Beranda blog Halaman 4798

Sanglah Siapkan Layanan Pemeriksaan Paslon

Sanglah Siapkan Layanan Pemeriksaan Paslon

Suarapemerintah.id – Memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada 2020, RSUP Sanglah telah mematangkan persiapan.

Hal itu dibahas dalam rapat persiapan pemeriksaan kesehatan calon Bupati, Walikota dan Wakil Bupati, Wakil Walikota, pada Kamis (3/9).

Menurut data RSUP Sanglah, pemeriksaan dilakukan untuk mastikan pasangan calon dalam kondisi sehat.

Terutama, saat pandemi Covid-19, dibutuhkan kondisi tubuh yang bugar. Dalam pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan sejumlah pemeriksaan lainnya.

RSUP Sanglah juga bersinergi dengan BNN Provinsi Bali, hingga Himpunan Psikologi Bali.

Layanan ini wajib dilakukan untuk memastikan pasangan calon bebas dari penyalahgunaan narkotika, hingga persoalan psikologi. Untuk diketahui, pendaftaran pasangan calon telah dimulai pada Jumat (4/9) ini.

 

Sekjen Kemenkumham: Saatnya Memberikan Kinerja Terbaik

Suarapemerintah.idSekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumhan D.I. Yogyakarta dalam rangka penguatan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Kamis (03/09). Ikut mendampingi Sekjen adalah Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro BMN dan Kapusdatin.

Dari 17 satker yang diusulkan Kanwil D.I. Yogyakarta, sebanyak 12 satker di jajaran Kantor Wilayah D. I. Yogyakarta terdiri dari Kantor Wilayah, 10 UPT Pemasyarakatan dan 1 UPT Keimigrasian yang selanjutnya akan mengikuti Penilaian dari Tim Penilai Nasional.

Dalam sambutannya, Sekjen menyampaikan bahwa tahun 2020 adalah momen tepat bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan zona integritas WBK/WBBM. Pada tahun 2020, terdapat 520 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham yang telah lolos seleksi diusulkan berpredikat WBK/WBBM. Bambang Rantam juga mengingatkan bahwa menteri telah menargetkan dari seluruh satker yang diusulkan tersebut, target minimal yang harus terpenuhi adalah 70%.

“Tahun 2020 adalah momen tepat bagi kita untuk menciptakan zona integritas dengan mewujudkan target minimal seperti yang ditetapkan menteri yaitu 70% dari satker yang diusulkan benar-benar berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Ini adalah waktu dimana kita harus memberikan kinerja terbaik,” kata Bambang di Aula Gedung Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.

Bambang kemudian menguatkan kembali komitmen Kanwil D.I. Yogyakarta untuk mewujudkan ZI dengan cara tiga hal. “Pertama, memberikan kinerja terbaik. Kedua, semangat menuju keberhasilan dan ketiga jujur, ikhlas, ramah tamah dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kode etik,” tegas Bambang.

Kepala Kanwil D. I. Yogyakarta, Indro Purwoko mengatakan bahwa kanwilnya telah berupaya mewujudkan Pembangunan ZI WBK/WBBM melalui langkah seperti pendeklarasian Janji Kinerja dan Komitmen Bersama dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penguatan Satker Menuju WBK/WBBM baik secara virtual maupun langsung ke lapangan. “Perbaikan sarana prasarana, layanan publik dan inovasi berbasis teknologi, melakukan kerja sama pembukaan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dengan Universitas Gadjah Mada dan Unit Layanan Paspor (ULP) dengan Lippo Plaza Mall juga dilakukan demi tercapainya WBK/WBBM,” ujar Indro.

Melaksanakan kerja sama publikasi dengan beberapa media lokal guna mensosialisasikan kebijakan dan program kerja satuan kerja di lingkungan Kanwil D.I. Yogyakarta menjadi langkah yang cukup penting dalam mewujudkan pembangunan ZI. “Dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kanwil D.I. Yogyakarta, kami berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi peran kehumasan, demi tetap berlangsungnya Pembangunan ZI WBK/WBBM sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Indro. (Humas).

Menteri Hukum dan HAM Memberikan Sertifikat Hak Cipta kepada Brimob

Suarapemerintah.idMenteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly Kamis, 3/9, bertempat di Mako Brimob Kelapa Dua Depok menyerahkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Kepada Korp Brimob.

Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Harris mengatakan ini komitmen Ditjen KI memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk perlindungan hukum kepada masyarakat terutama kepada instansi pemerintah termasuk Korps brimob. Tujuan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada brimob sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan atribut brimob di masyarakat. “Hari ini Menteri Hukum dan HAM akan menyerahkan 91 hak cipta yang terkait dengan atribut, kendaraan, logo, pakaian)” kata Freddy.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM mengatakan kesadaran pencatatan hukum tentang Kekayaan Intelektual masih sangat lemah. “ makanya sekarang kita jemput bola ke seluruh pemerintah daerah yang berpotensi Kekayaan Intelektual yang belum terdaftarkan” kata Yasonna Laoly.

Indonesia sangat berkembang dalam inovasi kreatif yang harus didukung, tanpa didukung industri kreatif ini, akan mengalami kemunduran. Ini perlu ada keseriusan dari seluruh pihak agar perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap industri kreatif dan inovasi masyarakat dapat terwujud.

“Makanya apa yang dilakukan oleh Brimob untuk mendaftarkan dan mencatatakan 91 hak cipta sangat kami apresiasi dan dukung” lanjut Yasonna Laoly.

Koors brimob menjadi salah satu organisasi yang punya kesadaran hukum yang tinggi untuk menghargai hasil cipta karya sendiri” kata Yasonna

Sementar itu Irjen Anang Revandoko Komandan Brimob, mengatakan bahwa Markas Brimob ini membawahi 40.000 brimob seluruh Indonesia. “ sangat terhormat kedatang Menkumham dan jajaran untuk menyerahkan sertifat Hak kekayaan Intelektual di markas Brimob ini” kata Irjen Anang.
Menteri Hukum dan HAM. (Dedet, foto: Dudi)

2020 09 03 Mako Brimobb 22020 09 03 Mako Brimobb 3

Wujud Sinergi Kerja Sama Luar Negeri, Biro Humas Fasilitasi Rakor Perpanjangan MSP Ditjen PP dan HSS

Wujud Sinergi Kerja Sama Luar Negeri, Biro Humas Fasilitasi Rakor Perpanjangan MSP Ditjen PP dan HSS

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI terus berupaya melakukan sinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kali ini Bagian Kerja Sama Luar Negeri (KLN), Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kemenkumham RI memfasilitasi Rapat Koordinasi (Rakor) secara fisik, dan virtual, yang melibatkan seluruh instansi yang terkait dalam Perpanjangan Kerja Sama/Memorandum Saling Pengertian (MSP), antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) dan Hanns Seidel Stiftung (HSS), mulai dari Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA), yang terdiri dari beberapa kementerian, Ditjen PP, dan HSS, hingga mitra lokal HSS.

Dalam rakor yang dipimpin oleh Kepala Bagian KLN, Youngest Non Itah ini, diharapkan kerja sama antara Ditjen PP dan HSS dapat segera disahkan. “Untuk itu diperlukan kerja sama kita semua untuk menyelaraskan langkah dan pikiran, sehingga dihasilkan MSP yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Youngest yang sering disapa Noni, di Ruang Rapat Dharma Wanita Ditjen PP, Jakarta, Kamis (03/09/2020)

Rakor kali ini masih mematangkan substansi dari MSP antara Ditjen PP dan HSS. Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Raisa mengatakan, dirinya masih melihat adanya ketidaksesuaian substansi kerja sama di dalam draf MSP. “Ditjen PP merupakan mitra utama HSS, seharusnya seluruh kegiatan di dalam MSP berkorelasi dengan tugas dan fungsi Ditjen PP,” tandas Raisa.

Mendengar hal tersebut, Kepala Bagian Humas, dan Kerja Sama Ditjen PP, Tri Wahyuningsih menyatakan dirinya akan melakukan pembahasan lanjutan antara Ditjen PP, HSS, dan mitra lokal. “Kami akan melakukan rapat pembahasan lebih lanjut dengan HSS dan mitra lokal HSS, sehingga MSP sesuai dengan arahan TPOA, dan dapat segera ditandatangani,” ucap Tri. (Zaka)

2020 09 03 KLN 2

2020 09 03 KLN 3

Reformasi Sistem Hukum Perlu SDM Unggul

Reformasi Sistem Hukum Perlu SDM Unggul

Suarapemerintah.id – Pembangunan reformasi hukum yang terus berjalan di Indonesia memerlukan banyak syarat dan dukungan. Salah satunya adalah ketersediaan sumber daya manusia. SDM unggul tidak bisa muncul sendiri melainkan dilahirkan melalui sistem pendidikan yang terencana dengan baik. Pembangunan balai pendidikan dan pelatihan hukum dan hak asasi manusia Jawa Tengah adalah salah satu bentuk kontribusi Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan reformasi hukum di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ) Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Balai Diklat (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Semarang, Kamis 03/9/20.

“Kita sepakat akan akan membangun SDM unggul sebagai bagian dari pembangunan reformasi sistem hukum”, papar Bambang.

Menurut Bambang, tanpa peningkatan SDM, kemajuan yang dicanangkan dan dicita-citakan oleh seluruh bangsa ini dalam pembangunan dan reformasi mustahil tercapai. Untuk itu diperlukan sebuah komitmen bersama dalam rangka pembangunan reformasi sistem hukum.

Hadir dalam acara ini adalah Kepala BPSDM, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kakanwil Kemenkumham Yogyakarta, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro BMN, Kepala Biro Perencanaan dan juga Kapusdatin. Turut juga hadir wakil dari Pemerintah Kota Semarang.

Badiklat Jawa Tengah ini merupakan Badiklat pertama yang dibangun di Kementerian Hukum dan HAM yang mempresentasikan wilayah Badiklat lainnya yang berkedudukan di Provinsi kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sendiri mengampu pengembangan SDM Hukum dan HAM meliputi 11 Provinsi pada 10 Kantor Wilayah dan 299 satuan Kerja pada Provinsi di Pulau Kalimantan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.

Badiklat di Jawa Tengah ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas SDM ASN bidang Hukum dan HAM. Karena hingga saat ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ini telah melaksanakan berbagai macam bentuk pengembangan kompetensi ASN Hukum dan HAM melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Setidaknya 29 kegiatan pelatihan dengan 2438 orang lulusan peserta pada 299 satker di 11 Provinsi di atas. Harapannya, melalui pembangunan tersebut akan memberikan pelayanan terbaik dalam pengembangan SDM Hukum dan HAM menuju Indonesia Maju.

Rencananya, Gedung badiklat ini akan dibangun di atas tanah seluas 4,5 hektar. Tahapan pertama dalam proses pembangunan adalah merealisasikan bebebrapa bangunan utama diantaranya gedung kantor satu lantai, gedung asrama yang terdiri dari 41 Kamar, ruang kelas, auditorium dan juga area parkir.

Selain peletakan batu pertama pembangunan balai diklat, pada moment yang sama juga dilakukan peresmian Galeri Kedung Pane Semarang Hebat, serta Inovasi Layanan keimigrasian.

Galeri Kedung Pane merupakan wadah untuk menampilkan berbagai ragam hasil kegiatan pembinaan kemandirian WBP. Pada tahun 2020, Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Semarang memiliki18 Unit Kerja Produktif yang dapat menyerap 180 WBP, telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat mencetak 600 SDM Warga Binaan terampil dan bersertifikat. Hal tersebut, menurut Bambang Rantam adalah bukti dari terus berjalan dan berprosesnya pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

“Galeri ini akan menjadi menjadi bukti bahwa pembinaan terhadap warga binaan terus berjalan. Di galeri ini karya-karya mereka dapat ditampilkan kepada publik”, tutur Bambang.

Sementara untuk inovasi layanan keimigrasian, Bambang Rantam melakukan peninjauan langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Inovasi yang ditampilkan adalah aplikasi SEMAR LAYAK, sebuah aplikasi yang menjawab kebutuhan masyarakat sebagai solusi mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan tidak diskriminatif, serta mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19 di era new normal.

“Inovasi harus menjadi bagian dari solusi kita dalam menghadapi berbagai persoalan dan menjawab tantangan jaman”, pungkas Bambang Rantam.(Humas)

semarangperesmian1

semarang peresmian 2

Gugatan Perkara di PN Solo Dicabut

Gugatan Perkara di PN Solo Dicabut

Suarapemerintah.id – Tim Advokasi Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili Tim Advokasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bapas Solo, dan Rutan Klas 1 Solo menghadiri sidang gugatan perkara nomor 102/Pdt.G/2020/PN.Surakarta dengan agenda sidang Pembacaan Penetapan dipengadilan Negeri Surakarta 3/9.

Sidang ini adalah kelanjutan dari sidang tanggal 27 Agustus 2020 yang ditunda oleh majelis Hakim karena penggugat principal tidak hadir.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Bambang Hermanto, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pihak Penggugat dan Prinsipal, dan Pihak Tergugat Kementerian Hukum dan HAM (Pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Pihak Rutan Kelas I Surakarta dan Plh Kepala Bapas Kelas I Surakarta).

Dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 102/Pdt.G/2020/PN. Skt dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 102/Pdt.G/2020/PN.Skt dari daftar register yang disidangkan dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Selanjutanya ketua majelis hakim mengatakan bahwa salinan akta perdamaian dan penetapan pengadilan akan diserahkan satu hari setelah pembacaan penetapan.

Sebagaimana diketahui Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997 dkk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kementerian Hukum dan HAM RI terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana untuk Mencegah Penyebaran COVID-19.

Pencabutan ini disambut gembira oleh Tim Advokasi Hukum, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama yang tidak bisa hadir. “ kami bersyukur proses sidang dan mediasi yang kita lakukan selama ini berhasil” tandas Deswati Kabag Layanan Advokasi Hukum. Keberhasilan ini juga atas kegigihan dari Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama yang terus memberikan dukungan dan ide terkait gugatan ini. “Juga tim advokasi hukum jawa tengah dan solo yang luar biasa tanpa lelah mengawal gugatan melawan hukum ini” imbuh Deswati. (Dedet)

2020 09 03 Solo 2

Gubernur Rohidin Terus Genjot Pemerataan Pembangunan

Gubernur Rohidin Terus Genjot Pemerataan Pembangunan

Suarapemerintah.id – Langkah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meluncurkan Program Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Miskin sangat menolang masyarakat terdampak Covid-19. Hal ini bermula sejak pandemi melanda dunia, penghasilan masyarakat menjadi berkurang, bahkan ada yang hingga kehilangan pekerjaan.

Program pemasangan listrik gratis merupakan upaya Gubernur Rohidin dalam melakukan pemerataan pembangunan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu.

Disampaikan salah satu penerima bantuan, Desi Susanti, bahwa ia sangat terbantu dengan adanya pemasangan listrik gratis ini, sebelumnya untuk mendapatkan fasilitas listrik ia harus menyambung dari tetangga.

“Kita senang, terima kasih karena kami mendapatkan pemasangan listrik gratis dari Pak Gubernur, selama ini listrik kami numpang, mudah-mudahan bantuan-bantuannya lainnya juga terus ada,” harap Desi.

Pemprov, yakni Dinas ESDM Provinsi bersama 9 Perusahaan di Kabupaten Seluma melalui Coorporate Sosial Responsibility (CSR) memberikan bantuan pemasangan Listrik Gratis kepada 115 orang masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Seluma.

“Ini bantuan CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Seluma dalam bentuk sambungan listrik ke rumah tangga miskin, jadi ini merupakan pilot project kita pertama yang dilakukan di Provinsi Bengkulu,” jelas Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri yang secara resmi melaunching Program Pemasangan Listrik Gratis bagi Warga Miskin di Wilayah Kabupaten Seluma, Kamis (3/9).

Selain di Kabupaten Seluma, Program pemasangan Listrik Gratis Warga Miskin ini juga akan dilakukan di Kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Hal ini agar tidak ada lagi wilayah atau pun masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaringan listrik.

“Insya Allah mudah-mudahan, ini merupakan tugas pokok pemerintah jadi semuanya harus tuntas, ini sudah 90 persen ke atas tambah ini lagi sudah sedikit lagi, tahun depan mungkin juga akan ditambah lagi,” jelas Hamka Sabri.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma, Supratman, mengapresiasi dilaksanakannya program ini, menurutnya hal ini memberikan banyak manfaat khususnya bagi masyatakat kurang mampu di Kabupaten Seluma.

“Kita sangat berterima kasih kepada Pemda Provinsi juga kepada 9 perusahaan yang membantu dan kita akan menyurati perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Seluma agar kiranya dapat membantu CSR pemasangan listrik gratis ini,” ungkap Supratman. (MC Pemprov Bengkulu)

BPBD Denpasar Evakuasi Warga Tergeletak di Renon

BPBD Denpasar Evakuasi Warga Tergeletak di Renon

Beritamedia.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mengevakuasi warga tergeletak di bagian utara Monumen Bajra Sandi, Kamis (3/9).

Informasi tersebut diterima oleh seorang warga, Karya, pada 10.50 WITA.

Berdasarkan data BPBD Kota Denpasar, warga yang tergeletak itu berinisial NS. Pria 74 tahun itu ditemukan dengan luka robek di bibir atas, benjol di dahi, serta lecet di tangan dan kaki.

Mengevakuasi warga itu, BPBD mengerahkan mobil ambulan PMI Kota Denpasar. Selanjutnya NS dirujuk ke RSUP Sanglah.

Pujawali di Pura Sakenan Tetap Berlangsung

Pujawali di Pura Sakenan Tetap Berlangsung

Suarapemerintah.id – Piodalan di Pura Sakenan pada Hari Raya Kuningan, Sabtu (26/9) dipastikan tetap berlangsung.

Kegiatan akan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, serta pencegahan potensi penularan Covid-19 lainnya.

Pelaksanaan piodalan dibahas dalam audiensi Panitia Karya Pujawali Pura Sakenan, Kamis (3/9) di Ruang Rapat Praja Madya, Kantor Wali Kota Denpasar.

Kegiatan dihadiri langsung Walikota Denpasar, IB. Rai Dharma Wijaya Mantra.

Hadir pula Ketua PHDI Kota Denpasar, yang diwakili Wakil Ketua, Made Arka. Kata dia, Wali Kota mengatakan agar pelaksanaan pujawali menerapkan disiplin protokol kesehatan. Sehingga dapat dijadikan contoh dalam pelaksanaan upacara agama.

Salah satunya dengan menjaga jarak fisik antar pamedek.

“Kami usulkan, ketika pemangku nyiratin tirta, harus menggunakan sarana berupa ambengan. Jangan sampai kena tangan atau masukan tangan ke tempat tirta. Jangan sampai pemangku setelah ngambil sesuatu, langsung ngambil tirta dan tirta bersetuhan dengan tangan sehingga membahayakan pemedek,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, agar panitia memperbanyak sarana cuci tangan di areal pura. Kata dia, panitia juga akan menyingkat tahapan upacara, sehingga piodalan dapat dituntaskan dalam tiga hari.

Layanan Antar Jenazah Gratis Tetap Berjalan Saat Pandemi

Layanan Antar Jenazah Gratis Tetap Berjalan Saat Pandemi

Suarapemerintah.id – Pelayanan  Antar Jenazah Gratis (Pantastis), tetap berjalan saat pandemi.

Layanan milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar ini cukup membantu masyarakat.

Pada Kamis (3/9), layanan ini berlangsung di kawasan Sumerta Klod.
Jenazah di antar dari Jalan Narakusuma No. 11, Banjar Kepisah, menuju RSUD Wangaya.

Berdasarkan data BPBD Kota Denpasar, jenazah diantar menggunakan mobil ambulan jenazah BPBD Kota Denpasar.

Kegiatan berlangsung sejak pukul 13.50 WITA. Kini jenazah telah tiba di RSUD Wangaya.