Beranda blog Halaman 4815

BFI Finance Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor dengan BRI Senilai Rp1 Triliun

Suarapemerintah.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) tanda tangani perjanjian kerja sama dalam pelayanan kredit kendaraan bermotor dengan limit fasilitas sampai dengan Rp1 triliun. Penandatanganan kerja sama dilakukan di Jakarta (26/8/20) oleh Sudjono, selaku Finance Director BFI Finance Indonesia  dan Handaru Sakti, selaku Executive Vice President Consumer Lending Sales and Development Division BRI.

Kerja sama fasilitas ini telah berlangsung sejak tahun 2010 dengan total limit kumulatif lebih dari Rp3 triliun. “Perjanjian kerja sama ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi pada BFI Finance dari industri perbankan. Hal ini juga membuktikan terjalinnya hubungan yang baik sejak lama antara BFI Finance dan BRI hingga kini,” ujar Sudjono.

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini sampai dengan 24 bulan dari tanggal penandatanganan Perjanjian. Tenor penarikan terhitung sampai dengan 48 bulan per masing-masing penarikan. BFI Finance akan menggunakan fasilitas ini untuk mendukung pembiayaan kendaraan bermotor yang berkualitas bagi masyarakat, dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam manajemen keuangan dan risiko guna menjaga kinerja Perusahaan yang sehat.

Di tengah kondisi perekonomian yang masih menantang akibat dampak pandemi COVID-19, BFI Finance tanda tangani perjanjian tetap optimis pembiayaan kendaraan bermotor akan kembali meningkat seiring dengan bergeraknya kembali perekonomian dan aktivitas masyarakat.

“Kerja sama dengan BRI ini merupakan salah satu bentuk diversifikasi sumber pendanaan Perusahaan guna memperoleh struktur pendanaan yang optimal antara fasilitas pinjaman dari perbankan dalam dan luar negeri serta penerbitan Obligasi di pasar modal,” tambah Sudjono.

Pada saat ini, BFI Finance memperoleh dukungan fasilitas kredit dari perbankan dalam dan luar negeri (baik fasilitas bilateral maupun sindikasi) serta emisi Obligasi yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha pembiayaan pada kuartal empat tahun 2020 dan untuk tahun 2021. BFI Finance hingga saat ini masih terus mempertahankan rekam jejak yang positif oleh investor.

BFI Finance juga tengah dalam proses penyelesaian penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp832 miliar yang jumlahnya mengalami kelebihan permintaan (oversubscription) dari jumlah emisi awal Obligasi sebesar Rp500 miliar yang ditargetkan.

 


Hubungan baik BFI Finance & BRI sejak lama

BFI Finance menggunakan fasilitas kredit untuk pembiayaan kendaraan bermotor

Cegah Parkir Liar dan Pasar Tumpah Dishub Denpasar Pasang Barikade Di Depan Pasar Pula Kerti

Suarapemerintah.id – Mengantisipasi adanyaparkir sembarangan dan terjadinya pasar tumpah di Badan Jalan Dinas Perhubungan Kota Denpasar memasang Barikade Jalan di depan Pasar Pula kerti Kerti Denpasar kamis (27/8). Pemasangan ini juga untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Hal ini disampaikan langsung Kadis Perhubungan Kota Denpasar Ketut Sriawan saat di hubungi.

Lebih lanjut Sariawan mengatakan, barikade ini akan terus dipasang di Pasar Pula Kerti. Hal itu harus dilakukan agar tidak ada orang yang parkir dan pedagang yang berjualan di atas trotoar.

Mengingat di dalam pasar telah tersedia kantong atau tempat Parkir yang luas. Sehingga ruas jalan didepan pasae bisa bebas untuk pergerakan lalu lintas.

Menurutnya sebelum dipasang barikade, Sariawan mengaku pengunjung maupun pedagang di Pasar Pula Kerti taat aturan ketika ada petugas Dishub saja. Ketika tidak ada petugas mereka dengan seenaknya parkir dan berdagang di ruas jalan. “Maka untuk kelancangan dan ketertiban lalu lintas barikade ini akan terus dipasang disana sampai masyarakat menyadari bahw jalan itu bukan untuk jualan maupun parkir,” ungkap Sariawan.

Menurut masyarakat semestinya parkir itu di tempat – tempat yang telah disediakan. Kata Sariawan meskipun telah dipasang barikade pihaknya mengaku akan terus melakukan pengawasan.  Karena kesadaran masyarakat berlalu lintas masih perlu di tingkatkan secara bersama- sama.

Tidak hanya itu dalam pemasangan barikade ini pihaknya ingin mengajak masyarakat hidup sehat yakni berjalan kaki dari kantong parkir menuju pasar.

Jika setelah pemasangan barikade ada yang melanggar lagi, pihaknya akan menindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nanti pihaknya akan lakukan koordinasi dengan Polresta dan tim penertiban lalu lintas terpadu Dishub Kota Denpasar. (Ayu/humas.dps)

Update Covid 19 Di Denpasar, 13 Orang Sembuh, Kasus Positif Bertambah 14 Orang.

Suarapemerintah.id – Update Covid 19 Di Denpasar, Kasus sembuh Covid-19 di Kota Denpasar secara  terus mengalami peningkatan. Pada hari Kamis (27/8) tercatat penambahan kasus sembuh sebanyak 13 orang. Namun demikian penambahan kasus positif Covid-19 masih ditemukan. Di hari yang sama terjadi penambahan kasus positif sebanyak 14 orang yang tersebar di 10 Desa/Kelurahan.

“Perkembangan kasus Covid-19 di Kota Denpasar hari ini, pasien sembuh bertambah 13 orang dan kasus positif bertambah 14 orang yang tersebar di 10 desa/kelurahan. Kembali kami ingatkan kepad masyarakat untuk lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, saat menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 Kota Denpasar di ruang Press Room Kantor Walikota Kamis (27/8).

Dewa Rai merinci bahwa 10 desa/kelurahan yang mencatatkan penambahan kasus positif yakni Kelurahan Pedungan, Desa Ubung Kaja Kelurahan Tonja dan Desa Sanur Kauh dengan penambahan kasus positif masing-masing sebanyak 2 orang. Sedangkan 6 desa/kelurahan lainya mencatatkan masing-masing 1 kasus positif. Yakni Desa Tegal Kertha, Kelurahan Padangsambian, Desa Peguyangan Kaja, Desa Dangin Puri Kelod, Desa Pemecutan Kaja dan Desa Padangsambian Kelod. Sementara sebanyak 33 desa/kelurahan untuk sementara  nihil penambahan kasus positif Covid-19 baru.

Lebih lanjut Dewa Rai menjelaskan bahwa angka kesembuhan pasien dan penambahan kasus positif covid 19 masih fluktuatif di Kota Denpasar. Dimana, ditengah banyaknya pasien yang sembuh, juga masih ditemukan kasus positif covid 19. Karenanya diperlukan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan di masyarakat, mulai dari cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak.   Terlebih saat ini kita bersama-sama sedang bersiap untuk pemulihan ekonomi daerah dan nasional.

Dewa Rai menambahkan bahwa walaupun saat ini kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan aktifitas masyarakat yang mulai kembali ke rutinitasnya, namun kasus positif baru di internal keluarga, tempat kerja dan pasien positif dengan riwayat perjalanan dalam daerah  masih menunjukan peningkatan. Klaster baru inilah yang patut kita waspadai bersama, mengingat adanya mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar.

“Masyarakat diharapkan lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk dalam lingkup rumah tangga dan lingkungan sekitar rumah, mengingat dua klaster yakni klaster keluarga dan perjalanan dalam daerah masih  mendominasi, hal ini mengingat arus mobilitas di Denpasar sangat tinggi,” ujar Dewa Rai

Melihat perkembangan kasus ini Dewa Rai kembali mengingatkan agar semua pihak ikut berpartisipasi untuk mencegah penularan covid 19 tidak semakin meluas.  Karena dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 ini terdapat dua cara. Yakni tracing masif yang agresif disertai tes dan isolasi, serta kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan.

Secara kumulatif update covid 19 di Denpasar yang positif tercatat sebanyak 1.571 kasus, sementara itu, jumlah pasien sembuh di Kota Denpasar menjadi 1.464  (93,20 persen), 15   (0,95 persen) orang meninggal dunia, dan  92  (5,85 persen) orang masih dalam perawatan.  (HumasDps).

Kasus Positif :

1. Kalurahan Pedungan seorang perempuan usia 55 tahun dan seorang laki-laki usia 52 tahun

2. Desa Tegal Kertha seorang laki-laki usia 34 tahun

3. Kelurahan Padangsambian seorang laki-laki usia 51 tahun

4. Desa Peguyangan Kaja seorang laki-laki usia 53 tahun

5. Desa Ubung Kaja dua orang perempuan usia 27 dan 2 tahun

6. Kelurahan Tonja seorang perempuan usia 65 tahun dan seorang laki-laki usia 47 tahun

7. Desa Dangin Puri Kelod seoranh perempuan usia 26 tahun

8. Desa Sanur Kauh dua orang perempuan usia 26 dan 35 tahun

9. Desa Pemecutan Kaja seorang laki-laki usia 9 tahun

10. Desa Padangsambian Kelod seorang perempuan usia 32 tahun

Kasus Sembuh : 14 Orang

Kadisdikpora Denpasar : SMP Tetap Belajar dari Rumah

Suarapemerintah.id – Selama pandemi Covid-19, pembelajaran jenjang TK, SD dan SMP tetap Belajar Dari Rumah (BDR). Itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Wayan Gunawan usai rapat bersama Ikatan Dokter Anak, Kamis (27/8) di kantornya.

“Dari Ikatan Dokter Anak, merokomendasikan untuk saat ini paling aman tetap berada di rumah. Dari peserta rapat yang lain, pada intinya memberi pertimbangan, saat ini sangat berisiko untuk membuka sekolah tatap muka,” terangnya.

Pertimbangan itu juga didukung karena Denpasar tergolong zona oranye Covid-19. Hal itu berdasarkan peta wilayah penyebaran Covid-19 dari BPBD. Maka, kata dia, apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri, maka belum bisa melakukan sekolah tatap wajah.

Mengenai kualitas belajar dan penjabaran kurikulum, dia menyebut hal itu relatif.

“Kurikulum tidak harus dituntaskan. Mengenai mutu kiranya, sangat relatif. Tetapi yang paling utama adalah perlindungan kesehatan bagi siswa,” ujarnya.

Tentang pertemuan tersebut, dia menyebutkan untuk menyaring pandangan dan pertimbangan tentang evaluasi proses pembelajaran saat pandemi Covid-19.

“Denpasar belum sampai pada kesimpulan belajar tatap muka,  karena untuk sampai pada keputusan belajar tatap muka, masih ada tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi,” tutupnya.

Wali Kota Malang Silaturahmi ke Vihara Dharma Mitra

Suarapemerintah.id – Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji bersama Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko bersilaturahmi ke Vihara Dharma Mitra Jl. Soekarno Hatta, Kota Malang, Kamis (27/8/2020).

Kepala Vihara Dharma Mitra Pandita Dharmatano mengaku sangat senang sekali Wali Kota Malang bersama Wakil Wali Kota Malang berkenan untuk berkunjung. “Bapak Sutiaji adalah Wali Kota Malang pertama yang mau datang ke tempat ini. Kami sangat senang dan merasa terhormat sekali,” ucap Dharmatano, Kamis (27/8).

Melalui ajang silaturahmi seperti ini dikatakannya dapat lebih meningkatkan hubungan segenap jajaran pemerintah, Vihara Dharma Mitra, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang agar selalu dan senantiasa tetap saling menghargai, hidup rukun saling menghormati.

Terlebih di masa pandemi Covid-19, Vihara Dharma Mitra juga menginstruksikan agar terus menaati anjuran dari pemerintah untuk tetap menaati dan menerapkan protokol kesehatan. “Kami bersyukur sebanyak 360 jemaah Vihara Dharma Mitra semuanya sehat hingga saat ini tanpa ada satupun yang terpapar Covid-19. Ini bisa terjadi tak lepas dari ketaatan yang tinggi atas menaati anjuran pemerintah,” jelasnya

Sementara itu Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dalam sambutannya mengungkapkan terima kasih atas peran serta Pandita dalam menyukseskan pembangunan di Kota Malang. Kota Malang ini sudah rukun, sudah guyub, keharusan untuk meneruskan itu dengan saling menguatkan, saling mengingatkan antara semua.

“Menghadapi masa sulit seperti ini harusnya kita sama-sama saling menghargai. Dengan begitu kita selalu rukun, sebab jika sampai tidak rukun maka akan semakin sulit menghadapi masa pendemi,” ujar Sutiaji.

Sebelumnya, Wali Kota Malang beserta jajaran juga telah melakukan silaturahmi dengan tokoh agama Katolik di Gedung Widya Bhakti Jl. Guntur No. 1 Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang, Selasa (25/08/2020).

Kegiatan silatuahmi dengan umat beragama ini akan terus dilakukan hingga 15 September 2020 mendatang. Rencananya silaturahmi akan dilanjutkan di Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Shalom, Klenteng Eng An Kiong dan Pura Lesanpuro. (cah/yon)

109.000 Pekerja di Malang Raya Terima Bantuan Subsidi Upah

Suarapemerintah.id – Di Kota Malang, peluncuran bantuan subsidi upah dilaksanakan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Malang, Jl Bondowoso no. 25 Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang, Kamis (27/8/2020).

109.000 pekerja di Malang Raya menerima bantuan subsidi upah yang secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Imam Santoso.

Sutiaji mengungkapkan dana bantuan ini merupakan bentuk keselarasan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk bersama membantu dan meringankan beban para masyarakat sebagai pekerja. “Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya pada situasi pendemi Covid 19,” harap Sutiaji, Kamis (27/8/2020).

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Imam Santoso mengatakan dari jumlah keseluruhan peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Malang Raya ada sebanyak 139.000 peserta, akan tetapi yang memenuhi persyaratan untuk menerima subsidi bantuan sebanyak 109.000 peserta.

“Untuk peserta di Malang Raya terdapat 139.000 peserta yang sudah didaftarkan, yang lolos sebanyak 109.000 komersial yang berasal dari 6.000 pelaku usaha dan pariwisata,” terangnya.

Ditambahkannya, peserta yang dapat mendaftarkan diri sebagai penerima subsidi bantuan adalah peserta yang aktif hingga bulan Juni 2020, selebihnya tidak akan mendapatkan.  Jumlah peserta yang tersisa dan belum menerima bantuan tersebut karena masih ada perusahaan yang belum melaporkan seluruh karyawannya dalam program subsidi upah.

“Ini semua juga sudah dilakukan sosialisasi bahwa merupakan murni bantuan pemerintah, dan tidak ada tambahan biaya,” pungkasnya. (cah/yon).

KPK Apresiasi Kerjasama Pengamanan Aset Negara Oleh PLN

Suarapemerintah.idPLN menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerjasama ini dilakukan untuk mempercepat pengamanan aset yang dimiliki oleh PLN.

Sebagai bentuk tindaklanjut kerjasama tersebut, PLN menerima 1.105 sertifikat atas aset kelistrikan yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Penyerahan sertifikat diserahkan secara simbolis oleh Ketua KPK, Firli Bahuri yang diterima oleh Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset PLN dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumut yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (27/08) pagi.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengapresiasi sinergitas berbagai pihak termasuk PLN untuk melakukan pengamanan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.
“Kami terima kasih dan apresiasi seluruh pihak yang turut serta menyelesaikan permasalahan tanah dan sertifikasi tanah ini, pemerintah daerah, Kementerian ATR BPN, juga PLN. Ini adalah upaya pencegahan korupsi, dan KPK siap mengawal,” tutur Firli.
Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk pengamanan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Waktu di Jambi, sertifikat aset PLN yang terselesaikan sekitar 700-an. Hari ini di Sumatera Utara, kurang lebih 1.105 sertifikat tanah aset negara yang dikelola PLN telah kami terima dan sementara ini menjadi yang tertinggi. Untuk itulah kata-kata, “Ini Medan, Bung” yang sering diucapkan menjadi sangat relevan,” tutur Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Adapun 1.105 aset tersebut memiliki nilai sebesar Rp 358 miliar.

Sampai dengan akhir tahun 2019, di Provinsi Sumut, PLN baru memiliki 268 persil tanah yang sudah bersertifikat sedangkan 7.283 persil tanah belum bersertifikat. Pada tahun 2020, PLN merencanakan program sertifikasi tanah dengan target sejumlah 75 persen persil tanah telah tersertifikasi pada akhir tahun 2020.

Sementara secara nasional, sampai dengan akhir tahun 2019, PLN memiliki 92.213 persil tanah yang terdiri dari 28.282 persil tanah (30,67 persen) sudah bersertifikat dan 63.931 persil tanah (69,33 persen) belum bersertifikat. Pada tahun 2020, secara nasional PLN merencanakan program sertifikasi tanah dengan target sejumlah 40.878 persil sertifikasi baru sehingga pada akhir tahun 2020 aset bersertifikat mencapai 75 persen.
“Saya tahu persis ketika Bapak Jokowi menugaskan Kementerian ATR/BPN-RI untuk menyelesaikan masalah yang seolah-olah waktu itu tidak mungkin, mensertifikasi 12 juta bidang lahan dalam lima tahun. Dan sekarang, kita semua berkumpul di sini, menemukan titik terang dan progressnya luar biasa,” kata Darmawan.
Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN Sumut, dan Pemerintah Daerah yang berada di Sumut.

“Kami mengapresiasi semua dukungan yang telah diberikan oleh jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI yang telah diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Sertifikasi Tanah dan Pembenahan Aset PLN,” ucap Darmawan.

Sementara Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Utara ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki tantangan besar dalam permasalahan tanah terbesar.
“Namun saya yakin dengan sinergitas yang baik, rasanya bisa menyelesaikan hal ini secara tuntas. BPN siap membantu,” ucap Surya.
Acara kali ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu

Pangdam II Sriwijaya Dukung Program Konektivitas Gubernur Rohidin

Suarapemerintah.id – Panglima Daerah Militer II (Pangdam II) Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Agus Suhardi, mengapresiasi serta mendukung program yang diusulkan Gubernur Bengkulu untuk membuat jalan lintas antar Provinsi Bengkulu dengan Provinsi tetangga.

Menurut mantan Staf Khusus KASAD ini, dengan dibangunnya akses jalan yang menghubungkan antar wilayah provinsi tersebut dapat mempermudah arus barang dan orang serta mempermudah jalur evakuasi jika terjadi bencana alam.

“Program yang digagas Gubernur Bengkulu untuk membuat jalan lintas antar Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Selatan dan Jambi saya pastikan akan terlaksana. Kami dari TNI akan siap membantu terlaksananya program tersebut,” sebut Agus Suhardi, saat berkunjung dan bersiturahmi ke Provinsi Bengkulu, di Gedung Daerah Bengkulu, Kamis (27/8) malam.

Jenderal TNI dengan dua bintang dipundaknya ini mengungkapkan, apa yang direncanakan Gubernur Bengkulu tersebut telah diketahuinya melalui Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat berkunjung ke kediamannya.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam penjelasannya mengatakan, anggaran untuk pembangunan jalan konektivitas antar provinsi tersebut telah disiapkan.

Saat ini tinggal melakukan ‘tracking’ melihat kondisi di lapangan bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan.

Diakuinya untuk kesepakatan bersama Gubernur Sumsel, prinsipnya sudah deal dan sudah sama-sama menyampaikan anggarannya. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan tracking di lapangan untuk mengetahui rute yang akan dibangun serta berapa pagu anggarannya yang akan dialokasikan pada APBD 2021 nanti.

“Dari titik Bengkulu ke perbatasan wilayah Sumatera Selatan memakai dana APBD Provinsi Bengkulu dan dari titik Sumsel ke perbatasan Provinsi Bengkulu memakai dana APBD Sumsel. Nanti akan ketemu nilainya berapa dan nantinya kita minta support pelaksanaannya melalui Pangdam II Sriwijaya,” tutur Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin juga menyampaikan terimakasih atas kunjungan serta dukungan yang diberikan Pangdam II Sriwijaya terkait rencana pembangunan jalan konektivitas antar provinsi tersebut.

“Tadi beliau (Pangdam II) menyambut positif rencana kita. Memang tujuan besarnya, yaitu pengamanan wilayah terkait jalur evakuasi dan konektivitas ini dapat mempercepat dinamika ekonomi Bengkulu dan Provinsi yang ada di Sumatera,” pungkasnya. (MC Pemprov Bengkulu)

Resmikan Gedung Sekolah Vokasi Undip, Presiden Apresiasi Sinergi Perguruan Tinggi dan Industri

Suarapemerintah.id – Prioritas Kabinet Indonesia Maju dalam lima tahun ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut diyakini Presiden Joko Widodo sebagai salah satu modal bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, selain infrastruktur yang baik serta kelembagaan dan cara kerja yang efisien.

“Infrastrukturnya baik, SDM-nya kuat, kelembagaan dan cara kerjanya efisien, itulah modal kita untuk bisa keluar dari middle income trap, jebakan negara berpendapatan menengah dan akan bisa membawa kita untuk menjadi negara maju,” kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan Gedung Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro (Undip) dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 26 Agustus 2020.

Presiden berpandangan bahwa krisis kesehatan dan ekonomi yang melanda dunia, termasuk Indonesia saat ini, harus dijadikan momentum untuk mengejar ketertinggalan. Selain itu, juga momentum untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental yang dimiliki dan momentum untuk melaksanakan serta mempersiapkan strategi besar terutama di bidang pengembangan SDM.

Di saat puncak bonus demografi sekarang ini di mana usia kerja mendominasi proporsi penduduk Indonesia, Presiden menyebut bahwa hal ini berarti peluang kerja harus disediakan sebanyak-banyaknya.

“Kita harus meningkatkan kapasitas SDM kita agar lebih produktif dan lebih kompetitif, dan pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM kita,” imbuhnya.

Dalam pengembangan SDM, lembaga pendidikan tinggi tentu menempati posisi yang sangat sentral. Menurut Kepala Negara, perguruan tinggi memiliki ekosistem pembelajaran yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan potensial untuk mengembangkan inovasi.

“Tetapi kita harus akui, di luar pendidikan tinggi ada industri yang langsung bekerja di lapangan, yang praktik langsung di lapangan. Ada ekosistem kewirausahaan, ada research and development dan ini merupakan sumber pembelajaran yang baik bagi generasi muda kita, apalagi dalam pendidikan vokasional,” jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden menyambut baik bantuan dari Grup Sinar Mas dan Grup Astra kepada Universitas Diponegoro dalam bentuk gedung beserta infrastruktur pendukungnya untuk pendidikan vokasi di Undip. Menurutnya, ini merupakan inisiatif yang perlu didukung dan diapresiasi.

Meskipun demikian, Presiden mengingatkan bahwa selain penyediaan infrastruktur di dalam kampus, yang juga sangat penting adalah akses mahasiswa untuk magang, akses mahasiswa untuk belajar sambil bekerja di dalam industri. Bukan dalam waktu singkat 1-2 minggu, melainkan minimal selama satu semester.

“Itulah inti dari kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka, bahwa mahasiswa diberi akses dan didukung untuk belajar kepada siapa saja dan di mana saja, yang bisa memberikan pengetahuan, yang bisa memberikan keterampilan baru yang relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh industri,” tuturnya.

Pemerintah sedang bekerja keras untuk membangun kawasan-kawasan industri dan salah satu kawasan industri terpenting adalah kawasan industri di sepanjang super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Koridor ini telah dilengkapi dengan ketersediaan akses logistik yang baik, tol darat yang sudah tersambung baik, ada tol laut, ada tol udaranya, dekat dengan pelabuhan dan bandara, serta telah dilengkapi dengan ketersediaan listrik yang melimpah di pulau Jawa.

“Industri-industri dalam kawasan ini kita dorong untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan vokasi dan kita dorong untuk bersinergi, bekerja sama dengan para pelaku usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah untuk membangun sinergi kekuatan nasional,” kata Presiden.

Presiden pun mengajak semua pihak yang terkait, pelaku industri, pelaku UMKM, dan lembaga pendidikan tinggi untuk memanfaatkan momentum pengembangan kawasan industri ini sebagai ajang sinergi untuk melakukan lompatan kemajuan. Oleh karena itu, Presiden berpandangan bahwa inovasi model kerja sama harus terus dikembangkan.

“Masing-masing pihak harus membuka diri untuk berubah, untuk menemukan cara-cara baru, untuk menemukan model kerja sama baru yang saling menguntungkan dan menghasilkan nilai tambah yang maksimal untuk perekonomian nasional kita,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sekretariat Presiden Serahkan Keris Pusaka ke Museum Nasional Indonesia

Suarapemerintah.idSekretariat Presiden menyerahkan keris pusaka ke Museum Nasional Indonesia, pada Kamis, 27 Agustus 2020, di Gedung Museum Nasional Indonesia, Jakarta.  Keris tersebut merupakan warisan budaya Nusantara yang sebelumnya disimpan di sebuah pusat kebudayaan di Delft, Belanda.

“Pada pagi hari ini kami dari Sekretariat Presiden beserta jajaran menyerahkan keris pusaka ke Museum Nasional Indonesia yaitu keris yang telah diberikan oleh Perdana Menteri Belanda pada tanggal 23 November 2016, pada saat beliau berkunjung ke Indonesia, ke Bogor, dan menyerahkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebuah keris dari Bugis,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono saat acara serah terima.

“Hari ini secara resmi kami menyerahkan kepada Bapak untuk tentunya disimpan, diteliti, lantas mungkin disosialisasikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Kasetpres secara simbolis menyerahkan keris kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid. Hilmar menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Sekretariat Presiden yang telah menjaga warisan budaya tersebut dengan baik.

“Kami tentu dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Museum Nasional, sangat berterima kasih atas serah terima ini karena selama ini koleksi yang sangat penting dijaga dengan baik di Istana Presiden. Ini sejatinya merupakan bagian dari koleksi yang lebih besar, yang dipindah dari Museum Nusantara di Delft ke sini tahun 2017,” ujar Hilmar.

Keris bersejarah tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat melalui sebuah acara seminar secara virtual. Acara tersebut rencananya akan menghadirkan para peneliti, budayawan, hingga sejarawan.

“Kita menyampaikan kepada masyarakat, kan banyak yang belum tahu bahwa ini peninggalan sejarah sudah kembali lagi ke kita sebanyak 1.499 plus 1 dari keris Bugis. Mungkin dalam waktu dekat Pak nanti kita atur,” ungkap Kasetpres yang langsung disambut baik Dirjen Kebudayaan Kemendikbud.

“Saya kira ini ide yang sangat baik, segera kita realisasikan, membahas tidak hanya keris Bugis ini tetapi keseluruhan koleksi dan ini cocok sekali di masa pandemi, banyak kegiatan kita berlangsung online dan ini pastinya akan menjadi kontribusi yang sangat berharga bagi kita untuk mengangkat koleksi nasional kita,” ujar Hilmar.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Rika Kiswardani, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Kepala Museum Nasional Indonesia Siswanto.