Beranda blog Halaman 4792

Apresiasi “Indonesia Bergerak1900-1942” Pameran Virtual LKBN ANTARA

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn TNI Moeldoko mengapresiasi pameran virtual Perum LKBN ANTARA atas pameran dan tur virtual foto dan grafis sejarah Indonesia Bergerak 1900-1942 yang menghadirkan arsip visual perjalanan bangsa untuk memotivasi perbaikan Tanah Air.

“Saya sangat senang ini bisa dilihat anak-anak kita secara online. Karena sekali lagi, anak-anak kita begitu melihat gambar, dia akan melihat, seeing is believing, dia akan menata ke depan, akan introspeksi, kalau dulu seperti ini, sekarang seperti ini, ke depan akan seperti apa,” ujar Moeldoko dalam pembukaan pameran dan tur virtual Indonesia Bergerak 1900-1942, sekaligus peluncuran buku Kilas Balik 2019 + COVID-19 di Galeri Foto Jurnalistik ANTARA, Jakarta, Senin (7/9).

Moeldoko mengatakan tidak mudah untuk mengumpulkan arsip-arsip visual mengenai perjalanan bangsa Indonesia di masa lampau.

Sekumpulan arsip-arsip berharga tersebut, kata Moeldoko, dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk berbuat lebih baik bagi bangsa dan negara, terutama di kala pandemi COVID-19. Kehadiran arsip visual akan mampu mendeskripsikan lebih detail ke masyarakat mengenai perjuangan bangsa di masa lampau dan akan menimbulkan inspirasi.

“Ini sesuatu yang tidak mudah, yang kita lakukan ini bisa memberikan inspirasi, semangat baru, inspirasi baru untuk berbuat sesuatu yang melampaui lebih dari imajinasi yang kita bayangkan,” kata Mantan Panglima TNI itu.

Menurut Moeldoko, salah satu ciri negara dengan peradaban yang maju adalah memiliki arsip yang sangat baik. Misalnya, negara tersebut memiliki museum dan perpustakaan dengan koleksi arsip yang memadai.

“Museum, perpustakaan, pasti bagus. Orang-orangnya (negara peradaban maju) kalau pergi ke sebuah negara, pasti lihat museumnya, peradabannya,” ujar dia.

Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Meidyatama Suryodiningrat mengatakan pameran virtual Indonesia Bergerak 1900-1942 menghadirkan sebanyak 75 foto yang merepresentasikan Indonesia, termasuk karakter keberagaman dari Tanah Air.

“Bergerak secara bersama, baik pria, perempuan, keturunan Jawa, Arab, dan sebagainya yang sebenarnya menjadi refleksi apa itu Indonesia,” ujar Dimas, sapaan akrab Meidyatama.

Dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, kata Meidyatama, LKBN ANTARA berinovasi dengan menampilkan pameran secara virtual, sehingga masyarakat yang berada di rumah bisa turut menyaksikan pameran dan peluncuran secara virtual.

Dimas menegaskan LKBN ANTARA merupakan pencatat dan pelaku sejarah Republik Indonesia. Para pendiri kantor berita terebut terus berjuang secara intelektual, mencatat, menulis dan memberitakan pergerakkan kemerdekaan Indonesia.

“Demikian pula di era COVID-19 ini, kami terus maju dan bergerak,” ujar dia.

Adapun, pameran Indonesia Bergerak 1900-1942 akan berlangsung selama satu bulan mulai dari 7 September sampai dengan 7 Oktober 2020.⁣

Percepat Realisasi Belanja Daerah Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Percepatan realisasi belanja pemerintah merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang harus berjalan beriringan dengan pemulihan dampak kesehatan akibat pandemi.

Saat memberikan pengarahan kepada para gubernur dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 1 September 2020, Presiden Joko Widodo meminta agar anggaran belanja daerah untuk segera digunakan untuk pergerakan ekonomi di daerah-daerah.

“Saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati dan wali kota agar APBD kabupaten dan kota terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,” ujarnya.

Data yang diterima Presiden, hingga 27 Agustus 2020 lalu, rata-rata nasional untuk realisasi belanja APBD provinsi masih berada di angka 44,74 persen. Sementara untuk realisasi di tingkat kabupaten dan kota juga baru mencapai 48,8 persen.

Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk mencermati hal tersebut. Sebab, realisasi anggaran pemerintah daerah amat dibutuhkan untuk beredarnya uang di daerah dan realisasi terhadap bantuan sosial yang diterima masyarakat daerah.

“Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti. Semua provinsi, kabupaten, dan kota kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal atau belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi,” tandasnya.

Tangani Pandemi, Presiden: Fokus Nomor Satu Kita Tetap Kesehatan

Penulis
Sopyan
-
Tangani Pandemi, Presiden: Fokus Nomor Satu Kita Tetap Kesehatan

Suarapemerintah.id – Fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan dengannya juga dapat berjalan baik.

Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 7 September 2020.

“Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus utama kita tetap nomor satu ialah kesehatan,” ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya untuk benar-benar berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Dari penanganan pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun juga akan pulih mengikuti.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada.

“Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan,” tuturnya.

Menurut Presiden, banyak orang yang justru merasa aman ketika selesai beraktivitas dan kembali ke dalam rumah. Demikian halnya dengan ketika telah sampai ke dalam kantor maupun pabrik selepas perjalanan dari rumah.

Padahal, di manapun kita berada, terdapat protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang harus tetap diperhatikan dan dilakukan dengan ketat.

“Selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan, klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati. Dalam perjalanan, masuk kantor, kita juga merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan,” kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang. Bahkan, Presiden meminta tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal tersebut.

“Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras,” ucapnya.

Lebih jauh, berkaitan dengan uji usap Covid-19, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pelaksanaan uji tersebut dilakukan dengan lebih terencana sehingga dapat dilakukan secara merata di wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti beberapa di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap di masing-masing wilayah yang ada.

“Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang tesnya masih rendah sekali,” ujar Presiden.

Terakhir, Kepala Negara juga sekali lagi menekankan pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya,” tandasnya.

DorongEks-PMI Kembangkan Usaha, Kominfo Latih Keterampilan Digital

Penulis
Sopyan
-
DorongEks-PMI Kembangkan Usaha, Kominfo Latih Keterampilan Digital

Suarapemerintah.id – Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Pelatihan Digitalisasi Kelompok Ekonomi Ekspekerja Migran Indonesia (eksPMI). Pelatihan itu ditargetkan untuk meningkatkan pengetahuan dan mantan pekerja migran agar memiliki bekal mengembangkan usaha produktif dan inovatif.

“Pelatihan dan pendampingan ini dirancang untuk membekali sumberdaya manusia, terutama ekspekerja migran agar bisa memanfaatkan teknologi informasi agar siap memasuki industri 4.0.” jelas Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar dalam Pembukaan Pelatihan Digitalisasi Kelompok Ekonomi Eks Pekerja Migran Indonesia yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin (07/09/2020).

Di era saat ini, menurut Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, harus dilakukan terobosan agar pekembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diikuti dengan kemampuan sumberdaya manusia.

“Di abad ekonomi kreatif dan digital, setiap orang agar bisa  bertahan  perlu melakukan transformasi digital. Target pelatihan ini agar peserta punya ide dalam mengembangkan rencana bisnis dan akses keuangan dan jejaring dengan lembaga lain, “paparnya.

Basuki Yusuf Iskandar penilaian eksPMI telah memiliki modal dasar yang kuat agar bisa mengembangkan inovasi dengan pemanfaatan TIK, terutama dalam kewirausahaan digital.

“Salah ciri penting kewirausahaan adalah semangat, sikap dan perilaku. Ekspekerja migran sudah punya semangat luar biasa, berani ke luar negeri. Tinggal kemampuannya diasah melalui pelatihan ini, ”jelasnya.

Hal yang diharapkan memberikan nilai tambah dalam pelatihan ini, menurut Kepala Badan Litbang SDM setiap pserta mampu mengembangkan usaha produktif. “Bagaimana menggunakan dan mengembangkan uang yang didapat dari luar negeri. Agar lebih produktif modal yang didapat untuk cari kehidupan yang baik bukan hanya untuk konsumsi,” ajaknya.

Menurut Kepala Badan Litbang SDM, pelatihan berlangsung secara virtual dan tatap muka terbatas dengan target mengembangan semangat wirausaha. “Lebih banyak praktek, bimbing perencananbisnis berbasis pengetahuan dilakukan dengan pelatihan serta pendampingan. Ini disebut training hybrid antara online dan offline,” jelasnya.

Bekerja sama dengan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, pelatihan batch pertama melatih 90 orang mantan pekerja migran atau anak buruh migran dari Kabupaten Banyumas, Cilacap dan Wonosobo.

“Pelatihan dilakukan berbasis produk ekonomis yang ada di masing-masing kelompok. Dengan melakukan digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan promosi dan pemasaran produk itu,” tutur Basuki Yusuf Iskandar.

Pelatihan Digitalisasi Kelompok Ekonomi Ekspekerja Migran Indonesia merupakan salah satu pelatihan Thematic Academy dalam Program Program Digital Talent Scholarship (DTS) Tahun 2020.

“Secara umum, DTS 2020 ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital di Indonesia menuju Industri 4.0. Jadi setiap orang bisa memanfaatkan dan menciptakan nilai tambah dari platform digital,” harap Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo.

Menurut Basuki Yusuf Iskandar, pelatihan bagi ekspekerja migran juga diisi dengan materi kewirausahaan agar mampu menggerakkan roda perekonomian di desa. “Dengan digitalisasi, kami mengharapkan usaha di tingkat desa akan berkembang, terutama dalam aspek promosi dan pemasaran bisa menjangkau daerah yang lebih luas. Pada akhirnya akan meningkatkan income para ekspekerja migran,” harapnya.

Kedepankan Protokol Kesehatan

Pelatihan Digitalisasi Kelompok Ekonomi Eks Pekerja Migran Indonesia terdiri dari tiga kluster yaitu Digitalisasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Sistem Akuntansi, Manajemen Promosi dan Pemasaran Digital dan Pengembangan Produk Inovatif Kelompok Ekonomi Berbasis Digital.

Mitra Penyelenggara Pelatihan, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto telah menyiapkan silabus pelatihan dan pendampingan bagi ekspekerja migran.

“Pelatihan akan berlangsung selama lima hari dan pendampingan dilakukan selama 2 minggu, “ jelas Dekan Fakultas Teknik Unsoed Suroso yang hadir dalam pembukaan secara virtual.

Menurut Dekan Fakultas Teknik, penyiapan pelatihan ini dilakukan sejak akhir tahun 2019. “Dan rencananya akan dilakukan secara offline pada bulan Maret 2020. Tapi karena pandemi Covid-19, akhirnya dilakukan secara virtual,” ungkapnya.

Dekan Suroso menyatakan selama pelatihan dan pendampingan, tim lintas fakultas dari Unosed bersama Kementerian Kominfo menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Selain menggunakan masker selama pelatihan, setiap peserta juga wajib mengenaikan face shield dan mematuhi protokoler kesehatan. Pengukuran suhu tubuh dan pembatasan peserta yang berkumpul tatap muka juga dilakukan,” jelas Adhi Iman Sulaiman.

Dekan Fakultas Teknik Unsoed menegaskan pelatihan dan pendampingan dilakukan oleh dosen dan praktisi yang memiliki kapasitas di bidang digitalisasi dalam pengembangan produk inovasi. “Peserta akan dilatih dan didampingi dalam meningkakan kualitas dan kuantitas produk, ketiga klaster pelatihan ditargetkan dapat membantu peserta yang memiliki produk usaha bisa tersertifikasi,” jelasnya.

Selama pendampingan, peserta juga dilatih dan diberikan peluang untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual merek produk atau paten sederhana serta pendaftaran online untuk sertifikasi produk dalam bentuk ijin usaha (NIP), Sertifikasi Halal, hingga pengenalan prosedur ekspor online.

“Pada level proses bisnis, setiap peserta yang akan mengikuti pelatihan dibekali dengan pengelolaan lembagadan manajemen organisasi bisnis dengan  baik.  Dalam tahapan berikutnya diharapkan dapat mengeksplorasi potensi sumberdaya lokal agar bisa dikelola dan dipasarkan secara daring,” paparnya.

Menurut Dekan Suroso, pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan secara praktis dengan komposisi lebih mengembangkan kompetensi keterampilan. “Hasil akhir yang diinginkan akan dapat memberikan tambahan peningkatan peningkatan tahap bagi kelompok usaha” harapnya.

Selain   Thematic Academy , dalam Program DTS yang dilaksanakan Kementerian Kominfo juga terdapat  Fresh Graduate Academy ,  Vocational School Graduate Academy ,  Online Academy ,  Regional Development Academy  dan  Digital Entrepreneurship . Pada tahun ketiga ini, Program DTS mengukur dari semua akademi, sebanyak 50 ribu orang seluruh Indonesia.

Prestasi Internasional di Tengah Pandemi, GNLD Siberkreasi Jadi “Winner”WSIS Prizes 2020

Penulis
Sopyan
-
PrestasiInternasional di Tengah Pandemi, GNLD Siberkreasi Jadi "Winner"WSIS Prizes 2020

Suarapemerintah.id  – Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menjadi pemenang dalam kontes World Summit on the Information Society  (WSIS) Prizes 2020. GNLD Siberkreasi dinobatkan sebagai Pemenang dari Action Lines WSIS C4 Capacity Bulding yang terkait dengan pemenuhan tujuan SDGs Goal 4: Quality Pendidikan. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan rasa bangga atas GNLD Siberkreasi. “Saya berharap penghargaan tersebut dapat menginspirasi banyak pihak untuk lebih giat dalam melakukan kegiatan literasi digital dan mempersempit  digital divide ,” ungkapnya di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Menurut Menteri Johnny dalam Presiden Joko Widodo menyatakan perlunya meningkatkan literasi digital masyarakat. Era menyongsong revolusi industri 4.0.

“Diperlukan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu mengoperasikan gawai, namun juga memiliki kemampuan yang memadai. Sehingga, selain itu bisa menggunakan teknologi secara produktif, juga tidak mudah terseret hoaks,” tuturnya. 

Bahkan, menurut Menteri Kominfo, ketika pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur telekomunikasi guna meningkatkan rasio internetifikasi bagi 260 juta penduduk Indonesia, upaya mempersiapkan kemampuan pengguna internet perlu dilakukan secara simultan. 

Maka, inisiatif literasi digital oleh GNLD Siberkreasi sangatlah relevan saat ini dan perlu direplikasi agar dapat menjangkau sebanyak mungkin penerima manfaat, “jelasnya. 

Menteri Johnny penghargaan penghargaan itu untuk seluruh rakyat Indonesia serta mitra dan jejaring dari Siberkreasi. 

“Semua ini hasil kerja keras dan kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat, baik pelaksana maupun partisipan kegiatan. Sekali lagi saya sangat berterimakasih atas dukungan dan kolaborasinya, mari bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan Indonesia!” ajaknya.

Forum WSIS merupakan platform lintas pemangku kepentingan di bidang TIK yang bernaung di bawah PBB. Setiap tahunnya, riburan pegiat TIK dari berbagai latar belakang dan asal negara berkumpul di markas besar International Telecommunication Union (ITU), Jenewa. Kontes WSIS Prize ditujukan untuk memilih beragam inisiatif pemerintah, masyarakat dan lembaga yang sukses memanfaatkan TIK untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam kontes WSIS Prizes tahun 2018 lalu, GNLD Siberkreasi mendapat penghargaan sebagai “Champion” atau runner-up. Ada 18 penghargaan pemenang utama atau “Winner” dan 72 penghargaan favorit atau “Champion” diberikan pada program terpilih yang berasal dari seluruh dunia. 

Penyelenggaraan WSIS 2020 kali ini berlangsung secara virtual karena pandemi Covid-19.  Selain GNLD Siberkreasi, tahun ini, Talkshow Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Suara Madiun yang digagas Relawan TIK mendapatkan penghargaan sebagai Champion untuk WSIS Action Line Category 9 Media.


Kolaborasi untuk Inovasi Literasi Digital

Ketua Umum GNLD Siberkreasi Yosi Mokalu menyatakan meski pandemi Covid-19 masih melanda dunia, sejumlah prinsip dan inisiatif nyata Indonesia kembali mendapat apresiasi di kancah internasional.  Menurutnya, keberhasilan GNLD Siberkreasi ini melalui proses panjang yang dimulai dari pemungutan suara yang dibuka untuk umum dan dilanjutkan dengan penilaian internal dari Dewan Penilai ITU. 

“Kami harap, kemenangan GNLD Siberkreasi ini dapat menginspirasi gerakan akar rumput lain untuk terus semangat dalam menyebarkan literasi digital, tidak hanya yang berada di Indonesia namun juga dunia. Mari terus berkomitmen mewujudkan dunia yang lebih baik,” ujarnya.

Kegiatan literasi digital yang dilakukan oleh GNLD Siberkreasi berhasil menumbuhkan minat masyarakat Indonesia untuk menjadi content creators.  

“Sebagai gerakan literasi digital skala nasional kami akan semakin berinovasi untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat Indonesia untuk mendukung penggunaan internet secara aman, terpercaya, dan optimal,” tutur Yosi. 

Selama 2 tahun terakhir, lebih dari 700 content creators di seluruh Indonesia berhasil terinspirasi oleh GNLD Siberkreasi. Pada tahun 2018 GNLD Siberkreasi juga diganjar Brand Endorsement of the Year 2018 oleh Markplus sebagai buah kerja keras bersama relawan. 

Didirikan pada Oktober 2017, GNLD Siberkreasi menjadi wadah bagi 108 mitra institusi pemangku kepentingan majemuk baik dari korporasi/swasta, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas, operator telekomunikasi, platform digital, media, akademisi, hingga pegiat literasi digital. 

Kepengurusan dikelola oleh relawan perwakilan mitra yang dipilih secara demokratis, bergantian dan kolektif, guna memperbaiki waktu, tenaga dan pikirannya untuk menjamin kegiatan GNLD Sibekreasi memiliki kebermanfaatan bagi publik. 

Sejak tahun 2017 hingga kini GNLD Siberkreasi telah melakukan kegiatan edukasi literasi digital di 462 lokasi, pelatihan 3137 relawan literasi digital, dengan lebih dari 200.000 peserta aktif. Hasil beragam produksi materi literasi digital yang telah diunduh lebih dari 180.000 kali, serta menjangkau setidaknya 75 Juta penduduk Indonesia melalui kegiatan literasi digital baik secara  online  maupun  offline .

SIPPN menuju pelayanan publik yang Prima

Penulis
Sopyan
-
SIPPN menuju pelayanan publik yang Prima

Suarapemerintah.id – Biro Humas, Hukum dan Kerjasama melakukan penguatan dan pembinaan terkait dengan pengisian SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional) melalui teleconference (Aplikasi Zoom) kepada Unit Utama kemenkumham, Selasa(08/09/20).

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Pagar Butar butar mengatakan bahwa tugas biro Humas sangat vital dan strategi dalam membangun kesadaran akan pentingnya pengisian SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional) sebagai salah satu syarat penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, “penting unit utama sebagai role model kantor wilayah dan unit pelayanan teknis dalam pengisian SIPP” kata Pagar.

Pentingnya SIPP ini menjadi perhatian khusus pimpinan kemenkumham “ini bisa dilihat beberapa kali Sekretaris Jenderal dalam penguatan WBK/WBBM kantor wilayah menyampaikan penting SIPP” tegas Pagar.

Sebagaimana diketahui SIPP adalah layanan informasi publik satu pintu berbasis aplikasi website yang dikeluarkan oleh KemenpanRB yang meliputi penyimpanan, pengelolaan serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengetahui layanan apa saja yang ada pada sebuah instansi pemerintah, apa saja syaratnya, bagaimana prosesnya, berapa lama bisa selesai, berapa biayanya, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut disajikan secara lengkap dan terjamin kebenarannya karena langsung diinput oleh instansi penyedia layanan.

Sebelum terwujudnya peta pelayanan publik, yang diperlukan pertama adalah sebuah database, yang harus diinput oleh seluruh Instansi Pemerintah, database tersebut berisi data pelayanan publik, baik jenis pelayanan, jam kerja, maupun standar pelayanan ke aplikasi SIPPN. Sehingga nantinya akan dihasilkan peta pelayanan publik yang kemudian dapat diakses oleh masyarakat

Pada kesempatan ini juga dijelaskan tentang petunjuk teknis tata cara pengisian data Aplikasi SIPPN oleh narasumber dari Kemenpan RB, Haris Purba, yang menjelaskan bagaimana cara membuat akun sub admin instansi level 3, menginput data cepat dengan prioritas yaitu mengisi instansi dan unit pelayanan yaitu menginput profil instansi, manajemen pengguna, serta jenis layanan yaitu mengumpulkan email Unit Pelaksana Teknis lalu mengundang akun UPT melalui manajemen pengguna.

Sementara itu Deswati Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum menjelaskan, bahwa Seluruh Satker pada Kementerian Hukum dan HAM, baik itu unit utama, Kanwil, UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi wajib mengisi aplikasi SIPPN jika telah memiliki akun masing – masing yang dapat diakses langsung melalui laman sipp.menpan.go.id.

Kemenko Marves Siap Dukung Realisasi Kawasan Industri Terpadu Batang

Penulis
Sopyan
-
Kemenko Marves Siap Dukung Realisasi Kawasan Industri Terpadu Batang

Suarapemerintah.id – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), diwakili oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL Kalake saat kunjungan kerjanya ke Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah pada tanggal 5 September 2020 , menyatakan bahwasanya  Kemenko Marves siap membantu mengkoordinasikan, apabila ada permasalahan yang sifatnya harus segera diatasi oleh berbagai pemangku kepentingan.

“Kami siap membantu jika ada permasalahan yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Kami akan membantu lewat rakor dengan pemangku kepentingan. Pun, investor selalu bertanya tentang insentif dan penerapan pajak dikawasan industri tersebut . Insentif apa yang akan diberikan oleh daerah kepada investor asing? Jadi ini salah satu benchmark dari pengusaha untuk menarik penanam modal. Ini juga harus menjadi perhatian kita,” ujar Plt Deputi Ayodhia melalui keterangan resmi hasil peninjauannya, ditulis pada Senin (07-09-2020).

Adapun, Sejak Juni 2020, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT). KIT Batang berada di lokasi yang sangat strategis, karena dekat dengan jalur tol trans Jawa dan juga rel kereta api serta berada di tepi pantai. rencananya ada 4 konsorsium yang berperan dalam proyek strategis tersebut, antara lain ; PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai konsorsium utama, KIW, PTPN9 dan Perusda Batang.

Baca juga:  Berikan Pembekalan Peserta Diklat, Menko Luhut Berpesan untuk Lebih Percaya Diri

Terkait usulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, agar KIT Batang dapat dijadikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Asdep Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kemenko Marves Djoko Hartoyo lalu mengatakan, bahwa usulan tersebut telah ditindaklanjuti. Selain itu, ia juga mengingatkan perihal akses jalan bagi sebagian warga di bakal area lokasi KIT Batang.

“Usulan PSN sudah diajukan oleh Pemprov Jateng, draf usulan tersebut sudah dalam proses di Sekretariat Negara (Setneg). dari segi pengembangan wilayah. Batang akan sangat bagus karena di bagian selatan merupakan dataran tinggi yang sejuk dengan view pegunungan dan perkebunan sebagai daya tarik wisata alam. Ada beberapa warga kampung nelayan sekitar 25 KK yang jika akses jalannya tertutup akan terisolasi. Supaya diberikan akses kepada mereka,” ungkapnya.

Sementara, Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenko Marves, Rusli Rahim lebih menekankan pada kesesuaian tata ruang/pola ruang, aksesibilitas, utilitas dan keterpaduan dengan sektor lain. Menurutnya sisi aksebilitas sudah bagus, karena lokasi KITB dilalui jalan tol dan kereta api, serta ada rencana pembangunan dryport.

“Usul saya jika ingin membangun kawasan industri bagaimana rencana jangka panjang 25 tahun. Keterpaduan dgn sektor lain. karena di sekitar ada Kawasan Industri Kendal, diharapkan masing-masing Kawasan Industri punya produk andalan. Tidak kalah penting utilitas, karena suatu perencanaan kawasan harus punya  strategi terkait air limbah, air bersih, dan listrik,” jelasnya.

Baca juga:  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan di dampingi Deputi bidang Infrastruktur Ridwan Djamaludin meninjau lokasi Pelabuhan Benoa di Tanjung Benoa Bali

Lebih lanjut, perihal pasokan listrik bagi KIT Batang, Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves Yohannes Yudi Prabangkara menyatakan, Infrastruktur PLN Jateng harus dihitung lagi jenis listrik yang diharapkan Kawasan Industri, apakah berjenis listrik curah atau premium. Ia pun menjelaskan, agar nantinya konsep keterintegrasian antar KIT Batang dengan Infrastruktur lain agar diwujudkan.

” Terkait PLN, saat ini masih dalam pembahasan mungkin bisa sebagaian curah dan sebagian bisa dengan jenis lain, konsep terintegrasi dengan laut melalui penyeberangan laut dan pengembangan kawasan pantai wisata. Posisi Kp. Nelayan, akan dipertahankan eksistensinya, supaya saling menjembatani antara masyarakat dan KIT,” ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang dimiliki PT PP, keseluruhan total lahan KIT adalah 4300 hektar dan terbagi dalam beberapa klaster. Klaster 1 seluas 3100 hektar dan sudah memulai fase pengerjaan di tahun 2020, klaster 2 seluas 800 hektar dan klaster 3 seluas 400 hektar direncanakan infrastrukturnya pada tahun 2021.

Terkait akses jalan, pada awal Desember tahun ini, akses jalan target sudah mencapai 70%, kemudian sisanya sebesar 30%, pada Maret tahun 2021. PP sendiri sudah mengurus dokumentasi tanah, terkait perizinan dan juga terus berkoordinasi dengan Pemkab Batang untuk percepatan proyek KIT.

Baca juga:  Minat Investor Tinggi, Menko Luhut Pantau Pembangunan Jalan Tol hingga Pembersihan Keramba di Sumut

Mengenai persoalan lahan, PTPN 9 menyatakan, bahwa pihaknya sedang mengurus izin lokasi. Kemudian, PTPN juga meminta rekomendasi dari Kementerian ATR BPN terkait kesesuaian Tata Ruang.

Untuk KIT Batang, diketahui juga sudah ada beberapa tenant yang sangat berminat, salah satunya adalah perusahaan baterai ternama asal Korea Selatan.

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kemenko Marves Siap Dukung Realisasi Kawasan Industri Terpadu Batang

Kemenko Marves Siap Dukung Realisasi Kawasan Industri Terpadu Batang

Hadir di 12 Kota, Ini Nilai Tertinggi Tes SKB Kementerian ESDM Hingga Hari Ini

Penulis
Sopyan
-
Hadir di 12 Kota, Ini Nilai Tertinggi Tes SKB Kementerian ESDM Hingga Hari Ini

Suarapemerintah.id – Dari 12 kota yang telah melaksanakan SKB CPNS Kementerian ESDM, nilai tertinggi hingga saat ini diraih oleh peserta atas nama Ria Afiani dari lokasi seleksi Yogyakarta dengan total skor 430, Al Risyad Amir dari lokasi seleksi Lampung dengan total skor 430, dan Suparta dari lokasi tes Tarakan dengan total skor 395.

Rangkaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kementerian ESDM Formasi Tahun 2019 telah menyelesaikan 12 dari 14 kota, terhitung dari tanggal 1 hingga 21 September 2020 nanti. Kedua belas kota tersebut yakni Banjarmasin, Tarakan, Padang, Yogyakarta, Denpasar, Lampung, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Bandung dan Surabaya yang baru saja diadakan Senin (7/9) siang tadi.Sementara dari tes yang dilaksanakan di Surabaya siang ini, 9 peserta mengikuti tahapan SKB CPNS Kementerian ESDM, skor tertinggi untuk titik lokasi Surabaya, Jawa Timur ialah 390.

SKB CPNS Kementerian ESDM Formasi Tahun 2019 menyisakan dua kota lagi, Jakarta yang akan dilaksanakan pada 9 September 2020 dan Medan yang akan dilaksanakan pada 21 September 2020.

Meski tes SKB CPNS Kementerian ESDM Formasi Tahun 2019 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, kualitas penyelenggaraan dapat dijamin dan tetap tepercaya, cepat serta akurat. “Meski di tengah pandemi Covid-19, dengan sistem yang ada penyelenggaraan tes SKB CPNS Formasi tahun 2019 ini hasilnya tetap dapat dipercaya, cepat dan akurat,” ujar Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi Ditjen EBTKE, M. Wildan Ekonugroho saat memantau pelaksanaan SKB CPNS Kementerian ESDM di Kanreg II BKN Surabaya.

Di tengah pandemi, tes SKB juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan wajib dipatuhi oleh seluruh panitia dan peserta tes SKB antara lain wajib memakai masker, menggunakan face shield serta dalam kondisi sehat yang ditandai dengan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat celcius. (YAK/KO)

Jenjang Karir Lebih Pasti, jadi Motivasi Putri Ikuti Tes CPNS Kementerian ESDM

Penulis
Sopyan
-
Jenjang Karir Lebih Pasti, jadi Motivasi Putri Ikuti Tes CPNS Kementerian ESDM

Suarapemerintah.id – “Selama ini saya sudah bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu kementerian, saya ingin jenjang karir yang memiliki kepastian di masa depan, karena itu saya mencoba peruntungan saya dalam tes seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)”. Demikian diutarakan Dewanti Farah Dwiputri (25) yang akrab dipanggil Putri, salah satu peserta tes CPNS Kementerian ESDM di Bandung.

“Yang memotivasi saya untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil  PNS), yang utama adalah karena saat ini saya adalah pegawai honorer, jadi sudah waktunya saya memperbaiki status kepegawaian saya dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap,” ujar Putri, di Bandung, Senin (8/9).

Putri melamar sebagai Tenaga Fungsional Analisis Kepegawaian. Menurutnya, selain kepastian karir, dalam memilih karir juga harus mempertimbangkan tiga hal, yakni minat, kebermanfaatan dan kestabilan.

“Dalam bekerja, saya mempertimbangkan tiga hal, pertama adalah minat, kebermanfaatan dan kestabilan. Ketertarikan saya kan yang memang pengembangan diri manusia, makanya sekarang juga saya bergabunganya di pengembangan kompetensi pegawai, dan saya pikir juga salah satu tugas Fungsional Analisis Kepegawaian adalah menganalisa kompetensi pegawai juga,” ungkapnya.

Mengenai pertimbangan kebermanfaatan, ia beeharap agar apa yang dilakukannya bermanfaat bagi orang banyak (masyarakat). “Analisis Kepegawaian meskipun tidak secara langsung berdampak kepada masyarakat banyak tetapi sangat berdampak kepada pegawai, saya juga menyakini dengan dimulai dari pengelolaan pegawai yang tepat, itu akan melahirkan orang-orang yang bisa sangat-sangat kapabel di bidangnya, bisa menempatkan orang yang sesuai pada kompetensinya,” jelasnya.

Putri adalah lulusan Psikologi Universitas Islam Bandung tahun 2017. Saat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Bandung, ia meraih nilai tertinggi, yaitu 355.

 

Apresiasi juga disampaikan Putri kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian ESDM yang melaksanakan rangkaian seleksi dengan protokol Kesehatan yang ketat. Baginya, hal tersebut sangat diperlukan disaat suasana pandemik seperti saat ini.

“Saya mengapresiasi panitia yang melaksanakan seleksi dengan protokol Kesehatan yang ketat. Kebijakan ini akan membuat kita bisa saling menjaga untuk tidak saling menularkan penyakit. Kita tidak tahu apakah kita atau orang yang berpotensi menularkan atau ditularkan. Jadi dengan kebijakan itu kita bisa sama-sama menjaga sesuai standar operasional prosedur yang ada,” pungkasnya. (SF)

Verifikasi dan Validasi Berkas Persyaratan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Penulis
Sopyan
-
Verifikasi dan Validasi Berkas Persyaratan Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Biro Kepegawaian mengggelar pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas persyaratan penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini dibuka oleh Kepala Bagian Pengembangan Karir Pegawai Biro kepegawaian, Dyah Ratu Rosari yang mewakili Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham yang berhalangan hadir.

Dalam sambutannya Dyah Ratu Rosari mengatakan bahwa Kemenkumham telah memiliki instrumen hukum pelaksanaan inpassing bagi Jabatan Fungsional yang dibina, salah satunya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2019 tentang inpassing Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga diharapkan proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing dilakukan dengan proses yang sederhana namun tetap sesuai dengan ketentuan dan selalu mematuhi protokol kesehatan.

“Salah satu upaya yang dilakukan oleh kementerian ini untuk memperkuat organisasi adalah melalui jabatan fungsional. Seseorang yang berada dalam jabatan tersebut harus memiliki keahlian serta keterampilan yang memang dibutuhkan dalam organisasi tersebut, mengingat jabatan fungsional merupakan tulang punggung dari sebuah organisasi” kata Dyah saat membacakan sambutan Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham di Hotel RA Premier Simatupang, Senin (7/9/2020)

Dyah menambahkan, selain itu,  kompetensi, kualifikasi, serta kinerja pegawai yang bersangkutan juga harus diperhatikan pada saat sebuah organisasi melakukan inpassing. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam UU No. 5/2014 yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

“Tahapan verifikasi dan validasi ini merupakan langkah awal kita dapat menyaring secara selektif mana yang berkompeten, memenuhi kualifikasi, dan baik kinerjanya untuk dapat diproses ke tahap selanjutnya yaitu Uji Kompetensi”. Tutur Dyah.

Sebelumnya, Kepala Subbagian Analisis Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional  I, Wahju Prihandono selaku panitia dalam laporannya mengatakan bahwa pemenuhan jabatan fungsional merupakan salah satu rencana strategis pengembangan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalitas, pengembangan karier dan Reformasi Birokrasi yang salah satu cara pemenuhannya adalah dengan inpassing ke dalam jabatan fungsional, yang mana sudah dilakukan oleh biro kepegawaian sejak tahun 2017,

Wahju menambahkan, salah satu tahapan inpassing sesuai dengan permenpan 42 tahun 2018 adalah verifikasi dan validasi. Kegiatan verifikasi validasi ini diawali dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada calon peserta yang berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kemudian peserta melakukan pendaftaran dari tanggal 26 agustus 2020 sampai dengan  hari ini pukul 23.59 WIB dan mengunggah berkas secara online melalui aplikasi. Peserta yang berkasnya memenuhi persyaratan akan dipanggil untuk mengikuti uji kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 tahun 2019 tentang Inpassing Pembimbing Kemasyarakatan.

”Khusus untuk jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan masih dibutuhkan sebanyak 687 formasi pembimbing kemasyarakatan untuk alokasi pengangkatan melalui inpassing/penyesuaian” Kata Wahyu.

Kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan oleh tim yang berjumlah 30 orang terdiri dari 15 orang dari Sekretariat  Jenderal, dan 15 orang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Humas: Komar).

VERIFIKASIINPASING2

VERIFIKASIINPASING3

1...4,7914,7924,793...4,858Halaman 4,792 dari 4,858