Beranda blog Halaman 458

Di Hadapan Investor Global, Presiden Prabowo Tegaskan Kepastian Hukum dan Perkuat Kepercayaan Pasar

Penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan penguatan sistem ekonomi nasional menuai apresiasi dari para pimpinan perusahaan investasi global yang hadir dalam pertemuan yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/2).

COO Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa apresiasi investor tidak terlepas dari kepemimpinan langsung Presiden dalam membuka ruang dialog strategis tersebut.

“Tadi mungkin banyak tambahan interest dari para investor-investor ini untuk berinvestasi dan berkolaborasi di dalam Indonesia dan juga di luar Indonesia,” ujar Pandu.

Ia menambahkan bahwa para investor secara khusus mengapresiasi komitmen Presiden dalam memperkuat sistem hukum dan kepastian regulasi sebagai fondasi utama investasi jangka panjang.

“Tadi banyak bahasa-bahasa seperti confidence building, dan mereka sangat apresiasi bahasa yang Pak Presiden tekankan mengenai penguatan legal system, certainty of legal system,” ungkapnya.

“Mereka sangat apresiasi bahwa ada pembentukan Danantara yang Bapak Presiden inisiasikan, bahwa ini bisa menjadi salah satu calon mitra mereka,” lanjutnya.

Menurut Pandu, kehadiran dan keterlibatan langsung Presiden dalam menerima para CEO global juga menjadi sinyal kuat keseriusan Indonesia dalam membangun kemitraan strategis. Bahkan, sejumlah investor mempertimbangkan membuka kantor perwakilan di Indonesia sebagai bentuk komitmen jangka panjang.

“Karena bahasa mereka boots on the ground itu sangat penting dan mereka sangat apresiasi bahwa Presiden bisa menerima mereka semua,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai bahwa penekanan Presiden terhadap tata kelola perusahaan dan kepastian hukum menjadi pesan sentral yang memperkuat kepercayaan dunia usaha global.

“Kami melihat sendiri bahwa satu, tadi Danantara itu sangat diapresiasi sebagai mitra dagang daripada CEO-CEO tadi. Dan yang kedua tentunya kami melihat juga Pak Presiden menekankan untuk tata kelola perusahaan dan juga kepastian daripada hukum, dan itu sangat benar-benar digarisbawahi dan diapresiasi,” ujar Anin.

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan Danantara dalam melakukan derisking dan mendorong partisipasi bersama (crowd-in) sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun ekonomi nasional secara gotong royong dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut menegaskan peran aktif Presiden Prabowo dalam memimpin diplomasi ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang stabil, tepercaya, dan terbuka bagi investasi global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima 12 CEO Global di Washington DC, Perkuat Kemitraan Investasi Strategis

Presiden Prabowo Subianto menerima 12 pimpinan perusahaan investasi global dalam sebuah pertemuan sebagai bagian dari kunjungan kerjanya di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/2). Para investor tersebut merupakan CEO dan presiden perusahaan investasi terkemuka dunia dengan total aset kelolaan (assets under management) mencapai sekitar 15 triliun dolar AS.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa pertemuan yang semula dijadwalkan selama satu jam berlangsung hampir dua jam karena diskusi yang dinilai sangat konstruktif.

“Diskusinya tadi cukup panjang kurang lebih dua jam, dari tadinya hanya diperkirakan sejam karena diskusinya very fruitful, very productive,” ujar Rosan dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional, langkah penguatan iklim investasi, serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Dialog kemudian dilanjutkan secara one-on-one dengan masing-masing pimpinan perusahaan untuk membahas potensi kerja sama lebih lanjut.

Rosan menjelaskan bahwa kehadiran Danantara mendapat apresiasi positif dari para investor global. Mereka menilai Danantara berpotensi menjadi mitra strategis lokal dalam berbagai skema investasi, baik di Indonesia maupun secara global.

“Mereka juga mempunyai potensi sebagai local partner Danantara dan itu memberikan kenyamanan dan confidence juga, karena kita bisa bersama-sama investasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia,” jelasnya.

Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menegaskan Indonesia tidak ingin lagi dikenal sebagai sleeping giant. Saatnya Indonesia bangkit, bergerak, dan memaksimalkan seluruh potensi ekonomi nasional bersama mitra global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perpanjangan Kontrak Migas dan Tambang, Kepemilikan dan Penerimaan Negara Diproyeksikan Meningkat

Pemerintah terus memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional melalui langkah strategis perpanjangan kerja sama dengan sejumlah perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, sekaligus meningkatkan porsi kepemilikan dan penerimaan negara. Salah satunya dengan peningkatan kepemilikan saham Indonesia pada PT Freeport Indonesia dari 51 persen pada saat ini menjadi 63 persen pada tahun 2041.

“Perpanjangannya kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12 persen saham kepada negara. Jadi dilakukan divestasi 12 persen ini tanpa ada biaya apapun khususnya untuk pengambilalihan 12 persen,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/02/2026).

Selain peningkatan kepemilikan, Menteri ESDM juga menegaskan bahwa skema perpanjangan harus menghasilkan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, termasuk melalui optimalisasi royalti, pajak, serta kontribusi kepada pemerintah daerah Papua sebagai wilayah penghasil.

“Dengan demikian maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertambah, yang eksistensi bertahan pendapatan negara juga bertambah, begitupun royalti PNBB dan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pemerintah akan melanjutkan pembahasan teknis terkait pemenuhan aspek administrasi oleh pihak Freeport. Dalam proses peningkatan eksplorasi ke depan, kebutuhan pendanaan akan ditanggung bersama sesuai porsi kepemilikan.

“Di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di tanah air,” ujar Menteri ESDM.

Menteri ESDM turut menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, pemerintah bersama MIND ID dan Freeport-McMoRan telah melakukan komunikasi dan negosiasi intensif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan usaha pertambangan di Papua, mengingat puncak produksi Freeport diproyeksikan terjadi pada 2035.

“Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi satu tahun pada saat belum terjadi musibah, Itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas,” ucapnya.

Di sektor migas, pemerintah juga melanjutkan komunikasi dengan ExxonMobil terkait perpanjangan operasi hingga 2055. Dalam skema tersebut, direncanakan tambahan investasi sekitar USD 10 miliar untuk menjaga dan meningkatkan produksi (lifting) yang saat ini berada pada kisaran 170–185 ribu barel per hari.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh negosiasi, baik di sektor tambang maupun migas, dilakukan dengan tetap mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Tentu dalam bernegosiasi kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan karena pasal 33, (UUD) 1945 sebagaimana apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah kita harus mengedepankan kepentingan negara,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tekankan Kebijakan Bioetanol Sebagai Upaya Akselerasi Kedaulatan Energi Nasional

Pemerintah menekankan kebijakan pencampuran bioetanol E5 dan E10 sebagai langkah strategis untuk mendorong ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di hadapan awak media di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/2).

“Salah satu strategi untuk kita mendorong ketahanan energi dan kedaulatan energi kita adalah kita akan menerapkan bagian daripada bensin kita akan campur dengan etanol mandatori,” pungkas Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan penerapan kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memperluas aktivitas usaha pada sektor energi domestik.

“Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia,” ucapnya.

Adapun terkait butir perjanjian perdagangan timbal balik yang ditandatangani oleh Indonesia dan Amerika Serikat mengenai impor bioetanol, Menteri ESDM menjelaskan hal tersebut sebagai langkah dalam upaya memenuhi kebutuhan etanol nasional sebelum mencapai kemandirian produksi.

“Namun sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja, termasuk di impor dari Amerika, sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi,” ucapnya.

Dalam implementasinya, pengalihan sumber impor etanol dilakukan dengan memanfaatkan tarif masuk nol persen. Kebijakan ini dinilai memberikan keuntungan langsung bagi Indonesia karena harga bahan baku menjadi lebih kompetitif.

“Kalau kita masuknya dengan tarif nol persen ke negara kita, berarti kan harus lebih murah dong. Ini kan menguntungkan kita sebenarnya. Kita melakukan impor dari sini, tarifnya masuk nol persen, harganya lebih murah sehingga industri kita lebih kompetitif dalam memakai bahan baku daripada etanol,” jelasnya.

Menurut Bahlil, etanol tidak hanya digunakan untuk pencampuran bahan bakar, tetapi juga menjadi bahan baku penting bagi berbagai sektor industri. Dengan biaya impor yang lebih efisien, pemerintah berharap struktur biaya produksi industri nasional dapat ditekan sehingga meningkatkan daya saing di pasar global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan AS Teken Komitmen Energi dan Mineral Kritis Bernilai Jumbo

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Amerika Serikat menyepakati sejumlah komitmen strategis di bidang perdagangan dan energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional, memperluas akses pasar ekspor, serta memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok energi dan mineral global.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC, Kamis (19/2) waktu setempat.

Pada aspek perdagangan energi, Indonesia menyepakati peningkatan pembelian produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai indikatif hingga sekitar USD15 miliar. Komitmen ini mencakup impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekitar USD3,5 miliar, minyak mentah (crude oil) sekitar USD4,5 miliar, produk BBM olahan tertentu senilai sekitar USD7 miliar, serta komoditas energi lainnya sesuai kebutuhan domestik, termasuk batubara metalurgi dan teknologi batubara bersih.

Rencana ini akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian atau Memorandum of Understanding (MoU) bidang energi. Implementasinya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek keekonomian, kebutuhan nasional, serta kesiapan infrastruktur dan tata kelola.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika pasar global. Ia juga memastikan bahwa pembelian ini tidak akan menambah volume impor Indonesia.

“Yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor, namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Timur Tengah, maupun beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser,” ujar Bahlil saat menyampaikan Keterangan Pers di Washington DC, Jumat (20/2) waktu setempat.

Adapun pada sektor mineral kritis, kedua negara sepakat memperkuat pengembangan rantai pasok mineral strategis yang aman dan berkelanjutan. Indonesia menegaskan komitmen terhadap kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, khususnya pada pengolahan dan pemurnian mineral kritis, termasuk pengembangan mineral tanah jarang.

“Kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain, yang akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di mineral kritikal. Dan ini sudah terjadi sebelum perjanjian ini pun sudah ada contoh, seperti Freeport,” kata Menteri Bahlil.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, turut ditandatangani Memorandum of Agreement antara Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dengan Freeport-McMoRan dan PT Freeport Indonesia untuk memperkuat integrasi rantai pasok dan kapasitas pengolahan mineral bernilai tambah. Kesepakatan ini menambahkan divestasi saham Freeport untuk Indonesia sebesar 12% pada 2041 tanpa biaya. Dengan adanya penambahan ini, maka pendapatan negara juga akan dibagi kepada Pemerintah Daerah penghasil tambang. Divestasi ini juga diyakini akan menambah lapangan pekerjaan dan pendapatan negara melalui royalti dan pajak.

“Di dalam perpanjangan 2041 nantinya, diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas,” tandasnya.

Selain itu, PT Pertamina (Persero) menandatangani MoU dengan Halliburton terkait penerapan teknologi peningkatan perolehan minyak (Enhanced Oil Recovery/EOR) guna meningkatkan produksi lapangan migas eksisting serta penguatan kapasitas teknologi hulu migas Indonesia.

Pada sektor bioenergi, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi mandatori pencampuran bioetanol secara bertahap. Program ini direncanakan dimulai dengan E5 pada 2028 dan E10 pada 2030, serta diarahkan menuju E20 dengan mempertimbangkan kesiapan produksi, distribusi, serta infrastruktur pendukung.

“Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia. Namun sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja. Termasuk di impor dari Amerika,” ujar Bahlil.

Untuk mendukung masa transisi tersebut, pemerintah membuka ruang kerja sama perdagangan dengan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat, secara proporsional dan terukur sesuai kebutuhan domestik. Kebijakan ini diiringi dengan upaya memperkuat kapasitas produksi dalam negeri agar industri bioetanol nasional dapat tumbuh berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi ART pada sektor energi dan sumber daya mineral dirancang berjalan bertahap, terukur, dan selaras dengan kepentingan nasional.

Bahlil menegaskan bahwa seluruh komitmen ini bertujuan memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.

“Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam rangka mewujudkan apa yang telah disepakati untuk kemudian perjanjian ini diharapkan saling menguntungkan kedua belah pihak. Harus win-win. Perjanjian ini tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja, tapi harus semua pihak merasakan keuntungan daripada perjanjian ini,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Hilirisasi Industri, ESDM Genjot Pembangunan Pipa Gas Dusem hingga 2027

Demi mencapai ketahanan energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen mendorong optimalisasi pemanfaatan gas bumi melalui percepatan pembangunan infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi ruas Dumai – Sei Mangkei (Dusem). Pembangunan pipa gas ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mengintegrasikan infrastruktur gas bumi di wilayah Sumatera Utara hingga Riau.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman saat meresmikan Pengiriman Perdana Pipa Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dusem di pabrik PT Krakatau Pipe Industries (KPI), Cilegon, Banten. Laode juga mengatakan bahwa pembangunan pipa transmisi gas Dusem merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan Pemerintah dalam program diversifikasi energi dan percepatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

“Pemerintah masih terus mengupayakan pembangunan infrastruktur pipa transmisi gas bumi dalam upaya merealisasikan kemudahan akses gas dengan menjangkau beberapa wilayah di Indonesia. Pembangunan pipa transmisi gas bumi ini bertujuan memberikan akses energi kepada sektor industri, komersial, dan masyarakat,” ujar Laode di Cilegon, Banten, Kamis (19/2).

Proyek yang memiliki nilai investasi dengan total pagu sebesar Rp6,5 Triliun ini dirancang untuk memiliki volume desain sebesar 109,2 MMSCFD. Pembangunan yang telah dimulai sejak Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027 ini diharapkan dapat mengintegrasikan jaringan pipa transmisi gas di sepanjang Pulau Sumatera, guna mendukung hilirisasi industri dan penyediaan energi bersih bagi masyarakat.

Laode pun mengungkapkan apresiasinya kepada tim yang terlibat, sehingga Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dusem ini dapat berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

“Kami tentu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran baik dari Krakatau Steel serta Krakatau Pipe Industries atas langkah-langkah cepat dan terukur, yang menyebabkan apa yang kita laksanakan masih berada dalam timeline. Lalu kami sampaikan terima kasih juga kepada Kerja Sama Operasi (KSO) 1 dan KSO 2 yang juga telah melakukan kerja sama yang sangat kompak dengan Krakatau Steel dan Krakatau Pipe dan tim kami sehingga proses dari pipa ini bisa berjalan, saya lihat timeline-nya masih sangat sesuai,” ucap Laode.

Proyek jaringan pipa transmisi gas Dusem sepanjang total kurang lebih 541,8 km dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen 1, yaitu SKG Belawan sampai dengan Stasiun Labuhan Batu sepanjang 279,8 km, dengan kontraktor pelaksana KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya, memiliki nilai kontrak Rp3,6 Triliun. Sementara Segmen 2 Stasiun Labuhan Batu sampai dengan Fasilitas Duri sepanjang 262 km dengan kontraktor pelaksana KSO PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Sumber Bangun Sentosa, dan PT Singgar Mulia memiliki nilai kontrak Rp2,8 Triliun.

Berdasarkan data laporan proyek, hingga minggu ke-8, pelaksanaan pekerjaan menunjukkan capaian yang positif dan berada di atas target yang ditetapkan. Realisasi pada _Engineering-Procurement-Construction (EPC)_ Segmen 1 telah mencapai 12,447% dari target sebesar 7,638%, sementara EPC Segmen 2 mencapai 12,061% dari rencana awal sebesar 10,295%. Pipa yang digunakan dalam proyek ini juga merupakan pipa produksi dalam negeri dengan target komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) EPC sebesar 60,9% untuk Segmen 1 dan 62,49% untuk Segmen 2.

Percepatan progres fisik ini didukung oleh kelancaran distribusi material, di mana pengiriman pipa Batch 1 untuk Segmen 1 telah dimulai sejak 14 Februari 2026, dengan total sebanyak 1.900 batang melalui jalur laut menggunakan tongkang atau barge, yang akan segera disusul oleh pengiriman Batch 1 Segmen 2 dengan total sebanyak 130 batang per hari melalui jalur darat menggunakan armada trailer lowbed pada 23 Februari 2026.

Direktur Komersial PT Krakatau Pipe Industries Rony Yanuardi, pada kesempatan yang sama juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada PT Krakatau Pipe Industries untuk turut berpartisipasi dalam proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dusem.

“Proyek ini merupakan proyek besar, kalau tidak ada hubungan baik dan kerjasama dengan pihak kontraktor kerjanya akan sulit tapi dengan teamwork yang baik, harusnya ini bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita selesaikan dengan lancar. Kami siap men-support dan berpartisipasi, yang jelas kami tidak akan membuang kesempatan kepercayaan telah diberikan kepada kami,” ujar Rony. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ning Lia, Bendum IKA PMII yang Tak Pernah Jauh dari Kader

Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPD RI, Lia Istifhama tetap menyisakan ruang khusus untuk rumah lamanya yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Di struktur alumni, ia kini dipercaya sebagai Bendahara Umum IKA PMII. Namun bagi banyak kader, terutama kader perempuan, Neng Lia bukan sekadar bendahara. Ia adalah kakak yang selalu hadir.

Namanya akrab di telinga kader PMII lintas generasi. Setiap ada agenda kaderisasi, diskusi kebangsaan, hingga kegiatan sosial, Neng Lia kerap terlihat duduk lesehan bersama kader. Tidak menjaga jarak. Tidak berjarak dengan protokoler.

“Kalau sudah bareng kader, beliau itu cair. Bisa diskusi serius, bisa juga bercanda. Kami merasa benar-benar dirangkul,” ujar Muzammil, salah satu kader PMII asal Surabaya.

Keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, itu memang dikenal memiliki gaya komunikasi yang hangat. Status sebagai pejabat publik tak membuatnya berubah. Ia tetap menyapa dengan bahasa sederhana, memanggil adik-adik kader dengan penuh perhatian.

Sebagai Bendahara Umum IKA PMII, Neng Lia mendorong pengelolaan organisasi yang transparan dan akuntabel. Ia juga aktif menguatkan jejaring alumni agar lebih solid dan produktif. Baginya, kekuatan PMII bukan hanya pada militansi kader saat mahasiswa, tetapi pada kesinambungan gerakan setelah menjadi alumni.

“Kader harus tumbuh. Alumni harus menopang. Itu ekosistem pergerakan,” katanya dalam satu forum konsolidasi.

Kedekatannya dengan kader perempuan juga menjadi sorotan. Banyak kader PMII putri mengaku mendapat dorongan langsung darinya untuk melanjutkan studi, berani tampil memimpin, dan tidak ragu masuk ke ruang-ruang strategis. Neng Lia kerap menekankan bahwa kader perempuan harus percaya diri dan siap mengambil peran.

Menanggapi dukungan dan sambutan hangat dari para kader dan alumni, Ning Lia mengaku terharu. Menurutnya, kekuatan PMII terletak pada rasa persaudaraan yang tidak lekang oleh waktu.

“Saya ini lahir dan tumbuh dari PMII. Kalau hari ini saya diberi amanah di mana pun, itu karena proses panjang di pergerakan. Dukungan teman-teman kader dan alumni adalah energi bagi saya untuk terus membersamai,” ujarnya saat di temui di kantornya, Jumat (20/02/26)

Di Senayan, kiprahnya juga selaras dengan isu-isu yang dekat dengan basis kader: pendidikan, pesantren, UMKM, hingga kesejahteraan guru. Konsistensi itu membuatnya tetap dianggap sebagai bagian dari gerakan, bukan sekadar politisi.

Bagi kader PMII, Ning Lia adalah contoh bahwa jabatan tidak memutus akar. Dari forum-forum nasional hingga ruang kaderisasi sederhana, ia tetap hadir dengan semangat yang sama: membersamai, bukan sekadar memimpin.

Di tengah dinamika organisasi dan tantangan zaman, figur seperti Ning Lia menjadi pengingat bahwa pergerakan tidak pernah selesai. Ia hanya berganti ruang.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Satu Tahun Konsistensi Khofifah-Emil, Lia Istifhama: Potret Kepemimpinan Paripurna di Jawa Timur

Satu tahun memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak kembali menjadi sorotan. Berbagai capaian pembangunan dan indikator makro daerah menunjukkan tren yang terus menanjak.

Anggota DPD RI dari Jawa Timur, Lia Istifhama, memberikan keterangan pers saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Jumat (20/2). Ia menilai, tahun pertama periode kedua ini semakin menegaskan karakter kepemimpinan Khofifah-Emil yang konsisten dan terukur.

“Jadi untuk tahun pertama di periode kedua, kita semakin melihat potret kepemimpinan Ibu Khofifah dan Mas Emil itu merupakan konsistensi kepemimpinan,” ujar Lia.

Menurutnya, konsistensi tersebut bukan sekadar retorika, melainkan tercermin dalam kesinambungan kerja nyata di berbagai sektor. Mulai dari penguatan ekonomi daerah, pembangunan sumber daya manusia, hingga stabilitas sosial yang tetap terjaga.

“Konsistensi di sini adalah konsistensi kerja, konsistensi untuk membangun provinsi yang dipimpin. Bagaimana penguatan ekonominya, dan sebagainya. Itu benar-benar konsisten menanjak naik,” tegasnya.

Lia menambahkan, berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks pembangunan masyarakat dan hasil riset dari beragam lembaga memperlihatkan perbaikan yang berkelanjutan.

“Kalau kita bicara segala macam indeks pembangunan masyarakat ataupun berbagai macam riset, kita sama-sama tahu bahwa Jawa Timur semakin membaik, semakin terus membaik. Growth pertumbuhannya itu selalu signifikan, meranjak naik,” jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil, daya beli masyarakat yang terjaga, serta penguatan sektor-sektor produktif menjadi fondasi penting dalam satu tahun terakhir. Jawa Timur dinilai mampu menjaga momentum pemulihan sekaligus mempercepat akselerasi pembangunan di berbagai lini.

Tak hanya indikator makro, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Khofifah-Emil juga disebut terus menunjukkan angka mayoritas.

“Survei kepuasan itu juga terus naik, di angka mayoritas, sekitar 70 sekian sampai 80 persen sekian. Itu menunjukkan bahwa moderasi tetap dilakukan dan menjadi potret kepemimpinan beliau,” kata Lia.

Menurutnya, gaya kepemimpinan yang mengedepankan moderasi, dialog, dan kolaborasi menjadi kunci menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pembangunan. Dalam situasi sosial-politik yang dinamis, pendekatan inklusif dinilai efektif meredam potensi gesekan sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Bagi Lia, kepemimpinan tidak hanya diukur dari angka-angka statistik, tetapi juga dari kemampuan membangun sistem yang berkelanjutan. Ia menyebut kompleksitas kepemimpinan yang baik telah terbangun kuat di Jawa Timur.

“Kompleksitas kepemimpinan yang bagus itu sudah terbangun di Jawa Timur. Kalau saya pernah sampaikan, beliau adalah potret pemimpin yang paripurna,” ungkapnya.

Satu tahun periode kedua ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan arah pembangunan jangka panjang. Dengan konsistensi yang terus dijaga, Khofifah-Emil dinilai mampu menjaga tren positif sekaligus menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Di tengah berbagai dinamika nasional dan global, Jawa Timur disebut tetap menunjukkan daya tahan dan progresivitas. Konsistensi, menurut Lia, menjadi kata kunci yang merangkum perjalanan satu tahun kepemimpinan pasangan tersebut—konsisten dalam kerja, konsisten dalam capaian, dan konsisten dalam keberpihakan pada masyarakat.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Dukung Program Prioritas Olahraga Nasional, Menag: Olahraga Perintah Agama

Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menegaskan dukungan penuh terhadap program prioritas olahraga nasional dengan mengintegrasikan pendidikan jasmani secara fundamental di lingkungan pendidikan keagamaan. Hal ini disampaikan Menag dalam Rapat Tingkat Menteri mengenai Program Prioritas Olahraga Nasional di Gedung Kemenko PMK, Kamis (19/2/2026).

​Dalam kesempatan ini, Menag menyampaikan bahwa pemerintah memastikan setiap santri dan siswa madrasah mendapatkan porsi pendidikan fisik yang memadai guna menunjang kesehatan jasmani dan rohani mereka. Hal ini juga termuat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 yang menjadi pedoman implementasi kurikulum mulai dari Raudhatul Athfal hingga Madrasah Aliyah Kejuruan.

​Dalam forum tersebut, Menag menjelaskan bahwa urgensi olahraga dalam kehidupan manusia memiliki landasan teologis yang kuat. Menag mengutip hadis sahih riwayat Imam Muslim mengenai perintah Umar bin Khattab kepada penduduk Syam untuk mengajarkan anak-anak mereka kemampuan berenang, memanah, dan menunggang kuda.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ أَنْ عَلِّمُوا أَوْلادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ وَالْفُرُوسِيَّةَ

“Umar bin Khattab telah mewajibkan penduduk Syam supaya mengajar anak-anak kamu berenang, dan memanah, dan menunggang kuda.”- Hr.Muslim.

Sejalan dengan hadis tersebut, Menag menerangkan bahwa Kemenag juga telah banyak mengadakan ajang olahraga. ​”Kementerian Agama, berdasarkan perintah ayat Al-Qur’an dan Hadis, secara konsisten menyelenggarakan berbagai ajang olahraga seperti Porseni bagi pondok pesantren dan madrasah,” ujar Menag. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bakat-bakat atletik di lingkungan keagamaan mendapatkan ruang apresiasi yang setara.​

​Secara khusus, Menag menyoroti peran Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Nasional (POSPENAS) sebagai ajang penggalian potensi atletik santri yang berkarakter khas pesantren. Selain itu, terdapat pula Pekan Seni dan Olahraga Nasional (PESONA) PTKI yang ditujukan untuk menyiapkan delegasi mahasiswa menuju ajang internasional.

​Keberhasilan program ini dibuktikan dengan prestasi siswa madrasah di kancah dunia. Salah satu bukti nyatanya adalah Intan Cahaya Putri, siswi MTsN 6 Karanganyar, yang sukses meraih Medali Perak dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Thailand pada cabang olahraga Boccia.

Di tingkat pendidikan tinggi, kebijakan Kemenag juga telah membuka pintu bagi ribuan mahasiswa berprestasi. Data penerimaan mahasiswa baru PTKIN tahun 2026 menunjukkan ratusan siswa berprestasi dari tingkat kabupaten hingga internasional berhasil masuk melalui jalur prestasi di berbagai cabang olahraga, termasuk pencak silat, karate, hingga panahan.

​Menutup paparannya, Menag berharap program prioritas olahraga nasional ini dapat terus melahirkan bibit-bibit atlet unggul dari madrasah dan pesantren. Beliau berkomitmen bahwa Kemenag akan terus hadir untuk memfasilitasi setiap bakat anak bangsa agar dapat bersinar di berbagai bidang, baik sains, seni, maupun olahraga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi Bea Cukai dan Kampus Tanamkan Literasi Kepabeanan Generasi Muda

Sinergi antara Bea Cukai dan sivitas akademika terus terjalin guna menanamkan literasi kepabeanan dan cukai di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga gambaran langsung mengenai peran strategis Bea Cukai dalam menjaga perekonomian nasional, mengawasi lalu lintas barang, serta mendukung perdagangan internasional yang sehat dan aman.

Pada Rabu (28/01), Bea Cukai Ngurah Rai di Badung menerima kunjungan 108 mahasiswa Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–11.00 WITA di Aula Lantai 3 Gedung Bea Cukai Ngurah Rai tersebut turut didampingi dua dosen pembimbing. Rangkaian kegiatan diawali dengan simulasi pelacakan oleh Tim K-9 Bea Cukai yang menampilkan kemampuan anjing pelacak dalam mendeteksi barang ilegal, seperti narkotika dan barang selundupan.

Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Sunaryo, dalam sambutannya menegaskan peran strategis Bea Cukai dalam menjaga perekonomian nasional sekaligus pentingnya peningkatan pemahaman kepabeanan bagi generasi muda. Materi yang dipaparkan antara lain kebijakan dan prosedur kepabeanan dan cukai, serta tantangan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Sesi interaktif dan evaluasi melalui pre-test dan post-test turut digelar untuk mengukur pemahaman peserta.

Kegiatan serupa kembali dilaksanakan pada Rabu (04/02), saat Bea Cukai Ngurah Rai menerima kunjungan 46 mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan didampingi dua dosen.

Acara diawali dengan sambutan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Ngurah Rai, Nugroho Widyo Bharoto, dilanjutkan simulasi K-9 dan pemaparan materi kepabeanan dan cukai. Mahasiswa juga menyaksikan simulasi pengujian barang oleh Laboratorium Bea Cukai, sehingga memperoleh gambaran nyata mengenai proses pengawasan berbasis ilmiah. Sesi diskusi interaktif dan permainan edukatif menjadi penutup kegiatan untuk memperkuat pemahaman peserta.

Melalui kunjungan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, khususnya dalam mendukung penerimaan negara dan pengawasan lalu lintas barang di kawasan bandara. Manfaat yang dirasakan tidak hanya berupa peningkatan wawasan akademik, tetapi juga kesadaran hukum dan pemahaman praktis yang relevan dengan dunia kerja di bidang logistik, keuangan, dan perdagangan internasional.

Bagi masyarakat luas, peningkatan literasi kepabeanan di kalangan mahasiswa diharapkan dapat mendorong terbentuknya generasi profesional yang sadar aturan dan mendukung perdagangan yang tertib. Sinergi berkelanjutan antara Bea Cukai dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi yang transparan, patuh, dan berdaya saing di tingkat global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News