SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memitigasi peningkatan kejahatan ekonomi yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi.
Permintaan ia sampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT pada Kamis (14/1) ini. Ia mengatakan mitigasi penting dilakukan karena kalau dibiarkan gangguan itu bisa mengganggu integritas dan stabilitas sistem keuangan di dalam ngeri.
“Yang harus dimitigasi seperti shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru,” ujar Jokowi.
Selain peran itu, Jokowi juga meminta PPATK ikut serta dalam menelusuri rekam jejak calon pejabat publik dan memastikan kebersihan rekam transaksi keuangan mereka.
Hal ini penting untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.
“PPATK juga perlu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik dan pastikan rekam transaksi keuangan yang bersih,” ucapnya.
Selain ke PPATK, kepala negara juga meminta agar jajarannya melakukan sinergi dengan pihak swasta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di dalam negeri.
Hal ini khususnya dalam hal penyelamatan aset-aset negara dengan membentuk anti pencucian uang dan pencegahan terorisme di Indonesia.
“Ini seperti melalui Indonesia Transaction Report and Analysis Center,” terang Jokowi.
Ia berharap aparat hukum terus berkomitmen dan konsisten dalam mencegah tindak pidana pencucian uang agar memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, Jokowi juga meminta peran satuan tugas (satgas) lebih dioptimalkan.
“Optimalkan satgas dan organisasi teroris untuk mencegah pendanaan terorisme dari dana masyarakat seperti sumbangan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat,” jelas Jokowi.
“Tidak hanya menjadi world class financial intelligence unit, tetapi berkontribusi lebih besar untuk membantu program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih,” ujarnya.
Upaya menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan harus dilakukan dengan kerja sama yang erat. Upaya itu juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional di 2021 ini.
Presiden menekankan bahwa pemerintah akan menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus ekonomi dalam jumlah besar pada tahun ini.
“Sangat-sangat besar dan jenisnya juga beragam karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu,” ujar Presiden.
