Beranda blog Halaman 459

Menhut Tegaskan Perhutanan Sosial Jadi Pengungkit Kesejahteraan dan Pelestarian Hutan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi salah satu metode strategis untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menhut saat membuka Lesson Learned Workshop bertajuk “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” di Jakarta, Kamis (19/2).

“Saya kira, saya tambah optimis bahwa perhutanan sosial ini akan menjadi salah satu metode kita untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menhut menjelaskan, melalui skema perhutanan sosial, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses legal kini diberikan izin resmi untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

“Dengan program perhutanan sosial ini, masyarakat yang dulu dilarang masuk ke hutan, justru kita bolehkan, kita berikan izin untuk masuk ke hutan, untuk memanfaatkan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Menurutnya, akses tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat menjaga kelestarian hutan. Pengelolaan berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan dan ekonomi lokal, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

“Program perhutanan sosial ini akan menjadi satu program yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pada saat yang sama juga melestarikan hutan,” kata Menhut.

Menhut juga menekankan bahwa pengalaman global menunjukkan keberhasilan menjaga hutan ditentukan oleh kemitraan erat antara pemerintah dan masyarakat.

“Yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk kepentingan kehidupan mereka, livelihood mereka, bersama-sama berkomitmen menjaga hutan secara lestari,” tegas Menhut.

Saat ini, akses perhutanan sosial telah mencapai 8,3 juta hektare. Untuk skema Hutan Adat, capaian telah melampaui 366 ribu hektare dan ditargetkan bertambah sekitar 1,4 juta hektare dalam empat tahun ke depan. Menteri Kehutanan juga mendorong agar praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi sehingga memperkuat lebih dari 16.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di seluruh Indonesia.

Salah satu praktik baik diantaranya berasal dari program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods in Indonesia (2021–2025) yang dilaksanakan oleh WRI Indonesia bersama KKI WARSI dan Kawal Borneo Community Foundation, dengan dukungan Norway’s International Climate and Forest Initiative melalui Norwegian Agency for Development Cooperation serta Kementerian Kehutanan. Program ini telah memfasilitasi izin perhutanan sosial seluas 57.854 hektare di lima provinsi yakni Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Program ini juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu.

Workshop ini diharapkan menjadi momentum memperluas model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif, mengurangi kemiskinan, memberdayakan ekonomi lokal, dan memastikan hutan Indonesia tetap produktif serta lestari bagi generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Awali Safari Ramadhan, Gubernur Kaltim Dorong Masjid Jadi Pusat Pendidikan dan Sosial

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Hari pertama pelaksanaan Safari Ramadhan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melaksanakan Gerakan Shalat Subuh Berjamaah di Masjid Nurul Mu’minin Permprov Kaltim Samarinda, Jumat (20/2).

Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan mengajak masyarakat untuk lebih memakmurkan masjid, tidak hanya selama bulan suci Ramadhan tetapi juga pada bulan-bulan lainnya.

Usai melaksanakan salat subuh berjamaah, Gubernur Kaltim menekankan pentingnya peran masjid sebagai pusat pembinaan umat. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk lebih meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan positif dan berkelanjutan.

“Kami ingin masjid ini bisa menjadi wadah untuk pendidikan, pengkaderan pemuda Islam, serta tempat pelaksanaan berbagai kegiatan seperti MTQ dan perlombaan seperti adzan dan qori,” harap Gubernur Kaltim.

Menurutnya, masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan, sosial, dan silaturahmi antarwarga.

“Melalui Gerakan Shalat Subuh Berjamaah, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah kehidupan sosial,” ucapnya.

Gubernur Kaltim menambahkan, mudah-mudahan semakin banyaknya jamaah yang hadir, masjid dapat menjadi pusat pembinaan dan pengembangan umat di Kaltim.

Safari Ramadhan ini pun menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam pembangunan keagamaan di daerah.

Sebagai informasi, Safari Ramadhan 2026 tidak hanya shalat subuh berjamaah tetapi juga ada buka puasa bersama serta pembagian santunan untuk kaum duafa dan anak yatim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmi Diluncurkan, BNN Call Center 184 Siap Terima Laporan dan Pengaduan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi meluncurkan Layanan Call Center 184 sebagai wujud komitmen memperkuat akses layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan narkotika. Peluncuran tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti Ruang Layanan oleh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (19/2).

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI menegaskan bahwa pembaruan Layanan Call Center 184 bukan sekadar modernisasi fasilitas, melainkan wujud nyata transformasi digital yang menjadi prioritas strategis BNN dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat akselerasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus memastikan kehadiran negara yang lebih responsif, cepat, dan solutif bagi masyarakat.

Melalui Layanan Call Center 184, masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta melaporkan dugaan tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan lebih mudah. Tidak hanya itu, layanan ini juga menjadi sarana konsultasi rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait mekanisme, prosedur, maupun akses layanan rehabilitasi secara cepat, aman, dan terpercaya.

Beroperasi penuh selama 7 x 24 jam, Layanan Call Center 184 menjadi simbol komitmen dan kesiapsiagaan BNN dalam memberikan pelayanan tanpa henti, sebagai wujud nyata bahwa negara tidak pernah “tidur” dalam melayani dan melindungi rakyatnya. Kepala BNN RI memastikan bahwa setiap data dan informasi yang masuk melalui layanan ini akan diperlakukan sebagai aset berharga yang dianalisis serta ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Lebih lanjut, Kepala BNN RI berharap pembaruan Layanan Call Center 184 yang diresmikan pada hari ini mampu menjadi katalisator bagi penguatan koordinasi lintas sektoral, baik di lingkungan internal BNN maupun dengan aparat penegak hukum lainnya. Sistem yang dibangun dalam Layanan Call Center 184 tersebut juga diharapkan mampu berfungsi sebagai dashboard informasi yang komprehensif, sehingga dapat membantu pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis data, akurat, dan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Kucurkan Rp 183 Miliar, Perbaikan Jalan Perbatasan Kaltim–Kalteng Ditarget Rampung 2027

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah terus memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Kalimantan melalui peningkatan infrastruktur jalan strategis. Upaya memperkuat konektivitas antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) terus bergerak maju. Melalui proyek tahun jamak (Multi Years Contract) kini tengah membenahi ruas strategis Simpang Blusuh hingga Batas Kalteng dengan dukungan anggaran Rp183 miliar yang bersumber dari skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Ruas jalan sepanjang 89,5 kilometer ini memegang peranan penting sebagai jalur distribusi barang dan jasa antarprovinsi. Namun, dari total panjang tersebut, sekitar 51,05 kilometer masih dalam kondisi rusak berat, sehingga kerap menghambat kelancaran transportasi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 BBPJN Kaltim, Joko Sidik menjelaskan bahwa proyek ini dirancang untuk menjawab persoalan infrastruktur di jalan kelas III tersebut secara menyeluruh.

“Kami optimistis, dengan semakin lancarnya arus transportasi di jalur ini, biaya logistik antarprovinsi bisa ditekan dan pertumbuhan ekonomi lokal ikut terdorong,” ujarnya, Selasa (17/2/26).

Perbaikan yang ditargetkan rampung pada 2027 ini mencakup rekonstruksi jalan sepanjang 10,19 kilometer, dengan kombinasi perkerasan aspal dan beton (rigid). Tak hanya itu, penguatan struktur jembatan juga menjadi prioritas.

“Penanganannya komprehensif. Selain rekonstruksi jalan, ada rehabilitasi mayor dan minor, penanganan titik longsor, serta pemeliharaan berkala pada 17 jembatan agar tetap mampu menahan beban kendaraan,” jelas Joko.

Di tengah proses konstruksi, pemerintah memastikan akses masyarakat tetap terjaga. Petugas lapangan rutin melakukan penambalan lubang (patching) dan perbaikan dengan batu agregat untuk menjaga fungsionalitas jalan.

Sinergi pembangunan infrastruktur ini diharapkan membawa dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah Muara Lawa hingga Bentian. Akses yang lebih baik diyakini akan memperlancar distribusi barang, mempercepat pelayanan publik, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Dengan progres yang terus berjalan, ruas Simpang Blusuh–Batas Kalteng diharapkan menjadi tulang punggung konektivitas yang lebih andal antara dua provinsi di Pulau Kalimantan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serahkan Persub RTRW kepada Gubernur Sulawesi Utara, Menteri Nusron Minta RTRW Provinsi Jadi Acuan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyerahkan Surat Persetujuan Substansi (Persub) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2044 kepada Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus pada Kamis (19/02/25), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa RTRW Provinsi harus menjadi acuan utama bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, untuk mencegah tumpang tindih dan penyimpangan pemanfaatan lahan.

“Saya minta Pak Gubernur mengontrol bupati dan wali kota. Pertama, yang belum menyusun RTRW segera susun. Kedua, penyusunannya harus selaras, hanya berbeda skala peta. Ketiga, masukkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87%. Alhamdulillah, di Sulut sudah 91,14%, tinggal diturunkan ke kabupaten/kota. Jangan sampai turun,” ujar Menteri Nusron.

Penyertaan LP2B ke dalam RTRW juga sejalan dengan arahan presiden terkait perlindungan lahan sawah yang harus dipertahankan secara permanen dan tidak boleh dialihfungsikan. Ketentuannya, paling sedikit sudah memetakan 87% untuk LP2B.

Di Sulawesi Utara sendiri, dari total 15 kabupaten/kota, baru ada tiga daerah yang telah memiliki RTRW. Dengan begitu, masih terdapat 12 kabupaten/kota yang perlu segera menyusun dan menyesuaikan dokumen tata ruangnya. “Semoga pertemuan ini bukan yang terakhir karena kita masih harus menindaklanjuti RTRW Kabupaten/Kota. Bicara RTRW berarti kita bicara masa depan,” tutur Menteri Nusron.

Menteri Nusron menjelaskan, perbedaan antara RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota hanyalah dalam skala petanya. Pada tingkat provinsi, peta yang digunakan berskala 1:250.000. Sementara itu, peta RTRW Kabupaten menggunakan skala 1:50.000, dan RTRW Kota 1:25.000. Skala yang lebih mendetail dituangkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk peta tingkat kecamatan dengan skala 1:5.000.

Usai Persub Sulawesi Utara Tahun 2025-2044 diserahkan oleh Menteri Nusron, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyampaikan rasa syukur atas terbitnya dokumen yang telah dipersiapkan sejak 2019. Persub tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

“Harapan pemerintah, DPR, dan masyarakat Sulawesi Utara benar-benar bertumpu pada RTRW ini. Dengan RTRW yang sudah resmi dan tidak berubah-ubah, investor akan semakin yakin untuk masuk. Hari ini kita resmi memiliki RTRW baru, dan ini menjadi dasar pembangunan Sulawesi Utara ke depan,” ucap Yulius Selvanus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Dorong Hilirisasi Aluminium Nasional Berbasis Kemandirian Industri dan Ketahanan Energi

Penulis
Lucky PR
-

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya memastikan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, benar-benar menjadi fondasi hilirisasi industri aluminium nasional, bukan sekadar proyek pengolahan bahan mentah.

Pernyataan ini disampaikannya dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pontianak pada medio Februari 2026 yang membahas operasional smelter alumina dan penguatan ekosistem industri tambang nasional.

Menurut Politisi PKS ini, keberhasilan proyek SGAR harus diukur bukan hanya dari volume produksi alumina, tetapi dari kemampuan proyek ini mendorong tumbuhnya industri turunan aluminium di dalam negeri.

Nevi menilai, Indonesia telah memasuki fase penting transformasi dari negara pengekspor bahan mentah menuju negara industri bernilai tambah tinggi. Karena itu, sinergi antara BP BUMN, Antam, Inalum, PT Borneo Alumina Indonesia, dan pengelola kawasan industri menjadi sangat krusial agar hilirisasi berjalan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam kunspek tersebut, Legislator asal Sumbar II ini menekankan perlunya sinkronisasi pendanaan antar fase proyek, penguatan ketahanan pasokan bahan baku, serta keberpihakan pada prioritas kebutuhan domestik sebelum ekspor.

“Strategi mitigasi risiko terhadap fluktuasi harga alumina global sangat penting agar keberlanjutan proyek tetap terjaga secara finansial dan tidak hanya bergantung pada siklus komoditas dunia,” tutur Kapoksi VI FPKS ini.

Selain itu, Nevi memberi perhatian khusus pada aspek energi. Ia menilai keberlangsungan industri alumina dan aluminium sangat bergantung pada jaminan ketersediaan listrik yang stabil selama 24 jam, dengan tarif kompetitif agar produk nasional mampu bersaing di pasar global.

“Ketika industri sudah berjalan, listrik tidak boleh menjadi titik lemah. Pasokan energi harus pasti, berkelanjutan, dan mendukung efisiensi biaya produksi,” ujarnya.

Tak kalah penting, ia mendorong pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, terutama terkait limbah red mud, serta percepatan transfer teknologi agar tenaga kerja Indonesia mampu menjadi operator utama industri pengolahan mineral strategis tersebut.

Nevi juga menilai Kalimantan Barat memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan industri aluminium terpadu yang melibatkan UMKM, tenaga kerja lokal, dan sektor pendukung lainnya.

Di akhir pernyataannya, Nevi Zuairina mengajak semua pihak menjadikan proyek SGAR sebagai momentum besar bagi kemandirian industri nasional.

“Kita tidak boleh berhenti di alumina. Target akhirnya adalah industri aluminium nasional yang kuat, mandiri, dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok global, termasuk untuk kebutuhan energi masa depan dan kendaraan listrik,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN Musnahkan Barang Bukti Narkotika 103 Kg dan 990 Mililiter MDMB-4EN-PINACA

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menggelar pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika di Lapangan Parkir BNN dan PT. Jasa Medivest, Karawang, Rabu (18/2) pada pukul 14.00 WIB. Barang bukti yang dimusnahkan 102.369,90 gram terdiri dari 100.531,70 gram sabu, 889 gram ganja. Kemudian, 990 mililiter cairan MDMB-4EN-PINACA dan 953,30 gram padatan MDMB-4EN-PINACA.

Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan lima kasus tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang. Untuk barang bukti yang akan dimusnahkan, disisihkan 113,53 gram sabu, 15 gram ganja, 12,7 gram MDMB-4EN-PINACA dan 10 mililiter MDMB-4EN-PINACA guna kepentingan uji laboratorium di persidangan.

Dengan melakukan pemusnahan dan pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika, ini merupakan tindakan serius BNN untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Sadarilah bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman moral dan kemanusiaan, dimana dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum narkotika pemusnahan barang bukti ini disaksikan oleh jajaran pejabat BNN, aparat penegak hukum, perwakilan kementerian/lembaga terkait, serta unsur masyarakat.
Kegiatan ini bukan hanya sekadar simbol, melainkan bagian dari strategi terpadu dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang menekankan keselamatan masyarakat, perlindungan generasi muda, dan pemberdayaan komunitas.

Pemusnahan barang bukti menjadi pengingat bahwa setiap warga memiliki peran penting dalam perang melawan narkoba, melalui pencegahan, edukasi, maupun pelaporan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk itu, BNN mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam upaya memerangi narkoba, dimulai dari menjaga lingkungan keluarga dan komunitas, mendukung program edukasi anti-narkotika, hingga melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui kanal resmi, seperti Call Center 184. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, perang melawan narkoba akan lebih efektif, dan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Berikut kronologis pengungkapan sembilan kasus tindak pidana narkotika dengan 10 orang tersangka:

LKN/0002

Tim BNN pada Selasa 13 Januari 2026 melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan dengan inisial LA dan seorang laki-laki RP di sebuah kost permata di Cengkareng, Jakarta Barat. Didapatkan narkotika golongan I dan bentuk bukan tanaman jenis Methamphetamina (sabu) di dalam tujuh plastik klip bening dengan total berat 29,63 gram, sembilan plastik klip bening berisikan 61 butir MDMA (ekstasi) dengan total berat 34,21 gram dan plastik berisikan diduga narkotika golongan I. Selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti di bawa ke kantor BNN di Cawang, untuk proses pemerinksaan lebih lanjut.

LKN/0004

Petugas BNN pada Sabtu 24 Januari 2026 melakukan penyelidikan di daerah Aceh Timur, sekira pukul 22.45 WIB, tim mencurigai sebuah mobil melintas di Jalan Raya Medan – Banda Aceh. Dilakukan pembuntutan, Ketika mobil tersebut berhenti di sebuah bengkel, tim gabungan langsung menggerebek dan menemukan lima karung goni yang ternyata berisi narkotika jenis sabu.

Ketika diinterogsi, si sopir berinisial MZ mengaku mendapatkan perintah dari IB yang selama perjalanan juga melakukan pemantauan selama dalam perjalanan. IB pun melarikan diri saat tim gabungan melakukan penggerebekan. Adapun sabu yang dibawa rencananya mau diambil oleh BS yang juga masuk dalam daftar pencarian orang.

LKN/0001-P2

Berdasarkan informasi dari masyarakat, sebuah rumah di Kawasan perumahan di Kota Tangerang, Banten memproduksi tembakau sintetis selama kurang lebih dua bulan. Pada Jumat 9 Januari 2026 dilakukan penangkapan tiga orang tersangka, AI, FR dan FH. Ditemukan narkotika jenis MDMB-4en-PINACA dalam bentuk tembakau sintetis, padatan cair dan cairan dalam gelar dan juga alat-alat produksi narkotika.

LKN/0001-NAR

Pada Kamis 15 Januari 2026, tim pemberantasan BNNP DKI Jakarta mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa akan terjadi peredaran gelap dan transaksi narkotika di wilayah teminal Bandara Soekarno-Hatta. Tim kemudian mengamankan seorang laki-laki berinisial MI, ditemukan tiga buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga jenis sabu. Ia mengaku barang haram tersebut adalah miliknya yang diambil di Medan, Sumatera Utara.

LKN/0002-NAR

Pada Selasa 20 Januari 2026, tim pemberantasan dan intelijen BNNP DKI Jakarta mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika di sebuah terminal Bayangan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Diamankan dua orang penumpang bus berinisial ME dan AP yang membawa sabu dengan berat 1.028,2 gram yang disimpan di sebuah goodie bag.

Dari hasil interogasi, barang haram tersebut akan diberikan kepada MI yang berada di Bekasi. Tim bergerak dan melakukan penggeledahan di kediamannya, lalu ditemukan catatan transaksi narkoba. Tersangka akhirnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Pastikan 100% Siswa Madrasah Terdampak Bencana Sumatra Tetap Belajar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan pascabanjir di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menag memastikan bahwa saat ini 100 persen siswa madrasah di wilayah terdampak tetap mendapatkan layanan pembelajaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag dalam Rapat Koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

“Komitmen kita jelas, pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Berdasarkan data per 11 Februari 2026, kami pastikan 100 persen siswa madrasah tetap belajar. Sebanyak 90,5 persen siswa sudah belajar normal di madrasah asal, sementara sisanya melalui sistem shift maupun di tenda darurat dan menumpang,” ujar Menag di Kompleks Senayan.

Menag lalu merinci capaian signifikan dalam pemulihan fasilitas pendidikan dan rumah ibadah. Dari total 773 madrasah yang terdampak, sebanyak 651 unit atau 84 persen telah kembali beroperasi. Performa serupa juga terlihat pada sektor pondok pesantren, di mana 883 pesantren (75%) dari 1.173 pesantren terdampak sudah kembali beraktivitas.

“Pemulihan aspek spiritual juga menjadi prioritas. Kami melaporkan bahwa 97 persen rumah ibadah, atau sebanyak 1.553 unit dari total 1.593 rumah ibadah yang terdampak, kini sudah berhasil difungsikan kembali oleh masyarakat,” jelas Menag.

Menag menambahkan, keberhasilan pemulihan ini merupakan hasil kerja keras tim relawan Kemenag di lapangan yang melakukan mobilisasi manajemen bencana secara responsif, mulai dari pembangunan ruang kelas darurat hingga bantuan serta-merta bagi pengelola rumah ibadah.

Guna melakukan percepatan rekonstruksi secara menyeluruh, Kementerian Agama telah mengusulkan dukungan anggaran melalui instrumen Rincian Output (RO) Khusus Direktif Presiden senilai Rp702,98 Miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Anggaran tersebut direncanakan untuk rehabilitasi sisa gedung madrasah, pesantren, dan rumah ibadah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, termasuk rencana relokasi pada titik-titik yang rawan bencana.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui Direktif Presiden ini benar-benar menyentuh masyarakat, sehingga jantung kehidupan sosial dan pendidikan di Sumatera kembali berdenyut normal,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut jajaran pimpinan Satgas DPR RI, Jajaran Pimpinan Kementerian dan Lembaga Kabinet Merah Putih, dan anggota Satgas DPR RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Percepat Realisasi Kopdes/Kel Merah Putih di Seluruh Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan realisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih seluruh Indonesia terus dipercepat. Di antaranya dengan memastikan keberadaan lahan untuk kantor koperasi baik di desa maupun kelurahan sehingga koperasi segera beroperasi. Targetnya adalah seluruh Indonesia, tidak terbatas pada wilayah tertentu.

Setelah lahan dipastikan ada, tahap berikutnya adalah bagaimana bangunan kantor disiapkan dalam jangka panjang. Dengan demikian maka satu bangunan ini akan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama hingga memberikan keuntungan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan warga.

“Mungkin perlu juga kita cari solusi soal tanah ini. Tidak cuma pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat yang harus ambil alih,” papar Mendes Yandri saat Rapat Koordinasi Terbatas tentang evaluasi perkembangan Kopdes/Kelurahan Merah Putih dan peningkatan kapasitas SDM Kopdes/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Solusi tersebut akan segera tertuangkan dalam regulasi yang diterbitkan kementerian terkait. Hal ini dipastikan mempercepat realisasi Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya bangunan secara fisik namun juga SDM sebagai aktor dalam program tersebut melalui beragam pelatihan.

Pelatihan ini akan diberikan oleh Kementerian/Lembaga yang saling bekerja sama. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan mempererat komunikasi dalam rangka menguatkan kolaborasi, setiap koperasi di seluruh Indonesia akan saling bersinergi.

Di antaranya dalam pemenuhan produk yang menjadi kebutuhan harian masyarakat maupun peningkatan kualitas produk bahkan jasa di koperasi. Dengan demikian tidak hanya secara kuantitas yang terus bertambah namun juga pemasaran yang semakin luas.

“Nanti kita latih semuanya. Kita harap juga 81 ribu koperasi ini nyambung satu dengan yang lain. Nanti ada korelasi, jadi semua koperasi inline,” ujar Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Rapat ini diikuti setiap K/L terkait dengan koperasi di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, PT. Agrinas Pangan Nusantara, dan lain sebagainya. Kolaborasi ini juga dilaksanakan bersama pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lantik Pejabat Struktural Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Permudah Urusan Masyarakat dalam Pelayanan Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 31 Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu (18/02/26). Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan satu pilar yang harus dipegang oleh jajarannya sebagai pejabat publik.

“Permudahlah urusan rakyat (dalam pelayanan pertanahan), jangan dipersulit urusan rakyat. Bagi seorang pejabat publik, tidak ada kata lain bahwa orientasinya adalah pelayanan publik yang baik,” tegas Menteri Nusron, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Pada pelantikan ini, terdapat empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik, yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Arief Muliawan; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; serta Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Dony Erwan Brillianto. Selain itu, Menteri Nusron juga melantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 21 Pejabat Administrator.

Kepada para pejabat terlantik, Menteri Nusron mengingatkan untuk bekerja bukan hanya gigih, namun harus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman yang diikuti perubahan kebutuhan masyarakat.

“Tantangan pelayanan di era modern adalah membutuhkan kecepatan, kekuatan terutama pada level tingkat kepuasan pelanggan. Output-nya bagaimana pemohon atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan di Kementerian ATR/BPN,” ujar Menteri Nusron.

Ia berharap, proses perubahan dan transformasi percepatan pelayanan tetap mengacu pada akuntabilitas, prudent, dan kehati-hatian.

“Dengan begitu produk yang kita keluarkan adalah produk yang akuntabel. Jika seandainya digugat di pengadilan pun tetap akan menang karena kita sudah benar-benar melaksanakan di jalur yang benar,” tutur Menteri Nusron.

Dalam kesempatan ini, Dirjen PTPP terlantik, Arief Muliawan, mewakili pejabat terlantik lainnya untuk membacakan Pakta Integritas. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Bertindak sebagai saksi, Inspektur Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Plt. Wakil Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...458459460...4,887Halaman 459 dari 4,887