Beranda blog Halaman 4791

Pemerintah Apresiasi Keberhasilan GNLD Dan RTIK

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Apresiasikan Keberhasilan GNLD Dan RTIK

Suarapemerintah.id – Pemerintah apresiasi keberhasilan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) dan Relawan TIK (RTIK) Kota Madiun yang dinobatkan sebagai Winner dan Champion dalam World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020.

“Mewakili pemerintah Indonesia saya menyampaikan apresiasi keberhasilan setinggi-tingginya kepada Winner dan Champion dari Indonesia. Kiranya pencapaian teman-teman GNLD Siberkreasi dan juga pegiat RTIK menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang unggul dalam bidang TIK di dunia,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam konferensi pers virtual dari rumah dinas Widya Chandra, Jakarta, Selasa (08/09/2020).

Dalam naskah konferensi pers yang dibacakan oleh Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digitalisasi dan SDM, Dedy Permadi, menyatakan apresiasi keberhasilan penghargaan yang direbut oleh dua wakil Indonesia itu didedikasikan kepada rakyat Indonesia.

“Penghargaan ini juga kami dedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk 8000 relawan TIK yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, serta 108 mitra dan jejaring yang tergabung dalam GNLD Siberkreasi,” ucap Dedy Permadi.

Menteri Johnny mengharapkan hasil kolaborasi semua pihak itu akan menginspirasi setiap upaya literasi digital guna menutup kesenjangan digital. Staf Khusus Menteri Kominfo menyebutkan penghargaan itu sebagai hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat, baik pelaksana, pegiat literasi digital maupun masyarakat Indonesia yang terlibat dalam seluruh program dan kegiatan.

“Saya berharap penghargaan tersebut terus dapat menginspirasi banyak pihak, bukan hanya komunitas saja tetapi juga individu pribadi, untuk semakin giat dalam melakukan kegiatan literasi digital dan mempersempit digital divide,” jelasnya.

Atas nama Menteri Kominfo, Dedy Permadi menyampaikan terima kasih dan mengajak seluruh pihak untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat, mari bersama-sama bergandeng tangan untuk mendukung percepatan transformasi digital Indonesia!” ajaknya.

Kalahkan 761 karya

Di tengah masa pandemi Covid-19 masih melanda dunia, penghargaan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. WSIS merupakan forum lintas-pemangku kepentingan di bidang TIK yang bernaung di bawah International Telecommunication Union (ITU), Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Setiap tahunnya WSIS memberikan penghargaan terhadap karya-karya dan inisiatif dari berbagai negara yang telah berkarya nyata dalam bidang TIK di tengah-tengah masyarakat,” tutur Staf Khusus Menteri Kominfo tersebut.

Dalam WSIS Prizes 2020 kali ini, terdapat 762 karya atau inisiatif yang terseleksi. Dari jumlah tersebut, terdapat 72 nominator pemenang atau “Champion” dan 18 pemenang utama atau “Winner” yang berasal dari berbagai penjuru dunia.

“WSIS Prizes menggunakan penilaian berdasarkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan tranparansi yang terukur dan sangat ketat. Dalam hal ini, penilaian dilakukan oleh panel ahli yang dibentuk oleh ITU,” jelas Dedi Permadi.

Tahun ini, GNLD Siberkreasi dianugerahi gelar WSIS Prize 2020 Winner, dari kategori Action Lines WSIS C4 terkait Peningkatan Kapasitas atau Capacity Building.

GNLD Siberkreasi telah menjadi wadah kolaborasi bagi berbagai mitra intitusi dan organisasi pegiat literasi digital di Indonesia. Sejak didirikan tahun 2017, GNLD Siberkreasi telah berhasil meliterasi setidaknya 75 juta penduduk Indonesia melalui berbagai kegiatan literasi digital online dan offline.

Sedangkan, RTIK Kota Madiun juga berhasil menyabet WSIS Prize 2020 sebagai Champion, dari kategori Action Lines WSIS C9 terkait Media. RTIK Madiun merupakan perkumpulan pegiat dan komunitas pengguna pengembang dan pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang sudah beranggotakan 8000 relawan di seluruh penjuru Indonesia.

Kolaborasi untuk Transformasi Digital

Ketua Umum GNLD SIberkreasi menyatakan penghargaan yang diterima merupakan buah kolaborasi bersama seluruh mitra Siberkreasi.

“Ini adalah pencapaian dari sebuah kolaborasi bersmaa. GNLD Siberkreasi telah menjadi wadah kolaborasi bagi 108 mitra intitusi dan organisasi pegiat literasi untuk melakukan inisiasi peningkatan literasi digital di berbagai wilayah Nusantara dengan konsisten untuk membuat konten positif,” ujarnya.

Seluruh pengurusnya adalah relawan perwakilan mitra yang dipilih secara demokratis, bergantian dan kolektif, guna mendedikasian waktu tenaga dan pikirannya untuk menjamin kegiatan GNLD Siberkreasi memiliki kebermanfaatan bagi publik.

“Semoga kemenangan GNLD Siberkreasi ini dapat mendorong kita untuk mewujudkan visi kita mencerdaskan bangsa di ranah digital. Dengan semangat baru ini kita bisa menjalankan visi dan misi kita. Ini bisa jadi sebuah ajakan karena literasi igital tugas kita semua supaya bisa menjadi masyarakat yang cerdas dan juga mencerdaskan,” tutur Yosi.

Ketua Umum  Relawan TIK Indonesia, Fajar Eridianti, menambahkan bahwa Relawan TIK Indonesia di tahun ini untuk ketiga kalinya menjadi champion dalam WSIS Prizes 2020 yang diwakili oleh Relawan TIK Madiun.

“Terima kasih kepada seluruh kepercayaan masyarakat Indonesia. Salam bangga dari relawan TIK Indonesia,” ujarnya.

Tahun 2020 Dana BOS Madrasah dan Pesantren Naik 100 Ribu

Penulis
Sopyan
-
Dana BOS Madrasah dan Pesantren tahun 2020 Tetap Naik 100 Ribu

Suarapemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi memastikan dana BOS Madrasah dan Pesantren tahun 2020 tetap naik. Hal ini ditegaskan Menag dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, sekaligus memastikan batalnya rencana penundaan kenaikannya diwaktu lalu karena dampak Covid-19.

“Saya tegaskan, dana BOS madrasah dan pesantren tahun 2020 tetap naik 100 ribu rupiah sesuai rencana awal,” tegas Menag, Selasa (08/09).

Anggaran BOS Madrasah dan Pesantren pada DIPA Kemenag tahun 2020 direncanakan mengalami peningkatan unit cost. Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari 800.000/siswa (2019) menjadi 900.000/siswa (2020). Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari 1.000.000/siswa (2019) menjadi 1.100.000/siswa (2020). Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), naik dari 1.400.000/siswa (2019) menjadi 1.500.000/siswa (2020). Total kenaikan anggaran Bos Madrasah berjumlah Rp874,4M.

Alokasi yang sama untuk Pesantren Ula (setingkat MI), Wustha (MTs), dan ‘Ulya (MA), anggarannya naik Rp100ribu untuk setiap santri. Sehingga, total kenaikan anggaran BOS Pesantren berjumlah Rp16,47M.

Menurut Menag  Fachrul Razi, waktu yang lalu  rencana kenaikan ini tertunda. Seiring dampak Covid-19 dan adanya refocussing program, anggaran Kemenag mengalami pemotongan sebesar  Rp2,6 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp2,02 triliun diambil dari anggaran pendidikan Islam.

Karenanya saat itu, diambil kebijakan untuk menunda kenaikan anggaran BOS Madrasah dan Pesantren. “Penundaan itu kami lakukan, karena saat itu kami tidak memiliki jalan lain. Begitu kami punya jalan, maka rencana kenaikan anggaran BOS akan tetap kami implementasikan. Ini akan segera kita selesaikan, hari ini juga,” tegasnya.

Itikad baik Kementerian Agama ini pun mendapatkan apresiasi dari Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto dan para anggota Komisi VIII yang selama ini bersama Kemenag tidak pernah lelah untuk terus memperjuangkan dukungan untuk Pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lainnya. “Terima kasih Pak Menteri atas kebijakannya. Ini akan menjadi kado terbaik untuk anak-anak miskin hari ini,” ujar Yandri.

Siswa Madrasah Dibekali Computational Thinking

Penulis
Sopyan
-
Siswa Madrasah akan Dibekali Computational Thinking

Suarapemerintah.id – Ikhtiar mengoptimalkan potensi, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas siswa madrasah, terus dilakukan Kemenag. Terbaru, Kemenag akan membekali siswa madrasah dengan Computational Thinking (CT).

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Bebras Indonesia untuk pembekalan CT bagi siswa madrasah. Pembekalan dilakukan bertahap, dengan piloting madrasah di wilayah Salatiga dan sekitarnya.

MoU ini ditandatangani secara virtual oleh Muhammad Ali Ramdhani dengan Ketua Bebras Indonesia Inggriani Liem. Hadir di lokasi Dirjen Pendidikan Islam menandatangani MoU, Sekretaris Bebras Indonesia Adi Mulyanto serta Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ahmad Umar.

Bersamaan itu, ditandatangani juga MoU antara Dirjen Pendidikan Islam dengan Rektor IAIN Salatiga Zakiyudin. Ikut mendampingi Wakil Rektor 1 dan 2 IAIN Salatiga. Penandatanganan dua MoU ini berlangsung di Jakarta, Selasa (08/09).

“Piloting di Salatiga, karena dosen-dosen IAIN Salatiga sudah pernah menerapkan tantangan Bebras CT di beberapa siswa madrasah di pesantren,” terang Ali Ramdhani.

Menurutnya,  computational thinking  (CT) adalah proses berfikir untuk memformulasikan persoalan dan solusi secara efektif, efisien, dan optimum. CT adalah proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh sebuah agen pemroses informasi (komputer, robot, atau manusia). .

Selanjutnya dalam Computational Thinking adalah berpikir dengan algoritma dimana kita berpikir dengan mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah agar menjadi logis, berurutan, teratur, dan mudah dipahami oleh orang lain. Dalam hal membuat alat pirolisis, para siswa dituntut untuk bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, dan rinci mulai dari proses awal pembuatan sampai dengan berfungsinya alat ini.

“Saya harap penerapan CT pada madrasah di Indonesia dapat cepat dilakukan. Siswa madrasah  juga diharapkan dapat segera berpartisipasi dalam kompetisi CT,” harapnya.

“Madrasah-madrasah yang sudah mempraktikkan CT, diharapkan dapat meningkatkan levelnya ke level coding dan programing,” tandasnya.

Kembangkan Panas Bumi, Pemerintah Terus Lakukan Berbagai Terobosan

Penulis
Sopyan
-
Kembangkan Panas Bumi, Pemerintah Terus Lakukan Berbagai Terobosan

Suarapemerintah.id – Energi panas bumi adalah salah satu dari tulang punggung suplai energi nasional di masa depan. Dengan potensi lebih dari 23,9 Gigawatt (GW), Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pun menargetkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mencapai 7.000 Megawatt (MW) pada 2025. Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk mencapai target 23 persen energi baru dan terbarukan (EBT) pada bauran energi tahun 2025.

Guna mengakselerasi pembangunan PLTP, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan inovasi dengan menyediakan berbagai kemudahan bagi kontraktor di sektor panas bumi. Kemudahan yang diberikan antara lain dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, di mana mengatur pembangunan PLTP dapat dilaksanakan di area hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

“Sesuai yang tercantum dalam UU (21 tahun 2014) tersebut, pembangunan PLTP dapat dilakukan di area hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Selain itu, kami juga mengimbau kontraktor panas bumi untuk melakukan program kesejahteraan masyarakat dan CSR (Corporate Social Responsibility), serta mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan pendapatan daerah dari bonus produksi,” tutur Arifin pada Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIIGC) 2020, Selasa (8/9).

Pemerintah juga menggalakkan pembangunan panas bumi berbasis regional melalui program Flores Geothermal Island (FGI). “Untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Flores dari energi panas bumi dan mengoptimalisasi pemanfaatan tidak langsung. Nantinya program ini juga akan diaplikasikan di daerah lain, setelah FGI berjalan dengan baik,” lanjut Arifin.

Untuk menarik investasi di sektor panas bumi, Arifin mengatakan, Pemerintah menyediakan berbagai insentif di bidang fiskal, seperti tax allowance, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta bea masuk impor.

Selain itu, untuk mengurangi risiko kontraktor, Pemerintah juga menginisiasi skema pembangunan PLTP di mana pengeboran dilakukan pemerintah. “Pemerintah menyediakan skema pembangunan PLTP, di mana aktivitas eksplorasi dilakukan oleh Pemerintah,” ujarnya.

Saat ini, Pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk meregulasi kembali harga energi terbarukan. “Ini dilakukan untuk menarik investasi di sektor EBT, termasuk pada pengembangan panas bumi,” tandas Arifin.

Sebagaimana diketahui, sejalan dengan RUEN, bauran energi dari EBT ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025, di mana konsumsi energi per kapita mencapai 1,4 ton of oil equivalent (ToE) dan konsumsi listrik per kapita sebanyak 2.500 kWh.

“Selanjutnya, di tahun 2050, bauran energi dari EBT diproyeksikan terus meningkat hingga 31% dengan konsumsi energi per kapita mencapai 3,2 ToE dan konsumsi listrik per kapita mencapai 7.000 kWh,” pungkas Arifin. (DKD)

Irwan Purnawan: Untuk Menjawab Aspirasi Masyarakat, Humas Menjadi Mata dan Telinga Pemerintah Daerah

Penulis
Sopyan
-
Irwan Purnawan : Untuk Menjawab Aspirasi Masyarakat Humas Menjadi Mata dan Telinga Pemerintah Daerah
Suarapemerintah.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi  Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, yang diikuti seluruh Perangkat Daerah, bertempat di Aula Diskominfo Kabupaten Bogor, pada Selasa (08/9).
Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan Kepala Diskominfo Irwan Purnawan menjelaskan bahwa Humas di Lembaga Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung yang baik antar stakeholder internal maupun eksternal dan Humas di lembaga Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung yang baik antar Lembaga Pemerintah maupun dengan lembaga non Pemerintah, media, aparaturnya, serta masyarakat luas.
“Humas sebagai jembatan penghubung komunikasi dan informasi yang tugasnya mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan, aktivitas dan capaian, hingga tanggapan unit kerja atas respon, aspirasi, opini masyarakat atas unit kerja,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan fungsi kehumasan di masing – masing perangkat daerah membantu memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung.
“Melalui website dan media sosial, masyarakat dapat mengetahui perkembangan program kegiatan, kebijakan, dan fasilitas yang ada di tiap – tiap perangkat daerah, karena  selama ini website dan medsos yang dikelola banyak yang tidak aktif, tampilan kurang menarik sehingga banyak informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat dan sulit diakses,” ujarnya.
Lebih lanjut Irwan juga ingin masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk melayani sekaligus menjawab permasalahan dan aspirasi dari masyarakat. Ia berharap kegiatan Rakor ini dapat menjadi momentum bagi bangkitnya sinergitas antar perangkat daerah dalam hal pengelolaan dan penyebarluasan informasi.
“Selain memfasilitasi aspirasi masyarakat, humas harus menjadi mata dan telinga pemerintah daerah. Bukan hanya menjadi penyebar, melainkan menjadi pendengar,” Pungkasnya. (Andi/Diskominfo Kabupaten Bogor/Alica/Citra/PKL Universitas Diponogoro/Puri/Bina Sarana dan Informatika)

Penetapan Ranperda APBD-P TA. 2020 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah Disetujui Seluruh Fraksi

Penulis
Sopyan
-
Penetapan Ranperda APBD-P TA. 2020 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada PT.Jamkrida Bali Mandara Disetujui Seluruh Fraksi
Suarapemerintah.id –  Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar secara resmi menyetujui Penetapan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA. 2020 dan Ranperda Penyertaaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara. Kedua Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda pada Penutupan Sidang Paripurna ke – 17 Masa Persidangan III dengan agenda pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung setempat, Selasa (8/9).
Hadir secara virtual Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara dari Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra dan seluruh Pimpinan OPD dilingkungan apemkot Denpasar.
Dalam pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi yang diawali oleh Fraksi Partai Demokrat lewat juru bicaranya yakni, AA Gede Putra Ariewangsa menjelaskan bahwa pada intinya fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui pengesahan kedua ranperda ini untuk ditetapkan menjadi perda. Fraksi Demokrat juga mengajak pemerintah untuk tetap waspada serta mengimbau masyarakat untuk tetap beraktifitas dengan mengikuti protokol kesehatan di masa new normal ini.
Sebagai pembicara kedua, Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya yakni I Nyoman Kari Santika menekankan bahwa fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui penetapan dua ranperda ini. Namun demikian pihaknya menyarankan kepada Pemkot Denpasar untun lebih cermat dalam menyusun kegiatan prioritas. Sehingga refocusing anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra lewat pemandangan umum fraksi yang dibacakan, I Ketut Budiarta. Dimana, Fraksi Gerindra memberikan saran kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Denpasar yang telah dengan seksama membuat rancangan anggaran  pendapatan daerah. Sehingga kedepannya dalam menyusun rancangan anggaran
lebih realistis melihat situasi saat ini dan kepada OPD-OPD penghasil agar tetap semangat dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Fraksi Partai Nasdem-PSI dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan I Wayan Gatra menekankan agar pemanfaatan anggaran benar-benar cermat dan tepat guna baik untuk anggaran penanganan Covid-19 maupun penggunaan lainnya. Hal ini mengingat anggaran yang tersedia cukup ketat dan perekonomian masyarakat sangat sulit yang menyebabkan sumber-sumber pendapatan semakin sempit.
Sebagai pembicara terakhir, Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya, AA Gede Mahendra memberikan apresiasi atas usaha dan sinergitas eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD-P ini. Kedepan diharapkan realisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam APBDP dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa Covid-19 serta mempercepat akselerasi menuju kesejahteraan rakyat.
Berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara, seluruh fraksi dapat menyetujui dan memberikan dukungan penuh. Hal ini mengingat penjaminan yang telah dilakukan oleh PT. Jamkrida Bali Mandara memberikan sumbangan positif bagi pengembangan UMKM di Kota Denpasar sehingga berkorelasi positif juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat Kota Denpasar. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara akan semakin meningkatkan pelayanannya pada masyarakat Kota Denpasar khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Denpasar.

Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra dalam pidato Penutupan Sidang mengatakan, seluruh jajaran Pemkot Denpasar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA. 2020 dan Penyertaaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Derah (Jamkrida) Bali Mandara tersebut telah disepakati untuk dapat disetujui oleh seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar.

Lebih lanjut Rai Mantra berkeyakinan keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan-tahapan pembahasan. Kebersamaan ini perlu secara terus menerus kita tumbuh kembangkan karena disadari bahwa dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan di masa yang akan datang jauh lebih berat.

“Untuk itu kebersamaan tersebut merupakan dasar dan komitmen  bersama untuk secara berkesinambungan melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat dalam pendapat akhir fraksi masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa usul atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan dikaji serta ditindaklanjuti  sesuai dengan urgensi dan manfaatnya  serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” ujar Rai Mantra.

Untuk diketahui,  APBD-P tahun 2020 ini pendapatan daerah tahun anggaran 2020 setelah perubahan dirancang sebesar Rp. 1,77 Triliun Rupiah Lebih. Untuk belanja langsung dan tidak langsung setelah perubahan direncanakan sebesar Rp. 2,00 Triliun Rupiah Lebih. Sedangkan defisit sebesar Rp. 237,42 Miliar Rupiah lebih yang akan ditutupi dengan Pembiayaan Daerah yang dirancang sebesar Rp. 237,42 Miliar Rupiah.

Pembinaan Direktur Utama Di PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau

Penulis
Sopyan
-
Pembinaan Direktur Utama Di PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau

Suarapemerintah.id – Direktur Utama PT Jasa Raharja, Budi Rahardjo S. didampingi oleh Kepala Divisi Asuransi, Bambang Panular, melaksanakan pembinaan direktur utama di PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan Kepala Korps Lalu Lintas dalam rangka Pengarahan Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional di Kota Batam yang didampingi oleh Direktur Utama dan Kepala Divisi Asuransi PT Jasa Raharja yang berlangsung dari tanggal 1-4 September 2020.

Kegiatan Pembinaan tersebut juga dihadiri oleh Kepala PT. Jasaraharja Putera Cabang Batam, Mas Drajat D. Winata, dilaksanakan kepada seluruh Pegawai PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau dan PT Jasa Raharja Putera Cabang Batam di Aula Barelang, Kantor PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau, Batam dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Sedangkan untuk pegawai yang bertugas di Perwakilan Tanjung Pinang maupun Samsat daerah, bergabung dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan diawali dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pengucapan Kredo Jasa Raharja oleh seluruh yang hadir. Pada kesempatan ini pula, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau menyampaikan  analisa dan evaluasi kinerja PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau sampai dengan Agustus 2020 yang meliputi kondisi Cabang Kepulauan Riau serta kinerja di seluruh bidang.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Asuransi memberikan arahan mengenai pengoptimalan kinerja di Bidang Pendanaan maupun Bidang Pelayanan, khususnya dalam kondisi perusahaan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Beliau juga menambahkan agar kolaborasi, intesifikasi dan evaluasi terus digerakkan dalam rangka pengoptimalan kinerja di bidang pendanaan. Selain itu, beliau juga menyampaikan agar tindak kecepatan pelayanan dapat menjadi concern saat ini dan peningkatan pelayanan dapat terus dikembangkan sehingga manfaat Jasa Raharja dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam arahan yang diberikan oleh Direktur Utama, beliau menghimbau kepada seluruh pegawai agar tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku serta tetap siaga dalam menjaga kesehatan, terlebih petugas Jasa Raharja yang langsung berhubungan dengan masyarakat maupun mitra kerja. “Jangan jadikan pandemi COVID-19 sebagai kelemahan, namun jadikan sebagai tantangan dan peluang”.

Direktur Utama juga berpesan agar setiap pegawai dapat memperluas wawasan maupun jaringan sehingga dapat mendukung keberlangsungan kinerja serta transformasi perusahaan yang sedang berlangsung, termasuk transformasi Human Capital, dapat diikuti oleh seluruh pegawai dengan cara mengevaluasi kompetensi dan kinerja yang dimiliki masing-masing pegawai.

Selain itu, beliau juga berpesan bahwa Holding Perasuransian dan Penjaminan merupakan peluang yang terbuka dan kesempatan untuk insan Jasa Raharja sehingga agar disadari dan dimanfaatkan dalam pengembangan kompetensi dan kinerja.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pegawai Cabang Kepulauan Riau dengan Direktur Utama kemudian diakhiri dengan foto bersama di depan Kantor PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.

 

Jasa Raharja Beri Bantuan Bina Lingkungan Kepada Ponpes An-Nur

Penulis
Sopyan
-
Jasa Raharja Mengadakan Bantuan Bina Lingkungan Kepada Ponpes An-Nur

Suarapemerintah.id – Masa Pandemi saat ini membuat mengharus untuk terus memperhatikan Protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan. Seperti kegiatan yang dilakukan di Jasa Raharja Cabang Jambi (26/08) saat mengadakan Penyalurkan Program Bina Linkungan berupa Bantuan Bina Lingkungan kepada Pondok Pesantren (Ponpes) An- Nur Tangkit Muara Jambi.

Bantuan Bina Lingkungan berupa Dana Pembangunan Ruang Student Centre yang diterima langsung oleh Pengasuh dan Pendiri Pondok Pesantren yaitu Bapak Dr. KH. Marwazi, M.Ag. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat lebih menumbuhkan semangat belajar bagi santri di Ponpes An Nur.

Selain bantuan Dana Student Centre, Cabang Jambi juga mangadakan Jasa Raharja Mengajar atau “JR Mengajar” yang bertujuan memperkenalkan perusahaan itu kepada siswa-siswa Pondok Pesantren.

Pemberian bantuan Bina Lingkungan dan Jasa Raharja Mengajar dilakukan dengan protokol kesehatan sesuai instruksi pemerintah dengan penggunaan masker, face shield, cuci tangan serta jaga jarak antara siswa satu dengan yang lainnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan tanya jawab dan diberikan souvenir Helm SNI bagi siswa yang dapat menjawab dengan benar serta diberikan juga souvenir alat tulis dan handsanitizer untuk masing-masing siswa peserta JR Mengajar.

Bahas Program HARMONI USAID, BNPT Undang Kemenkumham

Penulis
Sopyan
-
Bahas Program HARMONI USAID, BNPT Undang Kemenkumham

Suarapemerintah.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengundang Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membahas salah satu Program United States Agency for International Development (USAID), yakni Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, atau yang disebut HARMONI. Pertemuan kali ini dijadikan sebagai sarana mengumpulkan data terkait Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan dari berbagai stake holder.

“Saran dan masukan dari K/L (kementerian/lembaga) yang pernah menjalin kerja sama dengan USAID (Program HARMONI) akan sangat berharga bagi BNPT dalam menjalankan program ini (HARMONI),” ujar Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT, Kris Erlangga, saat memimpin Rapat Antar K/L Pembahasan Rencana Kerja Sama antara BNPT dan USAID, di Bogor, Selasa (08/09/2020).

Selain itu, lanjut Kris, pelaksanaan rapat ini juga bertujuan sebagai media sounding kepada seluruh K/L tentang rencana kerja sama BNPT dan USAID untuk Program HARMONI. “Kami menginformasikan kepada para K/L, bahwa untuk periode selanjutnya (Januari 2021), BNPT akan menjadi Executing Agency program HARMONI USAID,” tandas Kris.

Kris juga menegaskan, bahwa penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. “Pemerintah pusat, K/L, pemerintah daerah, dan juga peran serta masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam reintegrasi terhadap pelaku ekstremisme, untuk mencegah berulangnya kekerasan ekstremisme,” tutur Kris.

Sementara itu, Perwakilan dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kemenkumham, Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Youngest Non Itah, mengingatkan kepada seluruh K/L yang menerima manfaat dari kerja sama Program HARMONI, berkewajiban untuk mengadministrasikan hibah yang diterimanya. “Setiap K/L jangan lupa untuk melakukan penandatanganan BAST (Berita Acara Serah Terima), dan melakukan pengesahan BAST-nya jika nanti menerima manfaat langsung,” jelas Youngest, yang sering dipanggil dengan Noni.

Dalam kesempatan yang sama, Acting Director Kantor Ketangguhan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Anders Mattius, menyampaikan apresiasinya terhadap kesediaan BNPT untuk menjadi executing agency di bidang penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. “Kami mengapresiasi BNPT yang bersedia menjadi Executing Agency Program HARMONI untuk periode yang akan dating (Januari 2021),” ucap Anders.

Kemudian Liason Officer USAID, Dondy Setya, menambahkan bahwa USAID akan memfokuskan dan mengintegrasikan setidaknya dua per tiga dari dana bantuan, untuk kegiatan kebijakan di tingkat nasional, dan delapan provinsi prioritas, termasuk program HARMONI yang akan dikoordinasi oleh BNPT. “Program Penanggulangan Esktremisme Berbasis Kekerasan yang akan dikomandoi BNPT merupakan bagian dari intermediate result hak-hak dan toleransi lebih baik,” kata Dondy.

Program Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, yang disebut HARMONI, merupakan program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 di bawah payung kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Amerika Serikat, melalui USAID akan berakhir di 31 Desember 2020. Juli 2020, Kerja Sama antara RI dan Pemerintah Amerika Serikat, perwakilan ke dua negara sepakat melanjutkan kerja sama untuk lima tahun yang akan datang, hingga September 2025, dan Program HARMONI akan dilanjutkan oleh BNPT selaku Executing Agency di bawah payung kerja sama baru, yaitu Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF).

Turut hadir dalam rapat, perwakilan dari Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kemenkumham, Kepala Sub Bagian Regional Rini Wulandari, dan Penyuluh Hukum Yusuf Romli. (Yosi. Editor: Zaka)

2020 09 08 KLN Bogor 2

2020 09 08 KLN Bogor 3

Sekjen: Kriteria Penilaian WBK/WBBM Harus Di Pahami

Penulis
Sopyan
-
Sekjen: Pahami Betul Apa Saja Yang Menjadi Kriteria Penilaian WBK/WBBM

Suarapemerintah.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Selasa (08/09). Kedatangan Rombongan yang terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro BMN langsung disambut Kepala Kantor Wilayah beserta jajarannya.

Kunjungan ini dalam rangka penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), yang dirangkai dengan  peresmian  Ruang Broadcast dan Ruang Press Conference yang ada di Kanwil Kalimantan Barat,

Dalam arahannya Sekjen Kemenkumham menggaris bawahi bahwa semua satuan kerja (satker) harus memahami betul apa saja yang nanti menjadi kriteria penilaian, termasuk yang tak kalah pentingnya adalah  inovasi. Selain itu Ia juga mengingatkan bahwa Menteri Hukum dan HAM telah menargetkan dari seluruh satker yang diusulkan tersebut, target minimal yang harus terpenuhi adalah 70%.

Sekjen Kemenkumham juga mengajak seluruh satuan kerja untuk selalu berinovasi. membangun team work yang bagus, manajemen yang sehat dan komitmen harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap individu di dalam tim memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.

“Tahun 2020 adalah momen tepat bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM. Pada tahun ini terdapat 520 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham yang telah lolos seleksi diusulkan berpredikat WBK/WBBM,” Kata Bambang Rantam.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, Pramella Yunidar Pasaribu   dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun ini kanwil se-Kalimantan telah mencanangkan zona integritas menuju WBK/WBBM dan sudah mengusulkan satuan kerja yang sudah lolos penilaian Tim Penilai Internal (TPI) yaitu
Kanwil Kalbar mengusulkan sebanyak  15 satker, Kanwil Kaltim 9 satker, Kanwil Kalsel 10 satker dan Kanwil Kalteng sebanyak 14 satker.

Pramella menambahkan, berbagai langkah strategis kami lakukan untuk menjadikan satuan kerja berpredikat WBK/WBBM setiap satker tentu harus memenuhi 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Untuk itu kami berkomitmen dan saling bahu membahu melakukan pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi pada seluruh satker di wilayah Kalimantan serta melakukan perbaikan secara terus menerus terkait dengan sarana prasana untuk mendukung pembangunan zona integritas tersebut.”Ucap Kakanwil yang pernah menjabat sebagai Direktur Poltekim ini.

Ia meyakini bahwa untuk menuju WBK/WBBM melalui berbagai upaya dan merupakan suatu proses yang pada tujuan akhirnya untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Selain itu Kanwil Kemenkumham  Kalbar juga terus mendorong seluruh satker untuk menciptakan berbagai ide pembaharuan baik yang menunjang internal maupun yang berorientasi pada pelayanan publik.

“Dengan segala progress yang telah dilakukan setiap jajaran,  besar  harapan kami tahun ini untuk dapat mewujudkan  zona integritas menuju WBK/WBBM,” pungkas Pramella. (Humas: Komar)

kalbarr2a

kalbarr3a

1...4,7904,7914,792...4,859Halaman 4,791 dari 4,859