Beranda blog Halaman 4569

Usai Terima Suntikan Vaksin Covid-19, Edy Rahmayadi: Rasanya Semakin Sehat

Gubernur Sumut Terima Suntikan Vaksin Covid-19

SuaraPemerintah.idGubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima suntikan vaksin Covid-19 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (14/1). Gubernur adalah orang pertama yang disuntikan vaksin Covid-19 di Sumut, sekaligus menandai dimulainya vaksinasi Covid-19 di daerah ini.

Tahapan vaksinasi dimulai dengan pendaftaran dan cek kesehatan terlebih dahulu. Selanjutnya, Gubernur menuju tempat vaksinasi. Setelah membuka kemeja dan hanya mengenakan kaos lengan pendek bertulis Indonesia, Gubernur dengan tenang duduk di kursi dan menerima suntikan vaksin oleh dr Handoyo.

Setelah Gubernur, penerima vaksin berikutnya adalah Kapolda Sumut Martuani Sormin, Kajati Sumut Ida Bagus Nyoman, Ketua Pengadilan Tinggi Medan Setyawan Hartono, Kasdam I/BB Didied Pramudito, Kabinda Sumut Ruruh A Setyawibawa, Pangkosek Hanudnas III Erson S B Sinaga, Danlantamal I Belawan I Made Wahyu Santoso, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani dan lainnya.

Usai divaksin, Edy Rahmayadi mengaku tidak merasakan apa-apa. Bahkan merasa badannya tambah sehat usai divaksin. “Divaksin rasa-rasanya semakin sehat saya,” ungkap Edy Rahmayadi.

Edy, mengatakan tidak etis bagi masyarakat yang menolak vaksin. Menurutnya vaksinasi adalah solusi yang sudah direncakan negara untuk kepentingan rakyatnya. Vaksin dilakukan dalam rangka memutus dan menghambat memperkecil berkembanganya Covid-19 di Indonesia khsusunya Sumut.

“Kalau darurat kiat tidak punya pilihan, kita harus diikuti vaksin ini, saya tak berharap menjalankan sanksi, namun inilah panggilan bangsa dan negara bersama-sama kita mengikuti untuk  mensejahterakan rakyat kita semua,” ujar Edy.

Edy menekankan bahwa vaksin Covid-19 aman. Apalagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sudah menyatakan aman. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah menyatakan halal.

Tentang vaksinasi Covid-19 di Sumut, Edy menyatakan sudah siap dilaksanakan, termasuk sudah  menyiapkan cold storage yang bisa menyimpan vaksin di suhu hingga 2 – 8 derajat celcius. Selanjutnya, setelah menerima 40.000 vaksin tahap pertama, direncakan 34.000 vaksin akan datang ke Sumut pada tahap kedua.

Disampaikan juga, protokol kesehatan tetap penting untuk diterapkan, meski sudah ada vaksinasi. “Penerapan protokol kesehatan tidak berubah setelah vaksinasi, penerapan akan berubah setelah ada evaluasi dari perkembangan Covid-19,” katanya.

Koordinator Medis dan Paramedis Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Restuti Hidayani menyampaikan, setelah vaksinasi perdana di Aula Tengku Rizal Nurdin, vaksinasi akan dilakukan di wialyah Medan, Binjai dan Deliserdang (Mebidang). Adapun total penerima vaksin di wilayah tersebut antara lain untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) berjumlah 26.093, dan pejabat publik sebanyak 30 orang. Medan adalah kota terbanyak yang menerima vaksin.

Pada termin kedua, vaksinasi akan dilakukan di luar wilayah Mebidang. Beberapa persiapan yang telah dilaksnakan, antara lain pemantauan kesiapan cold storage di kabupaten/kota, pelatihan tenaga vaksinator bagi 1.500 orang, hingga koordinasi lintas sektor.

Dikatakannya, ada beberapa reaksi yang akan terjadi setelah mendapat vaksin, namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Antara lain, nyeri, kemerahan, demam, dan lain sebagainya. Restuti menegaskan bahwa vaksin aman. “Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Sumut Martuani Sormin sebagai penerima vaksin kedua di Sumut merasakan biasa-biasa saja usai divaksin. Menurutnya vaksin berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh.

“Jadi dengan vaksin ini tubuh kita akan memproduksi imun,” kata Sormin, sebari menyatakan, sampai saat ini, Sumut tidak memiliki sanksi apapun pada masyarakat yang menolak vaksin.

Selain itu, Sormin menyampaikan penularan Covid-19 di Sumut cukup terkendali. Sebelumnya Sumut berada di posisi 9 nasional, namun kini Sumut sudah berada di posisi 10. Meski begitu, protokol kesehatan harus selalu dijalankan.

“Kita harus menjadi agen untuk memutus rantai persebaran Covid-19, mudah-mudahan Sumut bisa terkendali persebarannya,” ujar Sormin.

Dokter Handoyo yang memberikan suntikan kepada Gubernur mengatakan, usai divaksin, penerima vaksin harus menunggu kejadian pascaimunisasi selama 30 menit. Namun Handoyo mengharapkan tidak terjadi hal apapun usai vaksinasi.

“Vaksinasi adalah salah satu jalan keluar dari wabah pandemi, vaksinasi dapat membentuk kekebalan, meski ada vaksin,  protokol kesehatan tetap kita jalankan,” kata Handoyo.

Acara Vaksinasi Covid-19 Perdana di Sumut tersebut berjalan lancar. Sebanyak 20 orang peserta yang terdiri dari Gubernur, Forkopimda Sumut, hingga tenaga kesehatan satu per satu mendapat giliran suntikan vaksin Covid-19.

Wapres Minta Semua Pihak Sinergi Dukung Program Inklusi Kelompok Difabel

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta semua pihak untuk mendukung program-program inklusi bagi kelompok difabel. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya saat penutupan Temu Inklusi Nasional ke-IV Tahun 2020 secara daring dari rumah dinas Wapres Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Wapres Ma’ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah mendukung program-program inklusi bagi kelompok difabel, baik di sektor pendidikan, kesehatan, politik dan persamaan hak sebagai konsumen.

“Saya meminta pemerintah daerah agar dapat melakukan sinergi dan kolaborasi dengan para pihak di wilayahnya, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat, untuk mendukung secara optimal program-program inklusi bagi penyandang disabilitas,” kata Wapres.

Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat, lanjut Wapres, pemda harus dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok difabel.

Wapres Ma’ruf juga meminta semua pihak bersinergi untuk mewujudkan masyarakat inklusi, yakni kelompok warga yang terbuka, ramah, tanpa hambatan serta saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Pembangunan masyarakat inklusi tersebut harus menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemda, mitra pembangunan serta seluruh elemen masyarakat.

“Saya minta agar semua pihak bersinergi dengan melibatkan semua unsur yang ada, baik Pemerintah maupun masyarakat, termasuk organisasi penyandang disabilitas. Hal ini harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga dan sekitar kita,” ujarnya.

Wapres menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mendukung secara optimal program-program inklusi bagi penyandang disabilitas. Seperti pendidikan berbasis inklusi, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal. Lalu aksesibilitas terhadap fasilitas umum, akses kesehatan, komunikasi dan informasi, persamaan hak sebagai konsumen, partisipasi di bidang hukum dan politik, serta bidang-bidang lainnya.

“Saya juga meminta agar kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas terus ditingkatkan, sehingga mampu berpartisipasi dan berkarya pada semua bidang, yang setara dengan seluruh warga negara Indonesia,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Secara khusus, Wapres meminta agar dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan yang berbasis pendidikan inklusif, baik formal, non formal maupun vokasional. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas.

Sebab, menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Dalam mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia salah satunya diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua, peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan pendekatan siklus hidup dan bersifat inklusi, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas,” jelasnya.

Sumbang 1,9 Triliun di 2020, PNBP Sektor Panas Bumi Lewati Target

Sumbang 1,9 Triliun di 2020, PNBP Sektor Panas Bumi Lewati Target

Suarapemerintah.id – Catatan apik ditorehkan Kementerian ESDM untuk PNBP. sektor panas bumi. Tercatat PNBP yang diraih sebesar Rp 1,9 triliun di 2020 dan hasil ini melampaui target yang dipatok yakni Rp 1,3 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan peningkatan penerimaan tersebut didorong oleh tingginya minat investor mengembangkan panas bumi di Indonesia.

“Kami kontrol bagaimana PNBP ini bisa tetap maksimum dan juga bagaimana investasinya bisa berjalan dengan baik untuk panas bumi,” ucapnya dalam video conference, Kamis (14/1).

Tingginya PNBP panas bumi juga tak lepas dari pergeseran proyek akibat pandemi covid-19, dari yang seharusnya diselenggarakan pada 2020 menjadi 2021.

“Ada perhitungan tertentu untuk PNBP yang sifatnya panas bumi. Karena PNBP-nya itu dibutuhkan dari selisih biaya yang dikeluarkan dari penerimaan PLTP-nya. Terkait investasi kalau tidak jauh PNBP akan makin meningkat termasuk juga ada reimbursement dari PPN,” jelasnya.

Pada tahun ini, Dadan optimistis pengembangan panas bumi di Indonesia akan lebih baik seiring dengan pemulihan ekonomi baik global maupun dalam negeri.

Namun target pemerintah pada tahun ini, lebih rendah yakni 1,4 triliun dolar AS dalam bentuk PNBP. “Kami berharap pada tahun ini semua target bisa tercapai dengan baik seiring pemulihan ekonomi,” ujar Dadan.

Geliat investasi panas bumi memang cukup besar di 2020. Itu sebabnya, jelas Dadan, realisasi investasi subsektor EBT lebih banyak dikontribusikan dari pembangkit panas bumi yang mencapai US$1,05 miliar.

Baru lah setelah itu, investasi aneka EBTKE yang terealisasi US$540 juta; bioenergi US$108 juta; dan investasi konservasi energi sebesar US$8 juta.

Sementara itu diketahui program prioritas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2021 di subsektor minyak dan gas bumi (migas) program prioritasnya ialah pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebanyak 120.776 SR.

Selain itu, ada program konkrit nelayan dan petani sebanyak 56.000 paket, studi jargas skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penyiapan dan lelang Wilayah Kerja Migas, dukungan pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas, serta pengawasan BBM Satu Harga.

Sedangkan di subsektor mineral dan batubara, Kementerian ESDM akan mempercepat proses pembangunan smelter, menyusun kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara dan pemenuhan kebutuhan domestik.

Taman Mangrove Pulo Tabek, Daya Tarik Ekowisata Baru di Aceh

Taman Mangrive Pulo Tabek, Daya Tarik Ekowisata Baru di Aceh

SuaraPemerintah.id – Keberadaan Taman Mangrove Pulo Tabek di Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara kini menjadi daya tarik wisata baru di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Taman mangrove yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadi Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di Tanah Singkil.

Plt. Dirjen PRL TB Haeru Rahayu mengatakan PRPEP merupakan lokasi yang diarahkan sebagai pusat pemulihan dan restorasi ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, dan laboratorium alam.

“PRPEP adalah tempat pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenal fungsi dan manfaat ekosistem pesisir serta upaya restorasinya. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui ekowisata,” ujar Tebe panggilan akrabnya di Jakarta.

Tebe menjelaskan, sejak tahun 2015, KKP telah memberikan bantuan pemerintah berupa bangunan sarana dan prasarana di kawasan yang potensial untuk pengembangan PRPEP. Untuk tahun 2020, pembangunan PRPEP disandingkan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Rehabilitasi Kawasan Mangrove dengan merangkul masyarakat dalam pembangunannya.

“Pemberdayaan seluruh elemen masyarakat, baik langsung dan tidak langsung diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19 serta pasca pembangunan nantinya,” jelasnya.

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Mudatstsir menuturkan bahwa pembangunan PRPEP berupa selasar (tracking) mangrove di Aceh Singkil merupakan stimulan awal yang dilengkapi beberapa fasilitas, dengan harapan untuk dikembangkan.

“Ini KKP beri pancingan, nanti dikembangkan semakin besar membantu masyarakat. Saat ini, tracking mangrove Aceh Singkil telah dilengkapi fasilitas 2 gazebo, menara pandang, lampu tenaga surya, loket masuk, toilet serta gapura sebagai landmark wisata di kawasan tersebut,” tandas Mudatstsir.

Hal senada juga disampaikan Chazali dari Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil yang menyampaikan peran mangrove untuk ekosistem pesisir baik secara ekologis maupun ekonomis.

“Salah satu pemanfaatan yang dapat dilakukan dengan adanya mangrove di lingkungan kita ialah ekowisata. Selain bermanfaat sebagai penahan sedimen, mangrove dapat digunakan sebagai sarana wisata berbasis lingkungan yang apabila dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat di sekitarnya,” tutur Chazali pada Sosialisasi Tahap Akhir Pembangungan Tracking Mangrove Aceh Singkil pada akhir tahun lalu.

Dari sisi keamanan, Iptu Irfan Krisdianto, Kepala Polsek Singkil Utara berpesan untuk menciptakan kondisi yang kondusif pasca pembangunan tracking mangrove Aceh Singkil.

“Agar bantuan bisa maksimal pemanfaatannya, bangun suasana yang kondusif dan hindari perselisihan dalam pengelolaannya,” ujar Irfan.

Mewakili Kelompok Ekowisata Taman Mangrove Pulo Tabek, Wandri, ketua kelompok pengelola tracking mangrove Aceh Singkil yang memperoleh amanah pengelolaan, menyampaikan terima kasih atas bantuan KKP dan berkomitmen akan mengoptimalkan tracking mangrove di Aceh Singkil.

“Kami berterima kasih atas bantuan yang telah disalurkan KKP. Kami akan jaga dan kelola serta manfaatkan tracking mangrove ini sesuai ketentuan yang telah disampaikan,” ucap Wandri (24/12).

Selain susur mangrove menggunakan tracking mangrove, kelompok juga berencana hendak menggalakkan penanaman mangrove dan pembibitan mangrove, serta kegiatan konservasi lain khususnya mangrove di Tanah Singkil yang juga disebut Singkel ini. Kegiatan tersebut tentu bisa melibatkan masyarakat hingga wisatawan dalam menumbuhkan jiwa untuk melestarikan alam.

Gubernur Anies Serukan Penyintas Covid-19 Donor Plasma Darah

Gubernur Anies Serukan Penyintas COvid-19 Donor Plasma Darah

SuaraPemerintah.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerukan dan mengajak para penyintas Covid-19 mendonorkan plasma darah konvalesen ke Palang Merah Indonesia (PMI).

Ajakan tersebut ia sampaikan seusai mendonorkan plasma, Rabu (13/1).

Saya mengajak para penyintas Covid-19 untuk bersedia mendonorkan plasma darahnya demi membantu teman teman kita yang masih berjuang di rumah sakit dan memiliki gejala yang berat dan kritis, terapi plasma darah konvasalen ini merupakan terapi yang efektif untuk mempercepat kesembuhan pasien positif Covid-19,” ujar Anies.

Anies mengakui alasannya untuk ikut mendonorkan plasma darah lantaran pernah merasakan terinfeksi Covid-19.

Seperti diketahui, Anies dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani swab tes PCR pada 30 November 2020.

Dia dinyatakan positif Covid-19 pada 1 Desember 2020 dini hari dan diduga terpapar dari Wakilnya Ahmad Riza Patria yang lebih dulu dinyatakan Covid-19 pada 29 November.

Saya pernah merasakan Covid-19, dan itu tidak enak. Beruntung saya bisa sembuh walaupun dalam kurun waktu yang lama. Saya ingin warga DKI juga bisa sembuh seperti saya. Itulah alasan kenapa saya mendonorkan plasma darah saya,” terangnya.

Anies menambahkan bahwa donor plasma darah tidak sakit dan seperti donor darah biasa. Hanya saja, prosesnya memerlukan waktu agak lama. Donor plasma darah membutuhkan waktu sampai 30 menit lebih.

“Memang lebih lama kalau donor biasa 15 menit selesai, kalau ini 30 menit,” ungkapnya.

Dia berpesan kepada para pasien positif Covid-19 untuk tetap semangat dalam menjalani perawatan. Menurutnya, banyak orang di luar sana yang mendukung dan peduli proses kesembuhan pasien positif covid-19 dengan membantu melalui donor plasma darah.

“Semoga apa yang sudah saya lakukan dapat bermanfaat untuk pasien positif (Covid-19) lain,” tandasnya.

Plasma konvalesen adalah plasma darah yang diambil dari pasien yang terdiagnosa Covid-19 dan sudah 14 hari dinyatakan sembuh dari infeksi Covid-19 yang ditandai dengan pemeriksaan Swab menggunakan RT-PCR sebanyak 1 kali dengan hasil negatif.

Plasma konvalesen diberikan kepada pasien Covid-19 dengan gejala berat dan mengancam jiwa.

Hasil akan baik jika diberikan kurang dari 14 hari dari saat timbulnya gejala dan diharapkan antibody dari pasien yang sudah sembuh bekerja sebagai imunisasi pasif bagi pasien tersebut. Kriteria donor adalah penyintas Covid-19, tidak pernah ditransfusi, dan lebih diutamakan adalah laki-laki.

KKP Dorong Peningkatan Jumlah Kemitraan UPI untuk Peningkatan Ekspor

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 2.191 unit pengolah ikan (UPI) telah terdaftar ke negara mitra pada tahun 2020. UPI tersebut bisa melakukan ekspor ke 157 negara yang telah bermitra dengan Indonesia.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina memaparkan, jumlah tersebut mengalami peningkatan 11,63% dari tahun 2019, khususnya Tiongkok.

“Hal ini disebabkan oleh tingginya minat UPI untuk melakukan ekspor ke Tiongkok,” kata Rina di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Rina menjabarkan, registrasi UPI ke negara mitra tersebut di antaranya, 173 atau 7,9% di negara Uni Eropa, kemudian 173 atau 7,9% ke Norwegia, 544 atau 24,83% ke Korea Selatan dan 563 atau 25,70% ke Tiongkok.

Kemudian 466 atau 21,27% ke Vietnam, 238 atau 10,86% ke Kanada, 15 atau 0,68% ke negara Eurasia, dan 19 atau 0,87% ke Arab Saudi.

“Tentu ke depan, kita akan terus tingkatkan jumlah keberterimaan UPI ke negara-negara mitra,” sambungnya.

Tak hanya itu, selama 2020, BKIPM juga berhasil mendorong 4 direct call atau ekspor langsung dari daerah ke negara tujuan. Keempat direct call tersebut antara lain: pertama, Manado-Jepang. Rina menjabarkan, ekspor langsung ini terwujud berkat sinergi antara BKIPM Manado, Bea Cukai Manado, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Angkasa Pura. Pada ekspor perdana produk perikanan di Sulawesi Utara telah terkirim 116,7 ton ikan tuna senilai USD 1.042.426,58 yang diikuti oleh 14 Unit Pengolah Ikan.

Direct call kedua dari Manokwari ke Singapura yang diluncurkan pada 20 Oktober 2020. Komoditas yang dikirim berupa kepiting hidup dengan volume 120 kg dan terdiri dari 180 ekor yang dikemas dalam 4 koli senilai USD2.136. Komoditas ini diekspor oleh UMKM Koperasi Manokwari Pratama Sejahtera.

Ketiga, pelepasan ekspor yang dilakukan di halaman kantor stasiun KIPM Palu pada beberapa waktu lalu, menandai ekspor perdana dari bandara udara Mutiara Sis Aljufri, Palu langsung ke Jepang. Total ikan tuna yang diekspor sebanyak 8 kotak dengan nilai sekitar Rp100 juta.

Terakhir, direct ekspor perdana dari Ambon-Manado-Jepang. Rina memaparkan, kegiatan ini lebih efisien karena perbedaan waktu tempuh yang sebelumnya 24 – 26 jam via Ambon – Jakarta – Narita menjadi 13 jam. Tak hanya itu, perbedaan biaya cargo yang sebelumnya Rp42.000/kg bisa dipangkas menjadi Rp24.000/kg.

“Ini tentu menjadi motivasi bagi kita, agar di tahun 2021 kita lebih giat lagi untuk membuka pintu direct call dari daerah lain. Harapannya, melalui ekspor produk perikanan ini ekonomi di daerah terus bergerak dan bahkan bangkit,” tandasnya.

Menkes Budi Gunadi Buka Peluang Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin akan membuka peluang untuk vaksinasi mandiri atau menyediakan vaksin Covid-19 secara mandiri tanpa menggunakan anggaran negara.

Jika peluang ini memungkinan untuk direalisasikan maka pemerintah, menurutnya, akan menyerahkan pengadaan kepada pihak swasta.

Namun, ia mengatakan rencana tersebut masih dalam tahapan awal dan belum final.

Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM, dan datanya harus satu dengan kita,” kata Menkes Budi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/1).

Budi mengatakan pemerintah sedang mengkaji beberapa cara penerapan vaksinasi mandiri. Prinsip yang dipegang pemerintah adalah bagaimana vaksinasi mandiri tidak membuat kesan orang berduit bisa divaksin lebih dulu.

Budi menyebut bisa saja vaksinasi mandiri dibuka setelah penyuntikan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik selesai. Sehingga vaksinasi mandiri digelar bersamaan dengan vaksinasi gratis kepada masyarakat umum.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk membatasi vaksinasi mandiri. Misalnya, vaksinasi mandiri hanya boleh dilakukan secara kolektif.

“Dengan syarat satu korporasi mau beli dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih, tidak boleh hanya level atasnya saja atau direksi saja. Mungkin itu bisa kita berikan,” ujarnya.

Meski begitu, Menkes Budi kembali menekankan rencana ini belum tentu diterapkan. Pemerintah masih menimbang baik atau buruknya rencana ini.

Sebelumnya, Indonesia pernah berencana membuka vaksinasi mandiri. Pemerintah saat itu hanya akan mendanai vaksinasi bagi 30 persen warga. Sementara 70 persen warga bisa ikut vaksinasi dengan merogoh kocek sendiri.

Rencana itu menuai polemik di masyarakat, kemudian batal. Presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan vaksin bagi seluruh warga Indonesia.

Belakangan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengusulkan agar pemerintah memberi akses ke pengusaha agar bisa ikut mengadakan vaksinasi Covid-19 mandiri ke masyarakat.

Vaksinasi itu diharapkan bisa menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan (corporate social responsibillity/CSR).

Indonesia-RRT Upayakan Peningkatan Akses Pasar Produk Unggulan

Indonesia-RRT Upayakan Peningkatan Akses Pasar Produk Unggulan

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan perdagangan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Salah satunya melalui pembukaan akses pasar, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dengan Delegasi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dipimpin Menteri Luar Negeri RRT, Wang Yi.

Pertemuan berlangsung di Kawasan Danau Toba, Parapat, Sumatra Utara, hari ini, Selasa (12/1).Pasar

“Pertemuan dengan Delegasi Pemerintah RRT berjalan dengan baik dan kami menyampaikan beberapa hambatan perdagangan produk Indonesia untuk masuk pasar RRT serta kelanjutan dari perjanjian perdagangan yang sudah ada dengan RRT, dalam rangka bilateral maupun multilateral,” ungkap Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga yang tergabung dalam Delegasi Pemerintah Indonesia.

Menurut Jerry, dalam pertemuan tersebut, Pemerintah RI menyampaikan kepada Pemerintah RRT untuk membuka akses pasar lebih luas untuk produk-produk Indonesia, antara lain porang (konjac chips), buah nanas segar, sarang burung walet, hewan akuatik hidup (konsumsi manusia, hias, dan breeding), dan hewan akuatik beku.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Jerry, Pemerintah Indonesia menyampaikan harapannya agar mendapatkan dukungan dari Pemerintah RRT terkait produk porang Indonesia yang aksesnya dihentikan Pemerintah RRT pada 1 Juni 2020.

Produk porang Indonesia dinilai tidak memenuhi ketentuan keamanan pangan yang ditetapkan Pemerintah RRT. Namun, Indonesia telah melakukan dan menyampaikan Questionnaire for Risk Assessment of Konjac Chip from Indonesia kepada General Administration of Custom China (GACC) melalui nota diplomatik sejak 24 September 2020.

“Untuk itu, melalui pertemuan ini Pemerintah Indonesia mengharapkan dukungan Kementerian Luar Negeri RRT agar dapat mempercepat kajian ulangnya atas asesmen risiko yang diajukan Indonesia tersebut dan kembali membuka akses produk porang Indonesia,” imbuh Jerry.

Sedangkan untuk produk nanas segar Indonesia, Pemerintah Indonesia mengharapkan agar proses penyelesaian isu pembukaan akses pasar buah nanas asal Indonesia dapat dipercepat karena telah tertunda selama lebih dari empat tahun.

“Pemerintah Indonesia mengharapkan dukungan Pemerintah RRT agar kedua negara dapat
melakukan penandatanganan protokol ekspor pada 2021. Hal ini mengingat akses pasar produk buah segar asal Indonesia ke RRT masih sangat terbatas. Ada lima jenis buah yang dapat masuk ke RRT yaitu salak, manggis, naga, pisang, dan longan/kelengkeng,” ujar Jerry.

Adapun terkait pembukaan akses pasar produk hewan akuatik hidup (tujuan konsumsi manusia, hias, dan breeding), Pemerintah Indonesia mengharapkan dukungan Pemerintah RRT agar kedua negara dapat segera menyelesaikan pembahasan ‘Protocol on Inspection and Quarantine Requirements for the Exit-Export of Aquatic Animals’ sehingga dapat ditandatangani pada tahun ini.

Usulan Pemerintah Indonesia atas registrasi eksportir hewan akuatik hidup asal Indonesia juga diharapkan dapat segera diproses GACC. Selain itu, Indonesia berharap agar isu hambatan nontarif bagi produk hewan akuatik beku (frozen seafood) ke pasar RRT dapat segera diselesaikan.

Sementara terkait produk sarang burung walet, Pemerintah Indonesia mengajukan agar Pemerintah RRT dapat memberikan bimbingan teknis bagi perusahaan sarang burung walet Indonesia sehingga dapat memenuhi ketentuan kapasitas dan syarat eksportasi ke RRT. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara eksportir sarang burung walet ke RRT dengan pangsa pasar sebesar 75,3 persen.

Nilai impor sarang burung walet RRT dari Indonesia pada periode Januari–November 2020
mencapai USD 350,93 juta, atau meningkat sebesar 88,6 persen dari periode yang sama tahun 2019 yang mencapai USD 186,07 juta.

“Kami berharap di tahun 2021 Pemerintah RRT bisa membuka akses lebih luas bagi produk sarang burung walet dan buah nanas Indonesia untuk memenuhi permintaan masyarakat Tiongkok yang cukup tinggi” lanjut Jerry.

Terkait dengan kerja sama perdagangan, Wamendag Jerry juga mengungkapkan, Indonesia dan RRT sepakat membentuk Working Group on Trade (WGT) untuk menjalin dan meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara. Selain itu, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah ditandatangani pada 15 November 2020, juga diharapkan mampu memberikan peluang bagi kedua negara dalam meningkatkan volume perdagangan.

Pada masa pandemi, Indonesia dan RRT juga bekerja sama dalam melakukan mitigasi kesehatan dan ekonomi, termasuk dalam pengadaan vaksin. Bio Farma saat ini bekerja sama dengan Sinovac untuk mengadakan vaksin yang mulai diberikan pada hari ini, Rabu (13/1).

Sedangkan dalam perdagangan, Indonesia dan RRT tetap menjaga arus barang dan jasa sebagai bagian dari mitigasi ekonomi. Hal ini sesuai dengan seruan Indonesia di berbagai forum internasional agar sistem yang terbuka tetap dipertahankan sehingga semua negara bisa berkolaborasi dalam mengatasi pandemi.

Total nilai perdagangan Indonesia-RRT periode Januari-November 2020 mencapai USD 63,39 miliar. Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke RRT pada periode tersebut mencapai USD 26,61 miliar atau meningkat 12,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 dengan nilai USD 23,59 miliar.

Komoditas utama ekspor nonmigas Indonesia ke RRT adalah besi/baja, minyak kelapa sawit, dan batubara.

BI Catat Kinerja Sektor Industri Pengolahan Pada Triwulan IV 2021 Terus Membaik

BI Catat Kinerja Sektor Industri Pengolahan Pada Triwulan IV 2021 Terus Membaik

SuaraPemerintah.idBank Indonesia (BI) merilis angka kinerja sektor Industri Pengolahan pada triwulan IV 2020 yang diperkirakan membaik walaupun masih dalam fase kontraksi.

Hal ini tercermin dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) sebesar 47,29% yang meningkat dari 44,91% pada triwulan III 2020.

Perbaikan terjadi pada hampir seluruh komponen pembentuk PMI-BI, terutama volume produksi ditopang oleh penerimaan barang input yang lebih cepat, serta jumlah tenaga kerja.

Secara sektoral, mayoritas subsektor mencatat perbaikan kinerja pada triwulan IV 2020, terutama subsektor Logam Dasar Besi dan Baja, subsektor Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet dan subsektor Kertas dan Barang Cetakan yang sudah berada pada fase ekspansi.

Pada triwulan I 2021, kinerja sektor Industri Pengolahan diperkirakan meningkat dan berada dalam fase ekspansi.

PMI-BI pada triwulan I 2021 diperkirakan sebesar 51,14%, meningkat dari triwulan sebelumnya.

Peningkatan PMI-BI didorong oleh komponen volume total pesanan, volume persediaan barang jadi dan volume produksi yang berada pada fase ekspansi.

Pada periode tersebut, beberapa subsektor diperkirakan akan berada pada fase ekspansi, yaitu subsektor Makanan, Minuman dan Tembakau, subsektor Semen dan Barang Galian Non Logam, subsektor Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet dan subsektor Kertas dan Barang Cetakan.

Pertamina Selesaikan Pengeboran Proyek Jambaran-Tiung Biru Lebih Cepat dari Target

SuaraPemerintah.id – Proyek Pengeboran Gas yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC) di wilayah operasional Proyek Jambaran-Tiung Biru telah mendekati masa akhir. Hingga periode Januari 2021, Operasional Drilling dan Riglees Completion telah berhasil bekerja dengan lebih cepat dari target. Tim Drilling PEPC berhasil menghemat waktu pengerjaan sebanyak selama 56 hari lebih cepat dari jadwal.

Dalam dunia industri migas, kondisi penghematan waktu kerja merupakan sebuah prestasi terutama ketika dibarengi dengan pencapaian tidak ada kecelakaan ataupun cidera dalam bekerja. Para Pekerja Proyek Jambaran-Tiung Biru telah bahu-membahu bekerja dengan semboyan Spirit to Zero Accident, dan berhasil mencapai lebih dari 1,6 Juta Jam Kerja Selamat.

Pencapaian ini diperoleh berkat kerja sama dan kerja keras team JTB dan seluruh stakeholders, baik tenaga, pikiran maupun teknologi yang digunakan, serta berkat ridho dari Tuhan YME.

“Kami menggunakan Cyber Walking Rig Milik Pertamina Drilling Services Indonesia atau PDSI dimana sangat efisien untuk melakukan pemboran dengan metode Batch Drilling yang direncanakan. Seluruh capaian ini menjadi bukti bahwa Pertamina melalui para Perwiranya mampu mengelola Operasi Drilling pada highrisk hazard secara excellence baik aspek operasi maupun HSSE.

Dukungan manajemen dan seluruh stakeholders terutama dimasa Pandemi Covid 19 juga merupakan kunci kesuksesan Drilling dan Rigless Completion campaign ini. Drilling dan Rigless Completion Campign Proyek JTB  mampu melakukan efisiensi biaya operasional sebesar 11% dan waktu operasional sebanyak 21%.

Teknologi Single Trip Perforation long interval hingga 800 feet dan teknologi Smart Coiled Tubing (ACTive) Distributed Temperature Sensing (DTS) pada sumur high rate gas, dengan kandungan 8000 ppm H2S dan 34% CO2 yang dilakukan secara Rigless operation merupakan yang pertama kali di Indonesia dengan  melibatkan 100 % Putra-putri Indonesia.

Saya berharap teknologi ini bisa diterapkan pada operasi serupa baik di Region Subholding Upstream Pertamina lainya maupun KKKS di Seluruh Indonesia yang mempunyai kondisi operasional serupa dengan lapangan JTB, “ Ujar Awang Lazuardi, selaku Direktur Utama PEPC.

Operasi Well testing hingga rate 60 MMSCFD juga berlangsung aman dan kondusif. Semua ini terjadi, karena PEPC bekerja sama dengan mitra kerja yang handal dan terpercaya, serta dukungan dari para stakeholders.

Awang menambahkan, hal ini menunjukkan bahwa Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru mendapatkan dukungan yang baik dari SKK Migas, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hingga Pusat, juga masyarakat luas. “

Semangat PEPC menuju World Class Company selain terus berinovasi dengan teknologi-teknologi yang digunakan juga didukung oleh kompetensi setiap Perwiranya.

Dalam mewujudkan sistem kerja yang profesional, PEPC menjunjung tinggi AKHLAK, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. AKHLAK sendiri merupakan identitas dan budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja di lingkungan Grup Pertamina dan anak perusahaannya secara berkelanjutan.