Beranda blog Halaman 457

Mengubah Musibah Menjadi Manfaat: Sinergi Pemulihan Lahan Pertanian di Kampung Toweren

Penulis
Syifa
-

Letak geografis Kampung Toweren di Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, yang berada di bawah naungan perbukitan dataran tinggi Gayo, menjadikannya daerah yang sangat rentan terhadap dinamika cuaca ekstrem. Ketika curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah hulu dalam durasi panjang, lereng-lereng bukit tak lagi mampu menahan laju air.

Seperti yang terjadi pada akhir November 2025, banjir bandang akibat curah hujan ekstrem dampak Siklon Senyar, turun membawa massa lumpur yang bercampur dengan ratusan gelondongan kayu hutan, menerjang ke arah pemukiman dan menyapu hamparan hijau persawahan penduduk.

Pascabanjir, wajah Kampung Toweren berubah seketika. Lahan pertanian yang menjadi urat nadi ekonomi warga tertutup rapat oleh tumpukan material kayu dan sedimen lumpur tebal. Kondisi ini memaksa para petani untuk berhenti beraktivitas, karena hamparan sawah mereka kini menyerupai “hutan kayu” yang berserakan.

Menanggapi situasi tersebut, pada Minggu (22/2), langkah pemulihan segera dilakukan secara intensif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kepala Desa setempat terjun langsung ke lapangan guna memimpin proses pembersihan. Prioritas utama tim saat ini adalah membebaskan lahan persawahan dari himpitan kayu agar proses masa tanam dapat segera dimulai kembali.

Untuk memperlancar pergerakan, material kayu tersebut dievakuasi dan ditempatkan sementara di lahan-lahan kosong milik masyarakat yang lebih stabil. Menariknya, di tengah duka akibat rusaknya lahan, masyarakat Kampung Toweren menunjukkan ketangguhannya dengan memanfaatkan material sisa bencana.

Kayu-kayu gelondongan yang dibawa arus banjir tidak dibuang begitu saja, melainkan dipilah untuk dimanfaatkan sebagai bahan bangunan guna memperbaiki struktur rumah yang rusak, serta dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah ini menjadi strategi bertahan hidup sekaligus upaya efisiensi dalam fase pemulihan mandiri.

Namun, besarnya volume material kayu dan luasnya area persawahan yang terdampak menjadi tantangan tersendiri. Meski pengerjaan dilakukan secara gotong-royong, diakui bahwa proses pemulihan lahan pertanian memerlukan percepatan. BNPB bersama lintas kementerian/lembaga akan menambah alat berat khusus sebagai solusi kebutuhan yang sangat mendesak guna mengeruk lumpur dan memindahkan kayu-kayu besar yang mustahil dipindahkan secara manual.

Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat ini diharapkan mampu segera mengembalikan kesuburan lahan pertanian Toweren, sekaligus mengubah sisa material bencana menjadi modal awal pembangunan kembali desa mereka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi Pulihkan Akses Lhok Sanding: Progres Jembatan Gantung Capai 65 Persen

Penulis
Syifa
-

Sungai Meureudu yang membelah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, merupakan sungai induk (main stem) bagi sejumlah anak sungai (tributary) sebelum bermuara di perairan Selat Malaka. Karakteristik geografis ini membuat wilayah hilir sangat rentan saat hulu dilanda hujan lebat berdurasi lama. Puncaknya pada akhir November 2025 lalu, fenomena Siklon Senyar memicu curah hujan ekstrem yang menyebabkan debit air meluap drastis melampaui kapasitas sungai.

Banjir kiriman tersebut tidak hanya membawa massa air, tetapi juga material destruktif berupa potongan kayu, sampah, pasir, hingga bebatuan besar yang menghantam infrastruktur vital, termasuk memutus jembatan penyeberangan di Gampong Lhok Sanding, Kecamatan Meurah Dua.

Pasca-penanganan darurat, pemerintah kini berfokus pada fase pemulihan infrastruktur demi mengembalikan konektivitas warga yang sempat lumpuh total. Hingga hari Minggu (22/2), pembangunan kembali akses tersebut diwujudkan melalui proyek strategis jembatan gantung yang merupakan hasil kolaborasi solid antara tim ahli dari Vertical Rescue Indonesia dan prajurit Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 836/Brahma Yodha (Yonif TP 836/BY).

Dengan dukungan penuh material bangunan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tim gabungan ini terus berjibaku siang dan malam guna memastikan pembangunan berjalan sesuai target, mengingat peran jembatan ini sangat krusial dalam memulihkan roda ekonomi dan memangkas jarak tempuh warga.

Saat ini, akumulasi progres fisik pembangunan secara keseluruhan telah mencapai 65 persen. Secara teknis, sejumlah tahapan utama telah berhasil dituntaskan hingga 100 persen, meliputi pengeboran besi palang, pembentangan enam sling utama (atas dan bawah), mobilisasi material batu dan pasir ke titik A dan B, serta pengecatan dasar atau meni pada gapura di kedua sisi jembatan.

Percepatan kini dialihkan pada berbagai struktur pendukung lainnya agar jembatan dapat segera difungsikan secara aman.

Pekerjaan pada pondasi di titik A, pembentangan sling pagar horizontal, pemotongan sling rawayan, serta pembuatan plang gapura dan turunan tepi jauh kini telah memasuki tahap penyelesaian akhir dengan rata-rata progres antara 90 hingga 95 persen.

Di sisi lain, tim di lapangan tetap memacu pemasangan palang yang telah mencapai 45 persen serta pengecatan akhir gapura sebesar 30 persen. Fokus pengerjaan juga diarahkan pada pembuatan dudukan sling horizontal serta struktur sayap jembatan.

Sinergi antara keahlian teknis medan ekstrem dari Vertical Rescue dan dedikasi personel teritorial Yonif TP 836 memastikan jembatan ini dibangun dengan standar keamanan tinggi untuk mengakhiri keterisolasian warga Gampong Lhok Sanding.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bansos PKH dan Sembako Sudah Cair di Bulan Ramadan

Penulis
Syifa
-
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bansos PKH dan Sembako telah disalurkan secara bertahap sehingga penerima manfaat yang beragama Islam dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik.
Hingga awal Ramadan, tercatat realisasi penyaluran bantuan sosial triwulan pertama 2026 telah mencapai di atas 85 persen atau Rp15 triliun lebih. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), alokasi tahun ini ditetapkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara Bantuan Sembako dialokasikan bagi 18.250.000 KPM.
“Penyaluran (PKH) sampai saat sekarang, untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret, itu 8.940.958 KPM. Sudah tersalurkan lebih dari Rp6 triliun atau 89,4 persen. Sementara Sembako, itu sudah tersalurkan 15 juta lebih KPM (dengan nominal) Rp 9 triliun lebih, (atau) sebanyak 86,9 persen,” kata Gus Ipul di Jakarta melalui keterangan tertulis. 
Ia menjelaskan seluruh penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan BSI.
Secara keseluruhan, Gus Ipul melanjutkan, masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru bansos PKH dan sekitar 2 juta penerima baru bansos Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan karena sedang proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu dan persiapan penyaluran melalui PT. Pos Indonesia.
“Jadi, setiap triwulan ada penerima manfaat baru (hasil pemutakhiran DTSEN), sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1-2 bulan untuk burekol-nya itu,” jelasnya.
Sementara itu, untuk bansos PKH dan Sembako di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana, Kemensos telah menyalurkan Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM. “Semua sudah salur dan insya Allah di akhir Februari ini tuntas,” kata Gus Ipul.
Selain bansos regular, Kemensos juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana, meliputi bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (Jadup) dan bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.
“Total anggaran yang kita ajukan dan siapkan (untuk bansos adaptif) ada Rp2 triliun lebih. Sementara total anggaran kedaruratan sudah terkirim semua, hampir Rp100 miliar. Hari ini kami sudah mulai menyalurkan, baik itu untuk isian rumah, bantuan pemulihan sosial ekonomi dan Jadup,” jelas Gus Ipul. 
Santunan ahli waris telah tersalurkan Rp14,8 miliar bagi 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per jiwa. Bantuan isi hunian siap salur Rp98,7 miliar bagi 32,9 ribu kepala keluarga senilai Rp3 juta per keluarga. Sementara bantuan jadup siap salur Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa senilai Rp15 ribu per jiwa.
Adapun mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Berdasarkan data tersebut, kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA) dilanjutkan penetapan daftar nominatif dengan persetujuan Muspida, lalu divalidasi dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 
Bantuan kemudian disalurkan Kemensos berdasarkan data final yang telah disahkan.
“Intinya dari Rp2 triliun lebih, untuk penyaluran sudah ada di rekening dan tinggal menyalurkan itu ada Rp600 miliar lebih. Sisanya kami masih mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan),” kata Gus Ipul.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkeu dan BI Perkuat Sinergi Kebijakan Guna Jaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dan Wamenkeu Juda Agung menghadiri Rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta pada Jumat (20/02). Rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk saling memperkuat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, pemerintah berkomitmen mengelola kebijakan fiskal secara pruden dan berkesinambungan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diarahkan berada di kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui kombinasi pembiayaan utang dan non-utang. Pembiayaan utang ditempuh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik dan global, serta penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Penerbitan SBN dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui pengelolaan portofolio utang dan manajemen risiko yang kuat, sehingga struktur utang pemerintah tetap sehat, aman, dan berkesinambungan.

Di sisi moneter, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan tahun 2026 secara konsisten untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen serta mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Strategi kebijakan moneter ditempuh melalui operasi moneter pro-market guna menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Selain itu, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat. Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah dan stabilitas harga, serta stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Audiensi dengan PUI, Wapres Gibran Tekankan Konsolidasi Kebangsaan dan Pembangunan Inklusif

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (PUI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Jumat (20/2). Dalam pertemuan tersebut, Wapres menegaskan peran strategis organisasi kemasyarakatan Islam dalam memperkuat persatuan umat, menjaga konsolidasi kebangsaan, serta mengakselerasi pembangunan nasional.

Audiensi ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi tersebut sejalan dengan visi besar Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, pemantapan persatuan nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan hingga ke tingkat komunitas.

Pertemuan ini juga merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan PUI untuk mempererat silaturahmi dengan para tokoh bangsa sekaligus meneguhkan komitmen kebangsaan. Wapres menyambut hangat jajaran pengurus baru PUI dan mengapresiasi kontribusi organisasi tersebut di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang konsisten membina umat serta merawat nilai moderasi dan persatuan.

Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi ajang perkenalan kepengurusan baru sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah.

“PUI adalah ormas yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berdiri sejak 1917. Dua tokoh kami, K.H. Abdul Halim dan K.H. Ahmad Sanusi, turut berperan dalam pendirian Republik Indonesia dan telah dianugerahi gelar pahlawan,” ujar Raizal usai pertemuan.

Ia menegaskan komitmen PUI untuk terus bersinergi dengan pemerintah.

“Kami menyampaikan kesiapan PUI untuk bersinergi dengan seluruh program pemerintah. Insya Allah, PUI berkomitmen mendukung dan menyukseskan agenda pembangunan ke depan,” tegasnya.

Turut hadir pada pertemuan ini, Wakil Ketua Umum PUI K.H. Maman Abdurrahman dan Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Dewan Pertimbangan K.H. Nurihsan Zaidi, serta Sekretaris Jenderal PUI Dr. Kana Kurniawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Perjanjian RI–AS Tetap Berproses Pascaputusan Supreme Court AS

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati, meskipun terdapat putusan terbaru dari Supreme Court Amerika Serikat terkait kebijakan tarif global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (21/2).

Menko Ekon menjelaskan bahwa putusan Supreme Court menyangkut pembatalan tarif global dan pengembalian (reimbursement) tarif kepada korporasi tertentu. Namun demikian, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan karena memiliki mekanisme tersendiri.

“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya, dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat sedangkan Indonesia kan dengan DPR,” jelas Menko Ekon.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia telah meminta agar skema tarif nol persen yang sudah disepakati untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan, khususnya produk agrikultur seperti kopi dan kakao, yang telah memiliki pengaturan tersendiri melalui executive order.

“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan nol persen itu kita minta tetap,” tambah Airlangga.

Selain sektor agrikultur, skema tarif nol persen juga mencakup beberapa bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, tekstil, dan produk terkait lainnya. Pemerintah saat ini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan lanjutan dari otoritas Amerika Serikat terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.

Airlangga menegaskan bahwa akan ada pembedaan kebijakan antara negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan yang belum, sehingga Indonesia tetap memiliki ruang strategis dalam implementasi kesepakatan. Terkait kebijakan tarif 10 persen yang berlaku sementara selama 150 hari, pemerintah menilai kondisi tersebut justru lebih baik dibandingkan posisi sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Seskab menambahkan bahwa sebelum adanya putusan Supreme Court, Indonesia telah berhasil menurunkan potensi tarif dari 32 persen menjadi 19 persen melalui diplomasi langsung Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat.

“Setelah ada (putusan) Supreme Court kemarin ya tentunya dari 19 menjadi 10 persen itu secara hitung-hitungan lebih baik. Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan,” tegas Seskab.

Para menteri juga telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo. Presiden meminta agar seluruh risiko yang mungkin timbul dipelajari secara komprehensif dan Indonesia disiapkan dengan berbagai skenario.

Pemerintah menegaskan bahwa diplomasi dan negosiasi akan terus dilakukan secara terukur dan adaptif, dengan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Indonesia memastikan bahwa implementasi perjanjian perdagangan tetap memberikan manfaat konkret bagi stabilitas ekonomi dan daya saing nasional di tengah dinamika global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo: Perundingan Dagang RI–AS Saling Menguntungkan

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah menghasilkan kesepahaman yang saling menguntungkan dan dilandasi sikap saling menghormati. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (22/2).

“Kita bahas masalah perdagangan di antara dua negara. Perundingan sudah cukup lama, artinya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati saya kira bagus ya,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa proses negosiasi tarif perdagangan memang berlangsung panjang, namun hasil yang dicapai dinilai positif bagi kepentingan Indonesia. Terkait dinamika terbaru menyusul putusan Supreme Court Amerika Serikat mengenai kebijakan tarif, Presiden menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses politik dalam negeri Amerika Serikat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan yang berkembang.

“Kita siap menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, kita lihat perkembangannya,” tegas Presiden.

Menanggapi kebijakan tarif 10 persen yang berlaku sementara, Presiden menilai langkah tersebut tetap memberikan keuntungan bagi Indonesia.

“Saya kira menguntungkan ya. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan,” tambahnya.

Selain isu perdagangan, Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan sejumlah pemimpin perusahaan investasi global, para pelaku usaha menunjukkan minat dan kepercayaan yang tinggi terhadap Indonesia.

“Mereka menyampaikan mereka sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita,” ungkap Presiden.

Pemerintah memastikan bahwa seluruh langkah diplomasi dan negosiasi perdagangan akan terus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan nasional serta menjaga stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SMA Unggul Garuda Resmi Dibentuk Lewat Perpres 116 Tahun 2025, Ini Tujuannya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 20 November 2025. 

Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus untuk memenuhi kepentingan nasional melalui penyiapan sumber daya manusia unggul, terutama di bidang sains dan teknologi. Melalui SMA Unggul Garuda, para peserta didik dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik pada bidang-bidang unggulan yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

“SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik,” disebutkan dalam Perpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda bertumpu pada pilar tiga pilar. Pertama, penyeimbang akses, dengan memberikan akses bagi peserta didik dari berbagai latar belalang daerah dan sosial ekonomi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kedua, inkubator pemimpin, melalui pembentukan dan penguatan karakter kepemimpinan masa depan Indonesia.
Ketiga, prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat, melalui penyediaan pendidikan berkualitas tinggi dan pembinaan peserta didik untuk memiliki jiwa pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat.

Penyelenggaraan sekolah ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Dalam penyelenggaraannya, SMA Unggul Garuda terdiri atas SMA Unggul Garuda baru dan SMA Unggul Garuda transformasi.

SMA Unggul Garuda Baru
SMA Unggul Garuda baru adalah SMA Unggul Garuda yang dibangun baru dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

“Kurikulum SMA Unggul Garuda baru mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan [yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi],” disebutkan pada Pasal 10 ayat (1). 

SMA Unggul Garuda baru terbuka bagi calon peserta didik yang berasal dari seluruh Indonesia, yang penerimaannya mempertimbangkan aspek kemampuan akademis, latar belakang ekonomi, asal geografis, dan daya tampung sekolah.

“Seleksi penerimaan peserta didik baru SMA Unggul Garuda baru sebagaimana dimaksud meliputi jalur beasiswa dan jalur reguler,” bunyi Pasal 16.

SMA Unggul Garuda Transformasi
Sementara itu, SMA Unggul Garuda transformasi adalah SMA Unggul Garuda yang meliputi SMA atau madrasah aliyah (MA) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat dengan pengayaan sehingga peserta didiknya dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

“SMA Unggul Garuda Transformasi dipilih dari SMA/MA yang memenuhi kriteria paling sedikit (1) berlokasi di Indonesia, memiliki akreditasi A, dan memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional,” ketentuan pada Pasal 18 ayat (1).

SMA/MA ini diberikan pengayaan oleh Kemendiktisaintek meliputi setidaknya program pelatihan manajemen sekolah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, dan pembinaan peserta didik SMA Unggul Garuda transformasi.

Pendanaan serta Pemantauan dan Evaluasi
Di dalam Perpres Nomor 116 Tahun 2025 juga dituangkan mengenai ketentuan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diamanatkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan dilaporkan kepada Presiden. 

“Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SMA Unggul Garuda paling sedikit enam bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan,” ketentuan Pasal 20 ayat (1). 

Terkait pendanaan, pada Pasal 21 ditegaskan bahwa penyelenggaraan SMA Unggul Garuda dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Buka Investasi Mineral Kritis untuk AS, Utamakan Kepentingan Nasional dan Aturan Dalam Negeri

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi yang lebih luas bagi perusahaan Amerika Serikat dalam pengembangan mineral kritis sebagai bagian dari implementasi kerja sama ekonomi bilateral kedua negara, dengan tetap menempatkan kepatuhan terhadap aturan nasional serta kepentingan strategis Indonesia sebagai prioritas utama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh implementasi investasi harus berjalan sesuai regulasi nasional dan mendukung agenda hilirisasi serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

“Untuk mineral kritikal terkait dengan nikel, logam tanah jarang, dan mineral-mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika Serikat untuk melakukan investasi dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Tapi, kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi, termasuk dalamnya ada investasinya,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Jumat (20/02/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah memberikan ruang investasi yang setara kepada seluruh negara, termasuk Amerika Serikat, sepanjang mendukung agenda hilirisasi dan mematuhi regulasi nasional. Bahlil menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak berarti membuka kembali ekspor bahan mentah dari Indonesia.

“Kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain yang akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di mineral kritikal dan ini sudah terjadi, sebelum perjanjian ini pun sudah ada contoh, seperti Freeport,” ujarnya.

“Jadi, jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah, enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian kemudian hasilnya bisa diekspor,” tegas Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah juga telah memetakan sejumlah wilayah pertambangan prospektif yang akan ditawarkan kepada investor guna menjaga momentum hubungan ekonomi strategis kedua negara.

“Saya juga menjelaskan bahwa dalam konteks perolehan terhadap wilayah-wilayah pertambangan yang ada, kami setelah ini, kami akan menawarkan kepada mereka mana perusahaan-perusahaan yang ingin masuk dan kemudian kita fasilitasi dan saya sudah melakukan pemetaan-pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospek karena kita juga harus membangun, menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini,” ungkap Bahlil.

Pemerintah akan memfasilitasi percepatan eksekusi investasi agar memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Langkah tersebut sekaligus diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global mineral kritis yang semakin strategis bagi industri energi masa depan.

Dengan pendekatan tersebut, Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra strategis yang terbuka terhadap investasi global, namun tetap berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam dan konsisten menjalankan agenda hilirisasi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sepakati Dagang dengan AS, Menteri ESDM Tegaskan Mineral Kritis Tetap Wajib Hilirisasi

Penulis
Syifa
-

Di tengah dinamika geopolitik dan meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral kritis, Indonesia kembali menegaskan posisi tawarnya di panggung global. Pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, DC., Kamis (19/2) waktu setempat, menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan kedua negara melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Bagi Indonesia, kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan dagang, melainkan bagian dari strategi untuk memastikan bahwa kekayaan mineral kritis nasional tidak diperdagangkan dalam bentuk mentah. Pemerintah menegaskan bahwa setiap peluang investasi yang lahir dari ART harus bermuara pada hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri, sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif dengan memberikan ruang investasi yang sama kepada seluruh negara, termasuk AS, dengan tetap mematuhi koridor peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi. Termasuk dalamnya ada investasinya,” tutur Bahlil saat menyampaikan Keterangan Pers di Washington DC, Jumat (20/2) waktu setempat.

Bahlil menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah, karena pemerintah Indonesia tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional dan tidak ada rencana membuka keran ekspor barang mentah.

“Jadi katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi.” tegas Bahlil.

Lebih lanjut, Ia mencontohkan kerja sama yang telah berjalan sebelumnya, seperti investasi yang dilakukan oleh Freeport Indonesia yang membangun fasilitas smelter tembaga dengan nilai investasi hampir USD4 miliar dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Menurutnya, pola serupa dapat diterapkan pada pengembangan mineral kritis lainnya seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.

Dalam implementasinya, Bahlil menyebut pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan AS. Pertama adalah dengan menawarkan langsung kepada perusahaan-perusahaan asal AS untuk melakukan eksplorasi, dan yang kedua bisa melalui kemitraan atau joint venture (JV) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

“Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika,” sambungnya.

Meski demikian, Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia juga membuka ruang kepada negara lain untuk bekerja sama dalam pengembangan mineral kritis. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak bersifat eksklusif dan tidak hanya ditujukan kepada satu negara tertentu. Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip kerja sama yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan dengan seluruh mitra strategis global.

“Kita berikan ruang sama juga dengan negara-negara lain, jadi equity treatment (perlakuan setara) saja,” tandas Bahlil. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...456457458...4,887Halaman 457 dari 4,887