Beranda blog Halaman 4627

Wapres : Penghargaan Upakarti dan IGDS 2020, Apresiasi Kepada Pelaku IKM Saat Pandemi

Wapres : Penghargaan Upakarti dan IGDS 2020, Apresiasi Kepada Pelaku IKM Saat Pandemi

Suarapemerintah.id – Pemerintah kembali menyelenggarakan acara Penganugerahan Penghargaan Upakarti dan Penghargaan Seleksi Desain Terbaik Indonesia (IGDS) di tahun 2020 Dihadiri Wakil Presiden RI (Wapres) Ma’ruf Amin, acara ini adalah bentuk apresiasi kepada insan yang telah berdedikasi dalam pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM), serta insan kreatif yang mencipta desain produk industri terbaik yang inovatif.

“Dedikasi dan pencapaian para Penerima Penghargaan Upakarti dan Penghargaan IGDS tahun 2020 dapat menjadi semangat untuk terus berkarya dan berprestasi, serta dapat menginspirasi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat industri,” kata Ma’ruf Amin, mengawali sambutannya di Jakarta, Kamis (10/12).

Ma’ruf menjelaskan, kemajuan Indonesia juga merupakan buah kerja keras dari 3,8 juta pelaku IKM yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Untuk itu, pembangunan daya saing IKM perlu dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat maupun daerah, asosiasi, lembaga riset dan perguruan tinggi, hingga pihak swasta.

Pada acara ini, Ma’ruf Amin juga memberikan apresiasinya kepada para pelaku IKM yang telah bangkit dan kembali melanjutkan aktivitasnya.

IKM mampu beradaptasi dengan cepat di tengah tekanan berat akibat pandemi Covid-19. Hal ini patut mendapat apresiasi dan dukungan serius, sehingga ke depan IKM kita bisa mencapai kemajuan yang diharapkan,” tuturnya.

Wapres menyampaikan harapan dan ajakan untuk melangkah bersama guna memajukan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa Penghargaan Upakarti telah dilaksanakan sejak tahun 1985 dengan tujuan meningkatkan kesadaran, mendorong motivasi serta prakarsa masyarakat, baik orang perseorangan, lembaga/oganisasi ataupun perusahaan, untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan sektor IKM guna meningkatkan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Penghargaan Upakarti tahun 2020 mencakup dua kategori, yaitu Kategori Jasa Pengabdian dan Jasa Kepeloporan,” kata Agus.

Kategori Jasa Pengabdian diberikan kepada orang-perseorangan Warga Negara Indonesia atau lembaga/organisasi yang berkedudukan di Indonesia yang tugas dan fungsinya tidak melakukan pembangunan dan pemberdayaan terhadap IKM.

Sedangkan kategori Jasa Kepeloporan, lanjutnya, diberikan kepada perusahaan berskala menengah atau besar dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM melalui pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan.

Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Gati Wibawaningsih, menyebutkan, mekanisme pemberian Penghargaan Upakarti dilakukan melalui lima tahap.

”Pertama, pengumuman melalui media cetak, elektronik dan surat pemberitahuan. Kedua, pendaftaran melalui upakarti.kemenperin.go.id. Ketiga, penilaian melalui seleksi administrasi, seleksi substansi, pemeringkatan dan penjurian,” jelasnya.

Tahap berikutnya, lanjut Gati, penetapan penerima Penghargaan Upakarti oleh Menteri Perindustrian. Dan terakhir, penganugerahan Penghargaan Upakarti oleh Bapak Wakil Presiden RI.

Dari total 151 usulan peserta Penghargaan Upakarti, telah ditetapkan 10 Penerima Penghargaan Upakarti tahun 2020, yang terdiri dari lima penerima kategori Jasa Pengabdian, dan lima penerima kategori Jasa Kepeloporan,” ucap Dirjen IKMA.

Sementara itu, penyelenggaraan IGDS telah dimulai sejak tahun 2001 dengan tujuan untuk mendorong partisipasi desainer dan perusahaan industri untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas desain produk industri, serta dalam mengembangkan produk terbaik melalui peningkatan kualitas desain kebaruan dan inovasi, serta berkarakter Indonesia.

Menperin menjelaskan, Penghargaan IGDS 2020 mencakup dua kategori. ”Kategori Design Product diberikan atas desain produk industri berkualitas baik yang telah dan masih diproduksi/dipasarkan. Dan, kategori Design Concept diberikan atas konsep desain produk industri berkualitas baik dalam bentuk purwarupa/prototipe dan/atau sampel produk,” tutur Agus.

Gati menambahkan, mekanisme pemberian Penghargaan IGDS 2020 dilakukan melalui delapan tahap, yaitu sosialisasi dan pendaftaran, seleksi administratif, penjurian tahap I, pengiriman produk, penjurian tahap II, penjurian tahap III dan People’s Choice, penetapan Penerima Penghargaan IGDS 2020 oleh Menteri Perindustrian, dan penganugerahan Penghargaan IGDS 2020 oleh Bapak Wakil Presiden RI.

Dari total 386 pendaftar pada IGDS tahun 2020 ini, telah ditetapkan penerima Penghargaan IGDS 2020. Penerima Penghargaan IGDS 2020 Design Product kategori Good Design sebanyak 19 produk, kategori Best 20 sebanyak 16 produk, kategori People’s Choice sebanyak 1 produk, kategori Best 3 sebanyak tiga produk, dan kategori Grand Award sebanyak satu produk. Sedangkan Penerima Penghargaan IGDS 2020 Design Concept kategori Best 3 sebanyak tiga produk, dan kategori Grand Award sebanyak satu produk.

”Jumlah pendaftar IGDS terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi untuk berkarya dan mengikuti Penghargaan IGDS,” ungkap Gati.

Pada kesempatan ini, Menteri AGK mengucapkan terima kasih kepada Tim Pelaksana Penghargaan Upakarti dan Penghargaan IGDS tahun 2020 sehingga rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. “Terima kasih kepada Dewan Juri Upakarti dan IGDS tahun 2020 yang telah bertugas dengan baik pada pelaksanaan Penghargaan Upakarti dan Penghargaan IGDS tahun 2020 ini,” pungkasnya.

WIKA Group Raih 3 Penghargaan Bergengsi Forbes

WIKA Group Raih 3 Penghargaan Bergengsi Forbes

Suarapemerintah.idPT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT WIKA Beton Tbk. (WTON) meraih penghargaan sebagai Top 50 perusahaan terbaik dalam ajang Forbes Indonesia Best of The Best Award 2020. WIKA, tepatnya berada di peringkat ke-27 dan menjadi BUMN Karya dengan rangking tertinggi yang masuk dalam 50 besar ajang bergensi tersebut. Sementara WTON masuk dalam peringkat 37 besar.

Selain penghargaan itu, WIKA juga mendapatkan apresiasi Trifecta Award, atas masuknya WIKA sebagai Top 50 dalam ajang Best of the best Award dalam kurun waktu, 3 tahun terakhir sejak 2018 lalu.

Penghargaan tahunan yang diinisiasi oleh Majalah Bisnis dan Ekonomi global, Forbes ini, dilaksanakan secara virtual dan diberikan kepada Sekretaris Perusahaan, Mahendra Vijaya pada acara puncak penghargaan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (10/12).

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas apresiasi dari media dengan reputasi global, Forbes. Semoga penghargaan ini semakin memacu kami untuk terus berkinerja baik ke depan,” terang Mahendra Vijaya, Sekretaris Perusahaan

Perusahaan yang masuk dalam daftar Best of the Best Award Indonesia 2020 terang terang Managing Director of Forbes Indonesia, Roger Finnie, telah melalui seleksi ketat berdasarkan kinerja jangka panjang para perusahaan, termasuk pertumbuhan pendapatan, laba, dan tingkat imbal hasil bagi pemegang saham, sehingga bagi mereka yang terpilih dalam radar Top 50 Forbes, maka perusahaan-perusahaan itu memiliki performa yang bagus secara keseluruhan.

”Seluruh perusahaan dalam daftar Best of the Best telah menunjukkan kinerja jangka panjang dan pertumbuhan yang solid,” pungkas Finnie, Managing Director of Forbes Indonesia.

Pemkot Yogya Genjot Peningkatan Ekonomi Kampung Dengan Bersepeda

Pemkot Yogya Genjot Peningkatan Ekonomi Kampung Dengan Bersepeda

Suarapemerintah.idPemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berusaha menggenjot peningkatan ekonomi kampung yang ada di Kota Yogya, berbagai carapun dilakukan untuk mengenalkan potensi-potensi yang ada di tiap-tiap kampung, salah satunya dengan rutin mengajak berbagai pihak untuk bersepeda mengelilingi perkampungan yang ada di Kota Yogya.

“Ini bagian dari upaya kita untuk mengkampanyekan hidup sehat dengan bersepada, selain itu momentum ini juga untuk mengenalkan potensi-potensi kampung kepada masyarakat sehingga kebangkitan ekonomi kampung di Kota Yogya bisa berjalan dengan cepat,” kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Jumat, (11/12/2020).

Para rombongan memulai rute sepeda tersebut dari kantor Bank BPD DIY Senopati, lalu menuju kearah utara melintasi pasar beringharjo, kemudian kearah titik nol kilometer dan melintasi jalan Ibu Ruswo, dan sempat beristirahat di pasar Prawirotaman.

Ketika sampai di pasar Prawirtaman, orang nomor dua di Kota Yogya tersebut juga sempat melihat kondisi pasar pasca diresmikannya bagunan pasar tersebut beberapa waktu lalu. Usai meninjau Wawali beserta rombongan melanjutkan perjalanannya menuju jalan Parangtritis, kemudian melewati jalan Menukan, Sisingamangaraja, dan finish di kantor BPD Kotagede.

Menuturnya dengan maraknya orang besepeda sebenarnya sebuah potensi bagi dunia pariwisata, hanya saja, potensi tersebut baru bisa dimaksimalkan saat pandemi Covid-19  telah usai.

Pihaknya berharap momentum bersepeda di tengah masyarakat setelah pandemi nanti bisa terus dibiasakan, dinikmati, dipelihara agar dapat berubah menjadi sebuah kebiasaan atau budaya baru di masyarakat.

Pada kesempatan tersebut Wawali mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Yogya agar dalam bersepeda masyarakat juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

“Insya Allah setiap Jumat kami akan mengunjungi setiap kampung yang ada di Kota Yogya, serta megenalkan potensi yang dimilikimya, namun tak lupa semuanya harus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan atau pakai hand sanitizer,” katanya yang juga sebagai ketua gugus tugas penanganan Covid-19 tersebut.

Komisi X DPR : Penggerak Literasi Desa Harus Didukung Semua Pihak

Komisi X DPR : Penggerak Literasi Desa Harus Didukung Semua Pihak

Suarapemerintah.id – Tingkat literasi Indonesia saat ini masih terbilang rendah. Hal ini lantaran belum meratanya kesempatan untuk mengakses bahan literasi di satu wilayah dengan wilayah lain. Untuk itu, Komisi X DPR RI mendorong munculnya penggerak literasi hingga tingkat desa.

“Rendahnya tingkat literasi di Indonesia memang mengkhawatirkan. Dibutuhkan keseriusan dari semua pihak agar tingkat literasi Indonesia bisa segera meningkat,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dalam acara Peluncuran Sejuta Buku untuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kamis (10/12/2020).

Dia menjelaskan Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia juga tercermin dari program penilaian pelajar internasional atau Programme for Intenational Student Assement (PISA). Berdasarkan hasil PISA 2018 diketahui jika dalam literasi Indonesia hanya menduduki peringkat 72 dari 77 negara.

“Fakta ini tentu memprihatinkan karena tingkat literasi menunjukkan banyak hal seperti cara kita berpikir, bersikap, dan cara kita menyelesaikan masalah. Kalau tingkat literasi kita rendah maka bisa jadi ada yang salah dari cara kita berpikir, bersikap, maupun dalam menyelesaikan masalah,” katanya.

Huda mengatakan banyak hal yang menjadi pemicu rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Mulai dari rendahnya minat baca, terbatasnya bahan literasi, hingga tidak meratanya akses ke bahan literasi di suatu wilayah dengan wilayah lain.

Bahkan survey yang dilakukan oleh World Bank tentang Indikator Pelayanan Pendidikan 2020 menunjukkan jika hanya 47,4% siswa di Indonesia yang mempunyai akses ke buku pelajaran.

“Dengan kondisi geografis Indonesia yang begitu besar terkadang akses ke bahan literasi antar wilayah juga berbeda. Sebagai contoh tentu akses ke bahan literasi bagi warga Jakarta sekitarnya akan jauh lebih mudah dibandingkan akses ke bahan literasi bagi warga Papua,” katanya.

Koordinator Gerakan Literasi Parlemen ini memberikan apresiasi terhadap Gerakan Sejuta Buku bagi Taman Bacaan Masyarakat. Dia pun berkomitmen untuk mendorong 18.000 anggota parlemen baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk melakukan donasi lima buku dalam setiap bulan.

“Langkah ini untuk meningkatkan ketersediaan bahan literasi. Dengan semakin banyak buku bacaan yang tersedia akses warga terhadap bahan literasi pun semakin meningkat. Kami akan bekerjasama dengan komunitas taman bacaan masyarakat untuk mendistribusikan donasi buku ini ke seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.

Politikus PKB ini mendorong terbentuknya penggiat literasi desa. Keberadaan penggiat literasi desa akan menjadi salah satu solusi untuk mendorong minat baca warga, membuka akses ke bahan literasi, hingga membuka Kerjasama dalam meningkatkan bahan literasi.

Pembentukan penggiat literasi desa tersebut bisa dilakukan dengan peningkatan sinergi lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Untuk meningkatkan kuantitas bahan literasi, dana desa juga harusnya bisa dimanfaatkan untuk membeli buku atau penyediaan akses internet,” Jelas Anggota DPR tersebut.

Pemkab Banyuwangi Gandeng Pupuk Kaltim Tingkatkan Produktivitas Petani

Pemkab Banyuwangi Gandeng Pupuk Kaltim Tingkatkan Produktivitas Petani

Suarapemerintah.id – Sektor pertanian terus menjadi perhatian Pemkab Banyuwangi. Salah satunya, pemkab mendukung upaya PT. Pupuk Kalimantan Timur mendongkrak produktivitas padi lewat program Agro Solution.

Agro Solution merupakan salah satu solusi kepada petani terhadap keterbatasan akses finansial, pasar, dan teknologi untuk peningkatan produktivitas pertaniannya.

Program ini memberikan pengawalan dari hulu hingga hilir kepada petani. Mulai dari benih, peralatan modern, pendampingan budidaya tanaman, permodalan, hingga akses terhadap asuransi dan offtaker (penjamin pembelian hasil panen).

Program ini diinisiasi PT. Pupuk Kaltim yang merupakan anak usaha PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Kami melibatkan multi stakeholder, seperti perbankan, asuransi pertanian, hingga offtaker. Lewat program ini, kami berharap petani bisa lebih sejahtera seiring dengan peningkatan produktivitas pertanian yang dikawal dari hulu hingga hilir,” kata Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi saat menghadiri acara Panen Raya Padi Agro Solution di Desa Bubuk, Rogojampi, Kamis (10/12/2020) yang juga dihari Bupati Abdullah Azwar Anas dan jajaran Forkopimda Banyuwangi.

Rahmad menambahkan, selain meningkatkan produktivitas pertanian, agro solution juga dapat mendorong petani agar lebih mandiri.

“Di sini petani diajak menggunakan pupuk non subsidi sehingga mereka tidak bergantung pada pupuk bersubsidi dari pemerintah yang jumlahnya juga semakin berkurang. Memang ada selisih biaya dibanding pupuk subsidi, namun jika dihitung petani lebih untung karena produktivitasnya meningkat,” kata Rahmad.

Rahmad lalu mencontohkan salah satu lahan padi yang menerapkan Agro Solution yang ada di Desa Bubuk Kecamatan Rogojampi.

Dengan program agro solution, produktivitas padi di lahan ini terbukti meningkat. Dari yang awalnya hanya 6 ton per hektar, kini produktivitasnya meningkat jadi 9,6 ton per hektar dengan menggunakan pupuk non subsidi. Maka, saya mendorong agar semakin banyak petani yang bergabung dengan program ini,” kata Rahmad.

Rahmad menyebut, saat ini di Pemkab Banyuwangi mencatat sudah ada 9 kecamatan yang menerapkan program Agro Solution dengan total luasan tanam padi mencapai 114 hektar. Yakni di Kecamatan Rogojampi, Singojuruh, Glagah, Kalipuro, Muncar, dan Genteng. Ada juga di Purwoharjo, Siliragung, dan Tegalsari.

Saat ini kami bekerja sama dengan 146 petani di 9 kecamatan. Ke depan, kami siap memperluas program ini hingga ke seluruh kecamatan di Banyuwangi untuk mendogkrak kesejahteraan petani melalui peningkatkan produktivitas pertaniannya,” kata Rahmad.

Program ini pun disambut baik oleh Bupati Anas. Dia pun tertarik untuk berkolaborasi dengan Pupuk Kaltim untuk peningkatan kesejahteraan petani Banyuwangi.

Agro Solution bisa menjadi solusi tepat untuk membantu mengatasi persoalan klasik petani di daerah. Mulai dari keterbatasan modal, hingga masalah pupuk. Kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman, yang ujungnya nanti peningkatan kesejahteraan petani Banyuwangi,” kata Anas.

Menteri Desa PDTT : Dana Desa Bisa Digunakan Beli APD Untuk Pilkades

Menteri Desa PDTT : Dana Desa Bisa Digunakan Beli APD Untuk Pilkades

Suarapemerintah.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)  Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2020 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Kamis (10/12/2020).

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sesuai dengan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan pedesaan, pemberberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yaitu bakal lakukan selalu upaya melalui jaringan infrastruktur yang dimiliki oleh Kemendes PDTT untuk mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak 2020.

“Utamanya terkait sosialisasi dan pemantauan warga masyarakat untuk sukseskan Pilkades dengan patuhi protokol kesehatan saat pencoblosan Pilkades 2020,” kata Gus Menteri.

Hasil sosialisasi dan pemantauan termasuk soal penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Kemendes PDTT nantinya juga akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai leading sector Pilkades 2020.

Gus Menteri tegaskan, Dana Desa bisa digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan Pilkades 2020 sepanjang belum diadakan dari sumber dana lainnya.

Gus Menteri ingatkan kepada Para Gubernur dan Bupati yang hadir, agar visi misi calon Kepala Desa lebih konkrit dan akuntabel berpijak pada arah kebijakan pembangunan desa dalam bentuk SDGs Desa, yang merupaka pembumian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peratura Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Jika Visi Misi Calon Kades berpijak pada ini maka arah pembangunan desa ke depannya jelas. Misalnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan dan Desa Sehat dan Sejahtera,” kata Gus Menteri.

Dikatakan olehnya yang kesemua 17 tujuan dalam SDGs itu senantiasa diwarnai dengan tujuan yang ke-18 yaitu Kelembangaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

“Artinya seluruh tatanan perencanaan pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya masyarakat setempat karena Indonesia miliki Kebhinekaan yang luar biasa,” imbuhnya.

Calon Kades bisa meramu dan menggabungkan 18 goal tersebut dalam visi misinya. Semua materi soal ini bisa diakses di website resmi Kemendes PDTT yaitu wwww.kemendesa.go.id, termasuk cara pengukurnya.

“Kita berharap 74.953 desa di Indonesia akan memiliki arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan strategi pembangunan nasional termasuk wujudkan Visi Misi Presiden, wujudkan RPJMN 2020-204,” tandas Gus Menteri.

HUT Korpri ke-49, Ade Yasin Ajak ASN Terapkan Budaya Kerja Baru Transformasi Digital

HUT Korpri ke-49, Ade Yasin Ajak ASN Terapkan Budaya Kerja Baru Transformasi Digital
SuaraPemerintah.idBupati Bogor, Ade Yasin bersama wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan  serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 49 tahun 2020 tingkat Kabupaten Bogor, bertempat di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, pada Kamis (10/12).
Dalam amanatnya Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan dalam era normal baru kepada seluruh ASN Kabupaten Bogor untuk terbiasa memanfaatkan teknologi. Pada saat ini sebagian dari kita harus bekerja dari rumah untuk menekan penyebaran Covid-19, oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, transformasi digital harus dilaksanakan.
“Jadilah birokrat yang adaptif, terampil dan melek teknologi. Kondisi pandemi jangan dijadikan sebagai halangan, tapi tantangan untuk menjadi ASN yang lebih inovatif dan kreatif memanfaatkan teknologi untuk mencapai hasil kerja yang tepat sasaran dan berdaya guna,” ujarnya.
Ia juga meminta agar ASN Kabupaten Bogor harus menjadi motor penggerak pembangunan, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjadi teladan di masyarakat serta senantiasa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.
Bupati juga mengatakan mengapresiasi upaya Korpri Kabupaten Bogor mengadakan Peringatan Hari Ulang tahun Korpri ke-49, untuk menjaga soliditas dan solidaritas anggota Korpri dalam melakukan pengabdian kepada negara dan masyarakat.
“Mari jadikan Hari Ulang tahun Korpri ke 49 sebagai momentum untuk melakukan perubahan mendasar dalam menerapkan cara kerja baru budaya kerja baru, semangat baru,mari kita ubah cara biasa menjadi luar biasa,” katanya.
Pandemi Covid 19 telah membuat keluarga besar Korpri Kabupaten Bogor terpaksa kehilangan beberapa orang anggotanya, Bupati Bogor mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabara dan kekuatan dan semoga pengabdian, kontribusi dan dedikasi dari Almarhum dan Almarhumah bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Bogor tercatat sebagai amal baik.
Sementara itu, Ketua Korpri Kabupaten Bogor, Zulkifli mengatakan situasi Pandemi Covid 19 diharapkan tidak melemahkan semangat Korpri untuk tetap berkinerja tinggi, bahkan keadaan ini harus menjadi pemicu kita untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme serta  menumpuk rasa persaudaraan serta kepedulian kepada sesama
“Berbagai bentuk kepedulian unit Korpri yang difokuskan kepada aksi peduli ASN, khususnya masyarakat terdampak Covid 19 seperti layanan dokumen administrasi kependudukan, pelayanan KB, bakti sosial, pemberian bantuan bibit, penyemprotan disinfektan dan pembagian APD dan donor darah,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut juga Ketua Korpri Kabupaten Bogor juga mengatakan menyampaikan santunan bagi anak yatim, bantuan pendidikan bagi putra dan putri anggota Korpri yang meninggal dunia karena Covid 19.

Bupati Bogor Tekankan Prokes Covid-19 & Antisipasi Cuaca Ekstrim dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak di 88 Se-Kabupaten Bogor

Bupati Bogor Tekankan Prokes Covid-19 & Antisipasi Cuaca Ekstrim dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak di 88 Se-Kabupaten Bogor
Suarapemerintah.idBupati Bogor Ade Yasin menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah  dalam Rangka Persiapan Pilkades Serentak Tahun 2020 melalui aplikasi zoom meeting di ruang VIP A Gedung Tegar Beriman Cibinong Bogor, Kamis (10/12/2020).
Rakor tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemantauan atas kesiapan pemerintah daerah menghadapi pelaksanaan pilkades serentak di tingkat pemerintah kabupaten selain itu untuk memastikan adanya penguatan peran panitia kabupaten dengan melibatkan unsur Forkopimda dan Satgas Penanganan Covid-19.
Dalam kesempatan ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya bupati/walikota, untuk menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2020.
“Tolong rekan-rekan Kepala Daerah tingkat II, yang sesuai UU menjadi titik sentral untuk pelaksana Pilkades ini benar-benar mempersiapkan semua langkah-langkah, baik pada tahapan perencanaan, penyiapan, materi, anggaran, regulasi, dan lain-lain,” kata Tito.
Mendagri menjelaskan, peran kepala daerah menjadi sangat sentral dalam pelaksaan Pilkades. Karena jika pada Pilkada ada lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU/Bawaslu, maka Pilkades akan lebih mengutamakan peranan Bupati dalam mengarahkan panitia Pilkades.
Dalam kesempatan terpisah Ade Yasin menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkades di Wilayah Kabupaten Bogor akan dilaksanakan tanggal 20 Desember 2020 bulan ini diikuti 740 ribu hak pilih dari 88 Desa yang melaksanakan Pemilihan tersebar di 34 Kecamatan Se-Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor telah menganggarkannya dalam APBD sebesar 15 milyar. Ade Yasin berharap dengan anggaran besar ini pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar dan sukses.
Terakhir, Bupati Bogor menyampaikan kesiapannya dalam pelaksanaan Pilkades dengan berkoordinasi aktif dengan Forkopimda dan telah meminta pada Panitia Pilkades untuk menjalankan tugasnya secara profesional, tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dan antisipasi cuaca ekstrim di musim penghujan ini.

Wabup Bogor Apresiasi DPRD Kab Bogor Terkait Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Dasar & Perangkat Desa

Wabup Apresiasi DPRD Kab.Bogor Terkait Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Dasar & Perangkat Desa
Suarapemerintah.idWakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menghadiri Rapat Paripurna terkait Penetapan Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Raperda tentang Perangkat Desa serta penarikan Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi bagi wilayah perencanaan Parung panjang.
Ditemui usai rapat, Iwan Setiawan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor atas kinerja dan prakarsa dua peraturan daerah yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan dasar dan perangkat desa.
“Terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas komitmennya dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik sampai dengan ke tingkat desa guna mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban,” ujar Iwan Setiawan, Kamis (10/12/2020).
Terkait perangkat desa, kita harus memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini tentang pemerintahan desa. “Kalau kita melihat kondisi dan perkembangan terkini tentang pemerintahan desa, kita juga perlu mengatur perihal perangkat desa dalam peraturan daerah tersendiri, sehingga perangkat desa bisa bekerja secara optimal dalam mendukung kepala desa menyelenggarakan pemerintahan desa yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah dalam rangka kesejahteraan masyaraka. Semoga dengan ditetapkan dan diimplementasikannya kedua perda tersebut dapat mendukung peningkatan pelayanan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat di bidang pendidikan dan penyelenggaraan pemerintahan desa,” tambahnya.
Lebih lanjut, mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi agar ditarik kembali untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
“Untuk RDTR dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya mengenai RDTR dan peraturan zonasi bagi wilayah perencanaan, saya sampaikan permohonan rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan peraturan zonasi bagi wilayah perencanaan Parung Panjang ditarik kembali untuk ditetapka dengan Peraturan Bupati dengan berbagai pertimbangan,” pungkasnya.

HUT ke-63, Pertamina Tuntaskan Program BBM Satu Harga di 243 Titik

HUT ke-63, Pertamina Tuntaskan Program BBM Satu Harga di 243 Titik

Suarapemerintah.id – Pada momentum HUT ke-63, PT Pertamina (Persero) kembali mempersembahkan kado spesial untuk Indonesia dengan menuntaskan target Program BBM Satu Harga sebanyak 243 titik hingga tahun 2020.

VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan meski diterpa pandemi Covid 19, Pertamina terus bergerak menyelesaikan berbagai penugasan Pemerintah untuk melayani kebutuhan energi nasional, salah satunya dengan menuntaskan target pembangunan lembaga penyalur BBM Satu Harga.

Sejak mendapat penugasan dari Pemerintah untuk membangun lembaga distribusi di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil), periode 2017 – 2019, sebanyak 160 titik telah diselesaikan Pertamina. Sepanjang tahun 2020, Pertamina telah membangun dan mengoperasikan BBM Satu Harga di 83 titik. Ke-83 titik tersebut tersebar di Aceh (1 titik), Riau & Kepulauan Riau (3 titik), Sumatera Utara (4 titik), Sumatera Selatan (3 titik), Lampung (3 titik), Bengkulu (1 titik), NTB (6 titik), NTT (7 titik), Kalimantan Barat (3 titik), Kalimantan Selatan (2 titik), Kalimantan Timur (1 titik), Kalimantan Utara (4 titik), Sulawesi Tengah (3 titik), Sulawesi Selatan (2 titik), Maluku & Maluku Utara (20 titik), Papua & Papua Barat (20 titik).

Di tengah kondisi pandemi Covid 19, memang terdapat beberapa kendala dan keterbatasan dalam proses pembangunan. Namun alhamdulilah, berkat kerja keras dan semangat Perwira Pertamina untuk melayani energi ke seluruh pelosok tanah air, Pertamina mampu mempersembahkan BBM Satu Harga sebagai kado HUT ke-63 dengan memastikan penyaluran BBM di wilayah 3T semakin meluas,” ujar Fajriyah.

Fajriyah menambahkan, hingga 2024 sesuai roadmap, Pertamina menargetkan pembangunan BBM Satu Harga mencapai 500 titik. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk membantu Pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan.

“Kami optimis pada periode 2021 – 2024 target pembangunan BBM Satu Harga sebanyak terus bertambah, sehingga masyarakat dapat menikmati harga BBM yang lebih terjangkau,” imbuhnya.

Menurutnya, sejak mulai beroperasinya lembaga penyalur BBM Satu Harga, masyarakat tidak lagi harus merogoh kocek yang besar untuk mendapatkan bahan bakar minyak.

Perubahan harga dari Solar dan Premium dari sekitar Rp 10.000 bahkan di wilayah timur Indonesia mencapai 100.000 untuk 1 liter, kini masyarakat dapat membeli BBM dengan harga sama dengan daerah lain yaitu premium Rp 6.450/liter dan produk solar seharga Rp 5.150/liter.

Pada SPBU 3T ini, tersedia produk Premium, Pertalite, Pertamax untuk gasoline dan Solar, Dexlite, untuk produk gasoil.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM, Pertamina memanfaatkan hampir semua moda transportasi mulai udara, laut dan darat.

Bagi wilayah yang sulit dijangkau dengan moda darat atau mobil tangki, seperti di Kalimantan dan Papua, Pertamina menggunakan alternatif pengangkutan BBM jenis Pesawat ATR dengan kapasitas 4.000 liter. Bagi wilayah kepulauan, Pertamina memanfaatkan moda kapal laut.

Penggunaan moda pesawat dan kapal laut itu setelah dilakukan pengiriman BBM dengan mobil tangki dari titik suplai Integrated Terminal di wilayah terdekat dengan lembaga penyalur,” pungkasnya.