan sebagai tindakan pengamanan darurat (emergency measures) pada lonjakan impor yang diakibatkan hal-hal yang tidak terduga (unforeseen development) dan mengakibatkan kerugian serius pada industri domestik,” terang Mendag Lutfi.

Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi. Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah terhadap kebijakan pemerintah Filipina.

“Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah dan akan tetap menyampaikan keberatannya pada berbagai forum atas pengenaan BMTPS oleh Filipina tersebut. Hari ini (13/01), kami telah menyampaikan keberatan dan pembelaan tersebut secara formal,” tegas Didi.

Didi menambahkan, argumen yang digunakan otoritas Filipina dalam pengenaan BMTPS ini
sangat lemah dan tidak sejalan dengan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Hal tersebut dapat menjadi poin pertimbangan otoritas Filipina untuk meninjau ulang penyelidikan safeguard yang saat ini masih berlangsung. “Diharapkan penyelidikan ini dihentikan dan bea masuk tindakan pengamanan/safeguard measure yang bersifat definitif tidak dikenakan Filipina,” papar Didi.

Filipina memulai penyelidikan safeguard pada 17 Januari 2020 berdasarkan permohonan dari Philippine Metal Workers Alliance (PMA), yaitu serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari gabungan pekerja perusahaan otomotif di Filipina. PMA mengklaim mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor otomotif pada periode 2014—2018.

Didi menjelaskan, berdasarkan data BPS, nilai ekspor mobil penumpang Indonesia ke Filipina pada 2017—2019 mengalami fluktuasi. “Pada 2017 ekspor mobil penumpang tercatat sebesar USD 1,20 miliar, pada 2018 turun menjadi USD 1,12 miliar, dan pada 2019 meningkat sedikit menjadi USD 1,13 miliar. Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa tidak terjadi lonjakan impor yang signifikan dari Indonesia yang mendasari penyelidikan safeguard oleh Filipina,” tutup Didi.

Ini Upaya Menkeu Cegah dan Berantas TPPU dan TPPT di Lingkup Kemenkeu

Penulis
Sopyan
-
Ini Upaya Menkeu Cegah & Berantas TPPU-TPPT di Lingkup Kemenkeu

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan.

“Pada bidang perpajakan, kasus TPPU yang sudah ditangani selama periode 2016-2020 adalah sebanyak 16 kasus, dengan rincian 8 telah P21 dan 5 diantaranya telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim,” ungkap Menkeu pada acara Koordinasi dan Arahan Presiden RI Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (14/01).

Pada kasus TPPU di bidang perpajakan juga telah dilakukan upaya penyitaan aset yaitu tahun 2016 sebanyak 2 kasus dengan nilai kumulatif hasil penilaian aset Rp38,1 miliar. Tahun 2019 sebanyak 2 kasus dengan nilai kumulatif hasil penilaian aset Rp5,3 miliar serta pada tahun 2020 sebanyak 4 kasus dengan nilai kumulatif hasil penilaian aset Rp8,9 miliar.

“Upaya sinergi kami melalui satuan tugas antara penegak hukum dalam pemberantasan TPPU di bidang perpajakan adalah dengan Kejaksaan  Agung, PPATK, Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Pajak,” lanjut Menkeu.

Selain itu, penyidikan TPPU yang biasanya hanya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wilayah Jakarta, sekarang terdapat penambahan penyidikan yang bisa dilakukan oleh Kanwil Jawa Barat dan Jawa Tengah.

“Unit yang kedua dibawah Kemenkeu adalah bidang kepabeanan dan cukai dengan penanganan kasus untuk TPPU dibidang kepabeanan dan cukai untuk periode 2014-2020 adalah 77 LHA/LHP,” jelas Menkeu.

Dari 77 Laporan Hasil Analisis/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHA/LHP) tersebut 21 diantaranya digunakan untuk membantu proses penyidikan dan telah P-21, lalu 15 LHA/LHP masih dalam proses penyidikan, 16 LHA/LHP dijadikan database untuk pengembangan penelitian, 2 LHA/LHP digunakan untuk joint investigasi dengan DJP, 22 LHA/LHP untuk membantu dalam pengembangan kasus serta 1 LHA/LHP digunakan untuk joint analysis dengan Ditjen Pajak.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga telah menjalin kerjasama pertukaran data secara sistem, antara lain dengan PPATK (Data LPUTB), Ditjen Dukcapil (Data Kependudukan), Ditjen Imigrasi (Data Paspor dan Perlintasan Orang), BI (Data DHE), Ditjen Pajak (Data NPWP dan Perpajakan), dan INSW (Data Ekspor Impor).

Pada bidang kekayaan negara, pelaksanaan pencegahan TPPU dan TPPT dilakukan dengan pemeringkatan risiko Balai Lelang, sosialisasi dan pelatihan, serta joint audit antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan PPATK terhadap empat Balai Lelang berisiko tinggi, dan juga menyiapkan beberapa regulasi dan tools sebagai upaya pemberantasan tindak pidana.

 

Luncurkan IDNStore, Mendag : Waktunya Produk Indonesia Gempur Pasar China

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meluncurkan Platform Dagang Digital Indonesia Store (IDNStore) yang bertujuan meningkatkan ekspor produk usaha kecil dan menengah (UKM) ke Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan.

Platform IDNStore akan digunakan para Perwakilan Perdagangan di wilayah tersebut untuk mempromosikan produk-produk Indonesia secara daring.

“Sudah saatnya seluruh UKM Indonesia yang berorientasi ekspor mengoptimalkan pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan kinerja ekspornya,” kata Muhammad Lutfi dalam Peluncuran IDNStore dilakukan secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Menurutnya percepatan penggunaan teknologi telah terbukti menjadi salah satu alat yang efektif dan efisien untuk mempromosikan produk ekspor, termasuk sisi penyediaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

Lanjut Mendag menjelaskan, IDNStore merupakan platform dagang digital dengan menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Platform tersebut diharapkan dapat memungkinkan transaksi secara bisnis-ke-bisnis (B2B) maupun bisnis-ke-konsumen (B2C) antara pelaku usaha Indonesia yang terdaftar dengan calon pembelinya di negara-negara tersebut.

Muhammad Lutfi menambahkan dengan diluncurkannya platform Dagang Digital Indonesia Store (IDNStore) diharapkan Indonesia bisa menggempur pasar regional dan pasar global khususnya pasar China.

“Saat yang bersamaan tentunya kita ingin penjual-penjual Indonesia produk-produk Indonesia juga bisa menjadi tuan rumah di negaranya. Bahkan bisa bermain di pasar regional dan kokoh di pasar Global,” kata Mendag dalam Peluncuran IDNStore dilakukan secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Oleh sebab itu Kementerian Perdagangan berupaya terus menggempur pasar China. Kata Mendag hal itu menjadi sangat penting karena saat ini di dalam negeri pun masih digempur oleh banyak platform digital seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya.

“Jadi saya mendukung IDNStore ini sebagai bagian platform yang sangat penting untuk Indonesia juga untuk penetrasi pasar Tiongkok. Perdagangan Indonesia dan China dari hari ke hari semakin baik dan kualitasnya juga semakin bagus,” kata Mendag.

Mendag pun melihat bahwa saat ini Indonesia sedang bertransformasi dan sedang berubah, dari sebelumnya sebagai negara pengekspor barang mentah dan barang setengah jadi, namun kini mulai mengekspor barang industri berteknologi tinggi.

Dengan Demikian Kementerian Perdagangan dalam hal ini bisa memastikan bahwa perdagangan berbasis elektronik atau berbasis digital ini mampu mendekatkan pembeli dan penjual melalui IDNStore.

Lebih lanjut Mendag menyebut tren daripada ekonomi dan perdagangan dunia sudah berubah, tren itu berubah menjadi era kolaborasi. Menurutnya era kolaborasi ini mudah disebutkan, mudah diumumkan tapi sangat sulit dijalankan.

“Karena kolaborasi itu memerlukan kepandaian, kecerdasan tersendiri untuk bisa berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini adalah suatu faktur baru dalam perdagangan yang menurut hemat saya akan yang menjadi tren yang cukup lama ke depan,” ujarnya.

Ketetapan Harga Gas Bumi USD6/MMBTU Mampu Tekan Anggaran Subsidi Listrik

Penulis
Sopyan
-
Ketetapan Harga Gas Bumi USD6/MMBTU Mampu Tekan Anggaran Subsidi Listrik

SuaraPemerintah.id – Kebijakan Pemerintah terkait harga gas bumi untuk kelistrikan sebesar USD6/mmbtu ternyata mampu mengurangi anggaran belanja untuk subsidi listrik di tahun 2020. Diperkirakan, subsidi listrik dapat ditekan hingga Rp51,84 triliun, di bawah ketetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp54,79 triliun.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menjelaskan, penghematan subsidi tersebut akibat penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, yang awalnya ditetapkan Rp359,03 triliun, menjadi hanya Rp317,12 triliun.

Sebagian besar penghematan diperoleh dari turunnya biaya bahan bakar akibat penurunan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan ketetapan harga gas bumi untuk kelistrikan.

Harga ICP pada asumsi APBN tahun 2020 adalah sebsar USD63/barel. Belakangan, ICP turun menjadi USD35/barel. Harga gas bumi, yang sebelumnya ditetapkan secara business to bussiness antara PLN dengan produser gas atau diasumsikan USD8,39/mmbtu, ditetapkan batas atasnya menjadi USD6,30/mmbtu.

“Akibat penurunan ICP (harga minyak Indonesia) dan juga capping (pembatasan) harga gas bumi, secara overall maka BPP-nya juga turun hampir mencapai Rp42 triliun atau 11,7 persen. Yang menarik untuk dicermati adalah biaya bahan bakar sebesar Rp146,67 triliun turun Rp37,51 triliun menjadi Rp109,16 triliun,” ujar Rida pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Ketenagalistrikan Tahun 2020 secara virtual, Rabu (13/1).

Kontribusi penurunan harga gas bumi untuk kelistrikan, mencapai sekitar Rp14 triliun atau 37% dari penghematan biaya bahan bakar BPP tenaga listrik. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah juga berpengaruh besar terhadap penghematan anggaran belanja negara.

“Itu besar sekali, akibatnya subsidi juga bisa kita tekan. Ini salah satu langkah, bagaimana suatu kebijakan mampu untuk menghemat belanja negara. Dalam hal ini menurunkan subsidi listrik dengan cara melakukan efisiensi di BPP tenaga listrik yang dikelola PLN,” tandasnya.

Selain faktor biaya bahan bakar, penurunan BPP juga disebabkan penghematan di postur belanja untuk pegawai, pemeliharaan, serta administrasi, penyusutan, dan bunga. Anggaran untuk pemeliharaan, semula ditetapkan Rp20,90 triliun, turun menjadi Rp18,36 triliun. Belanja pegawai turun menjadi Rp18,94 triliun dari awalnya Rp20,34 triliun.

Untuk administrasi, penyusutan, dan bunga juga mengalami penghematan menjadi Rp60,25 triliun dari sebelumnya ditetapkan Rp62,73 triliun. Faktor lainnya adalah biaya untuk pembelian listrik dari Independent Power Producer (IPP) oleh PLN dan sewa pembangkit. Biaya ini naik dari Rp108,40 triliun menjadi Rp110,42 triliun.

Aramco Trading Nobatkan Nicke Widyawati Top CEO 2020

Penulis
Sopyan
-
Aramco Trading Nobatkan Nicke Widyawati Top CEO 2020

SuaraPemerintah.id – The Aramco Trading, perusahaan energi global yang berbasis di Saudi Arabia menobatkan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati sebagai Top CEO 2020. Penghargaan bertajuk The Aramco Trading New Silk Road CEO of the Year in 2020 ini, Nicke didapuk sebagai CEO terbaik untuk kategori Energy Refining.

Penobatan Nicke sebagai Top CEO 2020 didasarkan pada penilaian dan kinerja Nicke yang memiliki prestasi luar biasa dalam industri pengolahan migas nasional di tengah tantangan Covid-19 yang melanda dunia. Nicke juga dinilai memiliki catatan luar biasa dalam membangun kemajuan industri migas serta interkoneksi energi dari Kawasan Timur Tengah ke Asia.

Nicke Widyawati mengungkapkan, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras semua pekerja Pertamina. Tahun ini, Pertamina mengalami triple shocks akibat dari pandemi Covid-19, yakni, harga minyak mentah dunia anjlok, penurunan demand BBM dan depresi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Namun semua lini usaha Pertamina tetap berlanjut untuk memenuhi target 2020.

“Aspirasi kami adalah menjadi perusahaan energi global yang terkemuka dengan nilai market USD 100 miliar. Kilang-kilang yang ada serta program pengembangan merupakan komitmen kami untuk memenuhi tugas yang dimandatkan oleh Pemerintah dan fokus mendorong pembangunan kilang yang terintegrasi dengan petrokimia,” ujar Nicke.

Pertamina, lanjut Nicke, juga fokus mengembangkan green refinery dan energi baru terbarukan  dalam rangka mengimplementasikan secara menyeluruh kerangka kerja lingkungan, sosial dan pemerintah (ESG Framewrok) agar Pertamina lebih lincah, adaptif dan berkelanjutan menghadapi tantangan era transisi energi yang sejalan dengan visi Pertamina menjadi perusahaan migas kelas dunia dengan nilai market USD 100 miliar.

“Dalam kerangka pengembangan energi terbarukan, Pertamina akan terus mengoptimalkan penggunaan sumber energi domestik. Pembangunan megaproyek RDMP dan NGRR terus dituntaskan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi nasional,” imbuh Nicke.

Penghargaan terhadap CEO berprestasi ini merupakan event tahunan dari Aramco Trading dengan memilih para pemimpin perusahaan energi internasional yang berprestasi luar biasa di bidangnya.

Sebelumnya Nicke juga sudah dinobatkan sebagai Fortune’s 2020 Most Powerful Women International dan terdaftar di dalam Forbes World’s 100 Most Powerful Women 2020.

PT KAI Daop 2 Berikan Bantuan Korban Bencara Longsor di Sumedang

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Mengawali tahun 2021, komitmen PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung untuk terus berperan dan peduli khususnya  kepada masyarakat sekitar wilayah operasionalnya kembali diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial lingkungan, Corporate Social Responsibility (CSR) dengan turut hadir di Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat.

Manager Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo menyampaikan bahwa melalui program KAI Peduli Bencana, Rabu (13/1) Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Daop 2 bandung, kali ini memberikan bantuan senilai Rp 50.000.000,- kepada masyarakat Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang terdampak bencana longsor.

“Tim TJSL Daop 2 Bandung pagi ini telah menyalurkan bantuan berupa sembako, alat ibadah, alat mandi, kebutuhan balita, medis dan perlengkapan lain nya seperti selimut, bantal, keperluan wanita, jas hujan serta sandal jepit” Ujar Kuswardoyo.

Bantuan diserahkan oleh Deputy EVP Daop 2 Bandung, Soegito didampingi tim TSJL Daop 2 kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumedang, Asep Taufiq bersama BPBD dan BASARNAS Provinsi Jawa Barat di Posko Darurat Tanggap Bencana SMAN Cimanggung Jalan Bunter, Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawab Barat.

“kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial PT KAI kepada masyarakat. Dan diharapkan bantuan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak bencana longsor di sumedang” Tutup Kus.

Sumber: https://www.kai.id

Kurun Waktu 1,5 Bulan, SP4N Lapor Demak Terima 212 Aduan

Penulis
Sopyan
-
Kurun Waktu 1,5 Bulan, SP4N Lapor Demak Terima 212 Aduan

SuaraPemerintah.id – Dalam kurun waktu 1,5 bulan dari Desember 2020 hingga pertengahan Januari 2021, laporan aduan fasilitas pelayanan publik SP4N Lapor telah mencapai 212 aduan. Di antaranya, tentang infrastruktur, bantuan sosial untuk masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelayanan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Endah Cahyarini menyampaikan, banyaknya aduan masyarakat yang masuk menandakan masyarakat sudah memahami tentang tata cara menyampaikan aduan kepada pemerintah, tentang pelayanan yang diterima.

Disampaikan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi sekaligus melayani pelaporan melalui SP4N Lapor akan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Upaya yang kami lakukan untuk menyaring informasi dari masyarakat dengan sistem jemput bola dengan menyambangi berbagai wilayah di Kabupaten Demak. Strategi ini kami gunakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aduan pada fasilitas pelayanan publik,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/1/2021).

Kasi Program dan Sistem Aplikasi Dinas Kominfo Kabupaten Demak Andi Kurniawan mengatakan, manfaat SP4N Lapor bagi masyarakat untuk memudahkan dalam mengakses dan menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah, sehingga permasalahan yang ada dalam masyarakat segera direspon oleh pihak yang berwenang.

“Seperti halnya kegiatan yang dilakukan pada hari tim turun ke lapangan dengan membuka stand SP4N Lapor di pusat kota di seputar Simpang Enam,” ujar Andi.

Pada kesempatan tersebut, lanjutnya, ada enam aduan yang masuk dari pengguna jalan. Di antaranya, dari Maryati warga Jogoloyo, yang mengadukan tentang penanganan banjir yang sulit untuk diatasi semenjak adanya jalan lingkar Demak- Kudus, meskipun saluran irigasi telah dibuat tetapi saat hujan datang akhirnya banjir kembali.

Ada juga aduan yang masuk dari Faisal warga Kalikondang, yang mengeluhkan pemasangan lampu di setiap gerbang masuk desa, terutama di daerah persawahan yang minim penerangan serta di beberapa ruas jalan besar yang tidak ada lampu jalan.

Ditambahkan, selain menyampaikan keluhan melalui stan, masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui empat saluran pelaporan. Yakni, dengan SMS ketik HALLO DEMAK, kirim ke nomor 1708, mendaftar melalui website hallodemak.lapor.go.id, menggunakan aplikasi SP4N Lapor yang diunduh melalui play store/appstore dan melalui facebook/twitter.

Realisasi Anggaran Capai 97,11%, Komisi VIII DPR-RI Apresiasi Kinerja Kemensos

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Komisi VIII DPR-RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial dengan tingginya realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 97,11%. Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, akan meningkatkan kualitas serapan anggaran pada tahun-tahun ke depan.
 
“Ke depan akan ditekankan pada kualitas penyerapan. Terutama untuk memastikan bantuan bisa memperkuat kemandirian ekonomi penerima manfaat. Juga ke depan Kemensos akan memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Mensos dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR-RI dengan agenda “Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2020 dan Isu-Isu Aktual Serta Solusinya” di DPR, Rabu (14/01/2020). 
 
Dalam kesempatan tersebut, Mensos memaparkan anggaran Kemensos TA 2020 sebesar Rp134.171.839.274.000 dan mencatatkan realisasi sebesar Rp130.300.865.759.231 (97.11%). Dengan anggaran sebesar itu, realisasi per pos belanja tercatat untuk belanja pegawai sebesar 88,52%, pos belanja barang 97,99%, pos belanja modal sebesar 98,46%, dan pos belanja bansos sebesar 97,11%.
 
Sejumlah anggota Komisi VIII menyatakan apresiasi atas capaian ini. Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Pimpinan Sidang Tb Ace Hasan Syadzily, terungkap bahwa Komisi VIII DPR memahami realisasi anggaran Kemensos TA 2020.
 
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan tunai, Risma sudah menginstruksikan kepada penyalur bantuan dalam hal ini PT Pos untuk meningkatkan prosedur. “Saya minta PT Pos untuk melengkapi penerima bantuan dengan foto. Atau kalau diwakili, selain harus menyertakan surat pernyataan juga harus difoto,” katanya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyampaikan identifikasi terkait sejumlah tantangan dalam penyaluran bantuan. Salah satunya diketahui, terdapat data yang tidak lengkap yang menyebabkan bansos tidak tersalur. “Kemudian juga data tidak clear sehingga KKS tidak tersalur, belum semua pemerintah daerah aktif melakukan verifikasi dan validasi data,” katanya.
 
Terkait tantangan tersebut, Mensos menempuh sejumlah langkah. Di antaranya, meminta pemerintah daerah untuk memeriksa DTKS existing dan melakukan pembaharuan data. Berikutnya, agar NIK DTKS penerima Kartu Sembako dan BST yang tidak valid, dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan koreksi dan matching dengan Dukcapil. 
 
Lalu KPM graduasi PKH alamiah diputuskan tetap menerima bantuan Kartu Sembako, sementara KPM PKH graduasi mandiri tidak lagi mendapatkan Kartu Sembako.
 
“Kami juga meminta agar ada reviu kriteria dan parameter kemiskinan Bersama Perguruan Tinggi. Khusus untuk kelompok rentan (gelandangan, pengemis, pemulung, KAT) yang tidak memiliki NIK/KTP dilakukan kerja sama dengan Dukcapil untuk perekaman data,” katanya.
 
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII tersebut, Mensos didampingi para pajabat eselon I dan II. Rapat dipimpin oleh Tb Ace Hasan Syadzily dengan memperhatikan protokol kesehatan dimana sebagain besar anggota dewan mengikuti rapat di kediaman masing-masing melalui saluran video conferrence.

 

Menkeu Minta DJPb Terus Pantau Program Pembiayaan UMi

Penulis
Sopyan
-
Menkeu Minta DJPb Terus Pantau Program Pembiayaan UMi

SuaraPemerintah.id – Selaku regulator dan pembina teknis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga meminta agar Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dapat melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja Badan Layanan Umum (BLU).

“Efektivitas manfaatnya (dapat) dirasakan masyarakat, pelayanannya nyata, kinerjanya terekam dan terus diperbaiki. Saya juga minta untuk BLU dilakukan pengelolaan, termasuk membuat rating, membuat kriteria, membuat pengelompokan, sehingga BLU tahu bahwa mereka merupakan agency yang tata kelola keuangan dan kinerjanya, serta pelayanannya kita monitor secara baik,” kata Menkeu dalam acara Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (14/01).

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi, harus mampu menjalankan misinya secara good governance. Menkeu pun berharap DJPb tidak hanya handal dari sisi sistem, tapi juga harus makin handal dari sisi intelegencia dan brain-nya.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut, DJPb turut meluncurkan buku berjudul “Untaian Bakti di Masa Pandemi”. Buku ini merupakan catatan pengabdian, kumpulan kisah dan pengalaman insan perbendaharaan dari seluruh penjuru Nusantara dalam perjuangan mengawal pelaksanaan APBN di masa pandemi Covid-19.

 

Sumber Mata Air Cikoromoy, Salah Satu Pesona Wisata di Pandeglang

Penulis
Jalaludin Rummi
-
Sumber Mata Air Cikoromoy, Salah Satu Pesona Wisata di Pandeglang

SuaraPemerintah.id – Pandeglang adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Ada banyak tempat wisata di Kabupaten Pandeglang.  Wisata utamanya adalah pantai-pantai dan beberapa pulau yang indah dan masih alami.

Hanya saja, karena bencana tsunami akibat erupsi gunung anak krakatau, sektor pariwisata berupa pantai dan beberapa pulau akhirnya belum banyak dikunjungi pada saat ini.  Walaupun level erupsi gunung anak krakatau sudah semakin menurun.

Tetapi, kamu jangan sedih untuk tidak dulu mengunjungi pantai dan pulau yang ada di Kabupaten Pandeglang. Karena, Kabupaten yang terletak di kaki Gunung Karang ini juga mendapatkan keuntungan dalam segi perairan alamnya, yaitu sumber mata air.

Ada beberapa sumber mata air yang dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhannya sehari-hari dan ada juga yang dijadikan tempat wisata sebagai kolam mata air. Salah satunya adalah sumber mata air Cikoromoy.

Selain untuk kebutuhan masyarakat, sumber mata air di daerah ini dijadikan kolam renang. Jadi, ada empat kolam yang ada di cikoromoy; dua kolam mata air bebatuan yang masih alami dan dua kolam yang dibangun menjadi kolam renang dengan tegel.

Keempat kolam ini tidak pernah sepi pengunjung pada saat weekdays ataupun weekends. Karena, disamping tiket masuknya yang terjangkau hanya Rp. 5000 per orang, air di kolam ini sangat jernih dan segar. Setiap waktu, air di kolam ini terus mengalir tanpa henti sehingga airnya terus berganti walaupun sering dipakai untuk berenang.

Memang tidak banyak fasilitas yang diberikan oleh tempat wisata kolam mata air cikoromoy ini,  tetapi kebutuhan pokok seperti toilet, kamar ganti, dan warung-warung makan banyak tersedia.

Penyewaan permainan anak, seperti ban pelampung juga banyak terdapat di sekitar kolam. Ada juga beberapa warung yang juga menjual baju kaos dan celana pendek untuk berenang. Lahan parkir di tempat wisata ini pun cukup luas.

Lokasi kolam mata air Cikoromoy hanya sekitar 11 km dari alun-alun Kota Pandeglang. Setelah mengambil jalur ke arah Selatan, kamu tinggal melihat arah jalan. Hanya saja, kamu harus menurunkan kecepatan kendaraan kamu, karena semakin mendekati daerah ini jalannya semakin menyempit. Nilai plusnya adalah jalan menuju daerah ini sudah semakin bagus dan nyaman.

Kamu juga bisa menggunakan transportasi umum seperti angkutan kota (angkot) dengan trayek pandeglang – mandalawangi, ataupun dengan ojeg pangkalan atau online.

 

1...4,5694,5704,571...4,868Halaman 4,570 dari 4,868